RINGKASAN EKSEKUTIF
A.
KESIMPULAN Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2016 disusun sebagai gambaran tolak ukur keberhasilan dan kekurang berhasilan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama Tahun 2016. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada dasarnya adalah gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama tahun anggaran 2016 dikaitkan dengan upaya-upaya stratejik dan operasional yang telah dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran stratejik dalam kerangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan.
Capaian 100%
Dari 9 (sembilan) sasaran yang ditargetkan dalam alur akuntabilitas Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2016, terdapat 6 ( enam ) sasaran dengan rata rata nilai capaian kinerja diatas 100% dan 3 (tiga) sasaran memiliki rata-rata nilai capaian kinerja dibawah 100% yakni :
1|
LAPORAN KIENERJA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2016
1.
Sasaran IV : Terpenuhinya SDM transportasi udara dalam jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dengan persentase rata-rata capaiannya sebesar 85,15 %, nilai ini dikontribusi oleh 2 indikator pembentuk yang keduanya tidak mencapai target yang ditetapkan Hal ini disebabkan karena : a. Indikator Jumlah personil penerbangan yang memiliki lisensi dengan capaian kinerja sebesar
91.43 %. Ketidakberhasilan dalam pencapaian kinerja ini
disebabkan oleh : - Keterbatasan anggaran untuk penyediaan perangkat perangkat penunjang untuk melakukan pemrosesan lisensi maupun sertifikasi. - Kurangnya staf administrasi dengan kualifikasi yang sesuai hal ini juga terkait moratorium yang merupakan kebijakan Kementerian PAN dan RB untuk tidak melakukan penerimaan CPNS pada Tahun anggaran 2016. - Kualifikasi dan pemahaman staf administrasi lisensi dalam pelaksanaan tugasnya tidak sama, megingat untuk staf administrasi terkait pengurusan lisensi personil penerbagan memiliki standar kompetensi yang telah dibakukan oleh standar internasional yakni kompetensi untuk staf PEL (Personil Lisensi). Untuk setiap staf PEL harus mengimplementasikan regulasi CASR khususnya part 61 dan 63 terkait pilot dan personil penunjang operasi penerbangan lainnya (FA, FOO, FN, AMEL). - Koordinasi antara Inspektur dengan Staf Administrasi lisensi terutama terhadap pemrosesan lisensi masih belum berjalan dengan Optimal dikarenakan beban kerja inspektur dengan kompetens penerbang yang sangat besar sementara jumlah inspektur sangat terbatas. b. Indikator Jumlah inspektur penerbangan dengan capaian kinerja sebesar 78,87%. Ketidak berhasilan dalam pencapaian kinerja ini disebabkan oleh adanya Program promosi jabatan, mutasi dan pensiun/ berhenti atau diberhentikan yang mengharuskan adanya pencopotan jabatan Inspektur penerbangan yang telah melekat. Selain itu proposal permohonan pegawai baru CPNS yang akan diproyeksikan menjadi Inspektur penerbangan belum dapat secara maksimal mendapatkan persetujuan. Kebijakan Moratorium dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga merupakan salah satu penyebab sulitnya mendapatkan sumberdaya manusia yang dapat dididik menjadi Inspektur penerbangan. Masalah lainnya yang
2|
LAPORAN KIENERJA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2016
timbul akibat tidak tercapainya target DJU pada Indikator kinerja ini adalah adanya peningkatan yang cepat jumlah pesawat udara, bandar udara maupun peralatan navigasi yang beroperasi di Indonesia berdampak pada tidak sesuainya rasio jumlah Inspektur Penerbangan dengan beban kerja yang harus diselesaikan 2.
Sasaran VIII : Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi udara dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda dengan rata rata capaian kinerja sasaran sebesar 69,56%, indikator ini dibentuk oleh 5 (lima) indiketor kinerja dimana terdapat 1 indikator kinerja mencapai target yang ditetapkan dan 4 (empat) indikator yang tidak mencapai target yang ditetapkan dengan rincian sebagi berikut : a. Indikator
“Pengembangan
Bandar
Udara”
direncanakan
dikembangkan
sebanyak 100 Bandar Udara namun hanya terealisasi sebanyak 94 Bandar Udara (Perluasan terminal dan perpanjangan Runway), tidak tercapainya indikator ini disebabkan oleh adanya: Pengurangan anggaran DIPA Direktorat Jendera Perhubungan Udara Adanya realokasi anggaran pada program pembangunan prioritas seperti pengembangan Bandar Udara Baru dan pengembangan Bandar Udara Internasional juka pengembangan Bandar Udara yang mendukung Pariwisata. b. Indikator “Jumlah Bandara dengan kapasitas sesuai kebutuhan jaringan dan kategori yang ditetapkan TKN” dicapai dengan persentase kinerja sasaran sebesar 82,35% dimana nilai target yang ditetapkan adalah sebesar 136 Bandar Udara sementara realisasi kinerja hanya tercapai 112 Bandar Udara. Kinerja pada indikator ini tidak tercapai disebabkan oleh hal hal sebagi berikut: Pengurangan anggaran DIPA Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam upaya penghematan anggaran. Adanya realokasi kegiatan anggaran pembangunan pada sektor sektor pembangunan fisik lainnya yang lebih diprioritaskan. c. Indikator “Terselenggaranya proses kerjasama pemerintah swasta dalam penyediaan infrastuktur transportasi udara yang tidak terealisasi (capaian kinerja nol) namun tetap menjadi faktor pembagi dalam perhitungan rata rata
3|
LAPORAN KIENERJA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2016
kinerja sasaran. Capaian kinerja indikator terkait penyelenggaraan kerjasama pemerintah swasta dimaksud tidak tercapai disebabkan karena : - Adanya kebijakan Menteri Perhubungan tentang “Pembentukan Badan Layanan Umum” dilingkungan Ditjen Perhubungan Udara yang prosesnya dimulai pada tahun 2015 menyebabkan prioritas Indikator Kinerja terkait “Terselenggaranya proses kerjasama pemerintah swata dalam penyediaan infrastuktur transportasi udara” pada sasaran nomor 8 DJU ini tidak menjadi prioritas. - Alokasi anggaran yang sudah menjadi DIPA sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 akhirnya lebih diprioritaskan pada pemenuhan konsep baru yang dicanangkan Menteri Perhubungan terhadap pengelolaan Bandar Udara yang layak untuk diusahakan akan Menjadi Badan Layanan Umum. d. Indikator “Jumlah lokasi pengembangan fasilitas antar moda transportasi penumpang dan barang di bandara” dicapai dengan persentase kinerja sebesar 71, 43% dengan target yang ditetapkan sebanyak 7 Bandar Udara namun hanya terealisasi 5 Bandar Udara selama perioda 2015 s.d 2016. Tidak tercapainya Indikator dimaksud dikarenakan oleh : Alokasi anggaran pada tahun 2016 dalam upaya pengembangan fasilitas antarmoda hanya ada pada 1 lokasi Bandar Udara Prioritas pembangunan bandar udara yang mengadopsi fasilitas antar moda untu setiap tahun anggaran hanya 1 bandar udara yang menyesuaikan dengan target Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 3.
Sasaran IX : Meningkatnya layanan transportasi udara di perbatasan negara, pulau terluar, dan wilayah non komersial lainnya dengan capaian rata rata sasaran sebesar 68,48% yang terdiri dari 3 (tiga) indikator pembentuk dimana 2 indikator kinerja mencapai sasaran yang ditetapkan namun 1 indikator tidak ditargetkan di tahun 2016, penyebab tidak tercapainya kinerja DJU pada sasaran kinerja ini disebabkan oleh faktor pembagi dari rata-rata kinerja sasaran ini masih menggunakan 3 indikator sementara yang mengkontribusi kinerja DJU hanya 2 indikator sementara 1 indikator tidak ditargetkan.
4|
LAPORAN KIENERJA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2016
Alasan masih mengggunakan faktor pembagi 3 indikator dimaksud dengan asumsi bahwa DJU mengalami keterlambatan dalam menetapkan target renstra yang seharusnya dapat dialokasikan di awal perioda renstra yaitu pada tahun 2015 s.d tahun 2016. B.
PERMASALAHAN 1.
Terlambatnya proses persetujuan pencairan tanda bintang terkait pemenuhan dokumen AMDAL dan RKL-RPL yang membutuhkan waktu pada kegiatan tertentu.
2.
Kurangnya sumber daya manusia di daerah terkait ketersediaan personil Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah sehingga proses pelelangan mengalami keterlambatan.
3.
Proses pelelangan tidak dilakukan secara multiyears untuk pekerjaan pekerjaan yang yang penyelesaiannya melewati 1 tahun anggaran sehingga adanya proses berulang terkait pelelangan pegadaan barang dan jasa pemerintah setiap tahunnya yang memakan waktu pelaksanaan kegiatan.
4.
Masalah pembebasan lahan oleh Pemda mengalami hambatan sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan khususnya kegiatan yang berada di wilayah timur Indonesia.
5.
Alokasi anggaran masih berdasarkan pada aspek pemerataan pendistribusian walaupun sudah mulai berdasarkan perencanaan (belum optimum) sehingga masih ditemukan adanya alokasi anggaran yang tidak terlaksana akibat ketidaksiapan bandar udara dalam memenuhi aspek teknis maupun administrasi.
6.
Terdapat indikator kinerja yang belum optimum dalam merefleksikan kinerja DJU khususnya dalam hal penetapan target kinerja yang belum secara optimum mengakomodir
terhadap
sumber
daya
yang
dimiliki
(SDM,
Biaya
dan
Infrastruktur/sarana dan prasarana) sehingga masih terlihat capaian kinerja yang jauh melampaui target yang ditetapkan.
5|
LAPORAN KIENERJA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2016
C.
SARAN 1.
Agar kegiatan kegiatan yang fisik yang membutuhkan waktu pelaksanaan melewati 1 tahun anggaran dapat dilakukan proses pelelangan secara multiyears guna effesiensi waktu lelang dan effektifitas pemanfaatan waktu pelaksanaan pekerjaan.
2.
Peningkatan koordinasi antara Satuan Kerja di lokasi dengan instansi lain (Pemda setempat) dalam memperoleh ijin agar tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan.
3.
Mengoptimalkan proses lelang tidak mengikat untuk pekerjaan pekerjaan fisik yang
membutuhkan
waktu
pelaksanaan
panjang
sehingga
penyelesaian
pekerjaan tidak melewati tahu anggaran berjalan. 4.
Diupayakan dalam penyusunan anggaran Ditjen perhubungan udara dapat mempertimbangkan
system
distribusi
anggaran
berbasis
kinerja
dan
perencanaan. 5.
Target indikator kinerja hendaknya mempertimbangkan terhadap capaian kinerja tahun lalu sebagai acuan dan hendaknya dalam menetapkan nilai target kinerja dapat mengakomodir terhadap perhitungan sumberdaya yang dimiliki (SDM, Biaya dan Infrastruktur/Sarana dan Prasarana)
6|
LAPORAN KIENERJA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2016
7
