KE EMENTERIAN N PENDIDIKA AN NASIONA AL
PUSAT PENGEMB BANGAN DA AN PEMBER RDAYAAN PENDIDIK P D DAN TENAG GA KEP PENDIDIKA AN BIDANG MESIN M DAN N TEKNIK IN NDUSTRI (PP PPPTK BMT TI)
20111
KATA PENGANTAR Kebijakan pembangunan pendidikan nasional diarahkan untuk mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pada tatanan sistem telah ditempuh berbagai kebijakan dari tingkat pusat hingga daerah dengan maksud agar tercipta kemandirian dan sekaligus membangun keunggulan bersaing. Kebijakan itu
mencakup
tentang
tanggung
jawab
pemerintah
daerah,
berkenaan
dengan
penyelenggaraan pendidikan yang tertuang pada pasal 13 ayat (1) dan pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota salah satunya adalah penyelenggaraan pendidikan. Pelaksanaan desentralisasi sistem pendidikan nasional berarti memberikan keleluasaan yang besar kepada pemerintah daerah, hal ini sesuai dengan kebijakan nasional untuk melaksanakan otonomi daerah. Khusus di bidang pendidikan, meskipun terjadi desentralisasi pengelolaan pendidikan, namun tanggung jawab pengelolaan sistem pendidikan nasional tetap berada di tangan Menteri Pendidikan Nasional. Dalam hal ini Pemerintah (Pusat) menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Sementara Pemerintah Provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan menyediakan fasilitas pendidikan lintas kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pada era otonomi tersebut kualitas pendidikan akan sangat ditentukan oleh kebijakan Pemerintah Daerah. Ketika Pemerintah Daerah memiliki political will yang baik dan kuat terhadap dunia pendidikan, ada peluang yang cukup luas bahwa pendidikan di daerah bersangkutan akan maju. Sebaliknya, apabila Pemerintah Daerah tidak memiliki visi yang baik di bidang pendidikan dapat dipastikan daerah itu akan mengalami stagnasi dan kemandegan serta tidak akan pernah mendapat momentum yang baik untuk berkembang. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia mendorong pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah, untuk melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kemitraan adalah salah satu program PPPPTK BMTI yang dikembangkan dalam rangka mendukung pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) guna membantu memperkecil kesenjangan mutu pendidik dan tenaga kependidikan terhadap daerah yang sudah relatif pesat kemajuan pendidikannya, sehingga
program
ii
kemitraan diharapkan
dapat membantu Pemerintah Daerah memecahkan permasalahan
dalam peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Hal itu selaras dan relevan dengan pasal 14 Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; di setiap daerah otonomi memiliki sistem pemerintahan yang terdiri dari DPRD sebagai badan legislatif daerah, Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai badan eksekutif daerah. Kemudian, insititusi itu harus bekerja sama secara seimbang agar daerah otonom dapat berfungsi secara efektif dan demokratik bagi semua warga masyarakat. Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan PPPPTK BMTI dalam rangka menjamin kelancaran implementasi program kemitraan.
Cimahi, Maret 2011 Kepala, ttd Drs. Dedy H. Karwan, MM NIP 19560930 198103 1 003
iii
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ........................................................................................................... ii DAFTAR ISI......................................................................................................................... iv BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................................... 1 A. Latar Belakang ............................................................................................... 1 B. Maksud dan Tujuan Kemitraan...................................................................... 2 C. Manfaat Kemitraan ....................................................................................... 3 D. Ruang Lingkup .............................................................................................. 3 E. Sasaran Kemitraan ......................................................................................... 4 BAB II PROGRAM KEMITRAAN ..................................................................................... 5 A. Pengertian Kemitraan .................................................................................... 5 B. Fungsi dan Peran Kemitraan .......................................................................... 5 C. Peran Stakeholder .......................................................................................... 6 D. Struktur Organisasi/Ad-Hoc dan Uraian Tugas ............................................. 6 E. Mekanisme Kerja ........................................................................................... 9 BAB III STRATEGI PENGEMBANGAN KEMITRAAN ................................................ 11 A. Penjajagan dan Koordinasi .......................................................................... 11 B. Studi Potensi Wilayah (Feasibility Study) ................................................... 11 C. Formulasi Rencana Implementasi Kegiatan pada Kemitraan ...................... 11 D. Komitmen dan Penandatanganan Akta Kerjasama Penyelenggaraan Kemitraan ..................................................................................................................... 12 E. Pembentukan Pengelola ............................................................................... 12 F. Sosialisasi Program ...................................................................................... 12 G. Alur Implementasi Kegiatan Kemitraan ...................................................... 13 BAB IV PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENILAIAN PROPOSAL ............................ 14 A. Penyusunan Proposal ................................................................................... 14 B. Mekanisme Pengajuan Proposal .................................................................. 15 C. Penilaian Proposal........................................................................................ 15 BAB V PENYALURAN DANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN ............................ 16 A. Pendanaan .................................................................................................... 16 B. Panduan Penggunaan Dana .......................................................................... 16 C. Pertanggungjawaban dan Pelaporan ............................................................ 17 BAB VI EVALUASI DAN TINDAK LANJUT KEGIATAN PADA KEMITRAAN ...... 20
iv
BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Saat ini kita telah memasuki milenium ketiga, dimana globalisasi bukan lagi
merupakan sesuatu yang akan terjadi melainkan telah menjadi kenyataan yang harus dihadapi. Dalam perspektif seperti ini, dapat dipastikan bahwa bangsa yang dapat survive di era global adalah mereka yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing. Para pakar sependapat bahwa masa depan akan ditandai dengan tiga fenomena yang amat khas dan mencengangkan yaitu: persaingan, perubahan, dan kompleksitas. Bangsa yang mampu menghadapi ketiga fenomena ini akan memanfaatkan globalisasi sebagai “peluang “, dan bukan sebagai ancaman. Bidang pendidikan yang seharusnya menjadi jawabanya ternyata tidak belum mampu mempersiapkan SDM yang mampu bersaing, tanggap terhadap perubahan, dan mampu memecahkan kompleksitas persoalan kehidupan. Ini berarti pendidikan perlu direkonstruksi ulang agar mampu menghasilkan SDM yang berani dan mampu mengatasi berbagai problema kehidupan di masa mendatang. Di Indonesia, upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan telah lama dilakukan. Berbagai inovasi dibidang pendidikan juga telah digulirkan melalui berbagai program pengembangan. Namun fakta menunjukkan bahwa mutu pendidikan masih belum meningkat secara signifikan. Sebagai referensi, menurut UNESCO, Indeks EDI Indonesia berturut-turut yakni 58 (tahun 2006), 62 (tahun 2007), dab 71 (tahun 2008) dari 129 negara. Dari dalam negeri diketahui bahwa nilai UAN SD sampai SLTA relatif rendah dan tidak mengalami peningkatan yang berarti. Dari dunia usaha juga muncul keluhan bahwa lulusan yang memasuki dunia kerja belum memiliki kemampuan kerja seperti yang dipersyaratkan. Ketidakpuasan berjenjang juga terjadi, kalangan SLTP merasa bahwa bekal lulusan SD kurang baik, kalangan SLTA merasa bahwa bekal lulusan SLTP belum memadai untuk belajar di SLTA. Selanjutnya dunia Perguruan Tinggi juga merasa bahwa siswa lulusan SLTA tidak memiliki kemampuan yang diperlukan untuk belajar di Perguruan Tinggi.
1
Beberapa bukti empiris juga memperlihatkan bahwa lulusan SLTP dan SLTA menjadi masalah di pedesaan karena sulit mendapat pekerjaan (apalagi menciptakan lapangan kerja) sementara mau membantu orang tuanya sebagai petani atau pedagang di pasar merasa malu. Berdasarkan berbagai kajian, kesenjangan atau gap yang dirasakan selama ini paling tidak terletak pada tiga persoalan utama. Pertama, belum meratanya penyebaran sumber belajar (pusat-pusat pelatihan) di setiap Provinsi yang memungkinkan banyak orang memiliki akses langsung untuk mengembangkan potensi dirinya. Kedua, persepsi masyarakat Indonesia tentang kemakmuran baru terbatas pada ketercukupan sumber daya alam yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan ekonomi. Para birokrat dan politisi kita belum melihat bahwa pembangunan di bidang pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Itu sebabnya alokasi dana untuk pengembangan sektor pendidikan belum menggembirakan, walaupun Undang-Undang menetapkan 20% dari dana pembangunan harus dialokasikan untuk sektor pendidikan. Ketiga, belum adanya kemauan politik yang kuat dari pemerintah untuk benar-benar menjadikan pendidikan sebagai sumber devisa bagi negara, padahal Australia, Singapura, dan Korea Selatan telah membuktikan bahwa sektor pendidikan dapat menjadi penghasil devisa yang besar. Jika ketiga kesenjangan ini dapat diterima sebagai kondisi faktual yang mempengaruhi
kualitas
pengembangan
manusia
Indonesia
maka
upaya
untuk
menghadirkan kemitraan di tingkat wilayah merupakan suatu keniscayaan yang harus dikembangkan.
B.
Maksud dan Tujuan Kemitraan Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut di atas, Kemitraan ini dimaksudkan
sebagai salah satu bentuk inovasi pendidikan dan pelatihan untuk membantu akselerasi pengembangan kualitas sumber daya manusia di daerah dengan tujuan sebagai berikut: 1.
Membantu Pemerintah Daerah untuk meningkatkan mutu SDM sesuai dengan kebutuhan daerah.
2.
Mendorong peran serta Stakeholder pendidikan di daerah untuk bersinergi melaksanakan pengembangan mutu SDM di daerah.
3.
Mengatasi kesenjangan yang terjadi di bidang pengembangan pendidikan di daerah.
4.
Mengoptimalkan potensi yang ada di daerah (baik human maupun non-human) untuk meningkatkan mutu pendidikan.
2
5.
Menjadikan Kemitraan sebagai wadah kegiatan fungsional untuk membantu pengembangan pendidikan di daerah, khususnya tenaga pendidik dan kependidikan.
6.
Meningkatkan mutu layanan kualitas dan kuantitas pengembangan SDM.
C.
Manfaat Kemitraan
1.
Layanan peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik di wilayah dengan pendanaan yang lebih efektif.
2.
Pemberdayaan jejaring dan potensi wilayah bersinergi dengan PPPPTK BMTI
3.
Proses pembelajaran bagi wilayah dalam meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
4.
Terjadinya pemerataan dan percepatan peningkatan mutu SDM wilayah
D.
Ruang Lingkup Kemitraan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga
kependidikan untuk pendidikan formal dan nonformal yang ruanglingkupnya meliputi: 1.
Peningkatan
kompetensi kejuruan sesuai dengan spektrum bidang studi dan
program studi keahlian SMK (yang antara lain meliputi: Program Studi Bangunan, Ketenagalistrikan, Elekronika, Mesin Produksi, CNC, Las Fabrikasi Logam, Mekanik Otomotif, Pendidikan Teknologi Dasar dan Alat Berat) 2.
Peningkatan kompetensi tenaga pendidik mata pelajaran kelompok adaptif dan normatif untuk SMK meliputi: Fisika, Matematika, Kimia, Biologi, dan Bahasa Inggris
3.
Peningkatan mutu guru keterampilan SD dan SLTP melalui program Pendidikan Teknologi Dasar (PTD)
4.
Peningkatan kompetensi kependidikan antara lain meliputi: Pengembangan bahan ajar, kurikulum, media pendidikan, dan Pedagogi
5.
Peningkatan kompetensi Kepemimpinan dan Manajerial sekolah antara lain meliputi : Peningkatan kompetensi Kepala Sekolah, Manajemen Bengkel/Lab, dan Kewirausahaan
6.
Peningkatan kompetensi sosial dan kepribadian
7.
Uji kompetensi dan sertifikasi ketrampilan kejuruan
3
E.
Sasaran Kemitraan Sasaran penyelenggaraan Kemitraan di daerah adalah:
1.
Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK, SMU , SLTP dan SD
2.
Masyarakat umum
3.
Industri
F.
Jenis Layanan Jenis layanan Kemitraan meliputi:
1.
Pelatihan
2.
Konsultasi
3.
Pendampingan
4.
Uji kompetensi dan Sertifikasi
5.
Fasilitasi pengembangan tenaga guru, calon guru, dan tenaga kependidikan di sekolah
6.
Pengembangan dan Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran
Kejuruan
(MGMPK)
4
BAB II PROGRAM KEMITRAAN
A.
Pengertian Kemitraan Kemitraan merupakan kerjasama antara pusat dan daerah dengan memberdayakan
potensi masing masing untuk melakukan pengkajian dan pengembangan kependidikan khususnya pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di wilayah
B.
Fungsi dan Peran Kemitraan Sebagai upaya yang dilakukan antara pusat dan daerah untuk mendukung
peningkatan mutu pendidikan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pengembangan SDM. pada hakikatnya, kemitraan pusat untuk mendorong daerah dalam meningkatkan mutu pendidik dan kinerja sekolah dengan mendapat dukungan dari institusi dan instansi daerah Kemitraan sebagai wadah non permanen, lebih difokuskan untuk mendukung program daerah melalui sinergi sumber daya. Oleh karenanya, Kemitraan bukan sebagai lembaga struktural/lembaga yang menetap di suatu tempat, melainkan lebih bersifat mendahulukan prinsip pencapaian tujuan daripada eksistensi kelembagaanya. Melalui kemitraan dapat tersinergikan seluruh sumber daya yang dapat dimanfaatkan, baik di daerah, pusat maupun masyarakat dan industri. Atas dasar sinergisasi, maka kemitraan dapat memanfaatkan fasilitas milik Pemerintah Daerah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), SMU, SLTP, atau satuan pendidikan lainya yang ada di bawah koordinasi pemerintah daerah yang dianggap potensial untuk disinergikan dalam rangka peningkatan pendidikan di daerah tersebut. Inisiatif rintisan Kemitraan berasal dari Dirjen PMPTK, (sekarang peranannya telah digantikan oleh Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan), Pemerintah Daerah, PPPPTK, atau Institusi Daerah. Eksistensi Kemitraan terwujud atas kesepakatan Pusat dan Pemerintah Daerah.
5
C.
Peran Stakeholder Stakeholder dari suatu Kemitraan, adalah:
1.
Pemerintah Daerah, yakni Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten atau Kota) dan/atau Pemerintah Daerah Tingkat I (Provinsi) sebagai pemandu kemitraan untuk mendapat dukungan dari stakeholder wilayah (Disnaker, DPRD, Dewan Pendidikan, Dunia Usaha Industri,dan satuan pendidikan yang ada diwilayah)
2.
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan yang kebijakanya berada di Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Direktorat terkait, sedangkan tataran operasionalnya di PPPPTK. Stakeholder adalah pemilik dari Kemitraan, berperan dalam menentukan tingkat
pertumbuhan dan investasi serta layanan unggulan pada kemitraan yang dianggap mampu mengangkat citra suatu daerah.
D.
Struktur Organisasi/Ad-Hoc dan Uraian Tugas Organisasi Kemitraan yang dibentuk, disesuaikan dengan fungsi dan tanggung
jawab, sehingga tidak akan menimbulkan pertanyaan dikemudian hari. Fokus penyelenggaraan selalu diarahkan pada penyelenggaraan aktivitas dengan selalu memperhatikan prinsip pemberdayaan potensi daerah. Struktur Organisasi Kemitraan dirancang sebagai berikut:
STEERING COMMITEE
-
Pemda P4TK BMTI DU/DI Asosiasi
KETUA
SEKRETARIS
UNIT DIKLAT
UNIT KERJASAMA
6
Fungsi-fungsi komponen struktur organisasi adalah sebagai berikut: 1.
Steering Committee: adalah sekelompok personal yang merupakan representasi stakeholder. Tugas utama Steering Committee adalah mengarahkan dan menggariskan kebijakan dan arah dari tujuan dan kegiatan Kemitraan, serta menentukan target dan kualitas layanan yang harus diberikan oleh Kemitraan.
2.
Ketua: mengorganisasikan kegiatan dan menjalin kerjasama dengan semua pihak yang terkait, baik untuk kepentingan mobilisasi sumber daya maupun pelaksanaan kegiatan, atas arahan Steering Committee. Uraian Tugas: a.
Menyusun rencana program Jangka Panjang (5 tahun) dan Rencana Program Jangka Pendek termasuk Penjadwalan Kegiatan pada Kemitraan.
b.
Mengendalikan kegiatan sesuai dengan rencana dan target pencapaian
c.
Melaksanakan kegiatan koordinasi dengan Stakeholder, termasuk pihak yang berperan dan memiliki otoritas berkenaan dengan sumber-sumber pendanaan.
d.
Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap kinerja pengelolaan Kemitraan.
3.
Sekretaris: membantu tugas ketua dalam merencanakan, melaksanakan mengkoordinasikan, memonitor pelaksanaan kegiatan, menyusun laporan pertanggungan jawaban serta mengadministrasikan kegiatan
4.
Unit Diklat, adalah unit yang merencanakan dan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan pada Kemitraan. Unit ini harus mampu melaksanakan program diklat baik untuk peningkatan mutu maupun penyebaran peluang bagi sasaran yang memerlukannya., unit ini juga melaksanakan aktivitas berkenaan dengan tes keterampilan, uji kompetensi, dan sertifikasi
5.
Unit kerjasama: adalah unit yang bertugas untuk merintis, melaksanakan, dan mengkooordinasikan kerja sama dengan pusat dan stakeholder wilayah untuk mendapat dukungan terhadap perencanaan dan kelancaran pelaksanaan dari sisi program kegiatan dan dukungan sumber pendanaan
7
Prinsip program Kemitraan dibangun dengan mengacu pada pemahaman sebagai berikut: a.
Organisasi sebagai tim kerja Yang dimaksud dengan organisasi sebagai tim kerja menganut prinsip penyelenggaraannya terfokus pada tugas dan fungsi organisasi penyelenggara. Pertanggungjawaban kegiatan ditekankan pada pencapaian target program sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
b.
Jaringan Kolaborasi antar Institusi Organisasi yang digunakan merupakan kolaborasi antara Pusat dan Pemerintah Kabupaten atau Kota, dan stakeholder yang ada pada lokasi Kemitraan. Sumber Daya yang dimanfaatkan merupakan sumber daya bersama untuk keperluan peningkatan kompetensi SDM di daerah.
c.
Sustainable Organisasi yang dibangun bersifat berkelanjutan/sustainable yang mampu mengembangkan dirinya menjadi wadah yang dapat membiayai aktivitas yang dilaksanakan secara mandiri.
d.
Professional Leading Sector Based Organisasi ditumbuhkembangkan dengan memperhatikan sektor lokal yang memiliki
potensi
untuk
berkembang
dengan
pesat
dan
mampu
menciptakan/memanfaatkan sumberdaya lokal seoptimal mungkin. e.
Organic Organization Organisasi yang dibangun sesuai dengan fungsi dan tugas dan kebutuhan kompetensi utama (core competence) bukan pada hirarki struktural. Hubungan antar unit bersifat kolaboratif serta proaktif dari setiap staf dan pimpinan unit kerja.
8
Siklus Program Kemitraan
Studi Potensi Daerah
Penjajagan Awal
Koordinasi dan Networking
Implementasi
E.
Formulasi Rencana Implementasi
Sosialisasi Program
MoU
Pembentukan Pengelola
Mekanisme Kerja Kemitraan difungsikan dan dijalankan berdasarkan mekanisme kerja sebagai berikut : 1.
Sebagai wadah kegiatan yang menyediakan layanan berkualitas terhadap pelanggan dengan menganut prinsip akuntabilitas, maka Kemitraan harus mengakomodasi prinsip-prinsip operasionalisasi yang mengacu kepada pencapaian tujuan dan target kerja.
2.
Kemitraan dikelola dengan prinsip mutual-benefit.
3.
Dalam pengelolaannya menganut prinsip kesetaraan terhadap Daerah.
4.
Dalam
pelayanannya
Kemitraan
mensinkronisasi
program-program
pengembangan Pusat dengan Wilayah. 5.
Kemitraan harus dapat menggerakkan seluruh potensi wilayah agar memberikan dampak terhadap lingkungan masyarakat (peningkatan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi).
9
6.
Mekanisme harus ditumbuhkembangkan secara persuasive untuk menjaga harmonisasi antar stakeholder.
7.
Improvisasi dan percepatan pengembangan Kemitraan perlu selalu memperhatikan kaidah-kaidah, norma, etika, dan tata nilai yang berlaku di daerah.
10
BAB III STRATEGI PENGEMBANGAN KEMITRAAN
A.
Penjajagan dan Koordinasi Langkah ini diperlukan untuk mencari, menghubungi, melakukan pendekatan awal
dengan berbagai sumber, baik individu maupun kelompok yang bersedia menjadi penghubung bagi pihak birokrasi di daerah (Bupati, Walikota, Kepala Dinas dll.) Gambaran yang diperoleh dari penjajagan awal memberikan petunjuk bahwa pemerintah daerah serius untuk duduk secara bersama-sama membicarakan konsepsi Kemitraan di daerahnya. Sedangkan koordinasi horizontal dan vertikal perlu dilakukan untuk memastikan bahwa program ini tetap berjalan menurut mekanisme yang disepakati antara pusat dan daerah. Untuk maksud ini perlu ditetapkan salah seorang “contact person” yang dapat membantu memfasilitasi berbagai proses negosiasi, presentasi, sosialisasi atau penetrasi program.
B.
Studi Potensi Wilayah (Feasibility Study) Kegiatan ini perlu dilakukan dengan beberapa tujuan sebagai berikut:
1.
Memahami apakah konsepsi Kemitraan dipersepsi secara positif oleh berbagai pihak di daerah.
2.
Memastikan bahwa konsepsi Kemitraan “possible” untuk dilakukan karena didukung oleh berbagai pihak.
3.
Memastikan dan menjamin bahwa konsepsi Kemitraan akan benar-benar “sustainable” bukan pemikiran sporadis, parsial, dan semata-mata berorientasi pada keproyekan.
4.
Memastikan bahwa program ini akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.
C.
Formulasi Rencana Implementasi Kegiatan pada Kemitraan
1.
Rencana Kegiatan Jangka Panjang (5 Tahun) Formulasi rencana kegiatan jangka panjang dan pendek dilakukan secara bersamasama dengan daerah.
11
Formulasi rencana implementasi jangka panjang meliputi kegiatan makro dan bersifat futuristik. 2.
Rencana Kegiatan Jangka Pendek (1 Tahun) Formulasi rencana implementasi jangka pendek meliputi hal-hal teknis, sangat mendesak untuk dilakukan (priority programme) pembiayaannya terjangkau, dan realistis.
D.
Komitmen
dan
Penandatanganan
Akta
Kerjasama
Penyelenggaraan
Kemitraan Wujud komitmen kerjasama penyelenggaraan Kemitraan akan direalisasikan dalam bentuk penandatanganan akta kerjasama yang bersifat mengikat baik secara moral maupun secara organisatoris, sehingga masing-masing pihak dapat berperan secara konsisten dan konsekuen dalam pengelolaan Kemitraan.
E.
Pembentukan Pengelola Pembentukan pengelola Kemitraan baru dapat ditetapkan setelah berada di daerah
sekaligus melibatkan daerah untuk menentukan orang yang tepat bagi program tersebut.
F.
Sosialisasi Program Sosialisasi program perlu dilakukan untuk membangkitkan motivasi, memperluas
horoscope, dengan membuka “minded” daerah tentang urgensi dan relevansi serta esensi Kemitraan sebagai “tools” untuk memberdayakan potensi daerah, membangun kemampuan bersinergi, meningkatkan mutu pendidikan khususnya tenaga pendidik dan kependidikan SMK, SMU, SLTP dan SD dan menggerakan potensi pusat dan daerah untuk kemajuan daerah.
12
G.
Alur Implementasi Kegiatan Kemitraan
Program Kemitraan
Pembentukan Tim di PPPPTK
Koordinasi dengan Daerah
Workshop Tidak YA
Evaluasi & Pelaporan
Implementasi Program di Daerah
13
BAB IV PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENILAIAN PROPOSAL
A.
Penyusunan Proposal Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota yang berminat untuk mengikuti
Program Kemitraaan diwajibkan untuk menyusun proposal. Adapun sistematika penulisan proposal adalah sebagai berikut.
SISTEMATIKA PROPOSAL Kata Pengantar Daftar Isi Bab I.
Bab II
Bab III
Bab IV
Pendahuluan A.
Latar Belakang
B.
Dasar Hukum
C.
Tujuan 1.
Tujuan Umum
2.
Tujuan Khusus
D.
Manfaat
E.
Hasil yang Diharapkan
Rencana Pelaksanaan Program A.
Jenis Kegiatan
B.
Waktu Pelaksanaan
C.
Peserta
D.
Nara Sumber, Pengajar, Panitia
E.
Rencana Anggaran Program dan Biaya Pendamping
Pelaksanaan Program A.
Strategi Pelaksanaan Program
B.
Evaluasi Program
C.
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
D.
Rencana dan Tindak Lanjut
Penutup
14
A.
Mekanisme Pengajuan Proposal Proposal yang telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi/Kabupaten Kota selanjutnya dikirimkan ke PPPPTK BMTI Bandung. Proposal dikirim sebanyak 2 eksemplar dan harus sudah diterima oleh PPPPTK BMTI paling lambat tanggal 21 April 2011.
B.
Penilaian Proposal Proposal yang masuk akan dinilai dalam rapat manajemen PPPPTK BMTI. Penilain
proposal merupakan kegiatan penelaahan terhadap proposal berkenaan dengan: kelengkapan maupun substansi proposal yang meliputi kesiapan daerah dalam melaksanakan program kemitraan baik dari segi sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan sharing dana yang ditanggung oleh daerah, rencana tindak lanjut dan fisik proposal.
15
BAB V PENYALURAN DANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN
A.
Pendanaan Untuk tahun 2011, pendanaan masing-masing wilayah akan diberikan dengan
besaran yang berbeda-beda disesuaikan dengan lokasi dari penyelenggaraan kemitraaan. Pendanaan program kemitraan diawali dengan Dana Block Grant yang dialokasikan pada DIPA PPPPTK BMTI Tahun 2011 sifatnya hanya sebagai stimulus awal saja dalam implementasi program kemitraan tersebut, untuk pembinaan berkelanjutannya diharapkan adanya sinergitas dukungan dana dari unsur-unsur terkait, antara lain sebagai berikut: 1.
Dana dari Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota Dana kegiatan kemitraan dapat berasal dari APBD dan/atau APBN yang memang dialokasikan untuk kegiatan tersebut. Hal ini berarti harus ada pengalokasian anggaran dari pemerintah pusat dan/atau daerah yang dapat digunakan untuk mengembangkan kualitas kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. Seperti halnya dana pendidikan pada umumnya, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota hendaknya mengusulkan pendanaan kemitraan sebagai bagian dari dana pengembangan pendidikan.
2.
Dana dari partisipasi masyarakat Sumber dana yang dapat mendukung kegiatan kemitraan selain dari APBD dan/atau APBN, juga berasal partisipasi masyarakat. Secara khusus anggaran untuk kemitraan telah dimasukkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah untuk pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidkan.
3.
Sumber dana lainnya Pengelola kemitraan juga dapat menggali dana lain untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, harus tahu teknik-teknik penggalian dana, misalnya sumber dana berasal dari industri, sponsor dan lain-lain sehingga ketergantungan dana dari pemerintah dapat dikurangi, keberlanjutan program/kegiatan kemitraan akan lebih terjamin.
B.
Panduan Penggunaan Dana Dana block grant yang diberikan ke daerah dialokasikan untuk menyelenggarakan
kegiatan kemitraan baik yang berupa diklat atau workshop, lokakarya maupun konsultansi dengan komponen biaya sebagai berikut:
16
1.
2.
Komponen biaya utama (70%): •
Nara sumber dan pengajar PPPPTK BMTI (biaya perjalanan, honor, akomodasi);
•
Kepanitiaan;
•
Pembuatan bahan ajar;
•
ATK, penggandaan, sertifikat, dan laporan kegiatan
Sedangkan komponen biaya pendukung (30%) khususnya untuk keperluan peserta diharapkan ada dukungan (sharing) dari daerah seperti: •
Transportasi,
•
Akomodasi,
•
Konsumsi,
•
Uang saku peserta, dan lain-lainnya.
C.
Pertanggungjawaban dan Pelaporan
1.
Pertanggungjawaban Bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan mitra sebagai penerima dana Block Grant secara umum mengikuti ketentuan keuangan yang berlaku (Bukti pengeluaran dan daftar hadir, jadwal kegiatan dll.) dan Perjanjian/MoU tentang Block Grant antara PPPPTK BMTI dengan Disdik Provinsi/Kabupaten/Kota mitra. Bentuk Pertanggungjawaban : 1.
Semua
dana
Block
Grant
yang
telah
digunakan
kemitraan
dipertanggungjawabkan kepada PPPPTK BMTI . 2.
Tanggung Jawab Pembukuan a. Setiap pengeluaran dana harus dengan persetujuan dinas atau Ketua kemitraan
dan dicatat/dibukukan, sesuai dengan peraturan yang
berlaku. b. Menyertakan
semua
bukti
pengeluaran
dana
untuk
verifikasi
(pemeriksaan keuangan). c. Bukti pengeluaran uang di atas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) harus dibubuhi meterai cukup. Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian peruntukannya (misalnya uang konsumsi, pembelian barang atau jasa) dicantumkan tanggal dan nomor bukti pengeluaran.
17
2.
Pelaporan Kemitraan/dinas pendidikan wajib menyusun laporan akuntabilitas penyaluran dana dan pelaksanaan pemberdayaan kemitraan dana Block Grant kepada PPPPTK BMTI. Laporan akuntabilitas tersebut disusun menurut sistematika berikut:
18
SISTEMATIKA PELAPORAN Kata Pengantar Daftar Isi Bab I.
Pendahuluan
Bab II
A.
Rasional
B.
Tujuan
C.
Sasaran
Pelaksanaan Program dan Kegiatan A.
Tempat dan Waktu
B.
Peserta
C.
Kepanitiaan
D.
Nara Sumber dan Penyaji
E.
Materi dan Strategi Pelaksanaan
F.
Hasil yang Dicapai
G.
Pemanfaatan Dana 1. Dana Block Grant 2. Dana Sharing
H. Bab III
Masalah dan Pemecahannya
Kesimpulan dan Rekomendasi A.
Kesimpulan
B.
Rekomendasi
Lampiran 1.
Daftar Susunan Kepanitiaan
2.
Jadwal Kegiatan
3.
Daftar Hadir Panitia, Nara Sumber, Penyaji, dan Peserta
4.
Format Pelaksanaan Kegiatan (lampiran 1)
5.
Format Penggunaan Dana (lampiran 2)
6.
Foto Kegiatan
19
BAB VI EVALUASI DAN TINDAK LANJUT KEGIATAN PADA KEMITRAAN
Agar Kemitraan dapat memperlihatkan kinerja yang diharapkan diperlukan monitoring dan evaluasi kinerja pengelolaan yang meliputi: 1.
Evaluasi produktivitas pengelolaan
2.
Evaluasi pola kerja Kemitraan
3.
Evaluasi kinerja pengelola Kemitraan
4.
Evaluasi pemanfaatan peralatan
5.
Evaluasi ketercapaian tujuan Kemitraan Kegiatan evaluasi kinerja pengelolaan Kemitraan secara umum bertujuan untuk
menilai prestasi kerja dan tampilan kerja yang telah dicapai dalam dalam kurun waktu tertentu. Untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan Kemitraan perlu memperhatikan tiga hal: 1.
Ukuran yang objektif antara input dan output yang digunakan.
2.
Penaksiran terhadap keberhasilan staf/personil oleh staf/personil lain (rekan kerja), atasan langsung atau oleh manajer.
3.
Penilaian kinerja oleh staf/personil atau manajer Kemitraan sendiri. Untuk melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap kinerja Kemitraan perlu
juga diperhatikan: 1.
Evaluasi kinerja pengelolaan Kemitraan juga harus selalu memperhatikan perbedaan antara potential performance dan actual performance.
2.
Potensial performance merupakan kekuatan atau upaya yang dimiliki staf dan pengelola untuk menyelesaikan pekerjaan dengan hasil yang maksimal. Potential performance dapat meliputi minat, motivasi, kemampuan serta keterampilan.
3.
Actual Performance merupakan taraf hasil kerja nyata yang diperlihatkan oleh staf maupun manajer Kemitraan yang memperlihatkan keberhasilan atau kegagalan dalam pengelolaan Kemitraan. Yang dapat melakukan evaluasi kinerja pengelolaan Kemitraan adalah: atasan
langsung, rekan kerja, diri sendiri, dan bawahannya. Kekeliruan yang sering terjadi dalam penilaian kinerja adalah: 1.
Rekomendasi Pengembangan Kemitraan dan Komitmen Tindak Lanjut
20
2.
Hasil evaluasi kinerja pengelolaan dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi dalam pengembangan Kemitraan ke depan. Oleh karena itu evaluasi harus dapat dilakukan secara periodik (per triwulan, per semester, per tahun) agar dapat dicegah kemungkinan kesalahan (mismanagement) prosedur dalam manajemen Kemitraan. Untuk menjamin adanya pengembangan yang berkesinambungan maka diperlukan
kualitas pengelola/manajer yang memiliki komitmen yang tinggi untuk membantu daerah dalam pengembangan kualitas manusia melalui Kemitraan.
21
LAMPIRAN
22
LAMPIRAN 1 PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN TAHUN 2011 A 1 2 3
IDENTITAS DINAS Nama Dinas Alamat Nama Pimpinan
4
Tim Pengelola (Panitia) Program Kemitraan PROGRAM YANG DILAKSANAKAN Nama Diklat (uraikan nama diklat yang dilaksanakan)
B 1 2 3
4
5
Jumlah Peserta Diklat per Diklat Sarana dan prasarana yang digunakan (uraikan seluruh sarana dan prasarana yang digunakan) Persiapan program (uraikan langkah‐ langkah pesiapan yang telah dilaksanakan Pelaksanaan program (uraikan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan
8
Hambatan dan Permasalahan yang Dihadapi Solusi yang dilakukan Hasil yang Dicapai (uraikan hasil yang telah dicapai dalam melaksanakan Program Kemitraan)
E 1 2
Kesimpulan dan Rekomendasi Kesimpulan Rekomendasi
6 7
DESKRIPSI DESKRIPSI
DESKRIPSI Dibuat di ………. Pada tanggal ……. Kepala Dinas ……..
Nama, NIP, tanda tangan, cap Keterangan: A.4 Tim pengelola diisi oleh susunan kepanitiaan dan nama‐nama panitia yang terlibat Merupakan uraian dari pelaksanaan kegiatan, misalnya dalam pembukaan dihadiri oleh siapa saja, bagaimana pelaksanaan pelatihan, dst B.5
23
LAMP PIRAN 1 MATRIK PENGGUNAAN DANA PADA KEGIATAN PR ROGRAM KEM MITRAAN TAH HUN 2011
NO. N (1)
JENIS & JUMLAH D DANA (2)
NO
1
Dana Block Grant PP PPPTK BMTI Rp.
1
2
haring Dana Sh Rp. Keterangan: K
2 3 4
URAIAN P PENGELUARA AN (3) Pembelian ATK a. Kertas b. Alat tuliss c. dst Honorarium m a. Nara sum mber b. Pengajarr c. Panitia d. dst Transportaasi a. Nara sum mber b. Pengajarr c. Panitia d. dst dst
PENGGUNAAN BANYA AKNYA JUM MLAH (Rp.) (4 4) (5) 5 rim 2 lusin 2 orangg 2 orangg 5 orangg
Sebutkaan secara rincci semua pengeluaran yang dikeluarkan n selama pelaaksanaan Proggram Kemitraaan Dibuat di ………. Pada taanggal ……. Kepala Dinas …….. Nama, NIP, tanda taangan, cap
SUMBER (6)
