1
No. 13/ 29 /DPNP
Jakarta, 9 Desember 2011
SURAT
EDARAN
Kepada
SEMUA BANK UMUM DI INDONESIA
Perihal : Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima
Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor
5/8/PBI/2003
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2003 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4292) tentang
Penerapan
sebagaimana Nomor
telah
Manajemen diubah
11/25/PBI/2009
Risiko
dengan
(Lembaran
Bagi
Peraturan Negara
Bank
Umum
Bank
Indonesia
Republik
Indonesia
Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5029) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5247) tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta potensi meningkatnya profil risiko perbankan, khususnya risiko operasional, risiko hukum dan risiko reputasi dalam praktek penyediaan layanan perbankan dengan keistimewaan tertentu kepada suatu segmen nasabah tertentu, maka perlu diatur lebih lanjut ketentuan mengenai
penerapan . . .
2
penerapan manajemen risiko pada bank yang melakukan aktivitas layanan nasabah prima dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia, dengan pokok-pokok ketentuan sebagai berikut: I.
UMUM 1.
Yang dimaksud dengan Bank Umum dalam Surat Edaran ini, yang selanjutnya disebut Bank, adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau Bank
Umum
yang
melaksanakan
kegiatan
usaha
berdasarkan prinsip syariah. 2.
Yang dimaksud dengan Layanan Nasabah Prima dalam Surat Edaran ini, yang selanjutnya disebut LNP, adalah bagian dari kegiatan usaha Bank dalam menyediakan layanan terkait produk dan/atau aktivitas dengan keistimewaan tertentu bagi Nasabah Prima.
3.
Yang dimaksud dengan Nasabah Prima dalam Surat Edaran ini
adalah
perseorangan
yang
memenuhi
kriteria
atau
persyaratan tertentu yang ditetapkan Bank untuk dapat memperoleh
layanan
atau
menggunakan
fasilitas
Bank
dengan keistimewaan tertentu dibandingkan dengan nasabah lain pada umumnya. 4.
Dalam
melakukan
aktivitas
LNP,
Bank
mengacu
pada
peraturan-peraturan antara lain sebagai berikut: a.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan
Manajemen
Risiko
Bagi
Bank
Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009; b.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah; c. Peraturan . . .
3
c.
Peraturan
Bank
Indonesia
Nomor
10/17/PBI/2008
tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah; d.
Peraturan Bank IndonesiaNo.11/28/PBI/2009 tentang Penerapan
Program
Anti
Pencucian
Uang
dan
Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum; e.
Peraturan
Bank
Indonesia
Nomor
13/23/PBI/2011
tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; dan f.
Peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai produk dan/atau aktivitas yang ditawarkan oleh Bank.
5.
Bank yang melakukan LNP wajib memiliki kebijakan tertulis sebagai acuan dalam melakukan LNP yang paling kurang mencakup hal-hal sebagai berikut: a.
Persyaratan Nasabah Prima Bank menetapkan kriteria atau persyaratan tertentu yang
harus
dipenuhi
oleh
nasabah
untuk
dapat
diperlakukan sebagai Nasabah Prima. b.
Ruang lingkup produk dan/atau aktivitas Bank Bank menetapkan ruang lingkup produk dan/atau aktivitas yang dapat ditawarkan dalam LNP dengan memperhatikan
ketentuan
Bank
Indonesia
dan
peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai produk dan/atau aktivitas Bank. c.
Cakupan keistimewaan LNP Bank menetapkan cakupan keistimewaan layanan yang dapat diberikan kepada Nasabah Prima baik berupa layanan keuangan maupun non keuangan dengan tetap memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait. d. Nama . . .
4
d.
Nama layanan dan pengelompokan Nasabah Prima Dalam melakukan LNP, Bank harus menetapkan nama layanan
(brand
name)
tertentu.
Dalam
hal
Bank
melakukan pengelompokan Nasabah Prima, maka Bank harus menetapkan secara jelas perbedaan keistimewaan layanan untuk setiap kelompok Nasabah Prima.
II.
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO Dalam melakukan LNP, selain menerapkan manajemen risiko secara
umum
sebagaimana
diatur
dalam
ketentuan
Bank
Indonesia yang mengatur mengenai manajemen risiko, Bank harus menerapkan manajemen risiko pada aspek-aspek tertentu sebagai berikut: 1.
Aspek pendukung keistimewaan layanan Dalam melakukan LNP, Bank harus menerapkan manajemen risiko pada aspek pendukung keistimewaan layanan yang paling kurang mencakup : a.
Sumber daya manusia Bank
harus
memastikan
tersedianya
sumber
daya
manusia yang memadai dari sisi kualitas dan kuantitas sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas LNP. Hal tersebut perlu didukung dengan antara lain adanya penetapan persyaratan dan kualifikasi untuk jabatan tertentu dalam melakukan LNP, penetapan wewenang dan tanggung jawab yang jelas, penerapan prinsip know your
employee,
sistem
remunerasi
yang
jelas
dan
transparan, dan kebijakan pengendalian risiko yang terkait dengan manajemen sumber daya manusia antara lain rekrutmen, promosi, rotasi, mutasi, dan cuti. b. Operasional . . .
5
b.
Operasional LNP Dalam
rangka
melaksanakan
kebijakan
yang telah
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam butir I.5, Bank wajib
memiliki
prosedur
tertulis
untuk
kegiatan
operasional LNP yang mencakup setiap produk dan/atau aktivitas yang ditawarkan kepada Nasabah Prima. Penetapan prosedur khusus pada LNP harus memenuhi ketentuan
yang
mengatur
mengenai
penerapan
manajemen risiko terutama pada aspek pengendalian intern dan ketentuan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU dan PPT). c.
Penawaran produk dan/atau aktivitas Dalam menetapkan jenis produk dan/atau aktivitas yang akan ditawarkan dalam LNP kepada masing-masing Nasabah
Prima,
Bank
wajib
mempertimbangkan
kesesuaian spesifikasi, karakteristik, dan risiko dari produk dan/atau aktivitas yang ditawarkan dengan karakteristik dan profil Nasabah Prima. d.
Teknologi informasi Dalam pengoperasian LNP, selain memiliki sumber daya manusia
yang
memadai,
Bank
perlu
memiliki
infrastruktur lain yang memadai antara lain berupa teknologi informasi. Dari sisi penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi, Bank paling kurang harus dapat menghasilkan laporan yang akurat dan komprehensif dalam melakukan LNP baik untuk kepentingan Bank maupun Nasabah Prima serta memastikan keamanan data dan informasi yang ada.
2. Aspek . . .
6
2.
Aspek transparansi, edukasi, dan perlindungan nasabah Dalam melaksanakan LNP, selain mengacu pada ketentuan Bank
Indonesia
yang
mengatur
mengenai
transparansi
informasi produk bank, edukasi, dan perlindungan nasabah, Bank juga wajib melaksanakan paling kurang hal-hal sebagai berikut: a.
Menjelaskan mengenai spesifikasi LNP Bank wajib menjelaskan nama LNP, masing-masing kelompok Nasabah Prima dalam LNP dan kriterianya beserta cakupan layanan keistimewaan yang diberikan, serta karakteristik termasuk risiko dari produk dan/atau aktivitas yang ditawarkan kepada Nasabah Prima.
b.
Memastikan kejelasan hubungan antara
Bank dan
Nasabah Prima Hubungan antara bank dan Nasabah Prima dalam LNP harus didasarkan pada kesepakatan tertulis yang paling kurang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta tata cara penyelesaian apabila terjadi perselisihan. c.
Memastikan kejelasan kewenangan pelaku transaksi Bank wajib memiliki suatu mekanisme yang bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan oleh Nasabah Prima yang bersangkutan atau kuasa yang mewakili Nasabah Prima tersebut sesuai kesepakatan tertulis dengan Nasabah Prima.
d.
Menyampaikan informasi secara berkala Bank wajib menginformasikan secara berkala posisi atau eksposur masing-masing Nasabah Prima berdasarkan kesepakatan tertulis dengan Nasabah Prima. III. LAIN-LAIN . . .
7
III.
LAIN-LAIN 1.
Dalam rangka pengelolaan dan pemantauan risiko terkait kegiatan LNP, Bank wajib menatausahakan data, dokumen atau
warkat
terkait
transaksi
keuangan
dan
aktivitas
Nasabah Prima dalam LNP antara lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dokumen perusahaan,
ketentuan
Bank
Indonesia
yang
mengatur
mengenai APU dan PPT, dan kebijakan dan prosedur intern Bank. Mengenai data yang wajib ditatausahakan antara lain meliputi jumlah nasabah, volume produk yang dijual, kantor yang memberikan layanan, dan informasi terkait lainnya yang selalu dikinikan secara berkala. 2.
Penyusunan kebijakan LNP sebagaimana dimaksud dalam butir I.5 dan penerapan manajemen risiko dalam kegiatan LNP sebagaimana dimaksud dalam angka II paling kurang mengacu pada Pedoman Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan LNP, yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
3.
Bank yang akan melakukan LNP yang memenuhi kriteria sebagai aktivitas baru, harus menyampaikan laporan rencana pelaksanaan aktivitas baru yang diatur sebagai berikut: a.
bagi bank umum konvensional, mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia tentang Pelaporan Produk atau Aktivitas Baru;
b.
bagi bank umum syariah, mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaporan produk atau aktivitas baru.
4. Bank . . .
8
4.
Bank yang telah melakukan LNP sebelum Surat Edaran Bank Indonesia ini berlaku wajib: a.
melakukan gap analysis untuk pemenuhan ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini terhadap:
b.
1)
kebijakan LNP; dan
2)
penerapan manajemen risiko pada aspek tertentu;
menyusun
action
plan
untuk
menyempurnakan
kebijakan LNP dan penerapan manajemen risiko yang memiliki gap; c.
menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia yang meliputi:
1)
hasil pelaksanaan gap analysis dan action plan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b paling lama 3 (tiga) bulan setelah Surat Edaran Bank Indonesia ini berlaku; dan
2) 5.
realisasi action plan paling lambat akhir Juni 2012.
Dalam hal terdapat gap atas prosedur LNP tertentu, maka Bank wajib segera melakukan mitigasi risiko atas gap tersebut dalam melakukan LNP, tanpa menunggu realisasi action plan sebagaimana dimaksud pada butir 4.c.2).
6.
Laporan sebagaimana pada butir 4.c disampaikan kepada: a.
Direktorat yang melakukan pengawasan Bank, Bank Indonesia, Menara Radius Prawiro, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta, 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau
b.
Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a. IV. SANKSI . . .
9
IV. SANKSI 1.
Bank
yang
melanggar
ketentuan
yang
terkait
dengan
manajemen risiko, APU dan PPT, atau transparansi produk sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini masing-masing dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam: a.
Pasal
34
Peraturan
Bank
Indonesia
Nomor
5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009, bagi Bank Umum Konvensional; b.
Pasal
30
Peraturan
Bank
Indonesia
Nomor
13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, bagi Bank Umum Syariah; c.
Pasal 50 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan
Program Anti
Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum; atau d.
Pasal
12
Peraturan
Bank
Indonesia
Nomor
7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. 2.
Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bank yang melanggar kewajiban pelaporan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini diatur sebagai berikut: a.
bagi
Bank
kewajiban
Umum pelaporan
Konvensional sebagaimana
yang
melanggar
dimaksud
pada
butir III.3 dan III.4.c Surat Edaran Bank Indonesia ini dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 33
Peraturan . . .
10
Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan
Manajemen
Risiko
Bagi
Bank
Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009; atau b.
bagi Bank Umum Syariah yang melanggar kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada butir III.3 Surat Edaran
Bank
Indonesia
ini
dikenakan
sanksi
sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
V.
PENUTUP Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 9 Desember 2011.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian agar Saudara maklum.
BANK INDONESIA,
MULIAMAN D. HADAD DEPUTI GUBERNUR
DPNP/DPbS
