CONFLICT MAPPING Pelatihan dan Simulasi Resolusi Konflik KOMPLEKSITAS PENYELESAIAN KONFLIK INTERNAL ETNIS ROHINGYA DAN PEMERINTAH MYANMAR

CONFLICT MAPPING Pelatihan dan Simulasi Resolusi Konflik “KOMPLEKSITAS PENYELESAIAN KONFLIK INTERNAL ETNIS ROHINGYA DAN PEMERINTAH MYANMAR”

Laboratorium Pertahanan dan Keamanan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta 2016 1

Latar Belakang Setiap negara di dunia ini, secara penduduknya terdiri dari kelompok yang heterogen. Dengan kata lain, negara-negara tersebut umumnya dibangun oleh banyak kelompok etnis dengan latar belakang budaya dan identitas yang berbedabeda. Bagi negara dengan komposisi etnis heterogen, manajemen hubungan antar etnis seringkali menjadi hal yang sangat penting dalam proses nation buildingnya. Promosi akan mindset identitas nasional harus diraih oleh negara tersebut agar kestabilan dan perdamain internal tercipta dan terhindar dari adanya potensi konflik antar kelompok etnis. Apabila hubungan etnis di dalam suatu Negara damai maka akan membentuk suatu tatanan sosial dan integritas nasional yang baik, sehingga potensi ancaman kelompok radikal dan gerakan separatisme yang dapat membahayakan keamanan suatu negara dapat dihindari. Keberagaman etnis juga dapat menggambarkan kekayaan bangsa tersebut dari segi kultur dan budaya, serta dapat meningkatkan kehidupan masyakatnya menjadi lebih produktif. Suatu negara tidak dapat terlepas dari kebutuhannya terhadap sumber daya manusia yang berpotensi bagi masa depan bangsa. Dengan menjaga keberlangsungan dan keharmonisan etnis minoritas dan mayoritas, berarti negara tersebut sedang melakukan investasi jangka panjang terhadap potensi sumber daya manusia yang dimilikinya. Sayangnya di era globalisasi saat ini, dimana penerimaan masyarakat akan perbebedaan (diversity) mulai meningkat karena proses kulturisasi yang sangat cepat, masih ada saja beberapa negara yang harus bermasalah dengan isu-isu konflik etnis, seperti yang saat ini terjadi di Myanmar. Salah satu etnis minoritas yang

disebut

etnis

Rohingya

pada

tahun

2015

telah

dicabut

hak

kewarganegaraannya oleh pemerintah Myanmar karena alasan ancaman stabilitas keamanan negara. Saat ini kondisi etnis tersebut sangat memprihatinkan dan mulai tersebar dibeberapa negara yang berbatasan dengan Myanmar untuk mencari perlindungan suaka.

2

Posisi dilematis pun harus dihadapi untuk melihat konflik ini, disatu sisi sebuah pemerintahan yang berdaulat tengah berjuang mempertahankan keamanan negaranya, disatu sisi pula Hak Asasi dari masyarakat etnis Rohingya seakan-akan tidak dihargai keberadaannya dan saat ini tengah berjuang sendiri mencari kewarganegaraan. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu forum yang dapat mempertemukan dua aktor utama baik itu pihak pemerintah Myanmar dan perwakilan etnis Rohingga agar akar permasalahan dari konflik etnis ini dapat menemui titik terang. Maka dari itu Laboratorium Pertahanan dan Keamanan selaku kajian studi yang melihat konflik ini sebagai ancaman bagi stabilitas keamanan regional, berinisiatif untuk melakukan suatu simulasi resolusi konflik yang dapat menghasikan suatu resolusi yang dapat dijadikan sebagai acuan kebijakan bagi penyelesaiann konflik di negara terdampak.

3

Situasi Konflik Rohingya di Myanmar

Sumber : http://www.mapsofworld.com/myanmar/maps/myanmar-political-map.jpg

Republik Persatuan Myanmar (juga dikenal sebagai Birma, disebut "Burma" di dunia Barat) adalah sebuah negara di Asia Tenggara. Negara seluas 680 ribu km² ini telah diperintah oleh pemerintahan militer sejak kudeta tahun 1990. Kemudian Myanmar mengalami reformasi kepemerintahan pada tanggal 8 November 2015. Terpilihnya partai National League for Democracy (NLD) 4

dengan mayoritas pemegang kursi sebanyak 329 dari 664 yang tersedia di parlemen. Pada tanggal 15 Maret 2016 U Htin Kyaw terpilih sebagai Presiden baru Myanmar. Kyaw memperoleh 360 dari 652 suara majelis parlemen yang memberikan hak suaranya.1 Kyaw merupakan presiden pertama Myanmar yang bukan berasal dari latar belakang militer sejak 1960-an. Pada tanggal tersebut merupakan momen bersejarah dalam negara Myanmar yang dikuasai oleh junta militer selama hampir setengah abad ini yang melaksanakan pemilu legislatif untuk pertama kalinya sejak diboikot oleh militer tahun 1990 silam. Negara Myanmar adalah negara berkembang dan memiliki populasi lebih dari 50 juta jiwa. Myanmar merupakan sebuah negara dengan tingkat keragaman etnis yang tinggi yaitu sebanyak 135 etnis yang terdiri dari etnis Birma, Karen, Kayah, Arakan/Rakhine, Mon, Kachin, Chin, Rohingya, dll. Data Myanmar Negara

Myanmar (Sebelumnya Burma)

Perbatasan

Bangladesh, India, Cina, Laos dan Thailand

Ibukota

Rangoon (Yango)

Kemerdekaan

04 Januari 1948

Penduduk

60 Juta Etnis : Mon 2,4%; Chine 2,2%, Kachine 1,4%, lainnya 5,8%

Agama

Budha 89%; Kristen 4%; Muslim 4%; Hindu 0,5%

Jumlah Rohingya

1,8 Juta jiwa (Rohingya tidak diakui sebagai salah satu dari 135 etnis resmi oleh undang – undang Kewarganegaraan 1982)

Sumber : http://in.reuters.com/article/2013/06/11/myanmar-rohingya

Salah satu etnis yang menjadi perhatian saat ini adalah etnis Rohingya, yang merupakan salah satu etnis minoritas dari 135 etnis yang ada di Myanmar karena 1 Htin Kyaw Terpilih Jadi Presiden Baru Myanmar dalam https://dunia.tempo.co/read/news/2016/03/15/118753754/htin-kyaw-terpilih-jadi-presidenbaru-myanmar pada tanggal 20 Maret 2016, pukul 14.00

5

tengah terlibat konflik dengan etnis mayoritas Myanmar yaitu Rakhine. Rohingya merupakan nama sebuah etnis yang mendiami wilayah Arakan, 2 sebelah barat Myanmar dan berbatasan langsung dengan Bangladesh.. Etnis Rohingya mendapatkan predikat dari PBB sebagai the most persecuted minority dan mendapatkan julukan sebagai the Gypsies of Asia.3 Predikat tersebut muncul karena etnis ini banyak mendapatkan tindak diskriminasi baik dilakukan oleh warga atau bahkan oleh pemerintahnya. Etnis Rohingya memang bukan satu satunya etnis yang mendapatkan tindakan diskriminasi, etnis lain seperti Christian Karen, Chin, Kachin dan Mon4 juga mendapatkan perlakuan diskriminasi. Namun, yang membedakan, hanya etnis Rohingya yang tidak diakui sebagai warga negara Myanmar. Etnis Rohingya telah mengalami penderitaan yang cukup panjang akibat pelanggaran HAM yang dilakukan Pemerintah junta Myanmar. Kebebasan gerak orang Rohingya sangat terbatas. Konflik internal yang melibatkan antar etnis didunia initernasional merupakan suatu hal yang selalu muncul dari dulu hingga sekarang, Seperti konflik yang terjadi di kawasan Asia Tenggara tepatnya di Myanmar yang melibatkan etnis Rohinggya dan pemerintah Myanmar. Myanmar merdeka pada 4 Januari dari inggris berdasarkan kesepakatan damai antara pemerintah Kolonial inggris dan kaum nasionalis Burma yang dipimpin oleh Thakin Nu. Pada awalnya Myanmar bernama Burma dan pada 18 Juni 1989 diubah menjadi Myanmar. Perubahan ini dilakukan junta militer untuk menunjukkan bahwa pemerintah juga melindungi etnis-etnis lain karena Burma adalah etnis terbesar di Myanmar.

2 Negara bagian Arakan juga dikenal dengan nama Rakhine. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan nama Arakan untuk menyebut wilayah ini, mengingat nama Arakan dianggap netral karena tidak merujuk pada etnis manapun. 3 B. Philip, „The Most Persecuted Minority in the World: The Gypsies of Asia‟, The World Crunch (daring), 26 Juni 2012, dalam (http://www.worldcrunch.com/mostpersecutedminorityworld-gypsies-burma/world-affairs/the-most-persecuted-minority-in-the-world-thegypsiesof-burma/c1s5701/), diakses 23 Desember 2013. 4 M. Razvi, „The Problem of Burmese Muslims‟, Pakistan Horizon, Vol. 31, No. 4, 1978, p. 82.

6

Pada tahun 1962 Ne Win mengmbil alih pemerintahan dengan melakukan kudeta atas pemeritahn U Nu. Alasan kudeta tersebut adalah untuk menyelesaikan pemberontakan yang dilakukan etnis minoritas terhadap pemerintah. Sejak itu Myanmar dipimpin oleh rezim junta Militer, sejak berkuasa pemerintahan junta Militer menekan etnis Rohingnya dengan berbagai cara dan tidak mengakui etnis Rohingya sebagai salah satu dari masyarakat minoritas di Myanmar. Mulai saat itulah Rohinggya mengalami kekerasan dan pelanggaran HAM (1962-2010). Tidak

hanya

operasi-operasi

militer

yang

dilakukan

untuk

mengeliminasi Rohingya dari Bumi Arakan, tetapi juga melalui perangkat hukum UU Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 (Burma Citizenship Law) dimana warga Rohingya tidak mendapat kewarganegaraan, hak atas tanah, dan pendidikan serta pekerjaan yang layak dan cukup. Tidak seperti

golongan

etnis minoritas

kewarganegaraannya

oleh

rezim

lainnya

yang

setidaknya

Burma-

Myanmar, etnis

diakui Muslim

Rohingya ini dianggap sebagai penduduk sementara dan tidak mendapat hak kewarganegaraan secara penuh. Sejak tahun 1982 etnis Rohingya tidak berhak memperoleh KTP maupun Paspor Myanmar. Pasal 3 dalam kebijakan Burma Citizenship Law (BCL) menyatakan : “Nationals such as the Kachin, Kayah, Karen, Chin, Burman, Mon, Rakhine or Shan and ethnic groups as have settled in any of the territories included within the State as their permanent home from a period anterior to 1185 B.C., 1823 A.D. are Burma citizens.”5 Namun di dalam pasal 4 menyatakan bahwa : “the Council of State may decide whether any ethnic group is national or not ”. Dalam hal ini, Dewan Myanmar tidak mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar, tetapi menganggap

bahwa etnis

Rohingya berkebangsaan Bangladesh. Tetapi negara Bangladesh tidak mengakui etnis Rohinya dan menolak memberikan mereka status pengungsi sejak tahun 1992.6 5 KASUS PELANGGARAN HAM ETNIS ROHINGYA : DALAM PERSPEKTIF ASEAN dalam https://www.academia.edu/5748943/Pelanggaran_HAM_Kasus_Etnis_Myanmar pada tanggal 20 Maret 2016, pukul 14.30 6 Myanmar Menolak Memberikan Kewarganegaraan bagi Muslim Rohingya dalam http://www.arrahmah.com/news/2013/11/22/myanmar-menolak-kewarganegaraan-muslim-

7

Pada era pemerintahan Thein Sein yang menjabat sebagai presiden sejak 30 Maret 2011, etnis ini juga masih mendapatkan tindakan diskriminasi. Presiden Thein Sein bahkan tidak menunjukkan niatnya untuk segera menyelesaikan konflik ini. Pemerintahan Thein Sein mengakui Rohingya sebagai Illegal Bengali, dan merupakan salah satu etnis Bangladesh yang masuk ke dalam wilayah Myanmar secara illegal. Dalam salah satu wawancaranya, Thein Sein berargumen “to use the term Rohingya, in our ethnic history we do not have term Rohingya.” 7 Hal tersebut menunjukkan bahwa Thein Sein menganggap Rohingya bukan bagian dari etnis grup yang dimiliki Myanmar. Pada Juni tahun 2012 terjadi peningkatan eskalasi konflik antara etnis Rakhine dan etnis Rohingya terkait adanya tuduhan pemerkosaan terhadap wanita etnis Rakhine.8 Tiga hari setelah kejadian tersebut, sejumlah 300 warga etnis Rakhine menyerang bus yang ditumpangi warga etnis Rohigya dan menewaskan 10 orang. Sejak kejadian tersebut, sekitar 100.000 warga etnis Rohingya terlantar dan mencari suaka.9 Pada 23 Oktober 2012 terjadi penyerangan yang dikoordinasi oleh pemerintah Myanmar, Ethnic Rakhine Nasionalist Party, dan Pendeta Buddha. Portal berita Aljazeera memberitakan, sekitar 5.000 bangunan milik etnis Rohingya rusak akibat tindak represi tersebut. Setidaknya sekitar 70 warga Rohingya, termasuk 28 anak-anak terbunuh di Mrauk-U township.10 Hal inilah yang mengakibatkan para etnis Rohingya memutuskan untuk mencari suaka ke negara lain seperti Indonesia, Thailand, Malaysia dan negara tetangga lainnya. Tidak dianggapnya etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar menjadikan etnis Rohingya mencari perlindungan ke negara lain. rohingya.html pada tanggal 20 Maret 2016, pukul 14.40 7 M. Zarni, „British aid for Myanmar ethnic cleansing‟, Asia Times (daring), 19 Juli 2013, dalam (http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/SEA-01-190713.html), diakses 23 Desember 2013. 8 B. Brady, „Burma‟s Rohingya Muslims Targeted by Buddhist Mob Violence‟, The Daily Beast (daring), 27 Juni 2012, dalam (http//:www.thedailybeast.com/articles/2013/06/27/burma-s-rohingya-muslims-targetedbybuddhistmob-violence.html) diakses 19 desember 2013. 9 Y. R. Kassim, „Plight of the Rohingya: ASEAN Credibillity again at stake‟, RSIS Commentaries – S. Rajaratnam School of International Studies, 6 November 2012, p.2 10 Aljazeera, Report Documents „Rohingya Persecution‟ (daring), 23 April 2013, dalam (http://www.aljazeera.com/news/asia-pacific/2013/04/2013421135240814468.html), diases 23 Desember 2013.

8

Masalah etnis Rohingya yang awalnya masalah domestik Myanmar, namun akhirnya menjadi isu Regional ketika etnis Rohinggya terdampar dan mengungsi ke negara lain, sehingga dapat menggaggu keamanan kawasan dan Negara-negara yang dekat maupun berbatasan dengan Myanmar. Isu pengungsi Rohingya menjadi masalah bersama karena para pengungsi Rohingya tersebut membebani dan menjadi masalah baru dinegara mereka terdampar.11 Pada tangal 22 September 2014 Myanmar telah memberikan status kewarganegaraan untuk 209 pengungsi Muslim. Ini merupakan tahap pertama

dari

proyek

yang

bertujuan

untuk

menentukan

status

kewarganegaraan dari sekitar satu juta Muslim Rohingya. Pejabat dari kementerian imigrasi Myanmar mengatakan bahwa 1.094 Muslim ambil bagian dalam proses verifikasi contohnya di kamp-kamp pengungsian di Myebon. Meybon berjarak sekitar 51 km (32 mil) dari ibukota negara bagian, Sittwe, dan hanya dapat diakses dengan perahu. 209 orang yang menerima kewarganegaraan adalah anggota minoritas Muslim Kaman, yang diakui oleh pemerintah sebagai adat untuk Myanmar, tetapi ada juga dari Rohingya. Para pejabat tidak memberi komentar terkait alasan diberikannya kewarganegaraan. Mereka juga tak menjelaskan berapa banyak

orang

Rohingya

yang

disertakan

dalam

pemberian

kewarganegaraan ini. Tetapi pemimpin komunitas Rohingya di Sittwe, Aung Win, menyebutkan banyak warga yang menolak ikut dalam proses verifikasi tersebut karena mereka tidak ingin mendaftarkan identitas mereka sebagai Bengali, seperti yang diminta oleh otoritas Myanmar.12 Puncak dari konflik ini adalah pada tahun 2015, dimana keputusan PM Thein Sein dikemukakan beberapa jam setelah rangkaian demonstrasi berlangsung di Yangon. Para demonstran menentang aturan pemerintah yang mengijinkan penduduk sementara pemegang ‘dokumen putih’ untuk memilih. Kartu putih pertama kali diluncurkan pada 1990-an oleh rezim 11 http//kompas.rohingya_konflik.htm -diakses 10 september 12 Status Kewarganegaraan Muslim Myanmar dalam http://koran.tempo.co/konten/2014/09/23/352600/Status-Kewarganegaraan-Muslim-Myanmar pada tanggal 18 Maret 2016, pukul 10.00

9

militer sebelumnya. Dokumen putih dikeluarkan agar warga Rohingya dan etnik minoritas lainnya bisa memilih dalam pemilihan umum. 13 Pencabutan kartu identitas penduduk yang dikenal sebagai Kartu Putih bagi etnis Rohingya oleh pemerintah Myanmar menyebabkan etnis Rohinya tidak bisa menggunakan haknya dalam pemihan umum. Sekitar 300.000 Kartu Putih, sudah diminta dikembalikan oleh pihak berwenang dan dinyatakan tidak berlaku sejak 31 Maret 2015. Seperti yang diketahui kartu putih itu akan digunakan pada saat pemilihan umum bulan November 2015. Kartu putih adalah kartu identitas yang diberikan bagi orang-orang yang tinggal di Myanmar, tetapi tidak mendapatkan status resmi sebagai penduduk, penduduk asosiasi, penduduk netral, atau warga negara asing. Pemegang kartu putih bukan berarti mereka warga negara Myanmar atau warga negara asing. Untuk itu, ASEAN berinisiatif mengajukan diri sebagai mediator yang berkenginginan mempertemukan kedua belah pihak duduk bersama dan berunding dalam menyelesaikan konflik ini. ASEAN sebagai organisasi regional memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan di daerah regional ASEAN. Diharapkan ASEAN dapat menjalankan amanat ini dengan baik sehingga konflik antara etnis Rohingya dan pemerintah Myanmar dapat terselesaikan degan cepat dan tepat.

Aktor – Aktor yang terlibat, Fungsi, Peran dan tujuannya : 1. ASEAN (Mediator) ASEAN sebagai organisasi regional dikawasan Asia Tenggara dianggap sebagai organisasi yang dapat menjaga stabilitas dan keamanan kawasan, menjadikannya organisasi yang memiliki tanggung jawab atas keberlangsungan yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Adanya konflik yang terjadi di Myanmar menjadikan ASEAN sebagai pihak netral yang berusaha untuk menyelesaikan konflik tanpa melanggar prinsip – prinsip non - intervensi dari ASEAN itu sendiri. Sebagai organisasi regional kawasan Asia Tenggara, ASEAN memiliki urgensi 13 Myanmar cabut hak suara warga Rohingya dalam http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/02/150212_myanmar_rohingya_suara pada tanggal 19 Maret 2016, pukul 13.00

10

besar dan berperan dalam penyelesaian konflik Rohingya. Dalam proses penyelasain konflik Rohinya, ASEAN lebih banyak berperan sebagai mediator yaitu pihak yang berusaha memediasi konflik. Mediasi yang dilakukan adalah dengan cara mempertemukan kedua belah pihak yang sedang berkonflik dan mengundang pihak – pihak yang terlibat dalam konflik. Dalam persidangan Simulasi Resolusi Konflik, ASEAN berusaha menengahi antara kedua belah pihak agar konflik dapat terselesaikan.

2. Pemerintah Myanmar (Aktor Utama) Myanmar merupakan Negara kesatuan dengan nama resmi Republic of the Union of Myanmar yang sebelumnya bernama Union of Myanmar. Sejak tahun 1962, Myanmar atau yang pada saat itu masih disebut Burma. Sejak saat itu kepemimpinan nasional Myanmar dikuasai oleh rezim militer yang menjalankan system permerintahan secara represif. Myanmar merupakan salah satu Negara anggota Association of South East Asia Nations (ASEAN) yang mulai bergabung sejak tahun 1997. Republik Persatuan Myanmar (juga dikenal sebagai Birma, disebut "Burma" di dunia Barat) dengan luas 680 ribu km² ini telah diperintah oleh pemerintahan militer sejak kudeta tahun 1990. Kemudian Myanmar mengalami reformasi kepemerintahan pada tanggal 8 November 2015. Terpilihnya partai National League for Democracy (NLD) dengan mayoritas pemegang kursi sebanyak 329 dari 664 yang tersedia di parlemen. Pada tanggal 15 Maret 2016 U Htin Kyaw terpilih sebagai Presiden baru Myanmar. Kyaw memperoleh 360 dari 652 suara majelis parlemen yang memberikan hak suaranya. 14 Kyaw merupakan presiden pertama Myanmar yang bukan berasal dari latar belakang militer sejak 1960-an. Dengan terpilihnya presiden Kyaw membuka harapan baru bagi masyarakat Myanmar dan berbagai negara anggota ASEAN lainnya. Pada tanggal tersebut momen bersejarah dalam negara yang dikuasai oleh junta militer selama hampir 14 Htin Kyaw Terpilih Jadi Presiden Baru Myanmar dalam https://dunia.tempo.co/read/news/2016/03/15/118753754/htin-kyaw-terpilih-jadi-presidenbaru-myanmar pada tanggal 20 Maret 2016, pukul 14.00

11

setengah abad ini yang melaksanakan pemilu legislatif untuk pertama kalinya sejak diboikot oleh militer tahun 1990 silam . Sebelumn terpilih menjadi presiden, U Htin Kyaw menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Myanmar.15 Presiden Kyaw diperkirakan mulai berkantor pada 1 April 2016.16 Kepemimpinan U Htin Kyaw yang merupakan tangan kanan dari Aung San Suu Kyi diharapkan akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik di negara yang beribu kota Naypidaw tersebut. Myanmar mempunyai beberapa wilayah salah satunya wilayah Arakan yang menjadi pemberitaan saat ini. Arakan adalah kata yang netral yang dihuni dua etnis yaitu Muslim Rohingya dan Rakhine Budha. Muslim lebih suka menyebut kawasan provinsi mereka tinggal sebagai Arakan. Sedangkan Rakhine, meski anti Burma dan berusaha memisahkan diri dari Uni Burma (sekarang Myanmar), lebih suka menyebut wilayah Arakan sebagai Rakhine State. Namun, Pemerintah Burma lebih suka menggunakan Rakhine State, nama Arakan digunakan sampai Inggris berkuasa. Pada 2010, penduduk Rakhine State atau Arakan berjumlah 3,83 juta. Sebanyak 59,7 persen pemeluk Buddha, 35,6 persen pemeluk Islam, dan lainnya Hindu, serta agama lain.17 Pemerintah mempunyai alasan tersendiri mengapa etnis Rohingya tidak diakui sebagai bagian dari warga Negara Myanmar. Pemerintah menganggap etnis Rohingya bukan merupakan etnis yang ada di Myanmar sebelum kemerdekaan Myanmar pada 1948. Hal itu ditegaskan kembali oleh Presiden Myanmar, Thein Sein, dalam Al Jazeera, 29 Juli 2012 bahwa Myanmar tak mungkin memberikan kewarganegaraan kepada kelompok Rohingya yang dianggap imigran gelap dan pelintas batas dari Bangladesh itu. Dalam catatan PBB, Rohingya hanya disebut sebagai penduduk Muslim yang tinggal di Arakan atau Rakhine, Myanmar. Dari 15 Presiden Myanmar Htin Kyaw Disambut Hangat Pemimpin Dunia dalam https://dunia.tempo.co/read/news/2016/03/16/118754307/presiden-myanmar-htin-kyawdisambut-hangat-pemimpin-dunia pada tanggal 20 Maret 2016, pukul 14.30 16 Htin Kyaw Terpilih Jadi Presiden Baru Myanmar dalam https://dunia.tempo.co/read/news/2016/03/15/118753754/htin-kyaw-terpilih-jadi-presidenbaru-myanmar pada tanggal 20 Maret 2016, pukul 14.00 17 Orang Arab, Rohingya, Dan Rakhine (IV), Rakhine Muslim? Dalam http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/12/07/05/m6ov42-orang-arab-rohingyadan-rakhine-iv-rakhine-muslim diakses pada tanggal 26 September 2015, pukul 20.00

12

sudut kebahasaan, bahasa yang diklaim sebagai bahasa Rohingya sebenarnya termasuk ke dalam rumpun bahasa Indo-Eropa, khususnya kerabat bahasa IndoArya. Pemerintah Myanmar mengidentifikasi bahwa ada aksi terorisme yang dilakukan oleh etnis Rohingya berbasis Mujahidin. Pemerintah khawatir akan tindakan yang dilakukan oleh etnis Rohingya dapat mengganggu stabilitas keamanan Negara Myanmar. Adapun peran dan tujuan Pemerintah Myanmar dalam persidangan Simulasi Resolusi Konflik yang akan di selenggarakan pada tanggal 31 Maret 2016, yaitu :  Pemerintah ingin membersihkan nama baiknya di media Internasional, akibat dari konflik ini nama pemerintah Myanmar menjadi menurun.  Ingin menegaskan kalau konflik yang terjadi, khususnya kasus etnis Rohingya itu untuk menjaga kedaulatan negara Myanmar. Kalaupun ada pelanggaran HAM yang terjadi pemerintah Myanmar mengganggap hal itu sebagai sesuatu yang wajar karena dulunya Negara Myanmar berbasis pemerintahan militer.  Pemerintah mengusulkan kepada etnis Rohingya untuk merubah nama mereka menjadi etnis Bengali sebagai salah satu syarat untuk memberikan status kewarganegaraan kepada etnis Rohingya.

3. Etnis Rohingya (Aktor Utama) Populasi orang Rohingya saat ini diprediksi sekitar 1.5 juta – 3 juta jiwa. Dimana 800.000-an tinggal di Arakan dan sisanya menyebar di banyak negara. Etnis Rohingya merupakan etnis minoritas yang ada di wilayah bagian Myanmar yaitu wilayah arakan utara. Etnis Rohingya mengalami intoleransi karena mereka muslim dan identitas etnis dan ciri-ciri fisik dan bahasa mereka dianggap berbeda dengan mainstream. Oleh karenanya, mereka selalu menjadi subyek penyiksaan utamanya sejak 1962, ketika rezim militer U Ne Win mengambil alih pemerintahan negara Burma. Etnis muslim Rohingya ini telah didiskriminasi sejak tahun 1948 ketika adanya pemisahan etnis yang dilakukan oleh Inggris.

13

Pemisahan yang dilakukan di wilayah Rakhine tersebut memisahkan etnis Buddha Myanmar dan Muslim Rohingya. Hal ini disebabkan oleh adanya anggapan bahwa etnis Rohingya bukanlah merupakan bagian dari Burma-Myanmar. Sebenarnya diskriminasi yang dialami oleh etnis Muslim Rohingya juga dialami oleh etnis minoritas lainnya seperti Kachin, Chin, Mon,dan Shan. Akan tetapi perbedaan yang mencolok adalah bahwa junta yang berkuasa menyatakan bahwa tidak ada yang disebut sebagai kelompok etnis minoritas Rohingya dalam sejarah Burma-Myanmar. Puncaknya adalah pada undang – undang Kewarganegaraan Burma tahun 1982 yang meniadakan Rohingya sebagai etnis yang diakui di Myanmar. Selanjutnya dengan tidak diakuinya etnis Rohingya sebagai warga Negara Myanmar, ada beberapa hak etnis Rohingya dihilangkan dan dibatasi yaitu : 1. Hak untuk bebas bergerak dan berpindah tempat. 2. Hak untuk menikah dan memiliki keturunan. 3. Hak atas pendidikan. 4. Hak untuk berusaha dan berdagang. 5. Hak untuk bebas berkeyakinan dan beribadah. 6. Hak untuk bebas dari penyiksaan dan kekerasan. Tidak hanya itu sebelumnya etnis Rohingya pernah mengalami tindak kejahatan antara lain : pembunuhan massal dan sewenang-wenang, pemerkosaan, penyiksaan, penyitaan tanah dan bangunan, kerja paksa dan perbudakan, relokasi secara paksa, dan pemerasan. Setelah pencabutan kartu identitas penduduk yang dikenal sebagai Kartu Putih untuk etnis Rohingya oleh pemerintah Myanmar, kini etnis Rohingya mulai mencari perlindungan dengan mencari suaka ke negara lain. Apabila etnis Rohingya tetap di Myanmar, mereka akan dimasukkan ke penjara dan keselamatan jiwa mereka terancam karena hak pilih mereka sudah dicabut. Kartu putih merupakan tanda terakhir yang diberikan oleh pemerintah Myanmar untuk dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum, dimana kartu tersebut sudah diminta 14

dikembalikan oleh pihak berwenang dan dinyatakan tidak berlaku sejak 31 Maret 2015. Adapun peran dan tujuan etnis Rohingya dalam persidangan Simulasi Resolusi Konflik yang akan di selenggarakan pada tanggal 31 Maret 2016, yaitu :  Etnis Rohingya menginginkan pengakuan status kewarganegaraan sebagai warga Myanmar yang berhak untuk hidup bebas dari rasa takut dan kemiskinan. Bebas bergerak dan berpindah kemanapun serta bebas berekspresi, beribadah dan menjalankan keyakinan agamanya.

Aktor Pendukung : 4. Republik Indonesia Etnis Rohingya diperkirakan tiba didaerah pesisir Aceh Utara pada tanggal 10 Mei 201518 yang diselamatkan oleh otoritas Indonesia dan ditampung di sebuah stadion. Keadaan etnis Rohingya pada saat diselamatkan oleh warga sekitar kebanyakan dalam kondisi yang memprihatinkan, keadaan fisik mereka lemah dan kelelahan. Ini merupakan gelombang pertama pengungsian besar-besaran etnis Rohingya yang menumpang perahu dengan kapasitas melebihi beban. Arus pengungsi yang datang di Indonesia terbagi menjadi dua kelompok, yaitu pengungsi etnis Rohingya dan pengungsi asal Bangladesh. Penanganan kedua kelompok itu berbeda karena alasan mereka mengungsi juga berbeda. Wakil Presiden Yusuf Kalla menyatakan bahwa pengungsi yang berasal dari Bangladesh harus kembali karena mereka adalah pengungsi ekonomi, sedangkan pengungsi etnis Rohingya, pemerintah Indonesia akan memberi tempat sementara untuk jangka waktu tertentu. Hingga Maret 2015 jumlah etnis Rohingya yang sudah di tampung oleh Indonesia sudah mencapai 11,941 orang, diperkirakan

18 Inilah Profil Manusia Perahu Rohingya dalam http://www.dw.com/id/inilah-profil-manusiaperahu-rohingya/a-18467515 pada tanggal 17 Maret 2016, pukul 11.00

15

angka ini akan terus bertambah mengingat konflik di Myanmar yang belum terselesaikan.19 Indonesia sebagai Negara yang menjunjung tinggi perdamaian, memiliki rasa tanggung jawab untuk membantu menyelasaikan konflik Rohingya dengan terus mendukung proses demokratisasi dan Nation Building. Untuk itu secara khusus, Indonesia memberikan perhatian terhadap penyelasaian masalah kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar demi terciptanya stabilitas kawasan yang aman. Adapun peran dan tujuan Indonesia dalam persidangan Simulasi Resolusi Konflik yang akan di selenggarakan pada tanggal 31 Maret 2016, yaitu :  Indonesia bersedia memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi etnis Rohingya, dengan syarat mereka akan ditempatkan di negara ketiga atau dipulangkan dalam waktu satu tahun.  Indonesia meminta bantuan UNHCR untuk berkerjasama dalam memberikan bantuan kepada para pengungsi Rohingya yang berada di Indonesia.  Indonesia meminta kejelasan terkait nasib pengungsi Rohingya setelah waktu satu tahun yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk menampung etnis Rohingya.

5. Bangladesh Bangladesh merupakan negara terdekat dan mempunyai hubungan sejarah dengan etnis Rohingnya menjadi tujuan utama bagi para etnis Rohingya sebagai tempat pelarian. Tetapi, Bangladesh sendiri tidak bersedia menampung mereka dengan alasan tidak mampu. Sehingga banyak pengungsi Rohingya ke Bangladesh dipulangkan kembali begitu tiba di Bangladesh. Bangladesh bukanlah Pihak yang ikut menandatangani Konvensi PBB tentang pengungsi sehingga tidak 19 Jumlah Pengungsi Rohingya di Indonesia Capai 11.941 Orang dalam http://aceh.tribunnews.com/2015/05/19/jumlah-pengungsi-rohingya-di-indonesia-capai-11941orang pada tanggal 20 Maret 2016, pukul 13.05

16

ada kewajiban hukum untuk menerima etnis rohingya. Yang menjadi alasan Bangladesh menolak pengungsi etnis Rohingya karena Bangladesh adalah salah satu negara yang tergolong kelebihan penduduk dibanding dengan ukuran teritorialnya dan pengungsi rohingya merupakan beban berat bagi ekonomi bangladesh dan sumberdaya yang minim. Tetapi pemimpin Bangladesh tetap mengecam tindakan Myanmar dan mencoba untuk membantu etnis Rohingya kembali ke Myanmar. Adapun peran dan tujuan Bangladesh dalam persidangan Simulasi Resolusi Konflik yang akan di selenggarakan pada tanggal 31 Maret 2016, yaitu :  Bangladesh menolak etnis Rohingya sebagai etnis asli Bangladesh, karena dari fakta sejarah etnis rohingya bukan menjadi bagian dari warga negara Bangladesh.  Bangladesh bertujuan ingin memulangkan pengsungsi etnis Rohingya yang berada di negranya mengingat ketidakmampuan Bangladesh untuk menampung mereka.  Meminta

pemerintah

Myanmar

untuk

berhenti

melakukan

tindakan

diskriminasi terhadap etnis Rohingya agar gelombang pengungsi tidak meningkat.

6. Thailand Sebagai Negara yang berada dalam kawasan Asia Tenggara, Thailand merasa mempunyai peran untuk memberikan solusi atas konflik yang terjadi di Myanmar. Karena konflik yang terjadi di Myanmar telah menimbulkan dampak yang begitu besar terhadap stabilitas keamanan negara – negara kawasan Asia Tenggara. Thailand mengkhawatirkan semakin meningkatnya ekskalasi konflik didalam internal Myanmar menyebabkan meningkatnya arus gelombang para pengungsi ke negara – negara ASEAN lainnya. Untuk menanggulangi masuknya pengungsi ke wilayah daratan Thailand, secara tegas Perdana Mentri Thailand menolak pengungsi Rohingya yang berasal dari Myanmar, pernyataan tersebut 17

bukan tanpa alasan dikarenakan Thailand tidak mampu menampung pengungsi Rohingya karena masalah biaya. Adapun peran dan tujuan Thailand dalam persidangan Simulasi Resolusi Konflik yang akan di selenggarakan pada tanggal 31 Maret 2016, yaitu :  Menolak untuk menampung etnis Rohingya dikarenakan alasan ekonomi negara Thailand.  Mencatat pengungsi etnis Rohingya yang terlanjur mendarat diwilayah negara Thailand berdasarkan data pemerintah setempat.  Meminta pemerintah Myanmar untuk bertanggungjawab dalam hal penanganan arus gelombang pengungsi yang disebabkan oleh konflik internal di negaranya.

7. UNCHR UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees ) merupakan badan intenasional komisioner tinggi PBB untuk pengungsi yang bermarkas di Jenewa, Swis. Badan ini didirikan pada tanggal 14 Desember 1950, bertujuan untuk melindungi dan memberikan bantuan kepada pengungsi berdasarkan permintaan sebuah pemerintahan atau PBB kemudian untuk mendampingi para pengungsi tersebut dalam proses pemindahan tempat menetap mereka ke tempat yang baru.20 Badan ini diberi mandat untuk memimpin dan mengkoordinasikan langkahlangkah

internasional

untuk

melindungi

pengungsi

dan

menyelesaikan

permasalahan pengungsi di seluruh dunia. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak-hak para pengungsi. Badan ini memastikan setiap pengungsi mendapatkan hak untuk memperoleh perlindungan. Peranan UNHCR sangat dibutuhkan oleh para pengungsi Muslim Rohingya karena merupakan badan internasional dibawah PBB dan mempunyai kuasa penuh 20 Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi, diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Komisioner_Tinggi_PBB_untuk_Pengungsi –pada 10 september 2012

18

atas tanggung jawab keamanan dan kesejahteraan pengungsi Rohingya. Apalagi pengungsi Muslim Rohinggya dalam tekanan yang tidak diterima dan dimusuhi oleh Negara asal mereka Myanmar. Fungsi UNCHR ialah sebagai berikut :21 1. Memberikan perlindungan international pada individu maupun kelompok yang merasa ketakutan atau terancam bahkan tersingkirkan di suatu negara asalnya. 2. Memberikan solusi jangka panjang seperti pemulangan pengungsi secara sukarela bila individu atau kelompok bersangkutan sudah merasa aman. 3. Melakukan integrasi lokal. 4. Penempatan di negara ketiga. Artinya UNHCR sebagai fasilitator pengungsi

tersebut

untuk mendapatkan

negara

yang

bersedia

menerima mereka sesuai dengan perundang-undangan di setiap negara. 5. Memperkenalkan hukum pengungsi international sehingga masyarakat dunia juga menyadari bahwa pengungsi pun memiliki hukum yang melindunginya, yaitu Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi, Protokol 1967. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, UNHCR berupaya menggunakan komunikasi persuasif. Gunanya ialah untuk menciptakan kesadaran bersama akan isu sosial terutama pengungsian. Adapun peran dan tujuan UNHCR dalam persidangan Simulasi Resolusi Konflik yang akan di selenggarakan pada tanggal 31 Maret 2016, yaitu :  Mendata jumlah keseluruhan etnis Rohingya yang ada di Myanmar sebelum dan sesudah konflik, mendata jumlah pengungsi etnis Rohingya yang ada di Indonesia, Thailand, Bangladesh dan Malaysia.

21 UNHCR= Perlindungan pengungsi diakses dari http://kapita-fikom-untar915080095.blogspot.com/2011/10/unhcr-perlindungan-pengungsi.html pada 11 April 2013

19

 Memberikan bantuan kebutuhan – kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang penghidupan pengungsi etnis Rohingya yang menyebar kebeberapa Negara seperti Indonesia, Thailand, Bangladesh dan Malaysia.  Mencari negara ketiga yang mau menerima etnis Rohingya.  Mengajak negara – negara anggota ASEAN khususnya Indonesia, Thailand, Banglades, Malaysia untuk bekerjasama dalam hal penanggulangan pengungsi etnis Rohingya.

8. International Committee of Red Cross (ICRC) International Committee of Red Cross (ICRC) adalah organisasi humaniter yang

berlandaskan

pada

Hukum Humaniter

Internasional

(International

Humanitarian Law) sebagai hasil dari Konvensi Jenewa. Hukum tersebut bersifat Customary Law yang berarti dapat berlaku dimana saja ketika terjadi krisis kemanusiaan tanpa diperlukan adanya ratifikasi.22 ICRC bertugas untuk mendistribusikan bantuan dan aksi kemanusiaan di daerah yang berkonflik baik domestik maupun internasional agar para korban konflik dapat bertahan hidup. ICRC juga memiliki misi menyebarkan pemahaman mengenai Hukum Humaniter Internasional tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika terjadi perang atau konflik, yang biasanya dilakukan melalui mekanisme edukasi dan sosialisasi. ICRC (Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional) memiliki tujuh prinsip yang diproklamirkan dalam konferensi internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ke-20 di Wina pada tahun 1965. Ketujuh prinsip ini merupakan pedoman dalam aksi kemanusiaan ICRC yang memberikan kredibilitas ICRC untuk dipercaya dan diijinkan masuk dalam area konflik. Ketujuh prinsip itu adalah : 22 ICRC, Customary International Humanitarian Law (daring), 29 October 2010, < http://www.icrc.org/eng/war-and-law/treaties-customary-law/customary-law/overview-customarylaw.htm>, diakses pada 27 September 2012.

20

a. Kemanusiaan. ICRC tercipta untuk memberikan bantuan kemanusiaan dalam rangka melindungi kehidupan dan kesehatan serta memastikan penghormatan terhadap umat manusia. Dengan menolong dan mengelola bantuan untuk korban ICRC berkeinginan untuk menghormati seluruh aspek kemanusiaan dalam diri setiap korban. b. Ketidakberpihakan

(dalam

membantu

korban).

Prinsip

ICRC

untuk

memberikan bantuan kemanusiaan tanpa membedakan kebangsaan, ras, agama, status sosial atau pandangan politik korban. Sehingga ICRC murni membantu dengan melihat urgensi kebutuhan mereka untuk membuat prioritas bantuan kepada yang penderitaanya paling mendesak. c. Kenetralan (dalam menghadapi konflik/kontroversi). Agar tetap dipercaya semua pihak, ICRC tidak boleh memihak dan terlibat dalam pertentangan politik, ras, keagamaan ataupun ideologis. d. Kemandirian. Walaupun ICRC menjadi pendukung di negara masing-masing dan tunduk pada hukum nasional negara masing-masing, namun otonomi ICRC untuk menentukan aksinya harus dipertahankan sesuai prinsip-prinsip gerakan. e. Kesukarelaan. ICRC bergerak atas dasar sukarela dan tidak didasari keinginan untuk meraih keuntungan apapun. f. Kesatuan. Hanya boleh ada satu Perhimpunan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah di suatu negara dan harus terbuka bagi semua orang serta melaksanakan tugasnya diseluruh wilayah negaranya. g. Kesemestaan. Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah memiliki status setara dan tanggung jawab serta kewajiban yang sama dalam membantu satu sama lain di seluruh dunia.23 Melalui ketujuh prinsip inilah ICRC dipercaya dan dihormati serta dilindungi setiap aksi - aksinya dalam situasi konflik, sehingga untuk menjaga

23 International Committee of the Red Cross, Kenali ICRC, International Committee of the Red Cross Production Sector 19 Avenue de la Paix, Geneva, 2005, pp. 9-11.

21

perlindungan dan menjamin aksi tersebut terus dilakukan, ketujuh rinsip tersebut harus dipertahankan terutama netralitas dan imparsialitas. Adapun peran dan tujuan ICRC dalam persidangan Simulasi Resolusi Konflik yang akan di selenggarakan pada tanggal 31 Maret 2016, yaitu :  Mendata jumlah korban yang ditimbulkan akibat dari konflik internal di Myanmarnya, khususnya puncak konflik yang terjadi pada tahun 2012 (Korban yang meninggal dan korban yang luka – luka).  Memberikan bantuan kesehatan dan pengobatan kepada para korban yang terluka akibat konflik. Serta memberikan bantuan kesehatan (P3K) kepada para pengungsi yang terlanjur menyebar kebeberapa negara.  Meminta

Pemerintah

Myanmar

untuk

berhenti

melakukan

tindakan

diskriminasi terhadap etnis Rohingya agar korban yang ditimbulkan dari konflik ini dapat menurun.

22

Resolusi yang ingin dicapai : 1. Menemukan resolusi agar pemerintah Myanmar dapat menerima etnis Rohingya menjadi bagian dari warga Negaranya. 2. Meminta perlindungan kepada UNCHR agar pelanggaran HAM tidak terjadi lagi. 3. Penanganan pengungsi yang terlanjur menyebar di beberapa wilayah seperti Indonesia, Thailand, dan Bangladesh. 4. Mencengah berkembangnya diskriminasi etnis Rohingya menjadi cikal-bakal kelompok radikal yang berbasis terorisme. 5. Pengawasan setelah resolusi tercapai

23

Referensi Ameera. “Myanmar Menolak Memberikan Kewarganegaraan bagi Muslim Rohingya”

diakses

dari

http://www.arrahmah.com/news/2013/11/22/myanmar-menolakkewarganegaraan-muslim-rohingya.html pada tanggal 20 Maret 2016, pukul 14.40 Aminuddin, Choirul. “Presiden Myanmar Htin Kyaw Disambut Hangat Pemimpin Dunia”

diakses

dari

https://dunia.tempo.co/read/news/2016/03/16/118754307/presidenmyanmar-htin-kyaw-disambut-hangat-pemimpin-dunia pada tanggal 20 Maret 2016, pukul 14.30 BCCIndonesia. “Mengapa orang-orang Rohingya melarikan diri dari Myanmar?” diunduh

dari

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/05/150522_dunia_myanmar_exo dus pada tanggal 17 September 2015, pukul 19.00 BBCIndonesia. “Myanmar cabut hak suara warga Rohingya” diakses dari http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/02/150212_myanmar_rohingya_ suara pada tanggal 19 Maret 2016, pukul 13.00 DW.

“Inilah

Profil

Manusia

Perahu

Rohingya”

diakses

dari

http://www.dw.com/id/inilah-profil-manusia-perahu-rohingya/a-18467515 pada tanggal 17 Maret 2016, pukul 11.00 Electoral Assistance. “Credible and transparent elections are one of the key first steps for post-conflict societies to establish long lasting peace and security” diunduh http://www.un.org/en/peacekeeping/issues/electoralassistance.shtml

dari pada

tanggal 26 September 2015, pukul 21.30

24

Faniati, Tamia Dian Ayu. “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Etnis Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan : Studi Kasus Etnis Rohingya, Myanmar” diunduh dari https://azizonbinjamaan.files.wordpress.com/2012/07/tinjauanhukum-internasional-terhadap-etnis-yang-tidak-memiliki-kewarganegaraanstudi-kasus-etnis-rohingya.pdf pada tanggal 17 September 2015, pukul 18.00 Febrian, Raju. “Status Kewarganegaraan Muslim Myanmar” diakses dari http://koran.tempo.co/konten/2014/09/23/352600/Status-KewarganegaraanMuslim-Myanmar pada tanggal 18 Maret 2016, pukul 10.00 Jalimin. “Jumlah Pengungsi Rohingya di Indonesia Capai 11.941 Orang” diakses dari http://aceh.tribunnews.com/2015/05/19/jumlah-pengungsi-rohingya-diindonesia-capai-11941-orang pada tanggal 20 Maret 2016, pukul 13.05 Lukum, Roni,S.Pd.M.Sc. “Membina Harmonisasi Kehidupan Antar Etnis Di Provinsi

Gorontalo”

diunduh

dari

http://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/79/membina-harmonisasikehidupan-antar-etnis-di-provinsi-gorontalo.pdf pada tanggal 17 September 2015, pukul 10.00 Mangku, Dewa. “KASUS PELANGGARAN HAM ETNIS ROHINGYA : DALAM

PERSPEKTIF

ASEAN”

diakses

dari

https://www.academia.edu/5748943/Pelanggaran_HAM_Kasus_Etnis_Mya nmar pada tanggal 20 Maret 2016, pukul 14.30 Pelz, Timo, & Lehmann, Volker. “The Evolutions of UN Peacekeeping (1): Hybrid

Missions”

diunduh

dari

http://library.fes.de/pdf-

files/bueros/usa/04976.pdf pada tanggal 26 September 2015, pukul 22.00 Rahmawati, Fierda Milasari. “Peacekeeping Operation PBB dan Hambatan – hambatannya” diunduh dari http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/132923-T %2027784-Peacekkeping%20operation-Analisis.pdf

pada

tanggal

26

September 2015, pukul 21.00

25

Sabrina, Mirza. “Junta Militer Myanmar tahun 1988 Pemerintahan Than Shwe” diunduh

dari

https://www.academia.edu/3988962/Junta_Militer_Myanmar_tahun_1988_P emerintahan_Than_Shwe pada tanggal 26 September 2015, pukul 20.00 Samutra, Ryan. “Agar Diakui, Rohingya Harus Ubah Nama” diunduh dari http://www.cnnindonesia.com/internasional/20141001131507-1064932/agar-diakui-rohingya-harus-ubah-nama/ pada tanggal 23 september 2015, pukul 10.00 Suharno.

“Konflik,

Etnisitas

dan

Integrasi

Nasional”

diunduh

dari

http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/Karya%20B1%20%20Konflik, %20Etnisitas%20dan%20Integrasi%20Nasional.pdf

pada

tanggal

17

September 2015, pukul 10.30 Tempo. “Htin Kyaw Terpilih Jadi Presiden Baru Myanmar” diakses dari https://dunia.tempo.co/read/news/2016/03/15/118753754/htin-kyawterpilih-jadi-presiden-baru-myanmar pada tanggal 20 Maret 2016, pukul 14.00 The Handbook of United Nations Multidimensional Peacekeeping Operations. (2003). New York: United Nations United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines. (2008). New York: UN. Utami, Rani. “Mengenal Etnis Rohingya Lebih Dekat” diunduh dari http://www.cnnindonesia.com/internasional/20140925171827-1134396/mengenal-etnis-rohingya-lebih-dekat/ pada tanggal 26 September 2015, pukul 20.30

26