DR. ASROPI, SIP, MSi SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

DR. ASROPI, SIP, MSi [email protected] 081386099760 SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Dr. Asropi, SIP, MSi- Lembaga Administrasi Negara

Curriculum Vitae Nama Tempat/tgl Lahir NIP Jabatan Kantor Jakarta Pusat Pendidikan

: Dr. Asropi, SIP, MSi : Tegal, 7 Maret 1972 : 19720307 199802 1 001 : Pembantu Ketua I Bidang Akademik : STIA LAN, JL. Administrasi II Pejompongan, : 1. S-1, Adm. Negara FISIP UGM 2. S-2, Adm. Negara FISIP UI 3. S-3, Adm. Negara FISIP UI

”. Alamat email Alamat web

: [email protected] : asropi.wordpress.com Dr. Asropi, SIP, MSi- Lembaga Administrasi Negara

KEBIJAKAN TERKAIT SAKIP • UU No. 28/1998 ttg Penyeleggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN • PP No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah • Peraturan Presiden Nomor 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah • PermenPPN/Kepala Bappenas No. 5/2014 ttg Renstra KL 2015-2019


Penyelenggara Sakip: Entitas Akuntabilitas Kinerja • Entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja • Entitas akuntabilitas kinerja unit organisasi • Entitas akuntabilitas kinerja Kementerian Negara/lembaga


KONSEP DASAR SAKIP Review dan Evaluasi Kinerja

Rencana Strategis

Planning Rencana Kerja dan Anggaran

Pelaporan Kinerja

Controlling

Organizing

Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pengukuran Kinerja Pengelolaan Data Kinerja

Actuating

Perjanjian Kinerja

RENCANA STRATEGIS (PermenPPN/Kepala Bappenas No. 5/2014 ttg Renstra KL

2015-2019)


Sistematika penulisan Renstra K/L 2015-2019 BAB I PENDAHULUAN

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERAN/LEMBAGA BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN; BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN Dr. Asropi, SIP, MSi- Lembaga Administrasi Negara

Renstra






Struktur Penulisan Renstra K/L


• Keharusan Satker dan Unit Kerja adalah menyusun RKA, • maka Renstra Satker dan Unit Kerja dapat relatif sama dengan Renstra K/L dalam hal: • Visi • Misi • Tujuan

Rujukan Renstra Unit/Satuan Kerja (1)

INDIKATOR

INDIKATOR

INDIKATOR

Rujukan Renstra Unit/Satuan Kerja (2)

Perumusan Sasaran dan Indikator pada Unit/satuan Kerja • Cascading Kementerian/Lembaga Sasaran Strategis

Indikator

Target

Unit Kerja Eselon I Sasaran Strategis

Indikator

Target

Unit Kerja Eselon II Sasaran Strategis

Indikator

Target

Perumusan Sasaran dan Indikator pada Unit Kerja Eselon I • Hasil cascading 1: Semua unsur sama

Kementerian/Lembaga Sasaran Strategis

Indikator

Target

Unit Kerja Eselon I Sasaran Strategis

Indikator

Target

Perumusan Sasaran dan Indikator pada Unit Kerja Eselon I • Hasil cascading 2: Sasaran sama, unsur lain berbeda.

Kementerian/Lembaga Sasaran Strategis

Indikator

Target

Unit kerja Eselon I Sasaran Strategis

Indikator

Target


Outcome Kementerian

Outcome Unit Kerja Eselon I

Outcome Unit Kerja Eselon I


Perumusan Sasaran dan Indikator pada Unit Kerja Eselon I • Hasil cascading 3: Semua berbeda. Sasaran Unit Kerja Eselon I merupakan bagian dari atau berkontribusi pada pencapaian sasaran Kementerian/Lembaga.

•.

Perumusan Sasaran dan Indikator pada Unit Kerja Eselon II (jika eselon II diperkenankan memiliki outcome) • Hasil cascading 4: sasaran sama, unsur lain berbeda

Unit Kerja Eselon I

Sasaran Strategis

Indikator

Target

Unit Kerja Eselon II Sasaran Strategis

Indikator

Target


Outcome Unit Kerja eselon I

Output Unit Kerja Eselon II

Output Unit Kerja Eselon II


Perumusan Sasaran dan Indikator pada Unit Kerja Eselon II (jika eselon II diperkenankan hanya memiliki output) • Hasil cascading 5: Semua berbeda. Sasaran Unit Kerja Eselon II merupakan bagian dari atau berkontribusi pada pencapaian sasaran Unit Kerja Eselon II.

PERJANJIAN KINERJA (Peraturan Presiden Nomor 29/2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)


Rencana Kerja dan Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perjanjian Kinerja Dr. Asropi, SIP, MSi- Lembaga Administrasi Negara

Perjanjian Kinerja Menggambarkan Outcome dan Output pada : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX bidangnya

: ……………………… SATUAN KERJA No. Sasaran strategis Indikator Kinerja

Target

Berisi Indikator Kinerja Program dan/atau Indikator Kinerja Utama Unit Organisasi Kegiatan

Anggaran

1……………………………..

Rp. …………………………..

Atasan Pimpinan Satuan Kerja (.............................................)

……….., ..........................20.............. Pimpinan Satuan Kerja

(.............................................)

Merupakan ikhtisar Perjanjian Kinerja Tingkat Unit Kerja

Perjanjian Kinerja

Menggambarkan Dampak pada bidangnya dan : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX Outcome

: UNIT KERJA ……………………… No. Sasaran strategis Indikator Kinerja

Target

Berisi Indikator Kinerja Program dan/atau Indikator Kinerja Utama Unit Organisasi Kegiatan

Anggaran

1……………………………..

Rp. …………………………..

2………………………………

Rp. …………………………….

Atasan Pimpinan Unit Kerja (.............................................)

……….., ..........................20.............. Pimpinan Unit Organisasi

(.............................................)

Merupakan ikhtisar Perjanjian Kinerja Tingkat Unit Organisasi

Perjanjian Kinerja Menggambarkan Dampak dan Outcome

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX KEMENTERIAN/LEMBAGA ………………………

No. Sasaran Startegis

Indikator Kinerja

Target

Berisi Indikator Kinerja Utama Kementerian Negara/lembaga Program

Anggaran

1……………………………..

Rp. …………………………..

2………………………………

Rp. …………………………….

Disampaikan ke Presdien melalui MenPAN dan RB

Tempat, ..........................20.............. Kementerian Negara/Lembaga ................

(.............................................)

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja utama

Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja kegiatan

Pengertian Adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi Adalah ukuran atas hasil (outcome) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu kementerian Negara/lembaga Adalah ukuran atas keluaran (output) dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program Dr. Asropi, SIP, MSi- Lembaga Administrasi Negara

Indikator Kinerja

Kriteria: • Spesifik (specific) • Dapat diukur (measurable) • Dapat dicapai (attainable) • Berjangka waktu tertentu (time bound) • Dapat dipantau dan dikumpulkan (track able)


Revisi dan Perubahan Perjanjian Kinerja • Dimungkinkan revisi atas perjanjian kinerja, jika: • Terjadi pergantian atau mutasi pejabat • Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran • Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara siginifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran


PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA

Perjanjian Kinerja --- Logo Lembaga --PERJANJIAN KINERJA TAHUN ……. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Jabatan : berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. ................, .......... Menteri/Pimpinan Lembaga ..... .......................................

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT UNIT KERJA

Perjanjian Kinerja --- Logo Lembaga --PERJANJIAN KINERJA TAHUN ……. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ............................................... Jabatan : ............................................... Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : ............................................... Jabatan : ............................................... Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. .........., ............. Pihak Kedua, Pihak Pertama,

PENGUKURAN KINERJA (Peraturan Presiden Nomor 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)


Pengukuran Kinerja Kementerian Negara/Lembaga /Unit Oranisasi/Satuan Kerja Tahun Anggaran Indikator Kinerja

Sesuai dokumen Perjanjian Kinerja

: :

Target Tahun berjalan

Realisasi

%

Pengukuran Kinerja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran Indikator Kinerja

: :

Target 5 Tahun (Dalam Renstra)

Realisasi tahun berjalan

%

Pengukuran Kinerja Realisasi Nilai nominal

mutu

Meningkat

menurun

Menurun

Meningkat

Meningkat

Meningkat

Menurun

Menurun

Contoh

Rumus

Mortality Rate; luas lahan tidur; panjang jalan rusak, jumlah kecelakaan

((2Target-Realisasi)/Target)*100%

Tingkat pendapatan; tingkat melek huruf

. (Realisasi/Target)*100%

PENGELOLAAN DATA KINERJA (Peraturan Presiden Nomor 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)


PELAPORAN KINERJA (Peraturan Presiden Nomor 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)


Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Interim

Disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan triwulanan

Laporan Kinerja Tahunan


Laporan Kinerja Tahunan Satuan Kerja

Laporan Kinerja Tahunan

Disampaikan kepala Satker kepada Pimpinan Unit Organisasi, bersamaan dengan laporan keuangan tahunan


Laporan Kinerja Tahunan Unit Organisasi

Dasar penyusunan adalah laporan kinerja tahunan Satker

Disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, bersamaan dengan laporan keuangan tahunan


Laporan Kinerja Tahunan Kementerian Negara/Lembaga Dasar penyusunan adalah laporan kinerja tahunan Unit Organisasi

Disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri PPN/Ketua Bappenas, dan MenPAN dan RB, paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir


Laporan Kinerja


KEMENTRIAN/LEMBAGA

UNIT ORGANISASI

SATKER


Sistematika Laporan Kinerja Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanan Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab IV Penutup

lampiran


Sistematika Laporan Bab I Pendahuluan • Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada: • Aspek strategis organisasi • Permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi Dr. Asropi, SIP, MSi- Lembaga Administrasi Negara

Sistematika Laporan

Bab II Perencanaan Kinerja • Ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan


Sistematika Laporan Bab III Akuntabilitas Kinerja • (A) Capaian kinerja organisasi • Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja: • Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; • Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; • membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menegah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;


Sistematika Laporan Bab III Akuntabilitas Kinerja •Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) •Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan •Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; •Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Dr. Asropi, SIP, MSi- Lembaga Administrasi Negara

Sistematika Laporan Bab III Akuntabilitas Kinerja • (B) Realisasi Anggaran • Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja Dr. Asropi, SIP, MSi- Lembaga Administrasi Negara

Sistematika Laporan

Bab IV Penutup •Ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan Dr. Asropi, SIP, MSi- Lembaga Administrasi Negara

Sistematika Laporan

Bab IV Penutup •Simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya Dr. Asropi, SIP, MSi- Lembaga Administrasi Negara

Sistematika Laporan

Lampiran •Perjanjian kinerja •Lain-lain yang dianggap perlu Dr. Asropi, SIP, MSi- Lembaga Administrasi Negara

REVIU DAN EVALUASI (Peraturan Presiden Nomor 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)


Reviu • Reviu atas laporan kinerja dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebelum ditandatangani pimpinan dan disampaikan Menteri/Pimpinan lembaga kepada Menteri PAN dan RB • Hasil reviu memuat pernyataan telah direviu dan ditandatangani oleh APIP


Reviu • Aspek yang direviu • Metode pengumpulan data/informasi • Penelaahan penyelenggaraan SAKIP secara ringkas


Pernyataan Formulir Telah Direviu PERNYATAAN TELAH DIREVIU KEMENTERIAN/LEMBAGA ……….. TAHUN ANGGARAN 20XX Kami telah mereviu Laporan kinerja Kementerian/Lembaga ……untuk tahun anggaran ….. Sesuai Pedoman Reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab menajemen Kementerian/lembaga ….. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dlam laporan kinerja ini. ……………,…………………………..20XX Inspektur

NIP


Evaluasi oleh APIP

Evaluasi

Implementasi SAKIP

Menteri/ Pimpinan Lembaga

Evaluasi kinerja pada kementerian Negara/Lembaga

Menteri/ Pimpinan Lembaga


Menteri PAN dan RB

DR. ASROPI, SIP, MSi SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Recommend Documents