EVALUASI PENGELOLAAN AIR LIMBAH PERMUKIMAN DI KECAMATAN GUGUK PANJANG KOTA BUKITTINGGI Oleh: WIDYA LAILANY 3310202707 Dosen Pembimbing: Prof. Ir. JONI HERMANA, MScES,PhD Program Magister Teknik Prasarana Lingkungan Permukiman Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember 2012
1
OUTLINE PENDAHULUAN KAJIAN PUSTAKA METODA PENELITIAN GAMBARAN UMUM WILAYAH
HASIL DAN PEMBAHASAN
KESIMPULAN DAN SARAN 2
LATAR BELAKANG
3
RUMUSAN MASALAH Mengapa sistem pengelolaan air limbah permukiman di Kota Bukittinggi belum memadai, dilihat dari aspek teknis, kelembagaan dan peran serta masyarakat.
Mengevaluasi pengelolaan air limbah permukiman di Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, ditinjau dari aspek teknis, peran serta masyarakat dan kelembagaan 4
MANFAAT PENELITIAN •Memperoleh informasi pengelolaan air limbah permukiman Kota Bukittinggi •Menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Bukittinggi dalam penyusunan masterplan dan mengambil kebijakan untuk pengelolaan air limbah permukiman.
Lokasi 7 kelurahan di Kec. Guguk Panjang Aspek: • Teknis • Kelembagaan • Peranserta masyarakat 5
Kerangka Penelitian Latar Belakang Eksisting
Ideal
Perumusan Masalah Knowlagde Gap
Perumusan Tujuan Pengumpulan Data Primer
Sekunder
Data-data pengamatan lapangan, data kuisionerwawancara dan dokumentasi
-MDGs, RPJMN -Standar, Peraturan -RPJMD
Kajian Pustaka: -Literatur,jurnal -Peraturan,SNI -Gambaran Wil.Penelitian -Analisis Statistik
Kebijakan Pemerintah, Perda, RPJMD,BDA, Dokumen Rencana Pembangunan, Literatur
Pengolahan dan Analisis Data
6
Pengolahan dan Analisis Data Aspek Teknis
Aspek Kelembagaan
- Kondisi eksisting pengelolaan air limbah permukiman - Permasalahan pengelolaan air limbah permukiman - Alternatif teknologi
- Instansi yang berperan - Koordinasi dan monev - Kebijakan/regulasi dan SDM - Kendala pengelolaan air limbah permukiman
Pedoman, standar, peraturan, kebutuhan masy.
Pilihan Teknologi
Perda ttg Tupoksi
Aspek Peranserta Masyarakat - Partisipasi masyarakat - Potensi masyarakat - Pengetahuan – perilaku masyarakat
Kepmenkes No.852/Menkes/ SK/IX/2008
Peran dan Kinerja Pemerintah
Potensi Peranserta Masyarakat
Kesimpulan dan Saran
7
• Data Primer
Pengumpulan Data
– Observasi lapangan 7 kelurahan – Wawancara instansi pemerintahan (DPU, DKP, Dinkes, KLH, Bappeda) – Kuesioner masyarakat di 7 kelurahan – Metoda sampling stratified random sampling – Jumlah sampel 65 bh
Data
Sekunder
Studi literatur kebijakan, dokumen, laporan, peraturan dll
8
Pengolahan & Analisis Data
• Aspek Teknis
– Kondisi eksisting pengelolaan air limbah permukiman, permasalahan pengelolaan, pilihan teknologi – Deskriptif kuntitatif distribusi frekuensi. Hasil analisis kondisi eksisting, kemampuan masyarakat dan aturan yang berlaku, pilihan teknologi Aspek Peranserta Masyarakat • Pengetahuan perilaku dan kebiasaan masyarakat, kesediaan dan kemauan masyarakat • Deksriptif kuntitatif potensi masyarakat Mengacu pada Kepmenkes No. 852/Menkes/IX/2008 Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Aspek
• •
Kelembagaan
Instansi/lembaga yang berperan, sistem koordinasi, monitoring evaluasi, regulasi/kebijakan, kualitas & kuantitas SDM Deskriptif kuntitatif Perda organisasi tata kerja lembaga teknis daerah 9
Hasil Survey Sumber Air Minum 1,54%
12,31%
Sumber Air MCK 3,08%
PDAM
9,23%
PDAM 44,62%
Sumur 76,92%
Sumur
52,31% Mata Air
Air Hujan
Penjual Air
Tempat BAB 1,54%
Tempat Saluran Sistem BABPembuangan Grey Water
21,88% Jamban / WC 27,69% siram 70,31%
7,81% 98,46%
Gantung diatas sungai
4,62% Tangki septik 67,69% Lubang galian
Saluran drainase halaman tangki septik
Got/parit/kali
10
Akses Pelayanan Sarana Prasarana Air Limbah Permukiman
Sumber : Hasil Analisis, 2011 11
Kemauan masyarakat Kesediaan Masyarakat untuk Mengolah 3,08% Bersedia 32,31% Bersedia, tapi diberi 61,54% penyuluhan Bersedia, tapi diberi fasilitas Bersedia, dengan 3,08% alasan lain Pilihan Masyarakat untuk Sistem Pengolahan 10,77%
18,46% 12,31%
58,46%
IPAL Komunal MCK Komunal Tangki septik
Riol kota 12
ANALISIS ASPEK TEKNIS
No 1 2 3 4 5 6
Nama Kelurahan Bukik Cangang K. R Tarok Dipo Pakan Kurai Aur Tajungkang T. S Benteng Pasar Atas Kayu Kubu
7 Bukit Apit Puhun
Kepadatan (jiwa/Ha)
Sumber Air Bersih
54 101 64 104 24 48
Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia
Muka Air Tanah >3m >3m >3m >3m >3m >3m
23
Tersedia
>3m
Topografi Perbukitan-lereng Datar Datar Datar Datar-perbukitan Datar-perbukitanlereng Datar-perbukitan lereng
Sistem Pengolahan On site On site On site On site On site On site On site
13
• Target RPJMD Kota Bukittinggi; – BABs = 0, TS sesuai standar= 60% (thn 2015)
Thn 2010
Thn 2015
Jml Pddk 39.439
Jml Pddk 41.213
Jamban Pribadi 92,31% (unit) 8.647 Jamban Pribadi (unit) 9.036
Sumber : Hasil Analisis, 2011
Jamban Tdk Punya Umum Fas. 1,54% 6,15% (unit) (unit) 576 144 Jamban Tidak Punya Umum Fasilitas = 0 (unit) % (unit) 753 0
Tangki Septik 69,23% (unit) 6.486 Tangki Septik (unit) 8.086
Tanpa TS 29,23% (unit) 2.738 Tanpa TS (unit) 979
14
• Bentuk penanganan yang dilakukan target MDGs dan RPJMD Kota Bukittinggi 2010-2015 : – Pembangunan MCK Umum + TS komunal masyarakat belum punya jamban & ekonomi tdk mampu. – Pembangunan TS individual masyarakat belum punya TS & harus menjadi salah satu persyaratan pengajuan IMB untuk pembangunan rumah baru, atau perbaikan TS individual masyarakat punya TS tidak sesuai standar – Pembangunan TS komunal masyarakat punya jamban pribadi tetapi tidak punya TS keterbatasan lahan – Pembangunan IPLT, pengolahan lanjutan lumpur tinja yang dihasilkan tangki septik.
15
Tabel Jumlah Kebutuhan Fasilitas Prasarana 2011-2015 Jumlah Penduduk
Kebutuhan Penanganan
Target Penanganan
Thn
2011 2012 2013 2014 2015
Jiwa
RT
Jiwa
RT
39.788 40.139 40.494 40.852 41.213
9.451 9.534 9.619 9.704 9.789
12.242 12.351 12.460 12.570 12.681
2.965 2.604 2.041 1.429 1.149
Jiwa 1.873 2.727 2.932 1.542 1.976
RT 445 648 696 366 469
Rencana penanganan
Pemb TS (Unit) 405 583 631 326 429
Pemb TSK (unit) 1 1 1 1 1
Pemb. MCK Umum (unit) 1 2 2 1 1
Ket: TS = Tangki Septik, TSK = Tangki Septik Komunal
Sumber : Hasil Analisis, 2011 16
Tabel Rencana Jumlah Fasilitas Pengolahan (sesuai RPJMD dan Pilihan Masyarakat) Kelurahan
Bukik Cangang Kayu Ramang Tarok Dipo Pakan Kurai Aur Tajungkang T Sawah Benteng Pasar Atas Kayu Kubu Bukit Apit Puhun Jumlah
Jenis Pengolahan Semi Individual Komunal 70 216 2 125 1 104 2 92 139 342 1.088 5
Komunal
2 2 2 1 7
Ket: Individual Jamban Pribadi + Tangki Septik Individual Semi Komunal Jamban Pribadi + Tangki Septik Komunal Komunal Jamban Komunal + Tangki Septik Komunal (MCK Umum)
Sumber : Hasil Analisis, 2011 17
Permasalahan & Kendala
• Pengelolaan Air Limbah individual & berbasis masyarakat • Permasalahan sistem individual pengetahuan ttg pengolahan yang layak dan aman sesuai standar • Permasalahan pengelolaan berbasis masyarakat tahap operasional dan pemeliharaan (penurunan kualitas fisik bangunan dan lingkungan) • Kepmenkes No.852/Menkes/SK/IX/2008 peran masyarakat dari tingkat RT/RW/komunitas dlm mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman. • Perbaikan PS sistem pengolahan on-site peningkatan pengetahuan masyarakat perihal pengolahan yang benar dan aman. 18
POTENSI MASYARAKAT • Peranserta masy. berpotensi dapat ditingkatkan Kepmenkes No.852/Menkes/SK/IX/2008 Lembaga/organisasi masyarakat Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Posyandu
Majelis Taklim
Kegiatan Lebih banyak berupa pembangunan dan pemeliharaan Bergerak dibidang lingkungan hidup, kesehatan dan sosial Penyuluhan dan monitoring.
Pengajian dilakukan seminggu sekali
Potensi Awal KSM dari kegiatan sanitasi yang dilakukan pemerintah. KSM pembangunan prasarana fisik dan pemeliharaan LSM berpotensi bidang pembangunan & lingkungan hidup. LSM banyak berperan dalam bidang sosialisasi. Penghubung DinKes (sanitarian, bidan & kader) masyarakat. Kegiatan penyuluhan, sosialisasi & monitoring. Sarana penyuluhan perubahan perilaku masyarakat dg pendekatan agama. 19
Analisis Kelembagaan • Ketersediaan Data dan Informasi keterbatasan data dan ketidaksingkronan data
• Komitmen dan Pemahaman kepedulian aparatur, komitmen kepala daerah
• Kebijakan visi misi (misi;kesehatan layak dan lingkungan sesuai standar kesehatan), tujuan 4 Instansi
yang berperan Koordinasi antar instansi terkait Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan dan Kebutuhan SDM Regulasi/kebijakan 20
Analisis Tugas Pokok dan Fungsi Instansi Terkait • Dinas Pekerjaan Umum Perwako no.46 thn 2009 pembangunan, monev, pembinaan, koordinasi • Dinas Kebersihan dan Pertamanan Perwako no.47 thn 2009 bidang penyuluhan dan sanitasi; penyuluhan, koordinasi bidang kebersihan; pengawasan, pengendalian, penyuluhan, koordinasi • Dinas Kesehatan perwako no. 44 thn 2009 pengawasan, penyuluhan, koordinasi • Kantor Lingkungan Hidup perwako no.17 thn 2009 pengawasan, penyuluhan, penyusunan kebijakan, koordinasi
21
Upaya Penanganan • Penetapan tugas pokok dan fungsi yang lebih jelas dan spesifik • Peningkatan koordinasi antar instansi khususnya dalam penyusunan program kegiatan. • Pelibatan semua instansi terkait dalam tahap perencanaan, pembangunan, pengawasan, operasional dan pemeliharaan. • Koordinasi antar instansi ditingkatkan sehingga terjadi keberlanjutan program/kegiatan.
22
KESIMPULAN & SARAN • Aspek Teknis Hasil penelitian 69,23% tangki septik, 29,23% tidak memiliki tangki septik dan 1,54% masih melakukan BABs. Sistem pengolahan on-site. Target RPJMD Kota Bukittinggi 2010-2015 dan sesuai kemauan masyarakat, upaya yang dilakukan pembangunan tangki septik sesuai standar dan dijadikan salah satu syarat pengajuan IMB, pembangunan tangki septik komunal sebanyak 5 unit di 3 kelurahan, pembangunan jamban komunal dengan tangki septik komunal (MCK Umum) sebanyak 7 unit di 4 kelurahan dan penyediaan IPLT
23
Aspek Peranserta Masyarakat – Kendala yang timbul di masyarakat pengetahuan pengolahan air limbah permukiman yang layak dan aman sesuai dengan standar. Masalah yang timbul dalam pengelolaan berbasis masyarakat tahap pengoperasian dan pemeliharaan, (terjadi penurunan kualitas fisik bangunan dan lingkungan). Peranserta masyarakat berpotensi dapat ditingkatkan melalui organisasi masyarakat seperti KSM, LSM, Posyandu dan Majelis Taklim
Aspek Kelembagaan • Kendala terlalu banyaknya instansi yang berperan, koordinasi antar instansi terkait dalam penyusunan program, tahap monitoring dan evaluasi, regulasi dan kebijakan yang berlaku dan ketersediaan dan kebutuhan sumber daya manusia. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No.12 tahun 2008 dan Perwako (tupoksi). Upaya peningkatan: penetapan tupoksi yang jelas dan spesifik, pelibatan semua instansi, peningkatan koordinasi. 24
SARAN – Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai strategi dan prioritas penanganan dengan mengacu pada hasil evaluasi; – Perlu dilakukan kajian aspek pembiayaan seperti penyediaan dan retribusi IPLT dan pengolahan lainnya.
25
