Employee Handbook 2014 – 2016 Employee Relation Department
ISTILAH DAN PENGERTIAN (1) • ANAK : anak kandung atau anak angkat yang sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, belum menikah, tidak mempunyai pekerjaan dan masih menjadi tanggungan Karyawan, serta didaftarkan di Divisi Human Capital & Legal . Maksimal Anak adalah 3 (tiga) orang Anak • KELUARGA KARYAWAN : 1 (satu) orang isteri/suami dan Anak berdasarkan perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku serta didaftarkan secara resmi kepada Divisi Human Capital & Legal.
ISTILAH DAN PENGERTIAN (2) • STATUS KARYAWATI : dianggap berstatus lajang (untuk dirinya sendiri), dikecualikan apabila janda atau suaminya tidak bekerja dikarenakan cacat permanen yang harus dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang sah dan didaftarkan di Divisi Human Capital & Legal.
ISTILAH DAN PENGERTIAN (3) • KARYAWAN TIDAK TETAP : Karyawan yang terikat dalam hubungan kerja secara terbatas dengan Lembaga atas dasar kontrak/perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. • KARYAWAN TETAP : Karyawan yang telah memenuhi syaratsyarat yang ditentukan, diterima, dipekerjakan, dan mendapatkan Balas Jasa serta terikat dalam hubungan kerja dengan Lembaga untuk jangka waktu tidak tertentu.
ISTILAH DAN PENGERTIAN(4) • PERATURAN PERUSAHAAN : peraturan dasar yang dibuat secara
tertulis oleh Lembaga mengenai syarat-syarat kerja dan tata tertib Lembaga (selanjutnya disebut “Pedoman Karyawan) dan disahkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dimana dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Ketentuan Internal Lembaga. • KETENTUAN INTERNAL LEMBAGA : ketentuan-ketentuan internal yang dibuat oleh Lembaga dan berlaku di Lingkungan Lembaga seperti namun tidak terbatas pada tata tertib, Surat Keputusan, Petunjuk Pelaksanaan, serta hal-hal lain yang dapat dipersamakan. • PETUNJUK PELAKSANAAN : prosedur-prosedur kerja yang dibuat untuk mengatur pelaksanaan Surat Keputusan dan berlaku sebagai satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan dari Pedoman Karyawan.
KEWENANGAN LEMBAGA Beberapa diantaranya : • Lembaga memiliki kewenangan penuh untuk mengatur, mengubah, mengawasi, dan memantau seluruh kebijakan yang berlaku di Lingkungan Lembaga, penggunaan seluruh fasilitas kerja dan fasilitas kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan Lembaga. • Lembaga memiliki kewenangan penuh untuk melakukan tindakan pemeriksaan informasi atas kecurigaan dan/atau penggunaan dan/atau peredaran obat, alkohol dan zat-zat terlarang lainnya di Lingkungan Lembaga.
TANGGUNG JAWAB KARYAWAN Beberapa diantaranya : • Mengenakan Tanda Pengenal Karyawan (ID Card), seragam kerja, berpakaian yang sopan dan rapi, sesuai dengan Ketentuan Internal Lembaga. • Memberikan data yang sebenarnya guna melengkapi keterangan mengenai dirinya dan melaporkan segala perubahan kepada Divisi Human Capital & Legal.
PERILAKU PROFESIONAL • Setiap Karyawan wajib hadir, melakukan absensi (sampai dengan BINUSIAN Grade 12) • Keterlambatan hadir ditetapkan setelah 5 (lima) menit dari jam kerja yang berlaku di masing-masing area. • Keterlambatan dan Ketidakhadiran merupakan tindakan indisipliner dan berakibat terhadap pemberian sanksi. • Lembaga melarang Karyawan merokok di area kerja.
BENTURAN KEPENTINGAN HUBUNGAN KELUARGA : • Lembaga tidak membenarkan penerimaan Karyawan baru yang mempunyai Hubungan Keluarga dengan salah seorang Karyawan di dalam satu Divisi atau Bisnis Unit. • Apabila hubungan keluarga terjadi setelah menjadi Karyawan, maka salah satu Karyawan akan mengundurkan diri selambatlambatnya 6 (enam) bulan sejak hubungan itu berlaku, kecuali atas persetujuan khusus dari Lembaga melalui Divisi Human Capital & Legal dan CEO BINA NUSANTARA.
PENERIMAAN BINGKISAN • Seluruh Karyawan secara pribadi maupun kelompok tidak diperkenankan untuk menerima atau meminta hadiah/gratifikasi dalam bentuk dan situasi apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk namun tidak terbatas dalam hubungannya dengan pihak vendor, supplier, kontraktor, bank, rekanan, pelanggan maupun hubungan lainnya. • Apabila Karyawan mengetahui adanya praktek penerimaan hadiah/gratifikasi di Lingkungan Lembaga, maka wajib melaporkannya kepada GOG Center.
BALAS JASA (1) JENIS BONUS PRESTASI KERJA
PERUNTUKKAN Karyawan Tetap
SYARAT Merujuk kepada hasil evaluasi kinerja Karyawan
BANTUAN PENGOBATAN Karyawan dan Keluarga Min. 3 (tiga) bulan masa RAWAT JALAN DAN RAWAT Karyawan kerja INAP
BALAS JASA (2) JENIS
PERUNTUKKAN
SYARAT
BANTUAN KACAMATA
Karyawan
Min. 3 (tiga) bulan masa kerja
BANTUAN PERAWATAN BERSALIN
Karyawan
Masa tunggu 280 Hari dari terdaftar sebagi Peserta Bantuan Pengobatan
BANTUAN PERNIKAHAN
Karyawan Tetap
Min. 1 (satu) tahun masa kerja
BANTUAN DUKACITA
Karyawan Tetap
Min. 1 (satu) tahun masa kerja
FASILITAS DAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN
KOPERASI KARYAWAN IBADAH/DOA REKREASI OLAHRAGA KARYAWAN KESEHATAN KARYAWAN KEGIATAN BERSAMA KARYAWAN FASILITAS INTERNET SERAGAM KERJA PERLENGKAPAN KERJA RUANG LAKTASI
HARI LIBUR, CUTI DAN IJIN MENINGGALKAN PEKERJAAN (2) JENIS CUTI/IJIN
KETERANGAN
HARI-HARI LIBUR
Hari-hari libur yang diakui sah oleh Lembaga adalah hari-hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah setiap tahunnya.
CUTI TAHUNAN
Cuti Massal dan Cuti Pribadi
CUTI BESAR
1 bulan 12 hari, setelah 10 tahun
CUTI MELAHIRKAN
1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 setelah melahirkan
HARI LIBUR, CUTI DAN IJIN MENINGGALKAN PEKERJAAN(3) JENIS CUTI/IJIN
KETERANGAN
dengan surat IJIN KHUSUS KARENA PENUGASAN Dibuktikan penunjukkan/penugasan dari Pemerintah NEGARA Republik Indonesia
IJIN MENUNAIKAN IBADAH HAJI
Sesuai dengan waktu perjalanan resmi, maksimal sesuai dengan ketetapan Pemerintah
TIDAK MASUK KERJA
- Karena sakit : wajib dibuktikan dgn surat keterangan dokter yg sah. - Tidak hadir tanpa kabar/alasan : mangkir.
IJIN MENINGGALKAN PEKERJAAN DENGAN UPAH (1) JENIS IJIN
KETERANGAN
Pernikahan Karyawan
3 (tiga) HK
Pernikahan Anak sah Karyawan
2 (dua) HK
Istri sah Karyawan melahirkan atau 2 (dua) HK keguguran kandungan Khitanan/pembaptisan Karyawan
Anak
sah 2 (dua) HK
IJIN MENINGGALKAN PEKERJAAN DENGAN UPAH (2) JENIS IJIN
KETERANGAN
Kematian keluarga (suami/istri, Anak 3 (tiga) HK Karyawan, orangtua, mertua, saudara kandung, menantu) Pernikahan kakak/adik kandung Karyawan
1 (satu) HK
Hari ujian kesarjanaan dan hari wisuda 1 (satu) HK Karyawan
PENGUNDURAN DIRI Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis minimal 1 bulan atau lebih sebelumnya. Khusus untuk Karyawan dengan BINUSIAN Grade 13 sampai dengan 26 dan tenaga kerja asing, pengajuan diri harus dilakukan 3 bulan sebelumnya. Khusus untuk guru atau karyawan merangkap dosen atau Karyawan dengan posisi akademik, pengajuan pengunduran diri wajib dilakukan 3 bulan sebelumnya dan wajib dilakukan pada akhir tahun ajaran.
DISIPLIN DAN TINDAKAN DISIPLIN JENIS SANKSI : • SANKSI ADMINISTRASI : a. Peringatan Lisan (tercatat) b. Surat Peringatan I, II dan III • PENGAKHIRAN HUBUNGAN KERJA
BAGAN SANKSI PELANGGARAN DENGAN SANKSI
MASA BERLAKU: 6 BULAN
YANG BERWENANG MENGELUAKAN SANKSI
Peringatan Lisan (tercatat)
Atasan Karyawan (min.BINUSIAN Grade 13) cc: HC, Pimpinan BU/Dir
Surat Peringatan I
Atasan Karyawan Pimpinan BU/Dir cc: HC
(min.BINUSIAN Grade 13) dan diketahui
Surat Peringatan II
Atasan Karyawan Pimpinan BU/Dir cc: HC
(min.BINUSIAN Grade 13) dan diketahui
Surat Peringatan III
Divisi HC, atas permintaan atasan (min.BINUSIAN Grade 13) dan diketahui oleh Pimpinan BU/Dir
Pengakhiran hubungan kerja
Divisi HC, atas permintaan atasan (min.BINUSIAN Grade 13) dan diketahui oleh Pimpinan BU/Dir
MEKANISME PENGENAAN SANKSI Sesuai dengan jenis pelanggaran dan/atau tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan, Lembaga dapat langsung mengeluarkan Surat Peringatan III (ketiga) tanpa harus memberikan Surat Peringatan I (pertama) atau Surat Peringatan II (kedua) terlebih dahulu.
PELANGGARAN DENGAN SANKSI PERINGATAN LISAN • 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu datang terlambat dan/atau pulang lebih awal dan/atau meninggalkan tugas tanpa alasan yang jelas dan sah. • Melakukan kecerobohan kerja • Tidak memakai Tanda Pengenal Karyawan/ID Card dan/atau seragam kerja tanpa seijin Atasan. • Secara sengaja tidak melakukan absensi. • Mencatatkan kehadiran karyawan lainnya.
PELANGGARAN DENGAN SANKSI SURAT PERINGATAN I
• Dengan sengaja melakukan tindakan mengotori (misalnya : mencoret dan sejenisnya) pada ruangan tempat kerja dan/atau seluruh aset milik Lembaga dan/atau barang/aset yang berada di Lingkungan Lembaga. • Merokok selama berada di area kerja dan di tempat yang dilarang untuk merokok, baik dalam jam kerja maupun diluar jam kerja. • Tidak hadir selama maksimal 2 (dua) hari kerja tanpa kabar / penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan. • Menunjukan perilaku yang yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan terhadap Karyawan lainnya baik dalam tindakan dan/atau ucapan termasuk namun tidak terbatas pada tindakan atau ucapan yang dapat menyakiti karyawan lainnya.
PELANGGARAN DENGAN SANKSI SURAT PERINGATAN II • Tidak hadir selama maksimal 4 (empat) hari kerja tanpa kabar/penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan. • Berada di luar lingkungan tempat kerja dan dalam waktu kerja tanpa ada instruksi tugas/pekerjaan yang diberikan kepada Karyawan bersangkutan. • Bermain game pada saat jam kerja dan di lingkungan kerja. • Membuka dan/atau mengirimkan gambar-gambar porno di Lingkungan Lembaga. • Tidak melakukan pembinaan dan/atau perintah kerja yang patut/wajar terhadap karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya.
PELANGGARAN DENGAN SANKSI SURAT PERINGATAN III • Menghilangkan atau merusak barang-barang milik Lembaga, baik dengan sengaja atau tidak sengaja, sehingga barang tersebut tidak dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya atau menjadi berkurang fungsinya. • Dengan sengaja/lalai Karyawan menyalahgunakan wewenang yang timbul dari adanya hubungan kerja sehingga mengakibatkan kerugian bagi Lembaga dan/atau mencemarkan nama baik Lembaga. • Memakai atau menerima fasilitas milik pelanggan atau customer, relasi atau rekanan dan/atau mendapat atau meminta pinjaman dari mereka untuk kepentingan pribadi. • Menggunakan atau memindahkan atau meminjamkan barang-barang milik Lembaga untuk kepentingan pribadi, tanpa seijin Atasan/Lembaga.
PELANGGARAN DENGAN SANKSI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 1. Katagori Tindakan Kriminal: Mabuk, madat, penggunaan obat-obatan terlarang, asusila, perjudian, menganiaya, menghina dan mengancam, penipuan, pencurian, penggelapan, pemalsuan, membocorkan rahasia Lembaga, tindakan SARA, suap dan tindakan pidana lainnya.
2. Katagori Hubungan Kerja: a. b. c.
Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan diri atau Karyawan lainnya dalam keadaan bahaya atau membiarkan milik Lembaga dalam keadaan bahaya. Bekerja pada perusahaan lain selama hubungan kerjanya dengan Lembaga belum putus/berhenti tanpa seijin Lembaga. Melakukan tindakan untuk mengubah dan sejenisnya terhadap segala macam bentuk dokumen yang diterbitkan oleh Lembaga tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari Lembaga.
PELANGGARAN DENGAN SANKSI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 3. Katagori Tindakan Lainnya: a. Mencemarkan nama dan/atau citra baik Lembaga dan/atau pimpinan Lembaga, baik secara implisit maupun eksplisit, melalui media apapun termasuk social media (contoh: Facebook, Twitter dan bentuk social media lainnya yang mungkin ada). b. Memberikan sesuatu kepada pihak lain yang dapat menimbulkan prasangka negatif dan/atau mencemarkan nama dan citra baik Lembaga. c. Melanggar Peraturan Perundang-undangan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.
Thank You
