EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS PERWAKILAN PELAKSANA TUGAS POKOK KEMENTERIAN PERTAHANAN DKI JAKARTA DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS PERWAKILAN PELAKSANA TUGAS POKOK KEMENTERIAN PERTAHANAN DKI JAKARTA DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA

EFFECTIVENESS OF TASK IMPLEMENTATION REPRESENTATIVE OF THE TASK FORCE MINISTRY OF DEFENSE DKI JAKARTA IN SUPPORTING OF NATIONAL DEFENSE POLICY D.Pantinovan1 Universitas Pertahanan ([email protected])

Abstrak - Kemhan adalah salah satu dari tiga kementerian utama yang menjadi leading sektor dalam hal pembinaan kemampuan pertahanan negara namun masih belum memiliki instansi vertikal di daerah sebagaimana dua kementerian utama lainnya. Tujuan penelitian ini untuk : pertama, menganalisis bagaimana efektivitas pelaksanaan tugas Perwakilan PTP Kemhan DKI Jakarta, kedua, menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas, dan ketiga, bagaimana upaya untuk meningkatkan efektivitas dalam melaksanakan tugasnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriftif dimana data dikumpulkan melalui wawancara dan studi pustaka. Dalam penelitian menunjukkan bahwa setelah hampir lima tahun dibentuk, PTP Kemhan hingga saat ini masih bersifat adhoc atau sementara dan belum efektif dalam melaksanakan tugasnya bila dihadapkan pada Kepmenhan/Permenhan yang mengatur tentang Desk PPKP/Perwakilan PTP Kemhan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang No 3 tahun 2002. Hal ini mengakibatkan Perwakilan PTP Kemhan belum dapat melaksanakan sinkronisasi kebijakan pertahanan negara Pemerintah Pusat dengan kebijakan Pemerintah Daerah dalam membangun sistem pertahanan negara yang kuat dengan baik. Kondisi tersebut disebabkan oleh faktor eksternal1) belum didapatnya persetujuan tertulis dari Kempan dan RB terkait organisasi PTP Kemhan di daerah, 2) belum dilibatkannya pejabat Kepala Perwakilan PTP Kemhan dalam Forkopimda dan faktor internal berupa; 1) program kerja, 2) keterbatasan jumlah personel yang mengawaki 3) dan fasilitas pendukung. Upaya yang dilaksanakan adalah; 1) mengupayakan Perwakilan PTP Kemhan menjadi PTP Kemhan 2) Berkoordinasi dengan Pemda DKI Jakarta serta 3) melaksanakan optimalisasi pelaksanaan tugas. Untuk mencapai efektivitas yang diinginkan dan percepatan pembentukan PTP Kemhan, agar Kemhan menyiapkan negosiator dan publikasi media massa, memprioritaskan upaya masuk ke Forkopimda, melaksanakan penguatan sisi program kerja, personel dan fasilitas. Kata kunci: Efektivitas, Perwakilan PTP Kemhan, Kebijakan Pertahanan Negara

1

D. Pantinovan adalah mahasiswa program studi Strategi Perang Udara, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia.

Efektvitas Pelaksanaan Tugas Perwakilan Pelaksana Tugas Pokok … | D. Pantinovan | 79

Abstract - Kemhan is one of the three main ministries that are the leading sectors in terms of the country's defense capacity building but still do not have vertical agencies in the region as well as the other two ministries. The purpose of this study is to: firstly, analyze how the effectiveness of the implementation of the duties of PTP Kemhan DKI Jakarta Representative, secondly, to analyze what factors affect the effectiveness, and thirdly, how to increase effectiveness in carrying out its duties. This research uses qualitative descriptive approach where data collected through interview and literature study. In the research shows that after almost five years of establishment, PTP Kemhan until now still adhoc or temporary and not yet effective in carrying out its duties when faced with the Minister / Minister of Finance which regulates the Desk PPKP / Representative PTP Kemhan as mandated by Law No. 3 In 2002. This resulted in the PTP Kemhan Representative not being able to implement the synchronization of the central government's defense policy with the policy of the Regional Government in building a strong state defense system well. This condition is caused by external factors 1) the lack of written approval from Kempan and RB related to the organization of PTP Kemhan in the region, 2) the inclusion of the officers of PTP Kemhan Representative in Forkopimda and internal factors in the form of; 1) work program, 2) limited number of personnel manning 3) and supporting facilities. Efforts are implemented are; 1) to seek Representative PTP Kemhan PTP Kemhan 2) Coordinate with the Government of DKI Jakarta and 3) implement the optimization of the implementation of the task. To achieve the desired effectiveness and acceleration of the establishment of PTP Kemhan, Kemhan should prepare negotiators and mass media publications, prioritize efforts to enter Forkopimda, strengthen the work program, personnel and facilities. Keywords : Effectiveness, Representative of PTP Kemhan, National Defense Policy

Pendahuluan

P

dikatakan berfungsi dengan baik. UU No

enyelenggaraan

pertahanan

39 tahun 2008 tentang kementerian

negara merupakan salah satu

negara juga menyatakan bahwa Kemhan

fungsi pemerintahan negara

adalah bagian dari K/L yang melaksanakan

yang dilakukan secara nasional untuk

6 urusan pemerintahan absolut dan tidak

menjamin

terdukungnya

kepentingan

diotonomikan. Namun hingga saat ini,

nasional.

Kementerian

Pertahanan

Kemhan adalah satu-satunya kementerian

(Kemhan) adalah salah satu dari hanya 3

dari enam K/L yang tidak diotonomikan

(tiga) kementerian utama (Trium Virat)

yang tidak memiliki instansi vertikal di

yang

tegas

daerah dan hanya dapat difasilitasi dalam

disebutkan dalam UUD 1945 (Pasal 8

bentuk kelembagaan adhoc / sementara /

angka (3)). Dua Kementerian lainnya yaitu

belum permanen.

nomenklaturnya

secara

Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri)

Secara organisasi politik negara,

dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu)

Kemhan

hingga

administratif

menyelenggarakan urusan di bidang

fungsional telah berjalan dengan baik,

pertahanan dalam pemerintahan untuk

sementara Kemhan masih belum dapat

membantu

saat

ini secara

mempunyai

Presiden

80 | Jurnal Prodi Strategi Pertahanan Udara| Juni 2017 | Volume 3 Nomor 2

tugas

dalam

menyelenggarakan

pemerintahan

kepada instansi vertikal yang ada di

negara. Dalam melaksanakan tugas di

daerah atau gubernur sebagai wakil

atas, salah satu fungsi Kemhan adalah

pemerintah pusat. Oleh karena itu, peran

pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat

Pemda sebagai ujung tombak dalam

sampai ke daerah. Terminologi “ke

rangka penyiapan sumber daya nasional

daerah” belum terlembagakan dalam

pertahanan,

struktur Kemhan RI secara utuh.

penyiapan secara dini Hanmil namun juga

Dari sudut pandang pertahanan

tidak

mendukung

saja

mendukung

kesiapsiagaan

Hannirmil

negara di daerah, Undang-Undang No 3

menghadapi berbagai bentuk ancaman

Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

nyata.

mengenai tugas Kemhan di daerah

Terlepas dari belum adanya instansi

tersirat dalam Pasal 20 ayat 3 yang

vertikal,

menyatakan bahwa pembangunan di

Hanneg harus tetap dilaksanakan, maka

daerah harus memperhatikan pembinaan

pada tahun 2012 dibentuklah embrio

kemampuan Hanneg. Pasal ini, apabila

instansi vertikal Kemhan yang diberi nama

dikaitkan

Dukungan

dengan

UU

tentang

fungsi

pelaksanaan

Elemen

Satuan

teknis

Kerja

Kementerian Negara Pasal 4 ayat 2(a),

Pengendali Pusat Kantor Pertahanan

Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 8 ayat 1(d), yang

(Desk PPKP) berdasarkan Kepmenhan

menyatakan

Nomor

bahwa

Kemhan

Kep/216/M/III/2012

menyelenggarakan fungsi secara teknis

selanjutnya

dari pusat sampai ke daerah. Sehingga

Kepmenhan Nomor Kep/342/M/IV/2012.

dapat

Kemhan

Kepmenhan tersebut terus diperbaharui

menyelenggarakan fungsi teknis Hanneg

setiap tahunnya, hingga tahun 2017, telah

dalam pembangunan daerah bersama

enam

dengan Pemda.

Kepmenhan tentang embrio dari instansi

disimpulkan

Selanjutnya,

bahwa

Undang-Undang

kali

diperbarui

yang

secara

dengan

berturut-turut

vertikal Kemhan tersebut dikeluarkan.

Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah

Saat ini embrio tersebut dikenal

Daerah, pada pasal 10 menyatakan bahwa

sebagai

Pertahanan adalah salah satu urusan

Pokok (Perwakilan PTP). Namun hampir

pemerintahan absolut berdasarkan asas

sama dengan Desk PPKP, Perwakilan PTP

dekonsentrasi yang dapat dilaksanakan

tetap

sendiri;

menggunakan

dilimpahkan

wewenangnya

Perwakilan

belum

efektif

Pelaksana

apabila

instrumen

Tugas

diukur

pengukuran


berupa

pelaksanaan

tugas

sesuai

kawasan

strategis

nasional.

Tidak

Program Kerjanya dihadapkan dengan

dimasukkannya Istana Negara RI sebagai

tugas

kawasan

yang

terdapat

Kepmenhan/Permenhan

dalam

tentang

Desk

strategis

nasional

mengindikasikan bahwa masih kurangnya

PTP. Indikator yang paling menonjol dan

pemahaman

terlihat jelas adalah pada pelaksanaan

terhadap aspek pertahanan karena Istana

kebijakan

wilayah

Negara RI sebagai salah satu Center of

pertahanan. Contoh nyata yang terjadi

Gravity negara RI yang sekaligus juga

dibeberapa daerah yang membuktikan

merupakan simbol kewibawaan negara

ketidakefektifan Perwakilan PTP antara

Indonesia dimata dunia internasional.

pembangunan

instansi

diluar

militer

lain; Pembangunan Jembatan Merah

Dengan belum terealisasinya PTP

Putih di Ambon, Pembangunan Shipyard

Kemhan di daerah, maka tercapainya

di

efektifitas pelaksanaan fungsi Kemhan

Tanjung

Sengkuang,

Batam,

pengerukan pasir di Pulau Nipah serta

sangat

dialihkannya sebagian lahan Pangkalan

pelaksanaan tugas oleh Perwakilan PTP

TNI AU Halim Perdanakusuma sebagai

Kemhan. Sekalipun PTP Kemhan belum

stasiun kereta cepat Bandung-Jakarta.2

berdiri secara permanen, Perwakilan PTP

Belum

sinergitas

Kemhan tetap harus mampu secara

pembangunan maupun sikronisasi antara

efektif menjalankan tugasnya mendukung

program

dengan

kebijakan pertahanan negara di daerah.

kepentingan kesejahteraan (prosperity) di

Dalam tulisan ini akan diulas tentang

daerah seperti 4 contoh di atas, dapat

faktor-faktor

berdampak

efektifitas

terwujudnya

Hanneg

(security)

negatif

terhadap

tergantung

yang tersebut

pada

efektifitas

mempengaruhi antara

lain:

penyelenggaraan Hanneg. Selain itu pada

keselarasan program kerja dengan tugas

Perda Provinsi DKI Jakarta No 1 tahun

dan fungsi; kurangnya kuantitas personel;

2012

serta sangat kurangnya sarana dan

tentang

Rencana

Tata

Ruang

Wilayah Jakarta 2030, pada pasal 96 tentang kawasan strategis nasional tidak memasukkan

Istana

Negara

sebagai

prasarana perkantoran. Selanjutnya dengan memperhatikan luasnya cakupan wilayah kerja Perwakilan PTP (34 Provinsi), maka tulisan ini akan

2

Naskah Sinergitas Komponen Pertahanan Negara Dalam Pembangunan Di Daerah Guna Mendukung Hanneg, Kemhan, 2016.

difokuskan pada efektifitas pelaksanaan tugas Perwakilan PTP Kemhan di Provinsi


DKI Jakarta sebagai objek penelitian, yang

pernyataan

juga berlokasi di ibukota negara serta

perspektif konstruktif (misalnya makna-

memiliki

yang

makna yang bersumber dari pengalaman

berdampak strategis bagi pertahanan

individu, nilai-nilai sosial dan sejarah,

negara.

dengan tujuan untuk membangun teori

kompleksitas

masalah

Berdasarkan uraian latar belakang

pengetahuan

berdasarkan

atau pola pengetahuan tertentu), atau

tersebut diatas maka fokus penelitian

berdasarkan

pada

Tugas

(misalnya orientasi terhadap politik, isu,

Pokok

kolaborasi,

Efektivitas

Perwakilan

Pelaksanaan

Pelaksana

Tugas

perspektif

atau

partisipatori

perubahan),

atau

Kemhan di DKI Jakarta Dalam Mendukung

keduanya.3 Sumber dalam penelitian ini

Kebijakan

yang

menggunakan data primer maupun data

beberapa

sekunder. Data primer diperoleh dari hasil

Pertahanan

dirumuskan

Negara

menjadi

permasalahan sebagai berikut :

wawancara dengan setiap narasumber

1. Bagaimana

yang berasal dari Kemhan, Kodam Jaya

tugas

efektivitas

Perwakilan

DKI

dan Pemprov DKI Jakarta. Data sekunder

Jakarta dalam mendukung kebijakan

berupa dokumen-dokumen yang berkaitan

pertahanan negara?

dengan topik penelitian.

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi

Teknik Pengumpulan Data

efektivitas pelaksanaan tugas Perwakilan

Teknik pengumpulan data merupakan

PTP

dalam

langkah yang paling strategis dalam

pertahanan

penelitian, karena tujuan utama dari

Kemhan

mendukung

PTP

pelaksanaan

DKI

Kemhan

Jakarta

kebijakan

negara?

penelitian adalah mendapatkan data. 4

3. Bagaimana upaya untuk meningkatkan

Pada penelitian ini akan digunakan teknik

efektivitas pelaksanaan tugas Perwakilan

pengumpulan data melalui wawancara

PTP

dalam

mendalam (In-Depth Interview) dan studi

pertahanan

dokumen berupa buku-buku, laporan,

Kemhan

mendukung

DKI

Jakarta

kebijakan

negara?

artikel,

Metodologi

sebagainya

Metode penelitian yang digunakan dalam naskah

ini

menggunakan

pendekatan

kuantitatif deskriftif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan untuk membangun

browsing

internet

sebagai

dan

lain

pelengkap

dari

3

Creswell, John W. Research Design Pendekatan Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Penterjemah Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003. 4 Sugiyono. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: CV Alfabeta, 2014.


penggunaan metode wawancara dan

terjadi pada obyek yang diteliti (Sugiyono,

kuisioner dalam penelitian kualitatif.

2015). Tetapi perlu diketahui bahwa

Teknik Analisis Data

kebenaran

Menurut Bogdan, analisis data kualitatif

penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal,

adalah upaya yang dilakukan dengan

tetapi

bekerja dengan data, mengorganisasikan

konstruksi manusia, dibentuk dalam diri

data, memilah-milahnya menjadi satuan

seorang sebagai hasul proses mental tiap

yang

individu

dapat

mencari

dikelola,

dan

mesitesiskan,

jamak

data

dan

menurut

tergantung

dengan

pada

berbagai

latar

pola,

belakangnya. Pengujian keabsahan data

menemukan apa penting dan apa yang

pada penelitian ini akan dilakukan dengan

dipelajari, dan memutuskan apa yang

teknik

dapat diceritakan kepada orang lain.

informan. Teknik triangulasi terhadap

Menurut

menemukan

realitas

Miles

dan

Huberman

triangulasi

sumber

data

sumber

data

dilakukan

dan

dengan

(Sugiyono, 2013), mengemukakan bahwa

melakukan kroscek antara data primer

aktivitas dalam analisis data kualitatif

dan data sekunder, sedangkan triangulasi

dilakukan

informan dilakukan dengan kroscek data

secara

berlangsung

terus

interaktif menerus

dan sampai

yang

didapat

tuntas, hingga datanya jenuh. Aktivitas

informan.

tersebut

Pembahasan

adalah

reduksi

data

(data

dari

lebih

dari

satu

reduction), penyajian data (data display),

Efektifitas suatu organisasi ditentukan

dan

oleh

conclusion

drawing/verification.

faktor

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis

organisasi

data

pentingnya,

dengan

menggunakan

langkah-

eksternal

dan

internal

tersebut.

Tidak

kalah

faktor

sejarah

yang

langkah pengolahan dan analisis data

melatarbelakangi

konteks

menurut Miles dan Huberman seperti

suatu

tersebut diatas.

memberikan

Pengujian Keabsahan dan Keterandalan

dibentuknya

Data

Kemhan

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau

Perwakilan PTP Kemhan agar diperoleh

data yang dinyatakan valid apabila tidak

pemahaman

ada perbedaan antara yang dilaporkan

perubahan

peneliti dengan apa yang sesungguhnya

perundangan serta komitmen pemangku

organisasi.

keberadaan

Peneliti

akan

gambaran Pelaksana

dan


Tugas

struktur

tentang baik

tahapan

dari

Pokok

organisasi

latar sisi

belakang yuridis

kepentingan pertahanan negara dalam

Pelaksanaan Program dan Anggaran PTF

mendukung

Dephankam di Daerah.

terlaksananya

reformasi.

Selain itu akan dijelaskan pula tentang

Presiden pada saat itu menetapkan

tahap-tahap dalam kerangka waktu yang

bahwa Dephankam dan ABRI bernaung

dilalui untuk mewujudkan pembentukan

dalam satu organisasi yang dipimpin oleh

PTP Kemhan.

Menhankam/ Pangab, sehingga kebijakan

Sejarah Pembentukan Perwakilan PTP

penunjukan

Kemhan

Dephankam di daerah tidak mengalami

a. Periode Sebelum Tahun 2004

kendala, karena tanggung jawab kegiatan

Pada Tahun 1982, berdasarkan UU No 20

bermuara pada satu figur pimpinan yaitu

Tahun

Menhankam/Pangab.

1982

tentang

Pertahanan

Pokok-Pokok

Keamanan

Negara

institusi

Kodam

militer

sebagai

PTF

Kodam sebagai

tertinggi

di

daerah

mengusung peran Dwi Fungsi ABRI (TNI

diberikan kekuasaan politik yang mampu

dan Polri). Secara harfiah, selain sebagai

menjangkau seluruh wilayah dari tingkat

alat pertahanan dan keamanan, ABRI

Propinsi

dapat

Kabupaten/Kota oleh

masuk ke semua ranah politik.

oleh

Kodam/Korem,

tingkat

Kodim, tingkat

Besarnya peluang menjamah ranah politik

Kecamatan oleh Koramil, dan tingkat

telah

Desa

memberikan

kekuasaan

begitu

oleh

Bintara

Pembina

Desa

luasnya kepada ABRI untuk menjadi alat

(Babinsa). Kondisi di atas secara tidak

pelaksana namun juga sebagai pembuat

sadar telah menjadikan ABRI sebagai alat

keputusan politik. Dalam aplikasinya,

dari kekuasaan politik.

kekuasaan

politik

daerah

Pada awal Era Reformasi, ABRI

berupa

dikembalikan sebagai alat negara, melalui

(PTF)

Ketetapan MPR nomor VI/MPR/2000

Kemhan. Wewenang politik Kodam ini

tentang pemisahan TNI dan POLRI serta

didukung oleh Kep Menhankam Nomor :

Ketetapan MPR nomor VII/MPR/2000

Kep/012/VIII/1988 tanggal 31 Agustus 1988

tentang Peran TNI dan peran POLRI.

tentang

sebagai

Selanjutnya dengan ditetapkannya fungsi

Penyelenggara Tugas dan Fungsi (PTF)

politik pertahanan negara melalui UU

Dephankam

Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan

dilaksanakan Pelaksana

oleh

Tugas

di

dan

Fungsi

Kodam

Daerah

No:

di

Kodam

Penetapan

Menhankam tentang

ABRI

serta

Skep

Skep/1357/VIII/1988

Pokok-pokok

Mekanisme

Negara, pertahanan

yang

mengatur negara

tentang sekaligus


menghilangkan Dwi Fungsi ABRI, dengan

sebagai Kementerian yang melaksanakan

memisahkan

urusan pemerintahan absolut dan tidak

Panglima

jabatan

TNI.

Menhan

Dilanjutkan

dan

kemudian

dengan terbitnya UU Nomor 34 Tahun 2004

tentang

TNI,

secara

dapat diotomikan. Pada dasarnya, meskipun Kodam

tegas

merupakan PTF Kemhan di daerah, dari

menetapkan TNI sebagai alat negara

sisi politik, pemerintah daerah sudah

dengan tugas yang sudah jelas. Sehingga

tidak lagi melibatkan Kodam, selain itu

apabila Kodam sebagai alat pertahanan

instansi

vertikal

masih menjalankan fungsi politik maka

lembaga

yang

akan melanggar prinsip reformasi TNI

pemerintah absolut juga tidak melibatkan

serta melibatkan kembali TNI ke dalam

Kodam

kekuasaan politik.

program yang terkait pertahanan negara.

b. Periode Tahun 2004 Sampai dengan

Akses Kodam yang sangat terbatas dari

2011

dalam

kementerian

melaksanakan

sinkronisasi

dan urusan

program-

sisi politik, menyebabkan mindset politik

Selama 7 tahun sejak Tahun 2004 hingga

pertahanan negara di daerah tidak dapat

Tahun 2011, Kodam tetap melaksanakan

berkembang bahkan semakin menurun.

fungsi politiknya di daerah dengan tetap

Hal ini dibuktikan dengan banyaknya

dilaksaanakannya

oleh

program pembangunan daerah yang

telah

mengesampingkan

Kodam-Kodam.

PTF

Kemhan

Walaupun

faktor

pertahanan

dipisahkan di dalam UU TNI dan UU

negara. Sebagai contoh pada tahun 2009,

Hanneg, tentang tugas dan tanggung

kejadian penggunaan lahan di Tanjung

jawab TNI sebagai alat pertahanan negara

Sengkuang (di sebelah barat/kiri Lanal

dan Kemhan sebagai pembuat kebijakan

Batam)

politik pertahanan negara, namun hal ini

mengeluarkan izin kepada PT. Graha Citra

terbukti dengan Anggaran PTF Kemhan

membangun

bisnis/industri

yang masih diteruskan kepada Kodam-

(shipyard)

yang

Kodam di seluruh Indonesia. Dengan

terhalangnya Radar IMSS dan tidak

berlakunya

UU Nomor 39 Tahun 2008

berfungsinya 4R (Replenishment, Repair,

tentang Kementerian Negara Pasal 4 ayat

Refuel dan Refreshing) bagi KRI dan

(2)

pesawat di Lanal Batam yang bertugas

huruf

a,

merupakan

penegasan

dimana

tentang tugas politik Kemhan dalam melaksanakan

tugas

teknis

daerah


Otorita

Batam

maritim

mengakibatkan

mengawasi Selat Singapura.5 Contoh lain

2010

adalah Pembangunan Jembatan Merah

Kementerian Pertahanan.

Putih (JMP) di Ambon pada tahun 2011.

c. Periode Tahun 2012 Hingga Saat ini

Namun, ketinggian jembatan yang rendah

Langkah awal yang dilakukan Menteri

menyebabkan Lantamal Halong tidak

Pertahanan dalam rangka mengalihkan

dapat difungsikan untuk kapal kelas

PTF

Dewaruci.

diterbitkan Permenhan Nomor 11 Tahun

Implikasi

negatif

dari

tentang

menjadi

susunan

PTP

organisasi

adalah

prosperity over security, yang diusung

2012

oleh Pemda seperti 2 contoh di atas tanpa

Kepmenhankam Nomor : Kep/012/VIII/

ruang dan personel yang menyampaikan

1988 tentang Penetapan Kodam sebagai

mindset pertahanan, telah berdampak

PTF Dephankam di Daerah dan Skep

negatif

Nomor : SKEP/1357/VIII/1988

terhadap

penyelenggaraan

Hanneg.

tentang

dengan

Pokok-pokok

Pencabutan

Mekanisme

tentang

Pelaksanaan

Berdasarkan UU Nomor 39 tahun

Program dan Anggaran PTF Dephankam

2008, Presiden memerintahkan Kemhan

di Daerah. Dilanjutkan dengan Keputusan

untuk memulai proses pengalihan PTF

Menteri

Kemhan

dari

Kep/216/M/III/2012

Kemhan.

Upaya sosialisasi ke daerah-

Kodam

menjadi

PTP

daerah dilaksanakan secara intensif oleh

tentang

: Desk

(Desk PPKP). Terminologi

Dukungan

Elemen

bersama

Satuan Kerja (Desk) diambil dari istilah

politik

yang biasa digunakan oleh Kementerian

pertahanan negara setelah era reformasi.

Dalam Negeri pada saat Pemilukada,

Selain itu, dilaksanakan pula kajian dan

dimana Gubernur menetapkan Desk pada

analisis terkait rencana pembentukan PTP

tahun

Kemhan

PTF.

sebagaimana terdapat pada Permendagri

Keberadaan PTP Kemhan pertama kali

Nomor 9 tahun 2005 tentang Pedoman

dimasukan Permenhan Nomor 16 tahun

Bagi

tentang

kesepahaman

Nomor


Ditjen Strahan Kemhan dalam rangka mendapatkan

Pertahanan

makna

setelah

perubahan

ditariknya

dilaksanakannya

Pemerintah

Pemilukada

Daerah

dalam

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bab IV Pasal, 5

Perkembangan reklamasi di Pulau Batam, Surat Kabais TNI, Nomor : R/1264/VI/2009 tanggal 30 Juni 2009.

6,7 dan 8. Sesuai masa kerjanya serta sifatnya yang adhoc (sementara) maka


Desk PPKP juga diharapkan hanya berlaku

Nasional di DKI Jakarta adalah Kawasan

selama satu tahun, kemudian pada tahun

Instalasi BMKG dan Instalasi Lapan,

kedua

sedangkan

(2013)

permanen

telah

berlaku

Istana

Negara

yang

berdirinya

PTP

merupakan Pusat Pemerintahan Negara

Namun

pada

RI dan beberapa tempat yang sudah

kenyataannya, hingga saat ini rencana

bersifat umum atau diketahui oleh umum

pembentukan PTP Kemhan belum dapat

dan sangat berpengaruh dalam sistem

terlaksana.

pertahanan negara tidak dimasukkan

Kemhan

dengan

dapat

di

daerah.

Setiap tahunnya Surat Perintah

dalam kawasan strategis nasional. Hal ini

Menhan terkait penugasan Desk PPKP

disebabkan

selalu diperbaharui. Beberapa perubahan

pemahaman personel di Pemda tentang

dan penyesuaian dari sisi teknis seperti:

aspek Pertahanan negara yang diakui

program kerja, anggaran dan organisasi

oleh Staf Ahli Sub Bidang PPE RTRWK

bahkan terminologi telah dilaksanakan.

mengakui bahwa masih belum dapat

Perubahan terkait terminologi PTP yaitu:

menjelaskan secara pasti kenapa Istana

Tahun 2012 s.d. 2016 dikenal dengan nama

Negara RI tidak dimasukkan kedalam

Desk PPKP, kemudian saat ini sesuai

kawasan strategis nasional (Ahmad Amri

Permenhan Nomor 1 tahun 2017, nama

Dharmawangsa, wawancara tanggal 17

tersebut dikembalikan sesuai amanat

Maret 2017). Selain itu juga belum adanya

undang-undang

Perwakilan

Rancangan Wilayah Pertahanan yang

Pelaksana Tugas Pokok (PPTP) Kemhan di

seharusnya menjadi acuan Pemda dalam

daerah. Selanjutnya, perlu dijabarkan pula

menyusun RTRW, yang juga diakui oleh

mengenai

salah satu pejabat PTP Kemhan tingkat

menjadi

peran

Kementerian/Lembaga

beberapa serta

Pemda

terkait pembentukan PTP Kemhan. Sementara itu salah satu indikator

karena

keterbatasan

Pusat. Efektivitas

Pelaksanaan

Tugas

Perwakilan PTP Kemhan

pentingnya fungsi PTP Kemhan adalah

a. Efektivitas Pelaksanaan Tugas Saat

pada penetapan kawasan strategis dalam

Masih Dilaksanakan oleh Kodam (PTF

Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun

Kemhan).

2012 tentang RTRW DKI Jakarta, dalam

Dengan menganalisis program kerja PTF

Perda tersebut, lampiran gambar 20 yang

Kemhan yang dahulu dilaksanakan oleh

ditetapkan sebagai Kawasan Startegis

Kodam dengan program kerja yang


dibuat oleh PPTP Kemhan sekarang, maka

 Laporan

relatif sama dimana titik beratnya hanya

pemerintah (Lakip).

berupa sosialisasi kebijakan pertahanan

 Laporan pengendalian program kerja.

negara dan pembinaan kesadaran bela

 Laporan pelaksanaan PTF Kemhan TW

negara serta pendataan sumber daya

I, II, III, dan tahunan.

komponen cadangan untuk mendukung

akuntabilitas

instansi

Namun terlepas dari program kerja

sistem pertahanan negara. Dari sisi jumlah

tersebut,

personel

juga

diperhatikan adalah bahwa Kodam (TNI)

mengalami keterbatasan. PTF Kemhan

tidak dapat melaksanakan tugas ini

saat dilaksanakan oleh Kodam Jaya

karena bertentangan dengan UU No. 3

dibawah supervisi Srena Kasdam Jaya

tentang Hanneg dimana peran TNI dalam

yang berada dibawah tanggung jawab

hal

Pabanda Anev/Dalprog. Pengawakannya

profesionalitas alat negara tidak boleh

dibantu

tumpang

yang

oleh

mengawaki

1

orang

Pabandya

ini

point

penting

Kodam

sebagai

tindih

yang

perlu

pengemban

dengan

tugas

Anev/Dalprog dan 2 orang Bati (Bati Catat

pemerintahan di bidang pertahanan yang

dan Arsip).

menjadi kewenangan Kemhan.

Untuk

melaksanakan

program kerjanya, Kodam memanfaatkan satuan-satuan kewilayahan yang berada

b. Efektivitas Pelaksanaan Tugas Tahun 2012-2014

di bawah jajarannya yaitu Korem maupun

Sesuai Keputusan Menteri Pertahanan

Koramil. Sedangkan dalam sinkronisasi

Nomor

kebijakan pertahanan negara khususnya


pembangunan wilayah pertahanan sama

bagian ketujuh pasal h, tugas dan

sekali tidak dapat dilaksanakan karena

tanggung jawab Koordinator Daerah

tugas

adalah:

Pabanda

Anev/Dalprog

hanya

terbatas pada :  Pembuatan program

laporan

pelaksanaan Kotama

Pembinaan/Operasi TW I dan III.

pelaksanaan

KEP/216/M/III/2012.

Desk

1) Penghimpunan data dan informasi,

kerja

 Pembuatan

:

laporan program

kerja

Pembinaan/Operasi TW II dan IV.

pemantauan,

dan

evaluasi

serta

penyiapan bahan Menteri Pertahanan perihal pembangunan pertahanan di

evaluasi

daerah yang terkait dengan strategi

Kotama

pertahanan, kekuatan

potensi

pertahanan

pertahanan, dan

sarana

pertahanan. Efektvitas Pelaksanaan Tugas Perwakilan Pelaksana Tugas Pokok … | D. Pantinovan | 89

2) Pelaksanaan

koordinasi

dengan

Sedangkan

tugas

yang

dilaksanakan

Pemerintah Daerah dan instansi terkait

dalam bentuk program kerja oleh Desk

lainnya

PPKP tahun 2012 – 2014 adalah :

perihal

pembangunan

pertahanan di daerah.

1) Tahun 2012

3) Pembahasan dan pengkajian perihal pembangunan pertahanan di daerah. 4) Penghimpunan data dan informasi, pemantauan,

dan

evaluasi

serta

a) Sosialisasi Desk PPKP b) Mendukung : Binter, Binpotmar, Binpotdirga c)

Pendataan

penyiapan bahan Menteri Pertahanan

d) Program tersebar ke

perihal

Strahan, Pothan, dan Kuathan.

pembentukan

Kantor

Pertahanan di daerah. 5) Pelaksanaan

koordinasi

Bidang :

2) Tahun 2013 dengan

a) Sosialisasi Desk PPKP

Pemerintah Daerah dan instansi terkait

b) Sosialisasi Kebijakan Pertahanan

lainnya perihal pembentukan kantor

Negara

pertahanan di daerah.

c)

6) Pembahasan dan pengkajian perihal

Mendukung : Binter, Binpotmar,

Binpotdirga.

pembentukan kantor pertahanan di

d) Koordinasi

daerah.

Intelijen di daerah.

7) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Pertahanan.

oleh Menteri Pertahanan, melakukan

Sinkronisasi

e) Pendataan f)

8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan

dan

Program tersebar ke

Bidang :

Strahan, Pothan, dan Kuathan. 3) Tahun 2014

koordinasi dengan instansi terkait di

a) Sosialisasi Desk PPKP

daerah dalam rangka pencarian dan

b) Sosialisasi Kebijakan Pertahanan

pengumpulan data.

Negara

Berdasarkan tugas yang terdapat

c)

Dukungan : Binter, Binpotmar,

dalam KEP/216/M/III/2012 diatas, maka

Binpotdirga

dapat dijadikan sebagai sasaran yang

d) Koordinasi

harus dicapai oleh Desk PPKP yang

Intelijen di daerah.

sekarang disebut Perwakilan PTP Kemhan

e) Pendataan

dalam

melaksanakan

divisualisasikan pada tabel 1.

tugasnya

dan

Sinkronisasi

Dari indikator 3 tahun berturut-turut ini, tugas yang dilaksanakan Korda DKI


Jakarta dihadapkan pada pelaksanaan program kerjanya dapat dikatakan Telah Efektif

karena

program

kerja

c. Efektivitas Pelaksanaan Tugas Tahun 2015

yang

Sesuai Keputusan Menteri Pertahanan

disusun dapat diselesaikan dengan baik

Nomor : KEP/47/M/I/2015 tentang Desk

sesuai dengan Tika (2006:129) bahwa


efektif itu berarti berhasil, sesuatu yang

bagian ketujuh pasal c, tugas dan

dilakukan berhasil dengan baik. Namun

tanggung jawab Koordinator Daerah

apabila dihadapkan pada Tugas dan

adalah:

Fungsi yang tertera dalam Kepmenhan

1) Melaksanakan

koordinasi

dengan

KEP/216/M/III/2012, maka Program Kerja

instansi terkait di daerah dalam rangka

belum mencerminkan adanya koordinasi

pembangunan pertahanan negara di

dan sinkronisasi Kebijakan Pertahanan

daerah;

Negara antara Pusat dan Daerah serta

2) Melaksanakan

koordinasi

dengan

sesama Instansi Vertikal kementerian dan

instansi terkait di daerah dalam rangka

lembaga yang berada di daerah. Hal ini

pelaksanaan

menjadikan

negara;

Pelaksanaan

PPKP/Perwakilan

PTP

tugas

Desk

Kemhan

DKI

kebijakan

3) Melaksanakan

koordinasi

instansi

disimpulkan

pelaksanaan program bela negara;

efektif

dalam

melaksanakan tugasnya karena menurut Reksohadiprodjo

(2000)

daerah

dengan

Jakarta tahun 2012 s.d. tahun 2014 dapat belum

di

pertahanan

4) Melaksanakan

dalam

koordinasi

rangka

dengan

efektifitas

pemerintah daerah dan instansi terkait

berarti memenuhi target-target produksi,

lainnya perihal pembentukan kantor

baik kuantitas maupun kualitas, bagi unit

pertahanan di daerah;

kerja, dimana salah satu target yang belum

dicapai

yaitu

koordinasi

dan

5) Menghimpun

data

dan

pemantauan,

dan

evaluasi

penyiapan

antara Pusat dan Daerah maupun dengan

pembangunan pertahanan di daerah

sesama instansi vertikal kementerian

yang

belum tercapai. Hal ini masih dapat

Potensi

dipahami karena masih dalam tahap

Pertahanan, dan Sarana Pertahanan;

daerah.

6) Tugas

terkait

lain

Menhan

serta

sinkronisasi kebijakan pertahanan negara

sosialisasi keberadaan PTP Kemhan di

bahan

informasi,

perihal

Strategi

Pertahanan,

Pertahanan,

Kekuatan

yang

diberikan

oleh

Koordinator Wilayah; Efektvitas Pelaksanaan Tugas Perwakilan Pelaksana Tugas Pokok … | D. Pantinovan | 91

7) Bertanggung Koordinator

jawab

kepada

tugas Desk PPKP/Perwakilan PTP Kemhan

Wilayah

dalam

DKI Jakarta tahun 2015 dapat disimpulkan

pelaksanaan tugasnya. Dengan

mengacu

Belum tugas

yang

diberikan sesuai dengan Kepmenhan tersebut diatas, maka sasaran yang harus

Efektif

dalam

melaksanakan

tugasnya. d. Efektivitas Pelaksanaan Tugas Tahun 2016

dicapai oleh Perwakilan PTP Kemhan

Sesuai Peraturan Menteri Pertahanan

pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel

Nomor 18 tahun 2016 tentang Desk

2.


Sedangkan

Program

Kerja

yang

dilaksanakan Tahun 2015 adalah :

Pasal 10, tugas dan tanggung jawab

1) Seminar

Kanhan DKI Jakarta sebagai Tipe A

Peran

serta

Pemerintah

Daerah dalam mendukung Pertahanan

adalah:

Negara di Daerah.

1) Melaksanakan program dan koordinasi

2) Program Bidang : Strahan, Pothan, dan Kuathan.

dengan

Pemerintah

Daerah

instansi terkait perihal pembangunan

3) Pendataan

pertahanan negara di daerah;

4) Program terpusat.

2) Melaksanakan

Dari indikator diatas, tugas yang

keterangan,

dilaksanakan Korda DKI Jakarta tahun

Pemerintah

2015

pelaksanaan

Komunikasi

program kerjanya dapat dikatakan Telah

pengolahan

efektif

dapat

keterangan;

terlaksana dengan baik. Namun apabila

3) Mendukung,

dihadapkan

karena

pada

seluruhnya

pengumpulan koordinasi Daerah

dengan

dan

Intelijen dan

penyajian

tertera

program Kemhan di daerah;

Kepmenhan

KEP/47/M/I/2015, maka Program Kerja belum

mencerminkan

4) Menghimpun

bahan

membantu,

mengoordinasikan

dalam

Forum Daerah,

dihadapkan pada Tugas dan Fungsi yang

masih

serta

data

pelaksanaan

dan

informasi,

adanya

koordinasi dengan pemerintah daerah

koordinasi dan sinkronisasi Kebijakan

dan instansi terkait lainnya perihal

Pertahanan Negara antara Pusat dan

pembentukan kantor pertahanan di

Daerah serta sesama Instansi Vertikal

daerah;

Kementerian dan Lembaga yang berada

5) Menghimpun

data

dan

di daerah. Hal ini menjadikan Pelaksanaan

pemantauan,

dan

evaluasi


informasi, serta

penyiapan bahan Menteri Pertahanan

Tugas dan Fungsi yang tertera dalam

perihal pembangunan pertahanan di

Permenhan Nomor 18 tahun 2016, maka

daerah yang terkait dengan Strategi

Program

Pertahanan,

Pertahanan,

mencerminkan adanya Koordinasi dan

Kekuatan Pertahanan, dan Sarana

sinkronisasi Kebijakan Pertahanan Negara

Pertahanan;

antara Pusat dan Daerah serta sesama

Potensi

6) Tugas lain yang diberikan oleh Ketua Desk PPKP;

PPKP

dalam

pelaksanaan

tugasnya. Dengan

Instansi

Vertikal

menjadikan

dan

PTP

tugas

Desk

Kemhan

DKI

Jakarta tahun 2016 dapat disimpulkan berpedoman

pada

Belum

Efektif

tugasnya.

tahun 2016 diatas, maka sasaran yang

Hasil

dicapai

belum

kementerian

Pelaksanaan

PPKP/Perwakilan

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18

harus

masih

lembaga yang berada di daerah. Hal ini

7) Bertanggung jawab kepada Ketua Desk

Kerja

oleh

Perwakilan

PTP

stratifikasi

dalam

melaksanakan

pengukuran perundangan

berdasarkan di

atas

Kemhan dalam pelaksanaan tugas tahun

dibuktikan lebih lanjut dengan hasil

2016 dapata diliahat pada tabel 3.

penelusuran

Program Kerja yang dilaksanakan Tahun

pejabat/mantan pejabat PPTP Kemhan

2016 adalah :

antara lain: mantan pejabat PPTP Kemhan

1) Rakor Program Pertahanan di daerah

DKI Jakarta tahun 2016, Pejabat Pelaksana

untuk usulan Rakor Bangda. 2) Program Bidang : Strahan, Pothan, dan Kuathan

dengan

beberapa

Pusat PTP Kemhan, Pejabat Pemda DKI Jakarta serta Pejabat Kodam Jaya yang terkait dengan pelaksanaan tugas PPTP

3) Pendataan

Kemhan DKI Jakarta.

4) Program terpusat.

Pernyataan dari Mantan Pejabat

Permenhan Nomor 18 tahun 2016

Staf Utama PPTP Kemhan DKI Jakarta

telah menjabarkan lebih detail tentang

tahun 2016, Kol Tek Drs. I. D. Gede

tugas Kantor Pertahanan. Tugas yang

Narendra, S.E., M.M. mengatakan bahwa

dilaksanakan Korda DKI Jakarta tahun

untuk program TA 2016 dapat berjalan

2016

lancar dan efektif, kendala lebih banyak

dihadapkan

pada

pelaksanaan

program kerjanya dapat dikatakan Telah

pada

penentuan

waktu

pelaksanaan

efektif. Namun apabila dihadapkan pada

program, kita selalu komunikasikan dan


sinkronkan waktu pelaksanaan program

anggaran Perwakilan PTP Kemhan telah

yang tepat baik dengan Dalgiat Desk

dapat

PPKP maupun dengan kesiapan Pemda

Namun

saat itu (komunikasi personal via email, 17

efektifitas pelaksanaan tugas terhadap

Maret 2017.

tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh

Pernyataan dari pejabat Bidang

UU

dilaksanakan dalam

dan

dengan

rangka

Perpres

serta

efektif.

mengungkap

Permenhan/

Angaran PTP Kemhan mengatakan bahwa

Kepmenhan,

Perwakilan PTP Kemhan sudah

dapat

pendalaman dari salah satu inisiator awal,

banyak

yang masih menjabat hingga saat ini yaitu

terutama stafnya (Kol Inf

pejabat pelaksana pusat PPTP Kemhan

Dwi Lestiyono, M.Si (Han), wawancara, 17

sejak 2012 yang memberikan pernyataan

Maret 2017).

sebagai berikut:

berjalan

walau

kekurangan,

masih

Selanjutnya pernyataan salah satu

maka

2011-2014

terkendala

belum

Kemhan tahun 2012 s.d. 2016 bahwa

hukumnya Perpres, tapi ditahun 2015

efektifitas penyerapan anggaran dalam

sudah keluar Perpres No 58 tahun 2015,

program kerja yang terlaksana sejak

harusnya sudah OK, namun saya tidak

tahun 2012 s.d. tahun 2016 diatas 90 %

tahu alasannya apa……… kalau mau

setiap tahun anggarannya (Letkol Adm

menghitung

Sianturi, S.E., M.Strat H.R.M, wawancara,

Personelnya

23 Maret 2017).

diketahui kenapa terlambat ? karena saya

berapa berapa,

payung

dananya?

sehingga

dapat

pribadi sudah merancang sejak tahun 2011

Pemda yaitu Kakesbangpol DKI Jakarta

(Kolonel Inf Untung, wawancara, 7 Maret

mengatakan bahwa Korda di Jakarta

2017).

sudah

mengkoordinasikan

satu

hukum,

pejabat

sekarang

salah

payung

karena

staf pendukung bidang anggaran PPTP

Sedangkan

ada

diperlukan

bagus

dalam

Pernyataan diatas mengkonfirmasi

masalah-masalah

hasil ukur tentang efektifitas pelaksanaan

pertahanan dengan keterbatasan yang

tugas

ada (H.

belum efektif dalam menjawab tantangan

Darwis

M. Adji, SH, M.Si,

wawancara, 7 Maret 2017). Pernyataan dari ketiga pejabat dan mantan pejabat diatas membuktikan

PPTP Kemhan DKI Jakarta yang

tugas dan fungsi yang dibebankan oleh UU Pertahanan Negara dan Perpres Nomor 58 tahun 2015.

bahwa hingga saat ini, program kerja dan 94 | Jurnal Prodi Strategi Pertahanan Udara| Juni 2017 | Volume 3 Nomor 2

Dari analisis di atas maka visualisasi

 Faktor Tataran Kewenangan.

hasil ukur efektifitas menggunakan task

Persepsi

analisys, pelaksanaan tugas PPTP Kemhan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

DKI Jakarta dari indikator stratifikasi

bahwa dalam rangka efisiensi anggaran

perundangan adalah seperti gbr 1.

negara, seharusnya tugas PTP tetap

Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

berada

Pelaksanaan Tugas

bertentangan

a. Faktor Ekternal

reformasi dan profesionalitas yang ada di

1) Belum Ada Perse-tujuan Kempan RB

UU TNI. Selain itu akan timbul tumpang

Belum adanya persetujuan tertulis dari

tindih kewenangan politik.

Kempan

 Faktor Sumber Daya Manusia.

RB

terhadap

realisasi

Kementerian

di

Kodam.

Pem-berdayaan

Hal

dengan

ini

sangat

semangat

pembentukan PTP Kemhan di daerah

Kempan dan RB masih merasa PTP

secara otomatis membuat pelaksanaan

Kemhan

tugas PPTP Kemhan yang salah satunya

menyimpang dari semangat Zero Growth

adalah berkoordinasi dengan

Pemda

of personnel yang diusung oleh reformasi

setempat dalam pembentukan kantor

birokrasi (sesuai yang dikatakan oleh

pertahanan di daerah sudah berjalan

Letkol Adm Romson Sianturi tanggal 23

dengan

mendapat

Maret 2017). Sementara pada dasarnya

dukungan dari sebagian besar Gubernur

prinsip tersebut dapat tetap diaplikasikan

di wilayah Indonesia (surat persetujuan

dengan mengoptimalkan personel PNS

para Gubernur terhadap pembentukan

dan TNI yang telah ada, baik di TNI

Kantor Pertahanan terlampir) hingga saat

maupun Kemhan sendiri.

ini belum dapat terealisasi, walaupun

 Faktor Organisasi.

surat dari Gubernur DKI Jakarta sendiri

Kempan dan RB khawatir pada akan

belum diberikan secara tertulis.

adanya potensi dilanggarnya kebijakan

baik

dan

sudah

sebagai

produk

yang

Dari beberapa kali rapat antar

Right Sizing, yang diartikan penambahan

kementerian, diperoleh beberapa alasan

organisasi baru dalam tubuh Kemhan. Hal

utama tidak diberikannya persetujuan

ini membuat sisi penjabaran undang-

pendirian PTP Kemhan secara Permanen,

undang yang diusung PTP Kemhan tidak

yaitu :

terlihat jelas.


2) Belum Terlibat dalam Forkopimda

pemerintahan umum maka PPTP akan

Belum terlibatnya pejabat PPTP Kemhan

dapat melaksanakan tugas dan fungsinya

DKI Jakarta ke dalam Forkopimda untuk

dengan efektif.

urusan

b. Faktor Internal

pemerintahan

umum,

sangat

mempengaruhi efektifitas pelaksanaan

1) Program kerja

tugas PPTP Kemhan DKI Jakarta karena

Program kerja PPTP Kemhan dari sejak

hal

tahun

tersebut

merupakan

legalitas

2012

hingga

2016

masih

kedudukan dan pengakuan yang berarti

menitikberatkan pada sosialisasi Desk

adanya kewenangan PPTP Kemhan dalam

PPKP,

berkoordinasi

pembentukan

dan

mensinkronisasikan

sosialisasi

dan

kantor

pertahanan

daerah,

pertahanan nasional dan pembangunan

program lainnya. Belum adanya program

wilayah pertahanan nasional di wilayah

kerja yang menggambarkan sinkronisasi

DKI. Hal ini sesuai dengan pernyataan

kebijakan

Dydiet Hardjito (2001) mengemukakan

Pusat dan Daerah serta dengan instansi

bahwa keberhasilan organisasi dalam

vertikal kementerian dan lembaga di

mencapai tujuannya dipengaruhi oleh

daerah yang diamanatkan oleh Keputusan

komponen-komponen

yang

Menteri Pertahanan dari mulai dari tahun

kewenangan.

2012 hingga sekarang mengindikasikan

salah

satunya

Sedangkan

adalah

negara

antara

belum efektifnya pelaksanaan tugas PPTP

seorang pegawai atau pekerja tidak dapat

Kemhan dalam mencapai sasaran. Hal ini

melakukan pekerjaan yang ditugaskan

sesuai dengan Steers (1985), bahwa salah

kepadanya tanpa disertai alat kerja. Alat

satu

kerja ini pun terbagi atas dua jenis: alat

efektifitas organisasi adalah kebijakan

kerja

dan praktek manajemen

manajemen

operasional.

dan

Alat

aturan

Moenir

pertahanan

pelaksanaan

(1987)

berupa

menurut

dan

di

kebijakan antara pembangunan wilayah

organisasi

pendataan

koordinasi

kerja yang

alat

manajemen menetapkan

kewenangan

dan

menjalankan

kewajibannya.

adanya

aturan

kekuasaan

Perda

kerja

DKI

dalam

faktor

perencanaan

yang

yang

mempengaruhi

melalui suatu

dalam

hal

ini

diwujudkan berupa Program Kerja. 2) Keterbatasan Personel

Dengan

Terbatasnya personel PPTP Kemhan dari

yang

segi kuantitas menyebabkan efektifitas

menetapkan PPTP Kemhan dapat terlibat

pelaksanaan

dalam

dengan tugas yang diberikan melalui Kep

Forkopimda

untuk

urusan

tugas


bila

dihadapkan

Menhan tidak dapat terlaksana dengan baik khususnya pada periode tahun 2012 s.d. 2015 yang hanya terdiri dari satu

c) Tahun 2014 Ka Korda :Kolonel Kav Asep Ridwan d) Tahun 2015

orang Korda dimana menurut Dydiet

Ka Korda :Kolonel Pnb Rustivo Idris

Hadjito

Yunus

(2001)

bahwa

keberhasilan

organisasi dalam mencapai tujuannya

e) Tahun 2016

dipengaruhi oleh komponen-komponen

KaKanhan : Brigadir Jenderal TNI Djoko

organisasi yang meliputi (1) struktur, (2)

Soebandrio

tujuan; (3) manusia, (4) hukum (5)

Staf Utama : Kol Tek Drs. I. D. Gede

prosedur pengoperasian yang berlaku; (6)

Narendra, S.E., M.M. dan

teknologi,

Choirul Mustofa, S.Sos.

(7)

kompleksitas

(9)

kewenangan;

(11)

lingkungan,

(8)

spesialisasi;

(10)

pembagian

tugas.

Kol Inf

Staf : Letkol Chb Sulaeman Nur Staf : Peltu Pratikno

Faktor manusia yang dimaksud dapat

Staf : Pelda Harlan Toni

berupa jumlah personel, keterampilan

Staf : Praka Safi H.

dan motivasi kerja. Dengan melihat tiga

f)

prespektif efektivitas dalam Tika (2006),

KaKanhan : Brigadir Jenderal TNI

maka bila efektivitas individual tercapai

Andarias Pong Bija

dalam hal ini personel PPTP Kemhan,

Staf Utama : Kol Laut (P) I Dewa

maka efektivitas kelompok yaitu PPTP

Nyoman Bagus W, S.E

Kemhan DKI dan efektivitas organisasi

Staf : Letkol Chb Subagio A.S., S.Sos

yaitu PTP Kemhan pasti akan terwujud.

Staf : Mayor Ckm Hartini

Sejak pertama kali diberangkatkan ke

Staf : PNS III/B Ahmad Hidayat, M.Si

daerah pejabat PPTP Kemhan DKI Jakarta

Staf : Praka Charlie Hidayat

telah berganti sebanyak 5 kali yaitu:

3) Keterbatasan Fasilitas

a) Tahun 2012

Tahun 2017

Pejabat Perwakilan PTP Kemhan DKI

Ka Korda :Kolonel Laut (P) Mekky

Jakarta tidak memiliki Fasilitas Rumah

Mukarrom S.

Dinas, Kendaraan Dinas Kantor yang

b) Tahun 2013 Ka Korda :Kolonel Inf W.P,S.Sos

menetap Resmanto,

pendukungnya.

dan

perlengkapan

Keterbatasan

fasilitas

yang dimiliki ini turut mempengaruhi belum efektifnya pelaksanaan tugas.


Moenir

(1987,

p.197)

menyatakan

pelaksanaan

tugas

Perwakilan

PTP

“fasilitas merupakan segala sesuatu yang

Kemhan khususnya DKI Jakarta yang ada

digunakan,

saat

pegawai

dipakai, baik

ditempati,

dalam

oleh

hubungan

ini.

Upaya-upaya

berikut :

untuk kelancaran pekerjaan.” Selanjutnya

a. Mengupayakan

Moenir

Menjadi PTP Kemhan

menyatakan

bahwa

telah

dilaksanakan dapat dijelaskan sebagai

lingkungan dengan pekerjaan maupun

(1987)

yang

Perwakilan

PTP

seorang pegawai atau pekerja tidak dapat

Upaya ini merupakan tujuan akhir dalam

melakukan pekerjaan yang ditugaskan

usaha pembentukan instansi vertikal

kepadanya dengan baik tanpa disertai

Kemhan

alat kerja, perlengkapan kerja yang salah

pertahanan negara yang baik dan telah

satunya adalah gedung dan fasilitas sosial

dilakukan oleh Kemhan sebagai organisasi

dapat berupa mess, rumah dinas dan

induk dari PTP Kemhan. Secara politis,

kendaraan

prestasi yang dicapai oleh Kemhan dalam

yang

digunakan

untuk

untuk

mewujudkan

menunjang kelancaran pekerjaan. Hal ini

mewujudkan

sesuai dengan pernyataan Kakesbangpol

terbitnya Permenhan Nomor 58 tahun

Provinsi DKI Jakarta, “…dan sarana

2015 tentang Kemhan Bab III Pasal 48

mereka juga sangat terbatas…Saya juga

ayat (1) dan (2) yang menyisakan pasal

mau bantu kasih kendaraan Pak…ini

pembatas yaitu PTP Kemhan dapat

masih proses….”( H. Darwis M. Adji, SH,

ditetapkan

M.Si, wawancara, 7 Maret 2017).

mendapat

Upaya

Menpan dan RB. Hal ini sesuai dengan

Meningkatkan

Efektivitas

PTP

sistem

oleh

Kemhan

Menhan

persetujuan

adalah

setelah

tertulis

Pelaksanaan Tugas

pernyataan

Dengan jangka waktu 5 tahun sejak 2012,

Komponen Pertahanan Negara Ditrah

dimana

Ditjen

setiap

tahunnya

selalu

Kasubdit

dari

Strahan

Kemhan

Organisasi

”2011-2014

diasumsikan bahwa PTP Kemhan akan

terkendala karena belum ada payung

terlaksana, namun hingga saat ini belum

hukum, payung hukumnya Perpres, tapi

dapat diwujudkan. Pada dasarnya ada tiga

ditahun 2015

upaya yang telah dilaksanakan oleh

Nomor 58 tahun 2015, harusnya sudah

Kemhan yaitu: Mengupayakan Perwakilan

OK, namun saya tidak tahu alasannya

PPTP menjadi PTP Kemhan; Berkoordinasi

apa” (Kolonel Inf Untung, wawancara, 7

dengan Pemda DKI; serta Optimalisasi

Maret 2017). Analisis terhadap Pasal 48

sudah keluar Perpres


ayat (2) memberi petunjuk bahwa satu-

pembangunan yang dilaksanakan oleh

satunya alasan PTP tidak dapat terwujud

Pemerintah Daerah.

sejak berlakunya Perpres No 58 hingga

 Membangun

saat

bukan competitive.

ini

adalah

“Belum

adanya

cooperative

 Menguasai prinsip utama pertahanan

persetujuan Kempan dan RB”. Kemampuan

suasana

Kemhan

dalam

negara yang bersifat semesta serta

mendapatkan persetujuan dari Kempan

memahami perkembangan PTP Kemhan

dan RB terbukti masih kurang dengan

hingga saat ini, dari aspek legalitas dan

belum dapat diyakinkannya Kempan dan

latar belakangnya.

RB hingga saat ini. Peluang untuk berhasil

 Menguasai Prinsip-prinsip Reformasi

dapat ditingkatkan melalui penguatan

Birokrasi yang diusung oleh Kempan dan

kemampuan

RB, sehingga bisa ditemukan apabila

negosiasi.

Sesuai

teori

negosiasi maka dengan tiga faktor yang

ternyata terjadi kesalahan pemahaman.

mendukung pelaksanaan negosiasi yaitu

2) Menyiapkan informasi berupa Naskah,

Orang (negosiator), Informasi dan Pihak

bahan Paparan berisi data dan fakta

luar.6 Dari teori ini, diharapkan Kemhan

ilmiah yang disusun sesuai pola yang

berkomitmen melaksanakan beberapa hal

dapat diterima oleh Kempan dan RB

dibawah ini :

setelah diperoleh info awal dari tim

1) Menyiapkan

Negosiator-negosiator

yang mampu :

negosiator. 3) Membangun hubungan dengan Pemda

 Memberi penjelasan dan keyakinan

seluruh Indonesia khususnya DKI Jakarta

kepada Kempan dan RB, sehingga dapat

untuk ikut mendukung proses negosiasi

diperoleh trust atau rasa saling percaya

dengan

bahwa tujuan dari pembentukan PTP

(resmi). Data yang diperoleh dari Kolonel

Kemhan ini adalah untuk kepentingan

Dwi menunjukkan bahwa Kemdagri dan

nasional

sangat

28 Gubernur yang memberikan dukungan

sinkronisasi

resmi secara tertulis, namun DKI Jakarta

/

menentukan

strategis dalam

yang

kebijakan Pertahanan negara dengan

dukungan

lisan

dan

tulisan

sendiri tidak termasuk didalamnya. Kempan dan RB memiliki indikator kinerja aparatur dan organisasi yang

6

Paurobally, S., Turner, P.J. and Jennings, N. R. Automating negotiation for m-services IEEE Trans on Systems, Man and Cybernetics (Part A). 2003.

akuntabel, efektif dan efisien berdasarkan semangat

reformasi.

Berdasarkan


indikator

diatas

diperoleh

beberapa

sebagai

alat

Hanneg

yang

prinsip utama yang dapat dijadikan

melaksanakan kebijakan dan Kemhan

landasan bagi negosiator Kemhan dalam

sebagai

menganalisa penyebab kesalahpa-haman

penggunaan TNI, pemisahan keduanya

persepsi

harus jelas.

secara

fundamental

oleh

Kempan dan RB terhadap pembentukan

perumus

kebijakan

3) Kebijakan Right Sizing Pada Fungsi

PTP Kemhan:

Organisasi. Kempan dan RB masih

1) Faktor Kinerja Aparatur dan Organisasi.

merasa

Ketidakhadiran

menyimpang

dari

vertikal

semangat right sizing yang diartikan

sebenarnya

penambahan organisasi baru dalam

menunjukkan bahwa kinerja organisasi

tubuh Kemhan. Pada pembangunan

Kemhan belum dapat diukur secara

PTP Kemhan, tidak ada jabatan yang

objektif,

dapat

akan tumpang tindih, karena selama ini

dilaksanakannya fungsi teknis Kemhan

(14 tahun) sejak keluarnya UU Hanneg,

di daerah. Sehingga dapat disimpulkan

fungsi pelaksana teknis Kemhan tidak

bahwa disatu sisi Kempan dan RB

ada yang menjalankan.

Kemhan

kurang

di

instansi

PTP

daerah

karena

mendukung

belum

karena

faktor

4) Kebijakan Zero Growth Pada Faktor

efisiensi anggaran, namun, disisi lain

SDM. Kempan dan RB khawatir akan

Kempan dan RB tetap menuntut

potensi dilanggarnya kebijakan zero

peningkatan kinerja Kemhan.

growth. Sementara pada dasarnya

2) Prinsip Reformasi Birokrasi. Dengan

kebijakan

tersebut

tetap

dapat

prinsip efisiensi kelembagaan Kempan

diaplikasikan dengan mengoptimalkan

dan RB merasa bahwa pelaksana tugas

personel PNS dan militer yang telah

teknis

berdinas aktif, baik di TNI maupun di

Kemhan

tetap

dapat

dilaksanakan oleh Kodam. Hal ini sangat

bertentangan

Kemhan sendiri.

dengan

5) Efektifitas dan Efisiensi. Sejak tahun

semangat reformasi birokrasi yang

2012, tugas dan fungsi PPTP Kemhan

diusung Kempan dan RB sendiri dan

dilaksanakan oleh personel penugasan,

tertulis dalam misi ke-4 Kempan dan

yang berarti sudah punya tugas dan

RB. Salah satu semangat reformasi

fungsi

birokrasi yang diamanatkan dalam UU

dilaksanakan

Hanneg adalah pemisahan antara TNI

mengandung potensi kedua job tidak

sendiri.

Double secara


Job

yang

bersamaan

dapat efektif terlaksana. Sehingga

didorong

terkesan dalam mengejar efisiensi

dikirimkan Menteri Pertahanan kepada

Kempan dan RB mengesampingkan

Menteri Dalam Negeri yang kemudian

efektifitas pelaksanaan tugas.

meneruskannya kepada seluh jajaran

b. Berkoordinasi dengan Pemda

Gubernur, termasuk Gubernur Jakarta

Pada tingkat pelaksana daerah, pejabat

sehingga kehadiran PPTP Kemhan di

PPTP

Forkopimda dalam pembahasan urusan

Kemhan

DKI

Jakarta

telah

melalui

surat

melaksanakan sosialisasi dan koordinasi

pemerintahan

dengan Pemprov DKI melalui Kesbangpol.

direalisasikan.

Hasil

c. Optimalisasi Pelaksanaan Tugas

kuisioner

evaluasi

pelaksanaan

umum

resmi

dapat

yang

segera

kegiatan PPTP Kemhan DKI Jakarta tahun

Optimalisasi ini dilaksanakan dalam tiga

2015, memberikan bukti bahwa telah

aspek yaitu: Program Kerja, Personel dan

diterimanya PPTP untuk melaksanakan

Fasilitas.

tatap muka dengan Wakil Gubernur DKI

1) Program Kerja.

Jakarta, Kakesbangpol Provinsi, Ketua

Dalam hal progam kerja pada tahun 2012,

Komisi I DPRD Provinsi, dan dilibatkan

yang

dalam beberapa rapat yang berkaitan

sosialisasi kebijakan pertahanan negara di

dengan Pertahanan. Kemudian kesediaan

daerah (Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Kesbangpol

Sosialisasi Desk PPKP DKI Jakarta Tahun

Provinsi

untuk

menjadi

dilaksanakan

adalah

penyelenggara kegiatan Bela Negara dari

2012),

yang sebelumnya diselenggarakan oleh

permasalahan

Rindam

manajemen pertahanan negara didaerah

Jaya.

Selain

hal

tersebut,

disamping

kegiatan

menginventarisasi

yang

dalam

koordinasi dilaksanakan pula dengan

yang

Kadisdik DKI, Kabappeda DKI, Kadikti DKI,

pembinaan dan penggunaan komponen

Kadikpora

pertahanan,

DKI,

dan

lain-lain

sesuai

program kerja.

meliputi

terkait

juga

pengembangan,

melaksanakan

koordinasi dengan stake holder terkait di

Keterlibatan PPTP Kemhan DKI

daerah. Selanjutnya di tahun 2013 hingga

Jakarta dalam proses penataan ruang

tahun 2016 kegiatan PPTP Kemhan di DKI

sangat

Jakarta

penting

terkait

rencana

sifatnya

melanjutkan

dan

penyusunan Peninjauan Kembali/Revisi

memperkuat program kerja yang telah

RTRW Pemda DKI Jakarta yang akan

dilaksanakan, antara lain Parade Cinta

diselesaikan tahun 2018. Upaya ini dapat

Tanah Air (PCTA) yang diperuntukkan


bagi siswa-siswi SLTA atau sederajat yang

pada tahun 2016, Pejabat Pelaksana Pusat

diikuti oleh 28 SLTA di wilayah DKI

PTP Kemhan menyusun Road Map yang

Jakarta.

diharapkan

Selain itu PPTP Kemhan DKI Jakarta juga

telah

mempercepat

digunakan

untuk

pembentukan

PTP

melaksanakan

kegiatan

Pertahanan

Negara

2) Struktur Organisasi dan Personel

dengan

Beberapa perubahan yang terjadi pada

Pembinaan (Binhanneg)

dapat

bekerja

sama

Kemhan seperti gbr 2.

Kesbangpol DKI Jakarta. Dalam kegiatan

tahun

ini terdapat 2 agenda penting yang harus

penetapan Desk PPKP tiap tahunnya

disampaikan yaitu; 1) Sosialisasi Kebijakan

diubah dari menggunakan Kepmenhan

Pertahanan Negara dan

menjadi

2) Pembinaan

2016

adalah

jenis

Permenhan,

dapat

Pemda

diluar

menjangkau

Sosialisasi Kebijakan Pertahanan Negara

Kemhan

diikuti oleh dari personel TNI yang terdiri

Menteri Pertahanan Nomor 18 tahun 2016

dari

personel

tentang Desk PPKP, dibidang Personel,

Babinminvetcatdam Jaya wilayah Jakarta

perubahan terjadi pada penambahan

Pusat. Sedangkan dari wilayah Jakarta

jumlah eselon II serta penghapusan

Timur diikuti oleh para Waka Balak, Kas

jabatan koordinator wilayah (Korwil).

Brig, Kas Men, Para Pbdy, Para Pbd, Para

Pada

Kasi Korem, Para Kasi Brig, Para Kasi Men,

pendukung telah dilebur kedalam eselon

Para Kasdim dan Para Wadan Yon.

pelaksana pusat sehingga hanya ada 4

Sedangkan untuk kegiatan Pembinaan

tingkat eselonisasi. Ketua Desk PPKP

Teritorial di Kodim 0505/JT dan Koramil

adalah

0505-02 diikuti oleh masyarakat dan

Wakilnya adalah Dirjen Pothan Kemhan.

pelajar.

Setelah

dan

dan

TNI.

struktur

Dirjen

dan

agar

Wilayah Pertahanan. Dalam kegiatan

LVRI

K/L

dokumen

Dalam

Peraturan

organisasi,

Strahan

dilaksanakan

eselon

Kemhan

evaluasi

dan

dalam

Program kerja yang disusun sejak

bidang personel, program kerja dan

2012 s.d. tahun 2016, telah banyak

anggaran, juga dilaksanakan perubahan

mengalami perbaikan. Fokus program

struktur organisasi PPTP Kemhan.

kerja yang sebelumnya lebih ke arah

Sesuai

Permenhan

tersebut

melanjutkan program kerja Kodam (PTF

terdapat 2 tipe PTP Kemhan di Daerah

Kodam),

yaitu: tipe A (Aceh, Kalimantan Barat,

saat

ini

sudah

mulai

mengakomodir fungsi-fungsi politik dan

Kalimantan

Timur,


Kepulauan

Riau,

Papua, DKI Jakarta dan Jawa Timur) yang

Mabes Angkatan. Secara umum seluruh

dipimpin

oleh

berpangkat

seorang

Bintang

Satu

berpangkat

Pembina

Muda/Golongan

IV/C;

Pati

TNI

calon

atau

PNS

satuannya,

Utama

dan

tipe

B

pejabat

PPTP

diusulkan

dengan

status

oleh

bersifat

penugasan dan bertugas selama 12 bulan (Maret-Maret). Khusus untuk daerah type

(Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera

A,

Barat,

Lampung,

Tinggi/Bintang Satu, Pamen berpangkat

Bengkulu, Bangka Belitung, Banten, Jawa

Kolonel dan Pamen/Pama/ Eselon IV

Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali,

kebawah.

Sumatera

Selatan,

Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara

personel

Setelah

terdiri

dari

dilaksanakan

rekruitmen

Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan

personel

Selatan,

Sulawesi

sebagai pejabat PPTP Kemhan, maka

Barat,

dilaksanakan program pendidikan formal

Tengah,

bagi Pejabat PPTP tersebut melalui

Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara

pembekalan oleh eselon pelaksana pusat

dan Papua Barat) yang dipimpin oleh

pada

seorang Personel TNI berpangkat Kolonel

pembekalan

atau PNS berpangkat Pembina/Golongan

Narasumber

IV/A.

Kemen-terian Dalam Negeri. Pembekalan

Utara,

Kalimantan Gorontalo,

Sulawesi

Selatan,

Utara, Sulawesi Sulawesi

untuk

Perwira

awal

melaksanakan

tugas

tahun

anggaran.

Pada

ini,

dilibatkan

pula

dari

akademisi

maupun

Sesuai Permenhan Nomor 1 tahun

dibuka langsung oleh Dirjen Strahan

2017 tentang Perwakilan Kementerian

Kemhan serta ditutup oleh Dirjen Pothan

Pertahanan

atau

di

Daerah,

Struktur

sebaliknya

dengan

materi

Organisasi masih tetap seperti pada

pembekalan antara lain : Sejarah dan

tahun 2016, namun terminologi Desk

Dasar

PPKP diganti dan dikembalikan pada

Kemhan, Program Kerja dan Anggaran

terminologi awal, sesuai Perpres 58 tahun

PPTP

2015 yaitu Perwakilan Pelaksana Tugas

pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Pokok

(PPTP)

Kemhan

di

Hukum

Kemhan,

pembentukan

serta

PPTP

Mekanisme

Daerah.

Mengantisipasi keku-rangan sumber

Pengawakan Organisasi PPTP Kemhan

daya manusia ini, tahun 2015 Letjen TNI

seperti tabel 4.

Ediwan Prabowo – Sekjen Kemhan,

Personel PPTP Kemhan DKI Jakarta

menginstruksikan agar pengawakan PPTP

direkrut dari Kemhan, Mabes TNI dan

Kemhan diisi dari Mabes TNI dan Mabes


Angkatan (sesuai dengan wawancara

Jakarta

dengan Letkol Adm Sianturi pada tanggal

Kemudian pada tahun 2015 pindah ke Jl.

23 Maret 2017). Tahun 2017 dari 34 orang

H. Musa 73B RT. 013/002 Petukangan

personel Eselon III PPTP Kemhan, 10

Selatan Pesanggrahan Jakarta Selatan

orang (30 %) diantaranya berdinas di

Kode Pos 12270. Tahun 2016 alamat

Mabes

Angkatan.

Kantor berpindah ke Kav DKI Blok B IX.

Sedangkan dari 6 orang personel eselon II

No 33, RT 007/004 Pondok Kelapa Duren

PPTP Kemhan tahun 2017, seluruhnya

Sawit Jakarta Timur. Pada September

(100 %) dijabat oleh Pati dari Mabes TNI

tahun 2017, direncanakan memindahkan

dan

kembali kantor ke daerah Jakarta Pusat.

TNI

dan

Mabes

Mabes

Angkatan.

Untuk

PPTP

Selatan

Kode

Pos

12270.

Kemhan DKI Jakarta sejak tahun 2015 s.d.

Kesimpulan dan Saran

tahun 2017, seluruh (100 %) pejabat eselon

Kesimpulan

II dan III diambil dari TNI. Untuk

a. Hasil penelitian efektivitas pelaksanaan

meningkatkan

pelaksanaan

tugas PPTP Kemhan di DKI Jakarta mulai

tugas pada tahun 2017, telah dibuat

tahun 2012 hingga 2016 yang dilaksanakan

pemetaan

berdasarkan

efektivitas

kebutuhan

personel

PPTP

stratifikasi

perundang-

Kemhan sebagaimana pada gambar 3.

undangan melalui metode task analysis

3) Fasilitas

yang

Upaya PTP Kemhan untuk mengatasi

Kepmenhan/Permenhan yang mengatur

keterba-tasan fasilitas yang dimiliki adalah

tentang

dengan menyewa perkantoran, rumah

Kemhan tenyata belum efektif karena

dan kendaraan pertahun oleh masing-

program kerja yang dilaksanakan belum

masing PPTP. Kendaraan sewa yang

mengakomodir fungsi koordinasi dan

digunakan adalah jenis Sedan, SUV, warna


cat hitam dengan nomor Plat Dinas

antara pertahanan militer dan pertahanan

berlogo Kemhan 6714 – 00. Alamat

nirmiliter di daerah sebagaimana yang

Rumah merangkap Kantor yang disewa

diamanatkan UU Nomor 3 tahun 2002

PPTP Kemhan DKI Jakarta pada Tahun

tentang Pertahanan Negara. Pelaksanaan

2012 s.d. 2013 berada di Jl. Rusa III, No. 57,

tugas PPTP Kemhan di DKI Jakarta sejak

Jakarta Selatan. Pada Tahun 2014 pindah

tahun 2012 hingga tahun 2016 masih

ke

RT.014/02

belum mencerminkan adanya koordinasi

Pesanggrahan

dan sinkronisasi Kebijakan Pertahanan

Jalan

Petukangan

Inpres

No.58

Selatan

dihadapkan

Desk

PPKP/Perwakilan


pada

PTP

Negara antara Pusat dan Daerah serta

mengupayakan Perwakilan PTP Kemhan

sesama Instansi Vertikal Kementerian dan

menjadi PTP Kemhan untuk mendapatkan

lembaga

daerah,

persetujuan tertulis dari Kem PAN dan

walaupun Program Kerja Perwakilan PTP

RB, 2) Berkoordinasi dengan Pemda DKI

Kemhan DKI Jakarta setiap tahunnya

Jakarta agar pejabat Kepala Perwakilan

terlaksana dengan baik (efektif).

PTP Kemhan yang ada saat ini dapat

b. Beberapa faktor yang berakibat kurang

terlibat dalam Forkopimda untuk urusan

efektifnya

pemerintahan

yang

berada

di

pelaksanaan

tugas

PPTP

umum,

serta

3)

Kemhan DKI Jakarta antara tahun 2012

melaksanakan optimalisasi pelaksanaan

s.d. 2016 terbagi atas dua faktor utama

tugas dengan penguatan program kerja,

yaitu

peningkatan

faktor

didapatnya

eksternal;

persetujuan

1)

belum

tertulis

dari

jumlah

personel

yang

mengawaki dan fasilitas yang ada.

Kempan dan RB terkait organisasi PTP

Saran

Kemhan di daerah, 2) belum terlibatnya

Saran Teoritis

pejabat Kepala Perwakilan PTP Kemhan di

Temuan hasil penelitian ini menemukan

Forkopimda dalam pembahasan urusan

bahwa

pemerintahan umum dan faktor internal;

perundang-undangan secara bertingkat

1)

belum

terhadap program kerja dapat menyajikan

kebijakan

kejelasan bahwa diperlukan penempatan

program

kerja

yang

menggambarkan sinkronisasi

task

analisys

tingkat

Daerah serta dengan instansi vertikal

pelaksanan tugas dari suatu organisasi.

kementerian dan lembaga di daerah yang

Dengan

diamanatkan

oleh

diatas, Pelaksana Pusat PPTP Kemhan

Desk

dapat menentukan prioritas program

PPKP, 2) keterbatasan jumlah personel

kerja yang tepat bagi PPTP Kemhan DKI

yang mengawaki, dan 3) belum adanya

Jakarta. Sehingga lokasi strategis PPTP

kantor yang menetap serta keterbatasan

Kemhan DKI Jakarta di Ibukota Negara

fasilitas pendukung yang dimiliki oleh

dapat dioptimalkan bagi terwujudnya

PPTP Kemhan dalam pelaksanaan tugas.

sistem pertahanan negara yang optimal

c. Upaya

antara pusat dengan daerah.

yang

meningkatkan

tentang

dilaksanakan

efektivitas

untuk

yang

pemahaman

jelas,

aturan

pertahanan negara antara Pusat dan

Kepmenhan/Permenhan

efektifitas

atas

terhadap

atas

teori

pelaksanaan

tugas Perwakilan PTP Kemhan adalah ; 1) Efektvitas Pelaksanaan Tugas Perwakilan Pelaksana Tugas Pokok … | D. Pantinovan | 105

Saran Praktis

Daerah dapat lebih efektif di DKI Jakarta

Dalam rangka mewujudkan efektifitas

khususnya karena pada tahun 2017 ini

pelaksanaan tugas PPTP Kemhan DKI

merupakan

Jakarta

mengajukan

Perda tentang RTRW Provinsi DKI Jakarta.

beberapa saran praktis seperti dibawah

Dengan demikian pejabat PPTP Kemhan

ini :

dapat

a. Untuk mendapatkan persetujuan resmi

kegiatan tersebut dan dapat memberikan

dari Kempan RB terkait pembentukan PTP

pemahaman yang lebih baik tentang

Kemhan,

pentingnya

maka

agar

negosiator

penulis

Kemhan

menyiapkan

yang menguasai prinsip

waktu

lebih

peninjauan

intensif

aspek

pembangunan,

ulang

dalam

proses

pertahanan

dimana

dalam

salah

satu

utama pertahanan negara yang bersifat

indikatornya adalah dimasukkannya UU

semesta serta memahami perkembangan

No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan

PTP Kemhan hingga saat ini, dari aspek

Negara dan PP No 68 tentang Penataan

legalitas dan latar belakangnya dan

Wilayah Pertahanan Negara kedalam

menguasai

Perda tentang RTRW.

prinsip-prinsip

Reformasi

Birokrasi yang diusung oleh Kempan dan

c. Agar proses regenerasi lebih efektif

RB, sehingga ditemukan kesamaan visi

dari pejabat lama dan pejabat baru, maka

tentang

disarankan

pentingnya

realisasi

agar

pada

waktu

pembentukan Instansi Vertikal Kemhan

sampai

yang selama ini belum ada. Selain itu

Kemhan, mekanisme perekrutan dari

Kemhan dapat menyiapkan program kerja

pejabat

dan anggaran untuk mensosialisasikan

memperhatikan

kegiatan PPTP Kemhan ke media massa

dimana pejabat yang ditunjuk minimal

agar

keberadaannya

masyarakat

luas

di

dengan

kurun

PPTP

terbentuknya

Kemhan asas

DKI

PTP

Jakarta

kesinambungan,

lebih

dikenal

menjabat dalam 2 periode (2 tahun

seluruh

wilayah

berturut-turut) dan diberikan pendidikan

Inonesia sehingga proses pembentukan

politik terbatas dengan

PTP Kemhan dapat segera terwujud.

dengan Kemendagri, serta memberikan

b. Agar

mengkoordinasikan

pelatihan khusus terkait pemahaman

keterlibatan Pejabat PPTP Kemhan dalam

akan aturan perundangan yang paling

Forkopimda sehingga koordinasi dan

sering


Kemendagri dan Pemda. Sehingga relasi

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

dan

Kemhan

digunakan

pemahaman


bekerjasama

dilingkungan

tentang

sistem

pertahanan negara dapat lebih mendalam

dengan

selanjutnya

memberikan

Kemhan DKI Jakarta di salah satu gedung

masukan bagi evaluasi dan perencanaan

Kemhan yang ada di Jakarta Pusat,

yang lebih tepat sasaran.

dengan demikian alokasi anggaran sewa

d. Agar

mampu

PPTP

Kemhan

DKI

Jakarta

dapat

menempatkan

digunakan

Kantor

untuk

PPTP

melengkapi

memiliki kantor tetap di Jakarta, maka

fasilitas lain yang sementara ini masih

salah satu langkah alternatif adalah

terbatas.

Tabel 1. Sasaran Tugas Perwakilan PTP Kemhan tahun 2012 s.d. 2014 Sumber: Diolah dari Kep Menhan No : KEP/216/M/III/2012

No

Sasaran

Keterangan

1

2

3

Terhimpunnya data dan informasi, pemantauan, dan

Terlaksana

evaluasi serta penyiapan bahan Menteri Pertahanan 1

perihal pembangunan pertahanan di daerah yang terkait dengan

strategi

pertahanan,

potensi

pertahanan,

kekuatan pertahanan dan sarana pertahanan. Terlaksananya koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan 2

instansi terkait lainnya perihal pembangunan pertahanan di daerah.

Belum terlaksana, baru berupa sosialisasi Belum

3

Terlaksananya

pembahasan

dan

pengkajian

perihal

pembangunan pertahanan di daerah.

terlaksana, baru berupa sosialisasi

Terlaksananya 4

penghimpunan

data

dan

informasi, Terlaksana

pemantauan, dan evaluasi serta penyiapan bahan Menteri Pertahanan perihal pembentukan Kantor Pertahanan di daerah. Terlaksananya koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan

5

Terlaksana

instansi terkait lainnya perihal pembentukan kantor pertahanan di daerah.


6

7

Terlaksananya

pembahasan

dan

pengkajian

perihal

Terlaksana

Adanya pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri

Terlaksana

pembentukan kantor pertahanan di daerah.

Pertahanan. Terlaksananya tugas lain yang diberikan oleh Menteri Terlaksana

8

Pertahanan. Melakukan terkait

di

daerah

koordinasi

dalam

dengan

rangka

instansi

pencarian

dan

pengumpulan data.

Tabel 2. Sasaran Tugas Perwakilan PTP Kemhan tahun 2015 Sumber : Diolah dari Kep Menhan No : KEP/47/M/I/2015

No

Sasaran

Keterangan

1

2

3

Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait di daerah Belum 1

dalam rangka pembangunan pertahanan negara di terlaksana, daerah.

berupa sosialisasi

Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait di daerah Belum 2

dalam rangka pelaksanaan kebijakan pertahanan negara.

terlaksana, baru berupa sosialisasi

3

Terlaksananya koordinasi dengan instansi di daerah dalam Terlaksana rangka pelaksanaan program bela negara. Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah daerah dan Terlaksana

4

instansi terkait lainnya perihal pembentukan kantor pertahanan di daerah. Terlaksananya

penghimpunan

data

dan

informasi, Terlaksana

pemantauan, dan evaluasi serta penyiapan bahan Menhan 5

perihal pembangunan pertahanan di daerah yang terkait Strategi Pertahanan, Potensi Pertahanan, Kekuatan Pertahanan, dan Sarana Pertahanan.

1 6

2

3

Terlaksananya tugas lain yang diberikan oleh Koordinator Terlaksana


Wilayah. Adanya pertanggungjawaban kepada Koordinator Wilayah Terlaksana

7

dalam pelaksanaan tugasnya.

Tabel 3. Sasaran Tugas Perwakilan PTP Kemhan tahun 2016 Sumber : Diolah dari Permenhan No 18 Tahun 2016

No

Sasaran

Keterangan

1

2

3

1

Terlaksananya program dan koordinasi dengan Pemerintah

Belum

Daerah serta instansi terkait perihal pembangunan

terlaksana,

pertahanan di daerah

baru

berupa

sosialisasi Terlaksananya 2

pengumpulan

keterangan,

koordinasi

Terlaksana

dengan Pemerintah Daerah dan Forum Komunikasi Intelijen Daerah, pengolahan dan penyajian bahan keterangan

3

Terlaksananya

bantuan,

dan

koordinasi

Terlaksana

dan

informasi,

Terlaksana

pelaksanaan program Kemhan di daerah Terlaksananya

4

dukungan,

penghimpunan

data

koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya perihal pembentukan kantor pertahanan di daerah Terlaksananya

penghimpunan

data

dan

informasi,

Terlaksana

pemantauan, dan evaluasi serta penyiapan bahan Menteri 5

Pertahanan perihal pembangunan pertahanan di daerah yang

terkait

dengan

Strategi

Pertahanan,

Potensi

Pertahanan, Kekuatan Pertahanan, dan Sarana Pertahanan 6

7

Terlaksanaya tugas lain yang diberikan oleh Ketua Desk

Terlaksana

PPKP Adanya pertanggungjawaban kepada Ketua Desk PPKP

Terlaksana

dalam pelaksanaan tugasnya


Tabel 4. Pengawakan Organisasi PPTP Kemhan 2016 Sumber : Diolah dari Permenhan no 18 tahun 2016

Gambar 1. Visualisasi hasil ukur efektivitas Sumber : Penulis


Gambar 2. Road map Pembentukan Kantor Pertahanan Sumber : Bahan Paparan Puskompublik Kemhan 2016

Gambar 3. Kebutuhan personel PPTP Kemhan Sumber : Bahan Paparan Pengawakan Personel PPTP Kemhan

Daftar Pustaka Buku Afrizal. 2014. Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Agustino, Leo. 2012. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Penerbit Alfabeta. Anselm, Strauss dan Juliet Corbin. 2003. Dasar-dasar Penelitian Kualitatif. Yogyakarta : Pustaka Belajar.

Creswell, John W. 2003. Research Design Pendekatan Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Penterjemah Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. David, Fred R. 2008. Strategic Management. Manajemen Strategis. Konsep. Edisi 10. Penerjemah : Ichsan Setiyo Budi. Jakarta : Salemba Empat. Gibson, Ivansevich, and Donelly. 1995, Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses, Jilid 2, Jakarta: Binarupa Aksara.


Guttman, Robert H. and Pattie Maes, 1998. Cooperative vs. Competitive Multi-Agent Negotiations. Hadjito, Dydiet. 2001.Teori Organisasi dan Teknik Pengorganisasian. Jakarta: Raja Grafindo Persada. J. Supranto. 2009. Statistik Teori dan Aplikasi Edisi Ketujuh. Jakarta: Erlangga. Kersten, Gregory E et. Al. 2002. Enegotiations: Towards Engineering of Technology-based Social Processes. Lexy J., Moleong. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Martono, Nanang. 2015. Metode Penelitian Sosial. Konsep-konsep Kunci. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Moenir, A S. 1997. Pendekatan Manusiawi dan Organisasi terhadap Pembinaan Kepegawaian, Jakarta: PT Gunung Agung. Moekijat. 1998. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: CV. Mandar Maju. Moekijat. 2008. Analisis Jabatan. Bandung: CV. Mandar Maju. Ndraha,Taliziduhu. 2000. Metodologi Pemerintahan Indonesia, Jakarta: Bina Aksara. Oliver, David. 2010. How To Negotiate Effectively. Kogan Page. Prawirosentono, Suyadi. 1999. Manajemen Sumber Daya Manusia. Kebijakan Kinerja Karyawan. Kiat Mambangun Organisasi Kompetitif Menjelang Perdagangan Bebas Dunia. Yogyakarta: BPFE. Paurobally, S., Turner, P.J. and Jennings, N. R. 2003. Automating negotiation for m-services IEEE Trans on Systems, Man and Cybernetics (Part A). Reksohadiprodjo, Sukanto. 2000. Pengantar Manajemen. Jakarta: Pusat Penerbitan

Universitas Terbuka. Richard M. Steers. 1985. Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga Siswanto. 2008. Pengantar Manajemen. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: CV Alfabeta. ________. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: CV Alfabeta. ________. 2009. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: CV Alfabeta. ________. 2014. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: CV Alfabeta. Suharno. 2009. Prinsip-Prinsip Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta: Penerbit Universitas Negeri Yogyakarta. Steers Richard. M. 2005. Efektivitas Organisasi. (Terjemahan). Jakarta: Erlangga Stephen P. Robbins. 2015. Teori Organisasi Struktur, Desain & Aplikasi, Jakarta: Arcan. Tika, Moh. Pabundu. 2006. Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan. Jakarta : PT. Bumi Aksara. Wahab, Solichin, Abdul. 2008. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Edisi ke-2. Jakarta: Bumi Aksara. Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik. Edisi Revisi. Yogyakarta: Media Pressindo. Peraturan/Perundangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.


Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan. Peraturan Kementerian Pertahanan Nomor 19 tahun 2015 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015-2019. Peraturan Kementerian Pertahanan Nomor 18 tahun 2016 tentang Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan. Peraturan Kementerian Pertahanan Nomor 1 tahun 2017 tentang Perwakilan Kementerian Pertahanan di Daerah. Peraturan Kementerian Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tanggal 27 September 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor : KEP/012/VIII/1988 Tentang Penetapan Komando Daerah Militer Sebagai Penyelenggara Tugas dan Fungsi Dephankam di Daerah. Keputusan Kementerian Pertahanan Nomor KEP/1019/M/XII/2011, Road Map Reformasi Birokrasi, Kemhan RI, 2012. Keputusan Kementerian Pertahanan Nomor : KEP/216/M/III/2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan. Keputusan Kementerian Pertahanan Nomor : KEP/342/M/IV/2012 tanggal 30 April 2012 tentang Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan.

Keputusan Kementerian Pertahanan Nomor : KEP/520.a/VI/2012 tanggal 18 September 2012 tentang Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan. Keputusan Kementerian Pertahanan Nomor : KEP/1255/M/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2016. Keputusan Kementerian Pertahanan Nomor : KEP/47/M/I/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan. Keputusan Kementerian Pertahanan Nomor : KEP/435/M/V/2016 tanggal 2 Mei 2016 tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2017. Surat Keputusan Nomor : Skep/1357/VIII/ 1988 Tentang Pokok-Pokok Mekanisme Pelaksanaan Program dan Anggaran Dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dephankam di Daerah. Naskah Sinergitas Komponen Pertahanan Negara Dalam Pembangunan Di Daerah Guna Mendukung Hanneg, 2016. Jakrta : Kemhan. Surat Kepala Badan Intelijen Strategis TNI Nomor : R/1264/VI/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Perkembangan Reklamasi di P. Batam. Situs internet http://belanegara.kemhan.go.id/ diklatbelanegara/opini/3. http//www.beritamalukuonline.com/2015/ 06/ketinggian-jembatan-merahputih-ambon.html http://www.jakarta.go.id http://kodamjaya-tniad.mil.id. http://www.menpan.go.id. http://www.menpan.go.id/kedeputianreformasi-birokrasi/60-berita/1350bpkp-pangkas-149-jabatanstruktural-menjadi-auditor.


EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS PERWAKILAN PELAKSANA TUGAS POKOK KEMENTERIAN PERTAHANAN DKI JAKARTA DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA

Recommend Documents