Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
A-;=;#l
tE# Bali
Post
Dituding Langgar Perda
Bupati Sebut Pembatalan Pembelian Mobdin atas Perintah Presiden Bangli (Bali Post) i1fan \1lr.gtl legislatif yang menyatakan telah terjadi pelanggaran perda . _f5f APBD 2016, akibat dibatalkangy_a pembeliau mobil dinas (niobdin) pi-pi""o S_KP_D,ditang.gapi Bupati Bangli I Made Gianyar. Dalam raker bersi^a ""Iit OpliO, ttami" (14l4) !emarin. Gianyar menegaska-n pembatilan itu dilakukan berdasarkan perintah Presiden Jokowidddo. Guna membuktikan adanya perintah presiden tersebut, Gianyar pun balik menantang dewan untuk menghadap Piesiden di Istana Negara. jadi investasi positif. Karena itu
Dalam raker. Gianyar men-
jelaskan pada Perda APBD
perintah. pembeliannya kami
2016. anggaran pembelian mobdin memang sudah tr
batalkan dulu." ucapnya.
Namun beberapa
yar pun meminta dewan untuk menghadap secara bersamasama ke Presiden memastikan adanya arahan terkait mobdin tersebut. "Kalau ada perlawa-
Pada kesempatan itu, Gian-
ryr
dirinya dipanggiloleh Pada kesempatan itu memberikan arahan, bupaten/kota belum kan membeli tergolong investasi Kata Gianyar, Pr
nan dengan keputusan saya, ayo sama-sama ke Presiden,"
karena meng-
harapkan anggaran ada bisa digunakan untuk vang bisa menambaf pendapatan daorah. misalriya berupa penyeltaan modal di BPD,
katanya. -Lebih lanjut Bupati mengaku tak keberatan tetap menggunakan mobdin yang lama. Apalagi selama ini kendaraan tersebut
:
Bank Pasar, dan PT Jamkrida. "Pembeli:rn mobil itul meujadi
.rtensi Presiden. Dilarapkan anggaran yang kita npiki bisa
sudah mampu menjangkau selu-
mh medan yang ada di Bangli. "Jangan medan yang sulit dipakai alaean. Saya tidak perlu dibehkan mobil baru. Yang lama
sudah cukup," ucapnya.
Sernentara itu, menyikapi kondisi mobil sejumlah pimpi
nan SKPD yang kondisinya memang benar-benar rusak. muncul ide akan diganti den-
gan menggunakan sistem sewa
melalui Persuda. Langkah ini
pun diawali dengan pengkajian yang matang dan selektif. "Ka-
lau menyewa. kita tidak lagi
kena biaya perawatan," katanya seraya menyebutkan hal serupa
juga dilakukan oleh kabupaten Iain.
Semeritara itu, anggota Komisi I DPRD Bangli I Nensah Dar-
sana mengatakan, pengadaan mobdin dengan cara membeli atau menyewa seharusnya su-
dah direncanakan sebelum
'|
Bali Postsos
RA|GR - Raher ehsehutif dan Legielatif, Karnit ( 1'1./4) kema1in. Salah satu poin yang d,ibahas ad,alah mengenai lan pcm be I i an mob il di n a s. APBD ketok palu. Bukan sep- patkan Bubati saat bertemu ertl saat ini, sudah berjalan Presiden diyakini itu hal yang beb6rapa bulan kembali muncul baik. Akan tetapi, aplikasinya kebbaian baru. "APBD sudah harus menyesuaikan dengan
penl bot
o
disAhkan. Tapi muncul lagi
kondisi daerah rnasing-masing.
silpg. sebutnya.
dalam merealisasikan perintahnya harus menyesuaikan dengan kondisi di lapangan," pintanya. (kmb45)
kebijakan baru. Anggaran yang sudah disiapkan dulu kan jadi Hal senada juga disampaikan
Wakil Ketua DPRD Bangli I Ny<jman Basma. Apa yang dida-
Edisi
Hal
:
Junra(,lF
8
fi?il
zc:16
''Saya apresiasi Pak Bupati mengilcuti perintah atasan. Tapi
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BpK Rt perwakilan provinsi Bali Ci-4;]-;lil
W Bali Post
Inspektorat Awasi y' PenggunaanDana Desa Mangupura (Bali Post)
-
Tnspektur Kabupaten Badung melakukan pengawasan tr.rhadap penggunaan dana desa. Upa1.a ini guna menekan
adanya penvimpangan dalam peruntukanva. Totalnva dokasi da na desa yang tersebar di Badung mencapa i sekita r Rp 399 miliar lebih. Ini bersumber dari p;jak da; retribusi sebesar Rp 266 miliar lebih, APBD Badung sebesar Rp 42 r4iliar lebih dan APBN sebesar Rp 31 niliai lebih. ' '?engawasan yang kami lakukan adalah pengawasan yang bernuansa pembinaan. Ini sudah dilakuka;di 2015 danawal 2016. sembari mengawal para perhekel. rnengawal dhna yang masuk ke desa agar tidak menyimpang dalt sisr at uran." ujar Kepala lnspektur Kabupaten Badung Ni Luh hrtu Suryaniti. Kamis (14/4) kemarru. . , Yet-rtu.n Kadisosnaker Badung ini mengakur aparat desa klru d]Iudapkan dengan anggara n yangbegil,u besar. Di satu s$r mereKa betum memahamr betul aturan main yang harus dituruti, sehingga tidak sedikit aparat desa yang tidaliberani
memanfaatkan bantr.ran tersebut. Luh Suryaniti menyebutkan, turunan PP 60 Tahun 201.1 tqntang Dana Desa yang bersumber dari APBN lrremiliti banyak Permendagri. Seperti halnya penerima dana desa
torikat dengan Peraturan Kementerian Dalam Ncseri. Kementerian Desa. Pembangunan_Dacrah Tefiinggal dan ransmrgrasr. serta Kementerian Keuangan. ''Kalau sebelumnya Kementerian Keuingan tjdak ttuut mengatur. Namun. dengan turunnya dana desa dari ApBN I
vang ditransfer inr mereka juga terikat.' ucapnya.
Ditanya apakah ketidaktihuan p""unglai desa terhadap regulasi menimbulkan banyak penyimpangan? Luh
Suryaniti mengatakan, jika bicara normatiiimpiis.memang ba.nyat ditemukan penyimpangan. 'Suatu hal yang wajarl lrdak berarlr kami mombenarkan suatu kesalahan. tidak. Tetapi karena kondisi besarnya dana yang dikelola desa sudah tentu memerlukan pendampingan lebih optimal.,'
tEasnya.(kmb27)
Edisi
Hal
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
Bali Post
Sepeda a_@n
Motor
[enaPaj ak Progresif
Denpasar (Bah Pdst) $ir-u tampaF dalam rancangan peraturan daerah (ranperda) inisiatit , Perkembalgan dewan terkait perubahan Perda tentang Paja[ Daerah. Pajak p"og""iif ki"i tia'* hanya diranca^n^g untuk kengla1a-aryoda_empaf tethpi juga roda Jua. it"airt"ra"i"trFerda No.l Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, fendarain ro?a dua t"r*."..k yiltaik";ualikan. Hal ini terungkap dalam mun dijelaskan, pengenaan pa- 7,5 persen. Pengenaan pajak rapat antara Pansus; Raperda jak progresif untuk "membatasi progresif berdasarkan Kartu le-ryrlahan Perda Pajak Daerah jumlah kendaraan bermotor di Tanda Penduduk (KTP), bukan PP,RP Bali dengan Pemprov Bah. Akhirnya, baik eksekutif Kartu Keluarga (KK) seperti Bali di gedung dewan. Kamis maupun tegislaiif serama rm. (1-l/l) kemarin. Rapat,dipimpin kendaraan-bermotor ^"rryup"kuti .-oda d..ra Sebelum digelar rapat pansus, Ketua Pansus Ketut Suwandhi juga dikenai pajak progresif. Gubernur Bali Made Maneku lg,rsapa qnggota Pansus serta Besaranprlatp"og.;sifyang Pastika menyampaikar p"n"dudihSdiri Karo Hukum Setda dikenakan tJpemihtai pat terhadap Raperda peruba"ntut Prov_insi Bali Wayan Sugiada pertama sepeda motoi di bawah han Perda Pajak Daerah dalam dan Kabidlajak Dinas Penda- 210cc yakni f,S persen. Sedan_ sidang paripurna kemarin. Paspatan Bali Dewa Mantera. gkan untuk sepeda motor di tika mengatakan, pengenaan
Rapat membahas pasal demi atas 250cc dan mobil. kepemipasal yang akan diubah. Sejum- likan awalnya dikenai pajak lah anggota Pansus meminta 1,Tb persen.- Baik kendaraan agar ketentua-n pemberlakuan roda dua maupun roda empat,
pajak progresif hakikatnya untuk menekan jumlah kendaraan bermotor. Pihaknya berharap
besaran pajak progresif uniuk
kepemilil.an keduisama-sama dikenakan 3 persen. -ketiga Begitujuga
kemacetan dapat dikurangi akibat padatnya kendaraan
dikenai kepemilikan safra-s-ada pajakprogresif karenakhawatir 4,b persen, keempat 6,5 persen memberatkan masyarakat. Na- serta kelima dan seterusnya
bermotor pribadi. Di samping untuk meningkatkan penerimaan. pendapatan asli daerah (PAD). Pastika mengakui, pelaksalqqn iqgk progresif selama ini
kendaraan roda dua. Awalnya, Dinas Pendapatan tidak setuju pajak progresifjuga untuk
kendaraan roda dua juga
.tidak (ptimal. Potensi kehilangan per{dapatan selama setahun
Besaran Pajak Progresif
penerilmaan pajak progresif mencapai 1.503 unit atau sebesar Rp 2.273.794.200. Hal ini karena banyak orang Bali yang menetap di Bali namun membeli kendaraan di luar BaIi. Paiaknva
tidak masuk ke Pemprov Baii,
tetapi mereka menggunakan in-
frastruktur di Pulau Dewata.
"Saya menyarankan agar ketentuan kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan alamat yang sama, serta raperda yang nantinya mengatur
hal ini agar tetap mengacu pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah." ujarnya.
Di sisi lain, Pastika merespons positif atas usulan penyesuaian tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kepemilikan pertama dari 1,5% menjadi 1,75% dan tarif
Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor
rlenjadi
Edisi Hal
II (BBNKB) dari
1%.
(kmb32)
0,5%
: 7un'ot, ts flpril 2al6
Kepemilikan pertama sepeda
motor di bawah 250cc 1,5 persen. .
Sepeda motor di atas 250cc
dan mobil, kepemilikan awalnya yakni 1,75 persen. Kgndaraan roda dua maupun rodd empat, besaran pajbk progresif untuk kepemilikan kedua sama-sama 3 persen.
Kepemilikan ketiga samasama 4,5 persen. Kepemilikan keempat 6,5 persen.
" Kepemilikan kelima dan set-
erusnya 7,5 persen.
' Pengenaan pajak progresif berdasarkan KTP, bukan KK
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan provinsi Bali t
, *.t , ,1t,
,t
Bal i Post Terkait Kesep4katan Pemerintah.DpR Soal Reklamasl
Presiden Mesti Gabut Perples 51 Penpasar @ali Post)
-
I
DPR-RI dan pemerinta{ telah sepakat untuk mendalami secara seksama proses reHlarnasi di kawasan strategis nasional. Tidak saja untuk reklamasi lbluk Jakarta yu"g ti"i bermasalah. tetapi juga proses reklamasi Teluk Bbnoi dan pantaipantai lain di Indonesia. Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi Bali yang mgyoritas masyarakatnya menolak rencana reklamasi Tbluk Benoa. 'Paling tidak ada berita ggmbira bagi masyarakat BaIi. Bagi yang_berkepentingan mere$amasi kan hams mendengarkan juga kesepakatan pemerintdh dan DPR ini, jangan asat main sikat." ujar Bendesa Adpt Ppdungan, Denpasar, I Gusti Putu Budiarta, Kamis (1414) kemarin. Meski demikian, lanjut Budiarta, kesepakatan ini mesti ditindaklanjuti dengan merevisi atau mencabut Perpres No. 51 Tahun 2014. Sepanjang perpres itu belum dicabut, maka status Tbluk Benoa masih merupakan zona pemanfaatan yang boleh direklamasi. Padahal untuk melindunsi Tetuk Benou. statusnya harus dikembalikan lagi menjadi fona konservasi seperti dalam Perpres No. 45 Thhun 2011.
Hal. 19 Produk Presiden
"Kalau Gubernur tldak ada keberanian, kar€na bagaimanapun perpres itu produk dari presiden yang notabene atasan gubernur. Makanya sekarang, rakyatlah yangharus berjuang bersama.sama untuk bagaimana supaya Perpres 51 itu segera bisa dioabut oleh presiden." I GustiPutu Budiarta Bendesa Adat Pedungan, Denpasar
"Pemprov DKlJakarta, DPRD DKI Jakarta dan para pengusaha properti boleh memiliki kekuasaan, wewenang dan uarig. Namun selama warga Jakarta bersatu dan menolak reklamasi, kekuatan apa pun harus tunduk dan reklamasi harus dihentikan." Fahira ldris Anggota DPD dari DJ(l Jakarta
I
TELUK BENOA - Pemand.tmgan
Kuta Selatan. Komisi IV DpR-RI meminta pemT::;:ffi, !'i Teluk Benoa, Kementerian Kelautan dan Perikanan untuh menghentihan sernentara rehlamasi Tefuh Jaharta dan tidah melanjuthan rencane rehlamasi Telu.h Benda, Bali. Rencana rehlaiisi Teluh Benoa telah rnengundang protes dari elemen rnasyarahat BaIi. ctQ.
Edisi
I Junbt,
Hal
:l
tt @fil 2016
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
Bali Post Produk Presiden itil..,.
.111..r..
..$X#i1 .lm*i*i
;fi..l
I
i.i1ii.i
irt,,ii1i.
"Kalau Gubernur tidak
ada keberanian, karena ba-
gaimanapun perpres itu produk dari presiden yang notabene
atasan gubernur. Makanya
sekarang, rakyatlah yang harus berjuang bersama-sama untuk bagaimana supaya Perpres 51
itu
segera bisa dicabut'oleh Presiden," tegas pria yang juga Ketua Baleg DPRD Bali ini.
Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Bali A.A.
Neuah Adhi Adhana meminta Gubernur Bali agar meDyuarakan dan menyampaikan ss*atra
perkembangan di masyarakat kepada pemerintah pusat. Sebagai contoh, saat ini sudah ada Bhisama Sabha Pandita yang memutuskan bahwa Teluk Benoa kawasan suci. Di samping harus menegakkan Perda Zonasi yang menyebutlkan laut sebagai kawasan suci, lsama seperti amanat pandita. fGubernur memang betul tidak boleh bertentangan dengan pemenntah pusat. Tetapi, Guintah pusat.'l'etapl
bernur wajib menyuarakan
.an menyampaikan apa yang
enjadi bhisanta tertinggi uJarnya.
Adhi Ardhana berharap ubernur juga menyampairn keputusan Sabha Pandita epada Presiden. Hal ini sehuungan dengan tercantumnya 'eluk Benoa sebagai kawasan
rakyat berjuang sendinan untuk menghentikan reklamasi melalui tuntutan pencabutan Perpres No. 51 Tahun 2014 dan
membiarkan rakyat bertarung pada sisi kajian amdal. Sementara kasat mata, banyak kejangga-lan dalam proses penerbitan Perpres No. 51 Tahun2014 dan proses amdal yang dibuat oleh
investor," ujar Gendo.. Di tempat terpisah, anggota
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari QKI Jakarta Fahira Idris mengatakan warga Ja-karta harus bersatu menolak
reklamasi karena kekuatan apa pun harus tunduk kepada
keinginan rakyat. "Bagi saya. nasib reLlamasi ada di tangan warga Jakarta. Saatnya warga Jakarta menunjukkan bahwa kota ini bukan milik pemprov, DPRD, apalagi bos properti,"
kata Fahira melalui.siaran
pers yang diterima di Jakarta,
Kamis kemarin. Wakil Ketua Komite III DPD-
RI itu mengatakan, Pemprov DKI Jakarta. DPRD DKI Jakarta danpara pengusaha properti boleh memiliki kekuasaan, dan menolak reklamasi, kekuatan apa pun harus tunduk dan
nprnyataan Walil Ketua DPRD
Bpli Nyoman Sugawa Korry.
Sblasa (l2l4l lalu, pihaknya af21 6snelak reklamasi apabiI{ Perpres (No. 51 Tahun 2014) itf dicabut dan hasi] studi amd{ tidak layak. 'Tetapi, kami a\an menerima apabila perpres
itt tidak dicabut
oleh Presiden sehingga tetap menjadi acuan
hukum yang lebih tinggi dan studi amddl dinyatakan layak," kata Sugawa Korr;'.
Menurut Wayan Gendo Suardana, dalam pandangan
'ForBALI, pernyataan dari Sugawa Korry selaku Wakil Ketua DPRD Bali teramat
: -11
saja dengan membiarkan
L-^-r^: ri--L--r ; -- ,,t^.^-- dicabut," evisi atau tandas-
Di pihak lain, Ketua For|ALI Wayan "Gendo" Suard[na sangat menyayangkan
Hal
seba-
gai wakil rakyat) tidak punya niat untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. "Jika ditafsir secara lugas maka pernyataan Sugawa Korry tersebut sama
wewenang dan uang. Namun selama warga Jakarta bersatu
'4.
Jun'at ,
Korry (dalain kapasitas
remanfaatan sesuai isi Perpres jelas agar disuarakan '1.'Yang fan disampaikan. Tolong untuk
fakomodir. bisa densan cara
Edisi :
memprihatinkan mengingat pernyataan tersebut senyatanya bermakna bahwa Sugawa
tF 4?ril Zo16
reklamasi harus dihentikan.
Menurut Fahira, penetapan
tiga tersangka serta pencekalan terhadap beberapa orang terkait
dugaan suap rancangan peraturan daerah terkait reklamasi harus menjadi momentum bagi warga Jakarta untuklebih kritis
melihat program pembangunan
di ibu kota. "Dugaan suap itu hanya gunung es persoalan reklamasi. Masih banyak kontroversi dan persoalan yang membelit proyek ambisius itu," tuturnya. Fahira mengatakan, Kom isi Pemberantasan Ifurupsi (KPK) sudah menyampailran kasus tersebut termasuk grond
corruptlon yang artinya melibatkan uang yang besar dan akan menyeret banyak orang.
(krnbSZant)
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
Bali Post War:unp Global Pemeqintah-DPR Jangan $eten gahHati _l Perjuangkan Rakyat FIA.C}IC]
GLISFAL
Fhl €tELs i
PEME RINTAH dan DPR li, 'i#' : jangan setenRADIO gf{I?A SLOAAL TEAKI!{I gah hati memperjuangkan keluh kesah rakyat. Selama ini rakyat Bali yangtidak setuju sudah berjuang keras rnenolak reklamasi Teluk Benoa. Demi$ian pendapat Gung Derah di Denpasaf dalam acara Warung Global Interdt
'at yang meno-
mendesak supaya Perpres
712014 dicabut
Sementara Fera di Ta-
i
kan jika wllayah Bali dire-
banan menyampaikan bahwa ketidak beresan proyek reklamasi di Jakarta bisa diungkap
klamasi. I(alau konservasi tidak masdlah. Provek reklamasi Tei,uk Benoi harus dihentikan: Jika manusia
agar KPK turun ke Bali untu-k
tidak mampr!. agar alam yang
oleh KPK. Ia mengusulkan
mengusut ketidak beresan reklamasi Teluk Benoa. Wayan Gama di Singaraja sepakat agar proyek rekla-, masi Teluk Benoa didalami. Dari pemberian izin sudah tidak benar, bahkan terkesan agar publi.k tidak mengetahui soal ini. Ia berdoa agar hal ini cepat terungkap. Warga Gianyar Nyoman
Mastra sangat menyayang-
menghentikdnnya. Menurut Arya di Denpasar mestinya pemerintah mem-
berikan
batars'
waktu untuk
mendalami pioses reklamasi Teluk Benoa,rterutama dengan adanya isir telah beredar
Rp 1 triliun [ari investor. Ia menilai rellamasi Teluk Benoa tidak drihentikan, sebab sudah terj{di pengerjaan di lapangan. i
lak reklamasi agar bertol k ke Jakarta, oleh Presiden Jokowi. Ma Gianyar menambahkan, pe cerdas melihat realita yang yaknya warga yang tergab adat menolak reklamasi Tel
Bimasena di erintah harus a dengan bang dalam desa
k Benoa. Wacana pemerintah dan DPR mendalaml proses reklamasi Teluk Benoa, lanjut
Ketut Dawi di Abiansemal, cuma formalitasi dan untuk menyenangkan hati rakyat, terutama yang menolak. Gung Raka dan Werdha
di Gianyar kembali
meng-
ingatkan bahwa dari awal proyek ini direncanakan sudah terjadi ketidak beresan.
Mulanya ditutupi-tutupi,
kemudian dipaksakan dengan menerbitkan perpres di masa akhir jabatan presiden rtu. Keduanya kurang waktu itu. percaya dengan DPR dan pe-
Edisi
Hal
t ,Jtm,ot.lt/ Aflr;l 2o6
merintah. Jika benar ada Rp 1 triliun yang beredar, KPK mestinya turun mendalami proses proyek reklamasi Te-
luk Benoa.
Mereka yang mendukung
menyatakan bahwa reklamasi Teluk Benoa akan be-
rakibat baik, sebaliknya yang menolak mengatakan bakal berdampak buruk. Siapa yang
bisa menjamin bahwa reklamasi akan berakhir baik atau
buruk? Tidak satu pun bisa dan berani menjamin. Demikian pendapat Winaya di Ubung dan Widya di Mengwi
(sikha)
