DRAFT Kebijakan Tata Kelola GCF Untuk Dipertimbangkan Anggota GCF 10 Agustus 2011
I.
Pengantar
Rencana Aksi Bersama GCF tahun 2009-2010 menetapkan tujuan-tujuan GCF, dan berisi tiga halaman yang dititikberatkan pada Komposisi, Tata Kelola, dan Tanggung Jawab GCF.1 Pada Pertemuan GCF ke-4 di Santarém, Pará, bulan September 2010, GCF menyediakan satu hari penuh untuk diskusi mendalam mengenai hal-hal ini serta isu-isu lainnya, untuk menilai masukan dan kepedulian para anggota terhadap tujuan, struktur, peran, tanggung jawab, dan prosedur tata kelola GCF.2 Prosedur yang digunakan untuk sesi Santarém dan semua masukan yang diterima dari para anggota pada hari itu tersedia dalam Lampiran 1 dokumen ini, yang menjadi dasar bagi Usulan Kebijakan Tata Kelola GCF ini. Di Santarém, para anggota menetapkan bahwa Sekretariat GCF, lewat koordinasi dengan sebuah kelompok ad-hoc beranggotakan tujuh perwakilan GCF sukarela,3 akan mengembangkan suatu draft Kebijakan Tata Kelola untuk melengkapi ketentuan-ketentuan Rencana Aksi Bersama mengenai Komposisi, Tata Kelola, dan Tanggung Jawab. Para anggota GCF mengidentifikasi isu-isu prioritas berikut untuk dipertimbangkan dalam Kebijakan Tata Kelola (diurutkan berdasarkan kepentingannya bagi para anggota): 1. 2. 3. 4. 5.
Tata kelola umum Kebijakan pengambilan keputusan Kebijakan keanggotaan Prosedur badan teknis/penasihat Prosedur pertemuan
Kebijakan pelibatan stakeholder dan strategi penggalangan dana juga diidentifikasi sebagai hal yang penting, tetapi Tugas 4 telah menyelesaikan sebuah Kebijakan Pelibatan Stakeholder secara terpisah,4 dan sebuah strategi penggalangan dana difokuskan di tahun 2011 pada pengembangan Dana GCF sebagai bagian dari tanggung jawab Tugas 2 (Peluang Pendanaan). Sekretariat menyerahkan usulan dokumen ini untuk ditinjau oleh anggota kelompok ad-hoc selain yang sudah disebutkan di atas, oleh Koordinator Negara di Brazil dan Indonesia untuk didiskusikan antar negara bagian dan propinsi, dan oleh anggota GCF di AS, Meksiko, dan Nigeria secara langsung. Silakan kirimkan semua suntingan, saran, dan komentar lainnya ke
[email protected] sampai hari Jumat, 26 Agustus 2011. Revisi Dokumen Tata Kelola akan siap untuk disetujui oleh GCF pada Pertemuan Tahunan di Kalimantan Tengah, Indonesia. Semua petunjuk dari Rencana Aksi Bersama akan disebutkan secara khusus jika relevan. Jika tidak disebutkan secara khusus, teks di bawah mewakili rekomendasi dan persyaratan yang baru.
1
Rencana Aksi Bersama GCF (Agustus 2009), halaman 8-10, tersedia di http://www.gcftaskforce.org/documents/GCTF1000-2009-031.pdf. 2 Proses ini difasilitasi oleh Luis Meneses (mantan konsultan GCF) dan Paul DeLong (mantan perwakilan GCF dari negara bagian Wisconsin). 3 Juliane Mello (Amazonas) (berhalangan utk membantu pasca-Santarem); Natalie Unterstell (Amazonas) (tidak lagi bekerja untuk pemerintah negara bagian); Yakob Ishademy (Aceh); Ilarius Wibisono (Aceh); Arikpo Arikpo (Cross River); Monica de Los Rios (Acre); dan Paul DeLong (Wisconsin) (Gubernur baru Wisconsin telah mengundurkan diri dari GCF). 4 Dokumen Panduan Pelibatan Stakeholder GCF, versi 1 (Oktober 2011), dapat dilihat di http://www.gcftaskforce.org/documents/GCF_Guidance_Document_on_Stakeholder_Involvement_2010.pdf (versi final sedang dalam proses penerjemahan)
DRAFT Kebijakan Tata Kelola GCF
1
II.
Tata Kelola Umum A.
Struktur Tata Kelola
B.
Peran dan Tanggung Jawab Badan dan Peserta Tata Kelola GCF 1. Gubernur
Para Gubernur GCF diwajibkan menunjuk dua perwakilan untuk GCF (Rencana Aksi Bersama halaman 8). Mereka juga diharapkan untuk menyediakan masukan tingkat tinggi bagi proses GCF, memastikan delegasi GCF memperoleh waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam proses GCF, dan memfasilitasi kelancaran peralihan ke kepemimpinan yang baru jika berkenaan. 2. Majelis GCF “Majelis GCF” mengacu pada badan para perwakilan negara bagian dan propinsi anggota GCF, yang mengambil keputusan penting atas mengenai persoalan-persoalan kunci untuk GCF (Rencana Aksi Bersama halaman 9). Majelis GCF terdiri dari 2 perwakilan yang dipilih oleh Gubernur dari masing-masing negara bagian dan propinsi anggota (Rencana Aksi Bersama halaman 8).5 Para Gubernur dapat menunjuk individu dari NGO dan lembaga lain untuk bertindak sebagai perwakilan dari negara bagian dan propinsi bersangkutan (Rencana Aksi Bersama halaman 8). Tiap negara bagian/propinsi anggota GCF dapat menunjuk pengamat tambahan, peserta dari pemerintah yang tidak memiliki hak suara dalam kegiatan GCF dari negara bagian/propinsi mereka (Rencana Aksi Bersama halaman 8).
5
Para negara bagian dan propinsi pendiri adalah Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Aceh, Papua, California, Illinois, dan Wisconsin (yang mundur pada tahun 2011). Anggota GCF 2011 lainnya adalah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Negara Bagian Cross River, Chiapas dan Campeche.
DRAFT Kebijakan Tata Kelola GCF
2
Mulai tahun 2011, Majelis GCF bertemu setahun sekali dan (secara lebih informal) pada Konferensi Para Pihak UNFCCC. Majelis GCF bertanggung jawab untuk mengambil keputusan penting yang berhubungan dengan kegiatan GCF, termasuk menyetujui dokumen kebijakan kunci GCF, penerimaan anggota baru, dan perubahan mendasar dalam peran atau komposisi GCF. Majelis GCF juga mengawasi kerja Sekretariat, Koordinator, dan Badan Penasihat Teknis GCF. Majelis GCF dipimpin oleh negara bagian atau propinsi Ketua yang menjabat selama satu tahun kalender (Rencana Aksi Bersama halaman 8) (lihat Ketua di bawah). Negara bagian/propinsi pengamat beserta perwakilan pemerintah dan stakeholder lainnya diizinkan untuk menghadiri pertemuan-pertemuan GCF dan memberikan masukan kepada GCF dan Badan Penasihat Teknis, dengan pengecualian untuk sesi tertutup yang hanya terbatas untuk para anggota GCF (lihat Pengamat di bawah). 3. Anggota & Perwakilan GCF (lihat juga Kebijakan tentang Anggota Baru di bawah) Anggota GCF adalah para negara bagian dan propinsi yang (1) merupakan anggota kelompok pendiri (penanda tangan Nota Kesepahaman 2008 dan Acre, lihat supra fn 5); atau (2) dicalonkan oleh salah satu anggota pendiri GCF dan disetujui keanggotaan formalnya berdasarkan konsensus (lihat Pengambilan Keputusan di bawah) oleh Majelis GCF (Rencana Aksi Bersama halaman 8-9). Anggota diharapkan untuk:6
1. Mengambil keputusan penting tentang rekomendasi untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Nota Kesepahaman di sektor kehutanan (Rencana Aksi Bersama halaman 10). 2. Bekerja dengan anggota lain untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan GCF dengan pemerintah nasional masing-masing (Rencana Aksi Bersama halaman 10). 3. Merespon komunikasi dan hasil kerja GCF. 4. Menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam pertemuan-pertemuan GCF dan Badan Penasihat Teknis GCF. 5. Berhubungan dengan stakeholder di propinsi/negara bagian masing-masing. 6. Mencalonkan stakeholder.7 7. Membentuk dan membubarkan badan-badan Teknis/Penasihat. 8. Mencalonkan perwakilan teknis untuk berpartisipasi dalam badan-badan Teknis/Penasihat. 9. Membantu Sekretariat dalam mengidentifikasi dukungan konsultan dan ahli yang diperlukan. 10. Memastikan kelancaran peralihan antar administrasi dan selama pergantian staff. 11. Mensosialisasikan informasi tentang kegiatan-kegiatan GCF. 12. Mengidentifikasi dukungan kelembagaan dan pendanaan untuk kegiatan GCF mereka. 13. Secara rutin menginformasikan perkembangan REDD+ terkini di negara bagian/propinsi masingmasing kepada para anggota, Koordinator dan Sekretariat GCF, termasuk lewat Database Pengetahuan REDD+ GCF. 4. Ketua8 Majelis GCF dipimpin oleh seorang Ketua. Jabatan Ketua GCF digilir setiap tahun dan harus dipegang oleh negara bagian atau propinsi dan negara yang berbeda setiap tahunnya (Rencana Aksi Bersama halaman 8). Ketua diseleksi dan dipilih oleh Majelis dan mengawali tugasnya pada tanggal 1 tahun berikutnya. Ketua diharapkan untuk: 6
Catatan: Kebanyakan/sebagian besar dari harapan-harapan ini merupakan masukan dari Brasil. Perlu dipertimbangkan apakah hendak dilakukan penyederhanaan, penambahan yang lain, dll. 7 Catatan: ini adalah rekomendasi dari Brasil, diperlukan klarifiksi mengenai apa yang mereka maksudkan. 8 Catatan: pihak Indonesia menginginkan ketua bersama, satu dari negara bagian/propinsi dari negara berkembang, satu dari negara bagian/propinsi peminta. Tapi dengan hanya ada 2 sisi permintaan, CA dan IL, hal ini tidak terlalu memungkinkan.
DRAFT Kebijakan Tata Kelola GCF
3
1. 2. 3. 4. 5.
Membantu mengatur dan menentukan agenda untuk pertemuan Majelis GCF. Berkoordinasi dengan Sekretariat untuk memimpin Pertemuan Majelis GCF. Menyusun rencana kerja tahunan dengan Sekretariat dan anggota. Mengidentifikasi dan memastikan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan GCF. Berkoordinasi dengan negara bagian dan propinsi anggota GCF melalui pertemuan rutin (telepon dan sebaliknya). 6. Membantu dalam isu-isu dan perekrutan anggota baru (terutama dari sisi permintaan). 7. Membantu dalam penjangkauan dan koordinasi stakeholder/antar pemerintah. 8. Melakukan proses pengambilan keputusan dan konsultasi dengan anggota ketika ada kebutuhan untuk tindakan-tindakan serupa di luar Pertemuan Majelis GCF. 5. Sekretariat Sekretariat GCF terdiri dari beberapa staf profesional bayaran yang saat ini berbasis di Universitas Colorado. Sekretariat GCF memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan kerja GCF, menjaga kelancaran upayaupaya GCF, dan memastikan kelangsungan upaya-upaya GCF. Sekretariat bertanggung jawab untuk: 1. Berkomunikasi dengan Ketua dan anggota Majelis GCF dengan menggunakan metode yang menjaga kejelasan dan keterbukaan jalur komunikasi. 2. Melaksanakan keputusan dan perencanaan strategis yang disetujui oleh negara bagian/propinsi anggota. 3. Memastikan bahwa hasil kerja terselesaikan dan tenggat waktu dipenuhi oleh kelompok kerja dan konsultan GCF. 4. Bekerja dengan para anggota untuk menghasilkan dan meninjau dokumen latar belakang untuk pertemuan GCF dan laporan GCF lainnya. 5. Berhubungan dengan para anggota, donor, NGO, serta stakeholder dan mitra lainnya atas nama GCF. 6. Membantu dalam penjangkauan dan koordinasi dengan komunitas kebijakan REDD yang lebih luas. 7. Terus memberikan informasi kepada GCF mengenai isu-isu relevan dalam perdebatan kebijakan REDD yang lebih luas yang dapat mempengaruhi proses GCF. 8. Mengawasi proses GCF, administasi hibah, dan pengelolaan proyek, termasuk mengkoordinasikan semua laporan teknis dan keuangan kepada para donor, mengkoordinasikan dan membantu memfasilitasi pertemuan dan kegiatan antara negara bagian, konsultan, dan stakeholder, dan menyewa konsultan Badan Teknis/Penasihat. 6. Badan-Badan Teknis/Penasihat & Konsultan (lihat juga Prosedur tentang nBadan Teknis/Penasihat di bawah) Badan-Badan Teknis/Penasihat GCF menyusun rekomendasi sehubungan dengan infrastruktur regulasi dan kelembagaan yang diperlukan untuk menghasilkan offset yang memenuhi tingkat kepatuhan dari kegiatan REDD dan kegiatan karbon hutan internasional lainnya. GCF saat ini memiliki 7 Badan Teknis/Penasihat: 3 Kelompok Kerja yang dibentuk pada tahun 2009, dan 4 Kelompok Tugas yang dibentuk pada bulan Mei 2010 khusus untuk memandu kegiatan dari Aceh hingga 2011. Saat ini Kelompok Kerja sedang “tidak aktif” karena GCF berfokus pada pelaksanaan mandat Kelompok Tugas. Sekretariat GCF dan Kelompok Kerja/Kelompok Tugas dapat menyelenggarakan lokakarya teknis untuk menghasilkan kerja teknis spesifik isu, yang hasilnya akan dilaporkan kepada Majleis GCF. Konsultan GCF adalah individu atau organisasi yang disewa oleh Sekretariat GCF dalam menanggapi kebutuhan Majelis GCF atau Badan Penasihat Teknis untuk menyusun hasil kerja khusus sebagai pertimbangan GCF.9 9
Sampai saat ini, GCF menyewa John Nickerson (CAR 2009), Terra Global Capital (Kelompok Kerja 2, Tugas 1, 2010), John O. Niles/Kelompok Hutan Tropis, (Tugas 1, 2, 2010-2011), Luis Meneses (Tugas 3 Brazil, 2010), Emerald Planet/Jim Davie & Toby Garrit (Tugas 3 Indonesia, 2010-2011), dan Keyvan Izadi (Tugas 3, asisten Pertemuan Tahunan, Musim Panas/Gugur 2011) untuk hasil kerja tertentu.
DRAFT Kebijakan Tata Kelola GCF
4
7. Koordinator GCF Pada tahun 2010, GCF membentuk posisi Koordinator GCF untuk 5 negara bagian anggota GCF di Brasil dan 5 propinsi anggota GCF di Indonesia. Negara bagian/propinsi tersebut terlibat dalam proses seleksi dan pembaruan untuk posisi Koordinator. Koordinator GCF diharapkan untuk: 1. Berkomunikasi secara rutin dengan para negara bagian/propinsi anggota GCF untuk memberikan masukan bagi Ketua, Sekretariat, dan Koordinator Negara untuk Indonesia. 2. Memfasilitasi peluang pertukaran informasi dan dukungan teknis bagi para negara bagian/propinsi anggota GCF. 3. Berperan sebagai penghubung bagi para negara bagian/propinsi untuk bekerja sama di antara mereka dan dengan pemerintah federal dalam upaya untuk mengembangkan pendekatan umum terhadap REDD. 4. Membantu dalam upaya mengembangkan kerja sama yang lebih dalam dengan mitra saat ini dan mendatang. 5. Membantu dalam penyelenggaraan dan partisipasi negara bagian/propinsi dalam pertemuanpertemuan GCF. 6. Berpartisipasi dalam Badan-Badan Teknis/Penasihat. 7. Memfasilitasi peluang pertukaran informasi dan dukungan teknis bagi para negara bagian/propinsi anggota GCF. 8. Berperan sebagai penghubung bagi para negara bagian/propinsi untuk bekerja sama di antara mereka dalam upaya untuk mengembangkan pendekatan umum untuk REDD. 9. Membantu dalam penyelenggaraan partisipasi negara bagian/propinsi dalam pertemuan-pertemuan GCF. 10. Membantu dalam penerjemahan dokumen dan komunikasi GCF. 11. Meneruskan catatan pertemuan dan dokumen lain yang terkait yang telah disetujui oleh negara bagian dan propinsi di Indonesia atau Brasil kepada Sekretariat. Sekretariat GCF menjalankan peran ini secara informal untuk California, Illinois, Campeche, Chiapas, dan Negara Bagian Cross River.
8. Pengamat (lihat juga Prosedur tentang Pengamat & Anggota Baru di bawah) Pengamat adalah negara bagian dan propinsi yang diundang GCF untuk menghadiri pertemuan Majelis GCF dan juga berpartisipasi dalam kegiatan terbuka GCF. Mereka dicalonkan untuk peran ini oleh salah satu dari 15 anggota GCF saat ini, yang harus meminta dan mendapatkan persetujuan pengamat bersangkutan berdasarkan konsensus dari para anggota GCF (lihat Prosedur di bawah). Meskipun tidak ada aturan resmi mengenai keikutsertaan, pengamat diharapkan berpartisipasi dalam semua sesi pertemuan Majelis GCF, kecuali untuk sesi bisnis GCF yang tertutup. Umumnya, GCF tidak mendukung pendanaan bagi pengamat untuk menghadiri pertemuan Majelis GCF. Namun, dalam beberapa tahun ke depan, GCF akan memiliki jumlah dana yang cukup untuk membiayai keikutsertaan pengamat dalam Pertemuan Tahunan. 9. Stakeholder Stakeholder GCF adalah organisasi non-pemerintah (perwakilan dari entitas non-negara bagian/propinsi, termasuk organisasi nirlaba, akademisi, sektor swasta, dan organisasi antarpemerintah) dan individu yang telah menyatakan minatnya untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan GCF. Keikutsertaan mereka ini mungkin lewat salah satuberikut (1) salah satu anggota GCF mengundang mereka untuk berpartisipasi dalam sebuah Badan Penasihat Teknis GCF; (2) stakeholder bersangkutan menyatakan minat untuk tetap diinformasikan DRAFT Kebijakan Tata Kelola GCF
5
mengenai kegiatan GCF; dan/atau (3) stakeholder bersangkutan menyatakan minat untuk menghadiri sesi terbuka dari lokakarya atau pertemuan GCF (sampai saat ini, pertemuan GCF selalu terbuka untuk setiap individu yang berminat, hanya dibatasi oleh tempat dan sumber daya yang ada). Informasi lebih lanjut mengenai keterlibatan stakeholder tersedia dalam Dokumen Petunjuk GCF tentang Pelibatan Stakeholder.10
10. Mitra/Donor Mitra/donor GCF meliputi lembaga yang menyediakan dukungan bagi GCF, terutama penyandang dana proyek sampai saat ini, yaitu the Gordon and Betty Moore Foundation (2009, 2010, 2011), ClimateWorks Foundation (2010, 2011), dan the David and Lucile Packard Foundation (2009).
III.
Prosedur tentang pengambilan keputusan11 1. Setiap negara bagian dan propinsi anggota memiliki satu (1) anggota dengan hak suara dan keputusan diambil berdasarkan konsensus jika memungkinkan (Rencana Aksi Bersama halaman 8). 2. Jika tidak tercapai konsensus, suara terbanyaklah yang diikuti, dengan memperhatikan perbedaan pendapat atau pandangan alternatif (Rencana Aksi Bersama halaman 8).
IV.
Prosedur tentang pengamat & anggota baru A.
Pengamat 1. Pengamat adalah negara bagian dan propinsi yang diundang GCF untuk menghadiri sebuah pertemuan Majelis GCF dan juga berpartisipasi dalam kegiatan terbuka GCF (lihat di atas). 2. Mereka dicalonkan untuk peran ini oleh salah satu dari 15 anggota GCF saat ini, yang harus meminta dan mendapatkan persetujuan pengamat bersangkutan berdasarkan konsensus dari para anggota GCF (lihat di atas). 3. Pencalonan pengamat harus disertai dengan surat pernyataan minat (Letter of Interest) dari pejabat tinggi di negara bagian/propinsi pengamat yang diusulkan, yang menjelaskan minatnya dalam GCF dan REDD dan berisi siapa perwakilan yang ditunjuk untuk berhubungan dengan GCF. 4. Pengamat boleh berpartipasi dalam semua sesi pertemuan Majelis GCF, kecuali sesi-sesi tertutup yang hanya ditujukan untuk para negara bagian dan propinsi anggota. 5. Negara bagian pengamat dapat menyatakan minatnya untuk menjadi anggota penuh kepada anggota pendiri GCF, yang kemudian akan memulai proses anggota baru seperti yang dijelaskan di bawah. Pengamat juga dapat memilih untuk tetap sebagai pengamat. 6. Pengamat juga dapat memasukkan perwakilan dari lembaga pemerintah internasional, federal, dan lokal yang hanya tertarik untuk mengamati Majelis GCF dan terus diinformasikan tentang kegiatan-kegiatan GCF, tetapi mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota penuh. 7. Umumnya, tidak ada pendanaan untuk mendukung kehadiran pengamat pada pertemuan-pertemuan GCF.
B.
Anggota Baru
10
http://www.gcftaskforce.org/documents/GCF_Guidance_Document_on_Stakeholder_Involvement_2010.pdf. Catatan: tidak jelas bagaimana jika ada rincian tambahan yang hendak dicantumkan oleh para anggota. Akan sangat membantu untuk mendapatkan masukan apakah ini sudah memadai. 11
DRAFT Kebijakan Tata Kelola GCF
6
1. Salah satu anggota pendiri GCF (California, Illinois, Acre, Amapa, Amazonas, Para, Mato Grosso, Aceh, dan Papua) harus menyerahkan surat pencalonan resmi untuk negara bagian/propinsi anggota baru yang diusulkan (Rencana Aksi Bersama halaman 9) yang menjelaskan mengapa negara bagian/propinsi tersebut layak diterima ke dalam GCF. 2. Pencalonan anggota baru harus disertai sepucuk surat dari Gubernur calon negara bagian/propinsi yang bersangkutan, yang menunjukkan siapa yang akan menjadi perwakilan GCF negara bagian/propinsi tersebut, menjelaskan minat negara bagian/propinsi tersebut untuk menjadi anggota, dan menyediakan informasi latar belakang mengenai hutan, penyebab dan laju deforestasi, pengalaman dengan REDD+, undang-undang, kebijakan, proyek dan program terkait REDD+ di negara bagian/propinsi tersebut (baik yang sedang berjalan maupun baru direncanakan), serta informasi terkait lainnya.12 3. Pemungutan suara untuk anggota baru harus dilangsungkan pada pertemuan Majelis GCF, kecuali dalam situasi khusus. 4. Anggota baru harus disetujui lewat konsensus (Rencana Aksi Bersama halaman 9). 5. Anggota baru akan memiliki hak-hak yang sama dengan anggota pendiri (Rencana Aksi Bersama halaman 8). 6. Anggota baru diwajibkan untuk mengadopsi semua dokumen kunci GCF (Rencana Aksi Bersama halaman 9). 7. Anggota baru diharapkan untuk terlibat sebagaimana diuraikan dalam Bagian 3 (Anggota & Perwakilan GCF) di atas.
V.
Prosedur tentang badan teknis/penasihat13 1. Majelis GCF membentuk Badan-Badan Teknis/Penasihat lewat konsensus. 2. Badan-Badan Teknis/Penasihat GCF menyusun rekomendasi sehubungan dengan infrastruktur regulasi dan kelembagaan yang diperlukan untuk menghasilkan offset yang memenuhi tingkat kepatuhan dari kegiatan REDD dan kegiatan karbon hutan internasional lainnya. 3. Badan-Badan Teknis/Penasihat, dengan berkoordinasi dengan Sekretariat, dapat merekrut anggota GCF, stakeholder, dan konsultan swasta untuk berpartisipasi dan menghasilkan produk kerja Badan-Badan Teknis/Penasihat. 4. Kelompok Kerja/Kelompok Tugas GCF melapor kepada Majelis GCF dan diawasi oleh Pimpinan (Lead) (baik yang ditunjuk oleh Majelis GCF maupun oleh anggota Kelompok Kerja/Kelompok Tugas) dan Sekretariat.14 5. Pimpinan bertanggung jawab untuk merumuskan tujuan Badan, menyusun tenggat waktu untuk hasil kerjanya, mendedikasikan waktu untuk penyelesaian hasil kerja (termasuk bersama Sekretariat mengawasi setiap konsultan yang disewa oleh Kelompok Kerja/Kelompok Tugas untuk tujuan ini serta ikut serta bersama para anggota Kelompok
12
Catatan: telah ada diskusi sebelumnya mengenai apakah diperlukan kriteria keanggotaan tambahan (perekrutan, penghapusan/pengunduran diri anggota)—hal ini masih menjadi pertanyaan terbuka. 13 Catatan: Kita memerlukan panduan lebih lanjut mengenai apa yang ingin dilihat oleh negara bagian/propinsi di sini. Kita dapat menambahkan persyaratan (seperti yang diusulkan oleh salah satu anggota di Santarem) di mana anggota GCF diwajibkan untuk berpartisipasi secara aktif pada setidaknya satu Badan Teknis/Penasihat. Namun, pada kenyataannya, amat sulit mendapatkan masukan dan partisipasi para negara bagian dan propinsi dari tahun ke tahun. Pada praktiknya, kebanyakan belum memiliki waktu untuk terlibat. 14 Catatan: saat ini, keempat Kelompok Tugas diawasi dan dipimpin oleh Sekretariat. Sangat sulit untuk membuat perwakilan negara bagian/propinsi berpartisipasi dalam kelompok-kelompok ini secara nyata dan rutin dari tahun ke tahun. Biasanya, meskipun ada pimpinan negara bagian/propinsi yang ditunjuk , yang memiliki waktu untuk melakukan kerja yang dibutuhkan adalah Sekretariat, Koordinator, dan konsultan. Akibatnya, pendekatan saat ini adalah menyusun tujuan keempat Kelompok Kerja dan mengirimkan berita dan hasil kerja ke Koordinator Negara dan semua anggota GCF untuk ditinjau jika sudah siap untuk mendapatkan masukan. Kita perlu mendiskusikan pendekatan apa yang diinginkan dan praktis di sini.
DRAFT Kebijakan Tata Kelola GCF
7
untuk memberikan masukan), dan mendorong partisipasi dan masukan dari stakeholder ke dalam produk kerjanya. 6. Sekretariat dan Kelompok Kerja/Kelompok Tugas GCF dapat menyelenggarakan lokakarya teknis untuk menghasilkan kerja teknis spesifik isu, yang hasilnya akan dilaporkan kepada Majelis GCF.
VI.
Prosedur tentang pertemuan15 1. Ada satu Pertemuan Tahunan GCF setiap tahunnya16 dan satu pertemuan yang tidak begitu formal pada Konferensi Para Pihak UNFCCC (lihat di atas). 2. Agenda untuk pertemuan-pertemuan ini disusun oleh Ketua, Sekretariat, dan Koordinator, dengan masukan dari para anggota dan konsultan GCF. 3. Ketua melangsungkan Pertemuan Tahunan dengan bantuan dari Sekretariat dan Koordinator. 4. Partisipasi bersifat terbuka bagi stakeholder jika memungkinkan, tetapi beberapa pertemuan atau sesi memiliki kapasitas yang terbatas dan/atau bersifat tertutup karena menyangkut penyelesaian masalah internal GCF. 5. Lokakarya dan pertemuan tambahan berlangsung di daerah GCF, tergantung pada prioritas dan dana yang tersedia untuk tahun yang bersangkutan.
15
Catatan: apa lagi yang menurut para negara bagian lebih diperlukan? Pertemuan-pertemuan kita telah berlangsung dengan cukup baik. Silakan dapatkan panduan lebih lanjut mengenai apa yang ingin dilihat negara bagian/propinsi— kami tidak ingin menambah terlalu banyak rincian di sini yang membatasi kemampuan GCF untuk membuat berbagai macam agenda berdasarkan kebutuhan dan prioritas tahun tersebut. 16 Catatan: lokasi Pertemuan Tahunan bergilir, tidak pernah ada satu lokasi yang digunakan dua kali berturut-turut, tetapi tidak ada peraturan GCF yang mengatur mengenai hal ini. Mungkin merupakan ide yang baik untuk membiarkan hal ini tetap fleksibel karena bahkan mungkin masuk akal juga untuk mengadakan Pertemuan Tahunan di luar negara bagian dan propinsi anggota demi kemudahan perjalanan, karena bertepatan dengan peristiwa penting atau kesempatan lainnya, dll.
DRAFT Kebijakan Tata Kelola GCF
8