PENUGASAN – PENUGASAN WAKIL PRESIDEN KEPPRES NO. 1 TAHUN 2011 2011 KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN ABSTRAK
:
-
bahwa untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan kenegaraan Presiden ke India dalam rangka menghadiri Republic Day of India dan ke Davos, Swiss dalam rangka menghadiri Pertemuan Tahunan World Economic Forum (WEF) 2011 pada tanggal 24 sampai dengan 30 Januari 2011;
‐
Dasar hukum: Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Keppres No. 8 Tahun 2000.
‐
Undang-Undang ini mengatur tentang: Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan; Ditetapkan pada tanggal 23 Januari 2011.
STATUS
:
‐
CATATAN
:
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden, selama Presiden melaksanakan rangkaian kunjungan kenegaraan ke India dalam rangka menghadiri Republic Day of India dan ke Davos, Swiss dalam rangka menghadiri Pertemuan Tahunan World Economic Forum (WEF) 2011 pada tanggal 24 sampai dengan 30 Januari 2011 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
PENUGASAN – PENUGASAN WAKIL PRESIDEN KEPPRES NO. 2 TAHUN 2011 2011 KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN ABSTRAK
:
-
bahwa untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan kenegaraan Presiden ke Brunei Darussalam pada tanggal 24 sampai dengan 25 Februari 2011;
‐
Dasar hukum: Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Keppres No. 8 Tahun 2000.
‐
Undang-Undang ini mengatur tentang: Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan; Ditetapkan pada tanggal 23 Februari 2011.
STATUS
:
‐
CATATAN
:
Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden, selama Presiden melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Brunei Darussalam pada tanggal 24 sampai dengan 25 Februari 2011 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.
ASEAN – PANITIA NASIONAL KEKETUAAN INDONESIA TAHUN 2011 KEPPRES NO. 7 TAHUN 2011 2011 KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PANITIA NASIONAL KEKETUAAN INDONESIA UNTUK ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS TAHUN 2011 ABSTRAK
:
- Bahwa pada Konferensi Tingkat Tinggi ke-16 Association of South East Asian Nations (ASEAN) tanggal 8 sampai dengan 9 April 2010 di Hanoi, Vietnam, telah menetapkan Indonesia sebagai Ketua ASEAN Tahun 2011. Berdasarkan keputusan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-17 tanggal 30 Oktober 2010, di Hanoi, Vietnam, Indonesia secara resmi telah menerima jabatan sebagai Ketua ASEAN Tahun 2011. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia mempunyai tanggung jawab sebagaimana termaktub pada Pasal 31 dan Pasal 32 Piagam ASEAN. Dimana sebagai Ketua ASEAN Tahun 2011 Indonesia akan menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-18 pada bulan Mei 2011 di Jakarta dan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-19 serta Konferensi Tingkat Tinggi Terkait Lainnya pada bulan Oktober/November 2011 di Bali dengan tema Keketuaan Indonesia untuk ASEAN Tahun 2011 adalah “ASEAN Community in a Global Community of Nations”. Dan untuk mensukseskan kepemimpinan Indonesia di ASEAN Tahun 2011 sebagaimana dimaksud diatas dipandang perlu membentuk Panitia Nasional Keketuaan Indonesia untuk ASEAN Tahun 2011;. - Dasar hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU No. 37 Tahun 1999; UU No. 24 Tahun 2000; UU No. 38 Tahun 2008 dan Keppres No. 65 Tahun 1999.
- Peraturan Presiden ini mengatur mengenai : 1. Pembentukan Panitia Nasional Keketuaan ASEAN; 2. Kedudukan Panitia di Ibukota Negara Republik Indonesia; 3. Tugas Panitia Nasional Keketuaan ASEAN; 4. Panitia Nasional Keketuaan ASEAN dipimpin oleh Pengarah; 5. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Pengarah dibantu Penanggungjawab Substansi, Penanggungjawab Media dan Hubungan Masyarakat, dan Penanggungjawab Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi; 6. Susunan Panitia Nasional Keketuaan ASEAN; 7. Penanggungjawab Substansi membawahi Sekretariat dan 4 (empat) Bidang; 8. Penanggungjawab Media dan Hubungan Masyarakat dibantu beberapa anggota; 9. Penanggungjawab Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi membawahi Sekretariat dan 5 (lima) bidang; 10. Pembentukan tim Asistensi; 11. Pembentukan Panitia Pelaksana tingkat Kementerian/Lembaga dan Pemda; 12. Dalam pelaksanaan tugas dapat mengikutsertakan, bekerjasama, dan/atau berkordinasi dengan berbagai instansi Pemerintah Pusat atau Daerah, serta pihak lain termasuk swasta yang dianggap perlu; 13. Segala pembiayaan dibebankan pada APBN dan APBD; 14. Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keppres ini ditetapkan oleh Pimpinan Panitia Nasional Keketuaan ASEN; STATUS
:
- Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. - Ditetapkan pada tanggal 21 Maret 2008.
PANITIA SAIL WAKATOBI - BELITONG KEPPRES NO. 9 TAHUN 2019 2011 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA SAIL WAKATOBI – BELITONG TAHUN 2011 ABSTRAK
:
Bahwa dalam rangka hari ulang tahu Ri ke-66 dan untuk meningkatkan citra Indonesia sebagai Negara maritim, perlu menyelenggarakan Sail Wakatobi – Belitong. Untuk lancarnya kegiatan tersebut dipandang perlu untuk membentuk Panitia Nasional Penyelenggara Sail Wakatobi – Belitong.
Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Undang-Undang ini mengatur tentang : Panitia nasional penyelenggara Sail Wakatobi – Belitong Tahun 2011. STATUS
:
Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 15 April 2011.
PELAKSANAAN TUGAS PRESIDEN OLEH WAKIL PRESIDEN - PENUGASAN KEPPRES NO. 14 TAHUN 2019 2011 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN ABSTRAK
:
Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kunjungan kerja dan/atau kenegaraan Presiden ke Swiss dan Jepang pada tanggal 13 Juni 2011 sampai dengan 18 Juni 2011, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut.
Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan Keppres No. 8 Tahun 2000. Undang-Undang ini mengatur tentang : Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari presiden dalam hal presiden sedang berada di luar negeri pada tanggal 13 – 18 Juni 2011 atau sampai tiba kembali di tanah air.
STATUS
:
Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 10 Juni 2011.
TIM TERPADU PERLINDUNGAN TKI - PEMBENTUKAN KEPPRES NO. 15 TAHUN 2011 2011 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI ABSTRAK
:
TIM
TERPADU
Bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap segala aspek yang berkaitan dengan permasalahan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Untuk melakukan evaluasi tersebut secara terkoordinasi dan terintegrasi, dipandang perlu dibentuk Tim Terpadu Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Undang-Undang ini mengatur tentang : 1. Pembentukan Tim Terpadu Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; 2. Adapun Tugas- tugas dari Tim terpadu ini, sebagai berikut: a) menginventarisasi secara menyeluruh permasalahan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri; b) melakukan evaluasi terhadap seluruh kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta mekanisme yang terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri; c) mengkaji Memorandum of Understanding (MoU) yang terkait dengan penempatan TKI di luar negeri yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah negara tujuan; d) melakukan evaluasi terhadap penanganan TKI bermasalah di luar negeri; e) memberikan rekomendasi dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. STATUS
:
Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 14 Juni 2011.
TIM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH MERAPI - PEMBENTUKAN KEPPRES NO. 16 TAHUN 2011 2011 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG TIM KOORDINASI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH PASCA BENCANA ERUPSI GUNUNG MERAPI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PROVINSI JAWA TENGAH ABSTRAK
:
Bahwa untuk mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana erupsi Gunung Merapi yang terjadi pada bulan Oktober dan November 2010, termasuk pengintegrasian pengurangan resiko bencana di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, dipandang perlu untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana erupsi Gunung Merapi.
Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, UU No 24 Tahun 2007, PP No. 21 Tahun 2008, PP No. 22 Tahun 2008, dan PP No. 23 Tahun 2008. Undang-Undang ini mengatur tentang : 1. Pembentukan Tim Koordinasi dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah pasca bencana erupsi Gunung Merapi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah; 2. Adapun Tugas- tugas dari Tim koordinasi ini, sebagai berikut: a. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan umum dan strategi; b. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rehabilitasi & rekonstruksi wilayah; c. menetapkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi & rekonstruksi wilayah. 3. Masa kerja tim adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal Keputusan Presiden ini ditetapkan.
STATUS
:
Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 5 Juli 2011.
SATGAS PENANGANAN KASUS TKI - PEMBENTUKAN KEPPRES NO. 17 TAHUN 2011 2011 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG SATUAN TUGAS PENANGANAN KASUS WARGA NEGARA INDONESIA/TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI YANG TERANCAM HUKUMAN MATI ABSTRAK
:
bahwa dalam rangka memberikan perlindungan Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, perlu dilakukan tindakan secara menyeluruh terhadap segala aspek yang berkaitan dengan kasus Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri yang terancam hukuman mati sehingga dipandang perlu dibentuk satuan tugas penanganan kasus Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri yang terancam hukuman mati.
Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Undang-Undang ini mengatur tentang : 1. Pembentukan Satuan Tugas penanganan kasus Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri yang terancam hukuman mati ; 2. Adapun Tugas- tugas dari Tim koordinasi ini, sebagai berikut: a. Menginventarisasi permasalahan dan kasus-kasus Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri yang terancam hukuman mati; b. Melakukan advokasi dan bantuan hukum bagi Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri yang sedang menjalani proses hukum, khususnya yang terancam hukuman; c. Melakukan evaluasi terhadap penanganan kasus hukum Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia, termasuk kasuskasus yang merugikan Tenaga Kerja Indonesia di negaranegara penempatan; d. Memberikan rekomendasi kepada Presiden mengenai langkahlangkah penyelesaian dan penanganan kasus hukum Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia di negara penempatan 3. Masa kerja tim adalah 6 (enam) bulan sejak tanggal Keputusan Presiden ini ditetapkan.
STATUS
:
Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 7 Juli 2011.
PTUN TANJUNG PINANG DAN SERANG - PEMBENTUKAN KEPPRES NO. 18 TAHUN 2011 2011 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG ABSTRAK
:
Bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, dianggap perlu membentuk Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, UU No. 48 Tahun 2009, UU No. 14 Tahun 1985, UU No. 5 Tahun 1985, dan Keppres No. 21 Tahun 2004. Undang-Undang ini mengatur tentang : Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
STATUS
:
Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 11 Juli 2011.
KEANGGOTAAN ISTA - PENETAPAN KEPPRES NO. 19 TAHUN 2011 2011 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA INTERNATIONAL SEED TESTING ASSOCIATION (ASOSIASI PENGUJIAN BENIH INTERNASIONAL) ABSTRAK
:
Bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing perdagangan benih ditingkat Internasional, Indonesia perlu menjadi anggota International Seed Testing Association (Asosiasi Pengujian Benih Internasional). Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 UUD 1945, UU No. 37 Tahun 1999, dan UU No. 64 Tahun 1999. Undang-Undang ini mengatur tentang : Menetapkan Keanggotaan Indonesia pada International Seed Testing Association (Asosiasi Pengujian Benih Internasional).
STATUS
:
Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 11 Juli 2011.
DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL - PERUBAHAN KEPPRES NO. 20 TAHUN 2011 2011 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL ABSTRAK
:
Bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, perlu menyesuaikan susunan keanggotaan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet, perlu menyesuaikan nomenklatur Sekretaris merangkap Anggota Tim Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional. Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, Perpres No. 47 Tahun 2009, Perpres No. 24 Tahun 2010, Perpres No. 82 Tahun 2010, Keppres No84/P Tahun 2009, dan Keppres No 20 Tahun 2006. Undang-Undang ini mengatur tentang : Menetapkan Keanggotaan Indonesia pada International Seed Testing Association (Asosiasi Pengujian Benih Internasional).
STATUS
:
Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 11 Juli 2011.
PANITIA SELEKSI PEMILIHAN CALON ANGGOTA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA – PEMBENTUKAN KEPPRES NO. 21 TAHUN 2011 2011
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN CALON ANGGOTA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA ABSTRAK :
Bahwa keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha masa jabatan Tahun 2006 - 2011 yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2006 akan berakhir pada bulan Desember 2011, sehingga perlu segera dilakukan penggantian. Agar proses penyeleksian Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha masa jabatan Tahun 2011-2016 dapat berlangsung dengan cermat dan transparan, dipandang perlu membentuk Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, UU No. 5 Tahun 1999, dan Keppres No 75 Tahun 1999. Undang-Undang ini mengatur tentang :
Membentuk Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dengan tugastugas sebagai berikut: a. Menyusun dan menetapkan jadwal kegiatan seleksi Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha b. Menyusun dan menetapkan mekanisme seleksi Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha c. Melakukan pendaftaran dan seleksi administrasi serta seleksi kualitas dan integritas Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha d. Mengkaji jumlah Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang diperlukan sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat e. Menentukan nama Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha f. Mengusulkan kepada Presiden nama Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang jumlahnya lebih dari dua kali jumlah Anggota
Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam huruf e g. Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugas kepada Presiden. STATUS :
Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 14 Juli 2011.
BADAN PROMOSI PARIWISATA INDONESIA - PEMBENTUKAN KEPPRES NO. 22 TAHUN 2011 2011
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PROMOSI PARIWISATA INDONESIA ABSTRAK :
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Badan Promosi Pariwisata Indonesia Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, dan UU No. 10 Tahun 2009. Undang-Undang ini mengatur tentang :
Membentuk Badan Promosi Pariwisata Indonesia, dengan tugas-tugas sebagai berikut: a. Meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia b. Meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan c. Meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan d. Menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan e. Melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata STATUS :
Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2011.
ASIA PACIFIC GROUP ON MONEY LAUNDERING – PENETAPAN KEANGGOTAAN KEPPRES NO. 23 TAHUN 2011 2011
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA ASIA PACIFIC GROUP ON MONEY LAUNDERING ABSTRAK :
Bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan lintas batas yang penanganannya perlu peran aktif negara-negara di dunia, untuk itu dibentuk Asia Pacific Group on Money Laundering yang merupakan Financial Action Task Force Style Regional Bodies yang merupakan salah satu upaya penanganan tindak pidana pencucian uang. Indonesia telah menjadi anggota pada Asia Pacific Group on Money Laundering sejak tahun 1999. Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, dan UU No. 37 Tahun 1999. Undang-Undang ini mengatur tentang :
Menetapkan Keanggotaan Indonesia pada Asia Pacific Group on Money Laundering. STATUS :
Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2011.
EGMONT GROUP – PENETAPAN KEANGGOTAAN KEPPRES NO. 24 TAHUN 2011 2011
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA ASIA EGMONT GROUP ABSTRAK :
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Penetapan Cekungan Air Tanah. Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, UU No. 7 Tahun 2004, dan PP No. 43 Tahun 2008. Undang-Undang ini mengatur tentang :
Menetapkan Cekungan Air Tanah. STATUS :
Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 15 September 2011.
CEKUNGAN AIR TANAH ‐ PENETAPAN KEPPRES NO. 26 TAHUN 2011 2011 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN CEKUNGAN AIR TANAH ABSTRAK :
Bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan lintas batas yang penanganannya perlu peran aktif negara-negara di dunia, Egmont Group merupakan salah satu upaya dalam penanganan tindak pidana pencucian uang dengan melakukan kerja sama dengan Financial Intelligence unit seluruh negara anggota dan sejak tahun 2004 indonesia telah menjadi anggota Egmont Group. Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 UUD 1945, UU No. 37 Tahun 1999, dan Keppres No. 64 Tahun 1999. Undang-Undang ini mengatur tentang :
Menetapkan Keanggotaan Indonesia pada Egmont Group. STATUS :
Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2011.
CEKUNGAN AIR TANAH ‐ PENETAPAN KEPPRES NO. 27 TAHUN 2011 2011 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA SOUTH EAST ASIAN GAMES (SEA GAMES) XXVI TAHUN 2011 DAN ASEAN PARA GAMES VI TAHUN 2011 ABSTRAK : Bahwa untuk mendukung dan memperlancar penyelenggaraan SOUTHEAST ASIAN GAMES (SEA GAMES) XXVI Tahun 2011 dan ASEANPARA GAMES VI Tahun 2011, dipandang perlu mengambil langkah-langkah khusus dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan kegiatan olahraga tersebut. Untuk itu perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Keputusan PresidenNomor 3 Tahun 2010 tentang Panitia Nasional Penyelenggara SOUTHEAST ASIAN GAMES (SEA GAMES) XXVI Tahun 2011 dan ASEANPARA GAMES VI Tahun 2011 Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, UU No. 3 Tahun 2005, PP No.16 Tahun 2007, PP No. 17 Tahun 2007 dan Keppres No. 3 Tahun 2010. Undang-Undang ini mengatur tentang : Panitia Nasional Penyelenggara SOUTHEAST ASIAN GAMES (SEA GAMES) XXVI Tahun 2011 dan ASEANPARA GAMES VI Tahun 2011. STATUS :
Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 15 September 2011.
PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL ‐ PEMBENTUKAN KEPPRES NO. 28 TAHUN 2011 2011
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL ABSTRAK :
Bahwa masa jabatan Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional periode tahun 2009 – 2012 akan berakhir pada tanggal 18 Mei 2012 dan berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional, Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Kepolisian Nasional ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, UU No. 2 Tahun 2002, dan Perpres No. 17 Tahun 2011. Undang-Undang ini mengatur tentang :
Membentuk Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Kepolisian Nasional. STATUS :
Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 21 September 2011.
