EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Pada Bidang Pembangunan Infrastruktur yang Bersumber dari Dana Desa Tahun 2015 di Desa Karangkamiri Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran)
SENDI HENDRIANA
[email protected] NPM: 3506120040
Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan STISIP BINA PUTERA BANJAR
ABSTRAK EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Pada Pembangunan Infrastruktur Yang Bersumber dari Dana Desa Tahun 2015 di Desa Karangkamiri Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran) Pemerintahan Desa pada dasarnya adalah sebuah organisasi pemerintahan. Organisasi terbentuk karena setiap orang mempunyai keinginan yang ingin dicapai. Usaha dan kerjasama dalam mencapai tujuan organisasi mutlak diperlukan, karena organisasi sebagai suatu tempat (wadah) dan proses kegiatan kerjasama orang-orang dalam hal ini masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1. Untuk menjelaskan atau mendeskripsikan Bagaimana Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam bidang pembangunanan Infrastruktur yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2015 berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Karangkamiri Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran. 2. Untuk menjelaskan atau mendeskrifsikan seberapa besar penyerapan Dana Desa yang
Bersumber dari Dana Desa Tahun 2015 di Desa Karangkamiri Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriftif kualitatif sebagai salah satu metode penelitian yang memiliki standarisasi tersendiri dalam menentukan tingkat kepercayaan sebuah data yang ditemukan di lapangan. Pandangan umum mengenai data penelitian yang diperoleh dalam penelitian kualitatif yang cenderung individualistik dan dipengaruhi oleh subjektivitas peneliti menjadikan data penelitian ini cukup dipertanyakan objektivitasnya. Hasil penelitian ini diketahui bahwa tingkat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Karangkamiri Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang dijabarkan UndangUndang No. 6 tahun 2014 tentang Desa.
Kata kunci
: -Efektivitas -Pembangunan
PENDAHULUAN Latar Belakang Penelitian Upaya otonomi desa telah dilakukan sejak proklamasi kemerdekaan RI, mengalami pasang surut, lalu mendapat momentum pada era reformasi dan kebangkitan otonomi daerah berpuncak pada tahun 2014. Desa diangkat menjadi
Undang-Undang
dan
menjadi
subyek
kepemerintahan
yang
merupakan reformasi bersifat otonomi paling sejati. UU 22 tahun 1999 dan UU 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah meletakkan substansi otonomi daerah dalam hubungan pemerintah pusat dan pemerintah
daerah
bertujuan
demokratisasi
sistem
pemerintahan,
meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat
melalui tata kepemerintahan yang lebih cepat tanggap, akuntabel dan transparan melalui penyerahan bagian tugas pemerintah pusat yang sebaiknya menjadi tugas pemerintah daerah dan menahan selebihnya. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah menyatakan bahwa desa adalah subyek hukum, negara mengakui desa sebagai kesatuan masyarakat hukum berdasar sejarah asal-usul dan adat istiadat. Desa adalah self governing community berdaulat dan berbasis musyawarah, bukan entitas otonom yang disebut local self government seperti halnya kabupaten. Pada sisi lain, desa ditempatkan di dalam pemerintahan kabupaten/kota. Undang-Undang sekali lagi berupaya mempertegas otonomi desa, mengubah istilah BPD menjadi Badan Permusyawaratan Desa, setara MPR NKRI. Lahirnya Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang Desa menggambarkan itikad negara untuk mengotomikan desa, dengan berbagai kemandirian pemerintahan desa seperti pemilihan umum calon pemimpin desa, anggaran desa, semacam DPRD desa dan kemandirian pembuatan peraturan desa semacam perda, menyebabkan daerah otonomi NKRI menjadi provinsi, kabupaten atau kota dan desa. Reformasi telah mencapai akarnya, kesadaran konstitusi desa dan dusun diramalkan akan mendorong proses reformasi berbasis otonomi daerah bersifat hakiki. Karena Undang-Undang Desa, maka desa terangkat dari sekadar obyek pembangunan sekarang menjadi subyek pembangunan. Diramalkan bagian APBN dan APBD untuk pembangunan sarana dan prasarana desa serta dusun pada tahun-tahun yang akan datang akan
meningkat secara signifikan, berkonsekuensi pertanggungjawaban keuangan desa perlu ditingkatkan. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, disertai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), merupakan langkah strategis pamerintah pusat dalam pemerataan pembangunan, melalui Dana Desa, desa ataupun kelurahan berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa secara otonom. Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pemberian Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis. Dana Desa sangat penting guna pembiayaan pengembangan wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Pengalokasian Dana Desa
ini difokuskan
untuk
program-program Pembangunan
fisik
dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dana Desa juga dimanfaatkan di hampir seluruh Desa dan Kelurahan, dengan fokus pada pengembangan berbagai infrastruktur yang bersifat kemasyarakat guna meningkatkan taraf hidup dan pendidikan
masyarakat. Pemerintah
Desa
Karangkamiri pada
tahun
2015 telah menerima Dana Desa sebesar Rp. 307.758.233,-. Dana Desa yang ada selanjutnya dikelola oleh Pemerintah Desa Karangkamiri dengan ketentuan penggunaan sesuai Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dana Desa digunakan untuk Biaya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan untuk membiayai Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Desa.
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, melalui penelitian ini peneliti mengidentifikasikan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Bidang Pembangunan Infrastruktur yang Bersumber dari Dana Desa Tahun 2015 Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Karangkamiri Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran ? 2. Seberapa besar penyerapan Dana Desa tahun 2015 di Desa Karangkamiri Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran ?
TINJAUAN PUSTAKA Kajian Pustaka Peneliti telah membaca beberapa sumber bacaan yang dapat mendukung terhadap penelitian yang dibuat, adapun buku yang membahas menegenai judul “Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Pada Bidang Pembangunan
Infrastruktur yang Bersumber dari Dana Desa Tahun 2015 di Desa Karangkamiri Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran)” adalah sebagai berikut : Pertama, Buku The Liang Gie (2009) berjudul Efektivitas Organisasi. Gie (2009 : 53) memberikan pengertian efektivitas sebagai berikut : “perbandingan terbalik antara input dan output, antara keuntungan dan biaya, antara hasil pelaksanaan dengan sumber-sumber yang dipergunakan seperti halnya juga hasil maksimum yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas, dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan dengan apa yang harus diselesaikan”. Pada pengertian tersebut, input yang dimaksud adalah semua sumber yaitu sarana dan prasarana yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, pada dasarnya Efektivitas adalah tingkat pencapaian sasaran atau tujuan organisasional sesuai yang ditetapkan. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang melakukan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat diartikan, apabila sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan hal lainya.
Kedua, Buku Sondang P. Siagian Tahun 2008 berjudul “Manajemen Sumber
Daya
Manusia”,
Sondang
P.
Siagian
(2008:4), “efektivitas
adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya”. Ketiga, Buku Richard M. Steers Tahun 2005 Berjudul “Efektivitas Organisasi”, buku ini memaparkan efektivitas organisasi, yaitu :
1. Sifat efektivitas organisasi adalah pengertian tujuan dan pencapain tujuan. Secara umum bahwa efektivitas itu sendiri paling baik dapat dimengerti jika dilihat dari sudut sejauh mana organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usahanya mengejar tujuan operasi dan tujuan operasional. Kriteria yang paling banyak dipakai dalam efektivitas organisasi diantaranya, yaitu : kemampuan menyesuaikan diri, produktivitas, kepuasan kerja, kemampuan berlaba dan pencarian sumber daya. 2. Model Proses Efektivitas Ada 3 dimensi utama dalam model ini, yaitu : 1) Optimisasi tujuan, yaitu sarana pengimbang berbagai tujuan yang bertentangan, sehingga setiap tujuan menerima cukup perhatian dan sumber daya selaras dengan tingkat kepentinganya bagi organisasi. 2) Perspektif Sistem, yaitu merumuskan perhatian pada hubungan pada komponen-komponen baik yang terdapat di dalam maupun di luar organisasi sementara komponen-komponen ini secara bersama-sama mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan organisasi. 3) Tekanan pada organisasi, yaitu tekanan pada pengertian mengenai peranan pada perilaku manusia dengan pengaruhnya pada prestasi organisasi. 3. Faktor-faktor pengaruh utama atas efektivitas, yaitu : ciri organisasi, ciri lingkungan, ciri pekerja, kebijakan dan praktek manajemen. Steers (2005 : 53) dalam bukunya “Efektivitas Organisasi” mengatakan mengenai ukuran efektivitas sebagai berikut :
1. “Pencapaian Tujuan Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagianya maupun pentahapan dalam arti periodesasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu : kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit. 2. Integrasi Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan consensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi. 3. Adaptasi Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja”. Berdasarkan
uraian
di
atas
bahwa
efektivitas
penyelenggaraan
Pemerintahan Desa merupakan suatu pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini adalah efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam bidang pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Karangkamiri Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran.
METODOLOGI PENELITIAN Jenis Penelitian Untuk dapat melakukan penelitian maka harus diketahui terlebih dahulu pengertian metode penelitian kualitatif. Baik substansial maupun materil kedua penelitian itu berbeda berdasarkan filosofis dan metodologis. Masalah kuantitatif lebih umum memiliki wilayah yang luas, tingkat variasi yang kompleks namun berlokasi dipermukaan. Akan tetapi masalah-masalah
kualitatif berwilayah pada ruang yang sempit dengan tingkat variasi yang rendah namun memiliki kedalaman bahasan yang tak terbatas. Menurut Sugiyono (2011 : 9) “Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada obyek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah eksperimen ) dimana peneliti adalah instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi”.
Memperhatikan
pengertian
penelitian
kualitatif
di
atas,
dapat
disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena alamiah atas keunikan, dinamika dan hakikat holistik dari kehadiran manusia dan interaksinya dengan lingkungan dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.
Lokasi dan Waktu Penelitian 30
Lokasi Penelitian Penelitian
ini
berlokasi
di
Desa
Karangkamiri
Kecamatan
Langkaplancar Kabupaten Pangandaran.
Waktu Penelitian Waktu penelitian ini selama 6 Bulan terhitung dari bulan November 2015 sampai dengan bulan Agustus 2016, seperti dapat dilihat dalam tabel berikut :
TABEL 3.1 Jadwal Penelitian No
Kegiatan
1 2
Observasi Studi Kepustakaan Seminar Usulan Penelitian Penelitian Penyusunan dan Bimbingan Skripsi Sidang Skripsi
3 4 5 6
November 2015 Sampai Dengan Agustus 2016 Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul √ √ √ √
Ags
√ √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Deskripsi Hasil Penelitian Data dari hasil penelitian pada penelitian ini didapatkan melalui wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti pada kurun waktu bulan juni 2016, dimana seluruh informan yang melakukan wawancara mendalam adalah Aparatur Pemerintahan Desa Karangkamiri, BPD dan dari Unsur Masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan peneliti terhadap informan mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa bidang pembangunan Infrastruktur berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, diperoleh hasil yang hampir serupa antara jawaban yang satu dengan jawaban yang lainya dari masing-masing informan. Seperti hasil wawancara mendalam tentang apakah penyelenggaraan Pemerintahan Desa bidang pembangunan infrastruktur di Desa Karangkamiri Kecamatan Langkaplancar sudah sesuai berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun
√
2014 tentang Desa, yang dilakukan dengan Bapak Aang Kurniawan adalah sebagai berikut : “Pada tahun 2015 adalah tahun pertama Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa diaplikasikan tidak hanya di Desa Karangkamiri namun diseluruh desa dan keluarahan yang tercatat oleh Negara. Dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa ini terdapat begitu banyak perubahan perubahan yang memang ditujukan untuk kemajuan desa itu sendiri. Kaitanya dengan pembangunan infrastruktur, walaupaun tahun 2015 adalah tahun perdana adanya bantuan yang bersumber dari APBN dalam hal ini dinamakan dengan Dana Desa, akan tetapi Pemerintah Desa Karangkamiri sedikit demi sedikit menyesuaikan dengan apa yang telah dijabarkan dalam undang-undang tersebut sehingga dengan demikian apa yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Desa ini dapat terserap sepenuhnya bukan hanya oleh Pemerintah Desa saja namun semua pihak yang terlibat termasuk masyarakat luas.” 1 Kemudian peneliti lebih lanjut bertanya kepada Bapak Aang Kurniawan tentang bagaimana tingkat efektivitas penyelenggaraan pememrintahan desa bidang pembangunan berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa ? Beliau pun menjawab : “tingkat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa bidang pembangunan infrastruktur desa sangat bergantung dari kepuasan masyarakat terhadap pembangunan itu sendiri, dan Alhamdulillah respon masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur sangatlah memuaskan.”2 Ketika peneliti menanyakan kepada Bapak Aang Kurniawan apakah pemerintah Desa Karangkamiri memberikan ruang atau kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur
desa?,
beliau
pun
menjawab
“Pemerintahan
Desa
Karangkamiri sepenuhnya memberi ruang yang luas kepada seluruh lapisan masyarakat untuk turut serta dalam proses pembangunan infrastruktur.
Hal
tersebut
disambut
baik
oleh
masyarakat
dan
menjawabnya dengan gotong royong bahu membahu dalam proses pembangunan
sehingga
semangat
kebersamaan
masyarakat
dan
pemerintah desa terjalin semakin baik dari waktu kewaktu.” 3 Dan peneliti pun menanyakan bagaimana proses komunikasi anatar Pemerintah
Desa
Karangkamiri
dengan
masyarakat
dalam
hal
meningkatakan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa ?, Bapak Aang Kurniawan menjawab sebagai berikut : “pada dasarnya komunikasi merupakan dasar dari suksesnya sebuah perencanaan. Dengan perencanaan yang baik maka akan menghasilkan pekerjaan yang baik pula. Komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Karangkamiri senan tiasa terjalin dengan baik, hal tersebut dilakukan dengan cara sosialisasi secara langsung kepada masyarakat atau ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan serta kegiatan – kegiatan lainya sehingga dengan demikian masyarakat semakin mengerti dan memahami apa yang diharapkan kedepanya.”4 Kemudian peneliti menanyakan apakah hambatan yang dihadapi untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa bidang pembangunan berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa?, Beliau menjawab : “hambatan utama dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa bidang pembangunan salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia pada perangkat desa. Sumber daya yang Pemerintah Desa Karangkamiri masih belum seluruhnya memahami apa yang dijabarkan oleh UndangUndang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sehingga peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa sedikit terhambat.” 5 Ketika peneliti mengajukan pertanyaan terakhir kepada Bapak Aang Kurniawan tentang harapan kedepan penyelenggaraan pemerintahan desa
bidang pembangunan infrastruktur, sontak Bapak Aang Kurniawan menjawab dengan lugas sebagai berikut : “harapan kedepan penyelenggaraan pemerintahan desa bidang pembangunan infrastruktur di Desa Karangkamiri Kecamatan Langkaplancar semakin efektif dan semakin besarnya bantuan yang diberikan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga proses pemerataan pembangunan infrastruktur bisa terlaksana sesuai dengan visi Desa Karangkamiri yakni menjadikan Desa Karangkamiri terdepan dalam pembangunan tahun 2018.” 6
KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan apa yang ditemukan peneliti di lapangan terkait dengan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa bidang pembangunan infrastruktur yang bersumber dari dana desa tahun 2015 di Desa Karangkamiri Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : a.
Penyelenggaraan pemerintahan desa bidang pembangunan infrastruktur yang bersumber dari dana desa tahun 2015, pemerintahan Desa Karangkamiri sudah melaksanakan amanat masyarakat yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Hal tersebut sesuai dengan hasil jawaban dari informan yang peneliti wawancarai.
b.
Bahwa tingkat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa bidang pembangunan infrastruktur yang bersumber dari dana desa tahun 2015
di
Desa
Karangkamiri
Kecamatan
Langkaplancar
Kabupaten
Pangandaran sudah cukup tinggi, karena hasil penelitian dilapangan yang dilakukan oleh peneliti, pembangunan infrastruktur yang dialksanakan oleh pemerintahan Desa Karangkamiri telah mengacu kepada juknis yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN dimana minimal 70% dari jumlah total penerimaan dialokasikan untuk pembangunan. Pemerintahan Desa Karangkamiri sendiri dalam pembangunan
infrastruktur
yang
bersumber
dari
dana
desa
mengalokasikan 76% dari total penerimaan Dana Desa tahun 2015. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan batas minimal. c.
Berdasarkan
penelitian
dilapangan,
ditarik
kesimpulan
bahwa
penyelenggaraan pemerintahan desa bidang pembangunan sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam bentuk gotong royong. Sehingga pemerintahan Desa Karangkamiri membuka ruang yang selebar – lebarnya bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan baik itu bidang pembangunan maupun bidang lainya. d.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa bidang pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Desa, masyarakat Desa Karangkamiri sangat antusias karena dengan adanya Dana Desa membuat pembangunan yang telah terencana sejak awal dan telah
terangkum dalam RPJMDes Desa Karangkamiri dapat terselesaikan dalam waktu yang tidak begitu lama dan memang masyarakat sangat perlu adanya pembangunan yang berkala sehingga dengan adanya program Dana Desa mebuat masyarakat semakin terbantu dalam beraktifitas sekaligus dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Karangkamiri Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangadaran. Saran Berdasarkan penelitian yang peneliti lakuka dilapangan dalam kurun waktu 6 bulan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah selaku aparat pemerintahan yang ada di Desa Karangkamiri, anatar lain : a.
Segala bentuk kegiatan baik dalam bentuk pelaksanaan pembangunan, atau kegiatan lainya sudah boleh dikatakan berperan dan mampu, akan tetapi pemerintah harus terus melakukan hal-hal yang menurut masyarakat itu baik dan dapat menyerap setiap aspirasi yang mereka sampaikan.
b.
Dalam menjalankan program
pembangunan, agar terus untuk
melibatkan masyarakat, karena dengan demikian akan tercipta suatu hubungan dan kinerja yang baik anatar pemerintah desa dengan masyarakat. Disamping itu juga akan membuat masyarakat merasa lebih bertanggungjawab atas pembangunan tersebut sehingga dengan demikian akan timbul rasa untuk memelihara dari hasil pembangunan tersebut dengan sebaik-baiknya.
c.
Dan hal yang terpenting untuk perlu dilakukan oleh pemerintah adalah dalam melakukan pembinaan secara signifikan kepada masyarakat dengan jalan menanamkan kesadaran penuh kepada mereka akan pentingnya pembangunan. Karena pembangunan bertujaun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri, sehingga dalam pemikiran setiap anggota masyarakat bahwa pembangunan adalah juga milik dari seluruh masyarakat yang ada khususnya bagi masyarakat Desa Karangkamiri.
DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : PT Rineka Cipta. Anoraga, Panji. 2000. Manajemen Bisnis. Jakarta : Rineka Cipta. Gie, The Liang. 2009. Efektivitas Organisas. Jakarta : Erlangga Haditono, Siti Rahayu. 1999. Psikologi Perkembangan. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. Makmur, 2011. Efektivitas Kebiajakan Kelembagaan Pengawasaan. Bandung : Refika Aditama. Muluk, Khairul, 2004. Paradigma Baru Administrasi Publik : Dari “Public Management” Moleong, J. Lexy. 2009 Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Roasdakarya
Nawawi, Hadari. 2007. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. Nasution, S. 2013. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung : Tarsito Pariata, Westra. 2002. Perkembangan dan Permasalahan. Yogyakarta : Gadjah Mada University Perss. Rivianto, J. 2001. Produktivitas dan Manajemen. Jakarta : Bumi Aksara. Siagian, Sondang P. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta : PT. Bumi Aksara Steers, Richard M. 1995. Efektivitas Organisasi. Terjemahan Magdalena Jarnin. Jakarta : Erlangga. Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta. Sugiyono, 2009. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta. Soekanto, Soerjono. 2002. Sosiologi. Jakarta : Raja Persada. Sudarwan. 2002. Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung : Pustaka Seia. Sukardi. 2007. Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Praktiknya, Jakarta : PT Bumi Aksara, Syafiie, Inu Kencana, 2011. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta : PT. Rineka Cipta. Umar, Husein. 2004. Metode Riset Ilmu Administrasi. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. Zuriah, Nurul. 2006. Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, Teori dan Aplikasi, Jakarta : PT Bumi Aksara.
