BADAil PEilGt(AftAil
DAl| ?S:XERAPAil TEK]|OLOGI (3PPT)
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPANTEKNOLOGI SELAKU PENGGUNA BARANG MILIK NEGARA N OMOR XbI TAHUN 2014 TENTANG PENDELEGASIANWEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB TERTENTU SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK NEGARA KEPADA KEPALA SATUAN KERJA SELAKU KUASA PENGGUNABARANG MILIK NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PtrNGKAJIAN DAN PENERAPANTEKNOLOGI, Menimbang : a.
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi telah menetapkan Keputusan Nomor O27 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengguna Barang di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
b.
bahwa
sehubungan
dengan
perkembangan
Peraturan
Perundang-undangan maka Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi
selaku
Pengguna-, Barang
perlu
mengganti Keputusan Nomor O27 Tahun 2014 berdasarkan Keputusan ini;
Mengingat: 1.
Peraturan
Pemerintah Nomor 27
Tahun
2OI4 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
Keputusan...
-2-
2.
Keputusan Presiden Nomor Kedudukan, Organisasi Departemen
Tugas, dan
103 Tahun
Fungsi,
Tata
20OI
Kewenangan,
tentang Susunan
Lembaga Pemerintah Non
Kerja
sebagaimana telah
kali
beberapa
diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI3 Nomor 10); 3.
Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen
sebagaimana telah
beberapa
kali
diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2OI3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11 ) ; ^
Keputusan Presiden Nomor 46lM
Tahun
2OI4 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; 5.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244lPMK.O6l2Ol2 tentang Tata Cara Peiaksanaan Pengawasan dan Pengadaan Barang Milik Negara;
6.
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
50/PMK.06l2OI4
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara; 7.
Peraturan
Menteri
Keuangan Nomor
78lPMK.O6l2OI4
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara; 8.
Peraturan
Kepala
Teknologi
Nomor,
Badan
Pengkajian
dan
ITOlKplI
Penerapan tentang
Organisasi dan tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknoiogi;
MEMUTUSITAN: ....
a -J-
MEMUTUSKAN: MenetapKan : KQPUTUSAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
SELAKU
PENDELEGASIAN
PENGUNA
WEWENANG
BARANG
DAN
TENTANG
TANGGUNG
JAWAB
TERTENTU SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK
NEGARA
KEPADA KEPALA SATUAN KERJA SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG MILIK NEGARA. PERTAMA : Mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab tertentu Kepada Kepala
Satuan
lingkungan
Kerja
Badan
Selaku
Kuasa
Pengkajian
Pengguna Barang
dan
Penerapan
di
Teknologi
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari'Keputusan ini. KEDUA
Dalam melaksanakan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab tertentu sebagaimana dimaksud Diktum Pertama Kepala Satuan Kerja Selaku Kuasa Pengguna Barang diberi kewenangan dalam hal: a.
Mengangkat Panitia Penghapusan BMN, Panitia Penetapan Status
BMN,
Panitia
Pemanfaatan
BMN
Pemindahtanganan BMN dilingkungan
dan
Panitia
Kuasa Pengguna
Barang. b.
Mengajukan
permohonan
kepada
Pengelola
Barang
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan. c.
Mengadakan proses Penetapan Status, Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN), Penghapusan BMN karena sebab-sebab lain dan Pemindahtanganan BMN.
d.
Mengadakan
proses serah terima
penerima
terhadap
BMN
Pemanfaatan
kepada pihak BMN
dan
Pemindahtanganan BMN. e.
Menerbitkan
Keputusan Penetapan Status, Pemanfaatan
BMN, Penghapusan BMN karena sebab-sebab lain dan Pemindahtanganan BMN. KETIGA : ...
-4-
KETIGA
Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Dlktum PERTAMA, Kuasa Pengguna Barang yang ditunjuk wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meningkatkan pengelolaan risiko (risk management) dengan sebaik-baiknya.
KEEMPAT
Kuasa Pengguna Barang wajib melaporkan kepada Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi selaku Pengguna Barang Milik
Negara
(sepuluh) hari
selambat-lambatnya 10
cq Sekretaris Utama kerja terhitung
sejak diterbitkan
Keputusan
Penetapan Status, Pemanfaatan BMN, Penghapusan BMN karena sebab-sebab lain dan Pemindahtanganan BMN. KELIMA
Dengan berlakunya Keputusan
ini
maka
Keputusan Kepala
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 027 Tahun 2OI4 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengguna Barang di
lingkungan
Badan
Pengkajian dan
Penerapan Teknologi
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. KEENAM
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal tl KEPALA BADAN
Oktober 2014 PENGKAJIAN DAN
PENERAPANTEKNOLObI
UNGGUL PRIYANTO
LAMPIRAN KEPUTUSANKEPALABADAN PENGKAJIANDAN PENERAPANTEKNOLOGI SELAI(UPENGGLb]ABARANGMILIK NEGARA NOMOR lbl :fAHU\r 2014 TENTANG PENDELEGASIANWEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB TERTENTU SEBAGAI PENGGUNABARANG MILIK NEGARA KEPADA KEPALA SATUAN KERJA SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG MILIK NEGARA DAFTARURAIAN JENISBARANGYANG DI DELEGASIKANWEWtrNANGNYAI(EPADAKEPALA SATUANKERJASELAKUI(UASA PENGGLINA BARANGMILIK NEGARA
PENCELOLA BARANG NO (l
URAIAN
DirekturJenderal KekavaanNegara
I(epalaKantor Wilayah
()\
Kepala KPKNL
(3)
(4)
(5)
Mengajul R p . 5 M - R p 1, 0 M a. Tanahdan/ataubangunandeugan nilai BMN yangdihitLrng seaara proporsional dari nilai buku BMN per us ul a n . b. Selaintanaltdanlataubangunan l R p . 5 M - R p . 1 0M dengannilai buku BMN per usulan.
2
MengajukanPersetujuan usulan pemarrfaalarr BMN darrperpanjangalllya" dalarnbentuk a. Sewauntul
> R p . 2 . 5 M - R p . 5 M s dR p . 2 . 5M
- R p . 2 . 5 M - R p . 5 M s dR p .2 , 5M
l R p . l M * R p . 5M
sdRp. I M
- R p .5 0 0J r- R p .2 . 5M
sdRp.500.lt
Z R p 2 M - R p . l 0 M s dR p . 2M
Z R p .l M - R p . 2 . 5 M
s d R p1. M
c.Kerjasama...
J
4
untuk BMN c. Kerjasaniapemanfaatatr berupa: l) Tanahdan/a@ubangunandengan nilai BMN yang akan dihitungsecara dikerjashmakan proporsionaldari nilai bultu BMN per usulan. 2) Selaintanahdan/ataubangunan dengannilai buku BMN yang per usulan, akandikerjasamakan Seralr d. BangunGunaSerah/Bangun BMN Guna(BGSIBSG)trntLrk dengannilai tanahyang akarr dihitungsecara dimanfaatkan proporsional dari nilai bukLrtanah oer usulan. / usulan MengajukanPersetujuan perrghapusari BMN yangmenglraruskan pemusnahan ataukarena dilakLrkannya lainyangsecaraltot'tttal sebab-sebab dapatdiperkirakanwajar menjadi antaralain hilarrg, penyebabpenghapusan, mengttap, kecurian,terbakar,sust"tt, mencair,terkenabencanaalam, kadaluwarsa,dan mati/cacatberat/tidak produktifuntuk tanamanlhewan/ternal, serlaterkenadarnpatdari terjadinyaforca nrajeure,berupa: a. Tanahdan/ataubangunandengan nilai BMN per usulan. b. Selaintanahdan/ataubangttnan densatrnilai bukLrBMN per usulan' usulan MengajukanPersetujuan/ yang tidak BMN pernindahtanganan Presiden/DPR, persetujuan memerlukan atau rneliputipenjualan,tukar nrenul<ar hibah,berupa: a. Tanahdanlatavbangunandengan n i l a iB M N p e ru s u l a n . b. Selaintanahdan/ataubangunan dengannilai bLrkuBMN Perusulan,
- R p . 1 0 M - R p . 2 5 M - R p . 1 M - R p .l 0 M
l R p . 5 M - R p .1 0 M
s d R p l. M
Z R p . 5 0 0 J t - R p . 5 M > Rp.500Jt
) R p .l 0 M
- R p , 5 M - R p .l 0 M
- R p . 1 M - R p . 5M
s d R p1. M
Z R p .I M - R p . 5 M
) R p . 5 0 0 J t - R pl M .
sdRp.500Jt
) R p . 2 , 5 M - R p , 5 M - R p .l M - R p . 2 . 5 M - R p . l M - R p . 5M
Z R p , 5 0 0 J t - Rl pM.
s d R p1. M
sdRp.500Jt
KEPALABADAN PENGKAJIANDAN TEKNOI.OGI, PENERAPAN
LINGGULPRIYANTO
