MODEL BB.2-KWK
DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON BUPATI PONOROGO TAHUN 2015
A. Data Pribadi Nama Lengkap
: SUGIRI SANCOKO
Tempat/Tanggal Lahir
: PONOROGO, 26 FEBRUARI 1971
NIK
: 3515072602710004
Usia
: 44 TAHUN 5 BULAN
Alamat Tempat Tinggal : MUTIARA CITRA ASRI D5/07 Email
:
[email protected]
Jenis kelamin
: LAKI-LAKI
Status perkawinan
: KAWIN
Agama
: ISLAM
NPWP
: 14.272.780.9-617.000
Hobby
: BERMUSIK,OLAHRAGA
Moto hidup
: …………………………………………………………………
B. Riwayat Pendidikan**) Pendidikan Formal Jenjang SD
Institusi
Tahun (Masuk-Lulus)
SDN GELANGKULON
1979-1984
SMP
SMPN BADEGAN
1984-1987
SMA
STMN PONOROGO
1987-1990
C. Pengalaman Pekerjaan**) Jenjang
Institusi
Tahun
ANGGOTA KOMISI C
DPRD JAWA TIMUR
2009 - 2013
KETUA KOMISI E
DPRD JAWA TIMUR
2013 - 2014
ANGGOTA KOMISI B
DPRD JAWA TIMUR
2014 - sekarang
D. Pengalaman Organisasi Jabatan WAKIL KETUA LESBUMI KETUA DEWAN PEMBINA WAKIL SEKRETARIS
Institusi PWNU JAWA TIMUR PAGUYUBAN REOG JATIM DPD PARTAI DEMOKRAT JATIM
Tahun
E. Data Keluarga HUBUNGAN KELUARGA Istri/Suami Jumlah Anak
NAMA
PEKERJAAN
SUSILOWATI 3 (TIGA) 1. JIAN AYUNE SUNDUL LANGIT 2. M. LINTANG PANUNTUN QOLBU 3. M. GIBRAN CAHYANING P.
Anak
KARYAWAN SWASTA
PELAJAR
PELAJAR
PELAJAR
Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya
Ponorogo, 27 Juli 2015 Yang membuat pernyataan, CALON BUPATI PONOROGO Materai
( SUGIRI SANCOKO )
Yang mengajukan pasangan calon PARTAI DEMOKRAT KETUA
SEKRETARIS
H.MESERI EFENDI. SH.MH.
EDY ISWAHYUDI, SE,.M.M.
DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA KABUPATEN PONOROGO KETUA
SEKRETARIS
YUNI WIDYANINGSIH,SH, M.Si
ALI MUFTHI, S. Ag
DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA KABUPATEN PONOROGO Plt. KETUA
Plt. SEKRETARIS
YUSUF WIBISONO, SH, MM, MH
SUKIRNO, SH.
DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KABUPATEN PONOROGO KETUA
SEKRETARIS
Drs. H. SAMSUDIN, LC
AGUS HAMID HAMDANI
DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HANURA KABUPATEN PONOROGO KETUA
SEKRETARIS
SUHARDI
DJOKO NURCAHYO
MODEL BB.2-KWK
DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON WAKIL BUPATI PONOROGO TAHUN 2015
D. Data Pribadi Nama Lengkap
: SUKIRNO
Tempat/Tanggal Lahir
: Ponorogo, 15 Juni 1956
NIK
: 350217150660001
Usia
: 59 tahun
Alamat Tempat Tinggal : Jl. Yos Sudarso No. 17 RT. 03 / RW. 03 Kel. Pakunden Kec. Ponorogo Email
:
Jenis kelamin
: Laki-laki
Status perkawinan
: Kawin
Agama
: Islam
NPWP
: 24.377.431.2-647.000
Hobby
:
Moto hidup
: …………………………………………………………………
E. Riwayat Pendidikan**) Pendidikan Formal Jenjang
F.
Institusi
Sekolah Dasar
SDN Panjeng
Tahun 1967
PGA 4 Tahun
Rayon PGAN Madiun / Panjeng
Tahun 1973
PGA 6 Tahun
Rayon PGAN Madiun / Panjeng
Tahun 1976
Pengalaman Pekerjaan**) Jenjang
F.
Tahun (Masuk-Lulus)
Institusi
Tahun
Ketua Komisi A
DPRD Kab. Ponorogo
2009 – 2014
Ketua Komisi D
DPRD Kab. Ponorogo
2014 – sekarang
Pimpinan Cabang
PJTKI Kab. Ponorogo
1995 – 2015
Pengalaman Organisasi Jabatan Bendahara Partai GOLKAR Wakil Ketua Partai GOLKAR Wakil Ketua DPC Ormas MKGR Ketua Cabang PSSI Pengurus KADIN Ponorogo
Institusi
Tahun
DPD Partai GOLKAR Kab. Ponorogo DPD Partai GOLKAR Kab. Ponorogo DPC Ormas MKGR Kab. Ponorogo PSSI Kab. Ponorogo KADIN Ponorogo
2004 – 2009 2009 – 2014 2012 – 2017 2013 – 2017 2014 – 2018
G. Data Keluarga HUBUNGAN KELUARGA
NAMA
Istri Jumlah Anak Anak
Indah Wahyuningsih 1 (satu) 4. Wahyu Febrian Saputra
Ayah Ibu Jumlah Saudara Kandung
Sarmo Bibit 1. Kadir 2. Sutiah
Ayah Mertua Ibu Mertua Menantu
Jauri Mirah 1. Septi Inta Tri Ayu 2. Bella Citra Nusantara
Ipar
1. Peno 2. Riadi
Paman
1. 2. 3.
Bibi
1. 2. 3.
PEKERJAAN
Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya Ponorogo, 27 Juli 2015 Yang membuat pernyataan, CALON WAKIL BUPATI PONIOROGO Materai
( SUKIRNO )
Yang mengajukan pasangan calon PARTAI DEMOKRAT KETUA
SEKRETARIS
H.MESERI EFENDI. SH.MH.
EDI ISWAHYUDI, SE,.M.M.
DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA KABUPATEN PONOROGO KETUA
SEKRETARIS
YUNI WIDYANINGSIH,SH, M.Si
ALI MUFTHI, S. Ag
DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA KABUPATEN PONOROGO PLT KETUA PLT SEKRETARIS
YUSUF WIBISONO, SH, MM, MH
SUKIRNO
Yang Mengajukan Pasangan Calon Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ketua Umum atau Sebutan lain *)
Sekretaris Jenderal atau
Drs. H. SAMSUDIN, Lc
ARIF Y VARIYANTO
Sebutan lain *)
Yang Mengajukan Pasangan Calon Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Ketua Umum atau
Sekretaris Jenderal atau
Sebutan lain *)
Sebutan lain *)
SUHARDI
DJOKO NURCAHYO
Keterangan : *) coret yang tidak perlu **) dimulai dari tahun yang lebih awal
0
PENGANTAR
Limpahan nikmat taufik dan hidayah Allah SWT. Sudah selayaknya selalu kita syukuri secara terus menerus, sehingga dengan rasa syukur itu kita selalu diberi kekuatan, kemampuan serta keimanan lahir dan batin untuk dapat sepanjang waktu mendharma baktikan demi kejayaan bangsa, negara dan masyarakat tercinta. Kehendak Allah SWT. Yang telah memberi jalan kepada kami untuk menjadi salah satu calon Bupati Ponorogo adalah ketulusan doa, dorongan, dukungan serta peran para ulama, pejabat, intelektual serta tokoh masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang terhormat para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Ponorogo.Untuk itu, dengan rasa syukur dan ungkapan hati yang tulus kami sampaikan terima kasih atas segala yang diberikan kepada kami. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Ponorogo yang adil dan bermartabat adalah suatu panggilan jiwa kami sebagai salah satu warga masyarakat yang lahir dan besar di Ponorogo yang setiap kali selalu memperhatikan, mengamati, serta melihat secara langsung perkembangan dinamika masyarakat Ponorogo. Sajian ini adalah merupakan suatu bentuk kepadulian, sebagai kesiapan dalam mengemban amanah rakyat dan semoga kepercayaan masyarakat terhadap panggilan jiwa kami mendapat Ridlo Allah SWT.
Ponorogo, 27 Juli 2015
H. SUGIRI SANCOKO Bakal Calon Bupati
H. SUKIRNO Bakal Calon Wakil Bupati
1
DAFTAR ISI
PENGANTAR ..................................................................................................................
1
DAFTAR ISI.....................................................................................................................
2
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................
3
A. Latar Belakang ................................................................................................
3
B. Maksud dan Tujuan .........................................................................................
4
C. Landasan Hukum..............................................................................................
4
D. Sistematika Penulisan .....................................................................................
5
BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN PONOROGO .......................................
6
A. Kondisi Geografis ...........................................................................................
6
B. Kondisi Demografis ........................................................................................
6
C. Kondisi Perekonomian .....................................................................................
7
BAB III PERMASALAHAN YANG DIHADAPI ..........................................................
9
A. Bidang Pemerintahan ......................................................................................
9
B. Bidang Kemasyarakatan ..................................................................................
10
C. Bidang Sarana dan Prasarana ...........................................................................
10
BAB IV VISI DAN MISI ................................................................................................
11
A. Visi ..................................................................................................................
11
B. Misi ..................................................................................................................
13
C. Program Prioritas..............................................................................................
13
BAB V. KESIMPULAN ..................................................................................................
18
BAB VI. PENUTUP ........................................................................................................
19
2
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Tidak ada yang dapat menafikan kenyataan seperti yang kita hadapi sekarang bahwa agenda otonomi daerah merupakan sebuah agenga nasional yang sangat penting dan telah menjadi agenda publik yang utama di tengah-tengah menghadapi persoalan bangsa yang semakin komplek dan tidak jelas arahmya. Sejak di berlakukannya kedua undang-undang pemerintahan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dapat dinyatakan bahwa hampir tiada hari yang kita lewati tanpa membicarakan masalah desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi/otonomi daerah diharapkan dapat menjadi salah satu pilihan kebijakan nasional yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya desintegrasi nasional, khususnya terhadap persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara sekarang ini dalam menyelesaikan kemelut di beberapa daerah. Otonomi merupakan salah satu opsi kebijakan yang tepat untuk tetap menjaga keutuhan negara dalam rangka NKRI, disamping peningkatan derajat keadilan sosial serta sejumlah kebijakan ekonomi secara khusus yang diberlakukan kepada daerah. Otonomi daerah juga merupakan sarana kebijakan yang secara plitik ditempuh dalam rangka memlihara keutuhan negara dan bangsa. Karena dengan otonomi akan kembali memeperkuat ikatan semangat kebangsaan serta persatuan dan kesatuan diantara segenap bangsa ini. Selama puluhan tahun masyarakat di daerah tidak mendapat perlakuan yang wajar, bahkan selama tiga puluh tahun lebih di bawah pemerintahan orde baru, masyarakat mengalami proses marginalisasi politik nasional. Hal ini dapat terjadi sebagai akibat dari begitu kuatnya sentralisasi kekuasaan di masa itu. Sekarang kita mulai mengimplementasikan kebijakan otonomi daerah yang baru yang tentu saja berbeda sekali dengan apa yang sudah dipraktekkan seama dua puluh lima tahun melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang lebih banyak membungkus sentralisasi pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah atau lazim disebut ”dekonsentrasi”. Dengan undang-undang ini pula daerah diberi peluang untuk mengambil inisiatif kebijakan yang sekiranya akan merugikan kepentingan pemerintah pusat, termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan rekruitmen politik dan birokrasi pada tingkat lokal. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dihadapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah, khususnya kabupaten maupun kota. Hali ini ditempuh dalam rangka megembalikan harkat dan martabat masyarakat di daerah dan 3
memberikan peluang pendidikan politik dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi di daerah, peningkatan efisiensi pelayanan publik, percepatan pembangunan di daerah dan pada akhirnya diharapkan dapat tercipta cara pemerintahan yang baik atau good governance.
B. Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah lebih diarahkan untuk dapat memberikan pedoman dan pengembangan potensi daerah kususnya di Kabupaten Ponorogo denagn paradigma baru di berbagai bidang pembangunan, perubahan kewilayahan yang disebabkan karena sistem otonomi daerah dalam rangka percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat Ponorogo. Tujuan dari penyusunan visi, misi dan arah kebijakan pembanguna daerah lebih menekankan pada : 1. Menyusun pedoman dan arah kebijakan pembangunan daerah sesuai potensi yang dimiliki daerah. 2. Menyusun pedoman perencanaan dan pengembangan di berbagai bidang dalam rangka peningkatan kualitas produk yang berdaya saing tinggi. 3. Menyusun pedoman bagi para pengelola dan sumber daya manusia yang dimiliki untuk dapat lebih meningkatkan baik kualitas SDM maupun peningkatan kinerja agar dapat memanfaatkan alokasi anggaran secara efektif dan efisien.
C. Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Perbaikan Pengelolaan Keuangan Daerah
4
D. Sistematika Penulisan Dalam penyusunan penulisan ini sistematikanya sbagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Landasan Hukum D. Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN PONOROGO A. Kondisi Geografi B. Kondisi Demografi C. Kondisi Perekonomian
BAB III PERMASALAHAN YANG DIHADAPI A. Bidang Pemerintahan B. Bidang Kemasyarakatan C. Bidang Sarana dan Prasarana
BAB IV VISI, MISI, PROGRAM PRIORITAS A. VISI B. MISI C. PROGRAM PRIORITAS
BAB V KESIMPULAN
BAB V PENUTUP
5
BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN PONOROGO
A. Kondisi Geografis Wilayah Kabupaten Ponorogo terletak antara 111017’ – 111052’ Bujur Timur dan 7049’ – 8020’ Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Ponorogo adalah 1.371,78 Km2. Secara topografi Kabupaten Ponorogo dikelilingi oleh barisan pegunungan yang bersambung mulai dari Gunung Wilis di sebelah timur membentang ke arah selatan dan berakhir pada Gunung Lawu di sebelah barat. Adapun jarak Ibu Kota Ponorogo dengan Ibu Kota Propinsi Jawa Timur (Surabaya) kurang lebih 200 km. arah timur laut, dan jarak dengan Ibu Kota Negara (Jakarta) kurang lebih 800 km ke arah barat. Adapun batas administrasi Kabupaten Ponorogo sebagai berikut :
Sebelah Utara
: Kabupaten Madiun, Magetan dan Nganjuk
Sebelah Timur
: Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek
Sebelah Selatan : Kabupaten Pacitan
Sebelah Barat
: Kabupaten Pacitan dan Wonogiri (Jawa Tengah)
Dilihat dari keadaan geografisnya, Kabupaten Ponorogo di bagi menjadi 2 sub area, yaitu area dataran tinggi yang meliputi kecamatan Ngrayun, Sooko dan Pulung serta Kecamatan Ngebel sisanya merupakan daerah dataran rendah. Sungai yang melewati ada 14 sungai dengan panjang antara 4 sampai dengan 58 Km sebagai sumber irigasi bagi lahan pertanian dengan produksi padi maupun hortikultura. Sebagian besar dari luas yang ada terdiri dari area kehutanan dan lahan sawah, sedang sisanya digunakan untuk tegal , pekarangan dan lainnya. Secara administratif wilayah Kabupaten Ponorogo terbagi menjadi 21 kecamatan serta 307 kelurahan dan desa dengan 1.002 lingkungan/dusun, 2.274 RW dan 6.869 RT. Jumlah penduduk di Kabupaten Ponorogo sebanyak 431.400 jiwa lakilaki dan 432.500 jiwa perempuan. Untuk menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Ponorogo didukung oleh 12.595 Pegawai Negeri Sipil (Ponorogo Dalam Angka 2014 – BPS).
B. Kondisi Demografis Menurut Ponorogo dalam Angka 2014 jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo pada tahun 2013 tercatat 863.900 jiwa, yang berarti mengalami peningkatan sebesar 0,24% dari jumlah tahun sebelumnya 861.800 jiwa. Sedangkan jika dibanding jumlah penduduk pada tahun 2010 (855.281), terjadi peningkatan sebesar 1% atau 8.619 jiwa. Secara keseluruhan jumlah penduduk wanita sedikit lebih banyak bila dibanding penduduk pria. Sex ratio atau perbandingan jumlah penduduk per100 penduduk perempuan pada tahun 2013 menunjukkan sedikit peningkatan, yaitu dari 99,44 % 6
pada tahun 2012 menjadi 99,75% pada tahun 2013, yang berarti di Kabupaten Ponorogo penduduk perempuannya lebih banyak dibanding penduduk pria, dimana setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99,75 penduduk pria (Ponorogo Dalam Angka 2014 – BPS). Diantara 21 kecamatan yang ada, Kecamatan Ponorogo mempunyai penduduk yang paling banyak 78.583 jiwa atau 9,07% dari total penduduk Kabupaten Ponorogo. Disusul kemudian Kecamatan Babadan 68.317 (7,91%) dan Kecamatan Ngrayun 56.413 (6,53%). Kepadatan penduduk Kabupaten Ponorogo mengalami peningkatan dari 625 jiwa / km² menjadi 630 jiwa /km². Sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian, Kecamatan Ponorogo mempunyai kepadatan tertinggi 3.522 jiwa / km². Sedangkan kepadatan terendah di Kecamatan Pudak sebesar 187 jiwa /Km² (Ponorogo dalam Angka 2014 – BPS). Sedangkan menurut kelompok usia interval 5 tahun menunjukkan bahwa komposisi penduduk Kabupaten Ponorogo mayoritas mengelompok pada usia dewasa, dimana kelompok terbesar pada usia 65+ tahun. C. Kondisi Perekonomian Untuk mengetahui kinerja ekonomi suatu daerah bisa ditinjau dari volume PDRB (Product Dometic Regional Bruto). PDRB atas harga berlaku Kabupaten Ponorogo Th. 2013 mencapai angka Rp. 10.692.392.150.000,-. Capaian PDRB Kabupaten Ponorogo tersebut merupakan yang tertinggi di antara Kabupaten/Kota lain di sekitarnya yang tergabung dalam satuan wilayah pembangunan (SWP)
Perbandingan PDRB Kabupaten/Kota SWP Madiun
No
Kabupaten/Kota
PDRB (Rp. jutaan)
%
1
Kabupaten Ponorogo
10,692,392.13
19.9%
2
Kabupaten Magetan
10,598,186.96
19.7%
3
Kabupaten Ngawi
10,331,392.62
19.2%
4
Kabupaten Madiun
9,953,786.63
18.5%
5
Kota Madiun
7,327,602.22
13.6%
6
Kabupaten Pacitan
4,826,394.86
9.0%
Jumlah
53,729,755.42
Dalam lima tahun terakhir, kinerja perekonomian Kabupaten Ponorogo juga mengalami tingkat pertumbuhan yang positif. Jika pada tahun 2009 PDRB Kabupaten 7
Ponorogo tercatat Rp. 6.432.277,700.000,-, maka pada tahun 2013 telah meningkat menjadi Rp. 10.692.392.150.000,-, atau naik 66% lebih. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi No
Tahun
PDRB (Rp. jutaan)
Kenaikan
1
2009
6,432,277.70
2
2010
7,449,685.32
16%
3
2011
8,404,945.13
13%
4
2012
9,486,200.08
13%
5
2013
10,692,392.15
13%
Di balik tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo yang cukup bagus, ada tiga fenomena yang sangat menarik untuk dicermati. Pertama, peran sektor primer yang terdiri dari pertanian, pertambangan dan penggalian semakin menurun. Kedua, sektor sekunder yang terdiri dari industri pengolahan, listrik, gas, air bersih dan bangunan bias dikatakan mengalami mengalami stagnasi, Ketiga, sektor tersier merupakan satu-satunya sektor yang mengalami pertumbuhan dan dengan angka yang signifikan. Hal ini menunjukkan sedang terjadinya perubahan orientasi ekonomi, di mana bisnis perdagangan, hotel, restoran, angkutan, komunikasi, keuangan, persewaan, jasa perusahaan dan jasa-jasa lain sedang mengalami kegairahan yang tinggi. Seiring dengan trend pertumbuhannya yang paling tinggi, sektor tersier juga menempati porsi yang paling besar dalam struktur perekonomian di Kabupaten Ponorogo, yaitu sebesar 57,27%. Nomor urut kedua adalah sektor primer 34,29%, dan nomor tiga serktor sekunder 8,49%. Hal ini juga semakin memberikan gambaran bahwa sektor tersier mengambil peran yang sangat penting dalam perekonomian Kabupaten Ponorogo. Namun demikian, pemerintah harus tetap mengupayakan agar kinerja sektor primer kembali meningkat, karena posisi pentingnya sebagai sumber pangan bagi masyarakat. .Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo yang bagus tentu saja juga berpengaruh pada membaiknya tingkat pendapatan regional perkapita. Kondisi terakhir (2013) menunjukkan bahwa angka pendapatan regional perkapita masyarakat Kabupaten Ponorogo telah mencapai Rp. 11.559.987,63 pertahun, atau Rp. 963.332,30 perbulan.
8
BAB III PERMASALAHAN YANG DI HADAPI Pembangunan pada dasarnya untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Sebagaimana kenyataan di lapangan saat ini masih cukup banyak permasalahan baik yang penyelesaiannya belum tuntas maupun permasalahan yang baru muncul sebagai akibat dampak dinamika masyarakat dan pembangunan serta transparansi yang sedang berkembang. Pelaksanaan pembangunan dikatakan baik apabila sumber daya dan masalah-masalah publik dapat dikelola secara efektif dan efisian dan dapat merespon kebutuhan masyarakat.Permasalahan tersebut dapat dilihat secara relatif dengan mendasarkan pada azas-azas sebagai berikut : A. Azas Signifikan Permaslahan yang memiliki signifikasi paling penting untuk direspon dalam pembangunan daerah yang akan datang. B. Azas Kesenjangan Permasalahan pokok yang dipilih, memiliki nilai kesenjangan antara harapan rakyat dengan fakta yang terjadi atau terjadi kesenjangan antara ”Das sollen dengan Das Sein”. C. Azas Relevansi Permasalahan pokok dianggap mempunyai relavansi yang tinggi Keberadaan potensi-potensi Kabupaten Ponorogo di satu sisi merupakan tantangan, kekuatan dan peluang, namun di sisi lain merupakan ancaman bagi pemerintah dan masyarakat Ponorogo dalam mengembangkan diri untuk mencapai tujuan masyarakat dalam hidup yang lebih baik. Untuk mencapai tujuan tersebut harus ada perencanaan dan analisis yang akurat dalam menentukan pola kebijakan, pola sikap maupun pola tindak sesuai arah dan tujuan pembangunan. Berbagai permasalahan tersebut antara lain : A. Bidang Pemerintahan 1. Belum mantapnya tata administrasi dan manajemen pembangunan. 2. Masih rendahnya nilai investasi baik melalui penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri. 3. Belum meratanya pembangunan antar wilayah. 4. Aparatur pemerintah dirasa masih kurang profesioanal. 5. Pengelolaan kepegawaian masih belum optimal.
9
6. Belum optimalnya pelayanan publik dalam arti terjadi kemudahan dalam pelayanan publik, efisiensi dan efektivitas pelayanan sehingga masyarakat mendapat kepuasan. 7. Beban anggaran daerah yang cukup berat untuk bisa menampung seluruh aspirasi masyarakat akan pelayanan dasar publik secara umum, sehingga pelayanan publik tidak dapat memenuhi kebutuhan dan kondisinya cenderung menurun. B. Bidang Kemasyarakatan 1. Kurang optimalnya pelayanan pendidikan. Indikasi: kualitas anak-anak sekolah belum terlihat menonjol dan belum mampu beradaptasi dengan perubahan global. 2. Kurang optimalnya pelayanan kesehatan. Indikasi: masih banyak angka penderita penyakit, masyarakat belum mampu menjaga kualitas kesehatan sendiri, dan lembaga kesehatan serta tenaga medis profesional sangat terbatas. 3. Kurang optimalnya pelayanan sosial. Indikasi: masih banyaknya masyarakat miskin, terbatasnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan secara rasioanal dan masih banyaknya fakir miskin yang belum dapat dientaskan oleh lembaga sosial. 4. Kurang optimalnya pelayanan ketenagakerjaan. Indikasi: jumlah pencari kerja dari kalangan pemuda terus bertambah, namun jumlah lapangan kerja yang mampu menampung pencari kerja terbatas. 5. Kurang seriusnya upaya penegakan hukum. Indikasi: masih banyak warga yang tidak mengindahkan supremasi hukum dan HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. C. Bidang Sarana dan Prasarana 1. Pada pelayanan jasa prasarana dan sarana publik permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan dalam kondisi keterbatasan dana yang tersedia. 2. Kondisi jalan dan jembatan banyak yang rusak, terutama jalan kecamatan dan desa, sehingga mengganggu kegiatan sehari-hari warga, baik perekonomian maupun kemasyarakatan. 3. Kurangnya ketersediaan dan kualitas data serta informasi yang lengkap, handal dapat diakses seperti data dan informasi kawasan, potensi SDA, kondisi dan rencana pemanfaatan ruang.
10
BAB IV VISI DAN MISI: MENUJU PONOROGO SEDULUR SAMI MAKMUR A. VISI “ PONOROGO SEDULUR SAMI MAKMUR ” mengandung pengertian : 1. Bahwa PONOROGO harus dinakhodai dengan model kepemimpinan yang mengedepankan filosofi “KE-SEDULUR-AN.” Yaitu, adat budaya leluhur yang menjunjung tinggi kebersamaan, ke-gotongroyong-an. “KE-SEDULURAN” merupakan guyub-nya partisipasi masyarakat secara murni mendukung pengelolaan pemerintahan daerah. Karena itu dibutuhkan kepemimpinan di daerah yang didukung secara riil oleh masyarakat. Kepemimpinan yang akan didukung oleh masyarakat tentu harus memenuhi beberapa kriteria, sebagaimana diajarkan oleh agama. Yakni, FAST: Fathonah (cerdas), Amanah (bisa dipercaya), Shiddiq (jujur dan adil) serta Tabligh (peduli dan kober mengurus). 2. PONOROGO “SEDULUR SAMI MAKMUR” dalam kaitan dengan Pembangunan, mengandung makna suatu keadaan yang serba bersama dan bersatu dalam mencapai kemakmuran. Upaya untuk mencapai kemakmuran wajib memprioritaskan hak-hak masyarakat. Yakni, pertama, wajib belajar 12 tahun yang dibiayai oleh pemerintah. Dan kedua, pemenuhan layanan kesehatan yang dibiayai oleh pemerintah, melalui BPJS dengan subsidi iuran, atau melalui Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). 3. PONOROGO “SEDULUR SAMI MAKMUR” dalam kaitan dengan Pembinaan Usaha Masyarakat senantiasa diiringi dan dijamin oleh pemerintah. Yakni, sektor pertanian, sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK), serta sektor ekonomi kreatif ke-wisata-an. Pertama, sektor pertanian : Pemerintah wajib menjamin ketersediaan pupuk dan benih secara tepat waktu, mudah dan murah. Dalam situasi khusus (dampak bencana) juga diperlukan subsidi pupuk dan benih. Sedangkan dalam hal menjamin keberhasilan panen, pemerintah akan membuat program asurani pertanian, dengan premi disubsidi oleh pemerintah. Melalui asuransi pertanian, segala bentuk gagal panen yang luas akan diberi ganti rugi. Kedua, sektor Usaha Mikro dan Kecil : Pemerintah wajib mem-fasilitasi Usaha Mikro dan Kecil. Sektor ini terbukti menjadi pilar penyangga perekonomian tingkat daerah, regional dan
11
nasional. Tanpa mengenal krisis. Karena itu pemerintah berkepentingan memberi fasilitas berupa perlindungan usaha, yakni : a. Memberi kredit dengan bunga murah, serta model agunan berupa kepercayaan yang direkomendasikan oleh pengurus kampung. b. Fasilitasi manajemen, antara lain berupa izin usaha gratis, pengurusan keamanan produk secara kolektif kepada BP-POM dan MUI (sertifikat halal), pelatihan kemasan (packaging). c. Pelatihan usaha kreatif bidang perbengkelan, teknisi IT (komputer dan HP), serta usaha kreatif kuliner dan tata-busana. Ketiga, sektor Ekonomi Kreatif Ke-wisata-an : Pemerintah mem-fasilitasi usaha kreatif ke-wisata-an berbasis keindahan alam dan keluruhan adat budaya Ponorogo. Pada lokasi wisata utama akan digelar seni budaya khas, antaralain Reog, dan ragam kuliner. Reog, akan menjadi ikon dan maskot daerah, sekaligus menuju “jendela dunia” untuk menarik investasi dan wisatawan lokal dan mancanegara. Beberapa program unggulan yang patut difasilitasi, adalah: a. Perbaikan jalan menuju tempat wisata unggulan; b. Pembangunan Monumen Reog; c. Penyelenggaraan Kongres Reog Sedunia, setiap dua tahun; d. Penyelenggaran Festival Ganongan setiap tahun, dengan memberikan penghargaan kepada kelompok ganongan terbaik. e. Menjalin Sister-City dengan Pemerintahan Kota negara tetangga / sahabat, berkaitan dengan aspek wisata dan ekonomi kreatif. 4. PONOROGO “SEDULUR SAMI MAKMUR” dalam kaitan dengan Tatakelola Pemerintahan yang Bersih dan Melindungi. Pemerintah wajib melaksanakan pemerintahan yang bersih dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Ponorogo harus dibuka untuk segala jenis investasi, dengan cara pengurusan perizinan usaha secara mudah, dan transparan. Diantaranya melalui izin satu atap untuk penanaman modal, dan izin praktek ke-profesi-an. Pemerintah wajib melindungi dan menjamin hak kepemilikan, hak keprofesian, serta hak ketertiban lingkungan. Pemerintah wajib memberi bantuan hukum untuk masyarakat miskin, dengan pembiayaan dari APBD.
12
B. MISI Pemerintahan Daerah ”PONOROGO SEDULUR SAMI MAKMUR” adalah : 1. Memenuhi hak-hak pendidikan masyarakat untuk mewujudkan SDM yang berkepribadian, berkualitas dan kompeten; 2. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang adil dan profesional; 3. Mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengangguran; 4. Mewujudkan infrastruktur pembangunan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memperhatikan potensi daerah; 5. Mempercepat pembentukan birokrasi pemerintahan yang bersih dan efektif; 6. Mewujudkan Ponorogo yang berakhlak mulia, berbudaya, demokratis, dan nyaman.
C. PROGRAM PRIORITAS Berdasarkan Visi dan Misi tersebut, harus ditempuh melalui kebijakan umum untuk menentukan sistem program prioritas yang dilaksanakan, sebagai berikut: Misi Pertama: MEMENUHI HAK-HAK PENDIDIKAN MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN SDM YANG BERAKHLAK MULIA, CERDAS, DAN TERAMPIL Kebijakan prioritas mencakup agenda : 1. Mengoptimalkan wajib belajar 12 tahun bagi masyarakat secara gratis 2. Beasiswa khusus siswa kurang mampu (KARTU CERDAS SEDULUR) 3. Fasilitasi dan perbaikan infra-struktur pendidikan dasar, menengah dan atas, madarasah ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah, serta pondok pesantren 4. Fasilitasi kompetensi dan sertifikasi guru (PNS maupun swasta) untuk meningkatkan kesejahteraan guru 5. Pengembangan sekolah kejuruan khususnya yang berbasis agribisnis sesuai dengan kebutuhan lokal masyarakat / daerah.
13
6. Peningkatan peran dan revitalisasi Balai Latihan Kerja dalam pelayanan pelatihan-pelatihan yang berbasis kompetensi Misi Kedua: MEWUJUDKAN PELAYANAN KESEHATAN YANG ADIL DAN PROFESIONAL Kebijakan prioritas mencakup agenda : 1. Peningkatan status Pusekesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap, sekaligus untuk mengurangi over-load pasien di RSUD; 2. Memperbaiki administrasi dan manajemen layanan kesehatan masyarakat miskin yang lebih optimal dengan jaminan tidak ada rumah sakit milik pemerintah provinsi yang menolak pasien miskin (KARTU SEDULUR SEHAT) 3. Mem-fasilitasi pelaksanaan administrasi dan manajemen validasi data rumahtangga miskin (RTM) 4. Mendorong dan memfasilitasi peningkatan status pelayanan Puskesmas yang mampu memberikan pelayanan rawat inap 5. Peningkatan bantuan infrastruktur pelayanan Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah di Ponorogo. Misi Ketiga: MEMPERCEPAT PEMBERANTASAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN Kebijakan prioritas mencakup : 1. Politik anggaran yang berpihak pada rakyat (anggaran Belanja Langsung, atau program pembangunan lebih besar dari anggaran rutin ) 2. Mengalokasikan dana kampung dalam rangka pengembangan sektor adiministrasi dan pembangunan kampung (Program Peningkatan Kelembagaan Pemerintahan Desa) meliputi:
“MATA Dusun” – (Lima juta rupiah satu dusun) sebagai kas dan anggaran fasilitasi setiap dusun. Sehingga diharapkan setiap dusun mampu “melihat” dunia dari rumah. Antara lain penyediaan fasilitas internet (Wifi) di setiap dusun.
14
“DUTA RT” – (Dua juta rupiah satu RT) sebagai kas dana ke-RT-an. Sehingga perkampungan di tingkat RT (Rukun Tetangga) mampu menjadi duta desa dan duta daerah dalam tataran kawasan (eks-karesidenan).
3. Pengembangan ekonomi pedesaan berbasis agribisnis komoditas strategis, mencakup sub-kegiatan :
Penguatan dan fasilitasi sektor agribisnis pedesaan (teknologi tepat-guna, investasi, kewirausahaan, pembinaan mutu, pengembangan pasar dan informasi, pupuk serta infrastruktur pendukung agribisnis lainnya. Termasuk pengembangan blue oceanomic (ekonomi biru).
Penguatan kerjasama dan pemasaran dalam mendorong agribisnis perdesaan, baik antar daerah maupun dengan luar negeri.
Penguatan dan pengembangan sektor industri agribisnis yang mampu menopang pertumbuhan sektor agribisnis di pedesaaan. Termasuk pengembangan blue oceanomic (ekonomi biru).
Menjamin pengembangan dan ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian (jalan, saluran irigasi, dan sejenisnya)
Program SEDULUR TANI MAKMUR (Membeli hasil pertanian dengan harga yang layak) dan subsidi BBM untuk petani
4. Penguatan peran dan produktivitas UMK dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis agroindustri-agribisnis strategis melalui penguatan modal, pasar, teknologi dan sumberdaya manusia, termasuk didalamnya perlindungan terhadap pasar tradisional. 5. Memperbanyak program-program pembangunan yang bersifat padat karya di pedesaan. 6. Memperkuat pertumbuhan home-industry perdagangan dan jasa, melalui sub-kegiatan:
(industri
rumah
tangga),
Penciptaan iklim yang kondusif bagi berkembangnya investasi dibidang Industri manufaktur, perdagangan dan jasa (perijinan yang mudah dan cepat, keamanan , tidak ada pungutan-pungutan liar)
Men-sinergikan pertumbuhan industri manufaktur, perdagangan dan jasa dengan pertumbuhan industri di bidang agribisnis
Men-sinergikan pertumbuhan industri manufaktur, perdagangan dan jasa dengan potensi-potensi lokal Kabupaten Ponorogo
15
Fasilitasi dan pengembangan jaringan pemasaran bagi industri manufaktur, perdagangan dan jasa,
Penyediaan dan fasilitasi infrastruktur industri manufaktur, perdagangan dan jasa khususnya fasilitas jalan yang menghubungkan Jawa Timur sebelah selatan dengan Surabaya sebagai pusat perdagangan dan jasa
7. Opimalisasi peran Balai Latihan Kerja sebagai pendukung peningkatan kemampuan dan ketrampilan angkatan kerja yang belum bekerja dan penyalurannya 8. Mendekatkan akses angkatan kerja yang belum bekerja dengan informasi pasar kerja melalui Bursa Tenaga Kerja sampai ditingkat perdesaan 9. Penerapan kebijakan Upah Regional yang berpihak pada buruh 10. Program-program perlindungan bagi terpenuhinya masyarakat miskin, mencakup sub-kegiatan :
kebutuhan
dasar
Optimalisasi program-program pembangunan dan rehabilitasi rumah sehat sederhana bagi masyarakat Miskin (Program RUMAH JEMPOL / SERUNI = Seribu Rumah Layak Huni )
Optimalisasi program yang menjamin ketersediaan dan kecukupan pangan, bagi seluruh masyarakat, khususnya bagi penduduk miskin (raskin dan sejenisnya)
Misi Keempat: MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR PEMBANGUNAN UNTUK MEMPERCEPAT PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DENGAN MEMPERHATIKAN KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN Kebijakan prioritas dilakukan melalui agenda kegiatan : 1. Peningkatan kualitas dan lebar jalan kabupaten untuk membuka isolasi dan memperlancar mobilitas masyarakat. Fasilitasi dam pembangunan jaringan irigasi strategis untuk kepentingan proses produksi pertanian 2. Mempercepat terwujudnya “sirip” jalan akses ke Jalur Lintas Selatan (JLS) 3. Fasilitasi mempercepat realisasi pembangunan Jalan TOL Ponorogo – Solo, serta khususnya yang menghubungkan wilayah Jawa Timur bagian Mataraman.
16
4. Optimalisasi pembangunan infrasruktur pendidikan dan sarana ibadah dan infratruktur strategis lainnya
Misi Kelima: MEMPERCEPAT PEMBENTUKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN EFEKTIF Kebijakan prioritas dilaksanakan melalui agenda kegiatan : 1. Penyelenggaraan fungsi-fungsi, manajemen dan administrasi lembaga pelayanan Publik, menuju budaya pelayanan prima (cepat, tepat, murah, dan berkualitas) berlandaskan prinsip-prinsip Good Governance 2. Fasilitasi penyelenggaraan fungsi-fungsi, manajemen dan penyelenggaraan administrasi lembaga pelayanan publik di lingkungan pemerintah kabupaten/kota menuju budaya pelayanan prima (cepat, tepat, murah, dan berkualitas) berlandaskan prinsip-prinsip Good Governance 3. Program penempatan pemangku jabatan struktural secara terbuka, adil dan kompetitif (Kompetisi Jabatan) 4. Penataan mekanisme hubungan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk menjamin terselenggaranya pembangunan yang integratif, efektif dan efisien 5. Penataan tata pemerintahan yang menjamin terwujudnya harmonisasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah kabupaten/kota lainnya. Misi Keenam : MEWUJUDKAN KABUPATEN PONOROGO YANG BERAKHLAK MULIA, BERKEPRIBADIAN, DEMOKRATIS DAN NYAMAN Kebijakan prioritas dilaksanakan melalui agenda kegiatan : 1. Fasilitasi pembudayaan nilai-nilai Pancasila dan moral keagamaan masyarakat yang menjunjung tinggi semangat keberagaman dan gotong-royong 2. Fasilitasi pengembangan kebudayaan Jawa Timur dan kebudayaan lokal daerah, kearifan lokal yang menjadi bagian penting untuk mendorong pariwisata Jawa Timur 17
3. Fasilitasi pengembangan sektor pariwisata 4. Mendorong dan pelembagaan perilaku kecintaan terhadap budaya dan hasilhasil produksi lokal Jawa Timur dan nasional 5. Mendorong dan fasilitasi organisasi sosial politik, ormas, dan lembaga swadaya masyarakat kearah peningkatan partisipasi masyarakat dalam politik dan pembangunan 6. Pelaksanaan program-program pelestarian lingkungan secara konsisten yang mendorong keseimbangan ekosistem lingkungan hidup khususnya di wilayah Jawa Timur
BAB V KESIMPULAN Jika visi dan misi tersebut terealisasi maka akan terwujud kesejahteraan bersama di Ponorogo yang diupayakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten dengan konsep “Sedulur Makmur”, yaitu :
Pertanian Subur
Kesehatan Manjur
Pendidikan Luhur
Pariwisata Kasuwur
Industri Kreatif dan Perdagangan Makmur
Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa memberkahi dan meridhoi niat baik untuk menjadikan Ponorogo Sedulur Makmur. Aamiin.
18
BAB VI PENUTUP Pada dasarnya visi dan misi sebagaimana digambarkan tersebut di atas merupakan intisari kemana dan bagaimana pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ponorogo ke depan dilaksanakan. Kami yakin dengan semangat partisipasi dan gotong royong bersama yang dimiliki masyarakat Ponorogo, Visi dan Misi yang telah dirumuskan ini akan membawa Ponorogo yang sejahtera dengan tata penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan berorientasi untuk kepentingan rakyat. Marilah kita wujudkan bersama-sama Ponorogo “Sedulur Makmur” bagi sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Semoga Allah SWT meridhoi segala upaya baik kita semua. Insya Allah,!!!
Wassalamu’alaikum wr. wb.
Ponorogo, 27 Juli 2015 Hormat kami
H. SUGIRI SANCOKO Calon Bupati
H. SUKIRNO Calon Wakil Bupati
19
TERIMAKASIH
20
