Draft publikasian PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH NO. 01: PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN. Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah

Draft publikasian

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH NO. 01: PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah 30 Oktober 2002

Kata Pengantar

Terselenggaranya sistem manajemen keuangan yang sehat merupakan salah satu kunci perwujudan good governance. Di dalam sistem dimaksud tercakup beberapa prasyarat yang harus dipenuhi tatkala transparansi dan akuntabilitas menjadi barometer. Di antara prasyarat itu adalah jaminan bahwa segala peristiwa penting kegiatan pemerintah terekam dengan baik dengan ukuran-ukuran yang jelas dan dapat diikhtisarkan melalui proses akuntansi ke dalam bentuk laporan dimana kita bisa melihat segala yang terjadi dan terdapat di dalam ruang entitas itu, yakni entitas pemerintah. Di samping fungsi transparansi dan akuntabilitas, akuntansi dapat menyajikan informasi yang diperlukan berbagai pihak untuk berbagai kepentingan. Untuk itu kita perlu membangun prosedur, teknik, metode, dan standar akuntansi yang layak. Upaya profesional yang independen yang telah dilakukan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah—dengan dukungan berbagai lembaga terkait—telah tertuang pada naskah Draft Publikasian (Exposure Draft) ini yang terdiri dari (1) Kerangka Konseptual, (2) Penyajian Laporan Keuangan, (3) Pelaporan Realisasi Anggaran, dan (4) Pelaporan Arus Kas. Tahun depan dan beberapa tahun seterusnya, Komite telah mengantisipasi kesibukan yang lumayan padat. Sederet standar akuntasi yang lebih terinci sudah menunggu untuk dikembangkan. Termasuk di antara yang mendesak adalah Standar Akuntansi Aset Tetap, Standar Akuntansi Utang Pemerintah, dan Standar Akuntansi Proyek Investasi. Dalam penyusunan Draft Publikasian ini, digunakan berbagai acuan sebagai bahan bandingan, terutama standar akuntansi internasional untuk sektor publik yang diterbitkan oleh Public Sector Committee dari International Federation of Accountants (IFAC),

manual Goverment Finance Statistics Manual dari International Monetary Fund (IMF), standar akuntansi yang diberlakukan oleh Goverment Accounting Standards Board (GASB) maupun oleh Federal Accounting Standards Advisory Board (FASAB) di Amerika Serikat, dan juga standar akuntansi yang telah berlaku di lingkungan komersial terbitan Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Draft Publikasian ini sengaja disebarluaskan untuk mendapat tanggapan dari berbagai pihak sebagai masukan bagi perbaikan draft ini. Praktisi, akademisi, dan khalayak pengguna informasi dinantikan partisipasinya, sehingga keinginan untuk mewujudkan standar akuntansi yang layak di lingkungan pemerintah dapat diwujudkan dalam tempo yang tidak terlalu lama. Jakarta, 30 Oktober 2002 Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP)

Draft Publikasian ini diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah dan hanya untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran-saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan draft ini masih dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah.

Tanggapan tertulis atas draft ini paling lambat diterima pada 5 Desember 2002. (Form Tanggapan) Tanggapan dikirimkan ke:

Sekretariat Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah Gedung BAPEKSTA Lantai 8, Departemen Keuangan Jln. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta, 10710 Telepon/Facsimile 3443009 Email [email protected]

Salinan dari Draft Publikasian ini dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah. Penggandaan Draft publikasian ini oleh individu atau organisasi/lembaga dianjurkan dan diijinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH NO. 01: PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DRAFT PUBLIKASIAN

Daftar Isi PENDAHULUAN Tujuan Ruang Lingkup DEFINISI TUJUAN LAPORAN KEUANGAN TANGGUNG JAWAB LAPORAN KEUANGAN KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN STRUKTUR DAN ISI Pendahuluan Identifikasi Laporan Keuangan Periode Pelaporan Tepat Waktu Laporan Realisasi Anggaran Neraca Klasifikasi Aset Lancar Aset Nonlancar Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka Panjang -i-

1–6 1 2–6 7 8 – 11 12 – 13 14 – 21 22 – 85 22 – 23 24 – 28 29 – 30 31 32 – 37 38 – 55 38 – 41 42 – 43 44 – 49 50 – 52 53 - 55

Informasi yang Harus Disajikan di Neraca Informasi Yang Disajikan Dalam Neraca Atau Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Laporan Kinerja Keuangan Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Arus Kas Catatan Atas Laporan Keuangan Struktur Penyajian Kebijakan – Kebijakan Akuntansi PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA TANGGAL EFEKTIF PERSYARATAN MASA TRANSISI LAMPIRAN 1 : CONTOH FORMAT NERACA

- ii -

56 – 60 61 – 68 69 – 70 71 – 72 73 – 75 76 – 85 76 – 80 81 – 85 86 87 88 - 89

PSAP No.01 : Penyajian laporan keuangan DRAFt publikasian

1

PERNYATAAN

STANDAR

AKUNTANSI

2

PEMERINTAH

3

NO. 01

4

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

5 6

Pernyataan standar, yang ditulis dalam tipe huruf tebal miring, harus

7

dibaca sebagaimana diartikan dalam paragraf komentar dalam standar

8

ini. Paragraf komentar ditulis dengan tipe huruf biasa dan sebagaimana

9

diartikan dalam ”Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah”.

10 11

PENDAHULUAN

12

Tujuan

13

1.

Tujuan standar ini adalah untuk menggambarkan penyajian laporan

14

keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) dalam

15

rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap

16

anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk

17

tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi

18

kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Untuk mencapai

19

tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam

20

rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan

21

keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan

22

keuangan disusun dengan menerapkan basis kas untuk pengakuan pos-

23

pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk

24

pengakuan

25

pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan

pos-pos

aset,

kewajiban,

dan

ekuitas.

Pengakuan,

PSAP No.01 - 1

PSAP No.01 : Penyajian laporan keuangan Draft PUBLIKASIAN

1

peristiwa-peristiwa

2

Pemerintah lainnya.

yang

lain, diatur

dalam

Standar

Akuntansi

3 4

Ruang Lingkup

5

2.

Standar ini harus diterapkan dalam penyajian seluruh laporan

6

keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan

7

dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja,

8

dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos

9

aset, kewajiban, dan ekuitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

10 11

3.

Laporan keuangan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk

12

memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna

13

adalah

14

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), investor/kreditor, manajemen

15

pemerintah, dan lembaga internasional. Laporan keuangan meliputi

16

laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan

17

keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan

18

tahunan.

19

4.

masyarakat,

Dewan

Perwakilan

Rakyat

(DPR)/Dewan

Standar ini diterapkan untuk entitas pemerintah secara keseluruhan

20

dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat,

21

pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian.

22

5.

statistik keuangan pemerintah.

23 24

Laporan keuangan konsolidasian dimaksudkan untuk menyajikan

6.

Entitas pemerintah diperkenankan untuk menyelenggarakan akuntansi

25

dan menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual,

26

baik dalam pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maupun

27

dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. PSAP No.01 - 2


1

DEFINISI

2

7.

Istilah-istilah berikut ini digunakan dalam standar dengan

3

pengertian berikut:

4

Arus Kas adalah arus masuk dan keluar kas dan setara kas.

5

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau

6

dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu

7

dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan

8

diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun

9

masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk

10

sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan

11

jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber-

12

sumber daya karena alasan sejarah dan budaya.

13

Aset tak berwujud

14

diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki

15

untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau

16

digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan

17

intelektual.

18

Belanja adalah semua pengeluaran kas umum negara/kas daerah

19

yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun

20

anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali

21

pembayarannya oleh pemerintah.

22

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh

23

transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa

24

itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima

25

atau dibayarkan.

adalah aset nonkeuangan yang dapat

PSAP No.01 - 3


1

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh

2

transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas

3

diterima atau dibayar.

4

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang

5

merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

6

Entitas ekonomi adalah suatu kelompok entitas yang terdiri dari

7

satu entitas pengendali dan satu atau lebih entitas kendalian.

8

Entitas kendalian adalah suatu entitas yang berada di bawah

9

kendali entitas lainnya.

Entitas yang mengendalikan entitas

10

lainnya dikenal sebagai entitas pengendali.

11

Entitas pengendali adalah suatu entitas yang mempunyai satu

12

atau lebih entitas kendalian.

13

Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat

14

digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah.

15

Kebijakan

16

konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik

17

yang dipilih oleh suatu entitas dalam penyusunan dan penyajian

18

laporan keuangan.

19

Kendali adalah kekuatan untuk mengendalikan kebijakan

20

keuangan dan operasi entitas lainnya.

21

Kewajiban adalah utang masa kini dari suatu entitas yang timbul

22

dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya akan menimbulkan

23

arus keluar sumber-sumber yang dimiliki suatu entitas.

akuntansi

adalah

prinsip-prinsip,

dasar-dasar,

PSAP No.01 - 4


1

Laporan keuangan konsolidasian adalah laporan keuangan suatu

2

entitas ekonomi yang disajikan seolah-olah seperti entitas

3

tunggal.

4

Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang

5

diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan.

6

Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang pelaporan

7

suatu entitas.

8

Mata uang pelaporan adalah mata uang yang digunakan dalam

9

menyajikan laporan keuangan.

10

Materialitas. Informasi dikatakan material jika tidak tersajikannya

11

atau salah saji akan mempengaruhi keputusan atau penilaian

12

pengguna tersebut yang dibuat atas dasar laporan keuangan.

13

Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau

14

kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana

15

kekurangan atau salah saji terjadi.

16

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban

17

antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan

18

transaksi wajar.

19

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan

20

pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu

21

dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran

22

pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan

23

atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan

24

dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran

25

pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali

PSAP No.01 - 5


1

pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan

2

penyertaan modal oleh pemerintah.

3

Pendapatan adalah semua penerimaan kas umum negara/kas

4

daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun

5

anggaran

6

pusat/daerah, yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah

7

pusat/daerah.

8

Persediaan adalah barang habis pakai yang diperoleh dengan

9

maksud untuk mendukung operasional pemerintah.

bersangkutan

yang

menjadi

hak

pemerintah

10

Piutang transfer adalah hak suatu entitas untuk menerima

11

pembayaran dari entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-

12

undangan.

13

Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran valuta

14

asing pada kurs yang berbeda.

15

Setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat likuid yang

16

siap dikonversikan menjadi kas dengan jumlah tertentu serta

17

bebas dari perubahan nilai signifikan.

18

Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan

19

dan belanja selama satu periode pelaporan.

20

Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode

21

pelaporan.

22

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas

23

kepada entitas lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi

24

hasil.

PSAP No.01 - 6


1

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas untuk melakukan

2

pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan

3

perundang-undangan.

4 5

TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

6

8.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi

7

keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas.

8

Tujuan umum laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi

9

mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas yang

10

bermanfaat bagi para pengguna

dalam membuat dan mengevaluasi

11

keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan

12

pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi

13

yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan

14

akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya,

15

dengan:

16

(a)

menyediakan informasi mengenai sumber daya, alokasi, dan penggunaan sumber daya;

17

(b)

18

menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

19

(c)

20

menyediakan informasi yang berguna dalam mengevaluasi

21

kemampuan entitas untuk mendanai aktivitasnya dan memenuhi

22

kewajiban serta komitmennya; dan (d)

23

dan perubahannya.

24 25

menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas

9.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan

26

prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk

27

memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang

28

berkelanjutan,

sumberdaya

yang

dihasilkan

dari

operasi

PSAP No.01 - 7

yang


1

berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan

2

keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

3

(a)

indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan

4 5

(b) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai

6

dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh

7

DPR/DPRD.

8

10.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas dalam hal:

9 10

1. aset;

11

2. kewajiban;

12

3. ekuitas dana;

13

4. pendapatan;

14

5. belanja;

15

6. pembiayaan; dan

16

7. arus kas.

17

11.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi

18

tujuan sebagaimana terdapat dalam paragraf 8, namun tidak dapat

19

sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk

20

laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan

21

keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif

22

mengenai aktivitas suatu entitas selama satu periode.

23 24

TANGGUNG JAWAB LAPORAN KEUANGAN

25

12.

26

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas.

PSAP No.01 - 8


1

13.

Tanggung

jawab

penyusunan

laporan

keuangan

konsolidasian

2

pemerintah pusat berada pada Menteri Keuangan. Tanggung jawab

3

penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah berada

4

pada Kepala Daerah. Tanggung jawab penyusunan laporan keuangan

5

konsolidasian secara nasional berada pada Menteri Keuangan.

6 7

KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN

8

KEUANGAN

9

14.

Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan

10

keuangan pokok adalah:

11

(a)

Laporan Realisasi Anggaran;

12

(b)

Neraca;

13

(c)

Laporan Arus Kas;

14

(d)

Catatan atas Laporan Keuangan

15

15.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap

16

entitas pelaporan, kecuali laporan arus kas yang disajikan oleh unit yang

17

memegang fungsi perbendaharaan.

18

16.

Komponen-komponen tersebut pada paragraf 14 dikenal juga

19

dengan berbagai istilah di antara pemerintah pusat dan daerah.

20

Laporan Realisasi Anggaran dikenal juga dengan istilah Laporan

21

Perhitungan Anggaran. Laporan Arus Kas dikenal juga dengan

22

istilah Laporan Aliran Kas. Sedangkan Nota Perhitungan

23

Anggaran merupakan bagian dari Catatan atas Laporan

24

Keuangan.

25 26

17.

Laporan keuangan memberikan informasi tentang sumber daya dan kewajiban entitas pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya selama

PSAP No.01 - 9


1

periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan

2

penilaian terhadap kemampuan entitas dalam menyelenggarakan

3

kegiatan pemerintahan di masa mendatang.

4

18.

Pemerintah dibatasi dengan anggaran dalam bentuk apropriasi atau

5

otorisasi anggaran. Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai

6

apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan

7

anggaran yang telah ditetapkan. Laporan Realisasi Anggaran memuat

8

anggaran dan realisasi.

9

19.

Entitas menyajikan tambahan informasi untuk membantu para

10

pengguna dalam memperkirakan kinerja entitas dan pengurusan aset,

11

seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai

12

alokasi sumber daya. Tambahan informasi ini meliputi rincian mengenai

13

output entitas dan outcomes dalam bentuk indikator kinerja, laporan

14

kinerja, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja

15

entitas selama periode pelaporan.

16

20.

berbasis akrual dan laporan perubahan ekuitas.

17 18

Suatu entitas diperkenankan menyajikan laporan kinerja keuangan

21.

Entitas mengungkapkan informasi tentang ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

19 20 21

STRUKTUR DAN ISI

22

Pendahuluan

23

22.

Standar ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu pada lembar

24

muka (on the face) laporan keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-

25

pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam catatan

26

atas laporan keuangan, dan merekomendasikan format sebagai lampiran PSAP No.01 - 10


1

standar ini yang dapat diikuti oleh suatu entitas sesuai dengan situasi

2

masing-masing.

3

23.

Standar ini menggunakan istilah pengungkapan dalam arti yang seluas-

4

luasnya, meliputi pos-pos yang disajikan dalam setiap lembar muka

5

laporan keuangan maupun dalam catatan atas laporan keuangan.

6

Pengungkapan yang disyaratkan dalam Standar Akuntansi Pemerintah

7

lainnya disajikan sesuai dengan ketentuan dalam standar tersebut.

8

Kecuali ada standar yang mengatur sebaliknya, pengungkapan yang

9

demikian dibuat pada lembar muka laporan keuangan yang relevan atau dalam catatan atas laporan keuangan.

10 11 12

Identifikasi Laporan Keuangan

13

24.

jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama.

14 15

Laporan keuangan harus diidentifikasi dan dibedakan secara

25.

Standar Akuntansi Pemerintah hanya berlaku untuk laporan keuangan

16

dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan

17

tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna

18

untuk dapat membedakan informasi yang disajikan menurut Standar

19

Akuntansi Pemerintah dari informasi lain, namun bukan merupakan

20

subyek yang diatur dalam standar ini.

21

26.

Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara

22

jelas. Di samping itu, informasi berikut harus secara jelas

23

dikemukakan, dan diulang bilamana perlu untuk memperoleh

24

pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan:

25

(a) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;

26

(b) cakupan laporan keuangan, apakah suatu entitas tunggal

27

atau suatu entitas ekonomi; PSAP No.01 - 11


(c) tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan

1 2

keuangan,

yang

3

laporan keuangan;

sesuai

dengan

komponen-komponen

4

(d) mata uang pelaporan; dan

5

(e) tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angkaangka pada laporan keuangan.

6 7

27.

Persyaratan dalam paragraf 26 dapat dipenuhi dengan penyajian judul

8

dan judul kolom yang singkat pada setiap halaman laporan keuangan.

9

Pertimbangan diperlukan untuk memperoleh cara terbaik dalam

10

penyajian informasi tersebut. Sebagai contoh, ketika laporan keuangan

11

dibaca secara elektronik, halaman-halaman terpisah mungkin tidak

12

digunakan; hal-hal di atas selanjutnya cukup sering disajikan untuk

13

meyakini pemahaman yang memadai atas informasi yang diberikan.

14

28.

Laporan keuangan seringkali lebih mudah dimengerti bilamana

15

informasi disajikan dalam ribuan atau jutaan rupiah. Penyajian demikian

16

ini dapat diterima

17

diungkapkan dan informasi yang relevan tidak hilang.

sepanjang tingkat ketepatan

dalam penyajian

18 19

Periode Pelaporan

20

29.

Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam

21

setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas

22

berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu

23

periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun,

24

entitas harus mengungkapkan informasi berikut:

25

(a)

alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun.

PSAP No.01 - 12


(b)

1

fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan

2

tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak

3

dapat diperbandingkan. Laporan keuangan interim diatur dalam standar yang lain.

4 5

30.

Dalam situasi tertentu suatu entitas harus mengubah tanggal

6

pelaporannya, misalnya sehubungan dengan adanya perubahan tahun

7

anggaran. Pengungkapan

8

penting agar pengguna menyadari kalau jumlah-jumlah yang disajikan

9

untuk periode sekarang dan jumlah-jumlah

atas perubahan tanggal pelaporan adalah komparatif tidak dapat

10

diperbandingkan. Contoh selanjutnya adalah dalam masa transisi dari

11

akuntansi berbasis kas ke akrual, suatu entitas mengubah tanggal

12

pelaporan entitas-entitas yang berada dalam entitas ekonomi untuk

13

memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasi.

14 15

Tepat Waktu

16

31.

Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia

17

bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan.

18

Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu entitas

19

bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang

20

tepat waktu. Batas waktu penyampaian laporan adalah sesuai dengan

21

peraturan perundang-undangan.

22 23

Laporan Realisasi Anggaran

24

32.

Laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan

25

pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap

26

ketentuan perundang-undangan. PSAP No.01 - 13


1

33.

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan

2

pemakaian sumber daya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah

3

dalam satu periode pelaporan.

4

34.

Laporan realisasi anggaran harus menyajikan pos-pos sebagai berikut:

5

(a)

6

(b) Belanja

7

(c)

8

(d) Dana Cadangan

9

(e)

Surplus/Defisit

10

(f)

Pembiayaan.

11

35.

Pendapatan Transfer

Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara

12

anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan realisasinya dalam

13

satu periode pelaporan.

14

36.

Laporan realisasi anggaran harus disertai informasi tambahan yang

15

menyelaraskan hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti

16

kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang

17

material antara anggaran dan realisasinya serta daftar-daftar yang merinci

18

lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

19

37.

PSAP no. 02 mengatur persyaratan-persyaratan untuk penyajian laporan realisasi anggaran dan pengungkapan informasi terkait.

20 21 22

Neraca

23 24

Klasifikasi

25

38.

26

Setiap entitas harus mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi

PSAP No.01 - 14


1

kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang dalam

2

neraca.

3

39.

Setiap entitas harus mengungkapkan setiap pos aset dan

4

kewajiban yang mencakupi jumlah-jumlah yang diharapkan akan

5

diterima atau dibayar dalam waktu dua belas bulan setelah

6

tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan

7

diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari dua belas bulan.

8

40.

Apabila suatu entitas menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam

9

menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi

10

terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk

11

memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan

12

dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk

13

keperluan operasi jangka panjang.

14

41.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan

15

bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas.

16

Informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban

17

seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui

18

apakah aset dan kewajiban diklasifikasikan sebagai aset lancar dan

19

nonlancar.

20 21

Aset Lancar

22

42.

23

Suatu aset harus diklasifikasikan sebagai aset lancar jika: (a)

diharapkan untuk direalisasikan

dalam, atau dimiliki

24

untuk dijual atau dipakai dalam waktu 12 (dua belas bulan)

25

sejak tanggal pelaporan, dimiliki khususnya untuk dijual

26

atau diharapkan segera untuk direalisasikan dalam waktu

27

12 (dua belas bulan) dari tanggal pelaporan, atau PSAP No.01 - 15


1

(b)

2

Semua aset lainnya harus diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

3

kas dan aset setara kas.

43. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, piutang, dan persediaan. Pos-pos

4

piutang

meliputi antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan

5

angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima

6

dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

7

Aset Nonlancar

8

44.

yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud.

9 10

Aset nonlancar mencakupi operasi pemerintah, aset keuangan

45.

Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi permanen, aset tetap,

11

dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset

12

nonlancar yang disajikan di neraca.

13

46.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang diadakan

14

dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dalam jangka

15

waktu lebih dari dua belas bulan. Investasi permanen terdiri dari:

16

(a)

Penyertaan modal dalam badan usaha milik negara/daerah,

17

lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan

18

internasional dan badan hukum lainnya bukan milik negara;

19

(b)

Pinjaman kepada badan usaha milik negara/daerah, lembaga

20

keuangan negara, pemerintah pusat/daerah, dan pihak lainnya

21

termasuk pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan;

22

(c)

dialihkan kepada fihak ketiga; dan

23 24 25

Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat

(d)

Investasi permanen lain yang dimiliki dengan maksud untuk menghasilkan pendapatan.

PSAP No.01 - 16


1

47.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih

2

dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau

3

dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

4

48.

Aset tetap terdiri dari:

5

(a)

Tanah;

6

(b)

Peralatan dan mesin;

7

(c)

Gedung dan bangunan;

8

(d)

Jalan, irigasi dan jaringan;

9

(e)

Aset tetap lainnya; dan

10

(f)

Konstruksi dalam pengerjaan.

11

49.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah dana cadangan dan aset tak berwujud.

12 13 14

Kewajiban Jangka Pendek

15

50.

Suatu kewajiban harus diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka

16

pendek jika diharapkan untuk dibayar dalam waktu dua belas

17

bulan setelah tanggal pelaporan.

18

Semua

19

kewajiban jangka panjang..

20

51.

kewajiban

lainnya

harus

diklasifikasikan

sebagai

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama

21

seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang

22

transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian

23

yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

24 25

52.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga

PSAP No.01 - 17


1

pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan

2

fihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

3 4

Kewajiban Jangka Panjang

5

53.

Suatu entitas harus tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka

6

panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk

7

diselesaikan dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal

8

pelaporan jika:

9

(a)

jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari dua belas bulan;

10

(b)

11

entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;

12

(c)

13

maksud tersebut didukung

dengan adanya suatu

14

perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya

15

penjadualan

16

diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

kembali

terhadap

pembayaran,

yang

17

Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka

18

pendek sesuai dengan paragraf ini, bersama-sama dengan

19

informasi yang mendukung penyajian ini, harus diungkapkan

20

dalam catatan atas laporan keuangan.

21

54.

Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun

22

berikutnya mungkin diharapkan untuk dapat didanai kembali (refinancing)

23

atau digulirkan (roll over) berdasarkan kebijakan entitas dan diharapkan

24

tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian

25

dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka

26

panjang dan harus diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

27

Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada

PSAP No.01 - 18


1

pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan

2

kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara

3

otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pnedek

4

kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum

5

persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban

6

pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

7

55.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu

8

(covenant) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi

9

kewajiban jangka pendek (payable on demand) jika persyaratan tertentu

10

yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam

11

keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban

12

jangka panjang hanya jika:

13

(a)

pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan

14

(b)

15

tidak mungkin terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

16 17 18

Informasi yang Harus Disajikan di Neraca

19

56.

Neraca harus mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos

20

berikut:

21

(a)

kas dan setara kas;

22

(b)

piutang pajak dan bukan pajak yang timbul dari peraturan perundang-undangan;

23 24

(c)

piutang dari penjualan;

25

(d)

persediaan;

26

(e)

investasi permanen;

PSAP No.01 - 19


(f)

1

tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan;

2 3

(g)

kewajiban jangka pendek;

4

(h)

utang transfer;

5

(i)

kewajiban jangka panjang;

6

(j)

ekuitas dana.

7

57.

Pos-pos selain yang disebutkan pada paragraf 56 harus disajikan

8

dalam neraca jika Standar Akuntansi Pemerintah mensyaratkan,

9

atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas.

10 11

58.

Contoh format neraca disajikan dalam lampiran 1 standar ini. Lampiran

12

hanya merupakan ilustrasi dan bukan merupakan bagian dari standar.

13

Tujuan lampiran ini adalah mengilustrasikan penerapan standar untuk

14

membantu dalam klarifikasi artinya.

15

59.

Pertimbangan apakah pos-pos tambahan disajikan secara terpisah

16

didasarkan pada penilaian dari:

17

(a)

Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;

18

(b)

Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas;

19

(c)

Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.

20

60.

Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi kadang-kadang

21

diukur dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, aset

22

tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan atau penilaian kembali, oleh

23

karena itu dasar pengukuran yang berbeda untuk setiap aset

24

mengindikasikan bahwa sifat dan fungsi aset tersebut juga berbeda

25

sehingga aset tersebut harus disajikan secara terpisah.

26

PSAP No.01 - 20


1

Informasi Yang Disajikan Dalam Neraca Atau

2

Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan

3

61.

Suatu entitas harus mengungkapkan, baik dalam neraca maupun

4

dalam catatan atas laporan keuangan subklasifikasi pos-pos yang

5

disajikan, diklasifikasikan dengan cara yang sesuai dengan

6

operasi

7

disubklasifikasikan lebih lanjut, bilamana perlu, sesuai dengan

8

sifatnya, dan jumlah terutang atau piutang pada entitas

9

pengendali, entitas kendalian, asosiasi dan pihak-pihak yang

10

memiliki hubungan istimewa lainnya diungkapkan secara

11

terpisah.

12

62.

entitas

yang

bersangkutan.

Suatu

pos

harus

Rincian yang tercakup dalam subklasifikasi di neraca atau di catatan atas

13

laporan keuangan tergantung pada persyaratan dari Standar Akuntansi

14

Pemerintah dan materialitas jumlah pos yang bersangkutan. Faktor-

15

faktor yang disebutkan dalam paragraf 60 dapat digunakan dalam

16

menentukan dasar bagi subklasifikasi.

17 18

63.

Pengungkapan akan bervariasi untuk setiap pos, misalnya: (a)

sesuai dengan standar yang mengatur tentang aset tetap;

19 20

(b)

piutang dirinci menurut jumlah piutang dari pajak, retribusi, penjualan, pihak terkait, uang muka, dan jumlah lainnya;

21 22

aset berwujud harus diklasifikasikan berdasarkan kelompok

(c)

persediaan diklasifikasikan lebih lanjut sesuai dengan standar

23

yang

24

diklasifikasikan menjadi barang pakai habis, tak pakai habis,

25

bekas pakai, dan persediaan untuk dijual;

26

(d)

mengatur

akuntansi

untuk

persediaan,

utang transfer dianalisis menurut entitas penerimanya;

PSAP No.01 - 21

seperti


1

(e)

cadangan diklasifikasikan sesuai dengan peruntukannya;

2

(f)

komponen ekuitas dana diklasifikasikan menjadi ekuitas dana lancar, ekuitas dana cadangan, dan ekuitas dana investasi.

3

(g)

4

Pengungkapan kepentingan pemerintah dalam entitas kendalian

5

adalah sebesar penyertaan yang diberikan, metode penilaian,

6

berikut besarnya akumulasi surplus/defisit yang diperolehnya.

7

64.

Hakikat kepentingan pemerintah dalam entitas kendalian adalah sebesar

8

penyertaan yang diberikan berikut besarnya akumulasi surplus defisit

9

yang diperoleh.

10

65.

Setiap entitas harus mengungkapkan secara terpisah dalam

11

neraca atau dalam catatan atas laporan keuangan:

12

(a)

Ekuitas Dana Lancar, termasuk akumulasi sisa lebih perhitungan anggaran (Saldo Anggaran Lebih);

13 14

(b)

Ekuitas Dana Investasi;

15

(c)

Ekuitas Dana Cadangan, meliputi deskripsi mengenai hakikat dan tujuan setiap cadangan.

16 17

66.

Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban

18

jangka pendek. Ekuitas dana lancar meliputi akumulasi sisa lebih

19

perhitungan anggaran, cadangan piutang, cadangan persediaan, dan dana

20

yang harus disediakan untuk pembayaran kewajiban jangka pendek.

21

67.

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang

22

tertanam dalam aset nonlancar dikurangi dengan kewajiban jangka

23

panjang.

24

68.

Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang

25

dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-

26

undangan.

27 PSAP No.01 - 22


1

Laporan Kinerja Keuangan

2

69.

Suatu

entitas

yang

menyajikan

laporan

berbasis

akrual

3

sebagaimana dimaksud pada paragraf 20 maka laporan keuangan

4

pokok dilengkapi dengan laporan kinerja keuangan. Laporan

5

Kinerja Keuangan sekurang-kurangnya

6

sebagai berikut:

7

(a)

Pendapatan dari kegiatan operasional

8

(b)

Belanja berdasarkan klasifikasi fungsional dan klasifikasi

menyajikan pos-pos

ekonomi.

9 10

(c)

11

Penambahan pos-pos, judul dan subtotal harus disajikan dalam

12

laporan kinerja keuangan jika standar ini mensyaratkannya, atau

13

jika diperlukan untuk menyajikan dengan wajar kinerja keuangan

14

suatu entitas.

15

70.

Surplus atau defisit

Dalam hubungannya dengan laporan kinerja keuangan, kegiatan

16

operasional mengacu pada fungsi, program, dan kegiatan suatu entitas

17

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

18

Penambahan pos-pos pada laporan kinerja keuangan dan deskripsi yang

19

digunakan serta susunan pos-pos dapat diubah apabila diperlukan untuk

20

menjelaskan kinerja. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi

21

materialitas dan sifat serta fungsi komponen pendapatan dan belanja.

22 23

Laporan Perubahan Ekuitas

24

71.

Suatu entitas yang menyajikan laporan perubahan ekuitas

25

sebagaimana dimaksud pada paragraf 20 maka harus menyajikan

26

sekurang-kurangnya pos-pos: PSAP No.01 - 23


1

(a)

Surplus/defisit tahun berjalan;

2

(b)

Setiap pos pendapatan dan belanja beserta totalnya seperti

3

disyaratkan dalam standar-standar lainnya, yang diakui

4

secara langsung dalam ekuitas neto. (c)

5

Efek kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan

6

koreksi kesalahan yang mendasar diatur dalam suatu

7

standar terpisah.

8

72.

Di samping itu, suatu entitas harus menyajikan dalam laporan atau dalam catatan atas laporan keuangan:

9

(a)

10

Saldo akumulasi surplus atau defisit pada awal periode dan

11

pada tanggal pelaporan, serta perubahannya selama

12

periode berjalan. (b)

13

Apabila komponen ekuitas neto diungkapkan secara

14

terpisah, rekonsiliasi antara nilai tiap komponen ekuitas

15

neto pada awal dan akhir periode harus mengungkapkan

16

masing-masing perubahannya secara terpisah.

17 18

Laporan Arus Kas

19

73.

Laporan arus kas adalah laporan untuk memberi informasi mengenai

20

arus masuk dan keluar

21

pemerintah selama satu periode pelaporan.

22

74.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan non-anggaran.

23 24

kas dan setara kas dari suatu entitas

75.

PSAP No. 03 menyatakan persyaratan-persyaratan untuk penyajian

25

laporan arus kas dan pengungkapan yang berhubungan dengan arus kas.

26

Standar tersebut menyatakan bahwa informasi arus kas bermanfaat bagi PSAP No.01 - 24


1

pengguna laporan keuangan dengan menyediakan dasar dalam

2

penaksiran kemampuan entitas untuk menghasilkan kas dan setara kas,

3

serta kebutuhan entitas dalam penggunaan arus kas tersebut.

4 5

Catatan Atas Laporan Keuangan

6

Struktur

7

76.

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi yang

8

biasanya disajikan dalam Nota Perhitungan APBN/APBD dalam

9

rangka pengungkapan yang memadai, antara lain : (a)

10

Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan,

11

ekonomi

12

APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang

13

dihadapi dalam pencapaian target; (b)

14

makro,

pencapaian

target

Undang-undang

Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan;

15

(c)

16

Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan

17

keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih

18

untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-

19

kejadian penting lainnya; (d)

20

Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Standar

21

Akuntansi Pemerintah yang belum disajikan dalam lembar

22

muka laporan keuangan; dan (e)

23

Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk

24

penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar

25

muka laporan keuangan.

26 27

77.

Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan PSAP No.01 - 25


1

Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan

2

informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3

78.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci

4

atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi

5

Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan

6

atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan

7

dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintah serta pengungkapan-

8

pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas

9

laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

10 11

79.

Agar

dapat

digunakan

oleh

pengguna

dalam

memahami

dan

12

membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan

13

atas Laporan Keuangan biasanya disajikan dengan susunan sebagai

14

berikut:

15

(a)

informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro,

16

pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut

17

kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;.

18

(b)

pelaporan;

19 20

(c) (d)

pernyataan tentang dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan;

23 24

pernyataan tentang ketaatan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah;

21 22

informasi tentang ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun

(e)

informasi yang menjelaskan pos-pos laporan keuangan sesuai

25

dengan urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam

26

lembar muka laporan keuangan;

27

(f)

informasi lainnya, termasuk informasi nonkeuangan.

PSAP No.01 - 26


1

80.

Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk mengubah susunan

2

penyajian atas pos-pos tertentu dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3

Misalnya informasi tingkat bunga dan penyesuaian nilai wajar dapat

4

digabungkan dengan informasi jatuh tempo surat-surat berharga.

5 6

Penyajian Kebijakan – Kebijakan Akuntansi

7

81.

Bagian kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan

8

harus menjelaskan hal-hal berikut ini:

9

(a)

basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;

10 (b)

11

sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang

12

berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi

13

Standar Akuntansi Pemerintah diterapkan oleh suatu

14

entitas; (c)

15

memahami laporan keuangan.

16 17

setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk

82.

Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis–basis pengukuran

18

yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan.

19

Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan

20

laporan keuangan, maka informasi yang disajikan cukup memadai untuk

21

dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis

22

pengukuran tersebut.

23

83.

Dalam

menentukan

apakah

manajemen

suatu harus

kebijakan

akuntansi

mempertimbangkan

perlu

24

diungkapkan,

25

pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami

26

setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan. Kebijakan-

PSAP No.01 - 27

apakah


1

kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan

2

meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:

3

(a)

Pengakuan pendapatan;

4

(b)

Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;

5

(c)

Penyertaan-penyertaan;

6

(d)

Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;

7 8

(e)

Kontrak-kontrak konstruksi;

9

(f)

Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;

10

(g)

Investasi dalam surat-surat berharga;

11

(h)

Kemitraan dengan pihak ketiga;

12

(i)

Biaya penelitian dan pengembangan;

13

(j)

Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;

14

(k)

Pembentukan dana cadangan;

15

(l)

Pembentukan dana kesejahteraan pegawai;

16

(m)

Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.

17

84.

Setiap entitas perlu mempertimbangkan sifat kegiatan-kegiatan dan

18

kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan

19

keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan

20

pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainya dari iuran wajib (nonreciprocal

21

revenue), penjabaran mata uang asing, dan perlakuan akuntansi terhadap

22

selisih kurs.

23

85.

Kebijakan akuntansi bisa saja menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos

24

yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material.

25

Selain itu perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan

26

diterapkan yang tidak diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah ini.

PSAP No.01 - 28


2

PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

3

86.

1

Suatu entitas harus mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila

4

belum diinformasikan dalam bagian mana pun dari laporan

5

keuangan, yaitu:

6

(a)

domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi dimana entitas tersebut beroperasi;

7

(b)

8

penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;

9

(c)

10

ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

11 12 13

TANGGAL EFEKTIF

14

87.

Standar Akuntansi Pemerintah berlaku efektif

untuk laporan

15

keuangan yang mencakupi periode mulai tanggal 1 Januari 2004.

16

Penerapan lebih dini sangat dianjurkan.

17 18

PERSYARATAN MASA TRANSISI

19

88.

Semua ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintah berlaku

20

sejak tanggal efektif. Suatu entitas harus menerapkan seluruh

21

ketentuan dalam standar ini selambat-lambatnya 31 Desember

22

2004.

23 24

89.

Laporan keuangan konsolidasian belum diwajibkan sampai dikeluarkannya standar akuntansi pemerintah yang mengatur tentang hal tersebut.

25 PSAP No.01 - 29

Draft publikasian PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH NO. 01: PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN. Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah

Recommend Documents