PENDEKATAN ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) DALAM PERENCANAAN PENDIDIKAN
Perencanaan merupakan bagian yang tidak terlepaskan dari kehidupan sehari-hari, karena perencanaan adalah langkah awal sebelum melakukan fungsifungsi manajemen lainnya. Di dalam fungsi-fungsi manajemen POAC (planning, organizing, actuating, controlling), perencanaan (planning) mendahului fungsi manajemen
pengorganisasian
(organizing),
pelaksanaan
(actuating),
dan
pengendalian (controlling). Pertanyaan-pertanyaan seperti “Bagaimana caranya?”, “Bagaimana struktur organisasinya?”, Bagaimana kualifikasi dan kuantitas orang yang dibutuhkan dan kapan dibutuhkannya?”, “Bagaimana cara yang paling efektif untuk mengarahkan?”, “Bagaimana wasdalnya?” adalah pertanyaanpertanyaan yang harus mendapatkan jawaban sebelum suatu kegiatan dimulai. Jadi, secara umum perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan pada suatu periode tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Perencanaan mengandung unsur-unsur (1) sejumlah kegiatan yang ditetapkan sebelumnya, (2) adanya proses, (3) hasil yang ingin dicapai, dan (4) menyangkut masa depan dalam waktu tertentu. Perencanaan tidak dapat dilepaskan dari unsur pelaksanaan dan pengawasan termasuk pemantauan, penilaian, dan pelaporan. Pengawasan diperlukan dalam perencanaan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Pengawasan dalam perencanaan dapat dilakukan secara preventif dan represif.
1
Pengawasan
preventif
merupakan
pengawasan
yang
melekat
dengan
perencanaannya, sedangkan pengawasan represif merupakan pengawasan fungsional atas pelaksanaan rencana, baik yang dilakukan secara internal maupun secara eksternal oleh aparat pengawasan yang ditugasi. Di antara kajian mengenai perencanaan, termasuk di dalamnya ruang lingkup perencanaan dengan berbagai dimensi terkait, macam pendekatan yang di gunakan di dalam menyusun sebuah perencanaan, dalam hal ini perencanaan pendidikan, merupakan kajian tersendiri. Di dalam menyusun sebuah perencanaan pendidikan, terdapat beberapa macam pendekatan yang bisa digunakan. Pendekatan-pendekatan dimaksud adalah pendekatan kebutuhan sosial, pendekatan kebutuhan tenaga kerja, dan pendekatan efisiensi biaya, dan analytical hierarchy process (AHP). Keempat macam pendekatan perencanaan masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Analytical hierarchy process (AHP) adalah sebuah pendekatan yang bersifat analitis (analytical) karena di dalamnya diteliti faktor-faktor yang terkait dengan perencanaan, mulai dari visi, misi, arah kebijakan, kriteria, dan prioritas. Pendekatan ini juga bersifat hirarki/bertahap (hierarchy) dari level nasional sampai ke unit-unit terkecil dimana program diimplementasikan. Di samping dua hal tersebut, pendekatann ini merupakan sebuah proses (process) yang terdiri dari lima tahapan aktivitas,
yaitu: (a) perencanaan tujuan dasar dan sasaran,
2
(b) perencanaan operasional, (c) penganggaran, (d) pengendalian dan pengukuran, dan (e) pelaporan, analisis, dan umpan balik.
Perencanaan Tujuan Dasar dan Sasaran Revisi/Modifikasi Tujuan Dasar dan Sarana Perencanaan Operasional
Pelaporan, Analisis dan Umpan Balik
Revisi Perencanaan Operasional Revisi Anggaran
Penganggaran
Aksi Pengendalian dan Pengukuran
Gambar 1. Siklus Perencanaan dan Pengendalian
Di dalam pendekatan AHP, diperlukan paradigma baru pengelolaan sektor publik yang berupa good governance yang secara sederhana berarti pemerintahan yang baik. World Bank memberikan definisi governance sebagai ” The way state power is used in managing economic and social resources for development of society”. Cara kekuasaan digunakan untuk menata sumber daya ekonomi dan sumber-sumber sosial bagi kepentingan pembangunan masyarakat. Sedangkan United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan governance sebagai “The exercise of political, economic and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels”. Penggunaan
3
kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi di dalam mengelola kepentingan nasional pada seluruh tingkat masyarakat. Mengacu pada definisi yang diberikan oleh World Bank dan UNDP, maka orientasi pembangunan harus diarahkan pada kepentingan publik. Good governance sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokratis dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Lebih
lanjut
UNDP
mengemukakan
karakteristik
dari
good
governance sebagai berikut: a. Participation, keterlibatan masyarakat di dalam pembuatan keputusan. b. Rule of law, kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. c. Transparency, transparansi di bidang informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. d. Responsivenesss, cepat tanggap dalam melayani stakeholders. e. Consensus orientation, berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. f. Efficiency and effectiveness, pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisiensi) dan berhasil guna (efektif).
4
g. Accountability, pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. h. Strategy vision, memiliki visi jauh ke depan. Untuk mewujudkan terlaksananya good governance yang memiliki karakteristik di atas, diperlukan reformasi kelembagaan (institution reform) dan reformasi manajemen dari kelembagaan dan manajemen yang ada sekarang. Kelembagaan dan manajemen yang ada sekarang harus mampu menyerap perubahan dan aspirasi yang berkembang dengan memperhatikan kepentingan publik sebagai acuan utama di dalam melaksanakan fungsi kelembagaan atau pemerintahan. Pada akhirnya, melalui reformasi ini diharapkan dapat tercipta kesejahteraan masyarakat, di mana kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama di dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik.
Konsep Dasar Analytical Hierarchy Process (AHP) Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering menghadapi kondisi untuk melakukan pengambilan keputusan dengan segera. Umumnya kita juga telah memikirkan beberapa alternatif solusi, dengan berbagai argumen pro dan kontra. AHP dapat memfasilitasi evaluasi pro dan kontra tersebut secara rasional. Dengan demikian, AHP dapat memberikan solusi yang optimal dengan cara yang transparan melalui:
analisis keputusan secara kuantitatif dan kualitatif
evaluasi dan representasi solusi secara sederhana melalui model hirarki
5
argumen yang logis
pengujian kualitas keputusan
waktu yang dibutuhkan relatif singkat.
Dalam suatu proses pengambilan keputusan, para pengambil keputusan seringkali dihadapkan pada berbagai masalah yang bersumber dari beragamnya kriteria. Sebagai contoh praktis, Pemerintah Daerah (Pemda) sering menghadapi kesulitan dalam menentukan prioritas dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan di daerah. Terkait dengan hal tersebut, Analytic Hierarchy Process (AHP) dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Secara khusus, AHP sesuai untuk digunakan dalam pengambilan keputusan yang melibatkan perbandingan elemen keputusan yang sulit untuk dinilai secara kuantitatif. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa reaksi natural manusia ketika menghadapi pengambilan keputusan yang kompleks adalah mengelompokkan elemen-elemen keputusan tersebut menurut karakteristiknya secara umum. Pengelompokan ini meliputi pembuatan hirarki (ranking) dari elemen-elemen keputusan kemudian melakukan perbandingan antara setiap pasangan dalam setiap kelompok, sebagai suatu matriks. Setelah itu akan diperoleh bobot dan rasio inkonsistensi untuk setiap elemen. Dengan demikian akan mudah untuk menguji konsistensi data (Saaty, 1980). AHP merupakan sebuah metode sistematis untuk membandingkan seperangkat tujuan atau alternatif. Dalam hal ini, AHP merupakan proses
6
perumusan kebijakan yangpowerful dan fleksibel dalam menentukan prioritas, membandingkan alternatif dan membuat keputusan yang terbaik ketika pengambil keputusan harus mempertimbangkan aspek kuantitatif dan kualitatif. AHP mengurangi kerumitan suatu keputusan menjadi rangkaian perbandingan satusatu, kemudian mensistesis hasil perbandingan tersebut. Dengan demikian, AHP tidak hanya bermanfaat dalam pembuatan keputusan yang terbaik tetapi juga memberikan dasar yang kuat bahwa keputusan tersebut merupakan keputusan yang terbaik AHP dikembangkan di Wharton School of Business oleh Thomas Saaty pada tahun 1970-an. Pada saat itu Saaty merupakan profesor di Wharton School of Business. Pada tahun 1980, Saaty akhirnya mempublikasikan karyanya tersebut dalam bukunya yang berjudul Analytic Hierarchy Process. AHP kemudian menjadi alat yang sering digunakan dalam pengambilan keputusan karena AHP berdasarkan pada teori yang merefleksikan cara orang berpikir. Dalam perkembangannya, AHP dapat digunakan sebagai model alternatif dalam menyelesaikan berbagai macam masalah, seperti memilih portofolio dan peramalan. Secara detil, terdapat tiga prinsip dasar AHP, yaitu (Saaty, 1994):
1. Dekomposisi (Decomposition) Setelah persoalan didefinisikan, maka perlu dilakukan decomposition, yaitu memecah persoalan yang utuh menjadi unsur-unsurnya. Jika ingin mendapatkan hasil yang akurat, maka pemecahan terhadap unsur-unsurnya dilakukan hingga 7
tidak memungkinkan dilakukan pemecahan lebih lanjut. Pemecahan tersebut akan menghasilkan beberapa tingkatan dari suatu persoalan. Oleh karena itu, proses analisis ini dinamakan hierarki (hierachy).
2. Penilaian Komparasi (Comparative Judgment) Prinsip ini membuat penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu yang berkaitan dengan tingkat di atasnya. Penilaian ini merupakan inti dari AHP karena berpengaruh terhadap prioritas elemen-elemen. Hasil penilaian ini tampak lebih baik bila disajikan dalam bentuk matriks perbandingan berpasangan (pairwise comparison).
3. Penentuan Prioritas (Synthesis of Priority) Dari setiap matriks pairwise comparison dapat ditentukan nilai eigenvector untuk mendapatkan prioritas daerah (local priority). Oleh karena matriks pairwise comparison terdapat pada setiap tingkat, maka global priority dapat diperoleh dengan melakukan sintesa di antara prioritas daerah. Prosedur melakukan sintesa berbeda menurut hirarki. Pengurutan elemen-elemen menurut kepentingan relatif melalui prosedur sintesa dinamakan priority setting.
Langkah-langkah dalam AHP Dalam pengambilan keputusan dengan pendekatan AHP, langkah-langkah kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:
8
a. Mendefinisikan suatu kegiatan yang memerlukan pemilihan dalam pengambilan keputusan. Seperti pemilihan fakultas di PTN, pemilihan beberapa lokasi wisata, dan sebagainya. b. Menentukan kriteria dari pemilihan-pemilihan tersebut terhadap identitas kegiatan dan membuat hirarkinya. c. Membuat matriks pairwase comparison berdasarkan criteria focus dengan memperhatikan prinsip-prinsip comparative judgment. d. Buatlah matriks pairwase comparison dengan memperhatikan prinsipprinsip comparative judgment berdasarkan criteria pada tingkat di atasnya. Contoh Kasus Contoh kasus dalam penggunaan AHP adalah dalam pemilihan kebutuhan pokok atau sekunder bagi mahasiswa. Kriteria pemilihan kebutuhan pokok pada ilustrasi ini didasarkan pada tingkat ketersediaan, trend atau kecenderungan dan biaya yang dikeluarkan oleh mahasiswa. Bagan pengambilan keputusannya dapat dilihat pada Gambar 2. Tk. 1 Fokus
Tk. 2 Kriteria
Tk. 3 Alternatif
Kebutuhan Pokok/Sekunder Mahasiswa
Trend
Buku/ Alat Tulis
Biaya
Persediaan
Pakaian
Makanan
Gambar 2. Hirarki Lengkap Pemilihan Kebutuhan Mahasiswa
9
Apabila diasumsikan persediaan 3 kali lebih penting daripada trend sedangkan biaya 2 kali lebih penting daripada persediaan, maka biaya 6 kali lebih penting dari trend. Berdasarkan ilustrasi ini didapat pairwise comparison seperti terlihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Pairwise Comparison Kebutuhan mahasiswa Fokus
Trend
Persediaan
Biaya
Prioritas
Trend
1
1 3
1 6
0,1
Persediaan
3
1
Biaya
6
6=2 3
3 6
1
0,3
1
0,6
2
Untuk menentukan skala prioritas yang merupakan eigen vector digunakan rumus AW = nW
1 3 6
1 3
1 a 6 a 1 b 3 b 2
1 2 1 c
c
Matriks tersebut dikalikan dan dicari matriks W dengan menggunakan eliminasi atau substitusi.
(1)
a 1 b 1 c 3a 3
6
(2) 3a b 1 c 3b 2
(3) 6a 2b c 3c Dari ketiga persamaan di atas, diperoleh nilai a = 0,1, b = 0,3 dan c = 0,6. 0,1 Dengan demikian matriks W 0,3 . 0,6 10
Berdasarkan nilai matriks tersebut dapat disimpulkan bahwa biaya merupakan kriteria terpenting karena prioritasnya tertinggi yaitu 0,6 diikuti persediaan dengan skala prioritas 0,3 dan trend dianggap paling
tidak penting
dengan
skala
prioritas 0,1.
Kesimpulan AHP adalah salah satu pendekatan di dalam menyusun sebuah perencanaan. Keputusan untuk mengambil salah satu alternatif dari beberapa pilihan didasarkan pada analisis kuantitatif sehingga pada akhir analisis diperoleh kesimpulan tentang urutan prioritas dari yang tertinggi sampai terendah.
11
DAFTAR PUSTAKA
B. Suryosubroto. Manajemen Pendidikan di Sekolah. Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
Husaini Usman. Manajemen, Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan. Bumi Aksara, Jakarta, 2010.
Sudarwan Danim. Visi Baru Manajemen Sekolah, dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik. PT Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
Siti Latifah, Prinsip-prinsip Dasar Analytical Hierarchy Process. Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, 2005.
Udin Syaefudin Sa’ud, Abin Syamsuddin Makmun. Perencanaan Pendidikan, Suatu Pendekatan Komprehensif. UPI, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009.
http://www.scribd.com/doc/2908406/Modul-6-Analytic-Hierarchy-Process
12
