DI ACEH TAHUN

| BAB TIGA CAPAIAN PEMBANGUNAN ACEH |

memberikan gambaran bahwa penuntasan kemiskinan di Aceh perlu difokuskan untuk wilayah pedesaan. Hal yang menggembirakan adalah keberhasilan pemerintah Aceh dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 67,81 pada tahun 2012 menjadi 69,45 pada tahun 2015 atau meningkat sebesar 1,64 selama rentang waktu 2012-2015 (Gambar 3.1.7). Meningkatnya IPM Aceh ini tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia terutama yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan. Pemerintah Aceh berupaya untuk menerapkan konsep pembangunan yang terpadu melalui pelibatan stakeholder kunci yaitu Pemerintah, Pebisnis, Akademisi dan Masyarakat untuk mengatasi permasalahan belum optimalnya pencapaian Indikator Makro Pembangunan Aceh. Konsep ini diinisiasi oleh

Gambar 3.1.5

PERSENTASE PENGANGGURAN TERBUKA DI ACEH TAHUN 2012-2015

Dinas Perkebunan Aceh yang bekerja sama dengan Bappeda dan Perguruan Tinggi untuk diimplementasikan pada Tahun 2017 sebagai Teknopark untuk berbagai komoditi unggulan perkebunan seperti kakao dan kopi. Konsep Teknopark tersebut disajikan pada Gambar 3.1.8. Gambar 3.1.7

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI ACEH TAHUN 2012-2015 69,45 68,81 68,30 67,81

2012 2013 2014 2015 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2016

Gambar 3.1.6

JUMLAH PENGANGGURAN TERBUKA DI ACEH TAHUN 2012-2015

9,10 %

10,30 %

179.944

209.521

2012

2013

2012

2013

9,02 %

9,93 %

191.489

217.806

2014

2015

2014

2015

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2016 | KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

29


Gambar 3.1.8

KONSEP QUATTRO HELIX (ABGC)

• • • • • •

Tenant Pajak Kesempatan kerja Pasar produk Sponsorship, investor Ekonomi berdayasaing

• • • • •

Regulasi, kebijakan Lahan, infrastruktur Daya dukung lokal Program, anggaran Jejaring-akses

G

PEMERINTAH GOVERNMENT

• • • • •

B

Riset dan teknologi Inovasi Tenaga ahli, mentor Fasilitas lab/uji Suplai input tenaga kerja

AKADEMIK

BISNIS

ACADEMIC

BUSINESS

• • • • • •

Kebutuhan SDM berkualifikasi Kebutuhan Iptek Ide inovasi Kerjasama pengembangan Sponsorship/scholarship Internship/magang

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun, 2016

30

A

| KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016


• Ketrampilan • Training/magang • Pendampingan

• • • • •

• • • •

• • • • •

Regulasi, kebijakan Lahan, infrastruktur Program, anggaran Koordinasi Iptek Jejaring-akses

Program/kegiatan Modal Pendampingan Jejaring-akses pasar Infrastruktur

Edukasi SDM berkualifikasi Pengembangan strategis Daya kompetisi bangsa

C

• • • • •

MASYARAKAT COMMUNITY

• Teknologi • Inovasi • Pendampingan

• Ketrampilan • Training/magang • Pendampingan

• • • • •

Training/magang Pendampingan Kemitraan Modal Infrastruktur

Skill Pendampingan Kemitraan Modal Infrastruktur


31

3.2 CAPAIAN BERDASARKAN

10 PRIORITAS PEMBANGUNAN Pemerintah Aceh telah berupaya secara sungguh-sungguh untuk mewujudkan visi pembangunan Aceh dengan menyusun dan mengimplementasikan 10 prioritas pembangunan. Keberhasilan pembangunan disusun dengan target dalam berbagai indikator sesuai dengan prioritas pembangunan.

Harus diakui bahwa pencapaian berbagai target indikator sudah cukup memuaskan namun ada juga yang pencapaian belum memuaskan seperti angka kemiskinan dan pengangguran. Hal ini disebabkan perencanaan target yang terlampau optimis pada awal

32


penyusunan RPJM Aceh 2012-2017 dan upaya yang masih belum membuahkan hasil secara optimal. Berikut ini disajikan berbagai capaian dan kendala yang dihadapi untuk masingmasing prioritas.


10 PRIORITAS PEMBANGUNAN

KUALITAS LINGKUNGAN .10 DAN KEBENCANAAN SUMBER DAYA ALAM .9 BERKELANJUTAN INFRASTRUKTUR .8 YANG TERINTEGRASI KESEHATAN .7 PENDIDIKAN .6

1. REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA 2. KEBERLANJUTAN PERDAMAIAN 3. DINUL ISLAM, ADAT DAN BUDAYA 4. KETAHANAN PANGAN DAN NILAI TAMBAH PRODUK 5. PENANGGULANGAN KEMISKINAN


33

1. REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA

Pemerintah Aceh mempunyai komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola. Ada 3 (tiga) hal fokus dari Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola ditujukan untuk: (1) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan amanah, (2) Peningkatan profesionalisme dan pengelolaan sumber daya aparatur, dan (3) Menjadikan UUPA dan turunan peraturannya sebagai acuan pelaksanaan dan percepatan pembangunan Aceh; Pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan proses panjang dan berkelanjutan yang dilakukan secara bertahap. Reformasi Birokrasi Aceh mengacu kepada Reformasi Birokrasi Nasional yang mencakup delapan hal yaitu mental aparatur, 34

pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, dan pelayanan publik. Hal ini sesuai dengan arahan Menteri PAN-RB Tahun 2015 yang menyatakan bahwa indikator dari capaian Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan meliputi 3 (tiga) hal yaitu: integritas dan efisiensi pemerintahan, indeks persepsi korupsi dan opini BPK. Pelaksanaan reformasi birokrasi memerlukan energi, waktu dan kesungguhan dari semua aparatur pemerintahan. Sehingga reformasi birokrasi ini tak seperti membalik telapak tangan. Cepat tidaknya pencapaian sasaran reformasi birokrasi ini tergantung dari kondisi awal pelaksanaannya. “Banyak sekali Pekerjaan Rumah yang harus kita benahi. Ini membutuhkan


“

Fokus dari Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola ditujukan untuk: 1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan amanah, 2. Peningkatan profesionalisme dan pengelolaan sumber daya aparatur, dan 3. Menjadikan UUPA dan turunan peraturannya sebagai acuan pelaksanaan dan percepatan pembangunan Aceh;

Banyak sekali Pekerjaan Rumah yang harus kita benahi. Ini membutuhkan waktu dan energi besar serta dukungan dari semua pihak

“

dr. Zaini Abdullah GUBERNUR ACEH

waktu dan energi besar serta dukungan dari semua pihak,” ujar Gubernur Aceh, dr. Zaini Abdullah. Selama tiga tahun Pemerintahan Zaini Abdullah, pelaksanaan reformasi birokrasi di Aceh semakin membaik. Hal itu ditandai dengan sudah dilakukannya penataan kelembagaan perangkat Aceh yang mengarah pada organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukur (right function and right sizing). Sistem dan prosedur kerja, sudah diperbaiki agar lebih efisien serta sudah memiliki SOP dan standar pelayanan. Unit pelayanan


PENGHARGAAN Citra Pelayanan Prima untuk RSUZA dari Menteri PAN-RB

Citra Bhakti Abdi Tani

Gubernur Aceh Menyerahkan Penghargaan dari Ombudsman RI kepda Kepala RSUZA

publik sudah mengelola pengaduan dan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan kinerja serta implementasi atas sistem akuntabilitas kinerja juga terus meningkat. Hal ini tergambar dari Indeks reformasi birokrasi berdasarkan penilaian mandiri oleh Pemerintah Aceh memperoleh predikat B dengan skor 65,28 pada Tahun 2014 dan 65,58 pada tahun 2015. Berdasarkan target dalam roadmap 2015-2019 secara nasional, indeks reformasi birokrasi untuk Pemerintah Provinsi ditargetkan wajib mencapai nilai 60 pada tahun 2019 mendatang. Sesuai UU SPPN No 25/2004, perencanaan yang baik menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Setiap daerah mempunyai isu, karakteristik

dan kapasitas yang berbeda dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan. Salah satu langkah untuk meningkatkan mutu rencana pembangunan adalah memberikan penghargaan kepada daerah yang telah berhasil menyusun dokumen rencana pembangunan secara baik. Penghargaan ini dikenal dengan Penghargaan Pangripta Nusantara. Pemberian penghargaan ini diharapkan dapat memberikan dorongan semangat bagi masing-masing daerah untuk meningkatkan mutu dokumen rencana pembangunan dan memperkuat kemitraan dalam perencanaan pembangunan. Penghargaan Pangripta Nusantara diberikan oleh Bappenas kepada Bappeda seluruh Indonesia untuk mengapreasiasi keberhasilan dalam hal penyusunan dokumen perencanaan.

dari Menteri Pertanian

TOP

9

Inovasi Pelayanan Publik 2014 dari Wakil Presiden RI

Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik tahun 2014 dari Ombudsman RI.

Anugerah Pangripta Nusantara 2013-2016

dari Bappenas RI.


35


Pemerintah Aceh telah berhasil menerima Penghargaan Pangripta Nusantra melalui Bappeda Aceh selama empat tahun berturut-turut (2013, 2014, 2015 dan 2016). Gubernur Aceh menerima langsung penghargaan tersebut dari Kepala Bappenas dalam acara Musrenbang Nasional di Jakarta. Dalam implementasi reformasi birokrasi sejak 2013 sampai 2015, berbagai penghargaan sudah diterima Pemerintah Aceh sebagai tanda makin baiknya tatakelola pemerintahan. Penghargaan yang diperoleh melalui keterlibatan Biro Organisasi Setda Aceh antara lain: Penghargaan Citra Pelayanan Prima untuk RSUZA dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Citra Bhakti Abdi Tani dari Menteri Pertanian, Top 9 Inovasi

Pelayanan Publik 2014 untuk inovasi format kendali hulu hilir P2K APBA dari Wakil Presiden RI, dan Penghargaan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik tahun 2014 dari Ombudsman RI. Selama periode 20122014, Pemerintah Aceh telah menyusun LKPA (Laporan Kinerja Pemerintah Aceh). Penilaian terhadap LKPA tersebut hanya WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dari BPK RI. Dengan dukungan semua pihak, Pemerintah Aceh memperoleh penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) terhadap LKPA Tahun 2015 dari auditor BPK RI. Dalam konteks ini, Gubernur Zaini Abdullah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh SKPA yang telah bekerja keras menyusun laporan keuangannya sesuai aturan keuangan nasional.

“Penilaian WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2015 yang kita peroleh ini merupakan sejarah baru dalam penyelenggaraan administrasi keuangan Pemerintah Aceh. Karena Provinsi Aceh belum pernah meraih opini pelaporan keuangan dengan predikat WTP sebelumnya”, demikian ungkapan terima kasih Gubernur Zaini Abdullah kepada seluruh masyarakat Aceh. Pemerintah Aceh telah menunjukkan kepada rakyatnya bahwa kinerja keuangan daerah telah dapat dipertanggungjawabkan dan disajikan sesuai alur penggunaan dan manfaatnya, baik dalam bentuk asset, aliran dan bantuan keuangan dan hutang piutang. Semuanya tersaji dengan baik sesuai standar aturan keuangan yang berlaku secara nasional.

Penilaian WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2015 yang kita peroleh ini merupakan sejarah baru dalam penyelenggaraan administrasi keuangan Pemerintah Aceh. Karena Provinsi Aceh belum pernah meraih opini pelaporan keuangan dengan predikat WTP sebelumnya. Dr. Zaini Abdullah GUBERNUR ACEH

36



transparan dan akuntabel, guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik,” demikian pesan Gubernur Aceh, dr H Zaini Abdullah.

PIALA Citra Pelayanan Prima

untuk RSUZA dari Menteri PAN-RB Republik Indonesia Namun, Gubernur Aceh juga mengingatkan kepada semua pihak, khususnya para SKPA bahwa WTP bukan suatu tujuan, karena WTP hanya suatu standar penilaian berupa opini yang ditetapkan BPK terhadap sajian laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Aceh. “Prestasi opini WTP yang telah diperoleh dalam penyusunan LKPA 2015, tidak membuat kita harus berpuas diri dan berhenti. WTP ini sebagai motivasi kita untuk terus bekerja sesuai aturan dalam mempertanggungjawabkan keuangan yang telah kita gunakan. WTP salah satu ukuran yang bisa dilakukan pemerintah untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang

Perbaikan kualitas pelayanan publik juga menjadi komitmen Pemerintah Aceh. Dalam hal ini, kualitas pelayanan publik dinilai berdasarkan indeks kepuasan masyarakat, integritas pelayanan, tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan, nilai pemeringkatan pemerintahan dan ukuran lainnya. Kemudian meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dengan ukuran keberhasilan antara lain nilai akuntabilitas kinerja dan nilai kinerja organisasi. Pemerintah Aceh terus melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kualitas (mutu) pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, hal yang telah ditindaklanjuti Pemerintah Aceh antara lain, menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan serta maklumat pelayanan, penyelenggaraan sistem informasi, survei kepuasan masyarakat, pelayanan terpadu satu pintu, pelayanan masyarakat rentan, dan

penerapan e-government. Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja yang jelas dan terukur pada masingmasing instansi pemerintah baik melalui penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan maupun penyusunan dan pembakuan prosedur kerja. Pemerintah Aceh melalui Biro Organisasi Setda Aceh sudah membina dan memfasilitasi SKPA dalam penyusunan SOP untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Dari sektor perizinan telah disusun SOP sebanyak 17 Sektor pembangunan Aceh yang terdiri atau SOP perizinan sektor kehutanan, perkebunan, perikanan dan kelautan, kehewanan dan veteriner, energi serta sumber daya mineral. Selain itu, SOP perizinan sektor pertambangan, sektor Lingkungan, sektor pengairan, bina marga, kesehatan, setya pariwisata, kebudayaan dan aset daerah, sektor perhubungan, komunikasi, informatika dan Telematika, serta perizinan sektor Sosial. Selanjutnya, SOP perizinan sektor ketenagakerjaan,


37


sektor Perdagangan dan Industri, koperasi, dan SOP sektor penanaman modal dan investasi. Selain SOP, Pemerintah Aceh juga sudah mengimplementasi e-government di beberapa dinas. Untuk penyelenggaraan pelayanan publik, menurut Sekda, Pemerintah Aceh melalui Biro Organisasi juga sudah melakukan fasilitasi keikutsertaan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik dengan mengusulkan inovasi dan kreativitas masyarakat. Dalam kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2014, dari 515 inovasi yang diseleksi secara nasional oleh tim Menpan dan tim independen, hasilnya dikategorikan dalam tiga kelompok yaitu Top 99, Top 33 dan Top 9. Untuk inovasi yang diusulkan Pemerintah Aceh yaitu inovasi Percepatan Pengendalian Kegiatan APBA yang menggunakan “Format Kendali Hulu Hilir” P2K masuk dalam kategori inovasi terbaik yaitu Top 9 inovasi pelayanan publik. Terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan pada beberapa unit pelayanan publik di lingkungan pemerintah Aceh berdasarkan survei menunjukkan indeks kepuasan rata-rata “baik”. Pemerintah Aceh sudah 38

TABEL 3.2.1.1.

CAPAIAN INDIKATOR REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA Capaian

Indikator

2013-2014

2015

Indeks reformasi birokrasi

65,28

65,58

Laporan Kinerja Pemerintah Aceh (LKPA)

WDP

WTP

TABEL 3.2.1.2.

PENGHARGAAN TERKAIT REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA Tahun

Institusi Pemberi Penghargaan

Citra Pelayanan Prima untuk RSUZA

2014

Menteri PAN-RB

Citra Bhakti Abdi Tani

2014

Menteri Pertanian

Top 9 Inovasi Pelayanan Publik 2014 untuk inovasi format kendali hulu hilir P2K APBA

2014

Wakil Presiden RI

Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik RI

2014

Ombudsman

2013 - 2016

Kepala Bappenas

Jenis Penghargaan

Pangripta Nusantara

membina, memfasilitasi, dan mensosialisasikan petunjuk teknis penyusunan standar pelayanan yang menjadi acuan bagi unit pelayanan teknis di provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun standar pelayanan. Dalam hal percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)


pada Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota, Pemerintah Aceh juga telah melakukan upaya percepatan dengan unit kerja yang terkait langsung dengan penerapan SPM baik pada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dengan melatih 400 PNS dan sudah memfasilitasi pembentukan Tim penyusunan


Pencapaian SPM pada masingmasing unit kerja terkait. Capaian hasil pembangunan yang berkaitan dengan reformasi dan tata kelola pemerintahan dan

penghargaan yang telah diterima Pemerintah Aceh dapat dilihat pada Tabel 3.2.1.1 dan Tabel 3.2.1.2. Berbagai hasil pembangunan yang telah

dilaksanakan oleh para SKPA berkaitan dengan Prioritas Pembangunan “Reformasi Birokrasi dan Tatakelola “Tahun 2013-2016 dapat dilihat pada Tabel 3.2.1.3.

TABEL 3.2.1.3.

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN LINGKUP PRIORITAS REFORMASI BIROKRASI DAN TATAKELOLA TAHUN 2013-3016. NO

HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

SATUAN

TAHUN 2013

2014

2015

2016

1

Pembangunan Kantor Keuchik/Datok Penghulu/ Kepala Kampung

Unit

118

41

72

2

2

Rehabilitasi Kantor Keuchik

Unit

83

3

1

-

3

Pembangunan Kantor Mukim

Unit

3

-

2

-

4

Pembangunan Pagar Kantor Keuchik

Unit

1

2

-

-

5

Pembangunan Pagar Kantor Mukim

Unit

1

-

1

-

6

Rehab Tuha Peut dan Penataan Halaman Kantor Keuchik

Unit

-

-

1

-

7

Pembangunan Balai Serbaguna

Unit

-

1

-

-

8

Pembangunan Balai Pertemuan

Unit

-

1

-

-

9

Pembangunan Gedung Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Kecamatan

Unit

5

-

-

-

10

Pembinaan Kelembagaan Mukim

Mukim

767

767

779

783

11

Penerbitan Izin: - Sektor Kehutanan

Dokumen

12

9

13

11

- Sektor Perkebunan

Dokumen

57

57

46

10

- Sektor Kesehatan Hewan dan Peternakan

Dokumen

75

13

8

14

- Sektor Kelautan dan Perikanan

Dokumen

257

267

312

114

- Sektor Pertambangan dan Energi

Dokumen

49

53

55

20

- Lingkungan Hidup

Dokumen

-

2

8

7

- Sektor Pengairan

Dokumen

-

1

-

3

- Bidang Penanaman Modal

Dokumen

27

-

9

10

- Sektor Kebudayaan dan Pariwisata

Dokumen

112

91

29

4

- Perhubungan Komintel

Dokumen

2.420

2.730

2.358

1.018

- Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk

Dokumen

36

78

57

41

- Sektor Bina Marga

Dokumen

1

2

1

2


39


NO

HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

TAHUN 2013

2014

2015

2016

- Sektor Kesehatan

Dokumen

1.020

168

123

18

- Sektor Sosial

Dokumen

72

86

90

12

- Sektor Perindustrian dan Perdagangan

Dokumen

23

9

12

19

- Sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Dokumen

10

3

-

6

12

Pelaksanaan Ujian Dinas

Orang

2.852

2.012

1.940

2.244

13

Penataan Mutasi Jabatan Struktural dan Fungsional

Orang

420

447

447

450

14

Pelaksanaan Rekruitment, Seleksi dan Pengangkatan CPNSD

Orang

166

49

-

-

15

Pelaksanaan Rekruitment dan Seleksi Calon Praja IPDN

Orang

80

28

28

44

16

Pelaksanaan DP3, KGB, Cuti, Askes dan Taspen

Orang

48

398

726

150

17

Pembuatan Kartu Pegawai Elektronik (KPE)

Orang

-

71

-

-

18

Pembangunan/Pengembangan Sistim Informasi Pegawai Daerah (SIMPEGDA)

Record

9.160

9.285

9.319

9.233

19

Sosialisasi dan Penghimpunan Peraturan Perundang-Undangan Kepegawaian

Peserta

215

60

88

92

20

Pelaksanaan Konseling dan Pembinaan Mental Kepegawaian

Peserta

-

100

55

55

21

Penyusunan Indikator Kinerja Aparatur Pemerintahan

Orang

46

100

22

Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Taruna/I STTD

Orang

-

324 12

10

23

Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Angkatan

22

8

5

8

24

Pendidikan Penjenjangan Struktural

Angkatan

7

1

4

3

25

Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme

Orang

37

40

6

10

26

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNSD

Angkatan

-

6

6

2

27

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah

Orang

62

125

130

90

28

Pelatihan Pembangunan Peka Konflik Bagi Aparatur

Orang

150

-

-

-

29

Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis

Berkas

5.127

9.314

7.271

8.873

30

Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Kasus

73

36

26

55

31

Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas bagi PNS

Orang

18

7

159

8

32

Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS

Peserta

2.102

649

666

469

Sumber: Satuan Kerja Perangkat Aceh, 2016

40

SATUAN


2. KEBERLANJUTAN PERDAMAIAN

Keberadaan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh merupakan modalitas membangun perdamaian dan momentum yang tepat bagi pemerintahan dan masyarakat Aceh dalam melaksanakan program strategis pembangunan (Konsorsium Aceh Baru, 2014). Dengan demikian, suatu kondisi masyarakat dan wilayah yang damai menjadi penentu berhasilnya suatu pembangunan yang sudah dan akan diimplementasikan. Dengan kata lain, keberlanjutan perdamaian sangat penting untuk terus dijaga oleh Pemerintah Aceh. Komitmen yang tinggi dari setiap elemen masyarakat terhadap perdamaian berkelanjutan di Aceh menjadi kata kunci yang penting untuk menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Perdamaian sebagai kata kunci dan kedamaian sebagai sebuah situasi yang perlu diwujudkan dan dijaga, harus menjadi pemahaman kolektif di dalam masyarakat (SICD, 2010).

Undang Undang No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh merupakan sebuah landasan konstitusional untuk pembangunan, demokrasi dan perdamaian Aceh yang berkelanjutan. Respon Pemerintah Aceh untuk menjaga keberlanjutan perdamaian tergambar dari sasaransasaran pembangunan yang diuraikan di dalam RPJM Aceh 20122017, yaitu: 1. Terwujudnya penyelesaian peraturan-peraturan turunan UUPA yang sangat penting seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Qanun dan peraturan perundang-undangan lainnya 2. Terwujudnya implementasi UUPA secara cepat dan akurat melalui implementasi berbagai turunan UUPA yang mengikat dalam upaya pencapaian keutuhan, perdamaian abadi, dan percepatan pembangunan yang berkelanjutan; 3. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bermartabat, baik, bersih, dan amanah serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, dengan mengedepankan kualitas kerja dan profesionalisme.

Perdamaian, demokratisasi dan pembangunan merupakan tiga agenda utama dihadapi oleh Aceh pascakonflik dan pascatsunami. “Marilah secara tulus dan ikhlas sama-sama kita memperkuat kestabilan perdamaian Aceh serta membangun semangat saling menghormati dalam menangani persoalan-

persoalan penghambat kelangsungan tersebut dengan arif dan bijaksana. Kepada Allah kita berlindung, dan kepada Allah pula kita berserah diri” (Malik Mahmud, 2012). Beberapa pencapaian sasaran penyelesaian peraturan-peraturan turunan UUPA diuraikan pada Tabel 3.2.2.1, Tabel 3.2.2.2 dan Tabel 3.2.2.3.


41


TABEL 3.2.2.1.

INVENTARIS QANUN TURUNAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAH ACEH No 1

Judul Qanun Kawasan Perkotaan

Qanun Status Selesai

Nomor Qanun Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 1. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2008

2

Pembentukan Lembaga, Badan, dan atau Komisi

Selesai

2. Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 3. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013

3

Pembagian Urusan pemerintahan yang Berkaitan dengan Syariat Islam

4

Urusan wajib, urusan wajib lainnya, dan urusan yang bersifat pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh

Selesai

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Aceh

Selesai

6

Tanggungjawab Gubernur dan Penetapan Kebijkan Pemerintah Aceh

Belum selesai

-

7

Kewenangan Gubernur dalam Kewenangannya Sebagai Wakil Pemerintah

Belum selesai

-

8

Kewajiban Gubernur untuk Memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Aceh

Belum selesai

-

9

Penyelenggaraan Pemelihan Umum

Selesai

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007

10

Penyelenggaraan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota

Selesai


5

42

Belum selesai

1. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 2. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2011. 1. Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2012 2. Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012.



No

Judul Qanun

Qanun Status

Nomor Qanun

11

Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK

Selesai


12

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal

Selesai


13

Lembaga Wali Nanggroe

Selesai


14

Lembaga Adat

Selesai


15

Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

Selesai


16

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Aceh dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

Selesai

Aceh Nomor Aceh 4 Tahun 2007

17

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan NAD

Selesai


18

Tata Cara Pemilihan Imuem Mukim atau Nama lain

Selesai


19

Tata Cara Pemilihan Keuchik atau Nama lain

Selesai

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 1. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

Pelaksaan Syariat Islam (Qanun 20 Jinayat)

Selesai

21

Belum selesai

Izin Pendirian Tempat Ibadah

2. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 -


43


No

Judul Qanun

Status

Nomor Qanun

22

Hukum Acara Jinayat

Selesai


23

Tata Cara Pengangkatan, Persyaratan dan Pendidikan PPNS

Selesai


Selesai


24 Majelis Permusyawaratan Ulama 25

Tata Cara Pemberian Pertimbangan oleh MPU

Belum selesai

26

Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA)

Selesai

27

Tata Cara Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pembangunan

Belum selesai

28

Tata Cara Pelepasan Hak Atas Tanah dan Besarnya Penggantian yang Layak

Belum selesai

29

Pengendalian Lingkungan Hidup

Selesai


30 Pers dan Penyiaran Islami

44

Qanun


Belum selesai

31

Rencana Penggunaan Dana dan Pengembangan Masyarakat

Belum selesai

32

Penanaman Modal

Selesai


33

Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Kawasan Sabang

Selesai




No

Qanun

Judul Qanun

Status

Nomor Qanun

34

Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan dan Bandar Udara

Belum selesai

-

35

Pengerahan Tenaga Kerja ke Luar Negeri

Selesai


36

Tata Cara Pendaftaran dan Perlindungan Tenaga Kerja

Selesai


Sumber: Biro Hukum Setda Aceh, 2016

TABEL 3.2.2.2.

PERATURAN PEMERINTAH TURUNAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAH ACEH No

Peraturan Pemerintah

Judul Peraturan Pemerintah

Status

Nomor PP

1

Partai Politik Lokal di Aceh

Selesai

Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2007

2

Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatann dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Aceh dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota

Selesai


3

Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang

Selesai


4

Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh

Selesai


5

Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh

Selesai


6

Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah

Belum selesai

-

Belum selesai

-

Belum selesai

-

7

Standar, Norma dan Prosedur Pembinaan dan Pengawasan Pegawai Negeri Sipil Aceh/ Kabupaten/Kota

8

Nama Aceh dan Gelar Pejabat Pemerintahan Aceh



45


Tabel 3.2.2.3.

PERATURAN PRESIDEN TURUNAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAH ACEH No 1

Peraturan Presiden

Judul Peraturan Presiden

Status

Tata Cara Konsultasi dan Pemberian Pertimbangan Atas Rencana Persetuan Internasional, Rencana Pembentukan UndangUndang, dan Kebijakan Adminsitratif yang Berkaitan Langsung dengan Pemerintah Aceh

2

Kerjasama Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan di Luar Negeri

3

Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Menjadi Perangkat Daerah

Nomor Perpres

Selesai

Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2007

Selesai


Selesai



Berbagai hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh para SKPA berkaitan dengan Prioritas Pembangunan “Keberlanjutan Perdamaian” Tahun 2013-2016 dapat dilihat pada Tabel 3.2.2.4. TABEL 3.2.2.4.

HASIL PEMBANGUNAN KEBERLANJUTAN PERDAMAIAN Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Output)

Satuan

2013

2014

2015

2016*

Persentase pembinaan LSM, Ormas dan OKP

Persen

46

77

131

80

Persentase pembinaan politik daerah

Persen

100

90

108

90

Ket: 2016* = tahun target/rencana Sumber: Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Aceh, 2016

46

Tahun


3. DINUL ISLAM, ADAT DAN BUDAYA

DINUL ISLAM Pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Dinul Islam melalui penerapan Syari’at Islam di kalangan masyarakat Aceh masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari sikap dan perilaku sehari-hari dalam kehidupan individu, keluarga, lingkungan dan masyarakat yang belum mencerminkan nilai-nilai

keislaman. Kondisi pergaulan remaja yang tidak sesuai dengan norma agama dan adat istiadat masih sering terjadi di Aceh. Pasangan muda-mudi non muhrim sering terlihat melakukan tindakan yang melanggar syariat Islam di berbagai lokasi seperti di

ISBAT NIKAH Dalam pelaksanaan Syariat Islam, tahun 2015 Pemerintah Aceh telah melaksanakan kegiatan isbat nikah untuk pasangan Suami Istri (pasutri) yang tak berakta nikah. Pasutri yang diisbatkan khusus korban konflik, tsunami dan fakir miskin dengan pembiayaan secara gratis telah dilakukan di 4 (empat) kabupaten yaitu Kabupaten Pidie Jaya, Aceh Tengah, Bireuen, Aceh Barat Daya dan Aceh Timur. Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan institusi Mahkamah Syar’iyah, Kanwil Kementerian Agama serta Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil (Disdukcapil).

tempat-tempat wisata dan lokasi umum lainnya. Pengaruh globalisasi juga membawa efek negatif terhadap tatanan kehidupan masyarakat Aceh. Berkembangnya media internet online di perkotaan dan perdesaan sering dimanfaatkan oleh mudamudi secara tidak terkontrol sehingga arus informasi negatif melalui jasa internet sangat mudah diakses oleh kalangan muda-mudi. Pemerintah Aceh membentuk Dinas Syariat Islam yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pelaksanaan syariat Islam. Pemerintah Aceh telah menetapkan beberapa produk hukum dalam bentuk Qanun dan Peraturan Gubernur dalam rangka menunjang pelaksanaan Syariat Islam dan Qanun yang berhubungan dengan Peradilan Syariat Islam. Di samping itu, Pemerintah Aceh berupaya untuk mendorong suatu usaha peningkatan peran dan SDM ulama melalui suatu program pengkaderan dan pemberdayaan ulama untuk


47


menunjang pelaksanaan syariat Islam. Dalam hal pelaksanaan Syariat Islam di lingkungan masyarakat, Pemerintah Aceh telah mendukung eksistensi guru pengajian yang berdomisili di seluruh kabupaten/kota yang memiliki tanggungjawab agar generasi muda gemar membaca AlQuran. Implementasi dinul Islam dikalangan pendidik dan peserta didik masih belum optimal. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Aceh melalui Dinas Syariat Islam telah melakukan beberapa upaya yaitu: 1) penertiban modul bagi siswa-siswi tentang Syariat Islam yang diberlakukan pada Masa Orientasi Sekolah (MOS); 2) workshop pelaksanaan Syariat Islam bagi guru-guru/tenaga pendidik; 3) pembekalan 48

pemahaman tanggungjawab keluarga khususnya orang tua dalam pemberian pendidikan kepada anak di dalam keluarga karena keluarga merupakan tempat pembelajaran pertama setelah sekolah. Pemerintah Aceh telah memprogramkan penempatan Da’i di perbatasan dan daerah terpencil untuk memperkuat keimanan masyarakat di daerah perbatasan dan daerah terpencil. Penempatan Da’i perbatasan di wilayah perbatasan dan daerah terpencil sangat berpengaruh dalam penegakan Syariat Islam, pembinaan mualaf, memperkokoh ketahanan aqidah dari pengaruh aliran sesat. Pemerintah Aceh telah meningkatkan jumlah Da’i perbatasan yang ditempatkan pada daerah-daerah perbatasan dan terpencil (Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Tenggara,


Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Simeulue dan Kabupaten Aceh Selatan). Imum meunasah, muazzin dan khadam meunasah mempunyai peran yang cukup sentral dalam masyarakat Aceh. Saat ini di Aceh setiap gampong terdapat Meunasah yang dipimpin oleh imeum Meunasah sebagai orang yang memimpin aspek keagamaan di gampong. Pemerintah Aceh juga fokus untuk meningkatkan kerukunan kehidupan beragama dapat di tempuh dengan cara eksternal dan internal. Secara eksternal, kerukunan kehidupan beragama dapat dilakukan dengan meningkatkan toleransi antar umat beragama dan menyusun peraturan yang sesuai dengan mempertimbangkan


Upaya Pemerintah Aceh dalam meningkatkan kualitas pendidikan dayah antara lain: 1.

Peningkatan daya tampung dayah yang terakreditasi sebanyak 1 (satu) ruangan untuk masing-masing dayah;

2. Peningkatan jumlah dayah yang terakreditasi; 3. Peningkatan kualitas Guru/Teungku; 4. Pendistribusian Guru/Teungku secara merata.

kearifan lokal. Selanjutnya secara internal, agar tidak membicarakan masalahmasalah khilafiah di tempat umum dan terbuka demi menjaga kemaslahatan dan persatuan umat. Dunia pendidikan di Aceh menghadapi tantangan globalisasi yang terus mengancam nilai-nilai budaya. Penguatan Dinul Islam serta sosial dan budaya menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Aceh. Dinul Islam harus diperkuat, salah satunya melalui pendidikan di sekolah. Dalam hal ini, keberadaan pesantren juga sangat penting, karena dayah merupakan pengawal utama untuk pendidikan Dinul Islam di kalangan generasi muda. Sesuai Qanun Pemerintah Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di mana ditegaskan

bahwa sistem pendidikan yang dilaksanakan di Aceh adalah sistem pendidikan Islami. Pendidikan Islami bertujuan memadukan dan menyempurnakan iman dan amal saleh untuk tercapainya kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Untuk meningkatkan mutu pendidikan Islami, pemerintah Aceh telah melakukan hal-hal sebagai berikut antara lain: 1) meningkatkan kapasitas guru umum dan guru agama; 2) menyediakan kurikulum, silabus dan bahan ajar yang terintegrasi dan 3) menyediakan sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Dalam konteks pendidikan Islami, pendidikan dayah memiliki peran yang sangat penting untuk mewujudkan masyarakat yang bermartabat dan berakhlakul karimah yang berlandaskan nilai-nilai

Dinul Islam. Jumlah dayah yang terakreditasi cenderung meningkat. Demikian juga dengan dengan rasio ketersediaan tengku/guru dan santri sebesar 1:15 sudah mencukupi. Upaya Pemerintah Aceh dalam meningkatkan kualitas pendidikan dayah antara lain: 1) peningkatan daya tampung dayah yang terakreditasi sebanyak 1 (satu) ruangan untuk masing-masing dayah; 2) peningkatan jumlah dayah yang terakreditasi; 3) peningkatan kualitas Guru/ Teungku; 4) pendistribusian Guru/Teungku secara merata. Pemerintah Aceh melalui Badan Pembinaan Pendidikan Dayah (BPPD) Aceh terus berupaya agar dayah di Aceh mampu memadukan sistem pendidikan umum dan pendidikan agama dengan baik, sehingga mampu menghadapi kemajuan zaman dan pengaruh globalisasi. Pemerintah Aceh juga terus mendorong agar semua pesantren di Aceh khususnya dayah terpadu untuk dapat menerapkan kurikulum nasional dikombinasikan dengan kurikulum lokal. Sehingga alumni pesantren juga bisa melanjutkan pendidikan S1, S2, dan S3 di berbagai lembaga pendidikan tinggi di Indonesia serta luar


49


TABEL 3.2.3.1.

QANUN PENDUKUNG SYARIAT ISLAM No

Judul Qanun Pendukung Syariat Islam

Qanun Aceh Status

Nomor Qanun

1

Baitul Mal

Selesai

Qanun Nomor 10 Tahun 2007

2

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh

Selesai

Qanun nomor 2 Tahun 2009

3

Pokok-pokok Syariat Islam

Selesai


4

Pembinaan dan Perlindungan Aqidah

Selesai


5

Pembagian Urusan Pemerintahan yang Berkaitan dengan Syariat Islam antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Selesai


6

Hukum Jinayat

Selesai


7

Pembentukan Bank Aceh Syariah

Selesai



negeri. Dalam pelaksanaan Syari’ah Islam tidak hanya menyangkut bidang ibadah, muamalah dan aqidah semata tetapi termasuk juga dan tidak kalah pentingnya masalah kehalalan suatu produk berupa barang dan jasa yang diproduksi dan dikonsumsi masyarakat Aceh. Penentuan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (SJH) suatu barang dan jasa, Pemerintah Aceh memberikan kewenangan kepada Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dengan membentuk sebuah badan otonom yang berada langsung di bawah MPU Aceh yang diberi nama Lembaga Pengkajian Pangan, 50

Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MPU Aceh. Pengelolaan Harta Agama juga menjadi elemen penting dalam penerapan nilai Dinul Islam dalam masyarakat. Kehadiran Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal menegaskan komitmen pemerintahan Aceh dalam merealisasikan syariat Islam di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan ummat. Baitul Mal diberikan kewenangan untuk mengelola zakat, infak, shadaqah, wakaf, perwalian (ZISWAF dan Perwalian) dan harta agama lainnya. Instrument harta agama ini memiliki nilai yang cukup strategis dalam pemberdayaan ummat.


Penelitian potensi zakat di Aceh yang dilakukan pada tahun 2014, kerjasama Baitul Mal Aceh dengan Pusat Penelitian dan Penerbitan (LP2M) UIN Ar-Raniry, menyajikan angka yang cukup fantastis yaitu 1,3 triliun potensi zakat seluruh Aceh pertahun, sedangkan rata-rata potensi zakat Kabupaten/Kota berkisar 58 miliar pertahun yang bersumber dari beberapa sektor ekonomi masyarakat Aceh. Namun, hasil penelitian tersebut memberikan informasi bahwa pengumpulan zakat seluruh Aceh sampai tahun 2014 hanya mencapai 180 miliar atau 15 persen dari keseluruhan potensi yang dimiliki. Begitu juga dengan


pengumpulan dana infak pada tahun 2014 hanya mencapai 90 miliar. Sumber dana infak dikutip dari rekanan yang mendapatkan pekerjaan dari pemerintah daerah dan pegawai dengan penghasilan di bawah nisab zakat. Ekspansi pengutipan infak tentunya masih bisa diperluas untuk sektor usaha dan jasa lainnya dengan ketentuan tertentu. Regulasi zakat sebagai

pengurang pajak penghasilan terhutang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) pasal 192 belum dapat dilaksanakan. Ini terjadi akibat belum singkron UU Pajak Penghasilan dengan UUPA. Untuk ini diperlukan kebijakan Pemerintah Pusat, sehingga zakat sebagai pengurang pajak dapat terlaksana dan muzakki tidak merasakan pembayaran ganda

zakat dan pajak. Potensi lainnya dari harta agama adalah pengelolaan wakaf secara produktif. Saat ini Aceh memiliki tanah wakaf dengan luas 767.869.011,58 M2 yang tersebar di 24.898 lokasi di Aceh. Selanjutnya beberapa pencapaian dukungan terhadap pelaksanaan Syariat Islam disajikan pada Tabel 3.2.1.1 dan Tabel 3.2.3.2.

TABEL 3.2.3.2.

HASIL KEGIATAN PENDUKUNG PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM

Dukungan terhadap 4.648 Guru Pengajian

Sosialisasi fatwa MPU Aceh di 19 Lokasi kepada

Qulaifikasi Guru Dayah S1/D-IV : 2.396 guru S2 : 184 guru

67 Perusahaan

Akreditasi Dayah : Tipe A : 69 Dayah Tipe B : 136 Dayah Tipe C : 283 Dayah Tipe D : 552 Dayah

8 Angkatan ( 320 kader ) Pendidikan Kader Ulama (PKU)

1.400 Orang

Memperoleh Sertifikat Halal

Pengumpulan Zakat sejumlah 180 Milyar (15 %)

44,86 %

Tanah Wakaf Tersertifikasi

320 Da’i

perbatasan

Sumber: 1) Dinas Syariat Islam Aceh; 2) Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh ; 3) Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh; 4) Sekretariat Baitul Mal Aceh, 2016 | KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

51


ADAT ISTIADAT DAN BUDAYA Aceh terkenal dengan kebudayaannya yang berlandaskan syariat islam, di mana masyarakat Aceh memiliki kekayaan adat dan adat istiadat bersendikan hukum islam, sehingga menjadi salah satu keistimewaan Aceh. Di tengah

kondisi peradaban Aceh saat ini, lahir Lembaga Wali Nanggroe dari implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai tindak lanjut dari MoU Helsinki.

Pengaturan lebih lanjut terhadap pelaksanaan Lembaga Wali Nanggroe ditetapkan dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan

TUJUAN PEMBENTUKAN LEMBAGA WALI NANGGROE 1. Mempersatukan rakyat Aceh; 2. Meninggikan Dinul Islam, mewujudkan kemakmuran rakyat, menegakkan keadilan, dan menjaga perdamaian; 3. Menjaga kehormatan dan kewibawaan politik, adat, tradisi sejarah, dan tamadun Aceh; dan 4. Mewujudkan pemerintahan rakyat Aceh yang sejahtera dan bermartabat.

52


Wali Nanggroe Malik Mahmud Al-Haytar Menyerahkan Wali Nanggroe Award


Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe. Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Lembaga Wali Nanggroe difasilitasi oleh Pemerintah Aceh melalui Keurukon Katibul Wali, dimana Keurukon Katibul Wali dibentuk dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Keurukon Katibul Wali. Lembaga Wali Nanggroe memiliki tugas dan fungsi sangat strategis dalam ikut serta berkontribusi memajukan peradaban Aceh sebagaimana tujuan pembentukannya, yakni: a). mempersatukan rakyat Aceh; b). meninggikan Dinul Islam, mewujudkan kemakmuran rakyat, menegakkan keadilan, dan menjaga perdamaian; c). menjaga kehormatan dan kewibawaan politik, adat,

tradisi sejarah, dan tamadun Aceh; dan d). mewujudkan pemerintahan rakyat Aceh yang sejahtera dan bermartabat.

tersebut di atas mengalami

Masyarakat Aceh terkenal dengan masyarakat yang memiliki adat dan adat istiadat yang bersendikan syara’, yang dalam implementasinya sebagai sumber nilai, dalam penegakan harkat dan martabat masyarakat Aceh dalam semua sektor kehidupan. Selanjutnya norma-norma adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat terus dipelihara seperti adat perkawinan, adat meulaot (adat laut), adat meulampoh (adat berkebun), adat meugoe (adat bersawah), adat mawah (adat bagi hasil), adat treun u blang (adat turun ke sawah), adat ternak, dan adat uroe peukan (adat hari pekan).

pemahaman dan penerapan

Namun, adat istiadat

oleh kurangnya kegiatan pembinaan pada pemuka adat, untuk memperkuat adat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tentu memberikan dampak pada minimnya tingkat pemahaman masyarakat dalam menerapkan adat dan adat-istiadat. Di samping itu, upaya perlindungan terhadap keberadaan khazanah adat Aceh (Heritage) menyebabkan banyak khazanah adat dan peninggalan sejarah/ peradaban Aceh telah dilakukan. Pemerintah Aceh juga berupaya mengoptimalkan peran lembaga-lembaga adat, seperti Panglima Laot, Keujruen Blang, Peutua Seuneubok, Pawang glee, Haria Peukan, Syahbanda, Fungsi Keuchik, Imuem Mukim

TABEL 3.2.3.4.

(kepala Mukim), Tuha Peut

HASIL KEGIATAN PENDUKUNG ADAT DAN ISTIADAT No

kemunduran yang disebabkan

Kegiatan

1

Pelatihan/sosialisasi dalam bidang lembaga adat kepada pimpinan lembaga adat Imum Mukim.

2

Pendokumentasian manuskrip Aceh

3

Pembinaan seni, adat dan istiadat Aceh.

Sumber: Lembaga Wali Nanggroe, 2015

Hasil 778 Imum Mukim

Gampong, Tuha Peut Mukim, Imuem Meunasah (imam kampung) dan Sekretaris Gampong/Mukim. Terutama

16 Manuskrip

dalam menegakkan kehidupan

400 peserta

pengelolaan sumber daya alam

adat dalam bidang sosial, dan penyelesaian perselisihan di dalam masyarakat.


53


Untuk periode 2013-2015, jumlah pimpinan adat yang sudah dilatih dalam bidang lembaga adat 546 orang mendapatkan pelatihan peradilan adat dalam periode RPJM yang sedang berjalan. Selanjutnya dari 761 orang Imum Mukim di seluruh Aceh,

pada periode 2012-2015 baru sekitar 50 orang yang sudah mendapatkan pelatihan peradilan adat. Sisanya 711 orang Imum Mukim belum mendapatkan pelatihan dan perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan pelatihan pada tahun berikutnya.

Berbagai hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh para SKPA berkaitan dengan Prioritas Pembangunan “Dinul Islam, Adat dan Budaya“ Tahun 20132016 dapat dilihat pada Tabel 3.2.3.3, 3.2.3.4 dan 3.2.3.5.

TABEL 3.2.3.3.

QANUN ACEH PENDUKUNG ADAT DAN ISTIADAT No

Judul Qanun/Pergub

Nomor Qanun/Pergub

1

Lembaga Wali Nanggroe


2

Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat


3

Pelestarian Adat, Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 81 Tahun 2015

4

Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/ Perselisihan Adat dan Istiadat

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013


54



TABEL 3.2.3.5.

HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DINUL ISLAM, ADAT DAN BUDAYA NO

Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Output)

Satuan

1

Rehabilitasi Tempat Wudhu’ Meunasah

Unit

2

Partisipasi pada pagelaran, pameran seni dan atraksi budaya

orang

Tahun 2013

2014

2015

2016*

-

-

1

-

1.224

390

997

1.250

3

Pameran Budaya

Kegiatan

6

8

3

6

4

Atraksi budaya

Kegiatan

7

4

2

6

5

Perlombaan seni dan budaya

orang

1.155

200

-

50

6

Sosialisasi dan pelatihan bidang budaya

orang

100

258

-

550

7

Pengadaan Koleksi Museum Aceh

koleksi

12

3.224

500

2.800

8

Perawatan Koleksi Museum Aceh

koleksi

1.300

1.600

1.556

1.600

9

Pemeliharaan situs peninggalan cagar budaya dan objek wisata

43

32

23

37

10

Penerbitan Publikasi Budaya

buku

1.433

150

1.741

1.300

11

Pengumpulan data kebudayaan

buku

1.283

-

1.741

1.302

12

Fatwa, Himbauan, Taushiah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan syariat islam

Dokumen

13

19

30

7

13

Saran/Pertimbangan yang rekomendasi dalam penetapan kebijakan daerah sesuai syar’i

Naskah

-

1

2

1

14

Sertifikat produk halal yang diterbitkan

Sertifikat

20

19

50

30

15

Pendidikan Kader Ulama

Peserta

120

159

120

-

16

Produk Qanun Syariat Islam

Qanun

1

2

2

-

17

Pembinaan Gampong Percontohan Syariah

Gampong

3

2

2

2

18

Pembinaan dan Penyelenggaraan Pengajian di Gampong

3.000

1.125

600

220

19

Pembinaan Da’i di Wilayah Perbatasan dan Daerah Terpencil

150

170

170

200

20

Itsbat Nikah bagi Korban Konflik dan Masyarakat Miskin

Pasangan

-

-

125

400

21

Peningkatan Sarana/Prasarana Dayah dan Balai Pengajian (BP)

Dayah/BP

1.402

1.846

1.641

914

22

Pembangunan dan Pengembangan Dayah

Unit

4

4

4

6

23

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

Unit

94

186

712

182

24

Pembangunan Fisik Bumi Perkemahan Pramuka

Unit

1

1

1

1

25

Peningkatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan

Unit

-

3

23

13

situs/objek

Orang Da’i

Ket: 2016* = tahun target/rencana Sumber: 1) Dinas Syariat Islam Aceh; 2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh; 3) Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh; 4) Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh; 5) Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, 2016


55

4. KETAHANAN PANGAN DAN NILAI TAMBAH PRODUK

Pemerintah Aceh memiliki komitmen untuk meningkatkan ketahanan pangan dan nilai tambah produk melalui upaya peningkatan produksi, produktivitas, kualitas, dan ketahanan pangan sehingga Kedaulatan Pangan Aceh dapat terjamin. Sebagai salah satu lumbung beras nasional, Aceh harus tetap menjadi daerah yang berdaulat dalam sektor ketersediaan pangan untuk kebutuhan masyarakatnya, dan bahkan kita berusaha menjadi daerah surplus ketersediaan pangan. Pemerintah Aceh telah dan akan terus melakukan upayaupaya meningkatkan produksi dan sekaligus meningkatkan cadangan makanan pokok terutama beras. Dalam periode 2013-2015, perkembangan cadangan beras Aceh terus meningkat. Pada tahun 2013, cadangan beras Aceh tercatat sebanyak 150 ton, setelah dikurangi penyaluran selama tahun 2014 sebanyak 120,2 ton, dan pengadaan tahun 2015 sebanyak 105,6 ton, maka cadangan beras Aceh hingga akhir Agustus 2015 mencapai 201,5 ton.

Pemerintah Aceh berupaya meningkatkan peran Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) melalui bantuan yang diberikan untuk mendukung ketahanan pangan Aceh. Bantuan diberikan sebesar Rp 150 juta untuk LDPM penumbuhan dan Rp 75 juta untuk LDPM mandiri. Pemerintah Aceh juga membantu untuk Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) Rp 20 juta untuk masing-masing LPM. Pemerintah Aceh telah mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah dan menanggulangi gejala kekurangan pangan, GAMBAR 3.2.4.1.

1.789

2.331

Komoditi pangan Aceh seperti padi, kedelai dan jagung mengalami peningkatan. Produksi padi Aceh periode 2012-2016 meningkat dari 1.789 ton (2012) menjadi 2.550 ribu ton (2016). Demikian juga dengan produktivitas padi meningkat dari 4,61 ton/ha (2012) menjadi 5,23 ton/ha (2016) seperti yang disajikan pada Gambar 3.2.4.1 dan 3.2.4.2. GAMBAR 3.2.4.2.

PRODUKSI PADI TAHUN 2012-2016 1.957

keadaan darurat dan adanya spekulasi dan manipulasi dalam pengadaan dan peredaran pangan, khususnya pada kondisi terjadinya bencana alam.

PRODUKTIVITAS PADI TAHUN 2012-2016 2.366

1.820

2012 2013 2014 2015 2016* Angka dalam Ribu Ton

4,80

5,06

5,32

4,61

4,67

2012

2013 2014 2015 2016* Angka dalam Ton/Ha

Ket: 2016* = angka ramalan Sumber: 1) Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh; 2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh, 2016

56



Produksi kedelai meningkat meskipun cenderung berfluktuasi selama 5 tahun terakhir seperti yang disajikan pada Gambar 3.2.4.3. Produksi kedelai pada tahun 2012 sebesar 51.440 ton meningkat menjadi 70.000 ton pada tahun

2016. Demikian juga dengan produktivitas kedelai pada tahun 2012 sebesar 1,44 ton/ha meningkat menjadi 1,55 ton/ha pada tahun 2016 seperti yang disajikan pada Gambar 3.2.4.4.

GAMBAR 3.2.4.3.

GAMBAR 3.2.4.4.

PRODUKTIVITAS KEDELAI TAHUN 2012-2016

PRODUKSI KEDELAI TAHUN 2012-2016 2012

51.440

2013

45.027

1,48

1,47 2014

1,44

63.363

2015

1,48 1,46

47.910

2016*

70.000

2012

Angka dalam Ribu Ton

2013

2014

2015

2016*

Angka dalam Ton/Ha

Ket: 2016* = angka ramalan Sumber: 1) Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh; 2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh, 2016

Produksi jagung cenderung meningkat selama 5 tahun terakhir seperti yang disajikan pada Gambar 3.2.4.5. Produksi jagung pada tahun 2012 sebesar 167.285 ton meningkat menjadi 250.000 ton pada tahun 2016. Demikian juga dengan produktivitas jagung pada tahun 2012 sebesar 3,83 ton/ha meningkat menjadi 4,39 ton/ha pada tahun 2016 seperti yang disajikan pada Gambar 3.2.4.6. GAMBAR 3.2.4.6.

PRODUKTIVITAS JAGUNG TAHUN 2012-2016

GAMBAR 3.2.4.5.

PRODUKSI JAGUNG TAHUN 2012-2016 167.285 177.841

4,31 4,27

4,28

2012 2013

202.309

2014

205.125

2015

286.730

2016*

4,03 3,83

2012

2013

2014

2015

Angka dalam Ton/Ha Ket: 2016* = angka ramalan Sumber: 1) Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh; 2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh, 2016

2016* Angka dalam Ton/Ha | KINERJA EMPAT TAHUN PEMERINTAH ACEH | 2013-2016

57


Pemerintah Aceh juga berupaya meningkatkan berbagai produksi dan produktivitas komoditi perkebunan. Produksi kakao mengalami peningkatan dari 36.661 ton

pada tahun 2012 menjadi 44.542 ton pada tahun 2015 (Gambar 3.2.4.7). Demikian juga dengan produktivitas kakao cenderung meningkat dari 0,71 ton/ha pada tahun 2012 menjadi 0,76 ton/ha.

GAMBAR 3.2.4.7.

Gambar 3.2.4.8.

PRODUKSI KAKAO TAHUN 2012-2015 43.739

36.661

PRODUKTIVITAS KAKAO TAHUN 2012-2015

44.542

34.795

0,76

0,76

2014

2015

0,71

0,66

2012

2013

2014

2015

2012

Angka dalam Ribu Ton

2013

Angka dalam Ton/Ha

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2016

Produksi kopi cenderung menurun selama 5 tahun terakhir seperti yang disajikan pada Gambar 3.2.4.9. Produksi kopi arabika pada tahun 2012 sebesar 47.784 ton menurun menjadi 41.847 ton pada tahun 2016. Produksi kopi robusta pada

tahun 2012 sebesar 6.530 ton menurun menjadi 5.597 ton pada tahun 2016. Menurunnya produksi kopi ini berkaitan dengan cenderung stagnantnya produktivitas kopi seperti yang disajikan pada Gambar 3.2.4.10.

GAMBAR 3.2.4.9.

GAMBAR 3.2.4.10.

PRODUKSI KOPI TAHUN 2012-2015 47.784

42.079

6.530

2013

0,73 0,65 0,72 0,74 0,50 0,47 0,50 0,50

41.847

38.940

6.203

2012

PRODUKTIVITAS KOPI TAHUN 2012-2015

5.400

2014

5.597

2015

Angka dalam Ribu Ton 2012 Arabica

Robusta

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2016

58


2013

2014

Angka dalam Ton/Ha

2015

DI ACEH TAHUN

Recommend Documents