PROSEDUR PENGAJUAN KREDIT PADA PD. BPR BKK TASIKMADU CABANG COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR
TUGAS AKHIR Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Mencapai Gelar Ahli Madya Program Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan
Disusun Oleh : BAHTIYAR ADI CAHYONO F3607030
PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEUANGAN DAN PERBANKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2010 1
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Alloh akan memudahkan baginya jalan menuju surga... (HR. Bukhari-Muslim)
Kegagalan yang membuat tersipu lebih mulia daripada keberhasilan yang membuat sombong. (Kahlil Gibran)
Karya ini kupersembahkan kepada :
Bapak dan Ibuku tercinta
Kakak-kakakku tersayang
Dia yang tersayang
Teman-teman seperjuangan
Almamaterku
2
KATA PENGANTAR
Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “PROSEDUR PENGAJUAN KREDIT PADA PD. BPR BKK TASIKMADU CABANG COLOMADU” dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada : 1.
Allah SWT yang telah menunjukan jalan yang terang kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2.
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3.
Ketua Program D3 Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
4.
Bapak Drs. Hari Murti, MEP selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dengan baik sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.
5.
Bapak Maryono, SE. MM. selaku Pimpinan Cabang PD. BPR BKK TASIKMADU CABANG COLOMADU.
6.
Bapak-bapak dan Ibu-ibu pegawai PD. BPR BKK TASIKMADU CABANG COLOMADU.
3
7.
Bapak Dremiyanto dan Ibu Partini (orang tua penulis) tercinta, yang dengan penuh kesabaran mengarahkanku dan selalu menyayangi, membimbing dan mendoakanku. Nasehat dan petuah beliau menjadi pedoman dalam hidupku.
8.
Novia Ayu Diana yang dengan sabar, setia dan tulus menemani dan menyayangiku. Terima kasih untuk semangat dan motivasi yang kau berikan.
9.
Rekan-rekan mahasiswa terutama Prodi Keuangan dan Perbankan yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini dan terkhusus Ayu Kristina (teman magangku) yang selalu memberikanku solusi.
10. Teman-teman Kost Budi Luhur (Danang, Kemplenx, Budi Anduk, Sukro, Thole, Bobby, Khrisa, Eko, Erwin) yang selalu membantuku dalam segala hal. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih kurang sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis nantikan. Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan teman-teman program D3 Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret dan semua pihak yang membutuhkan.
Surakarta,
Juni 2010
Penulis
4
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ............................................................................. i ABSTRAK ........................................................................................... ii HALAMAN PERSETUJUAN ............................................................... iii HALAMAN PENGESAHAN ................................................................ iv MOTTO DAN PERSEMBAHAN.......................................................... v KATA PENGANTAR ........................................................................... vi DAFTAR ISI ......................................................................................... viii DAFTAR TABEL.................................................................................. x DAFTAR GAMBAR ............................................................................ xi DAFTAR LAMPIRAN .......................................................................... xii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah......................................................................... 1 B. Perumusan Masalah ............................................................................... 4 C. Tujuan Penelitian ................................................................................... 4 D. Manfaat Penelitan .................................................................................. 4 E. Metode Penelitian .................................................................................. 5 BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Pustaka .................................................................................... 7 B. BPR ....................................................................................................... 8 C. Pengertian Prosedur ................................................................................ 10 D. Pengertian Kredit ................................................................................... 10 5
E. Unsur-unsur Kredit ................................................................................ 12 F. Tujuan dan Fungsi Kredit ....................................................................... 13 G. Jenis-jenis Kredit ................................................................................... 14 H. Prinsip-prinsip Kredit ............................................................................. 18 I. Manfaat Perkreditan ............................................................................... 20 BAB III PEMBAHASAN A. Diskripsi Data ....................................................................................... 24 1. Gambaran Umum Perusahaan............................................................ 24 2. Dasar Hukum .................................................................................... 25 B. Struktur Organisasi ................................................................................ 27 C. Aktivitas Magang Mahasiswa ................................................................ 39 D. Pembahasan ........................................................................................... 40 E. Permasalahan ......................................................................................... 52 BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan............................................................................................ 55 B. Saran...................................................................................................... 57 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
6
DAFTAR TABEL
Tabel 3.1 Suku Bunga ............................................................................ 49
7
DAFTAR GAMBAR
Gambar 3.1 Struktur Organisasi ............................................................. 27
Gambar 3.2 Prosedur Pengajuan Kredit ................................................. 41
8
DAFTAR LAMPIRAN
1. Surat Pernyataan Tugas Akhir 2. Nilai Magang Kerja 3. Permohonan Kredit 4. Pembahasan Kredit 5. Perjanjian Kredit 6. Surat Kuasa 7. Surat Tanda Terima 8. Slip Setoran Pinjaman 9. Kartu Angsuran Pinjaman/Kitir Pinjaman 10. Kartu Pinjaman 11. Jurnal Kegiatan Magang
9
ABSTRAK Prosedur Pengajuan Kredit Bahtiyar Adi Cahyono F3607030
Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam perekonomian suatu negara. Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, perusahaan akan menggunakan prosedur yang paling sesuai dengan aktivitas yang dilakukan perusahaan tersebut terutama dalam memberikan kredit kepada nasabahnya. Bank harus berhati-hati kepada calon nasabah dalam mengajukan pinjaman kepada bank. Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pengajuan kredit di PD. BPR BKK Tasikmadu Cabang Colomadu dan untuk mengetahui bagaimana cara PD. BPR BKK Tasikmadu Cabang Colomadu menghadapi permasalahan dalam prosedur pengajuan kredit. Tempat pelaksanaan penelitian berada di PD. BPR BKK Tasikmadu Cabang Colomadu yang beralamat di Jln. LU. Adi Sumarmo no. 180 Colomadu Karanganyar. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan Tugas Akhir ini digunakan beberapa metode pengumpulan data antara lain : metode wawancara, metode observasi, metode dokumentasi. Dalam praktek perbankan kita akan mengetahui adanya urutan-urutan kegiatan atau proses yang terjadi mulai dari peminat kredit mencari informasi pada bank sampai dengan pinjaman itu dapat direalisasi penarikannya. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, maka kegiatan-kegiatan itu dapat digolongkan dalam tiga tahap, yaitu : peminat kredit mencari informasi, memperoleh informasi, dan menerima isian formulir (formulir untuk mengajukan permohanan kredit) dari bank, peminat kredit mengisi dan mengajukan formulir isian kepada bank sampai dengan permohonan kredit itu disetujui oleh bank, peminat kredit mengajukan realisasi penarikan kredit dan bank pemberi kredit akan merealisasinya. Hasil penelitian menunjukan bahwa Prosedur Pengajuan Kredit pada PD. BPR BKK Tasikmadu Cabang Colomadu sudah cukup bagus karena telah menggunakan proses yang tergolong aman dan mudah, namun penulis memberikan alternatif yaitu dengan memberikan penyuluhan dan pengarahan tentang mekanisme pengajuan kredit agar masyarakat bisa mengetahui cara mengajukan kredit tahap demi tahap dan dapat mengatasi permasalahan yang ada dalam prosedur pengajuan kredit.
Kata kunci : Pengajuan Kredit 10
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Perekonomian di Indonesia sekarang ini belum sepenuhnya stabil. Maka dari itu pemerintah berusaha untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya agar perekonomian di Indonesia lebih kuat dan stabil. Melihat situasi seperti itu maka kita harus mengahadapinya dengan jiwa dan mentalitas yang tangguh, agar bisa tercapai perekonomian yang kuat dan stabil. Peranan perbankan pada masa sekarang ini menjadi semakin penting, terutama dalam menunjang kelancaran roda perekonomian Indonesia. Oleh karena
itu
pemerintah
menganjurkan
kepada
masyarakat
temasuk
pengusaha/pedagang kecil untuk mencari modal yang digunakan untuk dalam menjalankan kegiatan usahanya. Untuk itu pemerintah melakukan upaya atau kebijakan dengan cara mendirikan Badan Perkreditan Rakyat (BPR) hampir di seluruh Indonesia. Salah satu tujuan didirikannya BPR adalah untuk membantu masyarakat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah dalam memperoleh kredit atau pinjaman guna menjalankan kegiatan usahanya. Dengan adanya BPR diharapkan dapat berperan untuk membantu mengatasi masalah-masalah ekonomi yang ada, terutama masalah keterbatasan modal pada pengusaha-pengusaha kecil dan menengah. 11
Dalam hal perkreditan, BPR tidak terlepas dari risiko kemacetan atau kegagalan kredit. Kegagalan tersebut dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor ekstern dan faktor intern. Kegagalan kredit yang disebabkan oleh faktor ekstern yaitu sebagai berikut : 1. Kegiatan perekonomian makro/kegiatan politik/kebijaksanaan pemerintah yang diluar jangkauan bank umum untuk diperkirakan. 2. Adanya bencana alam dan kejadian-kejadian lain yang di luar dugaan. 3. Adanya itikad baik dari nasabah debitur yang diragukan. 4. Adanya persaingan yang cukup tajam diantara perbankan itu sendiri, sehingga bank yang bersangkutan tidak mampu untuk melakukan seleksi risiko usahanya di bidang perkreditan. 5. Adanya tekanan-tekanan dari dari berbagai kekuatan politis di luar bank sehingga menimbulkan kompromi terhadap prinsip-prinsip yang sehat. 6. Adanya kesulitan/kegagalan dalam proses likuidasi dari perjanjian kredit yang telah disepakati antara nasabah dengan bank. Sedangkan kegagalan kredit yang disebabkan oleh faktor intern adalah sebagai berikut: 1. Adanya tindak kecurangan dari aparat pengelola kredit. 2. Kurangnya pengetahuan/keterampilan para pengelola kredit. 3. Kurang baiknya management information system yang dibangun pada bank yang bersangkutan. 4. Lemahnya organisasi dan manajemen dari bank yang bersangkutan.
12
5. Tidak adanya kebijakan perkreditan yang baik pada bank yang bersngkutan. 6. Kurangnya pengawasan kredit
yang dilakukan oleh bank yang
bersangkutan kepada para nasabah debiturnya. 7. Adanya sikap yang ceroboh, lalai dan menggampangkan dari pengelolaan kredit. Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti di atas dalam pelaksanaan pengajuan kredit, maka PD. BPR BKK Tasikmadu Cabang Colomadu sebagai kreditur harus benar-benar cermat dan teliti dalam memberikan kredit kepada calon nasabahnya dalam mengajukan kredit. Untuk itu diperlukan adanya prosedur pengajuan kredit yang memadai agar dapat menenkan angka kegagalan dari risiko yang ditimbulkan. Pada pelaksanaannya PD. BPR BKK Tasikmadu Cabang Colomadu sudah mempunyai prosedur yang akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan transaksi kredit. Kegiatan utama dari PD. BPR BKK Tasikmadu Cabang Colomadu adalah dalam bidang perkreditan. Kredit merupakan sektor yang memiliki risiko yang sangat besar, yaitu kredit bermasalah/macet, sehingga diperlukan suatu prosedur yang memadai untuk mengelola kredit yang akan diberikan oleh nasabah yang mengajukan pinjaman. Oleh karena itu, penulis tetarik untuk mengambil judul “PROSEDUR PENGAJUAN KREDIT PADA PD. BPR BKK TASIKMADU CABANG COLOMADU”.
13
B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah diatas, permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut : 1. Bagaimana prosedur pengajuan kredit di PD. BPR BKK Tasikmadu Cabang Colomadu? 2. Bagaimana cara PD. BPR BKK Tasikmadu Cabang Colomadu menghadapi permasalahan dalam prosedur pengajuan kredit?
C. Tujuan Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pengajuan kredit di PD. BPR BKK Tasikmadu Cabang Colomadu. 2. Untuk mengetahui bagaimana cara PD. BPR BKK Tasikmadu Cabang Colomadu menghadapi permasalahan dalam prosedur pengajuan kredit.
D. Manfaat 1. Bagi Pemerintah Secara praktis dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang dilakukan khususnya dalam masalah pemberian kredit kepada nasabah.
14
2. Bagi PD. BPR BKK Tasikmadu Cabang Colomadu Dapat memberikan masukan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengajuan kredit yang dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam mengambil langkah yang tepat guna meningkatkan kebijaksanaan dalam prosedur pengajuan kredit. 3. Bagi Mahasiswa Dapat digunakan oleh pembaca sebagai sumber informasi tentang prosedur pengajuan kredit, serta referensi bagi penelitian selanjutnya.
E. Metode Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan Tugas Akhir ini digunakan beberapa metode pengumpulan data antara lain : 1. Metode Wawancara Untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, maka penulis mengadakan wawancara secara langsung kepada nara sumber. Contoh : Data tentang prosedur pengajuan kredit. 2. Metode Observasi Untuk mendapatkan data secara langsung ke subjek penelitian dengan mengadakan pengamatan dan menganalisa peristiwa yang terjadi di lapangan. Contoh : Melakukan magang kerja dan ikut membantu dalam mempersiapkan tentang prosedur pengajuan kredit. 15
3. Metode Dokumentasi Untuk mendapatkan data yang berupa analisis secara komperhensif terhadap data-data yang berasal dari arsip-arsip dan buku-buku yang berhubungan dengan judul. Contoh : Surat permohonan kredit, surat kuasa, surat pernyataan dan lainlain.
16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Lembaga Keuangan Dalam dunia perbankan telah ditetapkan kebijaksanaan pemberian kredit yang khusus diberikan kepada pengusaha kecil. Pemerintah melalui perbankan telah menetapkan pedoman cara-cara membantu kebutuhan permodalan bagi pengusaha golongan ekonomi lemah. Kebijaksanaan perkreditan mempunyai tujuan untuk memperingan syarat-syarat perkreditan khusus bagi pengusaha golongan ekonomi lemah. Sasaran kebijaksanaan perkreditan ini antara lain juga untuk meratakan hasil pembangunan, dimana mencakup pula program memberi kesempatan yang lebih banyak kepada pengusaha kecil dan menengah, guna memperluas dan meningkatkan usahanya. Kesempatan ini juga mencakup bagian permodalan, meningkatkan keahlian
dan
kesempatan
untuk
memasarkan
hasil
produksinya.
Kebijaksanaan tersebut dilaksanakan melalui lembaga-lembaga keuangan yang terorganisir baik itu bank central maupun lembaga keuangan bukan bank. Lembaga-lembaga tersebut diharapkan dapat membantu pembiayaan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prioritas pembangunan yang diarahkan dalam pembentukan dana masyarakat yang nantinya akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan dan kredit. Sejak tahun 1970/1971 pemerintah daerah tingkat I Jawa Tengah berusaha untuk meningkatkan perkembangan pengusaha yang mengalami keterbatasan 17
modal. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya lembaga perkreditan rakyat di setiap kecamatan. Dengan adanya lembaga perkreditan tersebut diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan keberadaannya sebagai salah satu lembaga intermediasi di bidang keuangan dengan tugas menjalankan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan maupun deposito serta menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
B. Bank Perkreditan Rakyat 1. Pengertian Badan Perkreditan Rakyat (BPR) a.
BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. (Subagyo, dkk: 1997: 68).
b.
Status BPR diberikan kepada Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Keccamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan /atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dengan memenuhi persyaratan tatacara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 18
c.
Ketentuan tersebut diberlakukan karena mengingat bahwa lembagalembaga tersebut telah berkembang dari lingkungan masyarakat Indonesia, serta masih diperlukan oleh masyarakat, maka keberadaan lembaga dimaksud diakui. Oleh karena itu, UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 memberikan kejelasan status lembaga-lembaga dimaksud. Untuk menjamin kesatuan dan keseragaman dalam pembinaan dan pengawasan, maka persyaratan dan tatcara pemberian status lembagalembaga dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
2. Fungsi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Penghimpun dan penyalur dana masyarakat. 3. Tujuan BPR Menunjang
pelaksanaan
pembangunan
nasional
dalam
rangka
meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. 4. Sasaran BPR Melayani kebutuhan petani, peternak, nelayan, pedagang, pengusaha kecil, pegawai, dan pensiuna karena sasaran ini belum dapat terjangkau oleh bank umum dan atau lebih mewujudkan pemerataan layanan perbankan, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan berusaha, pemerataan pendapatan, dan agar mereka tidak jatuh ke tangan para pelepas uang (rentenir dan pengijon).
19
C. Pengertian Prosedur Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. (Mulyadi: 2001: 5). Suatu Prosedur adalah suatu urut-urutan operasi klerikal (tulis-menulis), biasanya melibatkan beberapa orang di dalam satu atau lebih dapartemen, yang diterapkan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksitransaksi bisnis yang terjadi. (Gillespie dalam buku H.M Jogiyanto: 1988: 4). Prosedur
adalah
suatu
urut-urutan
pekerjaan kerani,
biasanya
melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi. (F. Stettler dalam buku Baridwan : 1981: 1).
D. Pengertian Kredit Pengertian kredit itu sendiri mempunyai dimensi yang beraneka ragam, dimulai dari arti kata “Kredit” yang berasal dari bahasa Yunani “Credere” yang berarti “Kepercayaan” atau dalam bahasa latin “Creditum” yang berarti kepercayaan akan kebenaran”. Dalam praktek sehari-hari pengertian ini selanjutnya berkembang lebih luas lagi antara lain: 1. Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan
20
dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati. (Muljono: 1993: 10). 2. Sedangkan pengertian yang lebih mapan untuk kegiatan perbankan di Indonesia, pengertian kredit ini telah dirumuskan dalam Bab I pasal 1, 2 Undang-undang Pokok Perbankan Nomor 7 tahun 1992 yang merumuskan : “ Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungannya. Dari perumusan diatas ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik yaitu : 1. Adanya suatu penyerahan uang/tagihan atau dapat juga barang yang menimbulkan tagihan tersebut kepada pihak lain, dengan harapan memberi pinjaman ini bank akan memperoleh suatu tambahan nilai dari pokok pinjaman tersebut yang berupa bunga sebagai pendapatan bagi bank yang bersangkutan. 2. Dari proses kredit itu telah didasarkan pada suatu perjanjian yang saling mempercayai kedua belah pihak akan mematuhi kewajibannya masing-masing. 3. Dalam pemberian kredit ini terkandung kesepakatan pelunasan utang dan bunga akan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama.
21
E. Unsur-Unsur Kredit Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa suatu lembaga kredit baru akan memberikan kredit kalau ia betul-betul yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua pihak. Tanpa keyakinan tersebut, suatu lembaga kredit tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur yang terdapat dalam kredit menurut Suyatno, dkk (1995: 14) : a. Kepercayaan Yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang. b. Waktu Yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tunggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
22
c. Degree Of Risk Suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menimbulkan unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah maka timbulah jaminan dalam pemberian kredit. d. Prestasi Objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.
F. Tujuan dan Fungsi Kredit Bank sebagai suatu lembaga khusus yang menyediakan layanan financial dengan tugas menjalankan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat. Dalam rangka mencapai tujuan itulah bank menjamin rentabilitas dan menjaga posisi likuiditas secara seksama serta mencapai keuntungan dengan aman adalah tujuan dari setiap usaha. 1. Tujuan Kredit Adapun tujuan kredit menurut Suyatno, dkk (1995: 15) adalah : 23
a. Turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan. b. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat. c. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin, dan dapat memperluas usahanya. 2. Fungsi Kredit Adapun fungsi kredit menurut Suyatno, dkk (1995: 16) adalah : a. Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang. b. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. c. Kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaran uang. d. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi. e. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha. f. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan. g. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan Internasional.
G. Jenis-jenis Kredit Perbankan Untuk Masyarakat Jenis-jenis kredit perbankan yang diberikan oleh perbankan kepada masyarakat menurut Nugroho Saputro (2009 : 35) dapat dilihat dari berbagai sudut, yaitu sebagai berikut :
24
1. Kredit Dilihat dari Sudut Tujuannya, antara lain : a. Kredit Konsumtif Yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses konsumtif. b. Kredit Produktif Yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi. c. Kredit Perdagangan Yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barangbarang untuk dijual lagi. Kredit perdagangan tersebut dapat terdiri atas : 1) Kredit Perdagangan Dalam Negeri 2) Kredit Perdaganagn Luar Negeri 2. Kredit Dilihat dari Sudut Jangka Waktunya, antara lain : a. Kredit Jangka Pendek (Short Term Loan) Yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun. Dilihat dari segi perusahaan kredit jangka pendek tersebut dapat berbentuk : 1) Kredit Rekening Koran 2) Kredit Penjualan 3) Kredit Pembelian 4) Kredit Wesel 5) Kredit Eksploitasi 25
b. Kredit Jangka Menengah (Medium Term Loan) Yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun, kecuali kredit untuk tanaman musiman. Misalnya: untuk membeli bahan baku, upah buruh dan suku cadang. c. Kredit Jangka Panjang (Long Term Loan) Yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Kredit jangka panjang ini pada umunya adalah kredit investasi yang bertujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi (perluasan) dan pendirian proyek baru. 3. Kredit Dilihat dari Sudut Jaminannya, antara lain : a. Kredit Tanpa Jaminan (Unserence Loan) Dalam SK Direksi BI No. 23/69/KEP/DIR bertanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, Pasal 2, telah diatur ketentuan bahwa bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada siapapun tanpa jaminan pemberian kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 1b. Adapun yang dimaksud dengan jaminan pemberian kredit pada pasal 1b, adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. b. Kredit dengan Agunan (Secured Loan) Agunan yang diberikan untuk suatu kredit adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1c dan Pasal 3K diatas, secara rinci antara lain adalh sebagai berikut : 26
1) Agunan barang, baik barang tetap maupun barang tidak tetap (bergerak). 2) Agunan barang pribadi (borgtocht) yaitu suatu perjanjian dimana satu pihak (borg) menyanggupi pihak lainnya (kreditur) bahwa ia menjamin pembayarannya suatu utang apabila si terutang (kreditur) tidak menepati kewajibanya. 3) Agunan efek-efek saham, obligasi dan sertifikat yang didaftar (listed) di bursa efek. 4. Kredit Dilihat dari Sudut Penggunaannya Penggolongan kredit menurut penggunaannnya dapat dibagi sebagai berikut : a. Kredit Eksploitasi Pengertian kredit eksploitasi adalah kredit berjangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar. b. Penggolongan kredit jangka pendek untuk modal kerja dibagi dalam 6 golongan, yaitu : 1) Golongan I dengan suku bunga 9% setahun adalah kredit modal kerja untuk pengadaan dan penyaluran beras/gabah/padi dan jagung oleh BUUD/KUD. 2) Golongan II dengan suku bunga 12% setahun adalah sebagai berikut : 27
a) Kredit untuk penanaman padi dan palawija b) Kredit ekspor dan produsen ekspotir c) Kredit produksi, impor dan panyaluran pupuk dan obat hama d) Dan lain-lain 3) Golongan III dengan suku bunga 13,5% setahun adalah : a) Kredit modal kerja untuk industri dan jasa-jasa, misalnya : penggilingan padi, gula, minyak kelapa, tekstil, kertas dan lain-lain. b) Kredit modal kerja untuk produsi lainnya. c) Kredit impor dan penyaluran barang-barang yang diawasi. d) Kredit untuk pembiayaan persediaan gula. e) Dan lain-lain. c. Kredit Investasi Pengertian Kredit Investasi adalah kredit jangka menengah atau jangka panjang yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk melakukan investasi atau penanaman modal.
H. Prinsip-Prinsip Kredit Untuk dapat melaksanakan kegiatan perkreditan secara sehat telah dikenal adanya prisip 5C atau juga ada yang menyebutnya sebagai prinsip 6C. Kelima prinsip tersebut menurut Mulyono (1993: 11) meliputi :
28
1. Character Adalah watak ataupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif dan juga mempunyai rasa tanggung jawab. Manfaat dari penilaian soal character ini untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat kejujuran dan integritas serta tekad baik yaitu kemauan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dari calon debitur. 2. Capacity Yang dimaksud capacity disini yaitu suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang akan dilakukannya yang akan dibiayai dengan kredit dari bank. 3. Capital Yaitu jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. 4. Collateral Yang dimaksud dengan collateral ini yaitu barang-barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam/debitur sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. Manfaat collateral yaitu sebagai alat pengamanan apabila usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut gagal atau sebab-sebab lain dimana debitur tidak mampu melunasi kreditnya dari usaha yang normal. 5. Condition of Economy Yang dimaksud dengan condition of economy yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk suatu kurun waktu 29
tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit. 6. Constraint Yang dimaksud constraint disini yaitu batasan-batasan atau hambatanhambatan yang tidak memungkinkan seseorang melakukan business di suatu tempat.
I.
Manfaat Perkreditan 1. Manfaat Perkreditan menurut Mulyono (1993 : 58), ditinjau dari Sudut Kepentingan Debitur a. Relatif mudah diperoleh kalau memang usahanya betul-betul feasible. b. Telah ada lembaga yang kuat di masyarakat perbankan yang menawarkan jasanya di bidang penyediaan dana (kredit). c. Biaya untuk memperoleh kredit (bunga, administrasi expanse) dapat diperkirakan dengan tepat hingga memudahkan para pengusaha dalam menyusun rencana kerjanya untuk masa-masa yang akan datang. d. Terdapat berbagi jenis kredit, berbagai bentuk penawaran modal (dana) hingga dapt dipilih dana yang paling cocok untuk kebutuhan modal perusahaan yang bersangkutan. e. Dengan memperoleh kredit dari bank, debitur sekaligus akan memperoleh berbagai manfaat yang lain yaitu : 1) Fasilitas perbankan yang lebih murah dalam transfer, clearing, pembukuan L/C impor, bank garansi dan lain-lain. 30
2) Bank juga menyediakan fasilitas-fasilitas konsultasi pasar, manajemen, keuangan, teknis, yuridis, (dengan gratis) pula kepada debiturnya. f. Rahasia keuangan debitur akan lebih terlindung karena adanya ketentuan mengenai Rahasia Bank dalam Undang-Undang Pokok Perbankan. g. Dengan fasilitas kredit memungkinkan para debitur untuk memperluas dan mengembankan usahanya dengan lebih leluasa. h. Lembaga perkreditan yang dimiliki perbankan telah mempunyai ketentuan-ketentuan yuridis yang jelas sehingga memperkecil kemungkinan-kemungkinan suatu risiko sengketa dikemudian hari antara nasabah dengan bank sebagai peenyedia dana. i. Jangka waktu kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan dana bagi perusahaan debitur, untuk kredit investasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan rencana pelunansan yang sesuai dengan kapasitas perusahaan yang bersangkutan, untuk kredit modal kerja dapat diperpanjang berulang-ulang dan lain-lain. 2. Manfaat perkreditan ditinjau dari sudut kepentingan perbankan a. Untuk menjaga solvabilitas usahanya b. Untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya c. Dengan pemberian kredit akan memungkinkan perbankan untuk mendidik para stafnya untuk mengenal kegiatan-kegiatan industri yang lain secara mendetail 31
3. Manfaat perkreditan ditinjau dari sudut kepentingan pemerintah a. Perkreditan dapat digunakan sebagai alat untuk memacu pertumbuhan ekonomi baik secara umum maupun untuk pertumbuhan sektor-sektor ekonomi tertentu b. Sebagai alat untuk mengendalikan kegiatan moneter c. Perkreditan sebagai alat untuk menciptakan lapangan usaha/kegiatan d. Pemberian kredit sebagai alat peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat e. Perkreditan sebagai sumber pendapatan negara f. Penciptaan pasar 4. Manfaat perkreditan ditinjau dari kepentingan masyarakat luas a. Dengan adanya kelancaran dari proses perkreditan diharapkan akan diperoleh adanya pertumbuhan ekonomi yang pesat dan membuka lapangan usaha kerja baru, sehingga akan menimbulkan tingkat penadapatan dan pemerataan pendapatan di masyarakat. b. Untuk beberapa golongan profesional seperti konsultan, akuntan, publik, notaris, assets appraisal dan lain-lain akkan banyak menikmati manfaat dalam proses pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya, karena mereka itu pula terlibat di dalamnya. c. Para pemilik dana yang disimpan di bank berharap agar dana yang dimilikinya dapat diterima kembali secara utuh beserta bunganya.
32
d. Dari masyarakat pengusaha akan sangat berkepentingan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dengan cara/prosedur yang mudah cepat serta dengan biaya yang relatif murah e. Bagi para pengelola pasar modal maka kebiksanaan perkreditan terutama kebijaksanaan tentang suku bunga kredit akan sangat bermanfaat dalam penyusunan perencanaan kegiatannya karena merupakan produk (jasa) substitusi satu sama lainnya. f. Bagi para supplier bahan-bahan baku/barang jadi untuk para relasi usahanya akan merasa lebih terjamin pembayarannya g. Dengan semakin banyaknya proyek dan perusahaan yang dibuka karena memperoleh fasilitas kredit sudah tentu akan menyerap banyak tenaga kerja baru. h. Dengan
dibukanya
atau
didirikannya
perusahaan
baru
akan
menimbulkan tumbuhnya usaha-usaha lain yang mempunyai kaitan erat dengan perusahaan tersebut antra lain para supplier, para disributor, rumah penginapan untuk para pekerja, warung-warung makan dan perusahaan jasa lainnya.
33
BAB III PEMBAHASAN
A. Diskripsi Data 1.
Gambaran Umum PD. BPR BKK Tasikmadu Cabang Colomadu Pada dasarnya timbulnya PD. BPR BKK Tasikmadu Cabang Colomadu tidak bisa dilepaskan dari perkembangan ekonomi yang sangat pesat di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar. Dalam usaha memenuhi kebutuhan yang hidupnya yang relatif tidak terbatas, setiap masyarakat pasti ada berbagai masalah perekonomian. Negara Indonesia adalah negara yang berkembang untuk melakukan pembangunan ekonomi yang semakin lama terlantar akibat penjajahan yang berlangsung sekian lama. Adapun yang termasuk dalam pembangunan ekonomi disini antara lain : perbaikan dalam kesejahteraan sosial bagi orang-orang yang berpenghasilan rendah atau golongan masyarakat ekonomi lemah. Pada dasarnya golongan inilah yang lebih utama diperhatikan serta dibantu dengan modal uang yang pantas untuk usaha. Pemerintah Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Dati II Karanganyar telah berupaya mendirikan suatu Badan Kredit Kecamatan Colomadu yang berdiri tanggal 12 Maret 1974. Berdasarkan Surat Keputusan No. 066/LPPD/PENDBKK/74. Berdirinya BKK Colomadu bukan hanya merupakan prakarsa Pemerintah Kecamatan Colomadu saja, melainkan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Dati I Jawa Tengah No. 34
11 tahun 1981 tanggal 16 April 1981, yang intinya berisi instruksi kepada Bupati di seluruh Jawa Tengah, agar disetiap Kecamatan dibentuk BKLK, yang kemudian dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 4 tahun 1995 dikukuhkan menjadi BPR BKK. Badan Kredit Kecamatan mampu menjadi mitra masyarakat dalam menjembatani inspirasi dan potensi desa dengan motto Mudah, Murah, Mengarah. Motto ini sangat memberi motivasi BKK yang mengemban tugasnya, yaitu : 1.
Mendekatkan modal pada masyarakat pengusaha kecil di pedesaan dengan cara mudah, murah dan terarah
2.
Melindungi masyarakat dari jebakan lintah darat
3.
Menciptakan peluang pemerintah kesempatan berusaha di pedesaan
4.
Mendidik masyarakat untuk gemar menabung demi hasil masa depan
BPR sesuai dengan statusnya, akan selalu berusaha memutuskan kredit untuk mendirikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan kredit untuk mengembangkan usahanya.
2. Dasar Hukum Berdirinya BPR BKK Colomadu Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah tanggal 4 September 1969 Nomor :
Tanggal 19 Nopember 1970 :
35
Dengan status BKK saat ini sebagai proyek yang berarti pada suatu saat harus berakhir. Keadaan ini tidak sesuai dengan situasi dan kondisi dimana masyarakat golongan ekonomi lemah sangat mendambakan bantuan untuk meningkatkan usahanya. Bertolak
dari
keadaan
semacam
inilah
maka
mendorong
Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Jawa Tengah untuk menetapkan dasar hukum BKK menjadi Peraturan Daerah No. 11 tahun 1981, yang kemudian merubah status proyek menjadi Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Jawa Tengah adalah sebagai pembina dan pengawas teknik BKK. Dengan adanya kebijakan pada tanggal 27 Oktober 1988 yang dikenal dengan sebutan “PAKTO 88” memberikan peluang dan kesempatan bagi BKK yang statusnya merupakan lembaga dana dan kredit pedesaan bisa meningkatkan stasusnya menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pengukuhan ijin usaha BKK menjadi BPR ditandai dengan penyerahan SK Menteri Keuangan RI No. 315 sampai 516/km. 131/1991 tanggal 8 Oktober 1991. Untuk Badan Kredit Kecamatan Colomadu dikukuhkan sebagai Badan Perkreditan Rakyat dengan SK Menteri Keuangan Colomadu RI No. 511/Km. 131/1991 tanggal 8 Oktober 1991. Selanjutnya Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia,
kemudian
Direksi
Bank
Indonesia
SK
No.
32/202/KEP/DIRTahun 1999, memberikan ijin usaha kepada BKK Colomadu sebagai BPR. 36
B.
Struktur Organisasi PD. BPR BKK Tasikmadu Cabang Colomadu DEWAN PENGAWAS
DIREKSI
SPI
DIREKTUR UMUM
DIREKTUR
`
PIMPINAN CABANG
KASI. PEMASARAN
SEKSI DANA
KASI. PELAYANAN
SEKSI KREDIT
KASIR
PEMBUKUAN
Gambar 3.1 STRUKTUR ORGANISASI PD. BPR BKK TASIKMADU CABANG COLOMADU
22
1
27
Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi PD. BPR BKK Cabang Colomadu 1. Dewan Pengawas Dewan Pengawas merupakan wakil pemegang saham, yang terdiri dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas keputusan RUPS serta tanggung jawab langsung kepada pemegang saham melalui RUPS. Dewan Pengawas terdiri 2 orang dengan susunan keanggotaan : Ketua dan Anggota. Tugas : Menetapkan kebijakan umum yang digariskan oleh pemegang saham, melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan terhadap PD BPR BKK COLOMADU. Fungsi : a. Penyusunan tata cara pengawasan dan pengolahan PD BPR BKK b. Pengawasan dan pengurusan PD BPR BKK c. Penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD BPR BKK d. Pembinaan dan pengawasan PD BPR BKK Wewenang : a. Membahas RKAP sebelun disampaikan kepada Bupati atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan b. Meniliti semua laporan yang disususn dan disampaikan oleh Direksi
x
c. Memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta maupun tidak diminta kepada Bupati/RUPS untuk perbaikan dan pengembangan usaha PD BPR BKK d. Memberikan penilaian terhadap laporan pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan kegiatan operasional sebagai bahan pertimbangan penyusunan RKAP tahun buku berikutnya.
2. Direksi Direksi memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi PD BPR BKK yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas persetujuan RUPS serta bertanggung jawab kepada RUPS melalui Dewan Pengawas. Direksi terdiri dari 3 orang dengan susunan keanggotaan : Direksi Utama, Direksi Pemasaran dan Direksi Umum. Tugas : Menyusun perencanaan melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas antar anggota direksi, melakukan pembinaan, pengendalian terhadap bidang, sekretariat, sub bidang, seksi-seksi, cabang/unit pelayanan berdasarkan atas keseimbangan dan keserasian seta pengawasan seluruh kegiatan operasional PD BPR BKK Fungsi : a. Melaksanakan manajemen PD BPR BKK berdasarkan kebijaksanaan umum pemegang saham yang ditetapkan oleh dewan pengawas.
xi
b. Menetapkan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD BPR BKK berdasarkan kebijaksanaan umum dari pemegang saham yang ditetapkan oleh dewan pengawas c. Menyusun dan menyampaikan RKAP dan perubahannya kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan setelah melalui pembahasan dalam RUPS. d. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Bulanan, tahunan dan publikasi kepada Kantor Bank Indonesia dan pemegang saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku. e. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban tahunan dan laporan pertanggung jawaban akhir masa jabatan kepada pemegang saham untuk mendapat pengesahan. Wewenang : a. Mengurus dan mengelola kekayaan PD BPR BKK. b. Mengangkat dan atau memberhentikan pegawai berdasarkan ketentuanyang berlaku. c. Membuka kantor cabang atau kantor kas berdasarkan pertimbangan persetujuan Dewan Pengawas sesuai ketetuan yang berlaku. d. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aktiva tetap dan inventaris milik PD BPR BKK berdasarkan pertimbangan dewan pengawas dan ketentuan lain yang berlaku.
xii
e. Mengadakan pertimbangan Dewan Pengawaas dan ketentuan lainnya dengan lembaga keuangan / perbankan serta lembaga lainnya atas nama PD BPR BKK yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun berdasarkan persetujuan Bupati / RUPS atas pertimbangan Dewan Pengawas. f. Meneliti semua dokumen administrasi yang berkaitan dengan kegiatan bank. g. Menyetujui permohonan dan menandatangani perjanjian kredit sesuai dengan batas kewenangannya.
3. Satuan Pengawas Intern (SPI) Satuan Pengawas Intern merupakan unsur staf yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas dan bertanggunag jawab kepada Direksi. Tugas : a. Melakukan penilaian yang independen atas semua kegiatan yang bertujuan untuk mendorong dipatuhinya setiap ketentuan yang ditetapkan oleh manajemen PD BPR BKK maupun ketentuan perbankan yang lain. b. Mendinamisasi untuk lebih berfungsinya pengawasan dengan memberikan saran-saran konstruktif dan protektif agar sasaran organisasi dapat tercapai dengan ekonomis, efisien dan efektif.
xiii
Fungsi : a. Membantu Direksi untuk menjabat secara operasional perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit. b. Membuat analisis dan penilaian dibidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan dan pemantauan. c. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil sesuai bidang tugasnya.
4. Pimpinan Cabang Cabang merupakan unsur pelaksanaan operasional PD BPR BKK dengan wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seseorang pemimpin cabang, derada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direksi. Tugas : Membantu
direksi
dalam
menyusun
perencanaan,
pelaksanaan
koordinassi dan pengawasan seluruh operasional kantor PD BPR BKK di wilayah kerjanya. Fungsi : a. Pelaksanaan manajemen PD BPR BKK bedasarkan kebijaksanaan umum dari Direksi. b. Menetapkan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurus dan pengelolaan kantor cabang PD BPR BKK di wilayah kerjanya. xiv
c. Penyusunan dan penyampaian RKAP kantor cabang PD BPR BKK di wilayah kerjanya dan perubahan kepada Direksi. d. Pelaksanaan RKAP kantor cabang PD BPR BKK di wilayah kerjanya dan perubahannya. e. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tahunan dan bilanan kepada Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. f. Penyusunan dan penyampaian laporan pertanggung jawaban tahunan kepada Direksi. g. Penyusunan dan penyampaian laporan pertanggung jawaban akhir masa jabatan kepada Direksi apabila terjadi penggantian jabatan. Wewenang : a.
Mengurus dan mengelola kekayaan cabang PD BPR BKK.
b.
Memegang salah satu kunci brankas.
c.
Menetapkan tata tertib kantor cabang PD BPR BKK di wilayah kerjanya dan perubahannya kepada Direksi.
d.
Menetapkan kebijakan intern kantor cabang dengan mengacu pada kebijakan kantor pusat.
e.
Meneliti semua dokumen administrasi yang berkaitan dengan kegiatan kantor cabang.
f.
Menyetujui
permohonan
dan
menandatangani
kreditsesuai dengan batas kewenangannya.
xv
perjanjian
5. Seksi Pemasaran Seksi Pemasaran merupakan unsur pelaksana teknis yang dipimpin oleh seorang kepala seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan cabang. Tugas : Membantu
pemimpin cabang dalam
penghimpunan
dana dan
penyalurannya dalam bentuk kredit sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi : a. Pembiayaan golongan makro dan menengah b. Pendekatan pembinaan kepada masyarakat, baik calon nasabah maupun yang sudah menjadi nasabah. c. Penghimpunan dan pengelolaan dana kantor cabang dari masyarakat berupa deposito, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. d. Pelaksanaan administrasi keuangan, baik dalam menghimpun dana dari masyarakat maupun pengelolaan kredit. e. Pemberian
saran
dan
pertimbangan-pertimbangan
mengenai
langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.
xvi
6. Seksi Pelayanan Seksi Pelayanan merupakan unsur pelaksanaan teknis yang dipimpin oleh seorang kepala seksi, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Cabang. Tugas : Membantu pimpinan cabang dalam melakukan pengkoordinasian kegiatan-kegiatan pemasukan dan pengeluaran dana serta melakukan pembukuan dan penerimaan laporan dari seksi / sub bagian lain. Fungsi : a. Pengelolaan kas bulanan. b. Penelitian keberadaan kas harian. c. Pengecekan pengeluaran dan pengambilan antar bank. d. Pemegang salah satu kunci brankas e. Pelaksanaan evaluasi laporan f. Pembuatan laporan keuangan. g. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.
7. Seksi Dana Seksi Dana merupakan unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang kepala seksi bidang, berada di bawah dan dan bertanggung jawab secara umum kepada direktur pemasaran secara khusus kepada kepala bidang pemasaran. xvii
Tugas : Membantu kepala bidang pemasaran dalam melakukan usaha dan koordinasi pengembangan dana serta pembinaan hubungan nasabah PD BPR BKK. Fungsi : a.
Penyelenggaraan usaha pengembangan dana.
b.
Pelaksanaan administrasi.
c.
Pengelolaan rekening nasabah.
d.
Pemberian
saran
dan
pertimbangan-pertimbangan
mengenai
langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya.
8. Seksi Kredit Seksi Kredit merupakan unsur pelaksanaan teknis yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab secara umum kepada direktur pemasaran dan secara khusus kepada Kepala Bidang Pemasaran. Tugas : Membantu Kepala Bidang Pemasaran dalam melaksanakan segala kegiatan yang berhubungan dengan usaha perkreditan, diantaranya pemasaran, pemberian kredit, penagihan, pengadministrasian dan pemantauan kolektibilitas.
xviii
Fungsi : a. Pelaksanaan perencanaan kredit. b. Penyelenggaraaan usaha perkreditan dengan kolektibilitas yang tinggi. c. Pemberian penjelasan tentang syarat-syarat dan prosedur perkreditan pada calon nasabah. d. Penelitian syarat-syarat calon nasabah kredit. e. Pemberian rekomendasi permohonan kredit yang diajukan oleh calon nasabah. f. Penganalisaan calon nasabah yang mengajukan kredit. g. Pelaksanaan administrasi kredit, mempersiapkan dan meneliti perjanjian kredit. h. Pelaksanaan administrasi dan pemeliharaan dokumen. i. Pembinaan nasabah kredit usaha kecil, kredit investasi, kredit konsumsi, program hubungan PD BPR BKK dengan kelompok peminjam dan penanganan kredit bermasalah. j.
Pembinaan nasabah yang kreditnya dihapus bukukan.
k.
Penagihan secara insentif dan semaksimal mungkin atas kredit yang dhapus bukukan.
l.
Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.
xix
9. Kasir Kasir merupakan unsur pelaksana teknis yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab secara umum kepada Kepala direktur Pemasaran secara khusus kepada Kepala Bidang Pelayanan. Tugas : Membantu Kepala Bidang pelayanan dalam melakukan koordinasi kegiatan-kegiatan pemasukan dan pengeluaran uang. Fungsi : a. Pengkoordinasian
dan
pengarahan
terhadap
kegiatan
dan
pelaksanaan tugas. b. Penelitian kebenaran laporan kas harian. c. Penyetoran dan penarikan uang antar bank. d. Pemegang kunci brangkas. e. Pemberian
saran
dan
pertimbangan-pertimbangan
mengenai
langkah-langkah dan aatu tindakan-tindakan perlu diambil dibidang tugasnya.
10. Pembukuan Pembukuan merupakan unsur pelaksana teknis yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab secara umum kepada Direktur Pemasaran secara khusus kepada Kepala Bidang Pelayanan. xx
Tugas : Membantu Kepala Bidang Pelayanan dalam melakukan pembukuan dan menerima laporan dari bidang-bidang lain. Fungsi : a. Pencatatan atas seluruh transaksi. b. Penyusunan laporan keuangan. c. Pemberian
saran
dan
pertimbangan-pertimbangan
mengenai
langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya.
C. Aktivitas Magang Mahasiswa Tempat pelaksanaan kegiatan Magang Kerja berada di PD. BPR BKK Tasikmadu Cabang Colomadu yang beralamat di JL. LU. Adi Sumarmo no. 180 Colomadu Karanganyar. Kegiatan Magang Kerja dilakukan selama 1 bulan, yaitu mulai dari tanggal 10 Februari sampai dengan 10 Maret 2010. Kegiatan Magang Kerja yang dilaksanakan bukan hanya sebagai formalitas atau pemenuhan syarat Tugas Akhir perkuliahan yang dituntut untuk dicapai mahasiswa, akan tetapi kegiatan Magang Kerja harus diterapkan untuk didayagunakan sesuai kemampuan dan keterampilan masing-masing mahasiswa. Dalam pelaksanaannya peserta magang harus mengikuti peraturan yang ada di perusahaan tersebut, yakni memakai pakaian yang sopan dan rapi. Jadwal juga harus mengikuti peraturan jam kerja para pegawai dengan ketentuan yang berlaku sebagai berikut : xxi
1. Senin s/d Jumat
: Pukul 07.30 s/d 15.00 WIB
2. Sabtu
: Pukul 07.30 s/d 12.00 WIB
3. Istirahat
: Pukul 12.00 s/d 13.00 WIB
D. Prosedur Pengajaun Kredit PD. BPR BKK Tasikmadu Cabang Colomadu Kebijaksanaan bank dalam memberikan pinjaman (kredit) kepada peminat kredit, tidak dengan sendirinya berlaku untuk setiap pengusaha atau perusahaan, tetapi terlebih dahulu harus didasarkan adanya permohonan kredit dari peminat kredit. Permohonan ini harus diajukan secara tertulis. Bank akan mengalami kesulitan apabila permohonan ini diajukan secara tak tertulis. Hal ini disebabkan kurang adanya data yang cukup lengkap dalam melakukan pembahasan atas permohonan kredit yang dimaksud. Dalam prakteknya kita akan mengetahui adanya urutanurutan kegiatan atau proses yang terjadi mulai dari peminat kredit mencari informasi pada bank sampai dengan pinjaman itu dapat direalisasi penarikannya. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, maka kegiatan-kegiatan itu dapat digolongkan dalam tiga tahap, yaitu : 1. Peminat kredit mencari informasi, memperoleh informasi, dan menerima isian formulir (formulir untuk mengajukan permohanan kredit) dari bank. 2. Peminat kredit mengisi dan mengajukan formulir isian kepada bank sampai dengan permohonan kredit itu disetujui oleh bank.
xxii
3. Peminat kredit mengajukan realisasi penarikan kredit dan bank pemberi kredit akan merealisasinya. Penjelasan lebih lanjut melalui gambar sebagai berikut : Gambar 3.2 Prosedur Pengajuan Kredit Pengajuan Kredit
Penelitian berkas permohonan kredit
Ditolak maka selesai
Pengumpulan data dan survey lapangan
Pembuatan pembahasan kredit dan analisis kredit
Persetujuan Pimpinan Cabang Pemberitahuan tanggal realisasi Penandatanganan SPK dan Pencairan dana
Penyimpanan dokumen
xxiii
Diterima
a. Prosedur Pengajuan Kredit Adapun penjelasan lebih lanjut dalam prosedur pengajuan kepada pemimpin cabang dan dilampiri : 1. Nasabah mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemimpin cabang dan dilampiri : a) Kartu identitas diri (suami/istri) dan Kartu Keluarga. b) Mengisi formulir permohonan kredit, sebagai berikut :
xxiv
c) Agunan dan persyaratan lain yang perlu dipenuhi sebagai berikut : 1) Kredit Individu : (a) Jaminan Sertifikat : (1) Sertifikat tanah atas nama pemohon dan atau atas nama orang lain dengan melampirkan surat penyerahan hak. (2) Surat kuasa menjual atas jaminan yang diagunkan. xxv
(3) Bukti pelunasan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). (4) Sertifikat tanah yang bersedia di notariilkan. (b)Jaminan berupa BPKB (1) BPKB kendaraan bermotor asli, yang berplat nomor dari Jawa Tengah. (2) Foto copy STNK. (3) Kwintansi jual beli bermaterai yang ditandatangani oleh pemilik yang tercantum dalam BPKB/STNK. (4) Foto copy pemilik yang masih berlaku. (5) Gesekan nomor rangka dan nomor mesin (6) Bersedia di fidusia 2) Kredit Kelompok : (a) Membentuk kelompok dengan jumlah anggota dengan jumlah anggota minimal 5 orang. (b)Mengajukan 1 (satu) agunan berupa sertifikat dan atau BPKB yang akan digunakan sebagai jaminan kredit kelompok. (c) Melampirkan foto copy KTP suami istri anggota kelompok. (d)Melampirkan surat pernyataan tanggung renteng dari kelompok. 2. Staff kredit mikro menerima permohonan kredit dari calon debitur : a) Mencatat dalam buku “Registrasi Permohonan Kredit”. xxvi
b) Memberi nomor urut serta tangal penerimaan pada berkas permohonan tersebut. c) Melakukan cross cek dengan daftar hitam nasabah. d) Untuk calon debitur kelompok ditindak lanjuti dengan (1) Melakukan sosialisasi dan identifikasi terhadap calon nasabah individu dan atau nasabah kelompok usaha. (2) Membimbing dan membantu dalam pembentukan pengurus kelompok. 3. Kepala seksi pemasaran meneliti permohonan nasabah, terhadap pemenuhan standart ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, yaitu : a) Jika memenuhi syarat, maka diserahkan kepada staf kredit pemasaran. b) Jika tidak memenuhi ketentuan tetapi terdapat hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan, maka harus dikonfirmasikan dengan staf kredit pemasaran. c) Jika permohonan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang berlaku, terbitkan Surat Pimpinan Cabang perihal penolakan sesuai dengan ketentuan yang ada. d) Berkas permohonan kredit dari calon debitur yang memenuhi syarat untuk diproses, diserahkan kepada petugas seksi kredit mikro dan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan on the spot serta wawancara. xxvii
4. Staf kredit mikro yang ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan on the spot harus melakukan hal-hal sebagai berikut : a) Mencari data lengkap mengenai pemohon/permohonan sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dalam surat permohonan kredit baik secara langsung maupun dari pihak lain. b) Melakukan survey lapangan yang meliputi : (1) Jenis dan tempat usaha calon debitur. (2) Informasi pengelolaan usahanya. (3) Informasi dari lingkungan calon debitur. (4) Kondisi rumah tinggal. c) Menyerahkan data hasil survey lapangan dan keteranganketerangan lain mengenai keadaan yang sebenarnya kepada tim kredit. 5. Staf kredit mikro menerima berkas permohonan yang sudah dilampiri data-data pendukung dari petugas yang melaksanakan pemeriksaan on the spot ditindaklanjuti dengan : a) Membuat pembahasan kredit atas permohonan tersebut dan dituangkan dalam lembar analisa kredit. b) Bagi permohonan yang tidak layak segera dibuatkan surat direksi perihal penolakan kredit kepada calon debitur dan mengirimkan surat penolakan tersebut kepada calon debitur yang bersangkutan. c) Bagi pemohon yang layak selanjutnya ditandatangai oleh semua anggota tim kredit xxviii
d) Tim kredit meminta kelengkapan permohonan yang akan diproses realisasi, jika terdapat data yang masih diperlukan. e) Contoh foto rumah dan tempat usaha nasabah. f) Menjadwalkan tanggal realisasi. g) Mencatat rencana realisasi pada buku rencana realisasi. 6. Kepala seksi pemasaran memeriksa berkas permohonan yang sudah dianalisis oleh tim kredit tentang : a) Apakah berkas yang diperiksa tim kredit sudah terpenuhi semua persyaratannya? b) Apakah analisis yang berlaku bisa mendukung atas terealisasinya permohonan calon debitur yang telah diproses oleh tim kredit? 7. Kepala seksi pemasaran memvalidasi dan menandatangani berkas permohonan yang akan diajukan ke pimpinan cabang 8. Pimpinan Cabang meneliti berkas permohonan kredit yang telah divalidasi oleh kepala seksi pemasaran 9. Pimpinan Cabang menyetujui atau menolak usulan tim kredit 10. Batas kewenangan pimpinan cabang tentang pengajuan kredit sebesar 15 juta rupiah dan bisa diputuskan di pihak cabang oleh pimpinan cabang. Jika pengajuan pinjaman lebih dari 15 juta rupiah maka permohonan tersebut diajukan ke direktur pemasaran kantor pusat. 11. Pimpinan cabang memberitahukan kepada calon debitur tentang tanggal pencairan atau realisasi kredit.
xxix
12. Staf kredit mikro merealisasi permohonsn debitur yang sudah disetujui oleh pimpinan cabang dan melangkapi dengan warkat-warkat sebagai berikut: a) Slip pengeluaran realisasi dan kwitansi yang bermaterai cukup. b) Kwitansi premi asuransi dan atau biaya notaris bila diperlukan. c) SPK (Surat Perijinan Kredit). d) Memasukkan data realisasi ke komputer. e) Mencetak kartu pengawasan kredit dan kitir pinjaman. 13. Staf kredit mikro memberi penjelasan kepada debitur tentang ketentuan yang tertuang dalam SPK dan harus yakin bahwa calon debitur sudah paham mengenai ketentuan kredit. 14. Penandatanganan SPK, akte notaris dan warkat-warkat lain diatas materai cukup oleh calon debitur, kepala seksi pemasaran dan pimpinan cabang dihadapan para saksi. 15. Staf mikro memberikan kepada debitur berkas sebagai berikut : a) Foto copy surat perjanjian kredit b) Kitir pinjaman c) Slip dan kwitansi realsai kredit d) Kwitansi asuransi dan bea notaris. 16. Petugas kasir menerima berkas kredit dan merealisasi pembayaran kepada nasabah. 17. Staf kredit mikro menyimpan dokumen nasabah yang terdiri dari kartu pengawasan kredit dan berkas kredit ke dalam khasanah kredit. xxx
18. Staf kredit mikro melakukan pembinan kelompok minimal satu bulan sekali bersamaan dengan penarikan angsuran setiap bulan.
b. Batasan Pinjaman Mengajukan permintaan pinjaman kredit merupakan salah satu cara yang ditempuh para pengusaha/pedagang yang membutuhkan tambahan modal. Dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan akan modal atau tambahannya, kelancaran jalan usaha dan keuntungan memperoleh keuntungan serta kemampuan untuk membayar kembali pinjaman itu. Faktor-faktor tersebut harus diperhitungkan semaksimal mungkin, sebab kemungkinan akan terjadinya pinjaman yang lebih besar daripada kebutuhan perusahaan. Pengaruh selanjutnya yang terjadi di dalam perusahaan adalah keuntungan perusahaan menjadi berkurang karenanya. Maka sudah tentu akan mengancam kelangsungan laju perusahaan. Oleh karena itu PD. BPR BKK Tasikmadu Cabang Colomadu memberikan batasan-batasan tentang besarnya (maksimum) jumlah pinjaman (kredit) yang dapat dinikmati oleh perusahaan pribumi golongan ekonomi lemah, agar perusahaan yang akan dikembangkan itu tidak terperosok ke dalam lubang penjerat yang membahayakan perusahaan itu sendiri. Seperti yang diketahui bahwa tujuan dari pengajuan kredit adalah untuk membantu meningkatkan usaha dari pribumi golongan ekonomi lemah. Jumlah maksimum kredit yang dapat diberikan kepada pengusaha/perusahaan pribumi golongan ekonomi lemah ditetapkan sebanyak-banyaknya Rp 15 xxxi
juta, mengingat PD. BPR BKK Tasikmadu Cabang Colomadu merupakan bank kecil. Dari batasan-batasan tesebut ada beberapa ketentuan yang harus dimengerti oleh peminjam, diantaranya : 1. Jika calon debitur, meminjam uang kurang dari Rp 500.000,dibebaskan dari jaminan tetapi dengan syarat peminjaman di pos-pos atau cabang pembantu PD. BPR BKK Tasikmadu Cabang Colomadu. 2. Jika calon debitur, meminjam uang diatas kewenangan pimpinan cabang yaitu sebasar Rp 15 juta keatas dibebankan suatu jaminan dan dimintakan persetujuan dari direktur pemasaran. 3. Jika debitur meminjam diatas Rp 50 juta keatas dibebankan suatu jaminan dan dimintakan persetujuan dari direktur utama.
c. Suku Bunga Pada umumnya bank selalu memungut bunga atas pinjaman yang diberikan dari nasabahnya. Dasar pemikiran dari pemungutan bunga itu adalah :
xxxii
Lampiran Surat Nomor Tanggal
: Keputusan Direksi PD. BPR BKK Tasikmadu : 581/ /BPR BKK/VII/2009 : 01 Juli 2009 Tabel 3.1 Suku Bunga
xxxiii
Kredit Kepada Kepala Dinas/Bendah ara Gaji PNS
Suku Bunga per Tahun 14,4% flat 15% flat 15,6% flat 17,4% flat
Jangka Waktu
Keterangan
Maks 24 bulan Maks 36 bulan Maks 48 bulan Maks 60 bulan
Untuk plafon sampai Rp 15 juta Untuk plafon sampai Rp 30 juta Untuk plafon sampai Rp 30 juta Untuk plafon sampai Rp 30 juta Harus memperhatikan usia pensiun, diatas 10 juta harus ada jaminan BPKB/sertifikat tanah, dinotariilkan, diatas 50 juta harus APHT.
Potong PNS
Gaji
15,5% flat 16,8% flat 17,4% flat
Maks 24 bulan Maks 36 bulan Maks 60 bulan
Harus memperhatikan usia pensiun, diatas 10 juta harus ada jaminan BPKB/sertifikat tanah, dinotariilkan, diatas 50 juta harus APHT.
Kepala/Benda hara gaji Non PNS
15,6% flat 16,2% flat 18% flat
Maks 24 bulan Maks 36 bulan Maks 48 bulan
Untuk plafon sampai Rp 10 juta Untuk plafon sampai Rp 20 juta Untuk plafon sampai Rp 20 juta Diatas 5 juta harus ada jaminan BPKB/sertifikat tanah, dinotariilkan, diatas 50 juta harus APHT.
Potong Gaji Non PNS
17,4% flat 18% flat 19,2% flat
Maks 24 bulan Maks 36 bulan Maks 48 bulan
Untuk plafon sampai Rp 10 juta Untuk plafon sampai Rp 20 juta Untuk plafon sampai Rp 20 juta Diatas 5 juta harus ada jaminan BPKB/sertifikat tanah, dinotariilkan, diatas 50 juta harus APHT.
Umum
16,8%- 27% flat
Maks 60 bulan
Harus ada jaminan BPKB/sertifikat tanah, dinotariilkan, diatas Rp 10 juta harus SKMHT, diatas 50 juta harus APHT, nasabah baru suku bunga 18% - 27% flat
Musiman
27% flat
Maks 3 bulan
36% flat
Maks 6 bulan
Untuk plafon sampai dengan Rp 5 juta Untuk plafon sampai dengan Rp 15 juta Harus ada jaminan BPKB/sertifikat tanah, dinotariilkan
E. Permasalahan dan Cara Mengatasi Permasalahan dalam Prosedur Pengajuan Kredit 1. Permasalahan yang dihadapi PD. BPR BKK Tasikmadu Cabang Colomadu xxxiv
Dalam rangka meningkatkan modal usaha bagi masyarakat terutama di pedesaan, PD. BPR BKK Tasikmadu Cabang Colomadu telah berusaha mendekatkan permodalan dengan perkreditan yang mudah, murah dan mengarah agar para pengusaha terutama golongan ekonomi lemah dapat meningkatkan usahanya dengan fasilitas kredit dari BKK tersebut, namun demikian usaha tersebut tidak selalu berjalan dengan lancar. Hal ini disebabkan adanya permasalahan dalam prosedur pengajuan kredit. Permasalahan itu antara lain : a. Persyaratan Dalam mengajukan kredit sering calon nasabah kurang menyadari arti pentingnya persyaratan. Mereka sering menganggap bahwa dalam menerapkan persyaratan terlalu ketat dan kaku serta prosedur yang digunakan berbelit-belit. Hal ini disebabkan kurang adanya pengertian masyarakat mengenai prosedur dalam pengajuan kredit. b. Usaha Mengingat pentingnya bantuan permodalan bagi masyarakat pedesaan, sering calon nasabah memberikan keterangan yang lengkap, dalam arti calon nasabah mengutarakan atau memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan aslinya. Hal ini disebabkan karena calon nasabah benar-benar membutuhkan bantuan permodalan tersebut dengan cepat, sehingga mereka memberikan keterangan yang tidak
xxxv
sesuai dengan keadaan yang sebenarnya agar proses realisasi kredit tersebut cepat dicairkan. c. Tingkat Pendidikan Kurang adanya pengertian masyarakat mengenai kredit, sehingga sering lembaga perkreditan kesulitan untuk memberi pengertian tentang peranan dan manfaat dari BKK. 2. Cara Mengatasi Permasalahan yang Dihadapi PD. BPR BKK Tasikmadu Cabang Colomadu dalam Prosedur Pengajuan Kredit Sebagai lembaga perkreditan PD. BPR BKK Tasikmadu Cabang Colomadu
selalu
berusaha
untuk
memberikan
pelayanan
yang
semaksimal mungkin kepada calon nasabahnya. Akan tetapi dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga perkreditan BKK tidak terlepas dari permasalahan dan BKK berusaha untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu dengan cara : a. Cara mengatasi dalam hal persyaratan 1) Memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai prosedur dalam pengajuan kredit. 2) Memberikan penyuluhan mengenai prosedur pengajuan kredit 3) Memberikan pembinaan kepada calon nasabah.
b. Cara mengatasi dalam hal usaha
xxxvi
1) Melakukan kunjungan atau pemeriksaan lapangan terhadap calon nasabah untuk mengetahui kondisi dan kelayakan usaha nasabah sesuai pereturan yang berlaku. 2) Memberikan pengarahan dan pembinaan calon nasabah agar usaha yang dijalankan semakin maju dan berkembang. c. Cara mengatasi dalam hal pendidikan Dengan memberikan pengarahan dan pembinaan yang seluas mungkin terhadap masyarakat, baik melalui pertemuan di Balai Desa, kantor BKK atau melalui sarana lain yang memungkinkan sehingga masyarakat benar-benar memahami arti pentingnya kredit yang diperoleh dari BKK.
BAB IV xxxvii
PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan hasil kerja praktek lapangan yang telah dilakukan PD. BPR BKK Tasikmadu Cabang Colomadu serta mengacu pada perumusan masalah, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Mekanisme pengajuan kredit PD. BPR BKK Tasikmadu Cabang Colomadu dapat digolongkan dalm tiga tahap, yaitu : a.
Calon debitur mencari informasi, memperoleh informasi dan menerima formulir isian (formulir untuk mengajukan permohonan kredit) dari bank.
b.
Calon debitur mengisi dan mengajukan formulir isian kepada bank sampai dengan permohonan kredit itu disetujui bank.
c.
Calon debitur mengajukan realisasi penarikan kredit dan bank pemberi kredit akan merealisasinya.
2. Permasalahan dan cara mengatasi permasalahan dalam prosedur pengajuan kredit a.
Permasalahan yang sering dihadapi BKK dalam prosedur pengajuan kredit, yaitu : 1) Persyaratan untuk mengajukan pinjaman 2) Usaha yang sedang dijalankan 3) Tingkat pendidikan
xxxviii
b.
Cara BKK mengatasi permasalahan dalam prosedur pengajuan kredit, yaitu : d. Cara mengatasi permasalahan dalam hal persyaratan dilakukan dengan : 4) Memberikan
penjelasan
kepada
masyarakat
mengenai
prosedur dalam pengajuan kredit. 5) Memberikan penyuluhan mengenai prosedur pengajuan kredit 6) Memberikan pembinaan kepada calon nasabah. e. Cara mengatasi dalam hal usaha 3) Melakukan kunjungan atau pemeriksaan lapangan terhadap calon nasabah untuk mengetahui kondisi dan kelayakan usaha nasabah sesuai peraturan yang berlaku. 4) Memberikan pengarahan dan pembinaan calon nasabah agar usaha yang dijalankan semakin maju dan berkembang. f.Cara mengatasi dalam hal pendidikan a) Dengan memberikan pengarahan dan pembinaan yang seluas mungkin terhadap masyarakat, baik melalui pertemuan di Balai Desa, kantor BKK atau melalui sarana lain yang memungkinkan sehingga masyarakat benar-benar memahami arti pentingnya kredit yang diperoleh dari BKK.
xxxix
B. Saran Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut : 1. PD. BPR BKK Tasikmadu Cabang Colomadu hendaknya memberikan penyuluhan dan pengarahan tentang mekanisme pengajuan kredit agar masyarakat bisa mengetahui cara mengajukan kredit tahap demi tahap. 2. PD. BPR BKK Tasikmadu Cabang Colomadu hendaknya dapat mengatasi permasalahan yang ada dalam prosedur pengajuan kredit. Contonya : mempermudah mengenai syarat-syarat pengajuan kredit karena hal itu dapat membantu calon nasabah dalam proses pengajuan kredit, sehingga calon nasabah tidak terlalu berat dalam memenuhi syarat pengajuan kredit.
xl
DAFTAR PUSTAKA
Baridwan, Zaki. 1981. Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode. Edisi Kedua. Yogyakarta : Akademi akuntansi YKPN Jogiyanto, H.M. 1988. Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer. Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE Muljono, Teguh Pudjo. 1993. Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersiil. Edisi Ketiga. Yokyakarta : BPFE Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi. Edisi Ketiga. Jakarta : Salemba Empat Saputro, Nugroho. 2009. Modul Analisis Kredit. Surakarta Subagyo, dkk. 1997. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Yogyakarta : YKPN Suyatno, Thomas, dkk. 1993. Dasar-Dasar Perkreditan. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama Undang-Undang Pokok Perbankan nomor 7 Tahun 1992
xli
