Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Jakarta, Maret 2016
KONDISI GAMBUT DI INDONESIA Selama 30 tahun lebih, pengelolaan lahan gambut kurang memperhatikan penerapan prinsip pemanfaatan berkelanjutan, hal ini mengakibatkan timbulnya berbagai masalah, seperti: 1. 2.669 juta Ha atau 37% lahan gambut di Sumatera rusak dan tidak produktif. 2. Pengembangan Lahan Gambut (PLG 1 Juta Ha). 3. Kemerosotan keanekaragaman hayati. 4. Kebakaran hutan/lahan gambut, gangguan asap lintas batas, banjir, subsiden, dll. 5. Masalah sosio-ekonomi (hilangnya pencaharian/peluang usaha masyarakat setempat, kemiskinan, dll.
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT
Meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan sanksi administratif. Penetapan fungsi ekosistem gambut Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem Gambut Beberapa Larangan dalam pemanfaatan gambut
Budidaya
ZONA LINDUNG /Konservasi
Budidaya
E1
River
River
Organik matter
E2 Elevasi muka< 1m air di kanal Tanah Gambut
> 3m Tebal Gambut Tanah Gambut Mineral Soil
Sungai
Tanah Mineral
< 1m
Peat fire (Dr. Guillermo Rein)
PRINSIP TATA KELOLA DALAM KESATUAN HIDROLOGIS GAMBUT
Penataan dilakukan dari 1. Pengaturan ruang (lindung dan budidaya), 2. Pengelolaan tata air (zonasi air, jaringan, dan pengendali), dan FB : Fungsi Budidaya 3. Pemilihan komoditas. FL : Fungsi Lindung FP : Fungsi Penyangga
KONDISI UMUM DALAM RANGKA PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT PASCA KEBAKARAN LAHAN DAN HUTAN 2015 Provinsi
Riau
Jambi
Sumatera Selatan
Kalimantan Kalimantan Kalimantan Barat Tengah Selatan
Papua
Kegiatan I. Kondisi Umum 1.1. Luas Areal
Ha 8.996.095
Ha 4.918.263
Ha 8.711.461
Ha 14.739.270
Ha 15.360.137
Ha 3.729.855
Ha 31.506.260
12
11
16
18
17
13
29
186.069
111.391
641.964
92.583
574.530
199.018
366.166
- Kawasan Hutan Negara
86.861
33.360
126.001
27.092
250.325
16.767
299.902
- Konsesi
89.347
86.938
401.693
27.524
223.092
56.307
52.194
- APL / Masyarakat
9.861
21.117
114.270
37.967
98.113
125.944
14.070
1.4. Luas Areal Gambut
3.704.580
754.144
1.842.607
2.325.609
2.985.323
244.683
9.342.727
1.2. Jumlah Kabupaten / Kota 1.3. Luas Terbakar
1.5. Jumlah Unit KHG 1.6. Luas Kubah Gambut (Indikatif Fungsi Lindung)
29
9
17
33
38
11
172
1.256.134
285.741
648.411
641.221
1.636.065
86.751
1.085.416
1.7. Luas Gambut (Indikatif Budidaya)
2.448.446
468.403
1.194.196
1.684.388
1.349.258
157.932
8.257.311
107.000
60.280
293.239
31.916
310.275
12.977
38.069
- Kawasan Hutan dan APL
49.134
31.140
86.039
29.083
183.759
8.962
3.290
- Konsesi / Perijinan
57.866
29.140
207.200
2.833
126.516
4.015
34.779
1.8. Luas Gambut Terbakar
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia
Kementerian Pertanian Republik Indonesia
C.q. Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut
C.q. Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik
C.q. Balai Besar Pengelolaan Sumber Daya Lahan Pertanian
Citra Satelit Resolusi Menengah-Tinggi (Landsat, Aster, SPOT, OrbView, Geo-Eye, dan sejenisnya) Koreksi Geometri/ Radiometri
Citra Satelit Terkoreksi (Geometric/Radiometric Rectified) Citra Radar (SRTM-90, Aster DEM-30 m)
Interpretasi dan Delineasi Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG)
Peta Jaringan Sungai (Data Dasar RBI)
Peta Sistem Lahan (RePPPrott), Peta Tanah, Peta Sebaran Lahan Gambut, Informasi Lainnya
Peta KHG Indikatif Verifikasi Lapangan
Peta KHG Final (Terverifikasi)
Peta Administrasi (Provinsi, Kabupaten/Kota)
Peta KHG Final (Terverifikasi) Lintas Provinsi; Lintas Kabupaten/Kota; Kabupaten/Kota
Peta KHG Prioritas (Skala 1:50.000) Kabupaten/Kota Terpilih Peta Tutupan Lahan (Existing)
Ekstraksi Peta KHG Prioritas (Kubah Gambut (dome), Tebal Gambut ≥3 m) Verifikasi Lapangan (Sesuai prinsip toposequent dan secara sistematik) Peta Jalur/Transek Pengamatan (melintang dan membujur); Titik Sampling Lokasi Pengamatan (jarak antar titik pengamatan 500 meter, dalam jalur/transek melintang dan membujur yang utama)
Peta Fungsi Lindung dan Budidaya Gambut KHG Prioritas (Tentatif) Data Pendukung Lainnya
Peta RDTR/RTRW Kabupaten/Kota; Peta Areal Konsesi Lahan (Perizinan); Peta Status Kepemilikan Lahan; Peta Padu Serasi (TGHK) Kemenhut.
Peta Usulan Penetapan Fungsi Lindung dan Budidaya Gambut KHG Prioritas Skala 1:50.000 (Terverifikasi)
Delineasi Batas KHG
Landsystem
Sungai RBI
Gambut BBSDLP
Keterangan : Peta KHG disusun dengan menggunakan Peta Lahan Gambut BBSDLP-Kementan, Peta Hidrologi/Jaringan Sungai RBI, Peta Sistem Lahan (Landsystem) dan Peta Rawa Kemen.PU
Delineasi Batas KHG
Landsystem
Sungai RBI
Gambut BBSDLP
Keterangan : Peta KHG disusun dengan menggunakan Peta Lahan Gambut BBSDLP-Kementan, Peta Hidrologi/Jaringan Sungai RBI, Peta Sistem Lahan (Landsystem) dan Peta Rawa Kemen.PU
Sumber : KLHK, 2015
Penamaan Kode KHG Berdasarkan Kode Permendagri No.56/2015 Administrasi Wilayah Aceh Aceh Barat Aceh Barat Daya Aceh Jaya Aceh Selatan Aceh Singkil Kota Subulussalam Naganraya Bangka-belitung Bangka Bangka Barat Bangka Selatan Bangka Tengah Kota Pangkalpinang Bengkulu Muko-muko Jambi Merangin Muarojambi Sarolangun Tanjungjabung Timur Kepulauan Riau Karimun Lampung Lampung Timur Mesuji Tulangbawang
Kode BPS 11 5 12 14 1 10 23 15 19 1 5 3 4 7 17 6 15 2 5 3 7 21 2 18 7 11 5
Kode KHG 11 11. 05 11. 12 11. 14 11. 01 11. 10 11. 23 11. 15 19 19. 01 19. 05 19. 03 19. 04 19. 07 17 17. 06 15 15. 02 15. 05 15. 03 15. 07 21 21. 02 18 18. 07 18. 11 18. 05
Administrasi Wilayah Riau Bengkalis Indragiri Hilir Indragiri Hulu Kampar Kepulauan Meranti Kota Pekanbaru Pelalawan Rokan Hilir Rokan Hulu Siak Sumatera Barat Agam Pasaman Barat Pesisir Selatan Sumatera Selatan Banyuasin Muaraenim Musibanyuasin Musirawas Ogan Ilir Ogan Komering Ilir Sumatera Utara Humbang Hasundutan Labuhanbatu Labuhanbatu Selatan Labuhanbatu Utara Mandailing Natal Samosir Tapanuli Selatan Tapanuli Tengah
Kode BPS 14 3 4 2 1 10 11 5 7 6 8 13 6 12 1 16 7 3 6 5 10 2 12 16 10 22 23 13 17 3 1
Kode KHG 14 14. 03 14. 04 14. 02 14. 01 14. 10 14. 11 14. 05 14. 07 14. 06 14. 08 13 13. 06 13. 12 13. 01 16 16. 07 16. 03 16. 06 16. 05 16. 10 16. 02 12 12. 16 12. 10 12. 22 12. 23 12. 13 12. 17 12. 03 12. 01
Sumber : KLHK, 2015
Penamaan Kode KHG Berdasarkan Kode Permendagri No.56/2015 Administrasi Wilayah Kalimantan Tengah Barito Selatan Barito Timur Gunungmas Kapuas Katingan Kota Palangkaraya Kotawaringin Barat Kotawaringin Timur Lamandau Pulangpisau Seruyan Sukamara
Kode BPS 62 4 13 10 3 6 14 1 2 9 11 7 8
Kode KHG 62 62. 04 62. 13 62. 10 62. 03 62. 06 62. 14 62. 01 62. 02 62. 09 62. 11 62. 07 62. 08
Administrasi Wilayah Kalimantan Selatan Balangan Banjar Baritokuala Hulusungai Selatan Hulusungai Tengah Hulusungai Utara Kota Banjarmasin Tabalong Tanahlaut Tapin
Kode BPS 63 11 3 4 6 7 8 12 9 1 5
Kode KHG 63 63. 11 63. 03 63. 04 63. 06 63. 07 63. 08 63. 12 63. 09 63. 01 63. 05
Administrasi Wilayah Kalimantan Barat Bengkayang Kapuas Hulu Kayong Utara Ketapang Kota Pontianak Kota Singkawang Kuburaya Landak Melawi Mempawah Sambas Sanggau Sekadau Sintang
Kode BPS 61 7 6 11 4 13 14 12 8 10 2 1 3 9 5
Kode KHG 61 61. 07 61. 06 61. 11 61. 04 61. 13 61. 14 61. 12 61. 08 61. 10 61. 02 61. 01 61. 03 61. 09 61. 05
Administrasi Wilayah Kalimantan Timur Berau Kutai Barat Kutai Kartanegara Kutai Timur Paser
Kode BPS 64 3 7 2 8 1
Kode KHG 64 64. 03 64. 07 64. 02 64. 08 64. 01
Administrasi Wilayah Kalimantan Utara Malinau Nunukan Tanatidung
Kode BPS 65 2 3 4
Kode KHG 65 65. 02 65. 03 65. 04
Sumber : KLHK, 2015
Sumber : KLHK, 2015
Sumber : KLHK, 2015
Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2015
