Kebijakan K bij k dan d Strategi S i Pembangunan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan d l dalam RPJMN 2010 2010-2014 2014 Disampaikan oleh:
Nina Sardjunani Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Bappenas
Disampaikan pada Workshop Di ik d W k h Penyusunan RKAKL yang Responsif Gender P RKA KL R if G d Bappenas, 17 Januari 2012
OUTLINE: PUG dalam Perencanaan Kebijakan dan Program di Tingkat Nasional 2000‐2012 II. Arahan RPJPN 2005‐2025 III. Arahan RPJPN untuk RPJMN 2010‐2014 IV. RPJMN 2010‐2014 KGPP 4 V. Perencanaan & Penganggaran yang Responsif Ge de ( Gender (PPRG) G) VI. Peran Bappenas dalam PPRG VII Tindak Lanjut VII. Ti d k L j t I.
2
I. ARAHAN RPJPN 2005-2025 MISI 2005-2025 1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, beradab 2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing 3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum
VISI 2005-2025
MAJU
j Indonesia aman,, 4. Mewujudkan damai, dan bersatu
MANDIRI
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
ADIL
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari
MAKMUR
Mewujud a Indonesia do es a menjadi e jad 7.. Mewujudkan negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional 8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional
Tujuan negara (UUD 45) • Melindungi tumpah darah • Memajukan kesejahteraan umum • Mencerdaskan M d k kehidupan bangsa • Ikut melaksanakan ketertiban dunia
3
PUG dalam Perencanaan Kebijakan dan Program di Tingkat Nasional (Tahun 1998‐2009) g ( ) 19 program RG
RKP 2006 Repeta 2001
26 program RG
RPJPN 20052005 2025
(UU No. 35/2000)
( p (Perpres No.39/2005)
(UU 17/2007)
Penyusunan GAP (1998) GBHN 1999 - 2004
RKP 2007
Repeta 2002 (UU No.19/2001)
Propenas 2000 – 2004
RPJMN 20042009
RKP 2005
(Perpres No. 7/2005)
(UU No. 25/2000)
Repeta 2003
“Transisi”
RKP 2008
(UU No.29/2002)
KKG sebagai salah satu tujuan pemb
19 program responsif gender (RG)
Inpres 9/2000 Sumber: Direktorat KP3A-Bappenas
(Perpres No. 19/2006)
Bab B b 12 d dan n 13 bab lainnya
32 program RG
Repeta 2004
(Perpres N 18/2007 ) No. Draft Kepmen PPN ttg PPRG
SNPK
(UU No. 28/2003)
38 program RG
PUG sebagai salah satu prinsip pengarusutamaan Æsemua kebijakan, program & kegiatan
RKP 2009 (Perpres No. / ) 38/2008)
4
PUG dalam Perencanaan Kebijakan dan Program di Tingkat Nasional (Tahun 2009‐2012) g ( ) PUG sebagai g salah satu prinsip pengarusutamaan Æsemua kebijakan, program & kegiatan
PMK No. 119/PMK.02/2009: 7 K/L pilot
PUG : Prionas Lainnya Bidang Kesra, sbg salah satu dr 3 pengarusutamaan 56 kegiatan K/L d l dalam matriks ik
RKP 2011 (Perpres No.19/2010)
RKP 2012 (Perpres No.29/2011)
RKP 2009 (Perpres No. 38/2008)
RKP 2010 (Perpres No. 21/2009)
RPJMN 20102014 (Perpres No. 5/2010)
PMK No. 104/PMK.02/2010: 7 K/L pilot + K/L ekpolsoskum PMK No. 93/PMK.02/2011: K/L yg telah didampingi KPP&PA 28 K/L + 10 provinsi i i pilot il
RKP 2013
PMK No. 93/PMK.02/2011:
“Transisi” Transisi
Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Kepmen PPN No. 30/M.PPN/HK/03/2009: Tim Teknis dan Tim Pengarah PPRG Sumber: Direktorat KP3A-Bappenas
SEDANG DISUSUN
RKP 2014
PMK hanya mengatur teknis pelaksanaan PPRG di K/L dan daerah yang dibiayai oleh Dekon/TP
5
MISI 2: Mewujudkan bangsa yang berdaya saing SASARAN POKOK Kualitas SDM § IPM § IPG § Penduduk tumbuh seimbang
ARAH PEMBANGUNAN Pendidikan - Peningkatan kualitas SDM untuk mendukung masyarakat yang berharkat, bermartabat, berakhlak mulia, dan menghargai keberagaman - Menumbuhkan kebanggaan kebangsaan, akhlak mulia, serta kemampuan peserta didik untuk hidup bersama dalam masyarakat yang beragam Kesehatan Pemberdayaan Perempuan dan Anak: - Peningkatan kualitas hidup perempuan, kesejahteraan, perlindungan anak, penurunan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi g kelembagaan g dan jaringan j g PUG - Penguatan Pemuda 6
Tahapan dan Perkembangan Pembangunan Gender dalam RPJPN 2005 2025 2005-2025 RPJMN 2005 2005-2009 2009 Indonesia yang adil dan demokratis: Meningkatnya kesetaraan g gender di berbagai g bidang pembangunan Bab 12: Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Æ untuk seluruh K/L; 1. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; 2 Program Penguatan 2. Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak; 3. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.
RPJMN 2010 2010-2014 2014 Peningkatan kesejahteraan rakyat: Meningkatnya kesetaraan g gender Buku I: Program Prioritas Nasional Lainnya di Bidang Kesejahteraan Rakyat; Buku II-Bab I: Pengarusutamaan GenderÆ seluruh K/L; Buku II-Bab II: Bidang Pembangunan g Sosial Budaya y dan Kehidupan Beragama ÆProgram Peningkatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (khusus KPP&PA); Buku III: Program Prioritas Nasional Lainnya: Bidang Politik, H k m Dan Keamanan, Hukum Keamanan Perekonomian Dan Kesejahteraan Rakyat.
RPJMN 2015 2015-2019 2019
RPJMN 2020 2020-2024 2024
Peningkatan kesejahteraan rakyat: Meningkatnya g y kesetaraan gender
Peningkatan kesejahteraan rakyat: Terwujudnya j y kesetaraan gender
II. Arahan RPJPN 2005-2025 untuk RPJMN 20102014
RPJMN 2010-2014 ditujukan untuk lebih memantapkan p p penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.
8
Kondisi yang Ingin Dicapai dalam RPJMN 20102010-2014
6.Meningkatnya kesejahteraan rakyat yang ditunjukkan oleh membaiknya berbagai indikator pembangunan SDM a.l.: SDM, al: ymeningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang didukung dengan pelaksanaan sistem pendidikan nasional yang mantap; ymeningkatnya kesetaraan gender; 9
PUG DALAM RPJMN 2010-2014 BUKU 1 Prioritas Nasional
BUKU 2 Prioritas Bidang g
11 Prioritas Nasional: 1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2. Pendidikan 3. Kesehatan 4. Penanggulangan Kemiskinan 5. Ketahanan Pangan 6. Infrastruktur 7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha 8. Energi 9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pascakonflik 11. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
11 Bidang : 1. Kebijakan pengarusutamaan dan lintas bidang g Æ Pengarusutamaan g Gender (PUG) ( ) 2. Pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama Sub bidang : pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan g p y p p Fokus Prioritas: Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan. 3. Ekonomi 4. Ilmu pengetahuan dan teknologi 5. Sarana dan prasarana 6. Politik 7. Pertahanan dan keamanan 8. Hukum dan aparatur 9. Wilayah dan tata ruang 10. Sumber daya alam dan lingkungan hidup 11. Sistem pendukung manajemen pembangunan nasional
Prioritas Lainnya : 1. Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 2. Bidang Perekonomian 3. Bidang Kesejahteraan Rakyat Substansi Inti: Perumusan kebijakan dan pedoman bagi penerapan pengarusutamaan (mainstreaming) oleh t ( i t i ) Gender G d l h Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian lainnya, termasuk perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap berbagai tindak kekerasan.
10
(Buku I) VISI, MISI, Agenda Presiden terkait KGPP d l dalam RPJMN 2010 2010--2014 1.Visi Indonesia 2014 ke-3:
Keadilan: T Terwujudnya j d pembangunan b yang adil dil dan d merata, t yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. 2 Misi 2. Mi i Pembangunan P b k ke-3: 3 Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang 3.Agenda Kelima: Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan 4.Prioritas Nasional: Program Prioritas Nasional Lainnya di Bidang Kesejahteraan Rakyat Æ Perumusan kebijakan dan pedoman bagi penerapan pengarusutamaan
(mainstreaming) Gender oleh Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian lainnya, termasuk perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap berbagai tindak kekerasan. kekerasan
(BUKU II) – BAB I PENGARUSUTAMAAN GENDER (1) Pengarusutamaan gender dalam pembangunan adalah P t d d l b d l h
strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki antara penduduk laki‐‐laki dan perempuan Indonesia dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan. t l b Pengarusutamaan gender (PUG) dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif (sudut pandang) gender ke i t ik ktif ( d t d ) d k dalam proses pembangunan di setiap bidang.
12
(BUKU II) – BAB I PENGARUSUTAMAAN GENDER (2)
Penerapan pengarusutamaan gender akan menghasilkan P t d k h ilk kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk p g y g g p Indonesia, baik laki‐ Indonesia, baik laki‐laki maupun perempuan. Piranti analisis yang dapat digunakan untuk strategi pengarusutamaan gender antara lain pengarusutamaan gender antara lain adalah adalah ‘‘Alur Kerja Analisis Gender’’ (Gender Analysis Pathway – GAP). Gender Dengan demikian diharapkan bahwa pengintegrasian gender ke Dengan demikian diharapkan bahwa pengintegrasian gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat dan daerah akan membuat akan membuat pengalokasian sumber daya pembangunan p pengalokasian sumber daya pembangunan g y p g menjadi lebih efektif, akuntabel, dan adil dalam memberi manfaat kepada perempuan dan laki‐ kepada perempuan dan laki‐laki. 13
(Buku II) Bab I – Kebijakan/Isu Nasional PUG
a) Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, melalui harmonisasi peraturan perundangan dan pelaksanaannya di semua tingkat pemerintahan dengan dan pelaksanaannya di semua tingkat pemerintahan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. b) Peningkatan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, melalui upaya‐upaya pencegahan, pe aya a , da pe be dayaa pelayanan, dan pemberdayaan. c) Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan p perempuan. p
14
(BUKU III) MATRIKS SINKRONISASI PUSAT DAN DAERAH DALAM PENCAPAIAN PRIORITAS NASIONAL PRIORITAS LAINNYA: BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN, PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS
Kesejahteraan Rakyat: Perumusan kebijakan dan pedoman bagi penerapan pengarusutamaan (mainstreaming) Gender (PUG) oleh Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian Lainnya, termasuk perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap berbagai tindak kekerasan › Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Perempuan
INSTANSI PELAKSANA
SASARAN PELAKSANAAN DI WILAYAH SUMATERA
JAWA BALI
KALIMANT AN
SULAWESI
NUSA TENGGARA
MALUKU
PAPUA
Kementerian Pemberdayaan Perempuan p dan Perlindungan Anak
Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang sosial, politik, dan hukum. Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang ekonomi. ekonomi Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan.
III. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)
16
Alat dan proses yang dirancang untuk memfasilitasi suatu analisis
Æ
gender dalam penyusunan anggaran negara dan alokasi sumber daya. Merupakan alat untuk mencapai kesetaraan gender. PPRG BUKAN berarti membagi anggaran 50% untuk laki laki dan PPRG BUKAN berarti membagi anggaran 50% untuk laki‐laki dan 50% untuk perempuan, bukan pula pemisahan anggaran khusus bagi perempuan. PPRG dipakai untuk melihat keseluruhan anggaran pemerintah dari perspektif gender, agar dapat mengintegrasikan kebutuhan laki‐laki dan perempuan, anak laki‐laki dan perempuan, dan p p p p kelompok yang termarginalkan. Integrasi Isu gender ke dalam perencanaan dan penganggaran: Æ Tidak untuk menambah anggaran baru Tidak untuk menambah anggaran baru Æ Menggunakan indikator/keluaran yang sudah tersedia
I. DEMOKRATISASI (Masyarakat dan DPR dapat berperan besar dalam penyusunan anggaran yang responsif gender) II. DESENTRALISASI (Meningkatkan partisipasi masyarakat, pemantauan) III.PEM (Public Expenditure Management) UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan g Nasional,, PP 20/2004 tentang g RKP,, PP 21/2004 tentang g RENJA K/L, PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan di Pusat dan Daerah, PP 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Daerah (Pelaksanaan Unified Budget, Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, dan Anggaran Berbasis Kinerja). S b l Sebelumnya telah t l h ditetapkan dit t k : ditetapkan: INPRES 9/2000 tentang PUG; dan
KEPUTUSAN MENEG.PPN/KEPALA BAPPENAS NO. KEP.30/M.PPN/HK/03/2009, tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender.
Alur Kerja Analisis Gender
(Gender Analysis y Pathway y = GAP)) ANALISIS KEBIJAKAN YANG RESPONSIF GENDER
KEBIJAKAN, RENCANA AKSI KE DEPAN
1. - Pilih Kebijakan/Program/ Kegiatan yang akan dianalisis: - Identifikasi dan tuliskan tujuan Kebijakan/Program/Kegiatan
6. Rumuskan kembali tujuan kebijakan/ Program/Proyek/ Kegiatan pembangunan
2. Sajikan Data Pembuka Wawasan Terpilah Menurut Jenis Kelamin - Kuantitatif - Kualitatif
7. Susun Rencana Aksi yyang g responsifgender p g
ISU GENDER
3.Temu kenali isu gender di proses perenc kebij/prog/ keg
4. Temu kenali isu gender di internal lembaga/ budaya org
PELAKSANAAN
MONITORING & EVALUASI
PENGUKURAN HASIL
5. Temu kenali di isu gender di eksternal lembaga
8. Tetapkan Baseline
9. Tetapkan Indikator Gender
PERENCANAAN 19
Dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Negara PPN/Kepala
Bappenas Nomor Kep.30/M.PPN/HK/03/2009 Kep 30/M PPN/HK/03/2009 tentang Tim Pengarah dan Tim Teknis Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender, untuk memastikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan PUG dan PPRG di seluruh kementerian/lembaga. Pengintegrasian g g gender g dalam perencanaan p dan
penganggaran pada RPJMN tahap kedua (periode 2010-2014), yang memuat kebijakan, indikator, dan sasaran yang responsif if gender d d dan tterpilah il h gender. d Pengintegrasian gender ke dalam dokumen perencanaan
Kementerian/lembaga (Renstra dan Renja K/L periode 20102014), yang memuat kebijakan, indikator, dan sasaran yang responsif gender. gender
Kemenkeu menetapkan PMK Nomor 93/PMK.02/2011 tentang
j Penyusunan y dan Penelaahan Rencana Kerja j dan Petunjuk Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. PMK ini akan menjadi dasar penerapan ARG untuk T.A. 2012 dan selanjutnya. l PMK Nomor 93/PMK.02/2011 merupakan kelanjutan dari PMK 104/2010 tentang t t Petunjuk P t j k Penyusunan P d dan P Penelahaan l h Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011, 2011 dan PMK 119/2009 untuk T.A. T A 2010. 2010 Di dalam PMK 93/2011 ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKA RKA-K/L K/L berkenaan dengan anggaran responsif gender (ARG), antara lain: 1. Penerapan p ARG p pada p penganggaran g gg diletakkan p pada output. p Relevansi komponen input dengan output yang akan dihasilkan harus jelas.
2. K/L yang wajib menerapkan ARG adalah K/L yang telah mendapatkan pendampingan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) oleh Kementerian Pemberdayaan e be dayaa Perempuan e e pua da dan Perlindungan e l du ga Anak a ((KPP da dan PA). p ARG fokus p pada kegiatan g dan output p kegiatan g 3. Penerapan dalam rangka: penugasan g prioritas p p pembangunan g nasional;; a. p b. pelayanan kepada masyarakat (service delivery); dan/atau c pelembagaan pengarusutamaan gender/PUG (termasuk di c. dalamnya capacity building, advokasi gender, kajian, pengumpulan g p data terpilah). p ) sosialisasi,, diseminasi dan/atau p
Peran Bappenas dalam PPRG à Sebagai motor penggerak Æ memfasilitasi K/L mitra untuk
penerapan ARG. Menyusun RKP dan Renja-KL mitra yang responsif gender, bersamasama dengan K/L mitra terkait; Menelaah kegiatan kegiatan-kegiatan kegiatan prioritas yang akan disusun GBS GBS-nya nya dari K/L mitra pada Pertemuan Tiga Pihak *; Menelaah GBS K/L mitra bersama dengan Kementerian Keuangan; dan M Memantau t dan d mengevaluasi l i pelaksanaan l k kegiatan-kegiatan k i t k i t K/L mitra it yang telah disusun GBS-nya bersama dengan KPP&PA.
g K/L p pilot Æ menerapkan p ARG untuk kegiatan g UKE II à Sebagai masing-masing:
Menyusun GAP untuk kegiatan UKE II terkait; Menyusun GBS di tingkat output pada kegiatan terkait (1 GBS untuk 1 output); Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah l h disusun di G GBS-nya. S 23
Usulan Terkait Penerapan PPRG dalam Dokumen Perencanaan*) Lampiran 1 : Revisi Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak dalam Rangka Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak dalam Rangka Penyusunan RKP dan Renja K/L Tahun 2013: format Dokumen Kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak Æ Penambahan butir VII K i VII: Kegiatan Prioritas yang Akan Disusun GBSnya (setelah butir Kegiatan P i i Ak Di GBS ( l hb i K i Prioritas dan Non‐Prioritas, sebelum butir Usulan Inisiatif Baru) KODE
PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS
INDIKATOR
TARGET 2013
ALOKASI 2013
*) Sebagaimana tercantum dalam memorandum Deputi SDMK kepada Deputi Pendanaan Pembangunan No. 030/D.1/01/2012, tertanggal 31Januari 2012. 24
Lampiran 2: UsulanCheck List Penelaahan GBS Unsur Pertanyaan Jawaban*) P l h Penelaahan Program Apakah program yang dipilih merupakan Program Prioritas Nasional yang ada N/B/M***) dalam RPJMN 2010 – 2014 **) dan Pencapaian MDGs? Apakah merupakan mer pakan kegiatan yang ang terkait dengan service ser ice deli delivery? er ? 1. Apakah nama program, kegiatan, indikator kinerja kegiatan, dan output kegiatan telah sesuai dengan hasil restrukturisasi? 2 2. Analisa Situasi: a. Apakah isu gender yang teridentifikasi didukung oleh data terpilah yang dikumpulkan dan dianalisis sebagai (pembuka wawasan)? b b. A k h ttelah Apakah l h mencantumkan t k iisu (k (kesenjangan) j ) gender d pada d proses perencanaan; internal lembaga; dan/atau di eksternal? c. Apakah kesetaraan gender tercatat jelas sebagai sesuatu yang ingin dicapaiÆ tecermin dalam indikator: ‐ output? ‐ suboutput? d. Apakah telah dicantumkan indikator (baik yang tercantum dalam RPJMN/Renstra, maupun indikator proxy) yang akan digunakan sebagai baseline dalam pengurangan kesenjangan gender tersebut? e. Adakah perubahan dalam tujuan suboutput kegiatan yang telah mengakomodasikan perspektif gender? 25
Lampiran 2: Usulan Check List Penelaahan GBS Unsur Pertanyaan Penelaahan 3. Apakah rencana aksi dalam GBS dapat menjawab: a a. ‐ hasil analisis situasi? b. ‐ isu gender yang teridentifikasi : o pada proses perencanaan; internal; eksternal? o tujuan ? 4 5 6
Jawaban*)
o kerangka pikir (jika ada), yang mencerminkan gender concern Apakah alokasi anggaran output kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam pagu indikatif? Apakah dampak/hasil output kegiatan berkontribusi pada pengurangan kesenjangan gender? Apakah output/suboutput terkait langsung dengan indikator yang ada di RPJMN 2010 20102014 (Buku I dan/atau Buku II Bab I)?
*)Disusun oleh KPP&PA, Bappenas, dan Kemkeu, dan disempurnakan oleh Dr. Yulfita Raharjo (Gender AdviserAIPEG) pada d Workshop W k h Penyusunan P RKA KL yang Responsif RKA-KL R if Gender G d di Bappenas, B 17 Januari J i 2012. 2012 Keterangan: *) Diisi dengan tanda (√) jika ‘Ya’ dan tanda (x) jika ‘Tidak’. ), atau Buku 2 bab 1 ((Pengarusutamaan g **)) Lihat RPJMN 2010-2014 untuk Buku 1 ((Prioritas Nasional), Gender). ***) N: Nasional, B: Bidang, M: MDGs. 26
Tindak Lanjut Pelatihan dan mentoring pada K/L mengenai pemilihan program &
penyusunan GBS (Kementerian PP dan PA, Kementerian Keuangan, Bappenas) Æ kegiatan/program yang mendukung pencapaian prioritas nasional dan pencapaian target-target MDGs.
Penelaahan GBS Æ K/L terkait bersama Bappenas pp dan Kemenkeu. Pendampingan dalam proses implementasi ARG (Kementerian PP dan PA). Monev dan pelaporan pelaksanaan ARG (Kementerian PP dan PA, Bappenas,
Kementerian Keuangan) Æ Bappenas telah melaksanakan Evaluasi Uji Coba PPRG 2009-2010 di 7 K/L pada tahun 2011.
Saat ini sedang disusun Stranas PPRG (untuk pusat dan daerah) oleh 4
driver (Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri, KPP&PA), yang dikoordinasikan oleh Bappenas.
Tahun 2012: akan diterapkan ARG di 28 K/L*) (termasuk BAPPENAS) dan 10
provinsi pilot (Jatim, Jateng, DIY, Banten, Jabar, Sumut, Babel, Kepri, Kalbar Lampung) Æ Kemendagri diharapkan dapat berperan aktif sebagai Kalbar, driver, terutama untuk penyusun landasan hukum dan instrumen PPRG di daerah.
*) Untuk T.A. 2012, ARG akan
diterapkan pada 28 K/L
1.
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 15. Kementerian Perhubungan,
2.
Kementerian Perdagangan,
16. Kementerian Pendidikan Nasional,
3.
Kementerian Koperasi dan UKM,
17. Kementerian Agama,
4.
Kementerian Perindustrian,
18. Kementerian Kesehatan,
5.
Kementerian Kehutanan,
19. BKKBN,
6 6.
K Kementerian t i Pertanian, P t i
20 Kementerian 20. K t i Sosial S i l,
7.
Kementerian Kelautan dan Perikanan,
21. Kementerian Lingkungan Hidup,
8.
Kementerian Komunikasi dan Informatika,,
22. Kementerian Kebudayaan y dan Pariwisata,,
9.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas,
23. Mahkamah Agung 24. Kementerian Pertahanan,
10 Kementerian 10. K t i ESDM, ESDM
25. Kementerian Dalam Negeri,
11. Badan Pertanahan Nasional;,
26. Kementerian Hukum dan HAM,
12. Kementerian Keuangan,
27 Sekretariat Negara , dan 27.
13. Kementerian Pekerjaan Umum,
28. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
14. Kementerian Perumahan Rakyat,
Perlindungan Anak
Keterangan: yang berwarna kuning adalah K/L yang berfungsi sebagai driver.
Sumber: Surat KPP-PA kepada Kemenkeu dan Bappenas No. B-2019/Set/KPP-PA/10/2011
29
