Edisi II Tahun 2007 SALATIGA. Jendela Informasi Wakil Rakyat Salatiga H I A S Y A. Polemik. Pengisian jabatan. Wakil Walikota

SALATIGA

CH IR

H YA IR A ABH S TUSW ASTI PRAJ

Jiwaraga Edisi II Tahun 2007

Jendela Informasi Wakil Rakyat Salatiga

Polemik

Pengisian jabatan

Wakil Walikota Evaluasi Raja Kecil Birokrasi Menjadi Politisi Bukan Karena Suami

Daftar isi Majalah Jiwaraga

Jendela Informasi Wakil Rakyat Salatiga

Diterbitkan oleh : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SALATIGA. PENASEHAT Pimpinan DPRD : Sutrisno Supriantoro, SE; Drs. Kasmun Saparaus, M.Si; Sri Utami Djatmiko; PEMBINA Walikota Salatiga; PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB Sekretaris DPRD : Noto Oetomo, SH; REDAKTUR PELAKSANA Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan : Agung Susetyo, SH; REDAKTUR Budi Dwi Haryono, SH; Hendarwasih; KOORDINATOR LIPUTAN Budi Kristiawan; PELIPUT/PENYUNTING Agus Prasetyo, SIP; Sumarno, S.Ag; Umardani Yahya; Dian Karuniawati; SETTING & LAY OUT Budi Susilo, S.Sos; Joko Sutrisno AW; Lukman Fahmi, S.HI; Muhtar Lutfi; DISTRIBUSI Aris Diyanto, SH; Mujiharjo; Ngatno, SE; Sutarno. ALAMAT REDAKSI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA Jl. Letjen. Sukowati No. 51 Salatiga 50731 Telp/Fax. (0298) 326674. Redaksi menerima sumbangan naskah, tulisan, karikatur. Redaksi berhak mengubah atau mengedit tanpa menghilangkan esensinya. Tulisan/naskah 3-4 halaman folio spasi rangkap dialamatkan ke Redaksi. Bagi yang dimuat, akan mendapat imbalan.

Laporan Utama 6

Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga Drs. Kasmun Saparaus M.Si, semakin lama seseorang bekerja pada bidang tertentu, maka akan lebih piawai dan mumpuni. Semua pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya akan terselesaikan dengan mudah dan cepat yang didasarkan atas pengalaman yang melekat dalam

dirinya tidak berlaku d a n a k a n m e n y i s a k a n permasalahan tersendiri bila terjadi di birokrasi pemerintahan. Semakin lama bekerja pada bidang tertentu akan m e n g a l a m i k e j e n u h a n . Akibatnya, kinerja menjadi kurang inovatif dan kurang dinamis. Karena itu, Kasmun mendesak kepada Walikota Salatiga John M. Manoppo, SH, untuk mengevaluasi para pejabat eselon II pada khususnya, agar tidak terlalu lama menempati pos tertentu. Mutasi dan penyegaran sangat pening dilakukan untuk meningkatkan kinerja para pejabat dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

4

SEKAPUR SIRIH Kesejahteraan Mudah Diucapkan

5

MIIMBAR Dewan Buka Bersama Anak Yatim

6

LAPORAN UTAMA Evaluasi Raja Kecil Birokrasi

12

WARTA Kegiatan Anggota DPRD Kota Salatiga dalam menjaring aspirasi masyarakat

29

SOSOK Ny. Rosa Darwanti, SH, M.Si “Menjadi Politisi Bukan Karena Suami”.

30

TEBAK WAJAH

Vokal 24 Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Salatiga, Teddy Sulistya, SE, mengaku agenda pemerintahan belakangan ini cukup memberakan Walikota. Sebab, berbagai persoalan pemerintahan yang seharusnya dilaksanakan secara bersama-sama, harus dilaksanakan secara mandiri (single fighter) oleh Walikota. Karena itu, PDI Perjuangan sebagai salah satu partai pengusung (bersama Partai Amanat Nasional, Red) pemenang Pilkada 2006 lalu, menganggap perlu pengisian jabatan Wawali. Untuk mekanismenya, Teddy

berpendapat supaya Walikota Salatiga John M. Manoppo segera membentuk tim konsultatif guna membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan Wawali.

Jiwaraga Edisi II 2007

3

Sekapur Sirih

Kesejahteraan, Mudah Diucapkan Pembaca yang budiman, Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat menjalankan aktivitas di atas bumi ini sesuai dengan peran dan tugas masing-masing. Terkait dengan hal tersebut, dua hal yang pantas untuk kita garis bawahi. Pertama, bahwa aktivitas di muka bumi ini seyogyanya berorientasi semata-mata hanya untuk menggapai ridho-Nya. Dan kedua, aktivitas yang kita lakukan sedapat mungkin memberi manfaat bagi manusia lain. Dengan demikian, mewujudkan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun batin, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidaklah mustahil. Secara konseptual, memang tidak sulit untuk membicarakan kesejahteraan. Persoalan baru akan muncul bersamaan dengan langkah dan upaya untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan tersebut. Dalam konteks Salatiga misalnya, di tengah kondisi pemerintahan yang syarat dengan persoalan, Walikota John M. Manoppo, SH dituntut untuk bekerja tanpa didampingi Wakil Walikota. Persoalan birokrasi juga bertambah setelah Drs. H. Soetedjo, M.Si, tidak lagi menjabat Sekda, dan hingga kini jabatan Sekda belum terisi. Menyelesaikan masalah dengen pendekatan one by one bisa jadi sangat tepat untuk diterapkan di kota Salatiga. Dengan harapan, pada saat proses penyelesaian dilakukan tidak muncul masalah baru yang lebih rumit dan bersifat disengaja. Untuk itulah, kita semua berharap agar berbagai persoalan yang ada di kota Salatiga dapat segera terselesaikan. Untuk mendukung proses pencepatan penyelesaian masalah tersebut maka perlu memikirkan pengisian jabatan Wakil Walikota dan Sekda. Karena itu, Majalah Jiwaraga DPRD kota Salatiga dalam edisi II Tahun 2007 ini mengambil tema Polemik Pengisian Jabatan Wakil Walikota. Selamat membaca. Ketua DPRD Kota Salatiga Sutrisno Supriantoro, SE

4


Mimbar

Dewan Buka Bersama Anak Yatim Fauzi mendorong kepada anak yatim agar jangan berkecil hati, siapa tahu pada suatu saat nanti akan menjadi orangorang yang sukses seperti para anggota DPRD tersebut. “Ada tiga hal yang membuat seseorang sukses. Pertama karena ilmu, kedua pengalaman dan ketiga faktor takdir. Faktor takdir ini jangan diremehkan, karena itu kehendak Allah,” jelas Fauzi. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Sutrisno Supriantoro, SE, mengatakan bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada hari Senin 24 September 2007 di aula DPRD kota Salatiga itu, merupakan bentuk rasa kepedulian dan tali kasih sayang kepada sesama, khususnya kepada mereka yang membutuhkan. Atas nama keluarga besar DPRD Kota Salatiga, Sutrisno dan pimpinan secara simbolik menyerahkan bantunan berupa uang tunai untuk sekedar Ketua Dewan menyerahkan bantuan anak yatim

B

ulan Ramadhan adalah bulan penuh berkah dan ampunan. Semua umat Islam berlomba-lomba meningkatkan frekuensi ibadah. Hal itu sebagai bentuk wujud syukur serta iman dan takwa kepada Allah SWT. Bentuk ibadah dapat dilakukan dengan banyak cara. Misalnya dengan menyantuni anak yatim piatu. Inilah yang dilakukan para anggota DPRD kota Salatiga pada pertengahan bulan puasa di kantor dewan Jalan Letjend Sukowati 51 Salatiga, lalu. Hadir pada acara tersebut Ketua DPRD Sutrisno Supriantoro, SE, Wakil Ketua Drs. Kasmun Saparaus, M.Si dan Ny. Sri Utami Djatmiko, serta Sekwan Drs. Harmanto. Puluhan anggota dewan dan staf Setwan juga mengikuti acara tersebut. Mereka dengan suka-cita melaksanakan kegiatan buka bersama para anak yatim piatu dari Panti Asuhan Islakhul Iman, Salatiga. Berdasarkan pantauan wartawan majalah ini, begitu suara adzan Magrib berkumandang, para anggota dewan dan anak yatim serta beberapa tamu undangan yang hadir bergegas menuju tempat hidangan yang sudah disediakan. Agenda buka bersama tersebut kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan shalat Maghrib, Isya dan Tarawih berjamaah. Berdiri sebagai imam shalat adalah H. Muhammad Fauzi M.Ag. Dalam kesempatan tersebut Fauzi juga memberikan siraman rohani kepada para jamaah sekitar 10 menit.

Suasana buka bersama anak yatim persiapan lebaran kepada Haryono, pimpinan panti asuhan. Terpisah, Haryono berharap kegiatan tersebut dapat ditiru instansi lain, karena anak yatim piatu sangat mendambakan kasih sayang dari dermawan. “Saya selaku pengasuh Panti Asuhan Islakhul Iman mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD ,” katanya.(ltf/ano)


5

Laporan Utama

Evaluasi Raja Kecil Birokrasi S

emakin lama seseorang dilalui semua. bekerja pada bidang “Jika terlalu lama menduduki tertentu, maka akan suatu jabatan dapat dipastikan lebih piawai dan mumpuni. Semua pejabat menjadi anti klimaks, artinya pekerjaan yang menjadi tanggung bila terlalu lama maka kinerja akan jawabnya akan terselesaikan dengan menurun” tambahnya. mudah dan cepat. Hal tersebut Menyinggung soal batas ideal didasarkan atas pengalaman yang seseorang duduk dalam jabatan melekat dalam dirinya. tertentu, Kasmun memiliki kriteria Namun demikian, menurut tersendiri. Untuk Kepala Dinas atau Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga Drs. sejajar dengan Eselon II maksimal Kasmun Saparaus M.Si, hal itu tidak antara 3 sampai 4 tahun. Sedangkan berlaku dan akan menyisakan untuk pejabat di bawahnya, permasalahan tersendiri bila terjadi termasuk staf, batas maksimal antara di birokrasi pemerintahan. Semakin 5 hinga 6 tahun. lama bekerja pada bidang tertentu Kasmun mengkritisi, akan mengalami kejenuhan. penempatan job birokrasi di Salatiga Akibatnya, kinerja menjadi kurang selama ini kurang rasional. Mutasi inovatif dan kurang dinamis. pejabat kurang teratur, job Celakanya, semakin lama Drs. Kasmun Saparaus M.Si, discripsion kurang mencerminkan seseorang menjabat cenderung akan prinsip the right man on the right please. Karena itu, menjadi raja kecil di birokrasi. Sehingga, fungsi birokrasi Walikota dimina untuk menggunakan manajemen yang pada dasarnya adalah sebagai pelayan publik, kepemimpinan yang tepat. Terlebih dalam penempatan namun gara-gara pejabatnya terlalu lama berkuasa maka seseorang dalam menduduki jabatan tertentu harus menjadi ingin dilayani publik. mengedepankan empat prinsip. Yaitu profesionalisme, Karena itu, Kasmun mendesak kepada Walikota proporsionalisme, loyalitas dan pengabdian kepada Salatiga John M. Manoppo, SH, untuk mengevaluasi para masyarakat. pejabat eselon II pada khususnya, agar tidak terlalu lama ”Keempat prinsip tersebut menjadi prasarat agar menempati pos tertentu. Mutasi dan penyegaran sangat roda pemerintahan berjalan dengan baik dan sinergis. pening dilakukan untuk meningkatkan kinerja para Bilamana perlu diadakan perombakan, sah-sah saja pejabat dalam memberikan pelayanan terhadap dilaksanakan, agar seseorang yang ditunjuk benar-benar masyarakat. mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya” ”Saya melihat banyak pejabat eselon II di jajaran tambahnya. birokrasi Pemkot Salatiga yang sudah terlalu lama berada Anggota Dewan Kota Salatiga dua periode ini di pos tertentu. Seperti Kepala DPU dan BKD. Jika hal ini mencontohkan di China yang komunis, ternyata dibiarkan maka kinerja pegawai menjadi kurang baik,” menjunjung tinggi norma sosial serta loyalitas terhadap jelas angota DPRD asal Partai Keadilan dan Persatuan pimpinan. “Ada pelajaran bagus yang dapat kita petik dari Indonesia ini. negara Tirai Bambu, di sana birokrasi tertata bagus dan Birokrasi dalam pemerintahan harus melakukan rotasi pejabat berwawasan ke depan. Mereka yang mutasi jabatan secara periodik. Hal itu sangat penting komunis justru lebih demokratis, nuansa penghormatan mengingat fungsi PNS adalah sebagai pelayan terhadap sesama sangat berlaku, utamanya dalam masyarakat. Jika seseorang pejabat menduduki kursi b i r o k r a s i p e m e r i n t a h a n b e n a r - b e n a r t e r j a g a jabatan terlalu lama maka akan muncul kesan raja kecil kewibawaannya. Seorang staf akan selalu menghormati dalam dinas atau kantor bersangkutan. Bila terlalu lama pimpinan dan melaksanakan semua keputusan yang menjabat maka fungsi pelayanan akan luntur dan ada. Dengan begitu roda pemerintahan berjalan dengan berubah menjadi minta dilayani. baik” tambahnya. Dalam hidup orang selalu membutuhkan “Negara kita Indonesia, sedang mengalami tantangan, demikian halnya dalam menjalani pekerjaan. degradasi kewibawaan. Salatiga kelihatannya juga Maka hampir dapat dipastkan jika seseorang kepala begitu. Padahal jika telah terjadi degradasi kewibawaan, Dinas/ Kantor terlalu lama berada dalam pos tertentu keputusan yang telah diambil seorang pemimpin akan maka kinerjanya makin lama akan menurun. Demikian diabaikan oleh bawahan, sehingga jalannya roda disebabkan bukan karena ketidakcakapan dalam pemerintahan berjalan sendiri-sendiri” tandasnya.(lux) menjalankan tugas, melaikan karena tantangan sudah

6


Laporan Utama

FPG :

“Cermati Penghematan Anggaran”

F

raksi Partai Golkar (FPG) DPRD Kota Salatiga dalam penyampaian pandangan akhir fraksi atas Raperda tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga, memberikan beberapa catatan terhadap laporan Walikota. Meski demikian, secara umum FPG dapat menerima. Di sektor pendapatan Kota Salatiga NING INDRATI Drs. HM. FADHOLI mengalami peningkatan, dari yang direncanakan Wakil Ketua Ketua sebesar Rp, 265.621.942.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Lima Milyar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) dapat direalisasikan Rp. 272.683.477.481,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah). Atas keberhasilan ini Fraksi Partai Golkar menyampaikan penghargaan yang setinggiSUTRISNO SUPRIANTORO, SE SARWONO, SE tingginya kepada Walikota Salatiga dan segenap Anggota Sekretaris jajarannya. Tetapi di sisi lain FPG juga berharap Pemkot Salatiga untuk lebih meningkatkan lagi, karena masih ada potensi-potensi yang belum dioptimalkan. Seperti masih adanya piutang pada pajak reklame, pajak rumah pemondokan, tunggakan pasien rawat inap di BPRSUD Kota Salatiga dan lain-lain. Secara umum terjadi penghematan di sektor belanja daerah, namun perlu kita cermati apakah benar-benar terjadi penghematan atau ada M. KEMAT, S.Sos ROSA DARWANTI, SH, M.Si Anggota Anggota program-program yang belum dilaksanakan sehingga anggaran yang telah ditetapkan tidak dibelanjakan. Sisa anggaran sebesar Rp. Fraksi Partai Golongan Karya 60.835.430.099,- (Enam Puluh Milyar Delapan Ratus Pertama, pelaksanaan APBD merupakan salah Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu satu tolak ukur untuk mengukur kinerja di dalam Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) yang paling menonjol penyelenggaraan pemerintah dalam rangka memberikan terdapat pada: Pos Belanja Pegawai, Belanja Operasi dan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemeliharaan, Belanja Administrasi Umum dan Belanja Kedua, perlu adanya kecermatan di dalam penyusunan Modal. RAPBD di waktu yang akan datang, sehingga kekurangan Dari angka yang terdapat di Neraca juga pada tahun 2006 dapat diperbaiki pada tahun menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Salatiga cukup berikutnya. Ketiga, Satuan Kerja Perangkat Daerah mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajiban, (SKPD) yang pada tahun 2006 masih belum bisa membayar hutang, baik yang jangka pendek maupun mengoptimalkan kinerja. Keempat, pertanggungjawaban jangka panjang. Dalam hal ini FPG dapat menerima program tidak hanya pertanggungjawaban dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang administrasi keuangan, tapi lebih dari itu apakah Perhitungan Pendapatn dan Belanja Daerah Kota Salatiga program yang telah dilaksanakan benar-benar tepat yang diajukan Walikota. Namun kami, FPG juga perlu sasaran dan dapat dinikmati oleh masyarakat secara menyampaikan beberapan catatan. luas.(lux/FPG)


7

Laporan Utama

“Masih Banyak Anggaran Mubadzir”

SUNIPRAT Ketua

Y. HARIYANTO Wakil Ketua

M. TEDDY SULISTIO, SE Sekretaris

SRI UTAMI DJATMIKO Anggota

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan

S

esuai peraturan yang berlaku Walikota Salatiga harus menyampaikan laporan pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Salatiga Tahun 2006. Menurut Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI-P) hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, tentang Pedoman Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan asumsi bahwa Raperda Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun 2006 telah lolos audit BPK perwakilan Jawa Tengah dan DIY, serta setelah memperhatikan dan melakukan pencermatan terhadap Rencana Peraturan Daerah (RAPERDA) perhitungan APBD Tahun 2006 yang disampaikan pengantarnya oleh Walikota pada tanggal 28 Juni lalu, maka Fraksi Partai Demokrasi Indonesia perjuangan pada dasarnya dapat menerima dan menyetujui Raperda tersebut. Berangkat dari hasil audit yang dilakukan BPK perwakilan Jawa Tengah dan DIY maka FPDIP memberikan beberapa saran dan masukan kepada

8


FPDI-P: Walikota untuk segera mungkin melakukan perbaikan terhadap Raperda perhitungan APBD tersebut. Beberapa catatan yang berhasil dihimpun oleh Fraksi PDI-P ini diantaranya seperti pembahasan seputar perbaikan dan pembangunan di Salatiga. Sesuai dengan hasil laporan dari BPK bahwa perlunya Walikota Salatiga untuk menginstruksikan kepada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk melakukan perbaikan seperti arahan dari BPK. Selanjutnya, FPDI-P berpendapat bahwa anggaran tahun 2006 masih banyak yang mubadzir, hal ini diutarakan setelah melihat perhitungan anggaran tahun 2006 yang telah disetuji, akan tetapi ada program yang tidak dilaksanakan. Sehingga anggaran tersebut kembali ke kas daerah. Maka harapannya SKPD perlu perencanaan secara matang. Kemudian FPDI-P menekankan perlunya peningkatan program-program kerja yang telah dilaksanakan, dan pemerintah harus bisa belajar dari kegagalan program kemarin supaya tidak terulang kembali pada masa yang akan datang. Dalam waktu dekat agar SKPD yang masih bermasalah untuk melakukan perbaikan sesuai dengan norma dan aturan yang ada. Akhirnya, FPDI-P mengucapkan selamat berjuang dan bekerja demi pengabdian kepada masyarakat kota Salatiga guna mewujudkan kesejahteraan bersama.(ltf/FPDIP)

Laporan Utama

H. TOTO SUPRAPTO, Bsc, SE Ketua

FKPID FKPID :

”Realisasi Pembangunan, Belum Optimal”

E. DWI KURNIASIH, SH. M.Si Wakil Ketua

TONY F WAKUM Sekretaris

F

raksi Keadilan dan Persatuan Indonesia Damai (FKPI-D) DPRD kota Salatiga memberikan sejumlah catatan berkaitan dengan Raperda APBD kota Salatiga tahun 2006. Setelah Raperda tersebut SUGIYANTO Drs. KASMUN SAPARAUS, M.Si Anggota Anggota disampaikan Walikota dalam sidang paripurna sebelumnya, yang dilakukan sebagai perhitungan Fraksi Keadilan Persatuan Indonesia Damai APBD tahun anggaran 2006. Identifikasi terhadap realisasi program kerja telah dilakukan secara cermat oleh seluruh alat muncul karena belum seriusnya pemerintah melakukan kelengkapan DPRD yang membidanginya, dan dapat ekstensifikasi dan intensifikasi peningkataan menyimpulkan bahwa pendapatan mencapai Rp. pendapatan dan juga Satuan Kerja Perangkat Daerah 304.711.679.831,- sedangkan yang berhasil direlisasikan y a n g b e r s a n g k u t a n k u r a n g m e n g e d e p a n k a n untuk pengeluaran sebesar Rp. 229.785.355.634,-. keprofesionalan dalam pemungutan pajak. Harapan Kesimpulannya anggaran yang belum terserap mencapai Fraksi ini perlu peningkatan kinerja SKPD. Rp. 74.926.324.107,-. Hal ini membuktikan realisasi Berikutnya mengenai aset daerah, Pemerintah pembangunan belum optimal dilaksanakan. Salatiga diharapkan melakukan akurasi data dan Kaitannya dengan realisasi program kerja sacara legalisasi kekayaan yang masih belum terdokumentasi, aktual FKPI-D memandang masih ada kesalahan dalam terhitung secara akurat. Bahkan ada beberapa aset beberapa proyek pembangunan. Contohnya dalam hal daerah yang telah digunakan oleh masyarakat atau pengadaan sumur artetis yang ditaksir menelan ratusan sebaliknya Pemerintah Daerah juga sering menggunakan juta rupiah namun hasilnya tidak bisa dinikmati aset masyarakat sehingga hal ini yang menyebabkan masyarakat karena tidak keluar airnya. Yang perlu sulitnya melakukan akurasi data. dicermati pemerintah kedepan adalah untuk Setelah memberikan beberapa catatan dimuka, menentukan pemenang lelang dan rekanan yang akan Fraksi gabungan antara PKPI dan PDS ini dapat m e n a n g a n i p r o y e k p e m b a n g u n a n t e r s e b u t . menyetujui Raperda tentang perhitungan APBD untuk di Dimaksudkan agar hasil yang dicapai dapat tetapkan menjadi Peraturan Daerah. Harapannya dimaksimalkan. walaupun dalam realisasi anggaran tahun 2006 tedapat Catatan selanjutnya berkaitan dengan pos sejumlah program capaian yang tidak tepat sasaran, pendapatan, kali ini FKPI-D menggaris bawahi sejumlah namun secara umum roda pemerintahan dan piutang pajak daerah tahun 2006 yang belum diterima pembangunan dapat berjalan stabil, aman, tertib, lancar pembayarannya hingga akhir tahun anggaran 2006. dan kondusif. Hal inilah yang perlu dipelihara dan Sebut saja pajak penghasilan dari reklame, restoran, ditingkatkan, karena hanya dengan kondisi yang aman hiburan, pemondokan dan juga pajak penerangan jalan pembangunan dapat berjalan dengan baik sebagai usaha umum. Jika ditotal secara keseluruhan besar piutang m e n u j u m a s y a r a k a t y a n g h a r m o n i s d a n mencapai Rp. 493.990.369,-. Permasalahan seperti ini sejahera.(ltf/FKPI-D)


9

Laporan Utama

KUSTADI DANURI Ketua

Hj. SRI YULIANI Wakil Ketua

SUPARMO IMAM AFANDI Sekretaris

AHMADI, SH Anggota

Arief Budyanto Anggota

Muh. Haris, SH Anggota

Fraksi Amanat Keadilan Demokrat

FAKD:

“Berdayakan Lembaga Keuangan” F

raksi Amanat Kebangkitan Demokrat (FAKD) DPRD kota Salatiga dapat menerima Laporan Pertanggung Jawaban Walikota Salatiga tentang nota perhitungan APBD tahun 2006 dan agar ditetapkan sebagai Peraturan Daerah. Namun, seperti fraksi lain, meskipun bisa menerima, FAKD tetap memberikan catatan. Setelah FKPD melakukan pembelajaran dan pembahasan materi tersebut, terdapat lima poin penting yang menjadi catatan dari fraksi ini. Pertama, tentang aset daerah penekanannya ada pada manajemen pengelolaan, yang sampai saat ini belum dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Seperti mengenai inventarisasi aset daerah berupa tanah dan bangunan, pensertifikasian tanah, pelaksanan yang tidak produktif dan maksimal serta perlu adanya pemindahan aset milik kota Salatiga yang ada di lur kota. Kedua, peyertaan modal sebagaimana rencana program sebelumnya untuk memberdayakan lembaga keuangan di Salatiga, ternyata belum terealisir dan masih sebatas wacana dan janji saja. Pengupayaan ini harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh seperti dengan menyesuaikan kembali Perda yang mengatur tentang PD. BPR. Pemberdayaan ini bukan saja berupa deposito tetapi juga harus diiringi dengan penambahan dan pemberian modal yang besar. Tujuannya agar BPR maupun BKK

10


dapat bersaing dengan perbankan lain di Salatiga. Selain itu bahwa kas daerah tidak hanya ada di PT. Bank Jateng namun juga ada di PD. BPR. Ketiga, berkaitan dengan pajak reklame, perlunya pendataan tempat-tempat reklame, sehingga pemeritah tahu mana tempat yang memilki potensi peningkatan pendapatan dari pajak reklame tersebut. Selain itu diperlukan juga penertiban secara tegas terhadap reklame-reklame yang sudah kadaluarsa. Keempat, pelaksanaan pembangunan, masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam program pembangunan ini, karena jika diteliti masih banyak sekali bangunan dengan program pelaksanaan masih setengah-setengah. Sebut saja di daerah Argomulyo, berkenaan dengan proyek pembuatan sumur yang sampai saat ini belum bisa digunakan karena airnya tidak keluar. Di daerah Cebongan pembuatan bak tandon air mangkrak. Hal ini disebabkan tidak diiringi pembutan sumber dan saluran air di sana. Pembangunan jalan dan bangunan yang masih bermasalah hukum juga harus segera diselesaikan secara baik dan terbuka. Kelima, mengenai BPRSUD, masih adanya tunggakan pasien rawat inap di RSUD, maka pemerintah harus segera menyelesaikan tanggungan ini, diharapkan agar nantinya tidak terlalu menjadi beban. Keberhasilan Kepala Daerah dalam pengelolaan keuangan juga patut dihargai.(ltf/FAKD)

Laporan Utama

ASADULLAH MUNTAKHOP, S.Pd Ketua

AHMAD SUHADA, SE, MM Wakil Ketua

M FAHURRAHMAN, SE BUDI SANTOSO, SE Anggota Sekretaris Fraksi Keadilan Persatuan Indonesia Damai

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

FPKS : Hasil Pembangunan Belum Sebanding Biaya P

enyusunan dan peyampaian Nota Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga tahun 2006 oleh walikota Salatiga, beserta jajarannya merupakan hal yang wajib dilakukan. Mengingat hal ini merupakan bentuk pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan daerah. Terkait dengan laporan pertanggung jawaban Walikota tersebut, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Salatiga, juga memberikan beberapa catatan. Hal ini dilakukan sebagai upaya peningkatan kinerja pemerintah ke depan. Ada tiga pokok pikiran yang disampaikan, yakni mengenai pendapatan, kegiatan pembangunan, dan penginventarisasi kekayaan daerah. Pertama, berkenaan dengan pendapatan. FPKS menspesifikasikan pada PAD (pendapatan asli daerah) yang pada prinsipnya telah mencapai target yang dicanangkan. Namun demikian, masih ada beberapa kegiatan yang dinilai belum maksimal. Sebut saja pajak penerangan jalan, menghasilkan Rp. 5.041.167.765,namun harus dikurangi Rp. 3. 487.284.645,- untuk membayar listriknya. Belum lagi pembayaran jaringan listrik dan lampu-lampu lain. Di bidang kesehatan Rp. 12.553.498.648,- masih belum mencukupi untuk membiayai kegiatan

operasional. Fraksi PKS berpendapat penghasilan ini dapat ditingkatkan seperti disektor pajak hotel, reklame, parkir dan sektor-sektor lainya. Dengan syarat pemerintah harus melakukan survey potensi daerah secepatnya agar pendapatan yang ditargetkan memilki perhitungan yang benar. Kedua, kegiatan pembangunan. Fraksi PKS berharap pemerintah melakukan perencanaan dengan baik, mengingat selama ini hasil pembangunan belum sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan. Misalkan pengadaan air bersih menghabiskan dana Rp. 1.158.066.700,- namun hasilnya belum bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu perlu juga peningkatan kinerja Bawasda dalam melakukan pengawasan pembangunan. Ketiga, tentang inventarisasi aset daearah. Kendaraan bermotor milik pemkot, sampai sekarang belum terdata secara baik. Ditambah lagi belum adanya perjanjian yang tegas dalam penggunaan maupun pengelolaan tanah dan bangunan yang ditangani pemerintah sehingga sering terjadi masalah, turut memperburuk sistem pendataan dan pengelolaan yang dilakukan pemerintah. Secara keseluruhan Fraksi PKS menerima penetapan perhitungan APBD kota Salatiga tahun 2006, dengan harapan pelaksanaan APBD di tahun-tahun berikutnya dapat mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera, sebgaimana menjadi harapan Pemerintah Kota Salatiga.(ltf/FPKS)


11

Warta

Pembangunan Salatiga Belum Perhatikan Estetika

M

uh Haris, SH, anggota DPRD Kota asal Partai Kebangkitan Bangsa mengkritik konsep pembangunan yang diterapkan Pemerintah Kota Salatiga. Menurut ia, pembangunan masih belum memperhatikan nilai estetika dan pelestarian lingkungan hidup. "Konsep nilai estetika dan pelestarian lingkungan hidup ini penting karena akan berdapak pada pemberian rasa nyaman bagi warga Salatiga," jelasnya. Pengurus DPW PKB Jawa Tengah ini menilai bahwa pembangunan ke depan seharusnya memberikan ruang sesuai dengan warga, dan tetap mempertahankan karakter budaya lokal Salatiga. Pencapaian kenyamanan tersebut dapat diukur melalui pembangunan fisik maupun non fisik. Pencapaian dari segi non fisik minimal Kota Salatiga mampu memberikan inspirasi bagi warganya, hal ini menyangkut penggunaan rasa. "Gedung Kesenian kita belum punya, karena itu untuk menjadikan kota ini sebagai sumber inspirasi belum dapat maksimal," ujar mantan wakil ketua DPRD periode 1999-2004 yang dikenal supel dan ramah ini.

P e r c e p a t a n pembangunan di Salatiga sangat dibutuhkan, terutama sampai saat ini Salatiga belum memilki taman kota. Sehingga, pembangunan yang berprisip ramah lingkungan hidup belum Muh Haris, SH, terpenuhi. Dengan adanya taman kota, nantinya juga akan menekan tingkat stress masyarakat, karena adannya tempat untuk relaksasi bersama. Selain memperhatikan lingkungan, nilai estetika juga jangan sampai di lupakan. Sebagai contoh memberikan rasa nyaman bagi para pejalan kaki yang hingga kini juga belum dipersiapkan secara serius. Untuk mewujudkan prinsip program pembangunan yang memenuhi nilai estetika dan ramah lingkungan perlu perencanaan dari sekarang.(ltf)

Cabean-Togaten Keluhkan Saluran Air

F

asilitas saluran air yang sudah tidak layak di sejumlah K e l u r a h a n b a n y a k dikeluhkan masyarakat. M. Fathurrahman, SE, Mereka meminta agar pemerintah melakukan program perbaikan. Demikian dikatakan anggota DPRD asal Partai Keadilan Sejahtera M. Fathurrahman, SE, saat dihubungi wartawan majalah ini. Menurut ia, aspirasi yang menghendaki perbaikan saluran masuk dari beberapa masyarakat yang tinggal di Togaten dan Cabean. "Pada musim penghujan keberadaan saluran air yang representatif sangat penting bagi masyarakat. Mereka menyampaikan aspirasi agar Pemerintah segera melakukan perbaikan," terang Fathurrahman. Anggota dewan berkaca mata minus ini menjelaskan, di daerah

12


Togaten banyak ditemui lokasi saluran air yang longsor. Hal tersebut diakibatkan karena ruas jalan yang makin sempit. Akibanya, jika terjadi simpangan kendaraan, maka harus keluar jalur hingga mendekati saluran air. Pembuatan saluran yang tidak sesuai dengan rencana serta bahan bangunan yang kurang bagus kualitasnya turut mempercepat kerusakan saluran air. Sementara itu, sejumlah warga Cabean menghadapi masalah air yang ada diselokan tidak dapat mengalir. Bangunan yang menjadi hilir berada di tempat yang lebih tinggi dari pada hulunya. Kedepan, Pemerintahan Kota dalam melakukan perencanaan harus mempertimbangkan banyak hal. "Pembangunan bertujuan untuk mengatasi masalah, tidak sebaliknya malah memunculkan masalah baru" ujarnya. Ditambahkan Maman, begitu ia biasa dipanggil, Pemerintah Kota seharusnya mempunyai klasifikasi dan data mengenai proyek pembangunan infrastruktur khusunya jalan, trotoar dan saluran air, tambahnya.(ltf)

Warta

Banyak Pengangguran, Tarik Investotor

S

alatiga saat ini harus mulai menyiapkan investasi untuk bersaing dengan daerah sekitarnya. Hal inilah yang menjadi topik pembicaraan Asadullah Muntaqob, S.Pd, anggota DPRD dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Perkembangan ini didasari dengan semakin banyaknya pengangguran dan berkembangnya dunia atau kawasan industri dibeberapa kabupaten sekitar Salatiga. Dengan keadaan tersebut kota Salatiga punya motivasi untuk meningkatkan kualitas daerahnya. ”Untuk menyiapkan Salatiga sebagai kota kawasan industri, maka pemerintah kota harus berbenah diri agar para investor mau masuk ke Salatiga.”jelasnya. Penyiapan ini menurut Asadullah dapat ditempuh melalui beberapa tahapan. Pertama, pemerintahan kota melakukan survei ke daerah-daerah yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan industri. Menurut Pak Asad, begitu ia disapa, untuk satu industri minimal membutuhkan luas tanah sekitar 100 hektar, misalkan saja di daerah Argomulyo punya potensi untuk dikembangkan. Selain itu hal yang perlu diperhatikan adalah respon atau iklim masyarakat disekitar karena dengan adanya industri, akan berakibat efek domino bagi masyarakat sekitar. Kedua, sosialisasi kepada masyarakat tentang citacita pemerintah untuk membangun kawasan industri. Dengan demikian visi pemerintah akan sejalan dengan masyarakat, tentunya melalui dukungan dari

masyarakat akan berpengaruh terhadap proses ini. K e t i g a , penyiapan internal pemerintahan. Dengan kata lain d i p e r l u k a n n y a Asadullah Muntaqob, S.Pd, pemangkasan birokrasi. Perlu diupayakan untuk mempermudah ijin para investor berinvestasi di Salatiga. ”Yang selama ini menjadi keluhan investor adalah sulitnya proses ijin di birokrasi, coba manfaatkan one stop service yang telah dibuka pemerintahan kota Salatiga” ungkap DPRD dari daerah pemilihan kecamatan Tingkir ini. Banyak faktor pendukung lainnya yang bisa menjadi modal datangnya investor ke Salatiga, sebagai contoh kota ini disebut sebagai miniatur Indonesia dengan berbagai macam suku agama, ras, dan budaya. Masyarakat dapat tumbuh dan berkembang dan hidup berdampingan secara rukun tanpa adanya konflik, dalam artian hal ini dapat dimaksudkan sebagai jaminan keamanan. Iklim atau suhu sejuk juga menjadi nilai tambah buat Salatiga. Selain itu Asadullah berpendapat agar pemerintah segera melakukan percepatan penyelesaian jalan lingkar juga akan banyak membantu program ini.(ltf)

Konsis Perjuangkan Perempuan

O

rganisai kewanitaan d e n g a n n a m a K o a l i s i Perempuan Indonesia (KPI) Cabang Salatiga t e r b e n t u k . Pendeklarasian Elisabeth Dwi Kurniasih organisasi ini berlangsung pada tanggal 8 September 2007 di Ruang Sidang II Pemerintah Kota Salatiga. Acara tersebut dikemas dengan diskusi panel yang menampilkan tiga narasumber, yaitu: Elisabeth Dwi Kurniasih dari Anggota DPRD Kota Salatiga, Drs. Amin Singgih, selaku perwakilan dari Pemerintah Kota Salatiga dan Mila Karmila Sekretaris KPI Jawa Tengah. Dalam paparannya Elisabeth, begitu panggilan akrab beliau, menegaskan bahwa partisipasi perempuan Indonesia dalam dunia politik sangat rendah. “Belajar

dari Negara Swedia, ternyata disana porsi perempuan dalam parlemen cukup imbang dengan laki-laki yaitu 50%. Demikian halnya dengan jabatan kementrian 50% perempuan juga menduduki kursi tersebut. Faktanya disana tingkat kesejahteraan masyarakat sangat tinggi, angka kriminalitas rendah serta angka korupsi sangat minim” papar Elisabeth. Karena itu, ia berharap organisasi KPI ini mampu meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik, dan pembangunan. Perempuan bisa masuk pada partai politik, lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga kegiatan kemasyarakatan lain yang mendukung. Elisabeth juga beranggapan selama ini belum adanya keadilan pada anak perempuan dalam suatu keluarga. Misalnya dalam pendidikan mereka dibatasi karena orang tua berpendapat bahwa akhirnya perempuan hanya mengurusi keluarga. Selain itu juga di sekolah, perempuan mendapatkan buku-buku pelajaran yang memberikan ruang berbeda, tutur Elisabeth.(lux)


13

Warta

Antisipasi Lonjakan Harga

Drs. M. Fadholi,

M

omentum hari besar Nasional seperti Lebaran, Natal dan Tahun Baru menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Pemerintah Kota Salatiga. Utamanya dalam memantau lonjakan harga sembako. “Pemerintah Kota Salatiga harus segera mengantisipasi lonjakan harga”, demikian komentar Drs. M. Fadholi, anggota Dewan dari Partai Golkar saat ditemui di sela kesibukan kerjanya baru-baru ini. Di saat bulan puasa berbagai harga kebutuhan mulai melonjak. Apalagi pada saat Lebaran, Natal dan Tahun Baru. Kenaikan harga terjadi hampir pada semua

Berharap Bantuan Lebih Merata

A

nggota DPRD Kota Salatiga M. Kemat, S.Sos, berharap pos anggaran pemerintah utuk bantuan masyakat dibagi secara merata. Hal ini menjadi penting karena di zaman yang masih serba sulit dewasa ini semua masyarakat membutuhkan bantuan. “Saya melihat pemerintah dalam mendistribusikan pos anggaran bantuan belum menerapkan aspek pemerataan. Sehingga, bantuan dari pemerintah setiap tahunnya bisa turun di tempat-tempat yang hampir sama,” jelas anggota dewan asal Partai Golkar ini saat dihubungi disela-sela rapat Paripurna Dewan, baru-baru ini. Dikatakan ia, untuk menentukan jenis dan besaran bantuan perlu melibatkan masyarakat. Aspirasi masyarakat baik yang terjaring oleh DPRD melalui masa reses ataupun yang langsung disampaikan pihak Pemerintah Kota Salatiga harus dioptimalkan dan direalisasikan. “Hal ini pihak Pemkot harus selektif dalam merealisasikannya, terutama pada pemberian bantuan langsung kepada masyarakat” terang Kemat.

14


sektor, mulai dari sandang, pangan bahkan sampai biaya transportasi. “Hal tersebut bisa dilihat dari naiknya harga pada sembilan bahan pokok dan makanan tambahan, terutama minyak goreng, daging, kue-kue dan sebagainya. Selain iti kenaikan harga yang fantastis juga terjadi di sektor pakaian, serta ongkos hubungan sosial (silaturrahmi) dalam hal ini biaya angkutan umum” terang Fadholi. Untuk mengendalikan berbagai lonjakan harga tersbut Pemkot diharapkan melakukan antisipasi sedini mungkin. Kerja yang dilakukan bisa berupa operasi pasar di beberapa tempat di Salatiga. Dengan operasi pasar maka diharapkan hargaharga akan terkontrol dan stabil. “Melalui operasi pasar tentunya harga akan terkontrol atau lonjakannya masih wajar. Dengan begitu permasalahan warga terhadap kebutuhan sehari-hari terlebih Lebaran, Natal dan tahun Baru akan sedikit teringankan” katanya. “Mengenai alokasi dana operasi pasar bisa diplotkan dari bantuan sosial. Mengingat hal ini sangat dibutuhkan masyarakat dan sangat realistis” tambah anggota Dewan dari Daerah Pemilihan Kecamatan Sidorejo ini.(lux) Bantuan jagan sampai menonjol atau menumpuk di salah satu sektor ataupun hanya untuk masyarakat tertentu. Meskipun secara geografis Kota Salatiga tergolong kecil, hanya terdiri dari 4 K e c a m a t a n , namun sampai saat ini bantuan yang diberikan belum merata. Seharusnya M. Kemat, S.Sos, semua aspirasi masyarakat dapat dicover oleh Pemkot dan Dewan, dari situ harus ada kejelian dalam pemenuhan dan pengucuran bantuan tersebut. Sebelum pemenuhan mestinya ada pengkajian tentang ploting bantuan. Aspirasi angota Dewan juga perlu diserap. “Perlu saya tambahkan, bantuan kepada masyarakat mestinya bersifat stimulan. Masyarakat harus dilibatkan dalam pelaksanaannya, sehingga besaran bantuan dapat berfungsi secara maksimal” tandas anggota Dewan murah senyum itu.(lux)

Warta

D

i tengah tingginya h a r g a berbagai kebutuhan pokok, Sri Utami Djatmiko, Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga, berharap Pemerintah Kota memperhatikan kebutuhan gizi masyarakat. Masyarakat belum m e m p e r h a t i k a n kebutuhan gizi mereka, hal tersebut disebabkan karena daya beli yang rendah. Selain itu, pemerintah belum serius Sri Utami Djatmiko menggarap bagaimana mengupayakan peningkatan terhadap gizi masyarakat. “Masyarakat kita sangat jarang mengkonsumsi lauk yang mengandung gizi tinggi, utamanya danging dan ikan. Sehingga kebutuhan gizi yang dibutuhkan tubuh mereka juga belum terpenuhi” ujar tokoh perempuan dari partai berlambang banteng mencereng dalam lingkaran ini. Pemerintah diharapkan untuk mampu memenuhi stok makanan yang mengandung gizi tinggi, disamping juga harus mengendalikan harga barang tersebut agar daya beli masyarakat masih bisa menjangkau.

Prihatinkan Gizi Masyarakat “Mendekati hari-hari besar, seperti lebaran, natal dan tahun baru, kebutuhan akan daging, ikan dan telur sangat tinggi. Ini terjadi karena budaya masyarakat kita yang menempatkan daging, ikan dan telur menjadi lauk utamanya. Banyak pula dari mereka dalam mengkonsumsi daging dalam setahun bisa dihitung dengan jari” ungkap wakil rakyat dari fraksi PDI-P ini. Selain itu, Sri Utami juga berharap Pemkot terus mengendalikan harga kebutuhan pokok, jika perlu diadakan operasi pasar secara kontinyu. “Saya sungguh prihatin terhadap permasalahan ini. Seharusnya masyarakat dapat memenuhi kebutuhan gizi mereka sehari-hari, agar dalam bekerja mereka juga dapat maksimal. Jika masyarakat belum bisa maka menjadi tugas pemerintah untuk melakukan langkah-langkah yang mengarah ke sana. Selain itu juga pemerintah memiliki tugas rutin untuk selalu mengontrol harga yang berlaku di pasar. Jangan sampai kenaikan harga terlau tinggi dan melebihi daya beli,” harapnya.(lux)

Fokuskan pada Masyarakat Kecil

M

enyoal pengalokasian pembangunan sektor fisik, anggota DPRD Kota Sarwono, SE menilai Pemerintah Kota Salatiga belum fokus ke masyarakat kecil. Pembangunan yang sudah terlaksana belum menunjang roda perekonomian masyarakat, terlebih lagi yang pinggiran. “Kebanyakan masyarakat kita bergerak di sektor ekonomi mikro, seperti bertani, beternak, dan berdagang kecil-kecilan. Seharusnya mereka yang harus menjadi tujuan utama pembangunan” tukas anggota dewan dari fraksi Partai Golkar ini. Dalam melakukan perencanaan pembangunan, Sarwono menyampaikan kunci keberhasilan yaitu bertumpu pada tiga pertanyaan, pembangunan untuk siapa? Anggaran dari mana? Dan siapa yang melaksanakan. “Jika ketiga pertanyaan tadi dapat terjawab dalam perencanaan pembangunan, maka hasilnya juga akan maksimal. Contohnya, pembangunan untuk petani, maka yang dibangun juga harus menyentuh langsung ke petani, serta wujudnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung sektor pertanian. Misalnya saluran air

m e n u j u a r e a p e r s a w a h a n . Kemudian baru dapat diketahui darimana angaran dan dinas mana yang akan melaksanakan p e m b a n g u n a n ” Sarwono, SE jelasnya. Demikian pula dalam memperhatikan masyarakat pedagang pemerintah juga diharapkan bisa mendukung mereka. Seperti memberikan pinjaman lunak serta membantu mencarikan solusi pemasarannya. “Jika kebutuhan ekonomi masyarakat kita tercukupi, atau mereka memiliki pekerjaan tetap, kota kita juga akan kondusif. Bagaimana tidak, jika mereka diajak demo yang tidak begitu penting, mereka tidak akan mau. Sebab mereka memilih bekerja yang mendapatkan hasil nyata. Dengan begitu suasana Salatiga akan tentram, investor pun akan masuk karena merasa nyaman” imbuh mantan Kepala Desa yang hobi Campursari ini.(lux)


15

Warta

Bentuk Dinas Tata Kota

S

alatiga adalah k o t a kecil, dengan semakin pesatnya pembangaunan fisik, tidak mustahil ke depan sebagian Arif Budiyanto besar wilayahnya akan penuh dengan bangunan, baik perumahan, pertokoan serta pabrik. Untuk mengantisipasi persoalan tata kota yang tidak diinginkan, Arif Budiyanto, meminta agar pemkot membentuk Dinas Tata Kota. Anggota DPRD Kota Salatiga dari partai Demokrat ini menilai penting hadirnya satu dinas yang mengatur semua permasalahan tata kota. Dalam kajiannya, Arif, panggilan akrab beliau, berharap pemkot Salatiga secepatnya membentuk Dinas Tata Kota yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengatur pembangunan di wilayah terkait dengan tata letaknya. Arif mengutarakan hampir semua daerah lain di Indonesia telah memiliki dinas tersebut. “Dalam kunjungan kerja dewan ke berbagai daerah lain, rata-rata dari mereka memiliki Dinas Tata Kota, apapun namanya.

Jika tidak segera dibentuk maka ini akan menimbulkan masalah tersendiri bagi pembangunan Salatiga. Tata kota harus betul-betul diperhatikan, karena jika dibiarkan berlarut-larut tata ruang kota akan semrawut (tidak tertata)” harap Arif. Pengelolaan dan perencanaan tata kota harus memperhatikan tata letak yang baik. Suatu pembangunan yang ajukan dinas tertentu jangan sampai berbenturan dengan pembangunan yang akan dilakukan dinas lain. “Jika tidak ada dinas yang memiliki wewenang untuk menangani tata kota, maka pembangunan yang dilaksanakan masing-masing dinas tidak terkontrol dan sangat mungkin terjadi tumpang-tindih pembangunan. Masing-masing SKPD yang ada di kota ini jangan sampai keluar dari konsep yang telah dibuat dinas ini” tambahnya. Arif juga berharap agar pembangunan jangan sampai mengabaikan kenyamanan masyarakat. Misalnya pabrik didirikan di dekat perumahan, atau SPBU dibangun di dekat pemukiman. Hal ini tentunya akan mengganggu warga sekitar. ”Jika dibiarkan suatu saat mereka akan protes” ungkap anggota dewan penggemar Vespa ini.(lux)

Wacanakan Danau Resapan

mengingat sebagian besar dari mereka berprofesi sebagai peternak sapi. Untuk kebutuhan minum, memasak, mencuci dan mandi saja sulit apalagi untuk ternak. Padahal mereka mengandalkan t e r n a k u n t u k memenuhi kebutuhan sehari-hari. “ H e n d a k n y a Sutrisno Supriantoro, SE. Salatiga secepatnya mengatasi musibah rutin tersebut secara permanen, jangan sampai pemerintah berpikir jika kemarau datang. Seperti di Batam daerah yang dikunjungi dewan dalam studi banding, memberi contoh kongkrit dalam mengatasi masalah kekurangan air. Di sana telah dibuat resapan air yang cukup besar dan mirip seperti danau. Fungsinya adalah menampung air pada musim penghujan, dan dapat dialirkan ketika kemarau datang” terang anggota dewan dari daerah pemilihan Argomulyo ini. Sutrisno juga menghimbau agar pemerintah juga melakukan langkah tambahan berupa penghijauan di kawasan yang kekeringan dan sekitarnya. Dengan banyaknya pohon, air akan tersimpan lama di tanah sehingga meskipun kemarau air masih bisa diangkat ke atas tanah dan bisa dimanfaatkan.(lux)

F

enomena kekeringan yang melanda sebagian wilayah Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga pada musim kemarau mendapatkan perhatian serius ketua DPRD Kota Sutrisno Supriantoro, SE. Karenanya, ia melontarkan ide untuk membuat media resapan. Masalah kurangnya air di Kecamatan tersebut selalu saja muncul ketika musim kemarau, sehingga beberapa partai politik di Salatiga memberikan bantuan melalui pengiriman air bersih. Daerah yang parah utamanya adalah di sebagian Lingkungan di Kelurahan Randuacir dan Kumpulrejo. “Masalah kekeringan ini telah menjadi musibah tahunan di Kota Salatiga. Saya selaku wakil rakyat merasa sangat prihatin akan musibah ini, padahal kita ketahui Salatiga memiliki banyak sumber mata air” tandas Sutrisno. Berdasarkan aspirasi masyarakat yang disampaikan pada masa reses, mereka sangat menginginkan dibuatnya sumur artetis di wilayah yang kekeringan agar kebutuhan air dapat terpenuhi. Kebutuhan masyarakat di Argomulyo cukup banyak,

16


Warta

Ambil Alih Tanah Salib Putih

K

eberadaan tanah Salib Putih yang terletak di wilayah Kecamatan Sidomukti ternyata masih menyisakan sejumlah harapan. Salah satunya adalah menyangkut status kepemilikan tanah yang luasnya mencapai ratusan hektare itu. Anggota DPRD Kota Kustadi Danuri berpendapat, status kepemilikan tanah Salib Putih seyogyanya diambil alih Pemerintah Kota Salatiga. Sebab, sebagaimana diketahui selama ini tanah tersebut masuk kewenangan Pemerintah Pusat. ”Saya berpendapat sebaiknya tanah salib putih tersebut bisa menjadi hak milik Pemerintah Kota Salatiga. Tentunya melalui mekanisme pengajuan yang dilakukan Walikota dan DPRD kota Salatiga kepada Gubernur melalui dinas terkait di Pemerintahan Provinsi,” ujar Kustadi. Kustadi berasumsi bahwa selama ini banyak kelompok yang mengatas namakan organisasi maupun agama tertentu berebut untuk mengelola tanah Salib Putih. Bahkan munculnya berbagai reaksi dari beberapa kalangan terutama dari umat Islam yang berkeinginan mengelola tanah tersebut dapat dimaklumi, karena berkaitan dengan ketidaksesuaian antara ijin awal

S

e c a r a geografis k o t a Salatiga berada di antara kota-kota besar seperti Semarang, Solo, Magelang dan Yogyakarta. Dalam konteks ini Kota Salatiga secara tidak langsung menjadi kota yang dilalui para pengguna jalan yang akan menuju kota–kota besar Budi Santoso SE, tersebut. Karena itu mengoptimalkan potensi Salatiga sebagai kota singgah bagi para pengguna jalan merupakan langkah strategis. Demikian dikatakan anggota DPRD Kota Salatiga Budi Santoso SE, baru-baru ini. Menurut ia, Salatiga sebagai kota transit harus dapat dikelola lebih indah. Sehingga para wisatawan tertarik untuk singgah atau bahkan berbelanja. Jika mereka singgah atau berbelanja di Salatiga secara otomatis uang akan berputar di kota sini. Selain memperindah tata kota, anggota DPRD dari Fraksi PKS tersebut juga berpendapat agar Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap Usaha Kecil Menengah (UKM). Banyak sekali potensi besar yang dimiliki UKM di Salatiga jika mendapat perhatian serius dari Pemerintah.

kontrak tanah Salib Putih yaitu digunakan untuk pertanian. “ J i k a tanah Salib Putih tersebut menjadi h a k m i l i k pemerintah S a l a t i g a , Walikota dapat secara langsung memutuskan siapa yang akan mengelola tanah tersebut, setelah sebelumnya masyarakat yang mengajukan permohonan ke Kustadi Danuri pemerintah.” Tandasnya. “Namun sebelum mengambil keputusan kepada siapa pengelolanya tentunya terlebih dahulu walikota harus meminta masukan dari anggota Dewan. Dimaksudkan agar fungsi DPRD sebagai badan konsultasi yang selama ini terkesampingkan dapat dimaksimalkan” tambah Kustadi yang juga Ketua DPD PAN Salatiga ini.(ltf)

UKM Butuh Perhatian Serius ”Coba lihat saja di jalan Solo-Semarang, banyak sekali kios–kios yang menjual produk asli Salatiga, seperti kerupuk, enting-enting, kripik paru, kripik salak, dan masih banyak produk lainnya.” Jelasnya. Sebagai tahap awal pemberdayaan UKM tersebut pemerintah setidaknya melakukan pendataan jumlah UKM yang ada di Salatiga secara kontinyu untuk kemudian ditindak lanjuti dengan mengembangkan usaha. Hal tersebut bisa saja dilakukan melalui pelatihan peningkatan usaha dan juga pemberian modal serta memberikan sarana prasarana. Untuk menyukseskan program ini Budi berpendapat perlunya bantuan dari Pemerintah Pusat yang diambil melalui pos angaran BUMN atau Perbankan yang kemudian akan dilaksanakan oleh Dinas terkait seperti Dinas Koperasi. Budi Santoso juga memberikan contoh beberapa daerah yang dianggap memiliki potensi UKM untuk dikembangkan. Misalnya di daerah Bugel dengan kripik tempenya, Blotongan dengan penjual satenya, Tingkir dengan usaha konveksi, daerah Karang Duwet dan Candran yang masing-masing dengan usaha kerajinan bambu dan penghasil kripik salak. Serta masih banyak daerah-daerah lain yang berpotensi untuk dikembangkan.(ltf)


17

Warta

Sambut Positif Raperda Gudang

R

ancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Izin Pendirian Gudang direspon positif angota dewan asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Suniprat. Kendati demikian, ia mewanti-wanti agar Pemkot bersikap konsisten dengan rancangan aturan yang dalam waktu dekat ditetapkan sebagai Perda tersebut. Dikatakan Suniprat, keberadaan pergudangan di Salatiga ke depan sangat prospektif. Hal ini akan menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi. “Saya menyambut baik hadirnya Raperda tentang Izin Pendirian Gudang tersebut. Ini sangat prospektif bagi pertumbuhan ekonomi,” ujar anggota dewan berkumis tebal ini. Sayangnya, lanjut ia, Pemkot selama ini terkesan kurang konsisten dengan rencana kerja yang telah disusun. Misalnya, dulu ada rencana pemusatan terminal bongkar muat di Pasar Sapi lama (sebelah barat RSUD), dan Pasar Rejo Sari difungsikan khusus pedagang sayur-mayur, serta Pasar Blauran sebagai sub terminal angkota. “Semua rencana tersebut tidak dijalankan secara konsisten, dan hasilnya bisa kita lihat kemacetan terjadi di pusat kota” ungkap Suniprat. Mengenai masalah teknis pergudangan, Suniprat juga berharap agar hal-hal pokok yang mendasar juga diperhatikan. Misalnya mulai dari perizinan sampai

S

ejumlah w a r g a K o t a Salatiga mengalami kekurangan air bersih selama musim kemarau tahun ini. Seperti warga yang tinggal di daerah Argomulyo, Ngronggo, Kumpulrejo, Gamol, dan beberapa daerah disekitarnya. Melihat kesulitan masyarakat terhadap air bersih. D e w a n Pengurus Cabang PDI-Perjuangan mengadakan kegiatan Teddy Sulistya, SE. sosial berupa pengiriman air bersih kepada warga yang membutuhkan. Hal ini sebagai wujud kepedulian partai terhadap masyarakat. “Kami sangat prihatin melihat sejumlah daerah di kota Salatiga mengalami kekurangan air bersih bahkan kekeringan. Akibatnya, tidak sedikit warga yang harus rela berjalan berkilo-kilo meter hanya untuk memperoleh air bersih,” jelas Ketua DPC PDIP Kota Salatiga Teddy Sulistya, SE.

18


Suniprat. memperhatikan tata ruang kota. Dengan demikan pembangunan gudang idak menimbulkan dampak lingkungan. Mengingat Salatiga adalah kota kecil, karena itu jangan sampai ketika peraturan ini dijalankan akan menjadi bumerang sendiri bagi Kota Salatiga. ”Perizinan harus dilaksanakan dengan betul, mulai dari izin pendirian usaha, izin pendirian bangunan juga memperhatikan masyarakat di sekitar usaha” terang Suniprat. Untuk kelas gudang juga menjadi perhatiannya. Jika gudangnya bersekala kecil tidak terlalu menimbulkan masalah. Tapi jika gudang tersebut besar maka beberapa permasalahan perlu mendapat perhatian khusus.(lux)

Prihatin Nasib Warga Kurang Air Politisi muda ini mengatakan, kegiatan yang bertujuan untuk membantu masyarakat tersebut, dilaksanakan pada hari Rabu (18/11/2007) sampai dengan Selasa (25/11/2007). Guna mendukung kegiatan tersebut panitia pelaksana yang dikoordiatori oleh Baitul Muslimin Indonesia dan Banteng Muda Indonesia telah menyiapkan 20 unit tangki berisi air bersih untuk didistribusikan ke masing-masing wilayah yang kekurangan air. Menurut Teddy, kekeringan air di sejumlah daerah di Kota Salatiga disebabkan faktor alam, bukan karena faktor-faktor yang lain. ”Maka masalah seperti ini bukan saja hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Salatiga”. Katanya.(ltf)

Warta

Gagas Model Bela Diri Sholaga

Suparmo Imam Afandi, SH

A

da kabar gembira bagi warga Kota Salatiga dan sekitarnya yang hoby menekuni ilmu bela diri. Pasalnya, dalam waktu dekat ini akan hadir satu jenis model olah raga bela diri baru dengan nama Sholaga. Menurut salah seorang penggagas yang juga anggota DPRD Kota Salatiga, Suparmo Imam Afandi, SH, olah raga bela diri yang satu ini merupakan kombinasi dari berbagai macam olah raga bela diri yang sudah ada

selama ini. Seperti Karate, Pencak Silat, Tae Kwondo dan lainnya. Guru besarnya adalah Budi Purwoko, tokoh bela diri nasional yang telah malang melintang di berbagai jenis olah raga bela diri. “Embrio bela diri Sholaga dirumuskan di Kota Salatiga. Karena itu, kita sebagai warga Kota Salatiga patut berbangga karena mampu memberi kontribusi salah satu jenis olah raga bela diri untuk bangsa dan negara,” tutur anggota Dewan asal Partai Demokrat, usai mengikuti Rapat Paripurna dalam Rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap RAPBD Perubahan TA 2007 lalu. Dijelaskan Suparmo, Sholaga merupakan kata singkatan dari S: semaikan, H: hasrat, O: olah, dan Laga: Salatiga, Laga juga memiliki arti tanding. “Pendirian Sholaga karena terobsesi agar Indonesia memiliki jenis olah raga bela diri sendiri. Sebab, sebagaimana kita ketahui bahwa bela diri Pencak Silat menjadi perebutan antara Indonesia dan Malaysia” tandasnya.(lux)

Kritik Pekerjaan Proyek Molor

P

elaksanaan proyek Pemerintah Kota Salatiga mendapat perhatian khusus kalangan DPRD setempat. Salah satu anggota dewan yang getol mengkritisi adalah Ahmadi, SH. Menurut ia, pelaksanaan pekerjaan proyek sering molor dari jadwal yang ditetapkan. Akibatnya, hasil pekerjaan tidak maksimal. Anggota Dewan asal Partai Amanat Nasional ini menyesalkan kinerja sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kurang baik. Setiap tahun selalu ada pekerjaan proyek yang molor tidak sesuai dengan alokasi waktu yang telah direncanakan. “Jika dalam pelaksanaan penggarapan proyek baik fisik maupun non fisik molor waktunya, maka hampir pasti pekerjaan dilaksanakan dengan cara terburu-buru dan hasil yang dicapai pasti tidak maksimal. Kami sarankan agar seluruh SKPD membuat perencanaan yang matang, termasuk mempertimbangkan waktu pelaksanaannya” tandas Ahmadi. Tiga hal yang perlu diperhatikan dalam proses pelaksanaan pekerjaan adalah memenuhi standar tepat mutu, tepat sasaran dan tepat waktu. Dengan demikian, setiap proyek tidak terjadi kesalahan, baik mutu, sasaran

d a n w a k t u pelasanaannya. D a l a m p e l a k s a n a a n otonomi daerah, Ahmadi menilai Pemerintah Kota Salatiga belum melaksanakan prinsip-prinsip otonomi secara optimal. Masyarakat Ahmadi, SH dalam proses pembangunan masih menjadi obyek pembangunan. “Penyusunan APBD lebih banyak menekankan kepentigan Pemkot sendiri dan masih minim menyerap kepentingan masyarakat. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya aspirasi masyarakat yang belum terpenuhi disampaikan kepada anggota Dewan pada masa reses. Degan begitu menjadi bukti bahwa seolah-olah tim anggaran sudah punya ploting sendiri. Model seperti ini merupakan mekanisme pola lama, dari atas ke bawah” tandasnya.(lux)


19

Warta

Perhatikan Pembinaan Pemuda Ahmad Syuhada, SE MM. t

D

alam kunjungan kepada warga Kecamatan Sidorejo Salatiga, anggota DPRD Salatiga, Ahmad Syuhada, SE MM, baru-baru ini berhasil menjaring berbagai aspirasi, terutama di Kelurahan Kauman Kidul. Para pemuda di kelurahan tersebut mengharapkan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang manajemen. Pada masa reses yang diadakan di tempat tinggal Bapak Badriyanto, Kelurahan Kauman Kidul tersebut, dihadiri puluhan warga. Beberapa point aspirasi yang masuk diantaranya agar DPRD lebih giat dan proaktif dalam menyerap aspirasi masyarakat, DPRD lebih

mementingkan dan mengoptimalkan kepentingan masyarakat serta pemuda berharap diadakan pelatihan manajemen kewirausahaan. “Dalam kunjungan tersebut, warga sangat antusias dan proaktif memberikan masukan. Yang perlu diperhatikan adalah pembinaan pemuda di bidang kewirausahaan. Para pemuda menginginkan kemandirian di bidang ekonomi, misalnya mereka dapat menjalankan wira usaha sendiri, namun kendalanya adalah mereka minim pengalaman dan informasi” jelas Suhada. Sedang hasil masa reses di wilayah lain Kecamatan Sidorejo, kebanyakan warga berharap agar nasib Ketua RT dan Ketua RW diperhatikan. “Warga berharap mereka diperhatikan dalam segi ekonomi,. Sebab mereka adalah yang bersinggungan langsung dengan warga mereka. Mereka menjalankan tugas tanpa batas waktu, sehingga pekerjaan pokok mereka sering diabaikan, bahkan bila terjadi ketegangan antar warga mereka juga yang harus mendamaikan” imbuh Suhada.(lux)

Bugel Ingin Jaringan Air PDAM

A

ir bersih tidak hanya menjadi permasalahan di wilayah Kecamatan Argomulyo. Namun bila musim kemarau tiba, Kelurahan Bugel Kecamatan Sidorejo juga mengalami nasib yang sama. Demikian dikatakan anggota dewan dari Partai Damai Sejahtera, Tony F. Wakum, baru-baru ini. Masa reses yang dilaksanakan Tony F. Wakum, selesai dengan berbagai catatan dari warga. Dalam kunjungan di wilayah Sidorejo, Tony berkonsentrasi di beberapa tempat, yaitu Kelurahan Blotongan, Kelurahan Salatiga dan Kelurahan Bugel. “Kali ini masyarakat Bugel berharap jalur PDAM segera dapat masuk ke wilayah mereka. Meskipun di Kelurahan tersebut banyak terdapat mata air, namun struktur tanahnya naik turun, sehingga bila musim kemarau tiba mereka harus bersusah payah mengambil air dari tempat yang jauh. Sumur mereka juga kering pada musim ini” ungkap Tony.

20


Sedangka n di sektor fisik, masyarakat Bugel berharap, agar jalan dan selokan di depan Yayasan Bina Dharma segera diperbaiki. “ M e r e k a mengutarakan, bahwa jalan t e r s e b u t s u d a h Tony F. Wakum rusak. Sedangkan selokan tidak lagi dapat menampung limpahan air di musim penghujan. Hal tersebut dapat menjadi masalah jika musim penghujan tiba, misalnya air hujan akan meluap ke permukaan jalan. Tentunya sampah pun akan berserakan di jalan dan jalan yang suah berlobang akan bertambah rusak karena gerusan air” tambah Tony.(lux)

Warta

Masih Alami Krisis Keteladanan

H. Toto Suprapto

A

nggota DPRD kota Salatiga H. Totok Suprapto, berpendapat bahwa bangsa ini masih mengalami krisis keteladanan. Karena itu, ia berharap anggota DPRD tampil memberi contoh yang baik kepada masyarakat, utamanya dalam menaati peraturan hukum yang berlaku. “Anggota DPRD yang notabe adalah wakil rakyat harus mencerminkan sikap dan perilaku yang baik,” tuturnya.

Inspirasi H. Totok Suprapto itu muncul usai menyerap aspirasi pada waktu reses. Selama lima hari anggota DPRD dari Fraksi Keadilan dan Persatuan Indonesia Damai (FKPID) melakukan kunjungan di Kelurahan Sidorejo Lor, Kelurahan Salatiga, Kelurahan Kauman Kidul dan Kelurahan Bugel. Totok Suprapto menuturkan, kaitannya dengan bidang hukum dan pemerintahan, anggota dewan yang tinggal di Dliko Indah, Blotongan tersebut mendapatkan sejumlah masukan dari daerah beberapa daerah tadi. Diantaranya bahwa anggota DPRD dituntut agar lebih inten dan pro aktif dalam menyikapi berbagai perundangan undangan atau perda yang berpihak kepada masyarakat, hal ini dimaksudkan supaya hasil dari perda dan undang undang tersebut dapat dimaksimalkan, sehingga kepentingan masyarakat dan opemerintah terakomodir secara baik. Selanjutnya beliau mengutarakan dalam upaya bersama sama memperjuangkan kepentingan masyarakat, maka anggota DPRD kota salatiga harus mampu lebih bersinergi dengan eksekutif dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat.(ltf)

Perhatikan Kemiskinan dan pengangguran

T

idak jauh berbeda dengan beberaapa anggota dewan yang lain selama menjalani masa reses, anggota DPRD Kota salatiga asal partai golkar Ning Indarti juga sibuk melakukan kegiatan turun ke masyarkatuntuk menggalang aspirasi. Bu Ning ia biasa disapa mengungkapkan bahwa tujuan dari pelaksanaan reses ini adalah selain untuk menyerap aspirasi m,asyarakat juga berfungsi sebagai agenda penyampaian informasi pembangunan dan kebijakan pemerintah kota salatiga juga sebagai bahan untuk melakukan mengevaluasi pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah tersebut. Kegiatan reses yang dilakukan selama lima hari dari tanggal 23 s/d 27 Juni 2007 tersebut memperoleh beberapa masukan dari masyarakat yang secara umum masyarakat masih memerlukan bantuan ari pemerintah baik melalui pembangunan infrastruktur maupun suprastruktur. Menurut anggota fraksi partai golkar ini bahwa selama ini program pengentasan kemiskinan, pengangguran masih belum optimal, hal tersebut didasarkan dari hasil dialog yang dilakukan ditemukan beberapa kasus tentang penanganan terhadap remaja

Ning Indarti yang putus sekolah. Hal ini juga merupakan dampak dari belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan. Sehingga kegiatan yang dilakukan pemerintah seperti kursus kursus ketrampilan tidak diketahui.“ Kegiatan sosialisai ini harus sampai ketingkat RT, karena selama ini banyak masyarakat yang belum mengetahui.” Jelasnya.(ltf)


21

Warta

Lebih Dekat Dengan Masyarakat

A

nggota DPRD diharpakan mampu menambah kedekatan dan wawasannya dalam memaperoleh informasi timbal balik dengan masyarakat tentang situasi yang berkembang di daerah - daerah, sehingga DPRD dapat secara maksimal menindak lanjuti aspirasi masyarakat tersebut. Hal itulah yang diungkapkan oleh Sri Yuliani anggota Dewan kota Salatiga beberapa saat setelah melakukan kegiatan reses di beberapa daerah di Salatiga. Masih ada beberapa permasalahan yang disampaikan masyarakat kepada para anggota dewan yang menjadi penyambung aspirasi kepemerintah ini. Terutama mbak yuli begitu ia biasa disapa menggaris bawahi tenntang bidang perekonomian. Beliau menyimpulkan bahwa masih banyak terdapat para pemilik usaha kecil menengah (UKM) yang memiliki potensi besar namun belum mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah. “ Salatiga sebenarnya mempunyai lahan usaha yang sangat potensial jika dikembangkan, maka pemerintah harus bisa melihat hal itu.” Jelasnya. Lebih lanjut Sri Yuliani berpendapat perlunya pemberiaan bantuan modal dan perhatian serius dari pemmerintah terutama dari dinas dinas yang terkait untuk melakukan pendampingan secara terus menerus. “Bantuan modal kerja tersebut bisa berupa pemberian bantuan alat kerja yang dibutuhklan dan juga pemberian

Sri Yuliani penyuluhan.” Tambah anggota DPRD dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa itu. Asprasi masyarakat yang masuk di bidang pembanguan semisal tentang adanya bangunan saluran air yang setengah jadi dan juga diperlukannnya perhatian mengenai tata ruang di Salatiga, serta penertiban lalu lintas dianggap oleh masyarakat menjadi permasalahan yang perlu segera disarikan solusi pemecahannya. Kegiatan Reses selama lima hari tersebut dilaksanakan dengan cara mengadakan pertemuan serta dialog dengan para peserta yang umumnya dari kalangan tokoh masyarakat, agama, pemuda, perangakat desa, organisasi kemasyarakatan, dan juga masyarakat umum lainnya. “Maka diharapkan beberapa usulan yang masuk dapat dilaksanakan dan ditindak lanjuti, karena hasil hasil tersebut merupakan aspirasi yang diambil dari data yang kongkrit dan aktual”. Tambah Sri Yuliani.(ltf)

Prioritaskan Warga Miskin Y. Hariyanto

Y

. Hariyanto anggota dewan dari fraksi partai demokrasi indonesia perjuangan menuturkan beberapa hasil dari pelaksanaan agenda reses kemarin. Dari beberapa daerah di kelurahan cebongan, noborejo, randuacir, dan tegalrejo yang menjadi saasarannya tersebut dselesaikannya dalam jangka waktu lima hari. Hariyanto menyoroti beberapa bidang yang dianggap sebagai permaslahan masyarakat dari hasil pertemuan dengan para pejabat desa yang menjadi

22


wilayah kunjungannya dan pantauan dari dekat kegiatan pemerintahan, pembanguan dan kemasyarakatan. Kebanyakan aspirasi masyarakat yang masuk kepada anggota DPRD yang sekaligus juga wakil ketua fraksi tersebut seputar beberapa pemenuhan dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Ada beberapa catatan yang kaitannya dengan bidang hukum dan HAM, ada beberapa warga yang berpendapat perlunya diadakan peningkatan pelayanan. Semisal tentang pelayanan bagi warga kurang mampu dan permohonan pemutihan sertifikat tanah warga, karena jika pengurusan sendiri mahal dan memakan waktu yang lama. Dibidang perekonomian dan keuangan wakil rakyat tersbut menemukan beberapa keluhan masyarakat mengenai kenaikan PDAM, warga menganggap tidak ada perhatian serius dari pemerintahan kota Salatiga.(ltf)

Warta

Minta Transparansi

Sugiyanto

M

asa reses merupakan saat yang dinantikan Sugiyanto, anggota dewan dari Kecamatan Tingkir ini. Dengan moment tersebut Sugiyanto dapat menjadikannya sebagai forum bertemu dengan warga. Seperti halnya dalam waktu dekat ini, Sugiyanto menggelar pertemuan dengan warga di daerah pemilihannya. Kali ini dia menfokuskan pertemuan dengan ibu-ibu PKK, Organisasi Wanita dan tokoh masyarakat. Dari berbagai pertemuan Sugiyanto

mengantongi berbagai usulan dan saran dari warga. Aspirasi yang terjaring lebih banyak pada persoalan sosial dan ekonomi. “Selama ini kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Salatiga dalam pembinaan terhadap masyarakat belum transparan. Banyak ibu-ibu yang tidak mengetahui ketika di daerahnya diadakan pelatihan-pelatihan. Kami berharap program pelatihan ketrampilan diadakan secara berkala, namun juga diinformasikan terlebih dulu agar kami para ibu bisa mendapatkan ilmu dan pengalaman” papar Sugiyanto menirukan warga. Selain itu masyarakat juga mengusulkan pembinaan bagi warga yang masih menganggur, khususnya para pemuda yang baru lulus sekolah. “Mereka berharap pemerintah mengadakan pelatihan dan pembinaan kewirausahaan yang langsung bisa dipraktikan dalam keseharian” tutur Sugiyanto. Permasalahan mendasar yang dikantongi Sugiyanto adalah keinginan warga mendapatkan sosialisasi terhadap Perda-perda baru yang akan diterapkan di Salatiga. “Masyarakat juga menghendaki penyuluhan perpajakan, agar mereka dapat mengetahui betul hak dan kewajibannya” tutup Sugiyanto.(ltf)

Optimalkan Pasar Banyu Putih

P

asar Banyu Putih yang berlokasi di Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Salatiga sudah mulai direnovasi. Pembenahan pasar tersebut terkait dengan rencana pemerintah untuk mengoptimalkan fungsi pasar yang sebelumnya tidak maksimal. Sejumlah Dinas terkait Pemkot bersama Komisi II (Ekonomi dan Keuangan) DPRD Salatiga, belum lama ini melakukan proses pelaksanaan renovasi. Hadir dalam tinjauan lapangan tersebut adalah: Asisten II (Pembangunan) Sekda Priyono Soedharto, SH, Kepala Dinas Pasar Drs. Tri Priyo Nugroho dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Ir. Husnaini. Sedangkan dari Komisi II, Ketua Komisi Sarwono SE, Kustadi Danuri dan Sumarmo Imam Afandi. Ketua Komisi II Sarwono SE. beserta anggota berharap, renovasi itu dapat dilakukan secepatnya dan Pasar Banyuputih dapat dioptimalkan sebagai penggerak roda ekonomi. “Keberadaan dan pengembangan pasar, merupakan upanya bersama dalam menciptakan potensi ekonomi yang selama ini masih terpusat di tengah kota. Kios dan los yang dibangun nantinya juga diharapkan

harganya dapat dijangkau oleh para pedagang dengan prioritas pedagang lama” harap Ketua Komisi II. “Pengelolaan kredit kepemilikan kios dan los pasar akan dikelola oleh Koperasi Mitra yang sejak awal mendapat kepercayaan dari Kementrian Koperasi dan UKM.(lux)


23

Vokal

Polemik Pengisian Jabatan Wakil Walikota Menurut Kasmun, mekanisme pengisian jabatan Wawali akan lebih bijak bila proses pengusungan calon Wawali diusulkan oleh masing-masing Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang suaranya mencapai 30% di DPRD. Selanjutnya disampaikan kepada fraksi-fraksi untuk disampaikan kepada Pimpinan Dewan. Namanama yang telah diperoleh diusulkan oleh Pimpinan Dewan kepada Walikota.

S

t r u k t u r d a n m e k a n i s m e pemeritahan di Kota Salatiga masih menyisakan sejumlah masalah sepeninggal mangkatnya Walikota Salatiga H. Totok Mintarto, Jumat 9 Februari lalu. Untuk pengisian struktur jabatan Walikota sudah tidak ada masalah. Sebab, Wakil Walikota John M. Manoppo, SH, sesuai dengan regulasi telah dilantik menjadi Walikota Salatiga, pada Rabu 11 Juli 2007 lalu. Persoalannya, bagaimana dengan pengisian jabatan Wakil Walikota (Wawali) yang ditinggalkan John M. manoppo? Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tidak cukup mengatur mekanisme pengisian jabatan

24


Wawali. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Salatiga, Teddy Sulistya, SE, mengaku agenda pemerintahan belakangan ini cukup memberakan Walikota. Sebab, berbagai persoalan pemerintahan yang seharusnya dilaksanakan secara bersama-sama, harus dilaksanakan secara mandiri (single fighter) oleh Walikota. Karena itu, PDI Perjuangan sebagai salah satu partai pengusung (bersama Partai Amanat Nasional, Red)

pemenang Pilkada 2006 lalu, menganggap perlu pengisian jabatan Wawali. Untuk mekanismenya, Teddy berpendapat supaya Walikota Salatiga John M. Manoppo sesegera membentuk tim k o n s u l t a t i f g u n a membicarakan masalahmasalah yang berkaitan dengan Wawali. " D a l a m t i m konsultatif ini, nantinya akan terdiri dari beberapa tokoh masyarakat dan tokoh agama yang memiliki jaringan." jelasnya. Pada prinsipnya tim ini memang tidak secara legal mendapat pengesahan, tapi setidaknya tim ini memilki peran sebagai media konsultasi antara masyarakat dan pemerintah. Hal yang mungkin bisa dibicarakan dalam tim ini bisa saja menyangkut kriteria calon Wawali atau bahkan regulasinya. "Sehingga jika ada beberapa kebijakan yang disinyalir akan memunculkan permasalahan di dalamnya, masyarakat tidak serta merta hanya menekan Walikota. Hal ini dimaksudkan karena hasil yang dicapai merupakan hasil musyawarah bersama dalam tim konsultatif tadi" tambahnya. Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga Drs. Kasmun Saparaus, M.Si, mempunyai pendapat bebeda tentang mekanisme pengisian jabatan wawali. Menurut ia, akan lebih bijak bila proses pengusungan calon Wawali diusulkan oleh masing-masing Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang suaranya mencapai 30% di DPRD. Selanjutnya disampaikan kepada fraksi-fraksi untuk disampaikan kepada Pimpinan Dewan. Namanama yang telah diperoleh diusulkan oleh Pimpinan Dewan kepada Walikota. "Dengan begitu, kemudian Walikota menentukan dua nama yang diajukan kepada Pimpinan Dewan untuk dilakukan pemilihan dalam Rapat Paripurna Dewan. Setelah terpilih satu nama baru diusulkan ke Presiden melalui Gubernur Jawa Tengah," jelas Kasmun. Dikatakan Kasmun, sebelum jabatan Wawali diisi, ketimpangan roda pemerintahan Kota Salatiga akan terjadi. Posisi Wawali sangat dibutuhkan untuk membantu pelaksanaan tugas Walikota. "Masih sekitar empat tahun Walikota Salatiga harus menyelesaikan tugas-tugas pemerintahan. Waktu yang cukup lama," tandasnya. Jabatan Wawali dapat diisi sembari menunggu revisi terbatas UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. DPRD Kota Salatiga harus secepatnya menggagas tentang pengisian kekosongan Wawali

tersebut, termasuk kekosongan posisi Sekretaris Daerah. Itu menjadi sangat penting karena Wawali dan Sekda memiliki peran strategis dalam pembagian kewenangan demi pelaksanaan pembangunan di Kota Salatiga. "Saya berharap dalam revisi nanti Partai Politik pengusung tidak lagi diberikan kewenangan mutlak untuk mengisi jabatan Wawali," pintanya. Kasmun mengaku, mekanisme pemilihan yang ditawarkan terkesan mengesampingkan wewenang Parpol pengusung. Namun, harapan ini supaya menjadi perhatian khusus bagi Parpol pengusung, karena dalam tata politik seseorang yang meninggal dunia posisinya menjadi zero, artinya Parpol pengusung tidak memiliki kewenangan mutlak terhadap pengusungan penggantinya. Yang perlu menjadi perhatian lagi adalah terlebih Parpol pengusung tersebut bukan merupakan partai mayoritas wakil di dewan. Seandainya semua Parpol yang memiliki wakilnya di dewan tidak diberi kewenangan untuk mengusulkan tokoh-tokoh yang kapabel untuk masuk bursa pencalonan, tidak mustahil prosesi pemilihan Wawali di Salatiga akan mengalami jalan buntu atau dead lock. Ini merupakan masalah yang serius mengingat kepentingan masyarakat melalui para wakilnya di dewan. Sementara itu, sebagai upaya mengatasi kebuntuan penyelesaian masalah tersebut, pimpinan DPRD Kota Salatiga telah membuat surat usulan untuk Menteri Dalam Negeri, mengenai proses pemilhan kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah. Dalam surat tersebut disebutkan, menurut kajian DPRD Kota Salatiga, pemilihan kekosongan jabatan Wawali melalui beberapa mekanisme. Pertama, bakal calon Wakil Kepala Daerah diusulkan Parpol/gabungan Parpol yang mendapat suara 3 % di DPRD. Kedua, usulan dari Parpol/gabungan Parpol disampaikan melalui Fraksi-fraksi di DPRD. Ketiga, Fraksi-fraksi di DPRD mengusulkan bakal calon Wakil Kepala Daerah kepada Pimpinan DPRD. Keempat, Pimpinan DPRD meneruskan usulan bakal calon Wakil Kepala Daerah dari usulan Fraksi-fraksi kepada Kepala Daerah. Kelima, Kepala Daerah menentukan 2 (dua) calon Wakil Kepala Daerah dan diusulkan kepada DPRD untuk dipilih dalam Rapat Paripurna DPRD.(lux/ltf/ano)


25

Vokal

Memandang Kebutuhan Wakil Walikota Oleh : Theofransus Litaay, SH, LLM

P

Theofransus Litaay, SH, LLM

olem i k pene tapan calon Wakil Walikota Salatiga masih belum berujung pada saat ini. Ujung yang jelas ialah berbagai pihak sudah “pasang kuda-kuda” untuk berlomba menjadi Wakil Walikota tetapi ketentuan yang mengaturnya secara jelas tidak kunjung tiba. Dalam keadaan semacam i n i m u n c u l pertanyaan apakah dibutuhkan suatu

terobosan politik? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dibutuhkan dua pendekatan yaitu pendekatan hukum dan pendekatan politik. Pendekatan hukum saja tidak mampu menjawab kebutuhan politik, sedangkan menggunakan pendekatan politik semata tidak bisa berjalan tanpa tuntutan ketentuan hukum yang jelas. Pendekatan hukum bersumber pada UndangUndang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah telah menggariskan bahwa seluruh proses politik yang berlangsung di dalam daerah hendaknya tetap menjunjung asas-asas pemerintahan daerah sesuai dengan Pasal 20 UU Pemerintahan Daerah. Dari sembilan Asas Pemerintahan Daerah di dalam Undang-Undang, ada beberapa asas yang penting diperhatikan yaitu: Asas Kepastian Hukum (sehingga keputusan politik apapun hendaknya didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku); Asas Kepentingan Umum (kepentingan umum harus diletakkan di atas kepentingan kelompok atau kepentingan pribadi); Asas Keterbukaan (ada keterbukaan informasi kepada masyarakat dan memperhatikan aspirasi masyarakat dan tidak semata-mata melibatkan elite politik saja); Asas Akuntabilitas (keputusan yang dibuat harus dapat dipertanggung jawabkan kualitasnya kepada

26


masyarakat). E m p a t a s a s te r s e b u t p e n tin g u n tu k diperhatikan, karena selain bersumber dari UndangUndang (sebagai sumber hukum bagi pengambilan keputusan di bawahnya), asas tersebut perlu dijadikan sebagai penuntun pada saat ada keterbatasan peraturan dalam menjawab suatu masalah. Ketentuan yang kami nilai memiliki keterbatasan di sini adalah PP No. 6 Tahun 2005. Peraturan ini di dalamnya antara lain telah mengatur tentang pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana terdapat dalam Bab X. Bagian yang terkait dengan kondisi kota Salatiga, adalah PP No. 6 Tahun 2005 Pasal 123 ayat (1) yang mengatur bahwa “Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan”. Kondisi kota Salatiga memenuhi isi ketentuan ini karena wafatnya Walikota H. Totok Mintarto. Selanjutnya DPRD telah menindaklanjuti melalui keputusan rapat paripurna DPRD dalam rangka melaksanakan isi PP No. 6 Tahun 2005 Pasal 123 ayat (2) huruf g. Kemudian berdasarkan ketentuan PP No. 6 Tahun 2005 Pasal 97 ayat (1) maka Wakil Walikota John M. Manoppo telah dilantik menjadi Walikota Salatiga. Prosesnya didasarkan pada ketentuan UU No. 32 Tahun 2004, Pasal 108 dan PP No. 6 Tahun 2005, Pasal 97 ayat (2). Selanjutnya, muncul kebutuhan hadirnya seorang Wakil Walikota, terlebih lagi karena Walikota John Manoppo sendiri merasakan bahwa dirinya membutuhkan bantuan seorang Wakil Walikota demi kelancaran tugas-tugas pemerintahan. Pertanyaannya, apakah dibutuhkan suatu pemilihan khusus melibatkan seluruh warga pemilih untuk memilih seorang Wakil Walikota? Menurut PP No. 6 Tahun 2005 Pasal 97 ayat (3) hal tersebut tidak diperlukan, karena Pasal 97 ayat (3) mengatur bahwa “Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengusulkan dua orang calon Wakil Kepala Daerah kepada DPRD berdasarkan usul Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan untuk dipilih dalam Rapat Paripurna DPRD”. Jika logika PP No. 6 Tahun 2005 Pasal 97 yang dijadikan sebagai acuan maka langkah-langkah lebih lanjut sebenarnya sudah cukup jelas, yaitu: “Pemilihan Wakil Kepala Daerah … dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan

Tata Tertib DPRD, selambatlambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap”. (Pasal 97 ayat (4)); “Hasil pemilihan Wakil Kepala Daerah … ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan selanjutnya diusulkan kepada …Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur… untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Wakil Kepala Daerah”. (Pasal 97 ayat (5)). Jika proses ini belum berjalan hingga saat ini, maka tentunya karena beberapa alasan yang belum ditemukan jalan keluarnya. Informasi y a n g k a m i t e r i m a menyebutkan bahwa seluruh proses ini terkendala rencana perubahan PP No. 6 Tahun 2005 yang hingga saat ini belum selesai juga. DPRD Kota Salatiga sendiri sudah siap untuk melaksanakan proses pemilihan Wakil Walikota dengan menggunakan penafsiran terhadap Pasal 108 UU No 32 Tahun 2004 dan Pasal 97 PP No. 6 Tahun 2005. Namun Departemen Dalam Negeri memandang bahwa ketentuan yang ada merumuskan tentang keadaan “berhalangan tetap” yang dimaknai sebagai “menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal …”. Dalam pandangan pemerintah, terjadi kekosongan hukum, padahal dalam hukum administrasi negara kondisi kekosongan hukum memberikan kewenangan kepada pejabat untuk membuat kebijakan. Sehingga ketentuan yang ada pada dasarnya bisa diberikan penafsiran hukum untuk diterapkan pada kasus-kasus spesifik. Namun bagaimanapun, dalam keadaan semacam ini, proses politik tidak bisa berlangsung tanpa adanya 'aturan main' yang jelas. Dari pihak Pemerintah Pusat, kasus yang serupa dengan kondisi Salatiga juga terjadi di beberapa tempat yang lain. Saat ini proses politik tersebut sudah berjalan cukup lama. Padahal idealnya, proses politik untuk menetapkan calon Wakil Walikota Salatiga hendaknya dirampungkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Karena jika terlalu lama, maka akan menimbulkan beberapa komplikasi yang merugikan kondisi pemerintahan. Proses seleksi yang terlalu lama justru akan potensial melahirkan calon yang bersifat kompromistik dan mengorbankan kualitas calon. Sebaiknya dipilih calon yang sudah dikenal dengan baik oleh calon Walikota (karena sesuai dengan peraturan, maka usulannya harus datang dari Kepala Daerah berdasarkan usul dari partai pengusung) dan memiliki pengalaman

kepemimpinan masyarakat ataupun pemerintahan sehingga tidak menjadi beban struktur. Proses politik yang terlampau lama akan melampaui batas ambang psiko-politik dimana akan muncul kesan di masyarakat bahwa proses ini malah menjadi arena ”dagang sapi”. Selain itu akan memunculkan proses politik distortif akibat pergesekan berbagai pihak dan menjadi ruwet sehingga konflik menjadi sulit dikendalikan. Selain itu, proses penetapan Wawali yang terlalu lama akan menguras seluruh energi pihak eksekutif dan legislatif, sehingga fungsi-fungsi pelayanan publik bisa terabaikan. Calon yang ditetapkan sebaiknya adalah orang yang bebas KKN sehingga tidak memiliki ”beban ekstra”, misalnya sedang berada di bawah sorotan masyarakat akibat kasus KKN dll. Jika sang calon berasal dari luar birokrasi pemerintahan, maka sebaiknya orang tersebut adalah orang yang memiliki dukungan politik kuat dari partai-partai politik di DPRD dan tidak memiliki konflik kepentingan dengan jalannya pemerintahan kota. Karena beban semacam itu akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ada baiknya DPRD kota Salatiga melakukan kajian lebih lanjut akan masalah ini dan memberikan usulan kepada Depdagri tentang bentuk penyelesaian yang ideal. Sekarang bola berada di kaki DPRD, mainkanlah dengan cantik demi kesejahteraan rakyat. Penulis adalah Theofransus Litaay, SH, LLM Dosen Fakultas Hukum UKSW Salatiga.


27

Vokal

Idealnya Ada Wakil Walikota K Oleh : Benny Ridwan

epala Daerah adalah Kepala Pemerintah Daerah yang dipilih secara demokratis, yang dilakukan oleh rakyat secara langsung. Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah, dan perangkat daerah. Dalam konteks Pemerintah Kota Salatiga, muncul persoalan ketika Walikota terpilih pada rentang tugas masa bhaktinya meninggal dunia akibat penyakit yang diderita. Persoalannya memang bukan soal kekosongan jabatan Walikota. Sebab, secara otomatis pelaksana tugas Walikota diemban oleh Wakil Walikota. Bahkan sesuai tuntutan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Wakil Walikota telah dilantik menjadi Walikota. Lalu bagaimana dengan kursi jabatan Wakil Walikota yang untuk sementara waktu vakum (kosong)? Kekosongan jabatan strategis tersebut, memunculkan wacana untuk mengisi jabatan Wakil Walikota dengan pertimbangan agar roda organisasi, administrasi pemerintahan, dan pembangunan berjalan secara normal dan baik. Jelas juga pengisian tersebut akan membantu tugas-tugas Walikota dalam periode masa bhaktinya. Pada sisi lain, juga muncul polemik tentang perlu tidaknya, tentang absah dan tidaknya, tentang interpretasi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, tentang tarik menarik kekuatan politik lokal yang ada dan seterusnya. Dari polemik di atas, kerangka ideal sebenarnya dapat dipahami bahwa jabatan Wakil Walikota yang vakum itu harus diisi, mengingat masih panjangnya masa bhakti Walikota saat ini. Akan tetapi harus dengan payung hukum apa dan bagaimana, mengingat sekarang ini sedang berlangsung revisi dan atau perubahan yang secara signifikan atas UU Partai Politik, Pemilu dan sebagainya. Kalau kita kembali kepada peraturan yang ada, memang sulit untuk melekatkan persoalan ini pada pasal-pasal tertentu, akan tetapi yang kerap dan sering dilakukan adalah analogi dan interpretasi yang paling dekat untuk menjawab persoalan ini. Analogi dan interpretasi pada kenyataannya akan berujung pada perang kepentingan politik dan itu tidak dapat dihindari. Untuk hal ini memang butuh kearifan semua pihak. Sebab, bisa saja kekosongan jabatan Wakil Walikota ini menguntungkan pihak birokrasi (eksekutif) dan merugikan pihak legislatif (karena distribusi kader partai terputus). Atau bisa juga kekosongan jabatan Wakil Walikota ini menguntungakan legislatif (karena dapat mengeruk keuntungan finansial dari proses pencalonan sampai pemilihan) dan merugikan eksekutif (jika yang terpilih nanti adalah SDM yang kapabel, jujur, cerdas serta transparan yang akan “merepotkan”

28


nantinya bagi pihak-pihak yang selama ini bermain di areal kekuasaan). Atau bisa juga merugikan kedua belah p i h a k . Meskipun kita Benny Ridwan berdoa agar pengisian tersebut menguntungkan semua pihak. Setidaknya ada dua solusi yang dapat ditawarkan. Pertama, dalam perjalanan roda organisasi kepemerintahan apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Walikota, maka tugas dan kewajiban Wakil Walikota dilaksanakan oleh Walikota. Namun apabila tugas dan kewajiban tersebut justru membebani dan atau memberatkan maka jabatan Wakil Walikota harus segera diisi. Pengisian ini juga harus mempertimbangkan masa bakti pasangan tersebut. Apabila kekosongan jabatan tersebut lebih dari 18 (delapan belas) bulan ke depan, maka Walikota hendaknya mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Walikota untuk dipilih dalam Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan. Bisa jadi juga tugas dan kewajiban Wakil Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah, tentunya dengan berbagai pertimbangan secara finansial dan kalkulasi politik juga. Kedua, jika solusi pertama sulit terpenuhi karena kalkulasi politik dan minimnya sumber daya manusia, atau berlarut-larutnya proses pemilihan tersebut, Presiden cukup menetapkan Penjabat Wakil Walikota atas usul Gubernur dengan pertimbangan DPRD sampai dengan adanya Pilkada yang akan datang. Itupun jika Presiden melihat wilayah Salatiga sangat strategis dan harus terjaga stabilitas politiknya. Jika tidak, Presiden hanya akan menyerahkan hal itu kepada elit politik lokal, sampai terpilihnya Wakil Walikota, jika tidak, ya sampai Pilkada selanjutnya saja, itu akan berjalan secara alamiah. Solusi tersebut belum tentu menjadi jawaban final, karena memang persoalannya adalah terletak pada belum rancaknya sistematika dan konten UU serta Peraturan Pemerintah yang berlaku. Wallahu a'lamu bishawab. Benny Ridwan, M.Hum adalah Dosen Syariah (Hukum Islam) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga.

Sosok

Ny. Rosa Darwanti, SH, M.Si

Menjadi Politisi Bukan Karena Suami P

olitisi perempuan yang satu ini lebih akrab dikenal sebagai istri seorang pejabat di Salatiga. Kendati demikian, ia merupakan tipe orang yang energik dan pekerja keras. Ia juga mencerminkan sosok pribadi santun, simpatik dan lembut seperti putri Solo. Tak heran jika ia tiap kali bertemu dengan warga tampak selalu tersenyum ramah. Dialah Ny. Rosa Darwanti, SH, M.Si, istri Walikota Salatiga John M. Manoppo, SH. Bu Rosa, begitu ia biasa dipanggil, saat ini duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, dari Partai Golongan Karya. Putri kelahiran Solo, 11 April 1956 ini mengaku bergulat dengan dunia politik bukan karena suami. Wanita separuh baya yang masih tampak cantik ini memang senang berorganisasi. Sejak kuliah di Fakultas Hukum Satya Wacana Salatiga, Bu Rosa konsisten berkecimpung di Partai Golkar. “Sejak muda dulu saya senang berorganisasi. Bukan karena menjadi istri Pak John (Walikota, Red) saya masuk organisasi,” aku Rosa. Kendati demikian, sosok John M. Manoppo diakui Rosa cukup mempengaruhi tingkat kedewasaan dalam berorganisasi. Di mata Rosa, John adalah seorang suami, teman hidup dan juga guru berpolitik. “Selama ini saya selalu diberi masukan dalam menyelami dunia politik. Salah satu nasehat Pak John yang akan selalu saya ingat yaitu sebagai politisi jangan sampai terjebak politik kotor yang menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan” jelasnya. Bagaimana membagi waktu sebagai seorang politisi, istri pejabat dan ibu tiga anak? Rosa mengaku kegiatan harian dia jalani tidak jauh berbeda dengan ibu rumah tangga lainya. Setiap pagi ia menyiapkan pakaian suami yang akan dipakai ke

kantor. Pakaian tersebut disetrika dulu, karena meskipun sebelumnya sudah disetrika namun jika tertumpuk dalam almari meninggalkan garis lipatan. Menyiapkan sarapan pagi juga ia lakukan untuk keluarga tercinta. Meskipun sekadar menyiapkan sarapan ringan, berupa roti dan susu. Setelah selesai membatu suami dan anak-anak, barulah Rosa mengurus dirinya untuk bersiap-siap pergi ke kantornya di Jalan Letjend Sukowati 51. “Saya ini hoby memasak dan maunya tiap hari masak. Namun karena keluarga tidak biasa sarapan makanan berat seperti nasi, maka cukup menyajikan roti dan susu di meja makan. Waktu yang singkat juga menjadi kendala saya untuk menyalurkan hoby memasak. Jika hari Sabtu, Minggu dan hari libur lain sebisa mungkin saya sempatkan untuk memasak sendiri buat keluarga” papar Ketua TP PKK Kota Salatiga ini. Sebelum duduk di kursi wakil rakyat, Rosa berprofesi sebagai Pengacara Insidentil dari tahun 1980 sampai 1983. Selain itu, ia juga pernah menjalani profesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor BKKBN. Namun setelah berkeluarga dan mempuyai anak, Rosa dinasehati suaminya untuk memilih mendidik anak atau bekerja. Dengan niat yang bulat memilih mendididik anak. Namun, setelah ketiga buah hatinya tumbuh dewasa, Rosa diberi kesempatan suami tercinta untuk kembali aktif berorganisasi dan bergabung dengan Partai Politik.(lux)


29

Tebak Wajah TEBAK WAJAH JIWARAGA 03 Total Hadiah Rp. 150.000,00 untuk 3 orang Pemenang @ Rp. 50.000,00 KETENTUAN MENEBAK : 1. Susunlah penggalan foto salah seorang anggota DPRD Kota Salatiga ini di kartu pos sehingga membentuk foto aslinya secara utuh. 2. Sebutkan identitas namanya. 3. Cantumkan Kupon Tebak Wajah Jiwaraga 03 yang telah disediakan. 4. Jawaban dikirim ke kantor Redaksi Majalah Jiwaraga, dengan alamat Sekretariat DPRD Kota Salatiga, Jalan Letjend. Sukowati Nomor 51 Salatiga. 5. Tulis nama dan alamat lengkap pengirim. 6. Jawaban diterima Redaksi paling lambat tanggal 15 November 2007. 7. Akan diundi 3 (tiga) orang pemenang masing-masing berhak mendapat hadiah Rp. 50.000,00. 8. Pemenang akan diumumkan pada Majalah Jiwaraga Edisi III Tahun 2007 9. Pemenang dapat mengambil hadiah di Kantor Redaksi dengan menyertai foto copy identitas diri.

KUPON TEBAK WAJAH JIWARAGA 03 Jawaban Tebak Wajah Edisi II Th. 2007 : Asadulah Muntakhob, S.Pd PEMENANG TEBAK WAJAH MAJALAH JIWARAGA Edisi I Tahun 2007

Asadulah Muntakhob, S.Pd

30


1. Beta Andhika Iriawan, SMA Negeri 1 Salatiga 2. Arifah, Panti Asuhan Aisyiyah Salatiga 3. Tin Tisnawati, Mahasiswi STAIN Salatiga

Kegiatan Pimpinan DPRD Kota Salatiga dalam rangka Pertemuan ADEKSI (Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia) di Beijing.

Edisi II Tahun 2007 SALATIGA. Jendela Informasi Wakil Rakyat Salatiga H I A S Y A. Polemik. Pengisian jabatan. Wakil Walikota

Recommend Documents