Enam Koridor Ekonomi Strategi Penopang Industrialisasi

No. 02. 2011

Enam Koridor Ekonomi Strategi Penopang Industrialisasi

Sumber Daya Manusia untuk

Industri Indonesia

PENGANTAR REDAKSI

Tidak Sekadar Hadir

Pemimpin Umum Ansari Bukhari Pemimpin Redaksi Hartono Wakil Pemimpin Redaksi Nyoman Wirya Artha Redaktur Pelaksana Intan Maria Sekretaris Bimo Editor

Djuwansyah Desain

Media Industri hadir kembali, ini kemunculan kedua kami di 2011. Kami rasa anda sepakat, majalah bukanlah cuma teks dan kisah. Narasi-narasi itu seharusnya ditampung dalam sebuah kemasan yang indah untuk dinikmati tanpa perlu memunculkan kesan “genit” dan berlebihan. Di edisi kedua ini kami coba beberapa perbaikan teknik penulisan dan gaya visual, sehingga lebih enak anda baca dan nikmati. Jangan sungkan untuk menyampaikan kritik. Di Laporan Utama, kami menyajikan tulisan mendalam yang membahas reindustrialisasi dan arah industri Indonesia di harihari esok. Juga kami hadirkan tulisan dari Menteri Peindustrian MS Hidayat mengenai topik menarik tersebut.

Andi Anggota Redaksi Krisna, Laras Photographer/Dokumentasi J. Awandi Tata Usaha Sukirman Suwarno, Dedi Maryono, Achyani Soesman, Suparman Windy

Alamat Redaksi : Pusat Komunikasi Publik

Di rubrik Kebijakan kami mengulas tentang program revitalisasi industri mebel rotan nasional, kebijakan tarif, Manufacturing Industrial Development Center (MIDEC), tax holiday, stimulus fiskal untuk 10 sektor industri, sinergi koridor ekonomi dan klaster industri, SNI terbaru, dan penerapan standar untuk UMKM. Artikel-artikel menarik juga bisa anda dapatkan di rubrik Ekonomi Bisnis, Teknologi, dan Luar Negeri.

Kementerian Perindustrian

Tapi ada sosok istimewa yang tak boleh anda lewatkan, Peni Cameron akan bicara tentang industri animasi Indonesia. Anda bisa mendapatkan kisahnya menggeluti bisnis ini di rubrik Profil. Selengkapnya, selamat membaca.

panjang naskah 6000 - 8000 karakter,

Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta 12950 Telp.: 021-525609, 5255509 pes 4023 Redaksi menerima artikel, opini, surat pembaca. Setiap tulisan hendaknya diketik dengan spasi rangkap dengan disertai identitas penulis. Naskah dikirim ke [email protected] Para pembaca yang tidak berkesempatan memperoleh Media Industri atau memerlukan informasi kebijakan industri dapat mengakses ke website: http://www.kemenperin.go.id

DAFTAR ISI LAPORAN UTAMA

Enam Koridor Ekonomi Strategi Penopang Industrialisasi Industrialisasi adalah mesin utama pengakselerasi ekonomi. Karena itu sebagai penopang industrialisasi, diperlukan pengembangan enam koridor ekonomi untuk mencapai visi Indonesia sebagai negara industri maju baru.

H. 06 LAPORAN UTAMA 12

Menyimak Arah Industri Kita

14

Kemenperin Sangat Concern Terjaminnya Pasokan Gas Bagi Industri

KEBIJAKAN 16

Kemenperin Luncurkan Program Revitalisasi Industri Mebel Rotan Nasional

18

Kebijakan Tarif yang Menguras Tenaga

20

Klaster Industri Hilir Kelapa Sawit Sei Mangke Menuju KEK

22

MIDEC Perlu Target Lebih Jelas

24

Tax Holiday untuk Sang Pionir

26

Stimulus Fiskal untuk 10 Sektor Industri

28

Sinergi Koridor Ekonomi dan Klaster Industri

31

SNI Wajib Terbaru

34

Penerapan Standar untuk UMKM

PROFIL 52

Menekuni Animasi dari Hati

TEKNOLOGI 54

OS Lokal Siap Tempur

56

Laptop SMK, Kualitasnya OK

GALERI

EKONOMI & BISNIS

LUAR NEGERI

36

Bali untuk Kemajuan Tekstil Bersama

60

Bencana di Sana, Berdampak di Sini

38

PLN Nyaris Sendiri

61

Tiga Jurus Antisipasi ACFTA

40

Industri Manufaktur Berpeluang Maju

62

Jabat Tangan Indonesia dan India

42

Ekspor Tumbuh, Impor Tumbuh Lebih Tinggi

44

Babak baru menuju Industri Hijau

46

Indonesia Masih Menjanjikan

48

Menggeser Posisi “Induk Semang” Industri Farmasi ?

50

Terus Berikhtiar Menggenjot Produksi Garam

LINTAS BERITA 64

Pengamanan Pasar Dalam Negeri Menuju Re-Industrialisasi

H. 58

SURAT PEMBACA

Redaksi yang terhormat, Saya sangat menyambut baik terbitnya Majalah Media Industri dan selalu menyempatkan diri untuk membaca edisi yang terbaru. Majalah ini memiliki potensi yang cukup besar untuk menjembatani dunia usaha nasional dengan pemerintah. Saya berharap penyebaran majalah ini dapat diperluas hingga ke lokasilokasi strategis, seperti executive lounge di bandara, lobby hotel, dll, sehingga dapat dibaca oleh pebisnis. Sekedar usul, mungkin bisa ditambahkan rubrik baru yang berisi profil ringkas mengenai pejabat eselon I di Kemenperin, yang meliputi bagaimana latar belakang beliau, visi untuk memajukan industri, sisi2 humanisnya, dll. Hal ini semoga dapat mendekatkan pemerintah dengan dunia usaha. Maju terus Media Industri!!!

Teguh Adhi A. - Jakarta

Saya telah mengikuti Media Industri sejak beberapa edisi yang lampau. Media Industri ini menurut saya sangat komunikatif dan sarat informasi yang dibutuhkan baik oleh dunia usaha maupun para stakeholders. Sebagai sebuah media dapatlah disejajarkan dengan media sejenis seperti media pertanian, media kesehatan, statistik, dan lain-lain. Satu hal yang menjadi keunggulan Media Industri adalah senantiasa menampilkan isu-isu aktual di bidang industri yang diikuti dengan ulasan mendalam dan lengkap. Untuk pengembangan Media Industri, saya sarankan agar juga menampilkan

informasi industri di negara lain lebih banyak sehingga kita dapat mengetahui posisi industri Indonesia untuk antisipasi pengembangan potensi pasar. Yang kedua, seyogyanya Media Industri dapat dikemas dalam bentuk yang semakin mudah diakses antara lain melalui internet. Mungkinkah redaksi Media Industri dapat menyajikan informasi terbaru menggunakan social media? Hal ini akan sangat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan karena telah diakui bahwa kini media online memiliki jangkauan yang begitu luas dan semakin mudah diakses publik. Terima kasih.

Ir. Sere S. Daulay, MSi Widyaiswara Madya Pusdiklat Kemenperin

Saran untuk “Media Industri” 1. Terkait penerbitan berkala: • Karena terbit secara berkala (2/3/4 bulan sekali), isinya harus tetap up to date, dengan kupasan atau informasi yang dilihat dari perspektif lain; angle yang berbeda dari media lain. • Beberapa artikel perlu menjangkau isu dalam beberapa bulan atau setahun ke depan. • Tentukan sasaran pembaca. • Kalau bisa fokus industri (manufaktur), jadi jangan bersifat ekonomi – bisnis yang cakupannya terlalu luas. Sasarannya tiap penerbitan ganti, tergantung isi majalah (lihat majalah Bloomberg, misalnya) • Perlu ada tema setiap penerbitan yang “menggigit” spesifik, tajam. Beberapa tulisan, artikel fokus kepada tema. Ingat harus bersifat populer, tetapi tetap berbobot.

• Aspek pengembangan SDM, pendidikan untuk entrepreneur, profesional, terlatih, terampil dan sebagainya. 2. Karena itu pembidangan isi majalah (yang telah terbit) kadang-kadang tidak berkaitan dengan industri (manufaktur). 3. Strategi dan kebijaksanaan yang disampaikan jangan terlalu menekankan kepada strategi dan kebijakan Kementerian Perindustrian. Biarkan instansi pemerintah lain, Kadin, swasta, dan masyarakat merasa bahwa ini adalah strategi dan kebijakan pemerintah yang dalam realisasinya membutuhkan dukungan daerah, masyarakat pengusaha UKM, dan pihak-pihak lain. Tumbuhkan interaksi dan interdependensi. 4. Untuk artikel dapat bervariasi; sebaiknya ringan, santai. Masukkan juga artikel dari daerah dan sebagainya. 5. Undang penulis tamu: pakar, akademisi, pengamat, praktisi, entrepreneur, usaha kecil/menengah, profesional baik dari Jakarta maupun dari daerah untuk tidak menimbulkan kebosanan. Sediakan dana yang cukup agar penulisnya juga dari kalangan “atas.” Tetapi tulisannya bersifat populer, tidak berat. 6. Sekali-sekali membuat survei sendiri tentang industri, investasi, daya saing. Jangan selalu mengemukakan yang baik-baik saja, yang kurang berhasil juga dikemukakan dengan penjelasan singkat tentang alasannya. 7. Supaya lebih padat mungkin hurufnya dikecilkan. Terima kasih.

Iman Sucipto Umar, Sutrisno, Budi. S, E. Muchtar KADIN Indonesia Media industri • No. 02 - 2011

05

LAPORAN UTAMA

Enam Koridor Ekonomi Strategi Penopang Industrialisasi Industrialisasi adalah mesin utama pengakselerasi ekonomi. Karena itu sebagai penopang industrialisasi, diperlukan pengembangan enam koridor ekonomi untuk mencapai visi Indonesia sebagai negara industri maju baru.

KEMENTERIAN Perindustrian boleh berbangga. Pertumbuhan sektor industri sepanjang 2010 lebih baik dibandingkan sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari sisi pertumbuhan produksi industri manufaktur nonmigas selama tahun 2010 yang mampu tumbuh di atas 5% yaitu 5,1%. Pertumbuhan ini tidak saja jauh lebih tinggi dari pertumbuhan 2009 yang hanya sebesar 2,6% tapi juga melampaui target pertumbuhan pemerintah sebesar 4,65%. Begitu juga dengan pertumbuhan ekspor sektor industri manufaktur secara keseluruhan, yang selama tahun 2010 mencapai 33,47%. Angka ini juga tidak saja lebih tinggi dari pertumbuhan sektor industri tahun 2009 yang mengalami penurunan sebesar 16,93%, tetapi lebih tinggi dari pertumbuhan ekspor sektor industri tahun 2008 yang hanya sebesar 15,15%. Dengan nilai ekspor sebesar US$ 98,01 miliar selama periode Januari-Desember 2010, nilai ekspor sektor industri pada 2010

lalu merupakan nilai ekspor tertinggi yang pernah dicapai Indonesia. Bahkan untuk mewujudkan industri nasional yang tangguh melalui revitalisasi industri yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No.28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional. ”Kebijakan industri ini memberi arahan bagi pelaku industri yang memiliki kegiatan usaha di sektor industri baik pengusaha maupun institusi lainnya dan pedoman operasional bagi aparatur pemerintah dalam rangka pelaksanaan program pengembangan industri agar pengembangan industri ke depan pada jangka menengah dan jangka panjang akan lebih fokus arahnya dan mengikat kepada seluruh unsur pemangku kepentingan,” kata Menteri Perindustrian MS Hidayat di Jakarta. Sebagai langkah lebih lanjut, Menperin menjelaskan, pihaknya

telah menetapkan Peta Panduan Pengembangan 35 Klaster Industri Prioritas yang menjadi kebijakan dari pusat. Selain itu dikembangkan pula bottom up policy dengan dibuatnya Peta Panduan Pengembangan Industri Unggulan pada 18 Provinsi dan Peta Panduan (road map) Pengembangan Kompetensi Inti Industri pada 5 Kabupaten/Kota. ”Produk unggulan daerah akan kita kembangkan semaksimal mungkin,” ujarnya. Di sisi lain, lanjut Menperin, sesuai Inpres No. 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, Kementerian Perindustrian ditugaskan untuk melakukan revitalisasi industri pupuk, revitalisasi industri gula, pengembangan klaster industri pertanian berbasis oleokimia dan pengembangan klaster industri berbasis migas kondensat, serta fasilitasi pengembangan kawasan ekonomi khusus.

Daya saing industri nasional harus terus didorong peningkatannya. Untuk itu pemerintah akan menggunakan empat instrumen pendukung yaitu APBN, insentif fiskal, penyediaan infrastruktur kawasan industri, dan dukungan administratif. Pemerintah juga mengundang peran swasta dalam pembangunan dengan skema Public Private Partnership (PPP) Secara bertahap, fokusnya diarahkan kepada program peningkatan daya saing menurut kelompok industri. ”Pada tahun 2010-2014 Kementerian Perindustrian akan memfokuskan enam kelompok industri yang mempunyai peluang yang baik untuk dikembangkan yaitu industri padat karya, industri kecil menengah, industri barang modal, industri berbasis sumber daya alam, industri pertumbuhan tinggi, dan industri prioritas khusus,”

kata Menperin. Pertama, industri padat karya merupakan salah satu prioritas karena menyediakan lapangan usaha dan menyerap tenaga kerja secara signifikan. Industri yang termasuk ke dalam industri padat karya meliputi industri tekstil dan produk tekstil, industri alas kaki, dan industri furniture. “Kami akan melaksanakan program restrukturisasi permesinan pada industri tekstil dan produk tekstil serta alas kaki, pemberian insentif fiskal, seperti fasilitas tax allowance, BMDTP termasuk pemberlakuan bea keluar untuk pengamanan bahan baku di dalam negeri, serta pemberlakuan tata niaga impor untuk pengamanan industri dalam negeri,” katanya. Sebagai gambaran, pada 2010, total nilai produksi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) mencapai US$ 21,25 miliar, dengan tenaga

kerja langsung yang diserap sebesar 1,32 juta orang. Sedangkan nilai ekspor industri TPT pada tahun 2010 diperkirakan mencapai lebih dari US$ 10,9 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar 18% dibandingkan nilai ekspor pada tahun 2009 sebesar US$ 9,26 miliar. Sementara itu, industri alas kaki menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan pada 2010, ketika nilai ekspor alas kaki diperkirakan mencapai sekitar US$ 2,1 m, atau mengalami kenaikan sebesar 23,1% terhadap nilai ekspor 2009 yang sebesar US$ 1,73 m. Industri furnitur juga memberikan kontribusi cukup penting terhadap perekonomian. Pada tahun 2010, nilai ekspor furniture diperkirakan mencapai US$ 2,04 m, atau mengalami kenaikan sebesar 24,5% dibandingkan nilai ekspor pada 2009 sebesar US$ 1,64 m.

Media industri • No. 02 - 2011

07

LAPORAN UTAMA

Kedua, kelompok Industri Kecil dan Menengah (IKM). IKM memiliki kedudukan strategis dan berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja yang banyak, membuka peluang usaha secara luas dengan produk yang sangat bervariasi dan beragam, serta mampu mengolah sumber daya lokal baik untuk pasar dalam negeri maupun ekspor. “Kami akan bekerja keras untuk meningkatkan daya saing IKM dengan cara modernisasi peralatan, peningkatan kemampuan SDM melalui pendidikan dan pelatihan, promosi serta fasilitasi kredit usaha rakyat (KUR),” jelas Menperin. Kelompok ketiga adalah industri barang modal. Ini merupakan fakta yang harus diakui bahwa Indonesia memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap impor barang modal karena industri barang modal dalam negeri belum berkembang sesuai dengan kebutuhan sektor-sektor ekonomi. Akibatnya banyak menghabiskan devisa negara. “Impor barang modal dalam kurun waktu 3 tahun terakhir tumbuh rata-rata 32,25 % per tahun dan sebagai gambaran pada tahun 2009 impor barang modal mencapai sebesar US$ 18,31 miliar. Industri yang termasuk ke dalam industri barang modal meliputi industri permesinan, dan industri perkapalan. Untuk mendorong tumbuhnya industri barang modal dalam negeri, pemerintah akan memberikan fasilitas dan insentif berupa tax allowance, pembebasan bea masuk, tax holiday, serta dukungan kemudahan kredit perbankan,” tegas Menperin. Kelompok industri yang juga menjadi fokus adalah yang berbasis sumber daya alam. Industri tersebut meliputi industri makanan dan

minuman, CPO, kakao, karet, rumput laut, baja dan aluminium hulu. “Untuk mendorong tumbuhnya industri berbasis sumber daya alam, pemerintah akan mengupayakan memberikan fasilitas dan insentif berupa tax allowance, tax holiday, fasilitasi pembangunan infrastruktur, dan mengenakan bea keluar untuk CPO dan kakao,” ujarnya. Produksi CPO Indonesia pada tahun 2010 diperkirakan mencapai 19,7 juta ton di mana lebih dari 50,08% (9,57 juta ton) masih diekspor dalam keadaan mentah. Indonesia juga merupakan negara produsen kakao nomor 3 di dunia dengan total produksi sekitar 0,84 juta ton dimana 66,65% diekspor berupa biji, dan akan menjadi penghasil biji kakao nomor 2 terbesar di dunia setelah Ghana dengan total produksi mencapai 1,0 juta ton/tahun.

desain kendaraan bermotor buatan Indonesia, memfasilitasi pengembangan kendaraan dan peralatan yang hemat energi dan ramah lingkungan serta harga terjangkau. “Selain itu pemerintah akan memfasilitasi pemberian insentif fiskal, pembebasan PPnBM dan pembebasan bea masuk barang modal, bahan baku dan komponen yang dibutuhkan untuk industri dalam negeri,” kata mantan Ketua Umum Kadin Indonesia tersebut.

Demikian pula Indonesia berpotensi menjadi produsen utama karet dan barang karet dunia karena didukung oleh produksi karet alam yang besar. Produksi karet alam pada tahun 2010 mencapai 2,59 juta ton, di mana 83,27% diekspor dalam bentuk karet mentah. Kelompok kelima adalah industri dengan tingkat pertumbuhan tinggi. Sebagai gambaran, pada tahun 2010, produksi kendaraan bermotor roda empat diperkirakan mencapai 770 ribu unit dan kendaraan bermotor roda dua mencapai 7,3 juta unit. Dalam hal ini yang akan didorong pengembangannya adalah industri kendaraan bermotor, elektronika dan telematika. Untuk meningkatkan daya saing industri pertumbuhan tinggi seperti industri kendaraan bermotor, pemerintah akan mendorong tumbuhnya industri komponen dalam negeri, memfasilitasi pengembangan

Keenam, industri yang dikelompokkan menjadi prioritas khusus merupakan pelaksanaan instruksi presiden yang meliputi industri gula, industri pupuk, dan industri petrokimia. “Dalam pengembangan industri prioritas khusus, pemerintah akan melaksanakan revitalisasi pabrikpabrik yang sudah ada dan mendorong pembangunan pabrikpabrik baru serta memfasilitasi jaminan penyediaan gas dan bahan

baku yang bersumber dari dalam negeri maupun impor, memberikan subsidi bunga untuk industri-industri yang melakukan modernisasi permesinan,” ujarnya.

Enam Koridor Ekonomi Bidang Industri Pijakan program reindustrialisasi adalah mendorong enam koridor ekonomi. Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Perindustrian,

lanjut Menperin, telah menetapkan enam koridor ekonomi prioritas sebagai pusat-pusat pertumbuhan di setiap pulau dengan pengembangan klaster industri berbasis sumber daya unggulan (komoditi dan atau sektor). Dalam hal ini, Kementerian Perindustrian telah menetapkan enam koridor ekonomi itu dengan keunggulan komparatif masingmasing.

Pertama, koridor Sumatera akan dijadikan sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional. Industri yang akan dikembangkan adalah industri hilir kelapa sawit dan karet di Sei Mangkei, Sumatera Utara dan Dumai, Riau. Kemudian akan dikembangkan industri hilir karet di Jambi. Di Kepulauan Riau, tepatnya Karimun, akan dikembangkan industri perkapalan. ” Di Tanjung Api-Api dan Muara Enim Sumatera Selatan akan dikembangkan industri hilir karet dan batubara,” katanya.

Timur. Untuk industri elektronika dan telematika di Jakarta-Bandung, Solo, Kudus, Salatiga (Jawa Tengah), Surabaya, Jawa Timur. ”Industri perkapalan akan dikembangkan di Lamongan, Jawa Timur. Untuk industri petrokimia dikembangkan di Tuban, Jawa Timur. Industri baja akan dikembangkan di Banten. Sementara industri semen dikembangkan di Banten, Jawa Tengah dan Jawa Timur,” jelasnya.

Sementara itu, koridor kedua, Jawa, akan dijadikan pendorong industri dan jasa nasional. Industri yang akan dikembangkan antara lain industri tekstil di Majalengka, Jawa Barat dan Semarang, Jawa Tengah. Untuk industri otomotif dan permesinan akan dikembangkan di JakartaCikampek. Sementara industri makanan dan minuman di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa

menjadikan Kalimantan sebagai pusat pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional. Industri yang akan dikembangkan antara lain industri baja di Batu licin, Kalimantan Selatan. Kemudian akan dikembangkan pula industri aluminium hulu di Mempawah, Kalimantan Barat. ”Kami akan mengembangkan industri hilir kelapa sawit di Maloy,

Koridor ketiga adalah Kalimantan. Kementerian Perindustrian akan


09

LAPORAN UTAMA

Kalimantan Timur. Di Bontang Kalimantan Timur akan dikembangkan industri berbasis migas dan kondensat. Sementara, industri batubara difokuskan untuk dikembangkan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah,” kata Menperin. Koridor Sulawesi-Maluku Utara akan dijadikan pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan nasional. Industri yang akan dikembangkan antara lain nikel di Soroako (Sulawesi Selatan), Kolaka (Sulawesi Tenggara) dan Halmahera (Maluku Utara). Juga akan dikembangkan industri perikanan di Makassar. Koridor kelima adalah Bali-Nusa Tenggara yang akan dijadikan pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional. Industri yang akan dikembangkan antara lain industri pariwisata di Bali-NTB. Dan perikanan di Lombok (NTB) dan Kupang (NTT). Koridor keenam adalah Papua. Dengan kekayaan sumber daya mineralnya, Papua akan dijadikan pusat pengolahan sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia (SDM) yang sejahtera. Industri yang akan dikembangkan antara lain industri petrokimia berbasis migas kondensat di Tangguh, Papua. Termasuk yang akan menjadi fokus adalah industri tembaga di Timika, Papua. Lebih lanjut, Menperin menegaskan, salah satu prasyarat pertumbuhan tinggi di bidang industri dapat dicapai dengan pengintegrasian ekonomi melalui pembangunan konektivitas nasional. Pusat-pusat pertumbuhan tersebut diharapkan dapat terkoneksi satu sama lain sehingga memaksimalkan pertumbuhan ekonomi melalui keterpaduan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal. ”Untuk itu Kementerian Perindustrian memerlukan dukungan dari seluruh sektor terkait sesuai dengan bidang dan kewenangannya masing–masing,” kata Menperin.

Terus Bertumbuh Untuk Rakyat Sementara itu, Menperin juga menjelaskan, terkait dengan program pro-rakyat untuk mengurangi kemiskinan, Kementerian Perindustrian ditetapkan sebagai leading sector untuk melaksanakan program kendaraan angkutan umum murah. “Kami pun mendukung program listrik murah dan hemat dengan leading sector-nya adalah Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral. Saat ini sedang disusun rencana aksi untuk pengembangan industri tersebut,” ujarnya. Menperin pun menegaskan jika pihaknya sangat optimis bahwa industri nasional ke depannya akan semakin membaik, karena kekuatan yang dimiliki terutama bahan baku yang cukup dan peluang yang besar. Antara lain perkembangan terakhir minat investor sedang meningkat, pasar yang berkembang untuk golongan ekonomi menengah, dan komitmen pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik.

Menurut Menperin, berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah pada tahuntahun sebelumnya dipastikan bakal mendorong pertumbuhan sektor industri. “Demikian pula kecenderungan yang semakin membaik pada ekonomi nasional, regional, dan global, maka sasaran pertumbuhan sektor industri tahun 2014 ditargetkan sebesar 8,95%, serta dapat memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 24,67%,” kata Menperin dengan yakin.

Sementara, diperkirakan penyumbang terbesar industri pengolahan non-migas adalah industri alat angkut, mesin dan peralatan sekitar 34,22%, industri makanan, minuman dan tembakau sekitar 28,39%, dan industri pupuk, kimia dan barang dari karet sekitar 13,49%. “Tentu saja kata kuncinya adalah sinergi seluruh instansi dan komitmen kita semua untuk bekerja keras mendorong akselerasi pertumbuhan industri demi kemajuan ekonomi bangsa,” ujarnya.

Menperin pun memproyeksikan, kebutuhan investasi industri pengolahan non-migas pada tahun 2014 mencapai Rp 189,5 triliun. Sedangkan penyerapan tenaga kerja secara kumulatif pada tahun 2014 adalah 17,2 juta orang. “Saya sih melihat, jika pertumbuhan kelompok industri tertinggi sepertinya akan muncul dari kelompok industri makanan, minuman dan tembakau sebesar 10,40%, industri alat angkut, mesin dan peralatannya tumbuh sebesar 10,20%, dan industri barang lainnya sebesar 6,80%,” katanya.

tambang batubara courtesy of google.com


11

LAPORAN UTAMA

Menyimak Arah Industri Kita Menteri Perindustrian MS Hidayat Pertumbuhan sektor industri sepanjang 2010 lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh pertumbuhan produksi industri manufaktur nonmigas yang mampu tumbuh di atas 5% yaitu 5,1%. Pertumbuhan ini tidak saja jauh lebih tinggi dari pertumbuhan 2009 yang hanya sebesar 2,6% tapi juga melampaui target pertumbuhan pemerintah sebesar 4,65%. Begitu juga dengan pertumbuhan ekspor sektor industri manufaktur secara keseluruhan, yang selama 2010 mencapai 33,47%. Angka ini juga tidak saja lebih tinggi daripada pertumbuhan sektor industri 2009 yang mengalami penurunan sebesar 16,93%, tapi lebih tinggi dari pertumbuhan ekspor sektor industri 2008 yang hanya sebesar 15,15%. Dengan nilai ekspor sebesar USD 98,01 miliar selama periode JanuariDesember 2010, nilai ekspor sektor industri pada 2010 lalu merupakan

nilai ekspor tertinggi yang pernah dicapai Indonesia. Tahun 2011 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN 20102014, juga merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2010-2014 yang seyogyanya merupakan kelanjutan pelaksanaan Program dan Kegiatan Kementerian Perindustrian yang telah berjalan pada 2010 ini. Namun, seiring adanya Restrukturisasi Organisasi Kementerian Perindustrian dan implementasi Restrukturisasi Program dan Kegiatan yang secara efektif akan dilakukan pada 2011, saya meminta jajaran Kementerian Perindustrian dapat berkoordinasi untuk menciptakan sinergi program. Kita patut bersyukur memiliki produk hukum yang mengikat sebagai dasar upaya untuk mewujudkan industri nasional yang tangguh melalui revitalisasi industri yang dituangkan dalam Peraturan

Presiden Republik Indonesia No.28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional. Sebagaimana kita ketahui bersama, kebijakan industri ini memberi arahan bagi pelaku industri yang memiliki kegiatan usaha di sektor industri baik pengusaha maupun institusi lainnya dan pedoman operasional bagi kita sebagai aparatur pemerintah dalam rangka pelaksanaan program pengembangan industri agar pengembangan industri ke depan pada jangka menengah dan jangka panjang akan lebih fokus arahnya dan mengikat kepada seluruh unsur pemangku kepentingan. Sebagai konsekuensi terbitnya Perpres tersebut, kita telah menetapkan Peta Panduan Pengembangan 35 Klaster Industri Prioritas, Peta Panduan Pengembangan Industri Unggulan pada 18 Provinsi dan Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Kompetensi Inti Industri pada 5 Kabupaten / Kota.

Sesuai dengan Inpres No. 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, Kementerian Perindustrian ditugaskan untuk melakukan Revitalisasi Industri Pupuk, Revitalisasi Industri Gula, Pengembangan Klaster Industri Pertanian Berbasis Oleokimia dan Pengembangan Klaster Industri Berbasis Migas Kondensat, serta Fasilitasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus. Guna lebih meningkatkan daya saing industri nasional, Kementerian Perindustrian akan memfokuskan program peningkatan daya saing industri yang secara bertahap menurut kelompok industri. Pada 2010-2014 Kementerian Perindustrian akan memfokuskan 6 kelompok industri yang mempunyai peluang yang baik untuk dikembangkan yaitu: (1) Industri Padat Karya, (2) Industri Kecil Menengah, (3) Industri Barang Modal, (4) Industri Berbasis Sumber Daya Alam, (5) Industri Pertumbuhan Tinggi, dan (6) Industri Prioritas Khusus. Dalam mendorong peningkatan daya saing industri nasional, pemerintah akan menggunakan empat instrumen pendukung yaitu APBN, insentif fiskal, penyediaan infrastruktur kawasan industri, dan dukungan administratif, disamping juga mengundang peran swasta

dalam pembangunan dengan skema Public Private Partnership Dalam rangka mendorong percepatan transformasi ekonomi Indonesia, saat ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama-sama seluruh Kementerian di bidang perekonomian sedang menyusun Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan sasaran berupa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif dan berkelanjutan. Untuk mencapai target sasaran tersebut, saat ini telah ditetapkan enam koridor ekonomi prioritas sebagai pusat-pusat pertumbuhan di setiap pulau dengan pengembangan klaster industri berbasis sumber daya unggulan (komoditi dan atau sektor). Rinciannya:

dan pendukung pangan nasional. Industri yang akan dikembangkan antara lain: • Koridor Papua akan dijadikan pengolahan sumber daya alam yang melimpah dan SDM yang sejahtera. Di samping itu, pertumbuhan tinggi yang inklusif dapat dicapai dengan pengintegrasian ekonomi melalui pembangunan konektivitas nasional yang diharapkan akan menghubungkan pusat û pusat pertumbuhan tersebut sehingga memaksimalkan pertumbuhan ekonomi melalui keterpaduan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal. Untuk itu Kementerian Perindustrian memerlukan dukungan-dukungan dari seluruh sektor terkait sesuai dengan bidang dan kewenangannya masing-masing.

• Koridor Sumatera akan dijadikan sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional. • Koridor Jawa akan dijadikan pendorong industri dan jasa nasional. • Koridor Kalimantan akan dijadikan Pusat pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional. • Koridor Sulawesi-Maluku Utara akan dijadikan pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan nasional.

*) Disarikan dari arahan Menteri Perindustrian Republik Indonesia pada Rapat Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2011, Jakarta, 28 Februari 2011

• Koridor Bali-Nusa Tenggara akan dijadikan pintu gerbang pariwisata Media industri • No. 02 - 2011

13

LAPORAN UTAMA

KEMENPERIN SANGAT CONCERN TERJAMINNYA

PASOKAN GAS BAGI INDUSTRI Industri menghendaki jaminan pasokan gas yang lebih optimal dalam masa periode setahun ke depan

Pembangunan sektor industri yang berdaya saing tinggi dan berkesinambungan sangat bergantung pada dua faktor kunci, yakni ketersediaan bahan baku dan pasokan energi. Kedua faktor ini menentukan berkembang tidaknya sektor industri, khususnya menyangkut peranan gas bumi yang pada akhirnya berfungsi sebagai bahan baku dan sekaligus sebagai sumber energi.

diperoleh alokasi pasokan gas untuk pabrik Kaltim 5 sebesar 80 MMSCFD (Million Metric Standard Cubic Feet per Day) dari wilayah kerja di Kaltim yakni dari Mahakam dan Sebuku, serta untuk keperluan pabrik urea ammonia II Petrokimia Gresik sebesar 60 MMSCFD dari blok Cepu, Jateng. Kendati demikian untuk pabrik Kaltim 5 masih diperlukan tambahan alokasi gas, di saat terjadi penurunan pasokan gas tahun 2017.

Menurut keterangan Menteri Perindustrian M.S. Hidayat dalam kesempatan mengadakan breakfast meeting di Kementerian Perindustrian, menilik fungsi gas yang vital sebagai bahan baku dapat ditinjau dari perolehan nilai tambah yang dihasilkan, mulai dari industri dasar sampai ke hilirnya. Pemanfaatan gas guna memproduksi pupuk urea menghasilkan nilai tambah sekitar USD7,2/MMBTU (Million Metric British Thermal Unit), sementara di sektor industri industri petrokimia, nilai tambahnya dapat mencapai hingga USD60/MMBTU.

Ironisnya, alokasi gas untuk empat pabrik pupuk lainnya yang terkait dalam program revitalisasi pupuk, hingga kini masih belum diperoleh kepastian. Padahal kepastian alokasi gas tersebut menjadi penting, mengingat ketersediaan pupuk ke depan makin meningkat, guna mendukung program ketahanan pangan, sebagaimana diamanatkan Inpres No. 1 tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2010 dan Inpres No. 2 tahun 2010 tentang Revitalisasi Industri Pupuk.

Khusus yang terkait program revitalisasi industri pupuk, setelah

Sementara dipandang dari aspek pemanfaatan gas sebagai sumber energi, bagi sejumlah industri seperti

keramik, kaca lembaran, ban, baja, kertas, dan sarung tangan karet, peranannya sangat penting, karena industri dimaksud sangat bergantung pada ketersediaan pasokan gas. Kebutuhan gas bumi sektor industri saat ini adalah 2.798,69 MMSCFD, dan akan meningkat seiring dengan rencana pengembangan industri ke depan. Tahun 2015 diperkirakan kebutuhan gas bumi di sektor industri mencapai 3.271,52 MMSCFD. Bahkan pada tahun 2020 menurut data yang dikemukakan Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) yang beranggotakan 15 asosiasi industri, kebutuhan gas untuk industri termasuk juga pupuk mencapai 3.286,98 MMSCFD. Namun demikian, berdasarkan data yang disajikan oleh Ketua Umum FIPGB Achmad Safiun, dari kontrak dengan PGN tahun 2010 untuk pengadaan gas di wilayah Jawa bagian Barat, bagian Timur, dan Sumatera bagian Utara adalah 1.039 BBTUD (MMSCFD), hanya mampu direalisasikan 828 BBTUD (MMSCFD). Untuk tahun ini, kontrak dari tiga wilayah tersebut yang mencapai

Ladang Gas courtesy of tehrantimes.com

1.016 BBTUD diperkirakan hanya mampu memasok 751 BBTUD. Menurut Safiun, kondisi tahun ini akan lebih sulit bagi industri, karena diperkirakan bulan Juni nanti, Santos Oil and Gas tidak akan mengalirkan gasnya lagi. Tahun ini saja sejumlah industri sudah ‘berteriak-teriak’ kekurangan pasokan gas. Impor Gas sebagai Salah Satu Alternatif. Menteri Perindustrian (Menperin) M.S Hidayat bertanya, sampai kapan industri mampu bertahan dengan kondisi hanya dipenuhi pasokan gas sampai 50 persen, karena diperkirakan dalam kurun waktu dua tahun ke depan, pasokan baru dapat berjalan secara normal. Itulah sebabnya dirinya mendukung juga, dilakukannya impor gas dalam upaya memenuhi kebutuhan industri di dalam negeri. “Mengenai ketentuan harga jual gas, industri tidak berkeberatan dengan penentuan harga secara komersial, kecuali ada pemberlakuan khusus terhadap industri pupuk, terkait dengan upaya memelihara ketahanan pangan. Dengan demikian khusus bagi industri pupuk

diharapkan penetapan harganya, adalah di bawah yang ditetapkan bagi industri pada umumnya, namun ditetapkan dengan kontrak yang sudah disesuaikan dengan harga yang berlaku pada saat ini, bukan lagi harga yang ditetapkan sekitar 10 tahun yang lalu.

masukan untuk segera direalisasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, Menperin diharapkan segera menyajikan data kondisi terakhir industri-industri yang membutuhkan kepastian pasokan gas kepada Menko Perekonomian.

Melihat kesulitan gas untuk industri di dalam negeri, saat ini sudah ada dua pengusaha nasional yang meminta izin kepada Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk mengimpor gas, salah satunya adalah Ibrahim Risjad. Gas tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri di dalam negeri. Selain untuk pembangunan berbagai industri, rencananya mereka juga akan memakai terminal penerima LNG yang digunakan dengan cara sistem sewa. Dengan demikian saya menempuh berbagai cara guna mengisi kebutuhan gas di wilayah Jawa dan Sumatera,” papar Hidayat.

“Pada akhirnya kami meminta Menko Perekonomian membawa masalah ini ke dalam Sidang Kabinet, karena kalau tidak ada keputusan yang konkret, tidak ada harapan bagi dunia usaha. Kami mengharapkan Menko Perekonomian dapat langsung berkomunikasi dengan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, mengingat pasokan gas sangat terkait dengan keputusan politik pemerintah. Sedang dalam jangka panjang, kami mengharapkan pemerintah segera merevisi UU Migas, khususnya untuk mempermudah sejumlah pihak yang akan mengimpor gas ke dalam negeri, guna menunjang kebutuhan industri, terkait dengan misi pemerintah yang akan menjadikan sektor industri sebagai salah satu penggerak perekonomian nasional.

Industri menghendaki jaminan pasokan gas yang lebih optimal dalam masa periode setahun ke depan, dan mereka juga berkomitmen menerima harga yang ditetapkan Perusahaan Gas Negara (PGN) secara komersial. Hidayat menambahkan terkait dengan projek infrastruktur yang rencananya akan dibangun oleh pihak swasta, baik berupa terminal gas penerima (receiving) ataupun bergerak (mobile), diharapkan tahun ini dapat selesai pembangunannya. Dengan demikian supply gas ke semua titik daerah tersebut bisa dilakukan. Sementara itu usai mengikuti Rapat Kerja pemerintah dengan dunia usaha di Istana Bogor, Sekjen Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Achmad Wijaya menyatakan, dari pertemuan tersebut diperoleh

Achmad Wijaya juga menambahkan, dalam waktu dekat diharapkan akan terlaksana MOU (kesepakatan bersama) antara PGN dengan asosiasi industri mengenai kepastian pasokan gas bagi industri. Diharapkan MOU tersebut juga disaksikan oleh Dirjen Migas atas nama Kementerian ESDM dan juga perwakilan dari Kementerian Perindustrian, karena dalam satu kuartal ini, industri sudah kehilangan momentum pemanfaatan gas untuk industri di dalam negeri,” jelasnya.


15

KEBIJAKAN

Kemenperin Luncurkan

Program Revitalisasi Industri Mebel Rotan Nasional

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pada tanggal 19 Juli 2011 secara resmi meluncurkan program revitalisasi industri mebel rotan nasional yang sekaligus menandai upaya membangkitkan kembali citra (image) produk rotan Indonesia. Kegiatan peluncuran dilakukan sendiri oleh Menteri Perindustrian (Menperin) Mohammad S. Hidayat di sela-sela kunjungannya ke sentra Industri Kecil Menengah (IKM) rotan dan sentra batik Trusmi di Cirebon, Jawa Barat. Dalam kunjungan kali ini, Menperin juga menyempatkan diri mengadakan dialog dan berdiskusi dengan kalangan pengusaha setempat dalam rangka mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku industri, khususnya di Kabupaten Cirebon. Menperin mengatakan kegiatan Sentra Industri Rotan di Cirebon saat ini telah mengalami penurunan akibat kesulitan bahan baku (karena sebagian besar bahan baku rotan

diekspor) dan kemampuan SDM yang masih rendah, baik dalam penguasaan teknologi proses maupun desain. Ekspor produk mebel rotan pun terus menurun akibat merosotnya tingkat daya saing mebel rotan Indonesia, disamping sebagai dampak krisis global yang mempengaruhi permintaan mebel rotan dunia serta menguatnya nilai tukar rupiah terhadap US$. Pada tahun 2007 ekspor produk mebel rotan Indonesia mencapai 113.000 ton (US$ 319 juta), kemudian pada tahun 2008 volume ekspornya turun menjadi 76.000 ton (US$ 239 juta). Selanjutnya pada tahun 2009 volume ekspor mebel rotan kembali turun menjadi 53.000 ton (US$ 167 juta), dan pada tahun 2010 volume ekspornya turun lagi menjadi 43.000 ton (US$ 138 juta). “Kedepan pemerintah akan meninjau kembali kebijakan ekspor bahan baku dan bahan setengah jadi rotan, mengoptimalkan pusat pengolahan bahan baku di daerah bahan baku rotan (Palu-Sulteng, Katingan-Kalteng

dan Pidie-Aceh) dan membangun terminal bahan baku sebagai buffer stock di daerah sentra industri mebel rotan. Untuk teknologi proses, pemerintah akan meningkatkan peran perguruan tinggi dan lembaga litbang terkait untuk melakukan R&D di bidang finishing, peningkatan peran Pusat Desain dan kemampuan SDM mebel rotan dengan pelatihan dan pemagangan di bidang teknik produksi dan desain,” kata Menperin didampingi Dirjen IKM Euis Saedah dan pejabat eselon I lainnya. Selain itu, tambah Menperin, untuk meningkatkan pasar ekspor dan membangun kembali citra rotan Indonesia di dunia, Pemerintah juga terus aktif mengikuti pameranpameran bergengsi di luar negeri seperti di IMM Koln-Jerman, High Point USA, Shanghai dan lain-lain, serta pendirian ruang pamer/outlet furniture di negara-negara tujuan ekspor dan daerah sentra industri furniture.

Menperin mengharapkan dunia usaha semakin meningkatkan kualitas produk mebel rotan dan terus melakukan inovasi desain untuk meningkatkan daya saing. Menperin juga meminta instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah, BUMN, BUMD dan sektor pariwisata (hotel dan restoran) meningkatkan penggunaan mebel rotan. “Saya harap masyarakat juga mau menggunakan produk Indonesia, khususnya mebel rotan dan batik tentunya, sebagai wujud gerakan “Tampil Bangga Menggunakan Produk Indonesia”. Menurut Menperin, dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional, pada tahun 2010-2014 Kemenperin memiliki 5 fokus kebijakan yaitu (1) Mendorong penyebaran industri manufaktur ke seluruh wilayah Indonesia; (2) Meningkatkan kompetensi inti industri daerah dengan mendorong dihasilkannya produk-produk yang bernilai tambah tinggi; (3) Memperdalam struktur industri nasional; (4) Mendorong tumbuhnya

industri komponen dan industri pendukung di dalam negeri; (5) Meningkatkan daya saing industri prioritas. Kemenperin juga akan mengembangkan 11 industri prioritas yang berbasis padat karya, industri kecil menengah, industri barang modal, industri berbasis sumber daya alam, industri pertumbuhan tinggi, dan 3 industri prioritas khusus.

mampu mengolah sumber daya lokal, baik untuk pasar dalam negeri maupun ekspor. Untuk membantu peningkatan daya saing IKM, pemerintah akan menumbuhkembangkan IKM melalui peningkatan penguasaan teknologi, mutu dan desain, promosi dan pemasaran serta akses informasi dan permodalan. ***

Beberapa sektor industri yang mempunyai peluang yang baik untuk dikembangkan di Provinsi Jawa Barat, khususnya di Cirebon diantaranya industri padat karya dan IKM. Industri padat karya merupakan salah satu prioritas karena memberikan lapangan usaha dan penyerapan tenaga kerja. Industri yang termasuk ke dalam industri padat karya meliputi industri tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, dan furniture. Sementara itu, IKM berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja yang banyak, membuka peluang usaha secara luas dengan produk yang sangat bervariasi dan beragam, serta Media industri • No. 02 - 2011

17

KEBIJAKAN

Kebijakan Tarif yang Menguras Tenaga PMK 241 yang mengatur bea masuk telah direvisi. Acuannya adalah demi daya saing industri. Sejak akhir tahun lalu, polemik seputar kebijakan bea masuk mewarnai pemberitaan di tanah air. Seperti diketahui pada 22 Desember 2010, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 241/2010 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor. Melalui PMK ini, impor bahan baku dan barang modal dikenai bea masuk (BM) rata-rata 5%. PMK 241 sendiri merupakan perubahan ke-4 dari PMK No 110/2006. Dunia industri umumnya mengeluhkan kebijakan yang diatur PMK 241 itu.Pasalnya, mereka mesti menambah komponen biaya yang tidak dianggarkan sebelumnya.

Menurut kalangan industri, meskipun aturan BM sudah direncanakan lama, tapi penerapannya tidak sesuai dengan kondisi industri saat ini. Menteri Perindustrian MS Hidayat memahami keluhan kalangan industri dan berusaha mencari solusi. Menperin menilai kebijakan penaikan bea masuk dari 0% menjadi 5%-10% yang diatur dalam PMK 241 tidak tepat karena kenaikan BM akan menghambat industri mendapatkan bahan baku yang masih impor. Selain itu, produk yang dikenakan bea masuk justru bahan baku yang dibutuhkan oleh industri di dalam negeri, misalnya bahan baku tekstil. Sementara produk barang jadi justru dibebaskan bea masuknya alias 0%. Hal ini mengancam kelangsungan industri nasional.

Idealnya, kebijakan tarif BM dapat memberikan perlindungan bagi industri dalam negeri dan sekaligus melindungi konsumen dari tingginya harga barang serta meningkatkan penerimaan negara. Namun, salah satu rambu penting dalam menetapkan tarif adalah mengutamakan kepentingan ekonomi nasional, yaitu dengan melihat implikasi kebijakan tarif bea masuk terhadap seluruh stakeholder. Atas dasar rambu inilah, kebijakan dalam PMK 241 dinilai kurang tepat dan perlu direvisi. Karena itu, Menperin minta PMK 241 dikaji lagi. Perlu dilihat lagi satu per satu dengan cermat, jangan sampai bertentangan dengan niat pemerintah untuk meningkatkan

daya saing. Jadi, penting ada sinkronisasi peraturan. “Tujuan pemerintah untuk memajukan sektor-sektor industri unggulan jangan sampai terhalang dan terganggu oleh peraturan baru tersebut,” ungkap Menperin. Akhirnya, dengan mempertimbangkan berbagi masukan selama polemik itu terjadi, dan demi daya saing industri serta ketahanan pangan, pemerintah mengeluarkan revisi pertama PMK 241. Pemerintah menerbitkan PMK No 13/2011 pada 14 Januari lalu. PMK ini mengatur penurunan 57 pos tarif bea masuk bahan pangan (termasuk pupuk) menjadi nol persen, yang sebelumnya dinaikkan dalam PMK 241. Sedangkan, untuk pos tarif nonpangan terus dikaji secara mendalam oleh Kemenperin dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) hingga tuntas Maret 2011. Revisi BM untuk bahan nonpangan ini diatur dalam PMK 80/2011 yang terbit tanggal 18 April 2011. Pada saat ini, pemerintah masih membahas BM atas 20 pos tarif sektor farmasi. PMK 80 mengatur perubahan pos tarif bahan baku dan barang modal industri tertentu, produk kapal tertentu, dan bahan baku dan peralatan film tertentu. Pemberlakuan tarif bea masuk dalam PMK tersebut dikelompokkan ke dalam tiga bagian, yakni untuk kelompok barang dalam Lampiran I berlaku hingga 31 Desember, kelompok barang dalam Lampiran II berlaku mulai 1 Januari 2012, dan kelompok barang dalam Lampiran III tidak ditetapkan batasan waktunya. Adapun, untuk barang impor yang tidak tercantum dalam Lampiran I, II dan II, maka penetapan BM-nya mengacu pada PMK 110 /2006.

Keluarnya perubahan BM nonpangan ini disambut gembira kalangan industri. Ketua Umum Gabungan Perusahaan Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman, menyatakan sangat mendukung revisi PMK 241. Bagi Gapmmi, terbitnya revisi ini akan dapat menekan kerugian industri akibat pemberlakuan PMK 241. “Pada prinsipnya, BM bahan baku mesti lebih rendah dibandingkan BM barang jadi. Terutama, fokus kami adalah untuk bahan baku kemasan agar lebih murah demi daya saing industri,” katanya. Asosiai Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan bahwa pengesahan revisi BM bahan baku yang sebagian besar nonpangan tersebut akan meringankan pelaku industri sektor bersangkutan karena sebagian besar akan kembali bebas

BM (0%). “Apindo mengapresiasi Kemenperin dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang bekerja sama mempercepat proses pembahasan revisi PMK 241 itu,” kata Franky Sibarani, Wakil Sekretaris Umum Apindo. Kini, dunia usaha merasa terbantu, meskipun untuk sektor industri yang masuk Lampiran I hanya memiliki waktu tujuh bulan untuk memanfaatkan kesempatan ini. Yang penting, dengan revisi PMK ini tujuan pemerintah mendorong daya saing industri, tercapai.

“ Satu rambu penting dalam menetapkan tarif adalah mengutamakan kepentingan ekonomi nasional. “

Posisi Kemenperin terkait Revisi PMK 241 Industri

Keterangan

Pangan

Untuk Tarif Bea Masuk Komoditi Pangan, Pakan Ternak dan Pupuk telah diubah dengan PMK No.13 Tahun 2011, sebanyak 57 pos tarif telah diturunkan menjadi 0 %. a. Kriteria peninjauan tarif BM adalah bahan baku/ bahan penolong atau barang modal belum di produksi di dalam negeri b. Kelompok industri yang diusulkan untuk diturunkan tarifnya dari 5% kembali menjadi 0% meliputi: • Kelompok bahan baku kimia 60 pos tarif • Kelompok komoditi permesinan 91 pos tarif

Non-Pangan

• Kelompok komponen eletronika 17 pos tarif • Kelompok industri perkapalan 13 pos tarif • Kelompok industri perfilman 1 pos tarif c. Sedangkan tarif bea masuk yang diusulkan untuk dikembalikan menjadi 10% meliputi 8 pos tarif, yaitu beberapa komoditi makanan dalam kaleng. d. Pada saat ini Kementerian Perindustrian juga sedang mengusulkan 20 pos tarif untuk bahan baku obat.


19

KEBIJAKAN

Klaster Industri Hilir Kelapa Sawit Sei Mangke Menuju KEK Rencana PTPN III mengembangkan Kawasan Industri Sei Mangke (KISMK) sejalan dengan program pemerintah dalam meningkatkan daya saing industri nasional sebagai bagian dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Khusus (MP3EI) yang telah dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yodhoyono tanggal 27 Mei 2011. Dalam mewujudkannya banyak tantangan yang harus dihadapi Sei Mangke. Antara lain, masih terkendala masalah infrastruktur eksternal dan status lahan dan Rancangan Umum Tata Ruang (RUTR). Padahal, RUTR dibutuhkan untuk merealisasikan perencanaan Sei Mangkei sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Hal ini terungkap saat kunjungan Menteri Perindustrian MS Hidayat beserta Ketua Komisi VI DPR RI Erlangga Hatta serta Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera

Utara (Gubsu) Gatot Pujo Nugroho, di Kawasan Industri Sei Mangkei, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Jumat (23/9). Menteri Perindustrian MS Hidayat berharap, Pemerintah Provinsi (pemprov) bisa menggunakan dana APBD untuk mendukung penyelesaian proyek-proyek infrastruktur tersebut. “Dalam matrik yang disusun bersama, sebelum 2012, pembangunan infrastruktur, termasuk jalur kereta api harus sudah terlaksana. Dari Kementerian PU sudah menganggarkannya. Saya harap APBD dikonsentrasikan untuk itu. Untuk jalur dan pelabuhan Kuala Tanjung diharapkan selesai dalam tiga tahun, di 2014,”ujar Hidayat. Lebih lanjut Hidayat mengimbau, pencanangan Sei Mangkei menjadi wilayah yang pertama sebagai

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bisa dipercepat. Akan banyak privilege fasilitas seperti fiskal untuk menggerakkan rencana investasi di sini agar berjalan sesuai direncanakan. “Saya siap ‘pasang badan’ untuk mewujudkan kluster industri ini. Sebab, potensi yang dimiliki untuk produksi industri kelapa sawit di Sumut ini sudah seperti bayi yang harus dilahirkan. Karena itu, saya siap memperjuangkannya. Paling lambat tahun 2014 kluster ini sudah seratus persen operasional,” kata MS Hidayat. Pemerintah juga lanjut Hidayat, berkomitmen untuk membantu mempromosikan masuknya investasi di kawasan Industri Sei Mangke dengan memberikan fasilitas intensif berupa pengurangan Pajak Penghasilan (PPh Badan) dibidang industri hilir kelapa sawit

Indonesia merupakan produsen Minyak Sawit (Crude Palm Oil) CPO dan Crude Palm Kernel Oil (CPKO) terbesar di dunia dengan produksi tahun 2010 mencapai 23 juta ton. Di mana tahun 2010 ekspor CPO mencapai 50 persen dan ekspor CPKO 85 persen. Ekspor barang mentah CPO dan CPKO mengakibatkan nilai tambah produk hilir kelapa sawit antara lain produk oleofood, oleokimia,specialty fat, dan biodiesel lebih banyak dinikmati oleh negara tujuan ekspor antara lain China, India dan negara Uni Eropa.

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah PP No 62 tahun 2008. Bahkan pemerintah telah mengenakan bea keluar bagi ekspor CPO dan produk turunannya secara progresif untuk menjamin pasokan bahan baku minyak sawit bagi industry, sebagaimana diatur melalui peraturan menteri keuangan No 128 tahun 2008 Disebutkannya, kehadiran Kawasan Industri Sei Mangkei akan menjadikan nilai tambah dari komoditas unggulan Sumut ini semakin besar. Hal ini mengingat, selama ini secara nasional ekspor kelapa sawit didominasi bahan mentah. “Perjuangan yang akan kami lakukan di tingkat pusat antara lain menjadikan kawasan industri ini mendapat perlakuan khusus, sehingga tidak semua ketentuan nasional harus diterapkan, tapi dibuat ketentuan khusus untuk memudahkan investor, namun dalam koridor untuk peningkatan perekonomian,” lanjutnya.

Beberapa produk hilir yang potensial untuk dikembangkan secara terpadu dan terintegrasi dari hulu-hilir di Kawasan Industri Sei Mangke anatar lain minyak goreng curah dan kemasan, margarine, shortening, biodiesel, betacarotene, tocopherol, fatty acids, fatty alcohol, surfactant. Di samping itu juga, keunggulan Kawasan Industri Sei Mangke sebagai lokus klaster menjadi bahan pertimbangan untuk dijadikan zona ekonomi khusus, ini bisa dilihat dari jaminan pasokan bahan baku minyak sawit. Fasilitas air bersih, listrik dan pengolahan limbah yang memadai. Kemudahan teknis untuk integrasi industri hulu hingga hilir. Juga dapat terintegrasi dengan fasilitas logistik pelabauhan Kuala Tanjung, Jalan Trans Sumatera Utara, serta reputasi PTPN II sebagai pemasok bahan baku yang tersertikiasi RSPO (Roundtable Sustainable of Palm Oil) ketua Komisi VI DPR RI, Airlangga Hartarto mengingatkan, agar segera disiapkan pengelola kluster industri tersebut. Alasannya, jika dikelola oleh PTPN III yang notabenenya adalah BUMN, maka dikhawatirkan birokrasi menjadi lebih sulit saat akan mengikat kerjasama dengan investor. “Misalnya dibentuk PT yang penguasaan sahmanya seratus persen oleh PTPN III atau formula

lainnya. Selain itu, perlu digagas one stop service, sehingga semua urusan bisa dilaksanakan di sini, tidak perlu lagi ke Jakarta,” sarannya. Gandeng Investor Eropa Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara PTPN III Amri Siregar, mengharapkan mengembangkan investasi hilir industri berbasis kelapa sawit di Sei Mangkei, mendapat dukungan semua pihak baik di Sumatera Utara maupun ditingkat pusat. Sei Mangkei diharapkan bisa menjadi kawasan pertama yang disahkan sebagai KEK. “Kami berharap, Sei Mangkei bisa disahkan menjadi KEK. Meski ada beberapa kendala pembangunan infrastruktur yang masih harus diselesaikan,” katanya. Amri juga menjelaskan, PTPN III akan bekerja sama dengan investor asal Jerman, PT Ferrostaal Indonesia dalam membangun tiga industri hilir berbasis sawit di kawasan industri Sei Mangkei, Sumatera Utara. Industri biodiesel terintergrasi dengan industry Beta-Carotene dan industri surfaktan kapasitas 600.000 ton/ tahun. Industri oleokimia kapasitas 90.000 ton fatty alcohol/tahun. Industri refinery/olein kapasitas 600.000 ton/tahun. Investasi itu senilai Rp2,3 triliun dan mampu menyerap tenaga kerja 3.000 orang. Investasi itu akan menghasilkan total transaksi hasil hilir sawit sebesar 1,2 juta ton. Kerja sama dengan Ferrostaal menjadi salah satu jaminan bagi pemasaran produk memasuki Eropa yang selama ini memberlakukan kebijakan green product. Masuknya Eropa menjadi investor di Sei Mangke, menurut Hidayat merupakan hal yang sangat positif, dan ini bisa menepis isu dunia soal CPO Indonesia tidak bersertifikat yang kerap diisukan.(ir) Media industri • No. 02 - 2011

21

KEBIJAKAN

MIDEC

Perlu Target Lebih Jelas Program penguatan daya ing melalui MIDEC, dinilai berjalan dengan baik. Namun masih perlu target kegiatan lebih jelas dalam perencanaan jangka menengah Selama ini pemerintah IndonesiaJepang telah menjalin hubungan ekonomi yang kuat dan bersahabat. Cara-cara untuk meningkatkan hubungan ekonomi itu pun terus diupayakan. Salah satunya, melalui Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Sejak 1 Juni 2008, kesepakatan ini dijalankan di negara masing-masing. Kesepakatan ini melibatkan dua kekuatan ekonomi yang tidak seimbang. Oleh karena itu kedua belah pihak mencari jalan tengah untuk menghindari manfaat yang asimetris. Untuk memperoleh keseimbangan manfaat tersebut, maka IJEPA dilandasi dengan tiga pilar: Liberalization (pembukaan akses pasar), Facilitation (pasar yang terbuka/dipermudah) dan Cooperation (kerja sama untuk peningkatan kapasitas).

”Dari ketiga pilar tersebut, pilar Cooperation sangat strategik bagi Indonesia karena berfungsi meningkatkan kapasitas industri manufakturing Indonesia, sehingga dapat menghasilkan produk‐produk yang memenuhi persyaratan pasar Jepang yang telah dibuka dua pilar lainnya, sehingga akan didapatkan win-win condition maupun persyaratan dari pasar global,” ungkap Achdiat Atmawinata, Staf Ahli bidang Penguatan Struktur Industri Kementerian Perindustrian. Salah satu bentuk kerja sama yang disepakati dalam IJEPA adalah kerjasama untuk meningkatkan daya saing industri yang selama ini dikenal sebagai Manufacturing Industrial Development Center (MIDEC) dan bersifat jangka panjang. Indonesia menganggap bahwa MIDEC merupakan kompensasi atas pembukaan akses pasar termasuk

pembebasan bea masuk melalui suatu skema khusus yang dikenal dengan User Specific Duty Free Scheme (USDFS) yang ditujukan untuk pengembangan driver sectors, yaitu automotive, electronic, heavy equipment dan energy. Dengan demikian MIDEC dan USDFS merupakan dua isu yang tidak dapat dipisahkan. Di dalam implementasinya, MIDEC difokuskan terutama untuk membangun ketertinggalan/ penguatan berbagai industri penunjang (supporting industries) yaitu industri‐industri pembuat komponen dan parts, serta perkuatan berbagai common facilities (balai uji dan sertifikiasi atau peningkatan kuaitas produk dan teknik produksi, serta SDM). ”Disepakati dan dipahami pula bahwa kegiatan MIDEC adalah suatu kegiatan besar dan kompleks, yang

”Saat ini ada sejumlah industri yang berencana merelokasi pabriknya dari Jepang ke negara ASEAN. Tidak tertutup kemungkinan merelokasi ke Indonesia” melibatkan seluruh stakeholder terkait dari kedua belah pihak, dan merupakan program longterm,” kata Achdiat. Untuk menilai perkembangan MIDEC, Kementerian Perindustrian dan Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) Jepang sepakat mengadakan ”Seminar Implementasi MIDEC” pada 15 Juni lalu. Dalam seminar itu, Achdiat menilai aktivitas MIDEC selama ini telah berjalan cukup baik. Namun, ia meminta menekankan perlunya penetapan target kegiatan yang lebih jelas dalam perencanaan jangka menengah. Selain itu, ia mengingatkan ada peningkatan intesitas komunikasi untuk kelancaran kerjasama sehingga persiapan budget dan sumber daya manusianya dapat lebih efektif dipersiapkan. Sementara itu Direktur Urusan ASEAN, Biro Kebijakan METI Jepang Takuma Yamaguchi mengungkapkan beberapa lembaga pengujian dan sertfikasi telah dihasilkan melalui MIDEC, khususnya di bidang elektronik dan kelistrikan. Lembaga tersebut telah diakui dunia internasional. Yamaguchi juga berharap program MIDEC ini dapat meningkatakan perekonmoian dan dapat mendukung posisi Indonesia sebagai ketua ASEAN. Khususnya dalam kerjasama ini beliau berharap agar kedua belah pihak dapat melakukan diskusi secara terbuka agar program ini dapat berlangsung dengan baik dan sesuai harapan. Bagaimana dengan capaian MIDEC sendiri? A.Rubiyanto, Direktur Kerjasama Industri Internasional wilayah II dan Regional, Kementerian Perindustrian, mengatakan bahwa

kerja sama pada 12 kegiatan (di antara 13 kegiatan) telah mulai berjalan. Sedangkan kerja sama pada kegiatan konservasi energi belum berjalan karena masih ada sedikit perbedaan pandangan dan saat ini masih terus dilakukan pembicaraan. Keduabelas sektor MIDEC, yang telah berjalan itu adalah metalworking, welding, mold & dies, export & investment promotion, small medium enterprice, automotive, electronics, steel, textile, non-ferrous, chemicals, dan food & beverages. “Seminar ini sangat penting bagi kedua belah pihak untuk dapat melakukan evaluasi dan juga sebagai referensi untuk pelaksanaan program tahun anggaran 2011-2012,” tandas Rubiyanto. Lebih lanjut Rubiyanto mengungkapakan, MIDEC merupakan kerja sama teknis dalam rangka peningkatan daya saing industri nasional melalui training, training for trainers, pengiriman expert, kunjungan kerja ke industriindustri, basic study, dan workshop/ seminar. Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, utamanya pihak Jepang mendanai kegiatan yang dilaksanakan di Jepang maupun Indonesia. Namun demikian, pada kenyataannya Indonesia juga turut berpartisipasi dalam pendanaan kegiatan sesuai dengan kemampuannya. Menurut Achdiat, Indonesia mengharapkan dalam 5 tahun pelaksanaan IJEPA dapat membuka lebih luas kesempatan bisnis (business opportunity) yang berdampak baik kepada pengembangan industri dan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Sebagai

ilustrasi, Indonesia memiliki target untuk menghasilkan 1 juta mobil di tahun 2013, 8 juta unit motor, dan 10 ribu unit alat berat. Ketiga industri tersebut merupakan driver sectors untuk mendorong pertumbuhan industri lainnya yang menjadi kepentingan kedua belah pihak. “Untuk mendorong lebih jauh pengembangan industri, maka Indonesia dan Jepang perlu mengembangkan program-program MIDEC yang betul-betul dapat mendukung 3 driver sectors tersebut disamping sektor-sektor lainnya.” ungkapnya. Sementara mengenai tawaran relokasi pabrik otomotif dan komponennya, Yamaguchi mengatakan, “Saat ini ada sejumlah industri yang berencana merelokasi pabriknya dari Jepang ke negara ASEAN. Tidak tertutup kemungkinan merelokasi ke Indonesia,” katanya. Apalagi saat ini Indonesia adalah salah satu negara penting bagi industri otomotif Jepang. Kondisi perindustrian di Jepang sudah mulai pulih, sehingga bisa mengembalikan pasokan komponen otomotifnya ke sejumlah negara, termasuk Indonesia. Achdiat yakin industri komponen otomotif Jepang akan merelokasi pabrik ke Indonesia. “Indikasi sudah mulai tampak,” tandasnya. Saat ini sekitar 80 persen komponen otomotif Indonesia telah mampu diproduksi di dalam negeri. Sisanya sekitar 9 persen diimpor dari negaranegara anggota ASEAN dan 6 persen dari Jepang.


23

KEBIJAKAN

Tax Holiday untuk

Sang Pionir Fasilitas ini diberikan untuk jangka waktu 3-7 tahun dan dilihat kasus per kasus. Namanya juga holiday, tentu saja menyenangkan. Baru mendengarkannya saja sudah membuat gairah mengembang. Namun ”liburan” yang satu ini hanya untuk pengusaha, seiring tax holiday yang digulirkan pemerintah. Pengusaha diberi kebebasan untuk tidak membayar pajak penghasilan (PPh) beberapa tahun ke depan. “Saya menyambut baik tax holiday ini,” kata Ketua Umum Asosiasi Industri Kakao Indonesia (AIKI) Piter Jasman. Ia berharap banyak investor hilir kakao masuk, sehingga ke depannya Indonesia tidak hanya ekspor bahan mentah. Fasilitas tax holiday merupakan salah satu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh Dalam Tahun Berjalan. Pemerintah menggunakan tax holiday sebagai stimulus untuk menarik investor, asing maupun dalam negeri. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan yakin stimulus ini mempunyai dampak positif terhadap kegiatan industri. Menurutnya, wacana tax holiday telah berkembang beberapa tahun terakhir dan selalu berbenturan dengan paradigma pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan pajak. ”Paradigma itu perlu diubah bila ingin menarik investor,” tandas Gita. Solusinya, tax holiday diberikan tapi dengan syarat ketat. PP 94/2010 mengatur bahwa tax holiday diberikan

kepada industri pionir. Pasal 29 ayat 15 menyatakan: industri pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Implementasi tax holiday diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) berdasarkan masukan dari kementerian teknis. Menurut Menkeu Agus Martowardojo para investor yang dapat diberikan tax holiday adalah industri pionir yang memberikan lapangan kerja tinggi, memperkenalkan teknologi baru, masuk di daerah-daerah terpencil dan terbelakang, serta industri yang memberikan nilai tambah bagi industri lain dan perekonomian Indonesia secara luas. Menkeu memberi contoh. Di industri agro ada area yang terkait nilai tambah, seperti pengolahan kelapa sawit (CPO), karet dan kakao. “Kalau itu bisa dihilirisasi secara serius, industri baru itu tentu kami akan dukung,” kata Menkeu. Menteri Perindustrian MS Hidayat, yang bersama BKPM menyiapkan konsep tax holiday, menegaskan bahwa insentif semacam ini pada intinya untuk mengembangkan hilirisasi industri agar ada penciptaan nilai tambah yang besar di dalam negeri. Kemenperin sendiri saat ini fokus pada upaya hilirisasi seperti pengolahan CPO, karet dan kakao. “Jadi tax holiday

“Ini terobosan untuk mendorong investasi, meningkatkan kinerja industri dalam negeri dan memperbesar ekspor.”

ini merupakan terobosan untuk mendorong investasi, meningkatkan kinerja industri dalam negeri dan memperbesar ekspor,” tandasnya. Saat ini Kemenperin fokus pada upaya hilirasi pengolahan CPO, karet dan kakao.

Ini merupakan terobosan untuk mendorong investasi, meningkatkan kinerja industri dalam negeri dan memperbesar ekspor,” tandasnya. Saat ini Kemenperin fokus pada upaya hilirasi pengolahan CPO, karet dan kakao.

Menurut Menperin tax holiday diberikan untuk jangka waktu 3-7 tahun dan dilihat kasus per kasus. Misalnya untuk investasi pembangunan infrastruktur di pedalaman Papua bisa diberikan diatas 5 tahun karena membutuhkan waktu lama. Dengan syarat investasi tersebut harus memiliki komitmen kuat. Jadi, ada syarat tertentu dalam pelaksanaannya yang harus dipenuhi investor. Jika tidak dipenuhi, maka fasilitas ini tidak akan diberikan.

Menurut Menperin tax holiday diberikan untuk jangka waktu 3-7 tahun dan dilihat kasus per kasus. Misalnya untuk investasi pembangunan infrastruktur di pedalaman Papua bisa diberikan diatas 5 tahun karena membutuhkan waktu lama. Dengan syarat investasi tersebut harus memiliki komitmen kuat. Jadi, ada syarat tertentu dalam pelaksanaannya yang harus dipenuhi investor. Jika tidak dipenuhi, maka fasilitas ini tidak akan diberikan.


25

KEBIJAKAN

Stimulus Fiskal untuk

10 Sektor Industri Pemerintah memberikan stimulus fiskal kepada 10 industri yang sebelumnya tidak diatur dalam PP 62/2008. “ Hal yang sangat penting untuk memperbaiki iklim bisnis di tanah air, sekaligus menjawab dinamika dunia usaha. ”

Menko Perekonomian Hatta Rajasa memberi kado manis di awal tahun. Tepatnya saat Rapat Kerja Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2011 di Jakarta Convention Center, Januari lalu. Ia mengatakan sebanyak 10 sektor industri akan mendapatkan stimulus lewat insentif fiskal ”Sejalan dengan rencana pengembangan industri hilir, pemerintah tengah menyiapkan paket insentif untuk sejumlah sektor usaha tertentu.” tandasnya.

Menko mengungkapkan 10 sektor yang mendapatkan insentif tersebut, yakni industri makanan dan minuman, industri tekstil dan produk tekstil, industri elektronika, industri alat angkut dan industri alat komunikasi dan informatika. Selain itu, industri logam dasar dan mesin, industri petrokimia, industri pengolahan hasil pertanian, peternakan, dan kehutanan, industri pengolahan hasil laut, serta industri berbasis budaya atau industri kreatif.

Pemerintah telah menyeleksi lebih dari 120 bidang usaha yang diusulkan untuk memperoleh fasilitas tersebut. Ini merupakan perluasan dari 38 bidang usaha yang diatur dalam PP No.62/2008. ”Pemerintah sudah mempersiapkan sejumlah insentif sebagai turunan dari Undang-Undang Penanaman Modal dan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 2008,” kata Menko. Pemerintah terus berupaya meningkatkan daya saing industri dengan menyediakan beberapa insentif fiskal, yaitu: (i) Bea Masuk Ditanggung oleh Pemerintah (BMDTP); (ii) Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu; (iii) Pemberian tax holiday bagi investasi industri prioritas; (iv)

Kementerian Perindustrian Pemberian fasilitas subsidi bunga dalam rangka peremajaan mesin atau (Kemenperin) juga akan mengajukan sekitar 38 pos tarif dari sebelumnya restrukturisasi mesin. yang hanya 17 pos tarif untuk PP 62/2008 sendiri merupakan lampiran pertama, khususnya untuk perbaikan dari regulasi sebelumnya investasi pada bidang tertentu. yaitu PP 1/2007 tentang Fasilitas Sementara pada lampiran kedua atau Pajak Penghasilan Untuk Penanaman investasi di daerah-daerah tertentu. Modal di Bidang-Bidang Usaha Kemenperin mengusulkan 35 pos Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah tarif atau bertambah dari 9 pos tarif Tertentu. PP ini kurang up to date. sebelumnya. Perlu ada revisi terutama kriteria Mengacu PP1/2007, fasilitas PPh industri dilonggarkan. yang diberikan adalah: pengurangan Menurut Menteri Perindustrian MS penghasilan netto sebesar 30% dari Hidayat revisi PP 62/2008 adalah jumlah investasi yang dibebankan hal yang sangat penting untuk selama 6 tahun (masing-masing memperbaiki iklim bisnis di tanah sebesar 5% per tahun), penyusutan air, sekaligus menjawab dinamika dan amortisasi yang dipercepat, dunia usaha,. ”Perubahan dunia pengenaan PPh atas dividen yang usaha ini harus diimbangi dengan dibayarkan kepada subjek pajak luar penyesuaian regulasi pemerintah, negeri sebesar 10%, dan kompensasi karena kompetitor kita sudah kerugian yang lebih lama dari 5 menyesuaikan,” tegasnya. tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun.

10 SEKTOR INDUSTRI 1.

makanan dan minuman

2.

tekstil dan produk tekstil

3. elektornika 4.

alat angkut

5.

alat komunikasi dan informatika

6.

logam dasar dan mesin

7. petrokimia 8.

pengolahan hasil pertanian, peternakan dan kehutanan

9.

pengolahan hasil laut

10.

industri berbasis budaya/industri kreatif Media industri • No. 02 - 2011

27

KEBIJAKAN

Sinergi Koridor Ekonomi dan Klaster Industri

pelabuhan PT.Pal courtesy of kemenperin

Koridor ekonomi akan meningkatkan mobilitas barang, jasa dan orang, sehingga mendorong pusat-pusat pertumbuhan baru. Salah satu fokus penting pemerintah saat ini adalah pembangunan koridor ekonomi. Tak tanggung-tanggung, program jangka panjang (2010-2025) dan terpadu ini melibatkan 17 menteri terkait, meliputi: Menteri Koordinator Perekonomian, PPN/ KepalaBappenas, Keuangan, Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, PU, Perhubungan, ESDM, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Ristek, Kebudayaan dan Pariwisata, Kominfo, BUMN, Dalam Negeri dan Perumahan Rakyat. Dalam Raker Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (P3EI) di Istana Bogor, Senin (21/2) , Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan agar semua hambatan pembangunan dihilangkan. ”Jangan menyia-nyiakan kesempatan untuk melakukan hal yang sangat penting bagi rakyat.

Marilah kita sukseskan niat kita untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi di Indonesia ini di tahun-tahun mendatang,” tegas Presiden SBY di hadapan menterimenteri ekonomi, gubernur, dan pimpinan BUMN. Pemerintah menargetkan pembangunan enam koridor ekonomi nasional mulai tahun depan, dan diharapkan menjadi sentra pertumbuhan ekonomi baru. Keenam koridor tersebut adalah Pantai Timur Sumatera – Jawa Barat Laut (koridor I), Jawa Utara (II), Kalimantan (III), Sulawesi-Maluku Utara (IV), Jawa Timur- Bali-Nusa Tenggara (V), dan Papua-Maluku (VI). Koridor ekonomi adalah lingkup kawasan yang sedang ingin dibangkitkan kegiatan ekonominya. Bentuknya bukan seperti kawasan ekonomi khusus (KEK) atau semacam free trade zone (FTZ). Koridor

”Koridor ekonomi merupakan pendekatan pembangunan untuk lebih meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam pada lokasi yang bersangkutan...”

berbagai tantangan yang tidak ringan, seperti belum optimalnya pengembangan potensi daerah, kebutuhan sinergisitas pengembangan sektoral, serta keterbatasan infrastruktur yang menyebabkan belum efisiennya penanganan logistik serta keterbatasan koneksitas ke pasar global. Itulah sebabnya perlu ada koridor ekonomi sebagai pusat pertumbuhan baru.

ekonomi merupakan suatu upaya pembangunan wilayah dengan membangun fasilitas tertentu guna pemerataan pembangunan. Proyek yang dibangun di koridor ekonomi itu meliputi infrastruktur seperti jalan dan jalan tol, rel kereta api, pelabuhan, bandara, pembangkit listrik, sanitasi hingga ke pembangunan bidang perdagangan, produksi dan jasa. Untuk tahap pertama (hingga 2014) pembangunan koridor ekonomi difokuskan pada infrastruktur dengan dana sekitar USD 150 miliar. “Kita harapkan dalam waktu lima tahun ke depan ini paling tidak kita mengejar angka USD 150 miliar. Ini sebuah indikasi yang kita harapkan,” ungkap Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Pembangunan koridor ekonomi bertujuan meningkatkan mobilitas barang, jasa, dan orang dari satu daerah ke daerah lain. Pemerintah berharap dengan adanya koridor ekonomi, pertumbuhan ekonomi nasional bisa lebih baik, ada pemerataan pembangunan, dan daya saing nasional lebih meningkat. Menteri Perindustrian MS Hidayat mengungkapkan, pengembangan ekonomi Indonesia menghadapi

”Koridor ekonomi merupakan pendekatan pembangunan untuk lebih meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam pada lokasi yang bersangkutan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah penghasil,” tandas Menperin. Ia memberikan gambaran, adanya koridor ekonomi itu akan membuat kapasitas ekonomi di Sumatera bisa melonjak hingga empat kali lipat pada 2030. Peran Kementerian Perindustrian Kementerian Perindustian telah menetapkan visi Pembangunan Industri Nasional Jangka Panjang, yakni membawa Indonesia pada tahun 2025 untuk menjadi negara industri tangguh dunia, yang bercirikan: industri kelas dunia, PDB sektor industri yang seimbang antara Pulau Jawa dan Luar Jawa, dan teknologi menjadi ujung tombak pengembangan produk dan penciptaan pasar. Target pertumbuhan industri dapat dilihat pada tabel. Untuk program jangka menengah (2010-2014) Kementerian Perindustrian bertekad memantapkan daya saing basis industri manufaktur yang berkelanjutan serta terbangunnya pilar industri andalan masa depan. Visi ini diterjemahkan dalam beberapa sasaran, antara lain: meningkatnya nilai tambah industri, tersebarnya industri keluar pulau Jawa dan meningkatkan peran IKM terhadap PDB.

Kemenperin telah memetakan 6 kelompok industri yang potensial dikembangkan di Indonesia (lihat: Laporan Utama). Selain itu, Kemenperin juga telah membuat kebijakan dengan mengembangkan 8 klaster industri (lihat tabel), yang sangat erat kaitannya dengan program koridor ekonomi. Menurut Menperin, klaster industri adalah aglomerasi perusahaan inti yang terkonsentrasi secara regional maupun global, yang saling berhubungan atau berinteraksi sosial secara dinamis, baik dengan industri terkait, industri pendukung maupun jasa penunjang, infrastruktur ekonomi dan lembaga terkait dalam peningkatan efisiensi, menciptakan aset secara kolektif dan mendorong terciptanya inovasi, sehingga tercipta keunggulan kompetitif. Dalam enam koridor itu terdapat 18 sektor/bidang ekonomi yang 13 bidang di antaranya terkait dengan Kemenperin, baik klaster maupun industri prioritas. Menperin mengatakan, enam koridor ekonomi itu membawahi pusat-pusat pertumbuhan di wilayah Indonesia yang sebagian besar terdiri dari klaster-klaster industri. Nantinya klaster ini kalau memenuhi syarat akan ditetapkan sebagai special economic zone (kawasan ekonomi khusus). Kalau sudah bisa ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus, misalnya di Sumatera Utara atau di Riau, maka kawasan tersebut dapat memperoleh fasilitas khusus di bidang fiskal.


29

KEBIJAKAN Memang pemerintah terus mendorong peningkatan daya saing 6 kelompok industri dan 8 klaster yang ditetapkan dengan memanfaatkan instrumen: APBN, insentif fiskal, penyediaan infrastruktur kawasan industri dan dukungan administrasi. Di samping itu, juga mengundang peran swasta dalam pembangunan infrastruktur dengan skema Public Private Partnership (PPP).

membahas kerjasama pembangunan infrastruktur, ketahanan energi, termasuk kerjasama bilateral dalam mekanisme perdagangan karbon, dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi Indonesia. Keidanren yang beranggotakan sekitar 100 perusahaan besar di Jepang, turut menentukan kebijakan investasi, ekspor maupun impor. Setiap tahunnya Keidanren menyelenggarakan Forum Indonesia - Jepang yang pada tahun 2011 ini khusus membicarakan enam koridor ekonomi, sebagai bagian dari percepatan pembangunan ekonomi nasional.

Dalam menarik investasi swasta, pada 14 Februari lalu Menperin MS Hidayat mengadakan pertemuan dengan delegasi Keidanren (kelompok pengusaha terkemuka dari Jepang) yang dipimpin Yonekura Hiromasa di Kantor Kemenperin, Jakarta. Kedua pihak

“Rencananya sepanjang Jabodetabek akan dibangun infrastruktur

termasuk di Cikarang, Karawang sampai Banten agar infrastruktur kita lebih lengkap. Kita akan bahas lebih lanjut bagaimana prioritasnya. Selain itu, saya sebagai Menperin juga mempromosikan klasterklaster industri yang membutuhkan investasi mereka di bidang energi dan infrastruktur,” kata Menperin. Kemenperin dan menteri-menteri ekonomi lainnya serta BKPM terus berupaya menarik investasi. Koridor ekonomi ini butuh banyak dana, sekaligus penuh tantangan. Ketekunan dan sinkronisasi semua lini sangat diperlukan. Kelak, program ini akan membawa Indonesia lebih sejahtera dan merata.

Target Pertumbuhan Industri Keterangan

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2020

2025

Persentase Pertumbuhan PDB

4,50%

5,50%

6,15%

6,65%

7,05%

7,70%

7,00%

7,00%

7,00%

PDB dalam trilyun (Rp) Harga berlaku

5,613.4

5,922.14

6,286.35

6,704.39

7,177.05

7,729.68

8,270.76

11,600.17

16.269.84

PDB dalam trilyun (Rp) Harga Konstan 2000

2,176.9

2,296.6

2,437.9

2,600.0

2,783.3

2,997.6

3,207.4

4,498.6

6,309.5

PDB/Capita dalam Rupiah (Rp)

24,316,568

25,324,096

26,535,860

27,936,580

29,512,822

31,385,860

33,151,030

43,581,721

57,302,825

PDB/Capita dalam US $ (US$)

2,431.66

2,532.41

2,653.59

2,793.66

2,952.18

3,138.59

3,315.10

4,358.17

5,730.28

Nilai Kontribusi Industri (Harga Berlaku) (Triliun Rp.)

1267.19

1360.86

1470.46

1596.37

1739.55

1907.10

2077.19

3184.13

4880.95

Pengembangan Klaster Industri No

Klaster Industri

1

Industri Hilir Kelapa Sawit

2

Industri Hilir Karet

3

Industri Berbasis Migas Kondensat

4

Industri Baja

5

Industri Nikel

6

Industri Aluminium

7

Industri Galang Kapal

8

Industri Telematika

Sinergi di Koridor Pantai Timur Sumatera – Jawa Barat Laut No

Klaster

Wilayah

1


Sei Mangke, Sumatera Utara

2


Dumai dan Kab. Kuala Enok, Riau

3


Sei Bamban, Sumatera Utara

4


Sarolangun, Jambi

5


Muara Enim, Sumatera Selatan

6


Bandung, Subang dan Bogor, Jawa Barat

7

Industri Berbasis Migas

Cilegon, Banten

8

Industri Alumunium

Kuala Tanjung, Sumatera Utara

9

Industri Galangan Kapal

Karimun, Kepulauan Riau

Sinergi di Koridor Ekonomi Jawa Utara No

Klaster

Wilayah

1

Industri Berbasis Migas Kondensat

Gresik dan Tuban, Jawa Timur

2

Industri Galangan Kapal

Lamongan, Jawa Timur

3

Industri Telematika

Jakarta-Bandung

4

Industri Telematika

Solo-Kudus-Salatiga

Sinergi di Koridor Ekonomi Jawa Utara Sumatra Sentra Produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung Energi Nasional

Koridor Jawa Pendorong Industri dan Jasa Nasional

Kalimantan Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang & lumbung Energi Nasional

Bali - Nusa Tenggara Pintu gerbang Pariwisata dan pendukung Pangan Nasional

Sulawesi - Maluku Utara Pusat Produksi dan pengolahan hasil Pertanian, Perkebunan dan Perikanan

Papua - Maluku Pengolahan Sumber Daya Alam yang berlimpah dan SDM yang Sejahtera


31

KEBIJAKAN

SNI Wajib Terbaru

Kementerian Perindustrian mengeluarkan 70 buah nomor SNI terbaru. SNI penting untuk daya saing, sekaligus melindungi konsumen. Sudahkah produk yang Anda gunakan terjamin kualitas dan keamananya? Untuk mengetahuinya, cukup melihat tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) pada produk tersebut. Begitulah, penerapan SNI merupakan jaminan atas kepastian kualitas dan keamanan suatu produk, baik produk dalam maupun luar negeri. Dengan adanya SNI, dipastikan bahwa sebuah produk yang ada di pasaran telah memenuhi standar yang berlaku. Tanpa SNI, produk yang beredar akan rentan di pasar. Akhir tahun lalu, produk mainan anak dari China yang masuk ke Indonesia mendapat sorotan. Produk itu tidak memenuhi standar dan membahayakan. Kementerian Perindutrian segera merespon dengan menyiapkan peraturan SNI Wajib bagi produk mainan anak usia di bawah 14

tahun. Langkah ini ditempuh untuk menjaga keamanan produk mainan anak-anak dan keselamatan penggunaannya, terutama dari aspek bahan dan pewarna. Pemerintah menyadari, sejauh ini pemahaman masyarakat akan SNI masih rendah.. ”Dalam skala satu hingga sepuluh, tingkat kesadaran konsumen di Indonesia soal SNI masih di bawah lima. Memang berat karena itu tergantung perilaku,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian, Dedi Mulyadi. Karena itu sosialiasi SNI terutama oleh Badan Standar Nasional (BSN), Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, terus dilakukan. Konsumen diharapkan dapat turut berperan dalam

melindungi pasar domestik dari serbuan produk impor yang tidak mempunyai jaminan kualitas sesuai standar Dedi juga menegaskan, dalam menghadapi dan mengantisipasi perdagangan bebas, peran SNI makin penting. SNI merupakaan alat yang efektif untuk memperkuat daya saing nasional, meningkatkan transparansi dan efisiensi pasar, sekaligus melindungi keselamatan konsumen, kesehatan masyarakat, kelestarian fungsi lingkungan dan keamanan. SNI sendiri adalah dokumen yang berisi ketentuan teknis (aturan, pedoman atau karakteristik) dari suatu kegiatan yang hasilnya dirumuskan secara konsesus, kemudian ditetapkan oleh BSN untuk dipergunakan oleh

stakeholder. Standar ini dapat diberlakukan sebagai regulasi teknis oleh pemerintah sehingga menjadi persyaratan pasar yang wajib dipenuhi. Adapun instansi pemerintah yang berhak memberlakukan standar secara wajib adalah instansi yang memiliki lingkup kewenangan meregulasi suatu kegiatan tertentu dan/atau peredaran produk yang dihasilkan oleh kegiatan itu

Kementerian Perindustrian selama tahun 2010 telah mengeluarkan 70 buah nomor SNI di bidang industri yang mencakup produk kabel listrik, elektronika, komponen otomotif, logam, korek api gas, sepeda, meteran air, motor bakar, tangki air, kaca lembaran, keramik ubin, kloset, dan deterjen. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan jumlah nomor SNI yang dikeluarkan pada tahun 2009, yakni sebesar 64 buah.

Masalah berupa persaingan tidak sehat dengan produk impor yang tidak memenuhi SNI diharapkan dapat diatasi dengan penerapan SNI wajib bagi produk-produk tersebut. Penerapan SNI dipastikan dapat memberikan manfaat bagi produsen, konsumen dan publik. Dengan SNI, produsen paham akan kepastian batas yang diterima pasar, sedangkan konsumen memperoleh kepastian kualitas dan keamanan produk.

“SNI menjadi persyaratan pasar yang wajib dipenuhi.”

Mengembangkan Standar Sesuai Kebutuhan Pasar Agar SNI memberikan manfaat sebesar mungkin pada pengguna BSN melalui Pusat Perumusan Standar menyelenggarakan Rapat Manajemen Teknis Pengembangan Standar (MTPS), awal Februari lalu. MTPS merupakan Komisi di bidang pengembangan standar yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BSN, beranggotakan wakil dari para pemangku kepentingan yang membidangi kegiatan pengembangan standar, antara lain instansi teknis, pakar, konsumen, asosiasi/ produsen serta ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BSN.

Tantangan dan peran MTPS dalam pengembangan standardisasi di Indonesia sangat besar. Masalah yang dihadapi Indonesia adalah membanjirnya produk-produk impor substandar dan masih adanya SNI yang belum sepenuhnya harmonis dengan standar internasional. Karena itu, dalam mengembangkan standar hendaknya MTPS sesuai dengan kebutuhan pasar. Selama ini standar telah berperan baik dalam memberikan keuntungan ekonomi maupun dalam melindungi keamanan, kesehatan, keselamatan, serta lingkungan

hidup bagi masyarakat. Selama tahun 2010, BSN telah berperan dalam mengembangkan SNI yang terkait dengan kebutuhan pasar, diantaranya SNI Helm, SNI Tabung Gas, SNI Greenhouse Gasses, SNI Kakao, serta terkait dengan CAFTA meluncurkan Gerakan Nasional Penerapan (GENAP) SNI. Dalam forum internasional, BSN telah berperan aktif. Tahun 2010, Kepala BSN, Dr. Bambang Setiadi terpilih menjadi Ketua ISO DEVCO untuk masa jabatan 2011 - 2012.

Media industri • No. 02 - 2011 media industri no. 01

2011

33 27

KEBIJAKAN

Penerapan Standar untuk UMKM Untuk lebih meningkatkan daya saing dalam dunia industri, produk Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) perlu mendapatkan label SNI.

Perlukah label Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) bagi UMKM? Jawabannya tentu perlu. Dengan label SNI diharapkan produk mereka mempunyai kualitas nasional sehingga mampu bersaing dengan produk serupa yang ada di pasar. “Dengan berlogokan SNI maka kualitas produk UMKM terjamin. Itu sangat penting untuk meningkatkan daya saing produk mereka,” kata Bambang Setiadi, Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN). Dalam “Lokakarya SNI Produk Makanan Ringan” yang diadakan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Magelang dan Masyarakat Standarisari (Mastan) Jawa Tengah, pertengahan Juli lalu, Bambang Setiadi mengungkapkan hingga saat ini sudah ada 7000 SNI yang telah diberikan BSN untuk beragam produk yang ada di Indonesia. Menurutnya, pada era perdagangan bebas atau Asean Free Trade Area (AFTA), standarisasi tersebut sangat penting. Dengan membanjirnya beragam produk,

maka kualitas produk sangat menentukan agar bisa bersaing. Bambang Setiadi menegaskan SNI memberikan manfaat bagi produsen, konsumen, dan publik. Dengan SNI, produsen paham akan kepastian batas yang diterima pasar, konsumen memperoleh kepastian kualitas dan keamanan produk, sementara publik dilindungi dari segi keamanan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungannya. SNI juga memberi keuntungan kepada ekonomi nasional. Dengan penerapan SNI bagi produkproduk UMKM di daerah tentu akan meningkatkan kualitas produk sehingga mampu menembus pasar global dan memberi kontribusi lebih besar bagi perekonomian. Salah satu yang menjadi contoh adalah pengolahan bekicot yang permintaan ekspornya terus meningkat. BSN telah menetapkan SNI 01-2727-1992 : daging bekicot beku yang jika diterapkan mampu meningkatkan kualitas produk bekicot untuk ekspor.

SNI memang harus menjadi perhatian bersama dan semua pihak bisa mendorong agar UMKM semakin peduli. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Mastan Jawa Tengah, Bambang Purwanggono saat ini kesadaran para pelaku usaha, khususnya untuk pengusaha UMKM memang masih rendah. ”Hal ini dipicu karena kurangnya kesadaran akan pentingnya kompetensi dari produk mereka,” tandasnya. Mastan menilai, sementara ini hanya produk yang berhubungan dengan keselamatan dan keamanan manusia yang berlogokan SNI. Mastan berharap ke depannya para pelaku UMKM juga mempunyai kesadaran ke sana. Menurutnya dengan SNI kualitas dari produk akan terjamin dan bisa meningkatkan kepercayaan konsumen untuk produk mereka. Selain melalui mekanisme pengujian kualitas, produk yang ber SNI juga akan diuji berkala setiap 6 bulan untuk memastikan kualitas dari produk tersebut.

Komitmen Pemerintah Masalah utama sudah diketahui, yakni kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap SNI. Hambatan lainnya pun juga sudah terdeteksi, bahwa pelaku UMKM umumnya merasa kesulitan dengan biaya yang mesti dikeluarkan. Pada poin ini komitmen pemerintah sangat dinantikan. Pemerintah perlu meningkatkan meningkatkan sosialisasi penerapan standar kepada pelaku UMKM. Lebih jauh dari itu adalah memberikan kemudahan dalam proses pengurusannya, karena pelaku usaha menilai proses standarisasi sangat panjang, rumit, dan berbelit-belit. Fasilitas lainnya yang dibutuhkan pelaku UMKM adalah keringanan biaya untuk mengurus dan memperoleh sertifikasi produk. Dalam hal ini, tak ada salahnnya bila pemerintah memberi subsidi kepada UMKM agar mendapat keringan biaya. ”Pemerintah memiliki komitmen untuk mendorong penarapan standar di kalangan UMKM,” kata Wakil Presiden Boediono. Wapres menegaskan, penentu pemenang kompetisi bukan harga murah, melainkan mutu dan keandalan produk. Kuncinya adalah mutu produk harus dijaga dan ditingkatkan agar memiliki keunggulan. Lebih lanjut, Wapres mengungkapkan, ”Dalam konteks yang lebih besar, kita harus unggul dalam menetapkan standar. Selain mutu dapat dipertahankan atau ditingkatkan, standarisasi membuat berbagai proses menjadi lebih

mudah. Standar adalah kunci efisiensi produksi atau perdagangan.” Untuk itulah, Wapres mengharapkan lembaga pemerintah khususnya Kementerian Perindustrian dan BSN mengawal serta membimbing penerapaan mutu dan standar produk dalam negeri. Satu hal yang juga harus diuapayakan secara sungguh-sungguh adalah proses sertifikasi bisa lebih sederhana dan mudah. ”Dengan cara itulah, kita mendorong industri untuk menerapkan standar yang baik,” tandasnya.

Skala Prioritas Produk Dari Kadin, muncul usulan agar pemerintah menyusun skema khusus standardisasi produk agar bisa dipenuhi oleh pelaku UMKM. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang UKM dan Koperasi Sandiaga S. Uno mengatakan untuk menerapkan SNI dalam produk UMKM harus dibuat standar dan skema tersendiri sesuai dengan karakteristik dari produk usaha kecil. ”Pemberlakukan SNI tidak bisa dipaksakan karena bakal memberatkan,” tandasnya. Menurut Sandiaga, pemberlakuan SNI memang penting bagi UMKM terutama di tengah situasi pasar perdagangan yang bebas. Standar perlu agar tercipta iklim yang kondusif baik bagi konsumen maupun bagi terselenggaranya mekanisme pasar yang sehat. Namun agar tidak membebani harus ada skema khusus dari pemerintah. Untuk tahap awal pemerintah harus membuat skala

“...Pemerintah akan mempertimbangkan akreditasi SNI kolektif dan keringanan biaya...” prioritas pemberlakuan SNI pada produk konsumsi seperti makanan, minuman, dan pakaian. Jadi, pemerintah harus menyusun kriteria dan prioritas produk yang akan diwajibkan memenuhi standar SNI. Salah satu solusi diungkapkan Euis Saedah, Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah Kementerian Perindustrian. Menurutnya, pemerintah akan menerapkan SNI terhadap setiap produk lokal agar mampu bersaing di pasar global. Sayangnya banyak pelaku UMKM yang mengeluhkan biaya registrasi SNI sebesar Rp7 juta. Biaya itu dinilai mahal. ”Untuk itu pemerintah akan mempertimbangkan akreditasi SNI kolektif dan keringanan biaya melalui bantuan pendanaan dari pemerintah,” ungkap Euis.


35

EKONOMI - BISNIS

Bali untuk Kemajuan

Tekstil Bersama Melalui integrasi dan kerjasama yang kuat, industri TPT ASEAN diharapkan menjadi satu kekuatan baru di kancah perdagangan global dan mengantikan superioritas China.

Indonesia mendapat kehormatan menjadi tuan rumah, kegiatan AFTEX 2010 yang bertema ASEAN as One Stop Manufacturing Service for Global Textile diselenggarakan 13 – 14 Januari 2011 di Grand Hyatt Resort Nusa Dua, Bali. The ASEAN Federation of Textile Industries (AFTEX) merupakan pertemuan rutin untuk membahas isu-isu terkini seputar industri tekstil, termasuk peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja industri tekstil dan garmen. ASEAN sendiri merupakan kawasan yang patut diperhitungkan karena kemampuannya untuk memenuhi permintaan tekstil dan garmen dunia yang cukup besar. Beberapa negara di ASEAN seperti Indonesia dikenal memiliki struktur industri tekstil yang lengkap dan terintegrasi. Thailand dikenal dengan kemampuan yang sangat tinggi. Sedangkan Vietnam dan Kamboja kondang sebagai negara industri baru yang memiliki daya saing tinggi dalam industri garmen.

Karena inilah, AFTEX yang didirikan pada 1977 bertujuan memperjuangkan kepentingan bersama menyangkut perjanjian dagang, meningkatkan volume perdagangan intra dan ekstra ASEAN, serta mempromosikan industri tekstil dan garmen ASEAN ke pasar dunia. Pada pertemuan AFTEX 2011 ini, kepemimpinan AFTEX 2010-2012 diserahterimakan dari Van Sou Ieng (Kamboja) kepada Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat. Dan, program yang kini sedang dijalankan AFTEX, antara lain SAFSA (Source ASEAN Full-Service Alliance) yaitu program kerjasama antar pabrik-pabrik tekstil dan pabrik garment yang ada di ASEAN untuk membuat suatu integrasi vertikal, integrasi vertikal ini untuk memangkas jalur rantai pasok (supply chain) sehingga buyer memperoleh jaminan mutu dan pengiriman yang sesuai untuk produk yang mereka beli.

SAFSA ditujukan untuk premium buyer dari Amerika dan Eropa. Program kedua adalahan Skill Task Force, yaitu kerjasama untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi para pekerja industri tekstil dan garment. Hal ini, bertujuan untuk menstandarkan kemampuan (kompetensi) para pekerja industri tekstil dan garment diwilayah ASEAN. Selain itu, telah dibuka portal bisnis kerjasama yang disponsori USAID dan beralamat di www.sourceASEAN.com. Perkembangan Tekstil Saat Ini Dari sisi ekspor, apparel ASEAN ke pasar Amerika Serikat (AS) saat ini menempati peringkat kedua di belakang China, begitu juga di pasar Eropa. Sementara itu, ASEAN menempati peringkat ke-5 untuk impor tekstil ke AS, dengan China berada di urutan teratas disusul Asia Selatan. Dari total transaksi bisnis tekstil dunia sebesar US$600 miliar, China meraup pangsa pasar 38%,

sedangkan ASEAN hanya kurang dari 5% (US$30 miliar) dan Indonesia hanya 2%. Namun, adanya krisis keuangan global yang melanda Amerika dan Eropa menyebabkan penuruan daya beli terhadap produk serta barang baku tekstil dari ASEAN. Selain itu, terjadinya kenaikan harga kapas sepanjang 2010 mengakibatkan harga keseimbangan terdongkrak ke atas. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, pada 2008, industri TPT (Tekstil dan Produk Tekstil) dalam regional ASEAN mampu mengekspor produk TPT senilai 35,74 miliar dollar AS ke seluruh dunia.

menjadi jalur utama perdagangan dunia yang harus dimanfaatkan demi kelancaran perdagangan produk TPT baik ekstra maupun intra ASEAN. Melalui integrasi dan kerjasama yang kuat, industri TPT ASEAN diharapkan menjadi satu kekuatan baru di kancah perdagangan global dan mengantikan superioritas China di masa mendatang. ASEAN sebagai superior dalam perdagangan TPT dunia ditargetkan tercapai paling lambat 2020 atau paling cepat 2015. (Faizi Amalia)

Hal ini masih tidak ditunjang oleh kebijakan pada masalah tarif dan transportasi logistik. Masalah logistik menjadi salah satu hal yang cukup krusial karena dihadapkan pada infrastruktur yang belum memadai. Infrastruktur Indonesia sendiri masih tertinggal dibandingkan Singapura dan Malaysia, sehingga Singapura Media industri • No. 02 - 2011

37

EKONOMI - BISNIS

PLN Nyaris Sendiri

PLN menyatakan kenaikan maksimum tarif dasar listrik. Banyak kalangan tak setuju.

courtesy of Unnifil Textile

Tahun ini benar-benar penuh ujian buat PLN. Pada awal Januari lalu, PLN mengumumkan, tidak lagi menerapkan kenaikan maksimum tarif dasar listrik (capping) 18% pada pelanggan industri mulai 1 Januari 2011. Perusahaan pelat merah ini beralasan, dalam UU No. 10/ 2010 tentang APBN 2011 disebutkan, subsidi listrik 2011 sebesar Rp 40,7 triliun. Bila kebijakan capping itu tidak dianulir, beban subsidi untuk PLN bertambah hampir Rp 2 triliun.

Pada pertengahan Februari lalu, Komisi VII DPR, mitra PLN di Senayan, memerintahkan PLN untuk menunda pencabutan capping. Wakil Ketua Komisi VII DPR Effendi Simbolon mengatakan, DPR memahami situasi sulit yang dihadapi PLN, namun DPR masih membutuhkan informasi mendalam dari pemerintah untuk perhitungan tarif listrik. “Memang, kalau kita melihat masalah keadilan, ada beberapa perusahaan penikmat capping yang memiliki

laba tinggi. Namun dari DPR kan harus ada informasi yang lebih dalam lagi. Kita juga memahami situasi PLN tapi kami belum bisa memberi persetujuan,” tutur Effendi. Bahkan, kalangan pemerintah sendiri menolaknya. Menteri Perindustrian MS Hidayat menyatakan, kebijakan PLN itu bakal menaikkan ongkos produksi barang industri manufaktur. Akibatnya, kualitas industri manufaktur bakal menjadi buruk. Padahal industri manufaktur tengah

mengalami pertumbuhan sebesar 5 persen di 2011. “Kita lagi berkompetisi. Saya tidak mau di masa saya menjadi Menteri Perindustrian, kita tidak bisa kompetitif, “ katanya. Hidayat mengakui, pengusaha memang “dimanjakan” dalam soal tarif listrik. Namun, “Sebagai menteri yang berlatar belakang pengusaha, saya tahu kapan kita harus berhenti bermanja-manja,” ujar Hidayat, Januari lalu. Menurut Hidayat, “kemanjaan” tersebut akan berhenti jika para pengusaha diberikan kepastian jauh-jauh hari sebelum pemberlakuan karena harus membuat kalkulasi pembiayaan. “Karena banyak faktor dalam industri yang membuat production cost menjadi tidak efisien. Itu kita benahi segera. Memang harus diberi kepastian, misalnya capping dilepas tahun depan atau enam bulan lagi. Harus di-woro-woro sekarang, karena mereka harus buat kalkulasi,” ujarnya.

“ Kebijakan PLN itu bakal menaikkan ongkos produksi barang industri manufaktur. Akibatnya, kualitas industri manufaktur bakal menjadi buruk. “

Menghadapi kehebohan ini, Menteri ESDM Darwin Zahedi Saleh mengatakan, capping tetap diterapkan. “Tidak usah diributkan lagi. Sudah jelas posisi pemerintah dan Komisi VII bahwa kebijakan itu tidak berubah.” PLN bertahan. Direktur Bisnis dan Manajemen Risiko PLN Murtaqi Syamsuddin menegaskan, berdasarkan keputusan rapat kerja PLN dan Komisi VII DPR pada 16 Februari 2011, sebenarnya capping industri harus dicabut. Murtaqi menjelaskan, dalam rapat tersebut keputusan yang disepakati adalah pemerintah harus menerapkan disiplin anggaran dan berpegang pada

besaran subsidi listrik di APBN 2011 sebesar Rp 40,7 triliun. “Besaran subsidi sebesar itu hanya bisa dilaksanakan jika PLN melaksanakan TDL 2010 secara penuh tanpa capping,” kata Murtaqi kepada detikFinance. Selain itu, lanjut Murtaqi, PLN sebagai pelaksana kebijakan tersebut harus bekerja dalam koridor hukum. Saat ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan capping. “Dalam soal capping ini, PLN menyadari ada UU No.5/1999 tentang Antimonopoli dan Persaingan Usaha yang harus diperhatikan,” ujar Murtaqi. Untuk sementara, PLN baru bisa “berdamai” dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). PLN dan Apindo sepakat, kalangan pengusaha diperkenankan membayar tagihan listrik secara mencicil jika mengalami kesulitan akibat pencabutan clapping ini. Wakil Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Franky Sibarani mengatakan, namun bila di kemudian hari pemerintah dan DPR menyatakan capping masih berlaku, Apindo akan meminta PLN untuk memperhitungkan kembali tagihan listrik yang telah dibayarkan. Ya, kehebohan belum akan segera usai.


39

EKONOMI - BISNIS

Industri Manufaktur Berpeluang Maju Tahun kimia internasional merupakan saat yang tepat untuk mencari terobosan bagi pengembangan industri manufaktur.

Banyak yang belum tahu, bahwa tahun 2011 ini sesungguhnya merupakan tahun kimia internasional. UNESCO mendorong tahun kimia ini dirayakan dengan kegiatan ilmiah sekaligus memasyarakat. Kelompok kerja organisasi kimia murni dan terapan dunia atau The International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), mengadendakan tahun kimia internasional mengambil momentum 100 tahun perolehan nobel kimia oleh Marie Curie. Ini sekaligus juga sebagai pengakuan kepada peran perempuan dalam ilmu sains dan pembangunan. Program International Year Chemistry (IYC 2011) ini menekankan bahwa kimia adalah sains kretif yang penting untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Riset kimia merupakan hal mendasar untuk memecahakan masalah global, seperti masalah makanan, air, kesehatan, energi, transportasi dan lainnya. Jadi, kimia berperan penting dalam tujuan pembangunan milenium atau yang populer dengan MDGs. Tak heran jika kini seluruh dunia merayakan tahun kimia internaisonal itu. Di Indonesia, dengan motor para ahli di Himpunan Kimia Indonesia (HKI) dan Badan Kejuruan Kimia Persatuan Insinyur Indonesia (BKKPII), tahun kimia internasional di-launching pada akhir Maret lalu oleh Menteri Perindustrian, MS Hidayat. Perayaan ini ditandai dengan penandatanganan perangko bergambar sebuah senyawa hasil temuan ahli kimia Indonesia yang dipimpin Prof. Syamsul Arifin Ahmad dari ITB. Senyawa ini dinamai

ArtoIndonesia-C agar dunia tahu kehebatan orang Indonesia.

courtesy of Palm Oil 4 Nation baku industri kimia masa depan

Dalam kesempatan itu, Menperin mengatakan pengembangan industri kimia nasional telah dimulai sejak awal pembangunan nasional yang memanfaatkan potensi minyak dan gas bumi, serta peluang pengembangan yang sangat potensial. “Itulah sebabnya industri kimia bertumbuh secara signifikan yang ditandai oleh pengembangan pusat olefin di Banten sebagai basis pengembangan industri petrokimia,” katanya.

“ Industri kimia yang tumbuh, berkembang dan berdaulat akan memberi nilai tambah luar biasa pada kekayaan SDA Indonesia. ”

Awal tahun 1990-an, industri kimia berkembang pesat di atas 10 persen. Namun, kondisi itu melorot akibat krisis moneter yang terjadi tahun 1998. Kini secara perlahan bangkit kembali, dan selama tiga tahun terakhir tumbuh pada kisaran 2-4 persen. Kondisi ini memperlihatkan ketangguhan industri kimia, meskipun menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari keterbatasan

pasokan bahan baku dan energi hingga munculnya pesaing regional maupun internasional. Pada sesi diskusi, Dirjen Basis Industri Manufaktur (BIM), Kemenperin, Panggah Susanto, mengatakan, kimia dan sains secara umum dapat membantu penguatan daya saing bangsa. Industri kimia yang tumbuh, berkembang, dan berdaulat, akan memberi nilai tambah yang luar biasa pada sumber daya alam Indonesia yang kaya Namun, lanjut Dirjen, fakta di industri belum menggembiarakan. Menurutnya, kemajuan di dunia kampus boleh dibanggakan, tapi di sisi lain

Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi Batubara dan CBM

Minyak Sawit (CPO dan CPKO)

Biomassa

Ketersediaan

Pengembangan

Minyak: 7.9998,49 MMSTB Gas: 159,63 TSCF

telah dikembangkan dalam industri petrokimia

104,8 miliar ton

alternatif bahan baku dan energi melalui gasifikasi dan pyrolisis (substitusi migas)

Terbesar di dunia Tahun 2010 mencapai 22,4 juta ton (>75% ekspor mentah) Relatif tidak terbatas

bahan baku industri oleokimia dasar dan oleokimia lanjutan untuk memproduksi produk berwawasan lingkungan (bioplastic, biolube, bio-oil, biodiesel dsb) minyak sawit mempunyai prospek sebagai bahan baku utama industri kimia di masa mendatang.

Hasil samping pertanian (sekam padi, janggel ton janggel jagung, tandan kosong sawit): 50 juta ton/tahun

dikembangkan melalui gasifikasi dan pirolisis untuk memproduksi berbagai fine chemical

kemajuan industri manufaktur yang sangat ditopang ilmu dasar seperti kimia, masih tertinggal. Industri manufaktur Indonesia belum kokoh dan mandiri karena hampir semua bahan baku yang diperlukan impor. Tentu ada beberapa faktor kunci, terutama menyangkut kebijakan industri manufaktur yang tidak ada sinkroniasai daya dukungnya. Dirjen BIM memberi contoh, industri manufaktur mengimpor bahan baku berupa naptha dan kondesat, sementara pada yang saat sama industri migas nasional mengekspor produk naptha dan kondesat. Persoalan kurangnya sinkronisasi ini sangat serius. “Padahal kuncinya, asal kita ini rukun saja semua sektor pasti beres,” katanya, setengah berseloroh. Pada kenyataannya memang industri migas dengan industri kimia hulu, kimia antara dan kimia hilir belum terintegrasi secara baik. Begitu juga

dengan industri bahan tambang juga belum terintegrasi dengan industri pengolahan logam hulu, antara dan hilir. Kendala lain yang dihadapi industri manufaktur adalah baja impor China yang membanjiri pasar dengan harga 20% lebih murah dibandingkan harga baja nasional, untuk kualitas yang sama. Kemudian dukungan infrastruktur kurang memadai. Kebijakan fiskal pun belum cukup efektif. Selain itu, penguasaan riset dan pengembangan teknologi industri petrokimia, baik teknologi untuk produk maupun proses produksi, masih terbatas. Namun, Indonesia masih memiliki prospek industrialiasi nasional, yakni dengan mengembangkan industri kimia dan industri logam. Salah satu faktor utamanya adalah ketersediakan bahan baku. Indonesia memiliki cadangan tembaga 3,2 miliar ton, besi (iron ore) lebih dari

2 miliar ton dan nikel laterit sebesar 1,58 miliar ton. (Potensi bahan industri kimia dan diversifikasinya, lihat tabel). Selain potensi bahan baku, Indonesia memiliki potensi pasar dan potensi hilirisasi. ”Industri kimia dan industri logam dapat menjadi andalan masa depan. Kuncinya pada kekuatan riset dan sejumlah kebijakan yang mendukung,” kata Dirjen BIM. Kebijakan yang dimaksud, antara lain pengendalian ekspor bahan baku melalui Domestic Market Obligation bagi komoditas internasional (seperti batubara dan CPO).


41

EKONOMI - BISNIS

Ekspor Tumbuh, Impor Tumbuh Lebih Tinggi Total ekspor Indonesia ke dunia mengalami peningkatan sekitar 11% selama kurun waktu 2007-2010. Walapun, di sisi lain, impornya meningkat dua kali lipat, yaitu 22%.

Apa kabar perdagangan internasional produk industri dalam lima tahun terakhir? Makalah berjudul “Peningkatan Kinerja Perdagangan Internasional Produk Industri” yang dirilis Direktorat Jenderal Kerja Sama Industri Internasional Kementerian Perindustrian pada Juli lalu menjawabnya. Tulisan ini adalah saripatinya. Total ekspor Indonesia ke dunia mengalami peningkatan sekitar 11% selama kurun waktu 20072010. Walapun, di sisi lain, impornya meningkat dua kali lipat, yaitu 22%. Pada 2011, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang Januari-April, total ekspor meningkat 30,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan nilai 61,91 miliar dolar AS. Rinciannya, ekspor nonmigas sebesar 50 miliar dolar AS

(meningkat 29,3%) dan migas 11,9 miliar AS (meningkat 33,6%). Terkait total impor, terlihat peningkatan 30,3% dengan nilai 3,7 miliar dolar AS, dengan impor nonmigas sebesar 41,4 miliar dolar AS (meningkat 27,6%) dan migas sebesar 12,29 miliar dolar AS (meningkat 40,3%). Pada periode hingga April ini, neraca perdagangan Indonesia secara keseluruhan surplus 8,2 miliar dolar AS. Sebagai bagian dari ekspor nasional, pertumbuhan ekspor produk industri untuk kurun waktu waktu 2007-2010 baru menyumbang pertumbuhan sebesar 9%, masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan impor yang mencapai 28%. Penyebab terjadinya defisit perdagangan sebesar 3,1 miliar dolar AS ditengarai akibat pesatnya pertumbuhan impor dibandingkan ekspornya.

Ekspor atas produk Industri periode Januari-April 2011 meningkat 34,9% atau mencapai 38,7 miliar dan impornya meningkat sebesar 26%, yaitu menjadi 34 miliar dolar AS. Dibandingkan bulan sebelumnya, ekspor pada April 2011 mengalami peningkatan sebesar 1,92%. Dari 12 negara mitra utama, Uni Eropa (9% pangsa pasar), Amerika Serikat (7,7%), Jepang (6,4%), Singapura (5,8%), dan Cina (5’1%) merupakan negara yang menjadi tujuan utama ekspor produk ekspor industri Indonesia. Adapun negara mitra impor produk industri terbesar adalah Cina (13,8%), Jepang (12,4%), Singapura (7,4%) Pertumbuhan ekspor produk industri Indonesia terbesar adalah ke India (23%), Filipina (22%), Malaysia (16%, Thailand (14%), Korea Selatan (14%), dan Cina (14%). Namun, pertumbuhan impor kita masih jauh

melebihi pertumbuhan ekspornya, terutama dari Korea Selatan (41%), Cina (37%), Singapura (37%), dan Amerika Serikat (30%). Kendati perdagangan Indonesia secara keseluruhan mengalami surplus, hal ini tidak dapat dinikmati oleh produk Indonesia. Hampir sebagian besar perdagangan produk industri Indonesia dengan negara mitra mengalami defisit, terutama dengan Cina (11 miliar dolar AS), Jepang (6,8 miliar dolar AS), Thailand (3,9 miliar dolar AS), Korea Selatan (2,4 miliar dolar AS), Singapura (910 juta dolar AS), dan Australia (127 juta dolar AS). Sebagian besar produk ekspor terbesar Indonesia merupakan barang mentah atau barang setengah jadi. Pada kurun waktu 2007-2010, olahan kelapa/kelapa sawit adalah komoditas dengan ekspor tertinggi pada 2010, yaitu

17,5 miliar dolar AS dengan tujuan utama adalah Cina, Uni Eropa, Malaysia, dan India. Total ekspor ke empat negara tersebut mencapai 12 miliar dolar AS. Komoditas dengan nilai ekspor tertinggi kedua adalah tekstil dan produk tekstil dengan nilai mencapai 11 miliar dolar AS. Negara tujuan ekspor terbesar adalah Amerika Serikat dan Korea Selatan dengan total nilai 4,6 miliar dolar. Olahan karet sebagai komoditas ekspor tertinggi ketiga memiliki nilai 9,5% milar dolar AS dengan negara tujuan terbesar adalah Cina, Jepang, Amerika Serikat, dan India. Dari sisi impor, komoditas yang paling banyak kita impor adalah mesin dan peralatan dengan total 18 miliar dolar AS, diikuti elektronika (14 miliar dolar AS), serta otomotif dan komponen (13 miliar). Untuk produk mesin dan peralatan, pengimpor

terbesar adalah Jepang dan Uni Eropa dengan nilai 8,2 miliar dolar AS. Elektronika sebagian besar diimpor dari Cina, Singapura, Korea Selatan, dan Filipina dengan nilai 8,3 miliar dolar AS. Sementara, otomotif dan komponen paling banyak diimpor dari Amerika Serikat dan Thailand dengan nilai 4,9 miliar dolar AS.

“Sebagian besar produk ekspor terbesar Indonesia merupakan barang mentah atau barang setengah jadi.”


43

EKONOMI - BISNIS

Babak baru menuju

Industri Hijau Industri hijau memerlukan peranan perbankan, dalam mengembangkan konsep kredit dan produk-produk jasa perbankan lain yang memperhatikan aspek lingkungan.

Sebuah langkah maju diambil pada akhir 2010. Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution dan Menteri Negara Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta menandatangani Kesepakatan Bersama mengenai Koordinasi Peningkatan Peran Perbankan dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 17 Desember 2010, di Jakarta.

Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). Namun, setelah AMDAL, BI belum bisa mengawasi pelaksanaannya. “Persoalan lingkungan terus-menerus memengaruhi risiko terhadap perusahaan, risiko terhadap kredit. Kalau perusahaan tidak menjalankan hal-hal untuk menjaga lingkungan, kredit juga terancam. Jangan sampai berhenti pada pokoknya sudah memenuhi AMDAL.”

Dalam sambutannya, Darmin mengatakan, praktik Green Banking ini merupakan bentuk kontribusi aktif perbankan pada upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. “Kebijakan Green Banking yang segera akan diluncurkan sebagai Peraturan Bank Indonesia akan memastikan bank sebagai lembaga pembiayaan mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kemampuan dalam mengelola risiko kredit yang berdampak pada lingkungan hidup,” katanya.

Gusti Muhammad Hatta mengatakan, kesepakatan mengenai Green Banking tersebut menjadikan lembaga keuangan perbankan menjadi salah satu pilar penting dalam paradigma pembangunan berkelanjutan. “Prinsip sustainable development memastikan bahwa pembangunan harus seimbang antara perekonomian, kehidupan sosial, serta pelestarian lingkungan hidup (profit, people, planet). Dalam konteks ini lembaga keuangan perbankan menjadi salah satu pilar penting dalam mainstream pembangunan berkelanjutan,” ujar Gusti.

Darmin mengatakan, selama ini BI telah menerapkan bahwa untuk setiap investasi di Indonesia perlu penyusunan

Ia juga mengingatkan, kesepakatan mengenai Green Banking ini sejalan

“Persoalan lingkungan terus-menerus memengaruhi risiko terhadap perusahaan, risiko terhadap kredit “

dengan keputusan strategis pertemuan internasional Perubahan Iklim di Cancun, Meksiko, beberapa waktu lalu tentang pembentukan “green climate fund”. Menurut Gusti, ada empat program besar yang akan dijalankan dalam kerja sama ini. Pertama, persiapan perangkat hukum yang diharapkan menghasilkan peraturan BI tentang Green Banking dan pedoman pelaksanaan Green Banking. Kedua, penyediaan informasi yang meliputi pedoman dan informasi kepatuhan nasabah terhadap perlindungan lingkungan, pertemuan teknis antara BI dengan KLH, dan direktori konsultan lingkungan hidup. Ketiga, penyelenggaraan edukasi dan sosialisasi yang meliputi pelatihan manajemen risiko, dokumen materi pelatihan tersebut, dan pelatihan sosialisasi berkala. Keempat, penelitian bersama yang diharapkan dapat membuat finalisasi naskah akademis green banking dan hasil seminar.

Peneliti Utama Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Makmun, dalam sebuah tulisannya menyatakan, green industry memang memerlukan peranan perbankan. Konkretnya, pihak perbankan mengembangkan, ”Konsep pembiayaan atau kredit dan produk-produk jasa perbankan lain yang mengutamakan aspekaspek keberlanjutan, baik ekonomi, lingkungan sosial-budaya, maupun teknologi, secara bersamaan.” Dalam hal ini, kata Makmun, perbankan diharapkan lebih berfokus pada pemberian kredit ke usaha-usaha yang tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan, mengarah ke bisnis berkelanjutan dan diterima masyarakat, tidak mengeksploitasi tenaga kerja, tidak menggunakan tenaga kerja di bawah umur, tidak menghasilkan produk berbahaya, perusahaan yang terlibat dalam konservasi dan daur ulang, menjalankan etika dalam berusaha, tidak terlibat dalam pelanggaran

hak asasi manusia, tidak terlibat pornografi, perjudian, alkohol dan tembakau, serta tidak terlibat dalam pembuatan senjata nuklir. Sebuah kerja besar memang tak bisa dijalankan sendiri. Untuk menjadikan industri lebih “hijau,” kita juga berharap pada partisipasi perbankan.


45

EKONOMI - BISNIS

Indonesia Masih Menjanjikan Pada kenyataannya, Indonesia masih memikat para investor. Sepanjang 2010 tercatat banyak investasi masuk ke sektor industri, terutama sektor industri besi/ baja, tekstil, dan industri hilir. Investasi adalah salah satu pilar pokok penting pendukung perekonomian nasional. Dalam sektor industri, investasi dibutuhkan untuk menyokong dan memicu pertumbuhan industri baru sekaligus memperkuat jaringan industri yang telah ada. Seiring kecenderungan pertumbuhan ekonomi global yang membaik dan permintaan produk global yang meningkat, melalui investasi di sektor industri, pemerintah optimistis dapat memperbaiki kondisi ekonomi. Pada kenyataannya, Indonesia masih memikat para investor. Sepanjang 2010 tercatat investasi masuk ke sektor industri, terutama sektor industri besi/baja, tekstil, dan industri hilir. Kementerian Perindustrian mengungkapkan beberapa investasi baru maupun perluasan di sektor industri sepanjang 2010 di antaranya dilakukan PT Nestle Indonesia (pengolahan susu), PT Panasonic Manufacturing (elektronik konsumsi), PT Gobel Panasonic Battery (baterai), PT Sanyo Jaya Komponen (komponen optik), PT Holcim Indonesia (semen) dan PT Lafarge (semen). Selain itu, PT KS-Posco (besi baja), PT Merindo Era Sakti (komponen otomotif ), PT Uni-Charm Indonesia (perlengkapan bayi) dan PT Arwana Citramulia (keramik). Dari segi nilai investasi, PT Riau Andalan Pulp & Paper menempati peringkat pertama dengan nilai

investasi US$ 840 juta. Melimpahnya potensi sumber daya alam Riau menjadikan daerah ini sebagai salah satu daya tarik investasi. Pemprov Riau pun mendukung dengan memberikan kemudahan kepada investor yang berminat menanamkan modal. Investasi lain yang juga bernilai cukup besar adalah investasi di bidang industri semen yang dikelola PT Holcim Indonesia (US$ 450 juta). PT Holcim Indonesia merealisasikan investasi tersebut untuk membangun pabrik semen di Tuban, Jawa Timur, dengan kapasitas produksi 1,7 juta ton. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun tanur, penggilingan semen serta pembangunan jetty atau sarana pelabuhan dan unit pendukung lain. Pabrik ini direncanakan mulai miliar hingga Rp 259 miliar. Industriberproduksi pada 2013. industri tersebut kebanyakan berlokasi di Banten dan Jawa Barat. Nilai investasi lain yang tak kalah gaungnya adalah investasi di bidang besi/baja oleh PT Sumitomo Electric Wintec Indonesia (US$ 391 juta). Sektor industri besi/baja memang menorehkan catatan penting dalam daftar perkembangan investasi di 2010 lalu. Sejauh ini, 6 perusahaan industri besi/baja antara lain PT TT Metals Indonesia, PT Bluesteel Industries, PT Nusantara Steelmills Indonesia, PT Power Steel Indonesia, dan PT Inhwa Indonesia telah membukukan jumlah investasi yang tidak sedikit, berkisar dari Rp 42

Di industri pengolahan susu, PT Nestle Indonesia juga ikut menanamkan investasi US$ 330 juta. Salah satu bentuknya berupa ekspansi pabrik pengelolaan susu di Kejayan, Pasuruan, Jawa Timur. Menutup daftar, di peringkat 5 besar perkembangan nilai investasi industri di tahun 2010 terdapat investasi di industri semen PT Lafarge yang berlokasi di Aceh senilai US$ 300 juta.

RI-JORDANIA BANGUN TIGA PABRIK PT Pupuk Sriwidjaja (Persero), PT Pupuk Kaltim (Persero) dan Jordan Phospate Mines Corporation membangun tiga pabrik pupuk majemuk senilai 99 juta dollar AS. Ketiga pabrik tersebut total akan memproduksi 3 juta ton pupuk nitrogen, fosfat dan kalium. Saat ini, Pupuk Kaltim memproduksi 2,98 juta ton urea, 1,85 juta ton amonia, dan 500.000 ton NPK per tahun. Pusri memproduksi 2 juta ton urea dan 1,3 juta ton amonia per tahun. Adapun JPMC merupakan produsen pupuk berbasis fosfat di Amman, Jordania, dan eksportir batuan fosfat. Menurut CEO JPMC Waid Kurdi, pihaknya sudah 30 tahun bekerja sama dengan produsen pupuk Indonesia.

ASTRA BIDIK MOBIL MURAH PT Astra Daihatsu Motor berniat mengembangkan pasar mobil murah. Untuk itu ADM akan mendirikan pabrik baru di Indonesia berkapasitas 100.000 unit per tahun. Ini adalah ekspansi kedua setelah akhir tahun lalu menambah kapasitas pabrik hingga 330.000 unit per tahun. Nilai investasi pembangunan pabrik tersebut mencapai sekitar Rp 2 triliun. Kabarnya, pabrik baru ini akan memproduksi mobil murah dengan harga di bawah Rp 100 juta.

INVESTOR CHINA DAN FILIPINA BERMINAT DI MAMUJU Investor China dan Filipina berniat membangun pabrik pengolahan kakao di Mamuju, Sulawesi Barat, menyusul rencana pemerintah provinsi untuk meningkatkan mutu produksi komoditas tersebut. Namun kedua investor tersebut belum menentukan waktu yang tepat dan masih mengkaji kelayakan investasinya.

Menurut Gubernur Sulbar Anwar Adnan, laju ekonomi Sulbar mencapai 15% atau tertinggi di Indonesia yang separuhnya ditopang sektor perkebunan kakao. Produksi kakao pada 2010 mencapai 140.000 ton dan pada 2011 ditargetkan mencapai 200.000 ton melalui gerakan nasional kakao dengan cara rehabilitasi, peremajaan, dan intensifikasi. Pembangunan satu pabrik kako di Sulbar membutuhkan investasi Rp 50 miliar hingga Rp 75 miliar untuk kapasitas 100.000150.000 ton per tahun. Selama ini Sulbar menyumbang 24% produksi kakao nasional yang mencapai 540.000 ton. Anwar Adnan mengatakan, tiga negara berminat membangun pabrik kakao di Sulbar yakni Filipina, Malaysia, dan China. “Ketiga negara itu berminat melakukan investasi kakao di Sulbar sebagai daerah produsen kakao dengan produksi sekitar 140 ribu ton per tahun,”. kata Anwar di Mamuju, Minggu (20/2).


47

EKONOMI - BISNIS

Menggeser Posisi “Induk Semang”

Industri Farmasi ?

Mulai muncul pikiran bahwa sebaiknya industri farmasi dibina Kementerian Perindustrian, bukan Kementerian Kesehatan seperti selama ini.

Siapa mesti menaungi industri farmasi kita? Selama ini, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang memayungi. Namun, beberapa waktu lalu, pikiran bahwa sebaiknya industri farmasi dibina Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Selama di bawah Kemenkes, banyak aturan yang tumpang tindih yang menyebabkan investasi asing sulit masuk ke Indonesia. Ketua International Pharmaceutical Manufacturer Group (IPMG) Lutfi Mardiansyah menyatakan, ada beberapa aturan yang terasa tumpang tindih. Hal ini membuat

investor asing produsen bahan baku farmasi kerap dilanda kebingungan dan akhirnya memilih menghindari Indonesia. Padahal, Indonesia adalah pasar besar dan sudah selayaknya memproduksi bahan baku di dalam negeri. Dengan adanya perusahaan bahan baku farmasi yang memproduksi bahan obat kimia, harga obat pasti bisa lebih murah dari saat ini. “Saya yakin harga obat bisa turun 10 persen,” ucap Lutfi dalam diskusi “Masa Depan Industri Farmasi dan Kepastian Hukum di Indonesia” yang dihelat Forum

Wartawan Industri, di Jakarta, Juni silam. Kini, hampir 99 persen bahan baku obat diimpor dari luar negeri. Indonesia lebih banyak mengimpor ketimbang India dan Cina. Ia melanjutkan, selama ini ada beberapa aturan yang menyulitkan dan terasa tumpang tindih bagi industri farmasi. Salah satu aturan itu ialah Daftar Negatif Investasi (DNI) yang menetapkan kepemilikan modal asing maksimal 75 persen dan 25 persen dimiliki modal dalam negeri. Artinya, perusahaan lokal yang digandeng asing juga mesti memiliki modal dan teknologi

untuk menopang perusahaan asing. “Padahal, idealnya 100 persen karena industri ini butuh modal besar dan teknologi tinggi.”

di Indonesia. “Ini tentu menyulitkan perusahaan asing yang tidak mempunyai pabrik di Indonesia,” ujarnya.

Hal lain, industri farmasi ialah industri berbasis riset dengan hampir 20 persen dari pendapatan perusahaan dialokasikan untuk riset dan kerahasiaannya itu amat penting. “Kendalanya, jika bermitra dengan perusahaan lokal, soal penjagaan rahasia itu belum tentu bisa dipertanggungjawabkan.”

Hal senada disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi. Baginya, akan lebih baik jika Kementerian Perindustrian yang membina industri farmasi. Pasalnya, industri farmasi tidak melulu soal obat dan kesejahteraan, tapi juga menyangkut aspek ekonominya Justru, sektor ini malah tidak diperhatikan Kementerian Kesehatan. “Kementerian Kesehatan tak mengerti masalah perindustrian,” kata dia.

Selain itu, aturan yang menyulitkan ialah Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 1010/ 2008 tentang Registrasi Obat. Berdasarkan aturan ini, industri farmasi yang tidak mempunyai pabrik di Indonesia tidak diizinkan mengimpor obat. Permenkes tersebut kemudian diperkuat revisi definisi industri farmasi dalam Surat Keputusan Menkes No 245 Tahun 1990 sehingga perusahaan farmasi minimal mempunyai fasilitas pengemasan

Ironisnya, itu semua berlangsung ketika pertumbuhan pasar produk obat farmasi di Indonesia mencapai 11 persen per tahun. Pangsa pasar ini akan terus tumbuh seiring kenaikan jumlah penduduk, membaiknya kondisi ekonomi, dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan.

“Pasar obat-obatan dengan resep sekitar 2,4 miliar dolar AS (Rp 21,25 triliun) pada 2010. Bila dibandingkan dengan 2009, maka tumbuh 11 persen,” kata Lutfi. Ia memproyeksikan, pada 2011, pasar obat-obatan resep akan tumbuh 11 persen. Demikian pula diharapkan adanya pertumbuhan yang sama pada lima tahun mendatang. Pertumbuhan pasar yang sama terjadi pada obat bebas atau OTC (over the counter). Tahun lalu total pasar obat-obat di Indonesia mencapai sekitar 2 miliar dolar AS atau sekitar Rp 17 triliun. “Berdasarkan data Askes, biaya kesehatan naik cukup tinggi,” tutur Lutfi.

“Berdasarkan data Askes, biaya kesehatan naik cukup tinggi,”


49

EKONOMI - BISNIS

Terus Berikhtiar Menggenjot

Produksi Garam

Terutama karena faktor cuaca, produksi garam merosot drastis. Pemerintah telah menyiapkan program eksetensifikasi di NTT yang musim kemaraunya lebih panjang.

Kerap dianggap sepele. Tapi, jika kekurangan, seluruh Indonesia bersuara. Itulah nasib garam. Pada 2010 lalu, negeri ini hanya mampu menghasilkan kurang dari 31 ribu ton garam. Padahal, kebutuhan nasional mencapai 2,9 juta ton. Sisa kekurangan? Ya, apa boleh buat, mesti impor.

air maksimal 5 persen dan kandungan natrium klorida minimal 97 persen. Demi mendapatkan garam dengan spesifikasi tersebut, industri biasanya mengimpor dari Australia. ‘’India memproduksi garam 20 juta ton tetapi mutunya jelek; kandungan natrium klorida-nya hanya 95 hingga 96 persen,’’ katanya.

Cuaca memang menjadi kendala utama. Pada 2010, hujan nyaris turun sepanjang tahun. Ketika kemarau bisa berlangsung empat atau lima bulan, biasanya produksi bisa mencapai 1,2 juta ton. Masih tetap defisit, tapi nilai impor bisa ditekan lumayan banyak.

Untuk menjawab semua persoalan itu, pemerintah berjanji mempercepat program revitalisasi industri garam melalui program ekstensifikasi. Menteri Perindustrian MS Hidayat menjelaskan, permasalahan utama pengembangan industri garam nasional antara lain keterbatasan lahan, yaitu sebagian besar lahan milik petani luasnya rata-rata 3-5 hektare, yang menyebabkan rendahnya kualitas dan produktivitas serta memicu biaya produksi yang sangat tinggi.

Celakanya, kebutuhan garam terus meningkat. Pada 2015, kebutuhan diperkirakan telah bertengger di 4 juta ton. Untuk industri makanan dan minuman, kebutuhan garam diprediksi tumbuh 10 persen. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) Adhi Lukman menyatakan, ‘’Tahun kemarin (2010, red), kebutuhan kami 300 ribu ton,’’ katanya. Adhi berharap, produksi garam nasional meningkat. Dengan demikian, industri tidak perlu mengimpor. Menurut Adhi, impor garam tidak mudah. Pasalnya, kebutuhan garam dunia terus meningkat. Selain itu, transportasi untuk garam juga sulit. Untuk industri makanan dan minuman, garam yang dibutuhkan adalah garam dengan kadar

Perubahan fungsi lahan pun terjadi di pantai utara pulau Jawa dan Madura. Untuk itu, kata Hidayat, pemerintah menetapkan provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai pusat pengembangan garam nasional karena tersedia lahan luas yang didukung musim kemarau yang panjang, yaitu sekitar 7 bulan dalam setahun. Di Mbay 2, Kabupaten Nagekeo, NTT, terdapat lahan seluas 2.468 hektare, dengan 1.500 hektare di antaranya bakal dikelola PT Cheetam Garam Indonesia yang memasang target produksi 180 ribu ton ter tahun. PT Garam Indonesia

courtesy of finance.telisiknews.com

sebagai satu-satunya BUMN yang bergerak pada industri garam akan menggarap lahan di Kabupaten Kupang dengan kemampuan produksi diperkirakan 500 ribu ton per tahun. Sementara itu, kapasitas produksi garam di Wameria, Teluk Kupang, diperkirakan mencapai 150 ribu ton per tahun. Berdasarkan pemetaan Kementerian Perindustrian pada 2010, areal lahan pegaraman di sana seluas 42.300 hektare, terdiri atas lahan garapan 25.100 hektare dengan 85%-nya terletak di Jawa dan Madura. Sedangkan potensi lahan mencapai 17.200 hektare dengan sekitar 80%-nya berada di luar Jawa. Hidayat menuturkan, selain ekstensifikasi, juga dilakukan program intensifikasi lahan melalui penataan ulang di Indramayu, Cirebon, Pati, Rembang, Demak, Sumenep, Pamekasan, Sampang, Bima, atau Jeneponto. Secara keseluruhan, “Melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi, diharapkan ada tambahan produksi hingga 1,5-2 juta ton pada 2015,” katanya.

Pada kesempatan lain, Januari lalu, Wakil Menteri Perindustrian Alex Retraubun memperkirakan biaya untuk melakukan revitalisasi industri garam mencapai Rp 2 triliun. Dana sebesar itu diperlukan untuk mengimplementasikan penggunaan teknologi peningkatan kadar yodium garam lokal yang selama masih rendah dan revitalisasi ladang garam. “Yang jadi persoalan, kandungan yodium garam kita rendah sekali,” kata Alex. Ia mengatakan, untuk membuat produksi garam Indonesia berkualitas dengan kadar yodium tinggi memang memerlukan teknologi tinggi. Selain itu, produksi garam nasional mesti terus digenjot dengan memperluas lahan dan perbaikan kualitas garam dengan melakukan intensifikasi. Cuma, pada kenyataannya, kondisi riil telah membuat banyak pelaku usaha lebih memilih untuk mengimpor daripada mengembangkan produksi garam. “Makanya orang berpikir sederhana yaitu pilih impor. Tapi kita tidak boleh seperti itu,” ujarnya.


51

PROFIL

Menekuni Animasi dari Hati CAM Solutions meramaikan industri animasi Indonesia dengan memilih posisi unik: pemasar, bukan studio produksi. Seiring waktu, produksiproduksi mereka juga bermunculan. Peni Cameron datang dengan cinta dan dorongan hati. Latar belakang akademisnya bukan di bidang animasi---ia kuliah di arsitektur. Namun, sejak 1996, ia terjun di industri tersebut. “Saya suka film kartun. Ini juga media yang pas untuk berkomunikasi dengan anak-anak,” kata ibu tiga anak ini. Kini, ia memimpin PT Citra Andra Media (CAM Solutions). Mulai 2006, CAM Solutions ikut meramaikan industri animasi Indonesia dengan memilih posisi unik pada awalnya: pemasar, bukan studio produksi. Tapi, seiring waktu, CAM juga masuk ke ranah produksi. “Saya membangun CAM sebagai perusahaan marketing tapi ternyata filmnya tidak ada, “ kata Peni.

Peni Cameron PT. Citra Andra Media ( CAM Solutions )

Kini, selain tetap memasarkan, karya-karya produksi CAM juga bertebaran. Sebagai contoh, film seri berjudul Kuci dan Catatan Dian yang merupakan kerjasama dengan sejumlah studio. Ada juga film seri Tora Tori, Bakpia vs Geplak, Him & Her, Island of Paradise, On-Com, dan Pempek Family. Kerja sama dengan sejumlah studio itu adalah salah satu hasil dari aktivitas road show di belasan kota yang rutin digelar mulai 2007. “Awalnya, kami ingin bikin pemetaan, ingin tahu di mana crowd industri ini, “ kata Peni. Berkat ajang ini, Peni banyak mengenal penyedia konten dan dan studio animasi. Tak mudah menjual film animasi karena televisi nasional kurang berminat. Mereka lebih tertarik menayangkan film animasi impor yang lebih murah. Namun, Peni tak kehilangan akal. Ia menggandeng sejumlah TV lokal. Meski dihargai murah tapi karena terjual ke banyak stasiun TV, biaya produksi bisa ditutup. Pemasang iklan pun akhirnya tertarik lewat paket yang ditawarkannya. Kini CAM telah bekerja sama dengan 35 TV lokal seperti Sun TV, Spacetoon, dan Aiporteve. Perihal outlet, belakangan CAM juga mulai memikirkan outlet lain. Pasalnya, industri animasi juga punya pilar lain sebagai sumber pemasukan, yaitu merchandise. Peni mengaku terinspirasi juga oleh model bisnis Disney yang mempunyai dua lini: produk konsumen dan

jejaring media. Bisnis produk konsumen Disney diwakili merchandise tokohtokoh kartun seperti Mickey Mouse atau Donald Duck dalam bentuk arloji, jam tangan, tas, mainan, buku, atau penggaris . Jika Disney punya dua sosok itu, CAM punya Kuci dan Dian. Bila Disney memiliki Disney Park & Resort, CAM pun berencana membuka Hotel Animasi pada 2011 ini. “Saya tidak mau tanggung-tanggung, rencananya di 33 kota secara bertahap,” ujar Peni. Dalam model bisnis ini, CAM menjual konsep pada pengembang atau pemilik hotel untuk merenovasi hotel sesuai karakter yang ditawarkan. Konsep Hotel Animasi ini, akan menjangkau berbagai bidang, seperti interior (bed cover, desain ruangan, dan aneka pernak-pernik lain) dan restoran. “Bayangkan nanti ada menu nasi goreng Kuci di restorannya, “ kata Peni seraya tersenyum.

CAM juga menggelar pendidikan dan pelatihan buat para animator. ”Kami memiliki idealisme kami agar berperan serta dalam pengembangan dan penggerakan roda industri dan pendidikan animasi di Indonesia,” ujar Peni. Road show rutin menjadi pintu untuk memperjuangkan idealisme tersebut. Semua dikemas melalui kegiatan CAMS Award dan Indonesia Creative Icon. CAMS Award adalah kontes animasi dan komik dengan slogan Creativity & Fun Building Characters (CFbC) yang bertemakan pembentukan karakter dengan beberapa kategori utama seperti antikorupsi, isu lingkungan, dan menghormati sesama. Hasil kompetisi berbentuk iklan layanan masyarakat. Sedangkan Indonesia Creative Icon adalah kegiatan kompetisi kreatif yang terdiri dari animasi, digital music, digital comic, fashion, produk kerajinan, , pertunjukan musik, tari, games, dan applied science. Itu semua dikerjakan Peni dan CAM atas dasar cinta. Tentu ada keuntungan material di sana. Namun, sejatinya, “Secara finansial, saya sudah cukup. Ini juga dimaksudkan sebagai semacam aktivitas corporate social responsibility tapi dari keluarga, “ kata perempuan kelahiran Surabaya itu.

Pencapaian itu semua dimulai 15 tahun silam. Pada 1996, istri Keith Cameron ini mendirikan perusahaan animasi bernama Adianimas Cipta. Sudah sempat membikin beberapa produk, terutama iklan dan film penyuluhan. Tapi, pada 1997-1998, krisis ekonomi menerjang Indonesa. Perusahaan itu goyang dan akhirnya ditutup. Semangat Peni di bidang animasi menyala kembali saat bertemu sejumlah teman dengan minat serupa. Mereka kemudian membentuk Asosiasi Industri Animasi dan Konten Indonesia (AINAKI) di 2004. “Ketika itulah saya sadar, usaha mengembangkan animasi tidak akan sukses tanpa adanya marketing di bidang ini,” kata Peni. Dua tahun berselang, CAM lahir. Pada ajang ICT Award 2007, CAM meraih penghargaan dari Departemen Komunikasi dan Informatika RI dan dipercaya mewakili Indonesia pada ajang serupa di tingkat Asia Pasifik. CAM memenangi penghargaan berkat model bisnis yang ditawarkannya, yaitu selaku mediator antara animator, studio animasi, dan TV lokal.


53

TEKNOLOGI

courtesy of Robert Linder

OS Lokal Siap Tempur Saatnya menyalakan semangat GARUDA di komputerku. Semua pengguna komputer pasti kenal Windows. Itulah operating system (OS) yang merajai dunia. Tercatat kini lebih dari 90% komputer di dunia menggunaka produk Microsoft itu. OS adalah pusat kontrol yang mengatur kerja komputer. Tanpa adanya sistem operasi, secanggih apapun suatu komputer tidak akan bisa bekerja.

Tujuannya, mengatasi kesenjangan teknologi, mengurangi pembajakan, menghemat devisa dan mendorong kemandirian bangsa.

Sayangnya, di Indonesia 80% Windows yang digunakan adalah bajakan, karena versi aslinya mahal.

Kementerian Ristek telah mengeluarkan SK No. 03/IGC/SK/ AD.PPYI/Dep.PPI/V/2009. SK ini menunjuk PC-Linux sebagai IGOS Center Tugasnya, mengembangkan beberapa macam sistem operasi yang memiliki fitur modern, lengkap dan juga aman serta nyaman untuk digunakan.

Hobi melanggar hak kekayaan intelektulal (HAKI) ini membuat citra Indonesia terpuruk. Pemerintah pun meluncurkan Program IGOS (Indonesia Go Open Sources).

Upaya untuk mendorong telematika termasuk software lokal telah digulirkan sejak 1997 dengan dibentuknya Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI)

melalui Kepres No 37. Lantas, TKTI diperbaharui lagi keanggotaan, tugas dan fungsinya melalui KePres No. 50 Tahun 2000, yang diketahui langsung oleh Wakil Presiden RI. Ada empat hal utama yang dikembangkan yaitu kebijakan dan peraturan perundangan, pengembangan sumberdaya manusia, infrastruktur dan aplikasi telematika. Strategi yang dikembangkan Kemenperin dalam pengembangan industri piranti lunak adalah meningkatkan SDM, mendorong tersedianya ICT Techno Park (sentra pengembangan telematika), pengembangan dan penguasaan pasar melalui aliansi dengan perusahaan multinasional.

courtesy of GarudaOne

“ GARUDA memiliki kelebihan yang tidak bisa ditemukan di Windows. “

Melalui program nasional ini, kini sudah ada beberapa macam sistem operasi lokal yang dibuat, yaitu PERISAI (http:// www.PerisaiAnak.com), 3D OS (http:// www.PCLinux3D.com) dan segera menyusul GARUDA (http://www. GarudaOne.com). Sistem operasi PERISAI dibuat untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, keluarga dan sekolah. Selain ada berbagai program edukasi baik untuk tingkat prasekolah sampai tingkat menengah, PERISAI juga sudah dilengkapi filter situs porno. Sistem operasi berikutnya adalah 3D OS, yang lebih ditujukan untuk warnet dan game center. Sistem operasi ini dibuat setelah terjadi sweeping besar-besaran di warnet untuk memeriksa legalitas perangkat lunak. Kini para pengusaha warnet bisa menjalankan bisnisnya dengan nyaman. Lantas, ada OS GARUDA yang merupakan pengembangan dari 3D OS. GARUDA dibuat dengan tujuan untuk menumbuhkembangkan kecintaan akan produk-produk lokal sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemandirian bangsa.

Dalam banyak hal GARUDA memiliki kelebihan yang tidak bisa ditemukan di Windows, di antaranya: 1.

Desktop yang lebih modern

Dalam segi tampilan, GARUDA berada satu langkah di depan dengan mengusung konsep Desktop berbasis 3D (3 dimensi) yang memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam berkomputer. 2.

Sistem yang lebih aman

Tidak seperti Windows yang rentan dengan serangan virus komputer, GARUDA jauh relatif lebih aman. Kinerja akan lebih produktif karena waktu tidak terbuang untuk urusan virus. 3.

Program yang lebih lengkap.

Dalam satu kali instalasi, GARUDA sudah menyertakan program pendukung yang lengkap mulai dari paket perkantoran (seperti MS Office), desain grafis (seperti Photoshop dan CorelDraw), internet, multimedia (audio dan video player), bahkan sampai animasi (seperti 3d Max Studio). Semua program ini legal untuk dipergunakan dan tidak perlu dibeli secara terpisah. 4.

Biaya yang relatif murah

Dengan program-program berkelas, GARUDA masih bisa diperoleh dengan biaya jauh lebih rendah dari Windows. 5.

Boeatan Indonesia, Oentoek Indonesia

GARUDA dibuat oleh pengembang lokal dan menggunakan antar muka dalam bahasa Indonesia. Nah, inilah saatnya peran aktif pemerintah untuk mendukung kreativitas anak bangsa sehingga semua bangga mengatakan, “GARUDA di Dadaku, GARUDA di Komputerku”.


55

TEKNOLOGI

Laptop SMK, Kualitasnya OK

Banyak siswa SMK kini mampu merakit laptop bermerek. Sebuah awal yang bagus untuk menuju kemandirian industry IT

Jagad teknologi di Indonesia semakin semarak. Terutama oleh keberhasilan siswa-siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam membuat laptop lokal. Atau, tepatnya merakit laptop merek lokal. Kini bisa dengan mudah dijumpai laptop (notbook dan netbook) dengan merek AdvanSMK, RelionSMK, ZyrekSMK dan MugenSMK. Apalagi dalam pameranpameran pendidikan. Memang, paling tidak, empat perusahaan pengusung merek (Advan, Relion,Zyrek dan Mugen) mempunyai kepedulian yang tinggi untuk membangun kemampuan bidang teknologi informasi bagi siswa-siswa SMK. Kemampuan ini dalam jangka panjang akan membuat Indonesia mandiri di bidang IT. Keberhasilan siswa SMK ini sudah bergaung sejak 2009. Ini terkait dengan program Kementerian Pendidikan Nasional (Diknas) untuk meningkatkan kualitas SMK melalui teaching factory. Saat ini sejumlah SMK, baik di Jawa maupun Luar Jawa, terbukti mampu membuat sepeda motor, laptop dan mobil dari merek terkenal. “Pemerintah terus mendorong SMK untuk bekerjasama dengan dunia industri,” ungkap Direktur Pembinaan SMK, Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) Joko Sutrisno. Kemendiknas menargetkan program

“satu orang satu laptop” bagi siswa SMK untuk mendukung proses pembelajaran pada 2014. Melalui model kemitraan, siswa SMK bukan saja bisa melatih keterampilan, tetapi juga mendapat harga laptop yang lebih murah dengan skema kredit. Harga laptop SMK ini dipatok pada Rp 2,4 juta hingga Rp 3 juta, dengan kualitas yang tak kalah dengan laptop bermerek. Beberapa BUMN siap membiaya kredit laptop tersebut. Guna mendukung pengembangan perakitan laptop di SMK, Diknas telah meminta kepala SMK se-Indonesia untuk mulai menggunakan laptop rakitan siswa SMK. Saat ini siswa SMK sudah mampu merakit lima laptop dalam kurun waktu satu jam. Dalam pembuatan laptop, siswa tidak hanya belajar untuk merakit, tetapi juga belajar memprogramkan isi laptop serta memperbaikinya jika rusak.

mendapatkan 4 unit komputer jinjing mini dengan prosesor intel 1,66 GHz, perangkat keras (harddisk) 250 GB, memory 1 GB - DDR 3, perangkat baca kartu 8 in 1 card reader (MMC/RSmmc/sD).

Di Jakarta tak kalah hebatnya. Sebanyak 2.154 netbook dibagikan ke 456 SMK di DKI pada Februari lalu. Laptop ini merupakan hasil produksi siswa SMKN 56, Pluit, Jakarta Utara dan dibiayai Direktorat Pembinaan SMK Kemendiknas. Sebanyak 30 Awal tahun lalu, kepiwaian anak SMK siswa merakit NetbookSMK Relion ini tercatat dalam Rekor MURI sebagai dalam waktu satu bulan lebih. pemakrarsa laptop terbanyak. Siswa- Netbook ini memiliki memori RAM 1 siswi SMK di Surabaya membuktikan Gb, Harddisk 160 GB, Webcam, Wifi, diri sanggup merakit laptop sendiri LCD 10 inch, dan dijual di pasaran dalam jumlah massal. Sebanyak seharga Rp ,6 juta. Setiap netbook 4.484 unit netbook atau laptop mini ini juga sudah berisi buku elektronik berhasil mereka rakit. Perangkat (e-book) pelajaran-pelajaran SMK. tersebut dibagikan ke SMK di Jawa Menurtut Ketua Asosiasi Pengusaha Timur sepanjang pertengahan Komputer Indonesia (APKOMINDO) Januari 2011. Suhanda Wijaya kualitas laptop Netbook itu dirakit oleh 700 siswa lokal sama dengan buatan luar SMK negeri dan swasta di Surabaya negeri. Jadi, sebenarnya mereka pada akhir November 2010 atas bisa bersaing dengan brand asing. dukungan Direktorat Pembinaan “Secara kualitas sama. Namun dari SMK Kemendiknas. Setiap SMK sisi harga belum tercapai skala

ekonominya,” katanya. Selain program di SMK, Suhanda mengharap dukungan lebih lanjut dari pemerintah. Tender-tender di BUMN atau pemerintahan mestinya didorong memprioritaskan produkproduk lokal. Ia juga berharap pemerintah memberikan insentif perpajakan kepada produk lokal. Bila pajak dikurangi maka skala ekonomi bisa dicapai sehingga harganya bersaing. Kementrian Perindustrian (Kemenperin) memahami usulan APKOMINDO. Saat ini untuk mengembangkan industri telematika, Kemenperin menjanjikan insentif fiskal dalam bentuk tax holiday. Selain itu juga memfasilitasi pendirian pusat pengembangan piranti lunak komputer untuk teknologi kreatif digital serta memfasilitasi “Market Access” pengembangan piranti lunak dan animasi lokal di pasar regional dan inernasional. Tentu tak kalah penting adalah membangun semangat agar semakin

banyak orang memilih produk lokal. Kehebatan laptop lokal sudah terbukti. Bahkan laptop lokal unggul dalam hal servis dan garansi, karena pusat perakitannya di Indonesia.

Pada saat ini ada lebih dari 12 industri komputer lokal, yang beberapa diantaranya aktif adalah produsen merk Relion, Zyrex, Ion, Byon, Advan, dan Axioo.

Tarif bea masuk produk komputer dan perlengkapannya sudah 0% semua, kecuali produk printer naik menjadi 5% (PMK 241 tahun 2010), sehingga secara umum tidak mengalami kendala berarti dalam importasi.

Sedangkan perusahaan komputer lainnya seperti komputer merk Mugen, Anote, Extron, Asher Comrade, Boldline, Gear, JassPC, Elevo dan Indo PC kurang aktif melakukan kegiatan usaha karena keadaannya semakin berat untuk bertahan dan hanya melakukan kegiatan apabila ada permintaan.

Berdasarkan daftar tarif yang tercantum dalam BTBMI 2007, besarnya tarif untuk produk mesin pengolah data (komputer) termasuk perlengkapan dan komponennya adalah 0%. Sedangkan produk yang mengalami kenaika menjadi 5% terkait produk mesin pengolah data otomatis (HS 8471.70.91.00, 8471.70.99.00, dan 8471.80.90.00) termasuk 8 pos tarif produk printer (HS 8443.31.10.10, 8443.31.10.90, 8443.31.90.90, 8443..31.90.90,8443.32.20.10, 8443.32.20.90, 8443.32.90.10, dan 8443.32.90.90)

Penjualan komputer dalam negeri untuk tahun 2010 diperkirakan 3,8 juta unit, dimana 2,66 juta diantaranya berupa komputer portable (laptop).

“Pemerintah terus mendorong SMK untuk bekerjasama dengan dunia industri.” Media industri • No. 02 - 2011

57

GALERI

1

2

3

4

5

8

6

9 7

1. Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono membuka World Batik Summit 2011 dengan memukul kentongan disaksikan Menteri Perindustrian Mohamad S. Hidayat, Menteri Perdagangan Marie E. Pangestu, Ketua Yayasan Batik Indonesia Jultin Ginajar Kartasasmita serta Ketua Panitia World Batik Summit 2011 Dody Supardi di JCC, Jakarta 28 September 2011. 2. Menteri Perindustrian Mohamad S. Hidayat didampingi Wakil Ketua Komisi VI DPR Lilik Asjudiredja berdialog dengan para pengusaha di Bandung, 27 September 2011 3. Menteri Perindustrian Mohamad S. Hidayat didampingi Dirjen BIM Panggah Susanto dan Direktur Industri Tekstil dan Aneka Budi Imawan (paling kanan) berfoto bersama dengan para penerima Surat Pemberian Bantuan Mesin Peralatan Industri TPT dan Alas Kaki untuk 23 perusahaan di Bandung, 27 September 2011 4. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Ansari Bukhari memberikan laporan pada penyerahan bantuan mesin peralatan kepada IKM serta industri lainnya di Bandung, 27 September 2011

5. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Ansari Bukhari memberikan laporan pada penyerahan bantuan mesin peralatan kepada IKM serta industri lainnya di Bandung, 27 September 2011 6. Menteri Perindustrian Mohamad S Hidayat didampingi Wamen Alex SW Retraubun melihat kemeja produksi PT. High Apparel Indonesia pada Pameran Uniform & Workwear Fair 2011 di Plasa Pameran Industri Kementerian Perindustrian, Jakarta 5 Juli 2011. 7. Menteri Perindustrian Mohamad S. Hidayat memberikan sambutan pada peresmian pabrik mesin kontruksi PT. Sumitomo S. H. I di kawasan industri KICC – Karawang, 15 September 2011.

8. Dirjen IUBTT Kementerian Perindustrian Budi Darmadi menjadi pembicara pada Indonesia Broadband Economy Forum “Navigating ICT For The Economy” di Jakarta, 21 September 2011 9. Menteri Perindustrian Mohamad S Hidayat bersama Kepala BKPM Gita Wirjawan dan Dirjen BIM Panggah Susanto berfoto bersama dengan para investor dari China seusai penandatanganan MoU Kerjasama Pengembangan Industri Semen di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan di Kementerian Perindustrian Jakarta 30 Juni 2011


59

LUAR NEGERI

Bencana di Sana, Berdampak di Sini Gempa dan tsunami Jepang memicu penghentian produksi dan pengurangan pasokan komponen otomotif. Seluruh dunia terkena dampak, tak terkecuali Indonesia.

Ketika gempa dan tsunami dahsyat menerjang Jepang, para pelaku industri segera menoleh ke otomotif. Apa kabar industri ini? Dengan Toyota di barisan terdepan, Jepang adalah negeri otomotif nomor satu. Sebelum gempa, Jepang membuat 37 ribu mobil tiap hari dan lebih dari setengahnya diekspor. Sebanyak 14% dari 72 juta kendaraan yang diproduksi tahun lalu diproduksi di Jepang. Nyatanya, lini otomotif memang turut terganggu. “Efek jangka pendek bagi industri otomotif Jepang meliputi penghentian produksi dan pengurangan pasokan suku cadang,” ujar Vice President Automotive & Transportation, Frost & Sullivan Asia Pacific, Vivek Vaidya, dalam sebuah siaran pers di Jakarta, Jumat (25/3). Secara global, bencana tersebut juga berwujud penghentian produksi mobil Jepang di Amerika Serikat dan Eropa. “Efek jangka pendek tersebut sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan Jepang,” kata Vivek. Musibah satu pihak, berkah untuk

pihak lain. Menurut Viviek, “Ford dan Hyundai serta merek pesaing lainnya memiliki peluang pertumbuhan bisnis seiring kenyataan bahwa kurangnya pasokan model-model mobil tertentu dari Jepang akan menyebabkan penjualan mereka menjadi lebih tinggi.” Lini mobil hibrida Ford bakal terdorong maju lantaran ketergantungan pada komponen Jepang yang rendah. Situasi ini juga berlaku untuk Hyundai, dengan tingkat ketergantungan yang nyaris nol terhadap komponen Jepang. Namun, General Motors justru akan ikut menelan pil pahit karena pabrik di Shreveport juga terpaksa menghentikan produksi akibat kekurangan pasokan komponen dari Jepang. Awan mendung pun mewarnai langit industri otomotif kita. PT Honda Prospect Motor (HPM), agen tunggal pemegang merek (ATPM) mobil Honda di Indonesia, misalnya, harus menata ulang rencana produksi. Direktur Pemasaran dan Layanan Purna Jual PT HPM Jonfis Fandy mengungkapkan, pabrik Honda

di Jepang masih memperpanjang penghentian produksi sampai 3 April 2011. Akibatnya, lanjut Jonfis, proses produksi Honda dikurangi jam kerjanya, dari semula dua shift sekarang menjadi satu shift saja. Pihak HPM masih menunggu kabar dari Jepang untuk proses selanjutnya. “Tim Honda di Jepang membentuk tim khusus untuk menghitung kerugian dan terhambatnya pasokan yang bisa jadi acuan bagi pabrik Honda lain termasuk di sini,” kata Jonfis kepada ANTARA. Sementara itu, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menegaskan, pasokan komponen mobil sampai April tetap aman. Ketua Umum Gaikindo Sudirman M.R., Kamis (23/3) mengatakan, Gaikindo tetap berharap target penjualan 850 ribu unit mobil di 2011 bisa tercapai. Cuma, target tersebut akan sangat tergantung dengan kondisi pasokan dari Jepang. Situasi memang tak bisa dibilang cerah.

Tiga Jurus Antisipasi ACFTA Survei Kemenperin menunjukkan sejumlah industri turun kinerjanya akibat ACFTA. Kawasan Perdagangan Bebas ASEANChina atau ASEAN-China Free Trade Agremeent (ACFTA) telah digagas lama dan mulai berlaku 1 Januari 2010. ACFTA ini dirancang sebagai kerja sama perdagangan dengan mengurangi batasan-batasan. ACFTA mendorong penerapan non tarif, peningkatan akses pasar, penentuan dan ketentuan arus investasi, serta peningkatan kerja sama ekonomi sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan kedua belah pihak. Bagi konsumen, ACFTA menyediakan lebih banyak pilihan produk dan harga yang lebih murah. Namun bagi industri dalam negeri bisa merugikan. Terbukti, dampak serbuan produk China dirasakan pelaku industri lokal. Survei Kementerian Perindustrian di 11 kota besar menunjukkan ada lima sektor industri yang terpukul atas implementasi perjanjian tersebut. Kelima sektor itu, yakni elektronik, furnitur, logam dan produk logam, permesinan, serta tekstil dan produk tekstil. Agus Tjahajana, Dirjen Kerja Sama Industri Internasional, Kementerian Perindustrian, mengungkapkan penurunan terbesar pada produksi kain grey 67%, kemudian industri mesin 61%, industri furnitur 56%, industri logam 41% kemudian elektronik dan garmen masingmasing 25%. Selain penurunan produksi, industri-industri yang diteliti juga mengalami penurunan penjualan, penurunan keuntungan dan pengurangan tenaga kerja serta peningkatan impor bahan baku dari China. Survei juga menemukan 38 produk China melakukan praktik dumping. Pemerintah telah

menugaskan Tim Antidumping lintas kementrian untuk menyelidiki hal ini. Menteri Koordiantor Perekonomian Hatta Rajasa, mengungkapkan ada tiga hal yang perlu disikapi dalam konteks ACFTA. Pertama, untuk menyeimbangkan perdagangan, akan melakukan kesepakatan bilateral di Yogyakarta antara Menteri Perdagangan RI dan China. Langkah kedua, pemerintah akan memasang bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atau safeguard agar industri dalam negeri tidak yang terkena dampak akibat berlakunya ACFTA. Ketiga, ada upaya untuk meningkatkan capacity building untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri, yang juga akan dikaitkan dengan infrastruktur. Duta besar China untuk Indonesia Zhang Qiyue di sela-sela peresmian Sekolah Tinggi Elektro dan

Informatika ITB-Huawei Training Centre, Bandung, Senin (11/4), mengungkapkan ACFTA seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman bagi negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia. Kesepakatan ini sebenarnya justru membuka peluang bagi pelaku bisnis Tanah Air. Menurutnya, volume perdagangan China dan Indonesia sepanjang 2010 mencapai USD 42,7 miliar. Angka ini tumbuh pesat dibandingkan 2009 yang mencatat USD 34 miliar. Memang, kekhawatiran akan dampak ACFTA harus disikapi dengan bijak sekaligus mencari win-win solution. Jadi, pemerintah harus mendorong industri yang bisa bersaing, tetapi juga mencari jalan keluar bagi industri yang kurang bersaing. Semoga tiga langkah yang diungkap Menko menjadi jurus ampuh.

“ Survei itu juga menemukan 38 produk China melakukan dumping. ” Media industri • No. 02 - 2011

61

LUAR NEGERI

Jabat Tangan

Indonesia dan India

Indonesia dan India menjalin kerja sama bisnis di industri pupuk, titanium, dan bisnis perhubungan. Indonesia membuka pintu investasi bagi India. Itu ditandai dengan ditandatanganinya beberapa nota kesepahaman dari beberapa lini Industri yang dinilai telah lolos uji kelayakan di New Delhi, Maret lalu. Hadir untuk menandatangani MoU ini adalah Prasad Konetu (CEO Trimex Group), Reliance India, Anil Ambani (Ambani Group), Ratan Tata (Tata Power) serta Khrisna Reddy, dan Sanjay (GVK). Sementara perwakilan dari Indonesia dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, didampingi Menteri Perindustrian MS. Hidayat, Menteri Perhubungan Freddy Numberi, Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu, Kepala BKPM Gita Wirjawan, Duta Besar Indonesia untuk India Andi Ghalib, dan Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Sulistyo. Beberapa jenis usaha yang akan dibangun di Indonesia meliputi Ambani Group yang akan berinvestasi di bidang infrastruktur dan hiburan, sementara GVK menawarkan pembangunan infrastruktur pembangunan pusat kesehatan gratis bagi kaum paling miskin. Trimex menawarkan pembangunan smelter dan rel kereta api, sedangkan Tata Group di bidang pendidikan, otomotif, serta pembangunan infrastruktur.

Titanium dan Mineral Lain Investasi Trimex Group di kawasan timur Indonesia berlokasi di Papua, berupa kawasan atau konsesi pasir besi untuk membangun pabrik yang dapat memproduksi titanium, uranium, dan beberapa hasil downstream. Proyek tersebut akan mencakup kegiatan penambangan dan pemisahan mineral, ilmenite dengan nilai tambah pada terak titanium, pigmen titanium dioksida (TiO2), produksi Ti Metal, dan produksi mineral terkait lain. Mineral-mineral yang diproduksi akan digunakan untuk konsumsi luar negeri, kecuali pasir yang akan dikembalikan ke Indonesia. Trimex Sands akan membangun kompleks titanium terpadu berstandar internasional. Pada tahap pertama proyek itu membutuhkan investasi US$ 150 juta - US$ 200 juta untuk memproduksi pigmen TiO2 yang banyak digunakan di pabrik cat, keramik, kertas, dan plastik. Proyek tahap pertama direncanakan dimulai Juli 2011 dan rampung pada Juli 2013, dengan perkiraan penyerapan tenaga kerja sebesar 1.000 orang. Pada tahap kedua lebih difokuskan pada proyek produksi terak titanium yang membutuhkan investasi US$ 350 juta. Sedangkan di tahap ketiga, Trimex berkonsentrasi pada produksi titanium dan peningkatan kemampuan pabrik TiO2 dengan rencana investasi US$ 350 juta. CEO Trimex Industries Pradeep Konetu memperkirakan bisa menciptakan

lapangan kerja untuk 2000 orang dan 4500 tenaga kerja tidak langsung. Selama ini, 80%-90% kebutuhan titanium masih diimpor. Dengan adanya pabrik titanium di Indonesia akan memberikan kepastian bahan baku dan fleksibitas pembelian, sehingga pihak industri dapat membeli dalam jumlah sedikit dan dapat memesan sewaktuwaktu. Selain titanium, Trimex Group bekerjasama dengan Ras Al Khaimah (salah satu keluarga kerajaan dari Uni Emirat Arab) berencana menanamkan US$ 5 miliar di Kalimantan melalui MEC Holdings. MEC akan mengeluarkan dana US$ 1miliar untuk membangun jalur rel kereta api sepanjang 130 kilometer di Pulau Kalimantan, untuk mengangkut 64 juta metric ton batubara per tahun. Selain itu, MEC Holdings juga berinvestasi US$ 500 juta untuk mengembangkan tambang batubara di Muara Wahau, Kalimantan Timur, dan membangun pelabuhan dengan kapasitas tahunan hingga 34 juta ton. MEC Holdings bekerjasama pula dengan National Aluminium Co yang akan membangun pabrik pengolahan aluminium berkapasitas 500 ribu ton dan pembangkit listrik yang akan menyedot investasi US$ 3,5 miliar. Pupuk Indonesia dan India akan menunjuk satu lembaga atau perusahaan di sektor pupuk yang bertugas melaksanakan proses negosiasi untuk merealisasikan kerjasama

yang telah disepakati. Kesepakatan itu juga mencakup kesanggupan India dalam menyerap produksi urea dari perusahaan Indonesia dengan harga layak. Namun, pembelian pupuk oleh India dilakukan setelah kebutuhan pupuk di dalam negeri sudah terpenuhi. Data Kementerian Perindustrian sampai November 2010 menunjukkan penggunaan pupuk urea sebesar 5,9 juta ton, padahal kapasitas produksi pupuk urea dalam negeri mencapai 7,1 juta ton di 2010. Sisa produksi ini yang akan diserap India.

Perhubungan Reliance India dan Ambani Group akan berinvestasi dalam pembangunan bandara dan rel kereta api. Lalu, GVK akan membangun pelabuhan dan bermitra dengan PT. PAL. Ada pula Tata Power yang berencana mengembangkan pembangkit listrik tenaga panas bumi (geothermal). Untuk rencana pembangunan rel kereta api yang menghubungkan Kabupaten Musirawas dengan Pelabuhan Laut Tanjung Api-api (TAA) terjalin kongsi di antara PT. Adani Global dan PT. Reliance Power.

Sementara untuk masalah transportasi dari India ke Indonesia atau sebaliknya, Menteri Perhubungan Freddy Numberi mengatakan, otoritas penerbangan sipil nasional menyediakan slot penerbangan sebanyak 28 kali per minggu untuk maskapai nasional yang hendak terbang ke India. Adapun jenis armada yang digunakan maksimal pesawat Boeing 747-400. Dalam perjanjian tersebut dijelaskan tentang definisi wilayah, penunjukan perusahaan penerbangan, tarif, serta keselamatan dan keamanan penerbangan.


63

LINTAS BERITA

Kemenperin Raih Opini WTP untuk Ketiga Kalinya

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Laporan Keuangan (LK) Kemenperin tahun 2010. Atas keberhasilan tersebut Kemenperin memperoleh penghargaan pemerintah yang pada tanggal 19 September 2011, secara resmi diserahkan Wakil Presiden Boediono kepada Menteri Perindustrian Mohammad S. Hidayat di Kantor Wakil Presiden, Jakarta. Dengan diraihnya opini WTP untuk LK tahun 2010 itu Kemenperin telah berhasil meraih opini WTP untuk yang ketiga kalinya secara berturutturut, yaitu pada tahun 2008, 2009 dan 2010.

WTP adalah opini tertinggi yang dikeluarkan BPK kepada kementerian/lembaga berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004. Opini WTP diberikan kepada LK yang berhasil menyajikan secara wajar semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Penjelasan laporan keuangan juga dinilai telah disajikan secara memadai, informatif dan tidak menimbulkan penafsiran yang menyesatkan. Wajar di sini diartikan bahwa LK bebas dari keraguan dan ketidakjujuran serta lengkap

Wakil Presiden RI Boediono menyerahkan Penghargaan kepada Menteri Perindustrian Mohamad S. Hidayat atas keberhasilan Kementerian Perindustrian menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan 2010 dengan Capaian Standar Tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketiga kalinya di Jakarta, 19 September 2011

Wakil Presiden RI Boediono berfoto bersama dengan para penerima Penghargaan atas Keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan 2010 dengan Capaian Standar Tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Jakarta, 19 September 2011

informasinya. Pengertian wajar tidak hanya terbatas pada jumlah dan pengungkapan yang tercantum dalam LK, namun juga meliputi ketepatan pengklasifikasian aktiva dan kewajiban. Opini WTP diberikan oleh pemeriksa terhadap LK, apabila tidak ada pembatasan lingkup pemeriksaan sehingga pemeriksa dapat menerapkan semua prosedur pemeriksaan yang dipandang perlu untuk meyakini kewajaran LK; atau ada pembatasan lingkup pemeriksaan tetapi tidak material dan dapat diatasi dengan prosedur pemeriksaan alternatif; tidak ada tekanan dari pihak lain

kepada pemeriksa; serta tidak ada penyimpangan terhadap standar akuntansi; atau ada penyimpangan dari standar akuntansi tetapi tidak material. Usai menerima penghargaan yang diserahkan Wapres, Menperin Mohamad S. Hidayat mengatakan dalam rangka mencapai dan mempertahankan opini WTP terhadap LK, Kemenperin setiap tahunnya mengeluarkan Instruksi Menteri Perindustrian kepada seluruh Pimpinan Satuan Kerja (Satker) berupa rencana aksi. Pada tahun 2010, misalnya, diterbitkan Instruksi Menteri Perindustrian No.472/M-IND/8/2010 tentang Rencana Aksi. Media industri • No. 02 - 2011

65

LINTAS BERITA

WTP adalah opini tertinggi yang dikeluarkan BPK kepada kementerian/lembaga diberikan kepada LK yang berhasil menyajikan secara wajar semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum

Beberapa langkah yang dilakukan Kemenperin diantaranya menindaklanjuti dan menyelesaikan seluruh temuan BPK atas LK Tahun 2010 dan tahun sebelumnya; melakukan monitoring pelaksanaan pemeriksaan rutin atas fisik Kas; meningkatkan fungsi tugas administrasi dan tugas verifikasi barang pada Kuasa Pengguna Anggaran; meningkatkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan dengan mematuhi spesifikasi teknis yang ditetapkan dan menghindari pemecahan paket. Kemenperin juga terus berupaya meningkatkan kemampuan Sistem Manajemen Keuangan antara lain dengan melakukan pencatatan sesuai dengan Bagan Akun Standar (BAS) dalam perkiraan Buku Besar agar memudahkan pembukuan dan pelaporan keuangan; melakukan penyusunan laporan keuangan melalui prosedur komputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, penerimaan dan pengeluaran serta penyusunan LK dan Laporan Barang Milik Negara, yang disusun secara sistematis pada setiap satuan kerja; melakukan pengolahan dokumen sumber

(SPM, SP2D, SSBP, SPK dll.) untuk menghasilkan LK dan laporan Barang Milik Negara dengan mengirimkan ADK (Arsip Data Komputer) SIMAKBMN ke SAKPA untuk mencocokkan Data BMN dengan Data SAKPA; melakukan pencatatan secara aktual dalam menyusun LK tahunan pada setiap satuan kerja yaitu : Belanja yang Masih Harus Dibayar, Belanja Dibayar Dimuka, Pendapatan yang Masih Harus Diterima, Pendapatan Diterima Dimuka. Kegiatan lainnya yang dilakukan Kemenperin adalah melakukan pencatatan persediaan dalam kartu persediaan dan membuat buku persediaan berdasarkan dokumen sumber (Faktur); melakukan pencatatan piutang dalam Buku Piutang berdasarkan dokumen sumber; melakukan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara Satker dengan KPPN setiap bulan melalui Berita Acara Rekonsiliasi; melakukan analisa dan evaluasi Laporan Keuangan dan BMN atas transaksi yang dilakukan oleh satuan kerja; sekretariat Jenderal dan unit Eselon I yang mempunyai unit Satker binaan di daerah melakukan koordinasi pertemuan dalam rangka konsolidasi penyusunan laporan keuangan.

Kemenperin juga menerapkan sistem komputerisasi SAK dan SIMAK-BMN antar Satker di lingkungan Kemenperin secara berjenjang; menerapkan aplikasi persediaan dalam rangka mengadministrasikan persediaan berdasarkan dokumen sumber (SPM, SP2D, Faktur dan BA Stock Opname); melakukan bimbingan teknis tentang pencatatan transaksi dalam aplikasi SAI (SAK , SIMAK-BMN dan Persediaan); meningkatkan penatausahaan (tertib administrasi) Peralatan dan Mesin tahun 2010 dan tahun sebelumnya yang akan atau telah diserahkan kepada Dinas dan Masyarakat serta menyelesaikan status kepemilikan dan lain-lain. Langkah Kemenperin lainnya, tambah Menperin, adalah meningkatkan SDM pengelola antara lain melalui pembinaan kepada seluruh satuan kerja; bimbingan teknis dalam pengelolaan aset dan penyusunan LK dan BMN; mengirimkan petugas akuntansi dan BMN dalam Diklat Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP); menetapkan kembali petugas akuntansi dan BMN berdasarkan struktur organisasi yang baru.***

BANGKIT INDUSTRI INDONESIA !

Enam Koridor Ekonomi Strategi Penopang Industrialisasi

Recommend Documents