BUPATI PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 33 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN PEMERINTAHAN NAGARI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PESISIR SELATAN Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan pasal 3 (tiga) ayat (3) serta sesuai dengan amanat pasal 106 (seratus enam) dan pasal 113 (seratus tiga belas) ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara pembentukan, penggabungan dan penghapusan Pemerintahan Nagari.

Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958; 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan; 8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari. memutuskan ...

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN PEMERINTAHAN NAGARI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat yang menpunyai wilayah dengan batas-batasnya tertentu, menpunyai harta benda kekayaan sendiri, berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri; 5. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS NAGARI); 6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkatnya; 7. Perangkat Nagari adalah Pembantu Wali Nagari dalam pelaksanaan tugasnya; 8. Kampung adalah wilayah administrasi pemerintahan yang merupakan bagian wilayah Pemerintahan Nagari; 9. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS NAGARI adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari dan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari; 10. Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah Lembaga Kerapatan Adat yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako dalam Nagari; 11. Pembentukan Pemerintahan Nagari adalah tindakan mengadakan Pemerintahan Nagari baru diluar wilayah Pemerintahan Nagari yang sudah ada atau kegiatan pemekaran wilayah Pemerintahan Nagari yang sudah ada; 12. Penghapusan Pemerintahan Nagari adalah tindakan meniadakan Pemerintahan Nagari yang sudah ada; 13. Penghapusan Pemerintahan Nagari adalah Penggabungan dua Pemerintahan Nagari atau lebih menjadi satu Pemerintahan Nagari baru; 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahanan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan BAMUS NAGARI yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari; 15. Batas alam adalah suatu batas wilayah administrasi pemerintahan yang disepakati bersama dari bentuk-bentuk fisik alam yang menjadi batas administrasi Kampung, Pemerintahan Nagari, Kecamatan, Kabupaten dan seterusnya; 16. Batas buatan adalah suatu batas wilayah administrasi pemerintahan yang disepakati bersama dari bentukbentuk fisik buatan manusia yang menjadi batas administrasi Kampung, Pemerintahan Nagari, Kecamatan, Kabupaten dan seterusnya.

Perbup : Tata Cara Pembentukan, Penggabungan & Penghapusan Pemerintahan Nagari

2

BAB II PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI Bagian Kesatu Tujuan Pembentukan Pasal 2 (1) Pembentukan Pemerintahan Nagari atau pemekaran Pemerintahan Nagari selanjutnya, dapat dilakukan setelah penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di wilayah yang bersangkutan telah mencapai usia paling sedikit 5 (lima) tahun. (2) Pembentukan Pemerintahan Nagari atau pemekaran Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, harus berdasarkan kepada kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Pasal 3 (1) Pembentukan Pemerintahan Nagari atau pemekaran Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 1 (satu), bertujuan untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. (2) Pembentukan Pemerintahan Nagari atau pemekaran Pemerintahan Nagari tidak merubah status Nagari sebagai wilayah kesatuan masyarakat hukum adat yang telah ada dengan lembaga Kerapatan Adat Nagari-nya, atau tidak membentuk/memekarkan kesatuan masyarakat hukum adat yang telah ada. Bagian Kedua Syarat-Syarat Pembentukan Pasal 4 Berdasarkan pasal 5 (lima) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari bahwa, Pembentukan Pemerintahan Nagari harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. Penduduk ; jumlah penduduk untuk pembentukan Pemerintahan Nagari paling sedikit 2.500 orang atau 600 kepala keluarga. b. Luas Wilayah ; memiliki batas-batas wilayah yang jelas. c. Sosial Budaya ; tetap terciptanya suasana kerukunan hidup bermasyarakat dan adat istiadat. d. Potensi Wilayah ; tersedianya sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam pengelolaan pemerintahan Nagari dalam menunjang pembangunan Nagari. e. Sarana dan prasarana ; tersedianya sarana dan prasarana Pemerintahan Nagari.

yang mendukung kelancaran kegiatan

Pasal 5 (1) Penduduk sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) huruf a adalah penduduk yang telah menetap terus menerus di wilayah Pemerintahan Nagari tanpa terputus selama 6 (enam) bulan terakhir dan bersumber dari data yang dapat dipertanggungjawabkan. (2) Batas-batas wilayah yang jelas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) huruf b adalah batas-batas alam dan atau batas-batas buatan yang ditetapkan dan akan menjadi data penyusunan peta dan luas wilayah Pemerintahan Nagari. (3) Sosial budaya sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) huruf c adalah pembentukan Pemerintahan Nagari atau pemekaran Pemerintahan Nagari harus tetap terciptanya keharmonisan kerukunan hidup bermasyarakat dan adat istiadat. (4) Ketersediaan potensi sumber daya alam dalam pembangunan wilayah Pemerintahan Nagari harus memperhatikan kelestarian lingkungan. (5) Ketersediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) huruf e adalah jalan, pasar, lembaga perekonomian, sekolah, sarana kesehatan, tempat ibadah, sarana olah raga dan kepemudaan serta sarana dan prasarana lainnya. Perbup : Tata Cara Pembentukan, Penggabungan & Penghapusan Pemerintahan Nagari

3

Pasal 6 (1) Jumlah kampung dalam sebuah Pemerintahan Nagari sekurang-kurangnya 2 (dua) buah. (2) Kriteria pembentukan kampung berdasarkan kepada : a. Jumlah penduduk dan kondisi wilayah tempat tinggal, dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) orang bagi konsentrasi tempat tinggal penduduk padat atau wilayah tempat tinggal penduduk berdiameter sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) meter. 2. Sekurang-kurangnya 250 (dua ratus lima puluh) orang bagi konsentrasi penduduk jarang atau wilayah tempat tinggal penduduk berdiameter antara 1.500 (seribu lima ratus) meter sampai dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) meter. 3. Sekurang-kurangnya 100 (seratus) orang bagi konsentrasi penduduk sangat jarang atau wilayah tempat tinggal berdiameter lebih dari 2.500 (dua ribu lima ratus) meter. b. Mempunyai batas-batas wilayah administratif yang jelas. c. Memiliki kantor kepala kampung. d. Memiliki sebuah masjid. (3) Pembentukan kampung ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 7 (1) Bagi kampung sebagai wilayah administrasi pemerintahan yang merupakan bagian wilayah Pemerintahan Nagari yang telah terbentuk selama ini dinyatakan tidak berlaku lagi. (2) Pembentukan kampung selanjutnya harus disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini. (3) Pengusulan pembentukan kampung disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati, setelah dimusyawarahkan dengan BAMUS NAGARI dan berpedoman kepada pasal 6 (enam) ayat (2) di atas. (4) Pengusulan pembentukan kampung sebagaimana dimaksud ayat (3) di atas harus mendapat rekomendasi dari Camat. Pasal 8 (1) Penguasaan dan pengelolaan aset Pemerintahan Nagari induk yang berada di Pemerintahan Nagari baru, menjadi aset Pemerintahan Nagari baru dan harus digunakan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. (2) Perubahan fungsi atau penghapusan aset Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, harus berdasarkan musyawarah Nagari dan ditetapkan dengan Peraturan Nagari yang difasilitasi oleh Camat. Pasal 9 Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pasal 4 (empat), 5 (lima), pasal 6 (enam) ayat (1) dan pasal 8 (delapan) peraturan ini, merupakan dokumen pembentukan Pemerintahan Nagari atau pemekaran Pemerintahan Nagari. Bagian Ketiga Tata Cara Pembentukan Pasal 10 (1) Pembentukan Pemerintahan Nagari atau pemekaran Pemerintahan Nagari, berdasarkan aspirasi dan prakarsa masyarakat yang disampaikan secara tertulis kepada Wali Nagari dan BAMUS NAGARI. (2) Aspirasi dan prakarsa masyarakat harus berdasarkan kepada pasal 2 (dua), pasal 3 (tiga), pasal 4 (empat) dan pasal 5 (lima) peraturan ini.


4

Pasal 11 Penentuan batas-batas wilayah Pemerintahan Nagari agar mengacu kepada kondisi wilayah Desa terakhir sebelum pelaksanaan Pemerintahan Nagari, untuk memudahkan dalam menentukan luas wilayah Pemerintahan Nagari pemekaran. Pasal 12 (1) Wali Nagari membentuk panitia pembentukan atau pemekaran Pemerintahan Nagari yang terdiri dari unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang, Pemuda Nagari dan Perangkat Pemerintah Nagari serta memperhatikan keterwakilan wilayah melalui musyawarah dengan sebuah keputusan. (2) Jumlah anggota panitia pembentukan atau pemekaran Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas disesuaikan dengan kebutuhan. (3) Susunan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas sekurang-kurangnya terdiri dari ; a. Pembina/Penasehat b. Ketua. c. Sekretaris. d. Bendahara. e. Komisi Adat dan Sosial Budaya. f.

Komisi Pendataan Batas Wilayah dan Penduduk.

g. Komisi Pendataan Aset dan Potensi. (4) Jabatan pembina/penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas dijabat langsung oleh Wali Nagari, Ketua BAMUS NAGARI dan Ketua KAN, sedangkan Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Komisi-Komisi dipilih dari Perangkat Pemerintah Nagari dan unsur-unsur masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan wilayah berdasarkan musyawarah. (5) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, bertugas membantu Wali Nagari secara teknis administratif dalam menyiapkan data dan informasi serta kegiatan yang berkaitan dengan pembentukan atau pemekaran wilayah Pemerintahan Nagari. (6) Data dan informasi yang dihasilkan oleh panitia pembentukan atau pemekaran wilayah Pemerintahan Nagari dituangkan dalam sebuah dokumen, dengan berdasarkan kepada pasal 2 (dua), pasal 3 (tiga), pasal 4 (empat) pasal 5 (lima), pasal 6 (enam) dan pasal 8 (delapan) peraturan ini. (7) Format Keputusan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas seperti lampiran I Peraturan ini. Pasal 13 (1) Wali Nagari bersama BAMUS NAGARI mengadakan musyawarah Nagari guna membahas aspirasi dan prakarsa masyarakat untuk pembentukan atau pemekaran Pemerintahan Nagari yang dihadiri oleh Camat dan atau pejabat Pemerintah Kabupaten. (2) Peserta musyawarah Nagari terdiri dari unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang, Pemuda Nagari dengan memperhatikan keterwakilan utusan wilayah kampung, Panitia Pembentukan atau Pemekaran Pemerintahan Nagari dan perantau. (3) Hasil musyawarah Nagari dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Wali Nagari, Ketua BAMUS NAGARI, Ketua KAN, Ketua dan Sekretaris Panitia Pembentukan atau Pemekaran Pemerintahan Nagari. (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan daftar hadir peserta musyawarah Nagari.


5

Pasal 14 (1) Dengan memperhatikan berita acara hasil musyawarah Nagari yang menyepakati pembentukan atau pemekaran Pemerintahan Nagari, Wali Nagari membuat Rancangan Peraturan Nagari guna dibahas dan ditetapkan secara bersama-sama dengan BAMUS NAGARI menjadi Peraturan Nagari. (2) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, baru bersifat usulan kepada Pemerintahan Daerah. (3) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, disampaikan kepada Bupati dan Ketua DPRD oleh Wali Nagari melalui Camat dengan sebuah surat pengantar. Pasal 15 (1) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pasal 14 (empat belas) di atas, sekurang-kurangnya memuat : a. Pembentukan atau pemekaran Pemerintahan Nagari bertujuan untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. b. Pembentukan atau pemekaran Pemerintahan Nagari tidak merubah status Nagari sebagai wilayah kesatuan masyarakat hukum adat yang telah ada dengan lembaga Kerapatan Adat Nagari-nya, atau tidak membentuk/memekarkan kesatuan masyarakat hukum adat yang telah ada. c. Nama, batas-batas, luas dan ibu Pemerintahan Nagari. d. Nama-nama kampung. e. Mengusulkan kepada Bupati dan Ketua DPRD, agar pembentukan atau pemekaran Pemerintahan Nagari ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. (2) Sekurang-kurangnya urutan susunan dokumen pengusulan pembentukan atau pemekaran Pemerintahan Nagari kepada Bupati dan Ketua DPRD, adalah sebagai berikut : a. Surat pengantar Camat kepada Bupati dan Ketua DPRD tentang penyampaian dokumen pembentukan atau pemekaran Pemerintahan Nagari (format pada lampiran II Peraturan ini) b. Surat pengantar Wali Nagari kepada Bupati dan Ketua DPRD melalui Camat tentang penyampaian dokumen pembentukan atau pemekaran Pemerintahan Nagari (format pada lampiran III Peraturan ini). c. Peraturan Nagari tentang Pembentukan atau Pemekaran Pemerintahan Nagari (format pada lampiran IV Peraturan ini) d. Keputusan BAMUS NAGARI tentang Persetujuan Pembentukan atau Pemekaran Pemerintahan Nagari (format pada lampiran V Peraturan ini) e. Berita acara musyawarah Nagari tentang pembahasan aspirasi dan prakarsa masyarakat untuk pemekaran Pemerintahan Nagari (format pada lampiran VI Peraturan ini) f.

Data luas wilayah, batas-batas wilayah pemekaran Pemerintahan Nagari beserta batas Kampung yang dituangkan dalam bentuk peta wilayah Pemerintahan Nagari.

g. Data jumlah penduduk pemekaran Pemerintahan Nagari yang dirinci menurut kampung. h. Data sosial budaya di wilayah pemekaran Pemerintahan Nagari, yaitu sekurang-kurangnya memuat ; 1) data nama organisasi sosial kemasyarakatan, 2) nama suku/kaum beserta nama kepala suku/kaum, dan 3) kesepakatan ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, pemuda dan tokoh masyarakat lainnya bahwa pembentukan atau pemekaran Pemerintahan Nagari akan tetap menjamin terpeliharanya keharmonisan kerukunan hidup bermasyarakat dan kelestarian adat-budaya salingkah Nagari. i.

Data potensi wilayah pemekaran Pemerintahan Nagari memuat ; 1) jumlah sungai, 3) jumlah telaga/danau, dan 4) peruntukan lahan.

jenis bahan

galian / tambang, 2)

j.

Data sarana dan prasarana seperti ; 1) kelas dan panjang jalan, 2) jenis dan jumlah pasar, 3) jenis dan jumlah lembaga perekonomian (Bank, BPR, koperasi, kelompok tani dsb), 4) jenis dan jumlah sekolah, 5) jenis dan jumlah sarana kesehatan, 6) jenis dan jumlah tempat ibadah, 7) jenis dan jumlah sarana olah raga dan kepemudaan.

k. Surat-surat aspirasi masyarakat. Perbup : Tata Cara Pembentukan, Penggabungan & Penghapusan Pemerintahan Nagari

6

Pasal 16 (1) Bupati membentuk Tim Verifikasi Kabupaten guna menindaklanjuti Peraturan Nagari tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari atau pemekaran Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 14 (empat belas) peraturan ini. (2) Tim Verifikasi Kabupaten bertugas membantu Bupati dalam melakukan penelitian kondisi objektif lapangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari dan Peraturan Bupati ini serta hasil pengamatan dan dialog dengan masyarakat. (3) Tim Verifikasi Kabupaten akan melakukan penelitian kondisi objektif lapangan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja, setelah Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pasal 14 (empat belas) peraturan ini diterima. Pasal 17 (1) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah penelitian akhir terhadap kondisi objektif lapangan dilakukan, Tim Verifikasi Kabupaten melaporkan hasilnya kepada Bupati sebagaimana dimaksud pasal 16 (enam belas) peraturan ini. (2) Dengan memperhatikan secara seksama laporan hasil kerja Tim Verifikasi Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, Bupati menetapkan ; a. Menyetujui semua dan atau sebahagian, usulan pembentukan Pemerintahan Nagari atau pemekaran Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 14 (empat belas) peraturan ini. b. Menunda dan atau membatalkan, baik semua ataupun sebahagian usulan pembentukan Pemerintahan Nagari atau pemekaran Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 14 (empat belas) peraturan ini. (3) Usulan pembentukan Pemerintahan Nagari atau pemekaran Pemerintahan Nagari yang disetujui sebahagian, ditunda dan atau dibatalkan baik semua ataupun sebahagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, disampaikan secara tertulis kepada Pemerintahan Nagari setempat melalui Camat. Pasal 18 Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari atau Pemekaran Pemerintahan Nagari kepada DPRD, guna dibahas dan ditetapkan dengan sebuah Peraturan Daerah. Pasal 19 (1) Bagi Wali Nagari dan anggota BAMUS NAGARI yang dalam masa jabatannya terjadi pembentukan Pemerintahan Nagari baru atau pemekaran Pemerintahan Nagari, maka Wali Nagari dan angggota BAMUS NAGARI yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa jabatannya di wilayah Pemerintahan Nagari induk. (2) Wilayah Pemerintahan Nagari induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah wilayah dimana pusat/ibu Pemerintahan Nagari awal berada. BAB III PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN Bagian Kesatu Penggabungan dan Penghapusan Pemerintahan Nagari Pasal 20 Penggabungan dan atau penghapusan Pemerintahan Nagari, dapat dilakukan setelah penyelenggaran Pemerintahan Nagari di wilayah yang bersangkutan telah mencapai usia paling sedikit 5 (lima) tahun.


7

Pasal 21 (1) Pemerintahan Nagari yang telah dibentuk atau dimekarkan sebagaimana dimaksud pasal 18 (delapan belas) peraturan ini, dapat digabungkan dengan Pemerintahan Nagari terdekat baik seluruhnya maupun sebagian wilayahnya atau dihapus. (2) Penggabungan dan atau penghapusan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dilakukan, karena tidak lagi sesuai dengan tujuan dan memenuhi syarat-syarat pembentukan atau pemekaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) peraturan ini. (3) Penggabungan dan atau penghapusan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan oleh Pemerintahan Daerah setelah dimusyawarahkan dengan Pemerintahan Nagari yang bersangkutan, Kerapatan Adat Nagari dan semua unsur Pemerintahan Nagari yang berada dalam wilayah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Pasal 22 Penggabungan dan atau penghapusan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pasal 21 (dua puluh satu) di atas ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Bagian Kedua Penggabungan dan Penghapusan Kampung Pasal 23 (1) Penggabungan dan atau penghapusan Kampung, dapat dilakukan setelah sekurang-kurangnya setelah 3 (tiga) tahun Kampung tersebut dibentuk. (2) Kampung yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pasal 6 (enam) peraturan ini, dapat digabungkan dengan kampung terdekat baik seluruhnya maupun sebagian wilayahnya atau dihapus. (3) Penggabungan dan atau penghapusan Kampung dilakukan karena tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada pasal 6 (enam) ayat (2) peraturan ini. Pasal 24 (1) Penggabungan dan atau penghapusan Kampung sebagaimana dimaksud pasal 23 (dua puluh tiga), dilakukan oleh Bupati setelah dimusyawarahkan dengan unsur Pemerintahan Nagari yang bersangkutan. (2) Penggabungan dan atau penghapusan Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB IV PENGANGKATAN PENJABAT WALI NAGARI Pasal 25 (1) Bagi Pemerintahan Nagari yang baru dibentuk atau dimekarkan serta Pemerintahan Nagari yang digabungkan dan atau dihapus sebagaimana dimaksud pada pasal 18 (delapan belas) dan pasal 22 (dua puluh dua) peraturan ini, penjabat Wali Nagari diangkat dari pegawai negeri sipil (PNS) dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Camat. (2) Hak, wewenang dan kewajiban penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Wali Nagari. (3) Masa jabatan penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan. (4) Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, mempunyai tugas pokok memfasilitasi pembentukan BAMUS NAGARI dan pemilihan Wali Nagari definitif disamping tugas-tugas umum pemerintahan Nagari.


8

BAB V PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI Pasal 26 (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat berkewajiban melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan ini. (2) Pembinaan, monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi ; a. b. c. d.

Melakukan sosialisasi peraturan ini di tingkat kecamatan. Memberikan pembinaan dan petunjuk teknis operasional pelaksanaan di lapangan. Memberikan bantuan pembiayaan sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah. Mengambil tindakan-tindakan sebagaimanamestinya berdasarkan peraturan ini dan peraturan perundangundangan yang berlaku. e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan.

(3) Pembinaan, monitoring dan evaluasi oleh Camat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi ; a. b. c. d.

Melakukan sosialisasi peraturan ini di tingkat Pemerintahan Nagari. Melakukan bimbingan teknis administratif dan operasional. Melakukan fasilitasi secara aktif pelaksanaan peraturan ini. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 27

Sebelum terpilihnya Wali Nagari definitif dan terbentuknya BAMUS NAGARI, proses pembentukan Pemerintahan Nagari atau pemekaran Pemerintahan Nagari dilaksanakan oleh penjabat Wali Nagari dan Dewan Perwakilan Nagari (DPN). BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Peisisr Selatan. Ditetapkan di Painan Pada tanggal 16 Nopember 2007 WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN

SYAFRIZAL Diundangkan di Painan Pada tanggal 19 Nopember 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Drs. H. A D R I L NIP 010.O87.271 BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2007 NOMOR 33 SERI G. 33 Perbup : Tata Cara Pembentukan, Penggabungan & Penghapusan Pemerintahan Nagari

9

PENJELASAN ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 33 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN PEMERINTAHAN NAGARI I. UMUM Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, maka dalam pelaksanaannya secara lebih berdayaguna dan berhasilguna perlu dikeluarkan beberapa buah peraturan Bupati. Peratuan Bupati ini merupakan amanat dari pasal 3 (tiga) dan pasal 106 (seratus enam) serta pasal 113 (seratus tiga belas) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari tersebut. Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai arah dan pedoman bagi masyarakat kabupaten Pesisir Selatan khususnya masyarakat Pemerintahan Nagari dan stakeholders (pemangku kepentingan) dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut. Dalam hal ini tentang pembentukan Pemerintahan Nagari baru atau pemekaran Pemerintahan Nagari, penggabungan dan penghapusan Pemerintahan Nagari. Tujuan hakiki (mendasar) dari pembentukan atau pemekaran Pemerintahan Nagari adalah untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan publik dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat. Selanjutnya pembentukan atau pemekaran Pemerintahan Nagari ini, tidak merubah status Nagari sebagai wilayah masyarakat hukum adat yang telah ada dengan lembaga Kerapatan Adat Nagari-nya atau tidak membentuk/memekarkan kesatuan masyarakat hukum adat yang telah ada. Sebaliknya, dasar pijak untuk menggabungkan beberapa buah Pemerintahan Nagari menjadi 1 (satu) buah dan bahkan menghapuskan sebuah Pemerintahan Nagari adalah untuk efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Sehingga tujuan hakiki (mendasar) dari pembentukan atau pemekaran Pemerintahan Nagari di atas tercapai. Seperti berkurangnya jumlah penduduk dari batas minimal yang disyaratkan akibat migrasi penduduk dan akibat lainnya, serta timbulnya kerawanan sosial atau tidak harmonisnya lagi kerukunan hidup bermasyarakat, maka Pemerintahan Nagari tersebut dapat digabungkan atau dihapuskan. Dengan demikian pembentukan Pemerintahan Nagari baru atau pemekaran Pemerintahan Nagari, penggabungan dan penghapusan Pemerintahan Nagari merupakan kebutuhan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan mendekatkan dan meningkatkan pelayanan publik serta mengoptimalkan peran aktif dan partisipasi masyarakat. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Sebuah Pemerintahan Nagari yang terbentuk akibat pemekaran, pemekaran selanjutnya dapat dilakukan setelah penyelenggaraan pemerintahan Nagari di wilayah yang bersangkutan berjalan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. Ayat (2) Pembentukan Pemerintahan Nagari baru atau pemekaran Pemerintahan Nagari memerlukan dana untuk penyelenggaraannya, yang sebagian besar bersumber dari APBD kabupaten Pesisir Selatan. Untuk itu, pelaksanaan pemekaran Pemerintahan Nagari harus berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan setiap tahunnya. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Perbup : Tata Cara Pembentukan, Penggabungan & Penghapusan Pemerintahan Nagari

10

Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Kriteria jumlah penduduk dan konsentrasi serta diameter tempat tinggal dimaksudkan untuk rentang kendali/jangkauan pelayanan seorang Kepala Kampung sebagai perangkat Nagari dalam menjalankan tugasnya secara efisien dan efektif. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Aspirasi masyarakat secara tertulis maksudnya agar dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Peraturan Nagari tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari baru atau pemekaran Pemerintahan Nagari bersifat usulan maksudnya, karena akan dibahas dan ditetapkan dengan sebuah Peraturan Daerah serta melihat kondisi kemampuan keuangan Pemerintah Daerah. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas


11

Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Proses pembentukan Pemerintahan Nagari atau pemekaran Pemerintahan Nagari dilakukan oleh penjabat Wali Nagari dan DPN, karena hak, wewenang dan kewajiban penjabat Wali Nagari sama dengan Wali Nagari definitif sebagaimana yang dimaksud pada pasal 66 (enam puluh enam) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari. Dan anggota DPN secara yuridis/hukum diperpanjang sampai terbentuknya BAMUS NAGARI, maka untuk menetapkan Peraturan Nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dilaksanakan oleh DPN. Pasal 28 Cukup jelas


12

Lampiran I

:

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 33 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Pemerintahan Nagari Format Keputusan Wali Nagari

PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN ................................

WALI NAGARI .......................... Jalan ...............................

Kode Pos ..............

KEPUTUSAN WALI NAGARI ........................... Nomor....... Tahun ......... Tentang PEMBENTUKAN PANITIA PEMEKARAN PEMERINTAHANAN NAGARI................................................ WALI NAGARI ................................................. Menimbang

:

bahwa untuk menindaklanjuti hasil musyawarah tanggal ................. bulan .................... tahun dua ribu ...................... tentang Pembentukan Panitia Pemekaran Pemerintahan Nagari .................................,. serta memperhatikan maksud pasal 12 (dua belas) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor ...... Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Pemerintahan Nagari, maka perlu ditetapkan Pembentukan Panitia Pemekaran Pemerintahan Nagari ............................................... dengan sebuah Keputusan Wali Nagari.

Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari; 3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .....Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Pemerintahan Nagari.


13


:

PERTAMA

:

Membentuk Panitia Pemekaran Pemerintahan Nagari ................................................. dengan susunan kepanitiaan sebagaimana terdapat pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA

:

Panitia Pemekaran Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA di atas : 1.

Bertugas membantu Wali Nagari secara teknis administratif dalam menyiapkan data dan informasi serta kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembentukan atau pemekaran Pemerintahan Nagari .....................................................

2.

Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Wali Nagari.

KETIGA

:

Panitia Pemekaran Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA di atas, mempunyai masa tugas paling lama selama 6 (enam) bulan.

KEEMPAT

:

Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari, bantuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

KEEMPAT

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di

: ........................................

Pada tanggal

: ..........................................

WALI NAGARI ………………………………….. …………………………………………. WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN

SYAFRIZAL Tembusan disampaikan kepada Yth : 1. 2. 3. 4.

Bapak Bupati Pesisir Selatan melalui Camat ………………………...........…. Bapak Camat .....................................................di ......................................... Sdr. Ketua BAMUS NAGARI *) ...........................di .............................................. Sdr. Ketua KAN ......................................................... di .................................

Catatan : *)apabila belum terbentuk BAMUS NAGARI tembusan kepada ketua DPN.


14

Lampiran

:

Keputusan Wali Nagari .......................................................................... Nomor .......... Tahun .................. Tentang Pembentukan Panitia Pemekaran Pemerintahan Nagari.................................................. SUSUNAN PANITIA PEMEKARAN PEMERINTAHAN NAGARI ..................................................................

No

Nama

Unsur

Jabatan Dalam Panitia

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Pemerintah Nagari

Pembina/Penasehat

2

Ketua DPN/BAMUS NAGARI

Pembina/Penasehat

3

Ketua KAN

Pembina/Penasehat

4

} Unsur sesuaikan dengan hasil musyawarah seperti unsur Pemerintah Nagari, DPN/Bamus Nagari, Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang dan Pemuda Nagari

Ketua

5 6 7

Sekretaris Bendahara Ketua Komisi Adat & Sosial Budaya Anggota Komisi Adat & Sosial Budaya Angota disesuaikan dengan kebutuhan Ketua Komisi Pendataan Batas Wilayah & Penduduk Anggota Komisi Pendataan Batas Wilayah & Penduduk Anggota disesuaikan dengan kebutuhan Ketua Komisi Aset & Potensi Anggota Komisi Aset & Potensi Anggota disesuaikan dengan kebutuhan

Wali Nagari .....................................................

= ........................................................ =


15

Lampiran II

:

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor

Tahun 2007

Tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Pemerintahan Nagari Format Surat Camat

PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

CAMAT ................................ Jalan ...............................

telp .....................

Nomor

: 140/ ........../........./..........200...

Lampiran

: 1 (satu) berkas.

Perihal

: Pengantar Surat Wali Nagari...................... tentang Penyampaian Peraturan Nagari.

Kode Pos ..............

........................................, .............................200..... Kepada Yth. Bapak : 1. Bupati Pesisir Selatan 2. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan di PAINAN

Dengan hormat, Menindaklanjuti surat Wali Nagari .......................................... nomor ............................... tanggal ................................ tentang penyampaian Peraturan Nagari ........................................ tentang Pembentukan atau Pemekaran Pemerintahan Nagari .........................................., dan setelah melakukan fasilitasi dan pembinaan serta penelitian secara seksama berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, maka terlampir bersama ini disampaikan Peraturan Nagari tersebut. Demikian disampaikan, atas kesedian Bapak untuk memproses lebih lanjut diaturkan terima kasih. CAMAT, = ..............................................= Nip .......................................... Tembusan disampaikan kepada yth : 1. Sdr. Wali Nagari ..................................... di.................................. (tanpa lampiran) 2. Sdr. Ketua BAMUS NAGARI *) .......................................... di ............................. (tanpa lampiran) 3. Sdr. Ketua KAN ...............................................di ............................... (tanpa lampiran) *)apabila belum terbentuk BAMUS NAGARI tembusan kepada ketua DPN.

WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN

SYAFRIZAL


16

Lampiran III

:

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor

Tahun 2007

Tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Pemerintahan Nagari Format Surat Wali Nagari

PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN ...............................................

WALI NAGARI ................................. Jalan ...............................

Kode Pos ............. ........................................, .............................200...... Kepada Yth. Bapak : 1. Bupati Pesisir Selatan. 2. Ketua DPRD Kab. Pesisir Selatan Melalui Bapak Camat .................................. di ........................................... Surat Pengantar No. 140/............../............/........-200.....

Dengan hormat, Terlampir bersama ini disampaikan Peraturan Nagari ..................................................... Nomor ....... Tahun 200......... tentang Pembentukan atau Pemekaran Pemerintahan Nagari ............................................................. Demikian disampaikan, atas kesedian Bapak untuk memproses lebih lanjut diaturkan terima kasih. WALI NAGARI .......................................................

= ..............................................= Tembusan disampaikan kepada yth : 1 2

Sdr. Ketua BAMUS NAGARI *).......................................... di ........................... (tanpa lampiran). Sdr. Ketua KAN ...............................................di ..............................(tanpa lampiran).

*)apabila belum terbentuk BAMUS NAGARI tembusan kepada ketua DPN.


SYAFRIZAL


17

Lampiran IV

: Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor

Tahun 2007

Tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Pemerintahan Nagari Format Peraturan Nagari

PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN ...............................................

WALI NAGARI ................................. Jalan ...............................

Kode Pos ..............

PERATURAN NAGARI........................................ Nomor ......... Tahun ............ Tentang PEMBENTUKAN ATAU PEMEKARAN PEMERINTAHAN NAGARI .................................................... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI NAGARI ............................................................... Menimbang

: a. bahwa untuk melaksanakan maksud pasal 14 (empat belas) dan 15 (lima belas) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor ....... Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Pemerintahan Nagari, pembentukan atau pemekaran pemerintahan Nagari ditetapkan dengan Peraturan Nagari ; b. bahwa untuk menindaklanjuti berita acara musyawarah Nagari .................................................... tanggal ................................. bulan ..................... tahun dua ribu .............................. tentang musyawarah pembahasan pembentukan atau pemekaran Pemerintahan Nagari .......................................... ; c. bahwa berdasarkan persetujuan BAMUS NAGARI *) ................................... Nomor ........ Tahun 200....... tentang Persetujuan Pembentukan atau pemekaran Pemerintahan ............................................... ; d. bahwa untuk maksud point (a), (b) dan (c) di atas, ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari; 3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .....Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Pemerintahan Nagari.


18

Dengan Persetujuan BAMUS NAGARI *).................................................... MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN NAGARI ............................................................ TENTANG PEMBENTUKAN ATAU PEMEKARAN PEMERINTAHAN NAGARI ......................................................................... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan menurut azas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat ....................................... sebagai perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat yang menpunyai wilayah dengan batas-batasnya tertentu, menpunyai harta benda kekayaan sendiri, berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri; 5. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS NAGARI); 6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari ............................... dan Perangkatnya; 7. Perangkat Nagari adalah Pembantu Wali Nagari ..................................... dalam pelaksanaan tugasnya; 8. Kampung adalah wilayah administrasi pemerintahan yang merupakan bagian wilayah Pemerintahan Nagari ................................................ ; 9. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS NAGARI ....................................adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari dan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari; 10. Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah Lembaga Kerapatan Adat yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako dalam Nagari; 11. Pembentukan Pemerintahan Nagari adalah tindakan mengadakan Pemerintahan Nagari baru diluar wilayah Pemerintahan Nagari yang sudah ada atau kegiatan pemekaran wilayah Pemerintahan Nagari yang sudah ada; 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahanan Nagari ........................................... yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan BAMUS NAGARI yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari; 13. Batas alam adalah suatu batas wilayah administrasi pemerintahan yang disepakati bersama dari bentuk-bentuk fisik alam yang menjadi batas administrasi Kampung, Pemerintahan Nagari, Kecamatan, Kabupaten dan seterusnya; 14. Batas buatan adalah suatu batas wilayah administrasi pemerintahan yang disepakati bersama dari bentukbentuk fisik buatan manusia yang menjadi batas administrasi Kampung, Pemerintahan Nagari, Kecamatan, Kabupaten dan seterusnya.


19

BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN ATAU PEMEKARAN Pasal 2 (1) Pembentukan atau pemekaran Pemerintahan Nagari bertujuan untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Pemerintahan Nagari ........................................ (2) Pembentukan atau pemekaran Pemerintahan Nagari tidak merubah status Nagari ....................................... sebagai wilayah kesatuan masyarakat hukum adat yang telah ada dengan lembaga kerapatan adat Nagari (KAN) .........................................................., atau tidak membentuk/memekarkan kesatuan masyarakat hukum adat yang telah ada. BAB III JUMLAH PEMBENTUKAN ATAU PEMEKARAN Pasal 3 Pemerintahan Nagari ................................................ yang ada sekarang dimekarkan menjadi .........(..........................) buah dengan nama, ibu/pusat pemerintahan, luas dan batas-batas Pemerintahan Nagari serta nama-nama kampung, sebagaimana terdapat pada lampiran I Peraturan Nagari ini. Pasal 4 (1) Peta Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 3 (tiga) di atas, terdapat pada lampiran II Peraturan Nagari ini. (2) Data jumlah penduduk menurut kampung, data sosial budaya dan data potensi wilayah serta data sarana dan prasarana masing-masing Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 3 (tiga) di atas, tedapat pada lampiran III, IV, V dan VI Peraturan Nagari ini. BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 5 (1) Peraturan Nagari ini baru bersifat usulan dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap serta belum diundangkan oleh Sekretaris Nagari dalam lembaran Pemerintahan Nagari ......................................................... (2) Peraturan Nagari ini disampaikan kepada Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melalui Camat .......................................................................... agar dapat diproses dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.


20

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Peraturan Nagari ini mulai berlaku apabila telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Ditetapkan di : ................................................. Pada tanggal :................................................... WALI NAGARI ......................................................

= .................................................... = Tembusan disampaikan kepada Yth : 1. Bapak Camat ............................................................. di ........................................ 2. Sdr. Ketua BAMUS NAGARI *) ................................... di .................................. 3. Sdr. Ketua KAN .............................................................. di ........................................... Catatan : *)apabila belum terbentuk BAMUS NAGARI, dengan persetujuan DPN dan tembusan kepada ketua DPN.


SYAFRIZAL


21

Lampiran I

:

Peraturan Nagari .......................................................................... Nomor .......... Tahun .................. Tentang Pembentukan atau Pemekaran Pemerintahan Nagari..................................................

Jumlah Pembentukan atau Pemekaran Pemerintahan Nagari ................................................... No

Nama Pemerintahan Nagari

Ibu Pemerintahan Nagari

Luas (+ Ha)

Batas-Batas

Nama-Nama Kampung

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

2

Utara :

1.

Selatan :

2.

Barat :

.3

Timur :

dst.

Utara :

1.

Selatan :

2.

Barat :

.3

Timur :

dst.

dst WALI NAGARI ............................................................

= ............................................................. =


22

Lampiran II

:

Peraturan Nagari .......................................................................... Nomor .......... Tahun .................. Tentang Pembentukan atau Pemekaran Pemerintahan Nagari.................................................. Peta Pemerintahan Nagari .............................................................................. (jumlah peta disesuaikan dengan jumlah Pemerintahan Nagari)

Utara

Legenda : Skala 1 : ............. Keterangan WALI NAGARI ............................................................

= ............................................................. =


23

Lampiran III

:

Peraturan Nagari .......................................................................... Nomor .......... Tahun .................. Tentang Pembentukan atau Pemekaran Pemerintahan Nagari.................................................. Data Jumlah Penduduk Pemerintahan Nagari ................................................ Jumlah Penduduk (org)

No

Nama Kampung

Keterangan Laki-Laki

1

Perempuan

Jumlah

...............................

2 3 dst Jumlah Total

WALI NAGARI ............................................................

= ............................................................. =


24

Lampiran IV

: Peraturan Nagari .......................................................................... Nomor .......... Tahun .................. Tentang Pembentukan atau Pemekaran Pemerintahan Nagari.................................................. Data Sosial Budaya Pemerintahan Nagari ............................................ (tabel data sosial budaya disesuaikan dengan jumlah Pemerintahan Nagari)

1. Data Nama Organisasi Sosial Kemasyarakatan. No

Nama Organisasi Sosial Kemasyarakatan

(1)

(2)

Nama Pimpinan Ketua

Sekretaris

Bendahara

(3)

(4)

(5)

Tahun Berdiri

Jml Anggota (org)

(6)

(7)

1 2 dst 2. Data Nama Suku dan Nama Panghulu/Datuk (khusus untuk wilayah Pemerintahan Nagari yang mayoritas penduduknya berasal dari suku bangsa Minangkabau). No

Nama Suku

Nama Panghulu/Datuk

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

1 2 dst 3. Data Nama Suku Bangsa yang tercatat sebagai Penduduk Pemerintahan Nagari ................................................ (khusus bagi daerah-daerah transmigrasi nasional dan Transmigrasi swadaya/mandiri yang dimekarkan menjadi sebuah Pemerintahan Nagari) No

Nama Suku Bangsa

Jumlah Perkiraan (org)

Awal Tahun Kedatangan

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Minangkabau

2

Jawa

3

Batak

4

Mandailing

dst WALI NAGARI ............................................................

= ............................................................. =


25

4. Format Surat Kesepakatan bahwa Pemekaran Pemerintahan Nagari Akan Tetap Terpeliharanya Keharmonisan Kerukunan Hidup Bermasyarakat dan Kelestarian Adat-Budaya Salingkah Nagari. Surat Kesepakatan Pada hari ini ....................... tanggal ......................... bulan ..................... tahun dua ribu .........................., kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang dan Generasi Muda yang bertempat tinggal di wilayah Pemerintahan Nagari ........................................... yang akan diusulkan kepada Wali Nagari dan Ketua DPN/Bamus Nagari ..................................... serta selanjutnya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menjadi sebuah wilayah administrasi Pemerintahan Nagari tersendiri, dengan sesungguhnya bersepakat bahwa : 1. Pembentukan atau Pemekaran Pemerintahan Nagari ini bertujuan untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. 2. Pembentukan atau Pemekaran Pemerintahan Nagari ini tidak merubah status Nagari .......................................... sebagai wilayah kesatuan masyarakat hukum adat yang telah ada dengan lembaga Kerapatan Adat Nagari ........................................................... atau tidak membentuk/memekarkan kesatuan masyarakat hukum adat yang telah ada. 3. Dengan terbentuknya Pemerintahan Nagari ini, kami tetap memelihara keharmonisan kerukunan hidup bermasyarakat dan kelestarian adat-budaya salingkah Nagari ............................................................ Demikian surat kesepakatan ini kami buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga. Surat kesepakatan ini kami sampaikan kepada Wali Nagari, Ketua DPN/Bamus Nagari dan Ketua KAN ............................................... untuk dapat menjadi pegangan dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami Yang Membuat Kesepakatan : No

Nama

Umur (th)

Unsur

Alamat

Tanda Tangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 dst


26

Lampiran V

:

Peraturan Nagari .......................................................................... Nomor .......... Tahun .................. Tentang Pembentukan atau Pemekaran Pemerintahan Nagari.................................................. Data Potensi Wilayah Pemerintahan Nagari ................................................................ (data ini disesuaikan jumlah Pemerintahan Nagari yang akan dibentuk/dimekarkan)

1. Jenis dan Luas Peruntukan Lahan. No

Peruntukan Lahan

Luas ( + Ha)

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Areal Budi Daya : a. Sawah beririgasi teknis b. Sawah beririgasi ½ teknis. c. Sawah tadah hujan. d. Perkebunan/peladangan e. Kolam/tambak/telaga f.

Dll

2

Areal Pemukiman

3

Hutan Negara (hutan lindung)

4

Hutan Rakyat

5

Areal Sosial Ekonomi : a. Pasar b. Jalan c. Kantor/sekolah d. Lapangan olah raga e. Tempat ibadah f.

6

Dll

Areal Peruntukan Lainnya Jumlah


27

2. Jenis Bahan Galian/Tambang. No

Jenis Bahan Galian/Tambang

Lokasi

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

No

Nama Sungai

Panjang Sungai ( + Km)

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

No

Nama Telaga/Danau

Lokasi

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

1 2 dst 3. Jumlah Sungai.

1 2 dst 4. Jumlah Telaga/Danau.

1 2 dst

WALI NAGARI ............................................................

= ............................................................. =


28

Lampiran VI

: Peraturan Nagari .......................................................................... Nomor .......... Tahun .................. Tentang Pembentukan atau Pemekaran Pemerintahan Nagari.................................................. Data Sarana dan Prasarana Pemerintahan Nagari ................................................................ (jumlah data sarana dan prasarana disesuaikan dengan jumlah Pemerintahan Nagari)

1. Data Kelas dan Panjang Jalan. No

Kelas Jalan

Panjang Jalan (Km)

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Jalan Negara

2

Jalan Propinsi

3

Jalan Kabupaten

4

Jalan Desa (Nagari)

2. Data Jenis dan Jumlah Pasar. No

Jenis Pasar

Jumlah (bh)

(1)

(2)

(3)

1

Pasar Kabupaten (Inpres)

2

Pasar Nagari

3

Pasar Pagi/Kaget

Luas Tanah (+ Ha)

Tahun Berdiri

Keterangan (4)

3. Data Jenis dan Jumlah Lembaga Perekonomian. No

Nama Lembaga Perekonomian

Jumlah (bh)

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Bank Nagari (BPD)

2

BRI Unit Desa

3

BPR

4

KUD

5

Kelompok Simpan Pinjam/Arisan/dsb

6

Kelompok Tani

7

dst


29

4. Data Jenis dan Jumlah Sekolah. No

Jenis Sekolah

Jumlah (bh)

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Perguruan Tinggi (S1/D3/D2)

2

SLTA

3

SLTP

4

SD/MI

5

TPA/TPSA/MDA

6

TK

7

PAUD/Play Group

5. Data Jenis dan Jumlah Sarana Kesehatan. No

Jeni Sarana Kesehatan

Jumlah (bh)

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Puskesmas

2

Puskesmas Pembantu

3

Polindes

4

Posyandu

6. Data Jenis dan Jumlah Tempat Ibadah. No

Jenis Tempat Ibadah

Jumlah (bh)

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Masjid

2

Mushalah/Surau


30

7. Data Jenis dan Jumlah Sarana Olaha Raga dan Kepemudaan. No

Jenis Sarana Olah Raga & Kepemudaan

Jumlah (bh)

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Lapangan Bola Kaki

2

Lapangan Volly Ball

3

Lapangan Bulutangkis

4

Lapangan Tenis Meja

5

Lapangan Basket

6

Lapangan Sepak Takraw

7

Gedung Pemuda

8

Sanggar Kesenian

9

Perguruan Bela Diri

dst WALI NAGARI ............................................................

= ............................................................. =


31

Lampiran V


Tahun 2007

Tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Pemerintahan Nagari Format Keputusan BAMUS NAGARI *)

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI *) ............................................................................................................. Jalan ...............................

Kode Pos ................

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI *)........................................ Nomor ......... Tahun ............ Tentang PERSETUJUAN PEMBENTUKAN ATAU PEMEKARAN PEMERINTAHAN NAGARI .................................................... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI *.)....................................... Menimbang

: a. bahwa untuk menyikapi aspirasi dan prakarsa masyarakat untuk membentuk atau memekarkan Pemerintahan Nagari ................................................., telah diadakan musyawarah Nagari dan kajian secara seksama dengan unsur Pemerintahan Nagari dan unsur masyarakat; b. bahwa sesuai dengan maksud pasal 14 (empat belas) dan 15 (lima belas) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor ....... Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Pemerintahan Nagari, serta menindaklanjuti berita acara musyawarah Nagari .................................................... tanggal ................................. bulan ..................... tahun dua ribu .............................. tentang musyawarah pembahasan pembentukan atau pemekaran Pemerintahan Nagari .........................................., pembentukan atau pemekaran pemerintahan Nagari ditetapkan dengan Peraturan Nagari ; c. bahwa untuk maksud point (a) dan (b) di atas, perlu dengan persetujuan BAMUS NAGARI *) yang ditetapkan dengan sebuah Keputusan.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari; 3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .....Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Pemerintahan Nagari.


32


:

PERTAMA

: Menyetujui pembentukan atau pemekaran Pemerintahan Nagari ................................... yang ada sekarang menjadi ........ (..............................) buah dengan dengan nama, ibu/pusat pemerintahan, luas dan batas-batas Pemerintahan Nagari serta nama-nama kampung, sebagaimana terdapat pada lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

: Pembentukan atau pemekaran Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama di atas adalah : 1. bertujuan untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Pemerintahan Nagari ........................................ 2. tidak merubah status Nagari ....................................... sebagai wilayah kesatuan masyarakat hukum adat yang telah ada dengan lembaga kerapatan adat Nagari (KAN) .........................................................., atau tidak membentuk/memekarkan kesatuan masyarakat hukum adat yang telah ada.

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada Wali Nagari ....................................... untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Nagari.

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di

: ........................................

Pada tanggal

: ..........................................

KETUA BAMUS NAGARI *) …………………………………..

…………………………………………. Tembusan disampaikan kepada Yth : 1. Bapak Camat .....................................................di ......................................... 2. Sdr. Ketua KAN ......................................................... di ................................. Catatan : *)apabila belum terbentuk BAMUS NAGARI, disetujui oleh DPN dengan sebuah keputusan DPN.


SYAFRIZAL


33

Lampiran I

:

Keputusan BAMUS NAGARI *) .......................................................................... Nomor .......... Tahun .................. Tentang Persetujuan Pembentukan Nagari........................................

atau

Pemekaran

Pemerintahan

Jumlah Persetujuan Pembentukan atau Pemekaran Pemerintahan Nagari ................................................... No



Luas (+ Ha)

Batas-Batas

Nama-Nama Kampung

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Utara :

1.

Selatan :

2.

Barat :

.3

Timur :

dst.

2 dst KETUA BAMUS NAGARI *) ............................................................

= ............................................................. = Catatan : *)apabila belum terbentuk BAMUS NAGARI, disetujui oleh DPN dengan sebuah keputusan DPN.


34

Lampiran VI


Tahun 2007

Tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Pemerintahan Nagari Format Berita Acara Musyawarah Nagari Berita Acara Musyawarah Nagari ...................................................... Pada hari ini .................................. tanggal .............................. bulan .......................... tahun dua ribu ......................... bertempat di ...................................., kami yang bertanda tangan seperti daftar hadir terlampir adalah unsur Pemerintah Nagari, BAMUS NAGARI *), Panitia Pembentukan atau Pemekaran Pemerintahan Nagari, unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang dan Pemuda serta perantau, telah mengadakan musyawarah Nagari ............................................. guna membahas dan mengkaji secara seksama aspirasi dan prakarsa masyarakat untuk membentuk atau memekarkan pemerintahan Nagari .................................................... Setelah dilakukan dialog, musyawarah, pembahasan dan kajian terhadap aspirasi dan prakarsa masyarakat tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor ...... Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Pemerintahan Nagari, musyawarah Nagari menghasilkan kesepakatan sebagai berikut : 1. Pemerintahan Nagari ................................................ yang ada sekarang secara musyawarah mufakat dimekarkan menjadi .........(..........................) buah dengan nama, ibu/pusat pemerintahan, luas dan batas-batas Pemerintahan Nagari serta nama-nama kampung, sebagai berikut : No



Luas (+ Ha)

Batas-Batas

Nama-Nama Kampung

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Utara :

1.

Selatan :

2.

Barat :

.3

Timur :

dst.

2 dst 2. Pembentukan atau pemekaran Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada point (1) di atas, bertujuan untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Pemerintahan Nagari sebagaimana yang terdapat pada point (1 ) di atas. 3. Pembentukan atau pemekaran Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada point (1) di atas, tidak merubah status Nagari ....................................... sebagai wilayah kesatuan masyarakat hukum adat yang telah ada dengan lembaga kerapatan adat Nagari (KAN) .........................................................., atau tidak membentuk/memekarkan kesatuan masyarakat hukum adat yang telah ada. 4. Data-data selanjutnya yang berkaitan dengan pembentukan atau pemekaran Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada point (1) di atas, diserahkan kepada Pemerintah Nagari untuk menyusunnya secara benar. 5. ………………………………………………………………………… 6. Dan seterusnya.................................... (kalau ada sebutkan).


35

Demikian berita acara ini kami buat dan ditandatangani dengan sesungguhnya, untuk diproses selanjutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pimpinan Musyawarah Nagari : 1. Wali Nagari

2. BAMUS NAGARI*)

3. Notulis (Sekretaris Nagari)

= .................................................=

= ...................................................=

= ............................................=

4. Ketua KAN

5. Ketua Panitia Pembentukan atau Pemekaran Pemerintahan Nagari

= ..............................................................= = ............................................................. =


SYAFRIZAL


36

Daftar Hadir Musyawarah Nagari ............................................ Tanggal : .......................................... Acara : Musyawarah Pembentukan atau Pemekaran Pemerintahan Nagari ......................................... No

Nama

Unsur

Alamat

Tanda Tangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


37

BUPATI PESISIR SELATAN

Recommend Documents