DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH
mutupelayanankesehatan.net
I.
PENDAHULUAN Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan, memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait memiliki komitmen yang besar untuk mewujudkan kesejahteraan sosial melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan. Untuk mewujudkan komitmen global sebagaimana amanat resolusi World Health Assembly (WHA) ke58 tahun 2005 di Jenewa yang menginginkan setiap negara mengembangan Universal Health Coverage (UHC) bagi seluruh penduduk, maka pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Usaha ke arah itu sesungguhnya telah dirintis pemerintah dengan menyelenggarakan beberapa bentuk jaminan sosial di bidang kesehatan, diantaranya adalah melalui PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero) yang melayani antara lain pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran, dan pegawai swasta. Untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, pemerintah memberikan jaminan melalui skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Namun demikian, skema-skema tersebut masih terfragmentasi, terbagi-bagi sehingga biaya kesehatan dan mutu pelayanan menjadi sulit terkendali. Untuk mengatasi hal tersebut, pada tahun 2004 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 ini mengamanatkan bahwa program jaminan
Tulisan Hukum Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk program Jaminan Kesehatan melalui suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.1 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terdiri dari BPJS Kesehatan2 dan BPJS Ketenagakerjaan.3 Untuk program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, implementasinya telah dimulai sejak 1 Januari 2014.4 Program tersebut selanjutnya disebut sebagai program Jaminan Kesehatan Nasional, yang selanjutnya disingkat JKN, yaitu jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.5 Pelayanan pemberian manfaat jaminan kesehatan tersebut diselenggarakan oleh fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta. Atas pelayanan yang diselenggarakan oleh fasilitas kesehatan kepada peserta6, BPJS wajib membayar kepada fasilitas kesehatan7. Pembayaran oleh BPJS kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama8 (FKTP) dengan sistem kapitasi dan non kapitasi. Sedangkan untuk pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) berdasarkan kesepakatan antara BPJS Kesehatan dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan dengan mengacu pada standar tarif INA-CBGs.9 Tulisan ini akan membahas dana kapitasi JKN yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP khususnya milik pemerintah daerah yang belum berstatus Badan Layanan Umum Daerah10 (BLUD) dari segi definisi, penghitungan alokasi, mekanisme pembayaran, pengelolaan dan pemanfaatannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, yaitu: 1
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Lampiran, Bab I. 2 Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan (Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 4). 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 5 ayat (2). 4 Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 60 ayat (1). 5 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 1. 6 Peserta adalah adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran (Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Pasal 1angka 4). 7 Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Pasal 38. 8 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya (Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 3). 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, Pasal 14 . 10
Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan Tulisan Hukum Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. 2. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan. 5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. II.
PERMASALAHAN 1. Apa pengertian dana kapitasi dan bagaimana penghitungan alokasi dan mekanisme pembayaran dana kapitasi oleh BPJS kepada FKTP milik Pemerintah Daerah? 2. Bagaimana pengelolaan dana kapitasi JKN pada FKTP milik Pemerintah Daerah yang belum berstatus BLUD? 3. Bagaimana pemanfaatan dana kapitasi JKN pada FKTP milik Pemerintah Daerah yang belum berstatus BLUD?
III.
PEMBAHASAN 1. Pengertian, Penghitungan Alokasi dan Mekanisme Pembayaran Dana Kapitasi. Kapitasi berasal dari kata kapita yang berarti kepala atau jiwa.11 Pembayaran dengan sistem kapitasi adalah sebuah metode pembayaran untuk pelayanan kesehatan di mana penyedia layanan dibayar dalam jumlah tetap per pasien tanpa memperhatikan jumlah atau sifat layanan yang sebenarnya diberikan.12 Hal ini dipertegas dengan Pasal 1 angka (6) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa dana kapitasi merupakan besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas (Peraturan Menteri Dalam Negeri Noor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Pasal 1 angka 1). 11 http://kbbi.web.id 12 http://kamuskesehatan.com Tulisan Hukum Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.13 Unsur dalam penghitungan alokasi Dana Kapitasi oleh BPJS Kesehatan, yaitu14;: a. Didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai dengan data BPJS Kesehatan dan b. Tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Pembayaran kapitasi kepada FKTP dilakukan oleh BPJS Kesehatan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berjalan, dengan mekanisme sebagai berikut: 15 a. Periode Januari sampai dengan 30 April 2014 Sebelum diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014, pembayaran Dana Kapitasi oleh BPJS ke FKTP Pemerintah Daerah langsung ke Dinas Kesehatan Kab/Kota yang selanjutnya disetor ke Kas Daerah atau langsung dari BPJS Kesehatan ke Kas Daerah sebagai penerimaan daerah. b. Periode 1 Mei 2014 sampai dengan sekarang Sejak diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014, dana Kapitasi langsung dibayarkan oleh BPJS Kesehatan ke FKTP milik Pemerintah Daerah melalui rekening bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP yaitu pegawai negeri sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan dana 16 kapitasi . Rekening dana kapitasi ini merupakan bagian dari rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) yang diakui sebagai pendapatan yang dapat digunakan langsung untuk pembayaran pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP. Tujuan Dana tersebut ditransfer langsung masuk ke rekening bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP adalah supaya kegiatan kesehatan tidak terhambat. Pada prinsipnya semua layanan kesehatan pada FKTP harus segera dapat dibayarkan oleh bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP, sehingga FKTP tidak ada hambatan/kendala dalam hal pelayanan menangani kasus-kasus kesehatan di lapangan 2. Pengelolaan dana kapitasi JKN pada FKTP milik Pemerintah Daerah yang belum berstatus BLUD Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS
13
Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 6. 14 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Lampiran, Bab V huruf A angka 2 15 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Lampiran, Bab V huruf C angka 3 16 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 14. Tulisan Hukum Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Kesehatan. 17 Mekanisme pengelolaan dana kapitasi pada FKTP Milik Pemerintah Daerah yang belum berstatus BLUD diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, sebagai berikut: a. Penganggaran 1) Kepala FKTP menyusun rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan. Perencanaan tersebut mengacu pada jumlah peserta yang terdaftar pada FKTP dan besaran dana kapitasi JKN 2) Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKASKPD) Dinas Kesehatan, yang memuat rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN. 3) Rencana pendapatan dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah, obyek Dana Kapitasi JKN pada FKTP, rincian obyek Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP sesuai kode rekening berkenaan. 4) Rencana belanja dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok Belanja Langsung dan diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian obyek belanja sesuai kode rekening berkenaan 5) RKA-SKPD Dinas Kesehatan dipergunakan sebagai bahan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Pelaksanaan dan Penatausahaan 1) Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) pendapatan dan belanja sesuai dengan RKA-SKPD berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan. 2) Kepala Daerah mengangkat Bendahara Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP setiap tahun anggaran atas usul Kepala SKPD Dinas Kesehatan melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan ketentuan sebagai berikut: (a) Tugas Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP adalah untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan dana kapitasi JKN pada FKTP. Pengangkatan bendahara tersebut ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. (b) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP membuka Rekening Kapitasi JKN yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan menjadi bagian dari Rekening BUD.
17
Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 5. Tulisan Hukum Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
3)
Tata cara pencatatan dan penyampaian laporan realisasi pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagai berikut: (a) Bendahara Dana Kapitasi JKN mencatat pendapatan dan belanja pada buku kas dan menyampaikannya setiap bulan kepada Kepala FKTP dengan melampirkan buktibukti pendapatan dan belanja yang sah paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya untuk pengesahan oleh Kepala FKTP. (b) Bendahara Dana Kapitasi JKN menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja FKTP berdasarkan buku kas tersebut, selanjutnya Kepala FKTP menyampaikan laporan tersebut dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab Kepala FKTP setiap bulan kepada Kepala SKPD Dinas Kesehatan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya. (c) Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP setiap bulan berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja Kepala FKTP kepada PPKD untuk penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP oleh PPKD selaku BUD. (d) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Dinas Kesehatan dan PPKD selaku BUD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja FKTP sesuai SP2B FKTP, dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Pertanggungjawaban Kepala FKTP bertanggungjawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN. Berdasarkan SP2B FKTP, Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja yang bersumber dari dana kapitasi JKN serta menyajikannya dalam Laporan Keuangan SKPD Dinas Kesehatan yang akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. 3. Pemanfaatan dana kapitasi JKN pada FKTP milik Pemerintah Daerah yang belum berstatus BLUD Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. Penentuan besaran persentase alokasi untuk jasa
pelayanan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Daerah atas usulan Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, kegiatan operasional pelayanan kesehatan Tulisan Hukum Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
dalam rangka mencapai target kinerja di bidang upaya kesehatan perorangan dan besar tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah. a. Pembayaran jasa pelayanan kesehatan Besaran alokasi untuk pembayaran pelayanan kesehatan pada tiap FKTP ditetapkan sekurang-kurangnya 60% dari penerimaan Dana Kapitasi yang dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP. Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan dua variabel, yaitu: 1) jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan 2) kehadiran. b. Pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan Besaran alokasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan yang dimanfaatkan untuk: 1) pembelian obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai Pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dapat dilakukan melalui SKPD Dinas Kesehatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dialokasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. 2) kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya. Dukungan kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya, meliputi: a) upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif lainnya; b) kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan; c) operasional untuk puskesmas keliling; d) bahan cetak atau alat tulis kantor; dan/atau e) administrasi keuangan dan sistem informasi. Dalam hal dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun berkenaan, dana kapitasi tersebut digunakan untuk tahun anggaran berikutnya. IV.
PENUTUP Sebagai salah satu bentuk komitmen untuk memberikan jaminan perlindungan kesehatan, pemerintah mengadakan program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Pelayanan pemberian manfaat jaminan kesehatan tersebut, diantaranya dilakukan oleh FKTP milik Pemerintah Daerah yang mendapat pembayaran dari BPJS Kesehatan, salah satunya berupa dana kapitasi yang didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar pada FKTP tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Atas penyaluran dana kapitasi dari BPJS Kesehatan kepada FKTP milik Pemerintah Daerah khususnya yang belum berstatus BLUD, pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi supaya pengimplementasian JKN berlangsung
Tulisan Hukum Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
semakin lebih baik. Regulasi tersebut juga disusun dengan mempertimbangkan kendala yang ditemui sebelumnya di lapangan yaitu proses administrasi yang panjang sehingga menjadi hambatan tersendiri bagi FKTP milik pemerintah daerah untuk dapat segera memanfaatkan dana tersebut dalam memberikan pelayanan kesehatan. Atas hal tersebut, sejak berlakunya Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, dana Kapitasi langsung dibayarkan oleh BPJS Kesehatan ke FKTP milik Pemerintah Daerah. Demi pelaksanaan program JKN yang lebih baik, selain penyusunan regulasi yang memadai, diperlukan juga pengawasan dari semua pihak baik dari Dinas Kesehatan sebagai SKPD yang membawahi FKTP yang belum berstatus BLUD, Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. Daftar Pustaka: Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Internet http://kbbi.web.id http://kamuskesehatan.com http://www.bppk.kemenkeu.go.id/berita-makassar/20288-dana-kapitasi-bpjs-kesehatan-pelaksanaan-danpertanggungjawabannya, 24 Desember 2014. http://kominfo.go.id, Dana Kapitasi BPJS Kesehatan Kini Ditransfer Langsung ke Bendahara FKTP, 29 April 2014. Penyusun: Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Disclaimer: Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi. Tulisan Hukum Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
