MONITORING PERADILAN DI ACEH SELAMA TAHUN Lhokseumawe, 26 Desember 2011

MONITORING PERADILAN DI ACEH SELAMA TAHUN 2011 Lhokseumawe, 26 Desember 2011

Masyarakat Transparansi Aceh – MaTA Jln. Pang Akob No. 5B Kelurahan Sp. IV Lhohseumawe Telp./ Fax ; 0645 - 43605 Email : [email protected]

Website : www.mataaceh.org

Tujuan Monitoring Tujuan dari monitoring kinerja aparat penegak hukum ini adalah: 1. Mendapatkan informasi tentang kasus korupsi yang sedang ditangani oleh penegak Hukum 2. Menggalang kesepahaman masyarakat sipil untuk memonitor perkembangan proses hukum kasus korupsi di Kejaksaan 3. Memberikan rekomendasi kebijakan dari masyarakat untuk meningkatkan kinerja dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum di Indonesia. 4. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan kasus korupsi, khususnya di Aceh



METODELOGI Kegiatan monitoring kinerja aparat penegak hukum ini dilakukan oleh Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA). Metode monitoring dilakukan beberapa tahap. Pertama, melakukan diskusi untuk merumuskan instrumen monitoring sekaligus menyamakan persepsi atas seluruh aktivitas kegiatan monitoring. Kedua, Tim kerja melakukan pengumpulan data dari sumber data seperti media massa, laporan BPK, laporan masyarakat maupun informasi data/dokumen yang dikeluarkan oleh aparat penegak hukum sendiri. Ketiga, Mengkompilasi dan Menganalisa temuan/ kasus berdasarkan sektor korupsi, wilayah, aktor, serta kinerja penanganan perkara pada tahun 2011 ini . Keempat, melakukan kampanye dan rekomendasi atas analisa hasil temuan kepada public dan institusi-institusi penegak hukum.



SUMBER DATA Sumber data dari laporan monitoring kinerja kejaksaan ini didapatkan dari kliping media massa, data/ dokumen yang dikeluarkan oleh Kejaksaan, laporan masyarakat, laporan BPK dan sumber informasi lain.



HASIL KAJIAN



Hasil Monitoring  Terdapat

75 Kasus Korupsi yang sedang dan sudah di proses oleh Aparat Penegak Hukum  Kerugian Negara yang di timbulkan sebesar Rp. 327, 6 Milyar (belum termasuk 8 kasus yang masih belum di tetapkan jumlah kerugian Negaranya karena sedang menunggu hasil audit dari lembaga audit pemerintah)  Jumlah

tersangka yang di proses sebanyak 161 orang tersangka ( belum termasuk 7 kasus yang masih belum di tetapkan tersangkanya)



Jumlah Kasus Berdasarkan Sektor Jika dilihat dari Sektor Korupsi, dominasi kasus paling besar yaitu pada sektor infrastruktur yaitu sebanyak 20 kasus, kemudian di susul sektor keuangan daerah sebanyak 15 kasus dan kemudian di sektor Pendidikan dengan 13 kasus



Kerugian Negara Berdasarkan Sektor

Catatan: belum termasuk 8 Kasus korupsi yang belum di tetapkan jumlah kerugian negaranya

Walaupun sektor infrastruktur menyumbang jumlah kasus lebih banyak yaitu 20 kasus, namun sektor keuangan daerah menyumbang kerugian negara paling banyak yaitu Rp. 286, 4 M atau 87% dari total kerugian Negara. Kemudian baru di susul sektor infrastruktur sebesar Rp. 10,9 M atau 3,34%, selanjutnya menyusul sektor pengadaan barang dengan kerugian negara sebesar Rp. 10,4 M atau 3,20%



Jumlah Kasus Berdasarkan Institusi/ Lembaga

Dari 75 kasus korupsi, Kasus terbanyak terjadi yaitu di lembagalembaga eksekutif yaitu sebanyak 59 kasus. Kemudian lembaga swasta sebanyak 6 kasus dan disusul Komisi Daerah sebanyak 5 kasus. Sedangkan sisanya di BUMN, BUMD, Yayasan dan juga Lembaga legeslatif.



Persentase Kerugian Negara Berdasarkan Institusi/ Lembaga Dengan Koleksi 59 kasus korupsi, eksekutif berkonstribusi paling besar terhadap kerugian negara yaitu sebesar 96,59%. Dan sisanya disumbangkan oleh lembaga legeslatif, Komisi Daerah, BUMN, BUMD, Yayasan dan swasta yang rata-rata di bawah 1%.



Kerugian Negara berdasarkan Institusi/ Lembaga Dengan Koleksi 59 kasus korupsi, eksekutif berkonstribusi paling besar terhadap kerugian negara yaitu sebesar 316,4 M atau sebesar 96,59%. Dan sisanya disumbangkan oleh lembaga legeslatif, Komisi Daerah, BUMN, BUMD, Yayasan dan swasta yang rata-rata di bawah 1%. Catatan: belum termasuk 8 Kasus korupsi yang belum di tetapkan jumlah kerugian negaranya



Pelaku Berdasarkan Institusi/ Lembaga

Catatan: belum termasuk 7 Kasus korupsi yang belum ditetapkan tersangkanya

Walaupun sektor infrastruktur menyumbang jumlah kasus lebih banyak yaitu 20 kasus, namun sektor keuangan daerah menyumbang kerugian negara paling banyak yaitu Rp. 286, 4 Milyar atau 87% dari total kerugian Negara. Kemudian baru di susul sektor infrastruktur sebesar Rp. 10,9 Milyar atau 3,34%, selanjutnya menyusul sektor pengadaan barang dengan kerugian negara sebesar Rp. 10,4 Milyar atau 3,20%



Jumlah Pelaku Menurut Jabatan Jika dilihat dari Jabatannya, maka pelaku korupsi terbanyak menjabat sebagai direktur dan karyawan swasta dengan jumlah 34 orang atau 21,12% dari total pelaku korupsi. Kemudian di susul panitia tender/ pimpro/ PPK/ PPTK sebanyak 33 orang atau 20,50%. Diurutan ke tiga pelaku korupsi menduduki jabatan Kepala Badan/ Kepala Dinas dengan jumlah 25 orang atau 15,53%.

Catatan: belum termasuk 7 Kasus korupsi yang belum ditetapkan tersangkanya



Persentase Pelaku Berdasarkan Jabatan



Kerugian Negara Berdasarkan Wilayah Kerugian Negara jika dilihat dari segi wilayah, maka Kabupaten Aceh Utara merupakan Wilayah paling korup dengan kerugian negara mencapai Rp. 221,7 M atau sebesar 67,68% dari total kerugian negara. Selanjutnya disusul Kabupaten Bireuen dengan kerugian mencapai Rp. 60,5 M atau sebesar 18,48%. Di urutan selanjutnya di tempati Kabupaten Aceh Tamiang dengan kerugian negara sebesar Rp. 10,4 M atau sebesar 3,19%




Persentase Kerugian Negara Berdasarkan Wilayah



Jumlah Kasus Berdasarkan Modus



Kerugian Negara Berdasarkan Modus


Jika dilihat dari Modusnya, maka penggelapan Anggaran merupakan cara yang paling di minati oleh Koruptor dimana kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp. 284,7 M atau 86,90% dari total kerugian negara. Selanjutnya dengan modus Penyalahgunaan Anggaran sebesar Rp. 13,6 M atau sebesar 4,17%. Kemudian dengan modus proyek yang tidak sesuai spesifikasi dengan kerugian yang di timbulkan sebesar Rp. 10,9 M atau sebesar 3,36%



Jumlah Kasus Berdasarkan tahun Terjadi yang terpublikasi di Media selama Tahun 2011



Kasus Berdasarkan Tahun di Tangani Oleh Aparat Penegak Hukum




Catatan: Dari 75 Kasus yang di tangani aparat Penegak hukum tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:  Terdapat 39 kasus dalam proses penyidikan dan belum dilimpahkan ke pengadilan.  14 kasus dalam proses persidangan.  Kasus yang sudah ada putusan sebanyak 22 Buah, dan termasuk di dalamnya 6 kasus dengan vonis bebas 1. Kasus Pengadaan Obat di Dinas Kesehatan Aceh utara pada tahun 2006 dengan tersangkanya sebanyak 2 orang di vonis bebas 2. Kasus Pembangunan jembatan di Kecamatan Babon, Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2007, tersangkanya sebanyak 2 orang di vonis bebas. 3. Kasus Honorer Fiktif dan Pengadaan Komputer di kantor kementrian Agama Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2007, dengan 4 orang tersangkanya di vonis bebas 4. Pengadaan Notebook sebanyak 150 unit di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga kabupaten Gayo Lues yang tidak sesuai spesifikasi pada tahun 2009, 1 orang tersangkanya di vonis bebas 5. Pengadaan Mobil Dinas Bupati Aceh Utara pada tahun 2007, dimana 6 dari 10 orang tersangkanya di vonis bebas. 6. Pembangunan Proyek Pasar Hewan di desa Pango Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh pada tahun 2009, dengan 1 terdakwanya di vonis bebas



REKOMENDASI 







Mendorong Jajaran Kejaksaan dan Kepolisian di Aceh untuk segera menuntaskan kasus korupsi yang selama ini belum terselesaikan secara hukum Mendesak kepada seluruh Jajaran Peradilan di Aceh untuk bersikap terbuka dalam proses penanganan kasus tindak pidana korupsi, serta mempublikasikannya kepada seluruh masyarakat Mendesak kepada seluruh Kepala Daerah di Aceh agar membenah sistem dan managemen di struktur pemerintahan. Hal ini mengingat bahwa yang paling banyak melakukan korupsi yaitu di eksekutif baik dilihat dari segi kerugian Negara yang di timbulkan, jumlah kasus maupun pelaku korupsi. Dalam hal pengadaan barang, pemerintah juga harus lebih selektif dalam menentukan rekanan, hal ini mengingat pelaku korupsi paling banyak yang di proses aparat penegak hukum jika dilihat dari jabatannya yaitu dari pihak swasta (direktur/ karyawan swasta) serta Pemerintah daerah harus berani melakukan black list terhadap rekanan yang bermasalah agar kasus serupa tidak terulang lagi.

MONITORING PERADILAN DI ACEH SELAMA TAHUN Lhokseumawe, 26 Desember 2011

Recommend Documents