DAFTAR PUSTAKA
Adiatmaputra Fajar Pratama. 2013. Laporan Keuangan Kementerian ESDM Dapat Wajar Tanpa Pengecualian. Diakses dari www.Tribunnews.com/bisnis /2013/07/12/laporan-keuangan-kementerian-esdm-dapat-wajar-tanpapengecualian. Ahmad S. Ruky. 2003. SDM Berkualitas Mengubah Visi Menjadi Realitas. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Ardan Abidin. 2013. Pengaruh Penarapan Sistem Akuntansi Instansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Pada Komisi Pemilihan Umum Prov. Gorontalo, Gorontalo), Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo. Aulia Rahman, Darwanis., dan Dana Siswar. 2012. Pengaruh Kompetensi, Pelatihan, dan Sistem Akuntansi Instansi Terhadap Kualitas Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Dana Dekonsentrasi. Jurnal Akuntansi. Vol. 2 No.1 November 2012. Azhar Susanto dan La Midjan. 2003. Sistem Informasi Akuntansi II Pendekatan Sistem (System Approach). Bandung: Lingga Jaya. Barker et all. 2002. Research Methods In Clinical Psychology, John Wiley & Sons Ltd. England. Biro Humas BPK. 2014. Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP tahun 2013 WDP. Diakses dari www.bpk.go.id/news/hasil-pemeriksaan-BPK-atas-lkpp-tahun2013. BPK RI. 1995. Standar Audit Pemeritahan, Corruption Perceptions Index 2005. Diakses dari www.transparency.org. Deddi Nordiawan dan Hertianti. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat. Dedy. 2014. Jero tersangka, Kementerian ESDM Dapat Reward WTP. Diakses dari www. Publicapos.com/nasional/1955- jero- tersangka- kementerianesdm-dapat-reward. Desi Indriasai dan Ertambang Nahartyo. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan. Simposium
Nasional Akuntansi IX, Pontianak. Emilda Ihsanti. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Padang: Universitas Negeri Padang. Esti Utami. 2014. BPK: Opini Audit WTP Tak Berarti Bebas Penyelewengan. Diakses dari www.suara.com/bisnis/2014/09/28/bpk-opini-audit-wtp-takberarti-bebas- penyelewengan. Febriady Leonard Sembiring. 2013. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah. Padang : Universitas Negeri Padang. Imam Ghozali. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Indra Bastian. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar, edisi ketiga. Jakarta: Erlangga. Indra Kesuma, Nadirsyah, dan Darwanis. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Auditor dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi, Vol. 3, 1 Februari 2014. Kadek Desiana Wati, Nyoman Trisna Herawati, dan Ni KadekSinarwati. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi. Vol 2 No. 1 Tahun 2014. Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi. Mauritz. 2012. Perkembangan Pencapaian dan Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pusat. Diakses dari www. Perbendaharaan.go.id. Moeheriono. 2014. Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi, Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers. Moni Gusfin Siahaan dan Fachruzamman.2013. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Implementasi Sistem Akuntansi Instansi Terhadap Laporan Keuangan: Pemerintah Kota Tangerang. Muhammad Gade. 2000. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Fakultas Ekonomi Univeristas Indonesia.
Mukhlisul Muzahid. 2014. Pengaruh tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, dan lama pengalaman kerja pegawai terhadap kualits laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kab. Aceh Utara.
Nana Syaodih Sukmadinata. 2012. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosda Karya. Nur Indriantoro. 2002. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen, cetakan 2. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta. Parulian Hutapea dan Nurianna Thoha. 2008. Kompetensi Plus. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Puspitawati, Lilis dan Anggadini, Sri Dewi. 2011. Sistem Informasi Akuntansi II Pendekatan Sistem. Yogyakarta: Graha Ilmu. Rudolf Wennemar Matindas. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia, Lewat Konsep Ambisi, Kenyataan dan Usaha. Jakarta: Edisi II, Grafiti. S. Munawir. 2004. Analisis Laporan Keuangan, Edisi ke-4, Liberty. Jakarta. Salemba Empat Sofiyan Syafri Harahap. 2002. Teori Akuntansi Laporan Keuangan, Jakarta: PT. Bumi Aksara. Sudarmanto. 2014. Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sudjana. 2004. Statistika Untuk Ekonomi dan Niaga.Bandung: Tarsito. Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta. Suparno Suhaenah.2001. Membangun Kompetensi Belajar. Yogyakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Suwardjono. 2005. Teori Akuntansi, Perekayasaan Pelaporan Keuangan, Edisi ketiga. Yogyakarta: BPFE. Syofian Siregar. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Kencana. Teguh Wahyono. 2004. Sistem Informasi Akuntansi: Analisa Desain dan Pemograman Komputer. Yogyakarta: Andi.
Uma Sekaran. 2006. Metodologi Penelitian Untuk Bisnis, Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat. Uma Sekaran. 2007. Metodologi Penelitian Untuk Bisnis, Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat. Zuliarti. 2012. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengenadalian Internal Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Kudus: Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus.
Zulganef. 2008. Metode Penelitian Sosial dan Bisnis. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu. , Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (KKBKN) No. 46 A Tahun 2003 , Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. , Peraturan Menteri Keuangan, No. 171/PMK.05/2007. , Peraturan Menteri Keuangan, No. 59 Tahun 2005. , Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan No. PER 57/PB/2013 , Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Revisi 2009). , Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. , Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan. , Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. , Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan. , Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. , Undang-undang APBN.
, Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. , Undang-undang APBN. , Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. , Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan. , Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. , Undang-undang APBN.
