EVALUASI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH (STUDI KASUS SAMSAT KOTA MANADO PERIODE 2012-2014) Rilovingri Lenri, Hanggoro Pamungkas Universitas Bina Nusantara, Jl. Kebon jeruk raya No.27, (021) 53696969,
[email protected]
ABSTRAK
Tujuan penelian, ialah untuk mengetahui penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan mengevaluasi penerimaan, tata cara pemungutan pajak kendaraan bermotor, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam peningkatan pajak kendaraan bermotor serta upaya yang dilakukan untuk pada periode 20122014. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara dengan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara serta Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kota Manado. Hasil yang dicapai yaitu realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2012-2014 di Sulawesi Utara dan Kota Manado tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini kurangnya pelayanan yang berkualitas, ketidakpatuhan wajib pajak serta pengawasan yang ada belum dilakukan secara maksimal sehingga membuat tidak tercapainya target yang ditetapkan. (RL) Kata Kunci : Pajak Kendaraan Bermotor, Rencana dan Realisasi, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
PENDAHULUAN Berdasarkan kewenangannya, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan serta langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009). Seperti yang dikutip juga oleh Duste (2011:5) “Tax is very vital for the economic development of any society, the problem associated with tax administration should serve as way policy makers to put strategy that would effectively eradicate the aforementioned problem” yang artinya perpajakan sangat penting bagi pembangunan ekonomi masyarakat, semua masalah yang berhubungan dengan administrasi perpajakan harus memiliki kebijakannya agar dapat diselesaikan. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar. Hal tersebut terjadi karena salah satu fungsi pajak yaitu fungsi budgetair diperuntukkan untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Landasan ini salah satunya dapat dilihat dari APBN (Anggaran Perencanaan Belanja Negara) Tahun 2015. Pendapatan negara Tahun 2015 dianggarkan Rp.1.793,6 triliun meningkat dari 9,7% dari APBN 2014. Pendapatan negara yang dianggarkan bersumber dari pajak sebesar Rp.1.201,7 triliun, kepabeanan dan cukai sebesar Rp.178,3 triliun, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp.410,3 triliun serta penerimaan hibah sebesar Rp.3,3 triliun. Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak-Departemen Keuangan Negara (contoh: PPh, PPN, PPnBM, PBB, BPHTB dan Bea Meterai) sedangkan Pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. (contoh: Pajak Daerah Tingkat I dan Tingkat II). Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang pajak kendaraan bermotornya dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan produksi dan jumlah kendaraan bermotor. Di Sulawesi Utara, hampir setiap keluarga memiliki lebih dari satu kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan terjadinya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor. Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan studi ini ditunjukkan untuk menganalisis seberapa besar tingkat penerimaan pajak kendaraan bermotor khususnya di Kota Manado dalam kurun waktu 2012-2014. Berdasarkan hal itu, maka akan dibuat karya tulis dengan judul “Evaluasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Daerah (Studi Kasus SAMSAT Kota Manado Periode 2012-2014)” untuk diteliti lebih lanjut.
METODE PENELITIAN Dalam melakukan penelitian yaitu dengan melakukan pengumpulan data dan metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Jenis risetnya adalah eksploratoria 2. Dimensi waktunya yaitu menggunakan banyak waktu 3. Kedalaman riset ini yaitu studi kasus 4. Metode Pengumpulan data dilakukan dengan: a) Observasi b) Wawancara c) Kepustakaan d) Dokumentasi 5. Unit analisanya yaitu instansi
HASIL DAN BAHASAN Setiap daerah yang ada di Indonesia termasuk Provinsi Sulawesi Utara memiliki sumber penerimaannya masing-masing. Dengan adanya sumber penerimaan tersebut maka Pendapatan Daerah akan semakin meningkat. Pajak daerah merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan di dalamnya terdapat Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang memiliki peran cukup besar bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibadingkan dengan komponen lain seperti Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (P3AP) Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan, lainlain Pendapatan Daerah yang sah yaitu penerimaan jasa giro, tuntutan ganti rugi maupun pendapatan dan pengembalian.
Pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara dari tahun 2012 hingga tahun 2014 mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, pendapatan Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp. 704.629.136.972, tahun 2013 sebesar Rp. 926.145.715.064 dan tahun 2014 semakin mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.383.128.856.889 dan penerimaan terbesar berasal dari sektor pajak daerah dalam hal ini Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Hal tersebut ditunjukkan dari total penduduk Sulawesi Utara hingga tahun 2014 dari 15 kabupaten/kota sebanyak 2.343.527 jiwa dan kendaraan bermotor yang ada di Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 566.587 sehingga ada sekitar 24,17% penduduk Sulawesi Utara yang memiliki kendaraan bermotor. Dengan begitu, penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Sulawesi Utara sangat memberikan pengaruh yang signifikan bagi pendapatan daerah Sulawesi Utara. Penerimaan PKB pada tahun 2012 sebesar Rp.176.131.942.531 dan pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar Rp. 209.315.814.738 sampai akhirnya realisasi PKB pada tahun 2014 sebesar Rp. 239.144.089.763. Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2012-2013 sebesar 99,64% dari rencana Rp.176.767.351.750 yang telah ditetapkan sedangkan realisasinya Rp.176.131.942.531. Untuk tahun 2013-2014 realisasi penerimaan sebesar Rp.209.315.814.738 mengalami penurunan dari rencana yang telah ditetapkan yaitu sebesar 97,17% dengan nilai Rp.215.403.496.950. Kemudian tidak berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2014 realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor juga memiliki perbedaan lebih kecil Rp.239.144.089.763 dibanding rencana yang dianggarkan Rp.243.950.232.588 yaitu sebesar 98,03%. Sehingga berdasarkan perhitungan yang ada, rata-rata yang diperoleh sebesar 98,28%. Peranan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Daerah dari tahun 2012 sampai tahun 2014 sangat memiliki pengaruh yang cukup signifikan. Pada tahun 2012, mencapai 25,00% dengan realisasi PATDA Rp.704.629.136.972 sedangkan realisasi PKB sebesar Rp.176.131.942.531 kemudian pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 22,60% dengan realisasi PKB Rp.209.315.814.738 dan realisasi PATDA Rp.926.145.715.064 dan pada tahun 2014 semakin mengalami penurunan sebesar 17,29% dengan realisasi PKB Rp.239.144.089.763 sedangkan realisasi PATDA Rp.1.383.128.856.889. Dengan demikian, dapat dilihat realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Sulawesi Utara memberikan pengaruh yang cukup besar bagi Pendapatan Daerah yaitu dengan rata-rata 21,63%. Mekanisme pendaftaran, pembayaran PKB dan BBN-KB kendaraan baru di unit pelayanan SAMSAT POLDA yaitu: 1. 2.
Wajib pajak melengkapi persyaratan lengkap yang telah ditetapkan. Loket pendaftaran merupakan Loket pendaftaran merupakan loket penelitian berkas persyaratan awal oleh POLRI. 3. Proses selanjutnya adalah pengisian data di komputer, pencetakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) oleh POLRI 4. Penelitian dilakukan untuk meneliti identitas pemilik dan kendaraan oleh POLRI yaitu melalui verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan regident ranmor. 5. Dilakukan penetapan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) oleh Jasa Raharja. SWDKLLJ merupakan sumbangan tahunan yang wajib dibayar oleh pemilik ranmor sebagai dana untuk pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas jalan. 6. SKUM/KOHIR dalam proses ini petugas memberikan nomor KOHIR (Komponen Himpunan Register) untuk setiap wajib pajak yang sudah mendaftar dan memberikan SKUM (Surat Keterangan Untuk Membayar) khusus untuk kendaraan baru/mutasi/balik nama dan berganti nomor polisi. 7. Dilakukan penetapan apakah PKB/BBN-KB sesuai dengan NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor) oleh DIPENDA 8. Korektor merupakan proses pengecekan PKB pada SSPD oleh DIPENDA. Petugas melakukan koreksi terhadap besaran PKB/BBN-KB yang ditetapkan oleh petugas penetapan dan apabila terjadi kesalahan maka korektor mengembalikan berkas kepada petugas penetapan untuk disesuaikan 9. Kasir merupakan proses dimana dilakukannya pembayaran pajak sesuai besaran yang tertera pada slip hasil penetapan 10. Setelah proses pembayaran maka dilanjutkan dengan proses pencetakan STNK oleh POLRI 11. Dilakukan paraf oleh kepala sie STNK untuk STNK dan paraf oleh kepala sie SKPD untuk SKPD
12. Proses penyerahan STNK dan SKPD kepada wajib pajak Peranan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Kota Manado terhadap Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Sulawesi Utara dari tahun 2012 sampai tahun 2014 sangat memiliki pengaruh yang cukup signifikan. Pada tahun 2012, mencapai 51,97% dengan realisasi PKB Manado Rp.91.542.765.741 dan realisasi Sulawesi Utara Rp.176.131.942.531 kemudian pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 51,44% dengan realisasi Manado Rp.107.666.579.938 dan realisasi PKB Sulawesi Utara Rp.209.315.814.738 dan pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 48,79% dengan realisasi Manado Rp.116.684.761.443 sedangkan realisasi Sulawesi Utara Rp.239.144.089.763. Dengan demikian, dapat dilihat realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Kota Manado memberikan pengaruh yang sangat besar bagi realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Sulawesi Utara yaitu dengan rata-rata 50,73% dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Dalam meningkatkan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tentunya dalam pelaksanaannya banyak hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Manado untuk mencapai target yang diharapkan. Hambatan dalam pelaksanaan strategi dapat terjadi karena faktor dari dalam (internal) dan faktor dari luar (eksternal) serta faktor langsung maupun tidak langsung. 1.
Hambatan faktor internal berupa : a. Terjadi penurunan kinerja aparatur pelaksana pengelola pajak Salah satunya dipicu oleh keadaan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara khususnya Kota Manado yang pada tahun 2014 mengalami bencana alam yaitu banjir bandang. Wajib pajak berkurang oleh karena banyak harta yang rusak/hilang sehingga membuat petugas juga malas untuk datang ke kantor akibatnya terjadilah penurunan kinerja. Selain itu, usia dari petugas juga berpengaruh. Dalam hal ini beberapa petugas berusia >40 tahun dan hanya mengandalkan pengalaman saja dibanding keterampilan dalam hal ini dari segi teknis sehingga cukup menghambat pelayanan yang maksimal untuk wajib pajak. b. Rendahnya dukungan/kerjasama instansi dalam pelayanan satu atap Kurangnya komunikasi dan kerjasama yang baik antara instansi dalam SAMSAT sendiri. Salah satu contoh, dalam mekanisme pengesahan pembayaran PKB dan BBNKB di loket pengisian formulir hingga ke proses penelitian oleh polisi untuk memutuskan apakah dokumen wajib pajak dapat diterima, terkadang membutuhkan proses yang cukup lama dan sehingga menghambat proses di loket Jasa Raharja dan DIPENDA sendiri. Terkadang salah satu instansi lebih memprioritaskan untuk memberikan pelayanan kepada wajib pajak yang dikenal oleh petugas yang bersangkutan. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi wajib pajak untuk datang membayar pajak ke kantor. c. Produk hukum yang berubah-ubah Regulasi pemerintah yang berubah-ubah cukup menimbulkan kesulitan bagi pelaksana tugas dalam hal ini SAMSAT Kota Manado. Regulasi yang dimaksud misalnya seperti tidak ada aturan baku yang dapat dijadikan pegangan secara konsisten. Sebagai contoh, di tahun 2014 pemerintah dalam hal ini pemerintah Provinsi mengeluarkan kebijakan bahwa kendaraan yang dibuat dibawah tahun 2008 dan sudah lama tidak melakukan pembayaran pajak akibat banyaknya denda yang harus ditanggung dapat diberikan keringanan seperti dapat kembali melaksanakan pembayaran pajak tanpa membayar denda yang terutang. Namun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut hanya sementara. Kebijakan yang berubah-ubah membuat kepercayaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya kepada pemerintah menurun. d. Peraturan mengenai tarif pajak progresif yang belum ada Untuk Provinsi Sulawesi Utara termasuk di Kota Manado, saat ini belum diberlakukan peraturan untuk meminimalisasi wajib pajak yang menghindari pajak progresif. Sehingga wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu yang seharusnya dikenakan tarif pajak progresif sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku tidak dapat terlaksana sesuai dengan peraturan yang ada karena belum ada kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah.
e.
Peraturan mutasi keluar-masuk kendaraan bermotor yang belum tegas Sebagian besar wajib pajak kendaraan bermotor yang akan melakukan mutasi kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Utara, kurang mengetahui prosedurnya sehingga banyak wajib pajak yang terlambat melaporkan kepada pemerintah bahwa akan melakukan mutasi dan menyebabkan wajib pajak dikenakan denda administrasi. Hal ini tentunya menghambat penerimaan dari pajak kendaraan bermotor.
2.
Hambatan faktor eksternal berupa : a. Pengaruh globalisasi ekonomi Globalisasi ekonomi yang terjadi mempengaruhi banyak faktor termasuk faktor perekonomian. Dengan adanya globalisasi ekonomi maka sektor perdagangan juga ikut menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Salah satu dampak globalisasi ekonomi di sektor perekonomian yaitu ketika terjadi globalisasi para investor akan memindahkan investasi ke negara dengan pajak yang rendah sehingga penerimaan pajak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. b. Wajib pajak belum memenuhi kewajiban perpajakannya Berdasarkan data yang ada, jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Utara sampai dengan tahun 2014 ada sebanyak 576.742. Untuk Kota Manado sendiri sebanyak 219.427. Namun, diperoleh dari data Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Sulawesi Utara pada tahun 2014, wajib pajak Kota Manado yang melakukan kewajibannya sebanyak 151.709 baik roda 2 maupun roda 4. Untuk Kota Manado sendiri, ada 219.427 kendaraan. Hal itu menunjukkan ada selisih sebanyak 67.718 yang tidak diketahui status kewajiban perpajakannya. Hal tersebut tentunya sangat menghambat penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Manado dan ,memberikan pengaruh yang cukup besar bagi pajak daerah. c. Evoria politik yang menjadikan situasi tidak kondusif Situasi politik yang tidak stabil membuat kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah menurun sehingga kewajiban perpajakan juga ikut terhambat disebabkan karena masyarakat kurang memiliki kepercayaan akan fungsi dana yang diberikan kepada pemerintah. Hal tersebut membuat masyarakat khususnya sebagian wajib pajak memilih untuk tidak melakukan kewajiban perpajakannya dikarenakan tidak yakin dengan kebijakan pemerintah yang berlaku.
3.
Hambatan faktor langsung yaitu terjadi penurunan potensi pajak dimana terdapat nilai jual kendaraan baru yang menurun harganya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saat ini banyak kendaraan baru yang diproduksi lebih murah dibandingkan dengan kendaraan tahun sebelumnya. Sehingga membuat penerimaan pajak juga menurun akibat dari harga kendaraan baru yang lebih murah.
4.
Hambatan faktor tidak langsung seperti terjadinya bencana alam dasyat di Kota Manado pada tahun 2014. Hal ini membuat banyak kendaraan bermotor yang rusak serta banyak kendaraan yang sulit dilakukan pendataannya oleh pemerintah sehingga terjadi banyak kasus penghindaran pajak kendaraan bermotor.
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak yangmemberikan pengaruh besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Utara khususnya Kota Manado. Selain merupakan salah satu sumber yang memberikan potensi besar, peranan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) juga sangat bergantung pada sistem kerja yang diperankan oleh Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Setiap program yang dimiliki SAMSAT maupun mutu pelayanan bahkan efektifitas pelaksanaan sistem pemungutan juga memberikan pengaruh besar dalam rangka menunjang pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Sulawesi Utara khususnya Kota Manado. Dalam mewujudkan sistem pelayanan yang maksimal tentunya harus dilakukan berbagai upaya agar pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dapat berjalan sesuai dengan harapan. Untuk itu, upayaupaya yang dilakukan oleh Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dalam mengatasi setiap hambatan yang ada yaitu:
1.
Upaya untuk mengatasi hambatan faktor internal yaitu : a. Untuk mengatasi terjadinya penurunan kinerja aparatur pelaksana pengelola pajak maka Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya di bagian pelaksana penagihan pajak. Dengan adanya peningkatan SDM ini maka ada tenaga-tenaga baru seperti fresh graduate yang dilantik dan diharapkan dapat memberikan kinerja yang baik dalam menunjang pelaksanaan pemungutan pajak di Kota Manado. b. Untuk mengatasi hambatan kedua yaitu rendahnya dukungan serta kerja sama instansi dalam pelayanan satu atap maka Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) melakukan acara-acara seperti olahraga bersama di luar hari kerja sehingga dapat meingkatkan keakbaraban antara petugas dalam pelayanan satu atap baik Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA), Jasa Raharja maupun Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Ketika ada keakbraban maka dapat terjalin kerja sama yang baik dalam menjalankan fungsi masingmasing. c. Produk hukum yang berubah-ubah merupakan salah satu hambatan yang dihadapi. Untuk itu, yang dapat dilakukan oleh Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) adalah menghimbau pemimpin-pemimpin daerah yang mengeluarkan regulasi agar memiliki ketetapan yang pasti. Upaya ini dilakukan secara nyata apabila diadakan pertemuan dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) khususnya ketika membahas mengenai pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sehingga dapat diteruskan ke pembuat regulasi. 2. Upaya untuk mengatasi hambatan faktor eksternal yaitu : a. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) melakukan banyak sosialisasi mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran pajak. Sosialisasi yang dimaksud dilakukan melalui berbagai media massa maupun media cetak. b. Meningkatkan pendataan dan pemeriksaan kendaraan bermotor khususnya di Kota Manado. Pendataan kendaraan bermotor baru dilakukan setiap hari dengan menyesuaikan data yang ada di kepolisian daerah. c. Meningkatkan pengawasan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di lapangan melalui pelaksanaan koordinasi yang lebih intensif dalam beberapa operasi razia dengan pihak kepolisian. d. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan cara mendekatkan pelayanan kepada wajib pajak yang akan melakukan pendaftaran kendaraan baru maupun pembayaran pajak. Upaya ini dilakukan melalui disediakannya unit-unit pelayanan pembantu Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) di beberapa lokasi di Kota Manado. Unit pelayanan pembantu yang dimaksud antara lain ; SAMSAT Corner yang berlokasi di kawasan Mega Mall Kota Manado, SAMSAT Oulet yang berlokasi di kecamatan Tuminting Kota Manado serta SAMSAT Keliling atau sering disebut SAMSAT Mobile yang berlokasi di kawasan perbelanjaan Manado Town Square serta Pasar Segar Paal Dua Kota Manado. e. Melakukan penandatanganan fakta integritas antara bupati/walikota bersama dengan gubernur dan mencanangkan program 2014 Sulawesi Utara (SULUT) Provinsi sadar pajak dan ditindaklanjuti dengan instruksi gubernur terhadap bupati/walikota se-Provinsi Sulawesi Utara untuk melakukan pendataan kendaraan bermotor setiap wilayah kabupaten/kota masing-masing dan mensosialisasikan program yang dimaksud hingga ke pemerintah desa dan kelurahan. Secara umum, upaya-upaya yang telah disebutkan merupakan upaya-upaya yang lebih menigkatkan kinerja, pengawasan serta pendekatan untuk mengajak masyarakat terkhususnya wajib pajak supaya semakin aktif berpartisipasi dalam melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga dari semua upaya yang telah disebutkan tidak semuanya dapat diketahui realisasi penerimaannya. Adapun realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang dapat diketahui penerimaannya yaitu dari penerimaan unit-unit pelayanan pembantu seperti SAMSAT Corner, SAMSAT Oulet serta SAMSAT Keliling atau SAMSAT Mobile.
SIMPULAN DAN SARAN SIMPULAN Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan komponen dari pajak daerah yang menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga memberikan pengaruh yang sangat besar bagi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2013 sebesar Rp.33.183.872.207 dengan presentase 18,84%, tahun 2014 sebesar Rp.29.828.275.025 dengan presentase 14,25%. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Sulawesi Utara pada 3 (tiga) tahun terakhir yaitu 2012-2014 memiliki pengaruh rata-rata sebesar 31,20% terhadap pajak daerah, 28,70% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 21,63% terhadap Pendapatan Daerah. Angka tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak provinsi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Sulawesi Utara memberikan pengaruh besar apabila dibandingkan dengan jenis pajak daerah lainnya. Mekanisme pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di SAMSAT Kota Manado diawali dari dilakukannya pendaftaran, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBN-KB kendaraan baru kemudian dilanjutkan dengan pengesahan dan pembayaran. Mekanisme pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) juga berlaku bagi mutasi keluarmasuk kendaraan. Salah satu yang menghambat mekanisme pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di SAMSAT yaitu kurangnya kerja sama satu atap yaitu antara instansi dalam SAMSAT sendiri sehingga membuat wajib pajak tidak nyaman dengan pelayanan yang diberikan. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Manado juga memberikan pengaruh paling besar bagi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Sulawesi Utara yaitu dengan rata-rata pertumbuhan 8,66% selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 20122014 karena Kota Manado merupakan ibukota dari Provinsi Sulawesi Utara dibandingkan kabupaten/kota lainnya dengan jumlah kendaraan sampai tahun 2014 yaitu 219.427 kendaraan. Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Manado, ada banyak hambatan yang memberikan pengaruh bagi proses pemungutannya diantaranya yaitu masih banyak wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor karena merasa kurang paham dan kurang puas akan pelayanan yang diberikan serta banyak masyarakat yang punya persepsi bahwa pajak yang dibayarkan tidak diolah untuk kepetingan masyarakat. Hal ini juga tentu berpengaruh bagi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Sulawesi Utara. Untuk mengatasi setiap hambatan yang ada, pemerintah Kota Manado yaitu Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) serta Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) melakukan banyak upaya diantaranya mengadakan Unit Pelayanan Pembantu (UPP) seperti SAMSAT Corner, SAMSAT Oulet serta SAMSAT Keliling atau SAMSAT Mobile. Unit Pelayanan Pembantu ini diadakan di beberapa tempat yang dianggap dapat memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat sehingga masyarakat dalam hal ini wajib pajak dapat dengan mudah melakukan kewajiban perpajakannya. Unit Pelayanan Pembantu yang diadakan oleh Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) juga memberikan pengaruh yang sangat signifikan bagi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Kota Manado. Pada bulan Oktober sampai Desember 2014, dengan diadakannya Unit Pelayanan Pembantu maka memberikan pengaruh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 67,05% bagi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Kota Manado.
SARAN Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka masukan yang diberikan untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Utara khususnya pemerintah Kota Manado demi meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sangat dipengaruhi oleh regulasi pemerintah yang berubah-ubah dalam hal ini kebijakan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara. Untuk itu, sebaiknya pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebaiknya menetapkan kebijakan yang jelas dan pasti khususnya dalam hal membayar pajak sehingga wajib pajak juga mengerti akan setiap kebijakan dan dapat kembali melaksanakan kewajiban membayar pajaknya dengan kepercayaan penuh kepada petugas pajak khususnya dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Meningkatkan sumber daya manusia seperti kinerja dari aparatur pajak yaitu memaksimalkan pelayanan yang ada dengan meningkatkan kerjasama instansi/ pelayanan dalam satu atap yaitu di kantor SAMSAT Kota Manado seperti untuk pelaporan dari penyetoran penerimaan Unit Pelayanan Pembantu (UPP) SAMSAT memiliki laporan setiap harinya sehingga mempermudah untuk dilakukan analisa dari penerimaan pajak serta pemerintah diharapkan menerima sumber daya yang memiliki keahlian dalam bidang perpajakan dan bukan hanya mengandalkan pengalaman kerja saja agar tidak menghambat proses pelayanan kepada wajib pajak yang akan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Melakukan sosialisasi yang lebih sederhana kepada wajib pajak yang ada sehingga membuat wajib pajak dengan mudah dapat mengerti mengenai kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan dengan mudah melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Sebagai contoh, melakukan sosialisasi mengenai tujuan dari diadakannya Unit Pelayanan Pembantu (UPP) oleh SAMSAT Kota Manado sehingga wajib pajak juga memanfaatkan fasilitas Unit Pelayanan Pembantu (UPP) yang ada dalam melaksanakan kewajibannya. Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Provinsi Sulawesi Utara bersama dengan SAMSAT melakukan pendataan yang akurat dan valid terhadap kendaraan bermotor yang ada di Provinsi Sulawesi Utara secara rutin setiap tahunnya dengan mengevaluasi seberapa banyak mutasi kendaraan yang masuk dan keluar di Provinsi Sulawesi Utara khususnya di Kota Manado. Menetapkan peraturan yang jelas dan tegas mengenai penetapan pajak progresif sehingga tidak ada wajib pajak yang dapat menghindari pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Memaksimalkan upaya dari SAMSAT Kota Manado seperti pemberian stiker lunas pajak bagi wajib pajak kendaraan bermotor yang sudah melunaskan kewajiban perpajakannya sehingga mempermudah petugas untuk memberikan sanksi kepada wajib pajak yang belum melunasi kewajiban perpajakannya. Membuat website resmi dengan tujuan untuk menjadi sumber informasi bagi wajib pajak sehingga wajib pajak dapat dengan transparan mengetahui penerimaan pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya.
REFERENSI Bruvoll, A. (2013). The Misinterpretation of Pigouvian Taxes. Journal of Environmental Protection, Vol.4, No.8, diakses tanggal 5 Maret 2015 dari http://www.scirp.org. Budiartha, K. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayan, Vol.4, No.2, diakses tanggal 22 Februari 2015 dari http://download.portalgaruda.org
Dutse,G. (2011). Tax Administration in Kano State: Problems and Prospects. International Journal of Arts and Commerce, Vol.1, No. 3, diakses 31 Januari 2015 dari http://www.ijac.org.uk. IAI (2012), Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu, Jakarta : Ikatan Akuntansi Indonesia Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada Mardiasmo (2011), Perpajakan Edisi Revisi 2011, Yogyakarta : ANDI Yogyakarta. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi. Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
atas
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 atas Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Republik Indonesia. 2011. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tentang Pajak Daerah atas Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 1998 Resmi (2014), Perpajakan Teori dan Kasus 2014, Yogyakarta : SALEMBA EMPAT Saputra, M. (2012). Analisis Koordinasi Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Pada Kantor Bersama SAMSAT Wilayah I Makassar. Diakses tanggal 1 Februari 2015 dari http://ejournal.unesa.ac.id. Siahaan (2010), Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi 2010, Singh, M. (2014). Revenue From Road Transport In India. Journal of Business Management & Social Sciences Research, Vol.3, No.4 diakses 12 Februari 2015 dari http://www.borjournals.com. Waluyo (2011), Perpajakan Indonesia. (edisi 10), Jakarta: Salemba Empat Wokas, H. (2013). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Maluku Utara. Jurnal Emba, Vol.1, No.1, diakses tanggal 27 Maret 2015 dari http://ejournal.unsrat.ac.id
RIWAYAT PENULIS Laloan Rilovingri Lenri lahir di kota Tomohon pada tanggal 21 Januari 1994. Penulis menamatkan pendidikan S1 di Universitas Bina Nusantara dalam bidang Akuntansi pada tahun 2015.
