Pertemuan Koordinasi GCF Bali, 23-25 Juni 2014
Strategi Rencana Aksi Provinsi Papua BP REDD+
PEMDA PAPUA Yurisdiksi (Kabupaten)
Komda PIP
5 P(Dokumen dasar) 10 I(Program Prioritas)
Lokus Kegiatan ( Akhir 2014 ) : § Kabupaten Yapen § Kabupaten Biak Numfor § Kabupaten Jayapura
Penetapan REL dan MRV
ParCiMon
(Participatory Monitoring by
Civil Society of land use planning for Low Emissions Development Strategies)
Pokja IPRE
Lokus Kegiatan § Kabupaten Jayawijaya § Kabupaten Merauke § Kabupaten Jayapura
Pembentukkan Komisi Daerah Perubahan Iklim Papua (Komda PIP). (dalam proses finalisasi) } MoUà Kerjasama BP REDD+ dan Gubernur Provinsi Papua bersama 10 Kabupaten yang menjadi lokus (dalam proses): Kabupaten Kep. Yapen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Merauke, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, } Kabupaten Mimika, Kabupaten Sarmi. }
STRUKTUR ORGANISASI KOMISI DAERAH PERUBAHAN IKLIM PROVINSI PAPUA
BP REDD+
Gubernur Papua
ADVISORY PANEL 1. Gov’t Representative 2. NGO Representative 3. Private Sector Rep 4. Academicians Rep 5. Customary Leaders Rep
KOMDA PERUBAHAN IKLIM Ketua Wakil Ketua
Steering Committee 1. Sekretaris Daerah 2. Kepala BAPPEDA 3. Kepala BPLH 4. Kepala Dinas Kehut & Konservas 5. Kepala BPID Prov Papua 6. Kepala Brio Hukum Prov Papua
SEKRETARIAT Sekretaris & Wakil Sekretaris 3 staff
DIVISI-‐I TATA KELOLA HUTAN & LAHAN GAMBUT -‐ LULUCF -‐ Mitigasi/REDD+ -‐Adaptasi -‐Tata Ruang -‐ Penyelamatan Taman Nasional & Hutan Lindung -‐ Kampung Hiau -‐ Sekolah Hijau
DIVISI-‐II KEBIJAKAN & HUKUM -‐ Penataan Perijizan -‐ Pembaharuan Peraturan Perundang-‐undangan -‐ Koordinasi Penegakkan Hukum -‐ Dukungan Resolusi Konflik -‐ Pengendalian Kebakaran Hutan
DIVISI-‐III DATABASE -‐LULUC -‐Perijinan -‐Potensi SDA -‐ GIS
DIVISI-‐IV KERJASAMA & INVESTASI -‐ Engagement -‐ Fundraising -‐Green Investment -‐ Trust Fund .
DIVISI-‐V MRV -‐Monitoring -‐Reporting -‐Verification -‐ Internal Evaluation
LOKUS KEGIATAN PELAKSANAAN REDD+ KOMISI DAERAH PERUBAHAN IKLIM
Kabupaten Tolikara BP REDD+
Kabupaten Mappi BP REDD+
Kabupaten Kep Yapen SAMDHANA-‐KPH-‐P
Kabupaten Merauke ICRAF-‐ParCiMon WWF -‐
Kabupaten Biak-‐Numfor SAMDHANA-‐KPH-‐L UKCCU-‐
Kabupaten Sarmi IFACS-‐BMP HCVF
Kabupaten Jayapura ICRAF-‐ParCiMon WWF-‐ IFACS-‐
Kabupaten Jayawijaya ICRAF-‐ParCiMon
Kabupaten Asmat IFACS/WWF –BMPHCVF
Keterangan untuk masing-masing lokus kegiatan: ICRAF – Participatory Monitoring by Civil Society on Land Use Planning for Low Emission Strategy (LUWES) WWF - REL, Pemetaan participatif tata guna lahan adat, Ekonomi Hijau, IFACS – Best Management Practice for High Conservation Value Forests (Adaptasi & Mitigasi) SAMDHANA – Pemberdayaan KPH, pemetaan dan pengakuan hak ulayat UKCCU - RTRW, Green Investment
Kabupaten Mimika IFACS/WWF –BMPHCVF
Visi: Tata kelola hutan dan lahan mendukung pembangunan berkelanjutan yang adil dan merata di Provinsi Papua tahun 2020 Misi: 1.
Memastikan terjadinya perubahan paradgima pengelolaan hutan dan lahan kearah yang lebih baik
2.
Memantapkan fungsi lembaga pengelolaan hutan yang efektif dan efisien
3.
Meningkatkan kapasitas pengelolaan hutan dan lahan yang rendah karbon
4.
Mengoptimalkan penegakan hukum dan kelembagaan sektor hutan dan lahan
5.
Memastikan peran masyarakat adat sebagai pelaku aktif dalam pengelolaan hutan dan lahan
q Maksud : Sebagai acuan resmi pemerintah , masyarakat stakeholder dalam implementasi skema REDD+ untuk penentuan prioritas program dan aksi mitigasi terkait dengan pembangunan rendah karbon. q Tujuan: Tujuan dokumen SRAP REDD+ Provinsi Papua adalah mengurangi degradasi dan deforestasi akibat penggunaan hutan dan lahan gambut.
Luas kawasan hutan 31.678.680 ha
Tujuan pertemuan ini adalah; }
}
} } }
}
}
} } }
Membahas startegi dan rencana aksi dari Strategi Rencana Aksi REDD+ Provinsi Papua, yang merupakan bagian dari RAD GRK Provinsi Papua Mengenal kegiatan pembangunan rendah emisi/ karbon dari pemerintah Kabupaten dan mitra pembangunan. Menyepakati beberapa prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Menjajaki kemungkinan pengembangan MRV untuk Papua dan Papua Barat. Menggali beberapa kemungkinan mekanisme pendanaan untuk implementasi dari beberapa kegiatan prioritas yang disepakati Hasilyang didapatkan adalah; Pemahaman yang lebih jelas, tentang Strategi Rencana Aksi Daerah GRK Povinsi Papua, lebih khusus lagi Srategi Rencana Aksi REDD+ Provinsi Papua. Pemahaman yang lebih jelas dari kegiatan pembangunan rendah emisi dari Kabupaten maupun mitra pembangunan yang sedang berlangsung di Papua Rencana kerja terpadu dari beberapa kegiatan yang disepakati. Draft pengembangan MRV Papua dan Papua Barat di sepakati Opsi pendanaan yang potensial dalam mendukung beberapa kegiatan yang disepakati, beserta rencana tindak lanjut
}
Diskusi ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama dari pemangku kepentingan untuk mendukung kegiatan pembangunan rendah emisi di Papua. Diskusi ini juga merupakan bagian dari program ParCiMon untuk mensinkronkan kegiatan di Provinsi/Kabupaten dengan kegiatan Nasional.
Hasil dari diskusi ini adalah }
Pembagian peran untuk setiap stakeholder yang bekerja di Papua untuk bersama-sama mendukung program-program pembangunan rendah emisi
}
Mendukung dan menerapkan kebijakan nasional dalam i m p l e m e n t a s i R E D D + d i Ta n a h P a p u a y a n g disinkronkan dengan daerah-daerah di Papua.
kebutuhan dan kemampuan
Metode yang digunakan oleh BP REDD+ Secara nasional tidak memasukan degradasi. Namun menurut data perhitungan REL Provinsi Papua, Degradasi memberikan kontribusi emisi yang besar bagi Papua. Sehingga khusus untuk Papua berbeda dengan daerah lain } Secara nasional Emisi Rata-rata dari tanah Papua sangat jauh dibawah rata-rata emisi nasional sehingga jika diambil patokan dari kontribusi emisi untuk mendapatkan insentif maka. Maka perlu dihargai tutupan hutan Papua yang masih terjaga. }
NO
KEGIATAN
KATEGORI KEGIATAN
PERSYARATAN/PROGRESS
1
Penyempurnaan Baseline dan Peta Kadastral
5P
Surat Gubernur
2
Konsolidasi REL
5P
Finalisasi
3
Pembentukan Kelembagaan REDD+
5P
Sedang diproses
4
Penyiapan dan penandatangan MoU Provinsi dan Kabupaten
5P
Sedang diproses
5
Revisi SRAP
5P
Sedang diproses
6
Pembangunan Baseline Data Stock Karbon Papua/Papua Barat
5P
Paska MoU
7
Peningkatan Kapasitas Komda REDD+ dalam Membangun MRV REDD+
10I
Paska MoU
8
Review Perijinan Kehutanan, Pertambangan dan Perkebunan (Legalitas ijin dan kinerja)
10I
Paska MoU
9
Pengukuhan Kawasan Hutan (Claim dan Verifikasi)
10I
Paska MoU
10
Pemetaan Batas Wilayah Masyarakat adat Berbasis Kabupaten/ Kota
10I
Paska MoU
11
Dukungan untuk penyelesaian RTRW Kabupaten/Kota
10I
Paska MoU
12
Sekolah Hijau
10I
Paska MoU
13
Pemetaan Konflik Lingkungan
10I
Paska MoU
14
Desa/Kampung Hijau
10I
Paska MoU
}
}
}
Kegiatan partisipasi Monitoring dilaksanakan di 3 Kabupaten:Yaitu Kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Merauke Telah dibentuk Pokja IPRE di Kabupaten Jayapura dengan SK Bupati No 237 Tahun 2014 Telah dibentuk Pokja PPE LED(Perencanaan Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Rendah Emisi) di Kabupaten Jayawijaya SK Bupati No 257 Tahun 2013
Wariskanlah HUTAN & MATA AIR untuk anak cucu kita bukan UTANG & AIR MATA