BUPATI PESISIR SELATAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR : 050/ 215 /Kpts/BPT-PS/2011 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SANITASI PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2011 BUPATI PESISIR SELATAN, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Kabupaten Pesisir Selatan sangat bergantung pada adanya pola kerjasama dan koordinasi yang kuat antar seluruh stakeholeders pembangunan sanitasi, maka dalam pelaksanaanya perlu dibentuk kelompok kerja sanitasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 yang merupakan organisasi yang diarahkan untuk dapat menjadi pengelola pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Kabupaten Pesisir Selatan; b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011; 20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011; 21. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/14/Kpts/BPTPS/2011 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011;
MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU
: :
KEDUA
:
Membentuk Kelompok Kerja Sanitasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini. Kelompok Kerja Sanitasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai berikut : 1. Memfasilitasi upaya peningkatan kesadaran, kepedulian, dan dukungan seluruh stakeholder di tingkat Kabupaten dalam proses percepatan pembangunan sanitasi di Kabupaten Pesisir Selatan; 2. Menyusun Buku Putih Sanitasi, dan Strategi Sanitasi Kabupaten; 3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan stakeholder lainnya di tingkat Kabupaten, serta Pokja Provinsi, Program Manajemen Unit, dan Program Implementation Unit dalam proses penyusunan Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kabupaten; 4. Memfasilitasi proses pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi sanitasi yang terintegrasi di tingkat Kabupaten Pesisir Selatan; 5. Berkoordinasi dengan Pokja Sanitasi Provinsi dalam hal pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di wilayah masing-masing, serta dalam rangka memberikan masukan bagi penyempurnaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman; 6. Melaksanakan proses penyiapan dan penyusunan memorandum program; 7. Memfasilitasi proses pencairan sumberdana alternatif untuk pembiayaan pembangunan sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan; 8. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan, stakeholder lainnya di tingkat Kabupaten, serta Pokja Provinsi, Tim Teknis Pembangunan Sanitasi, Program Management Unit, dan Program Implementation Unit dalam proses implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan; 9. Memfasilitasi proses pelaksanaan sistem pemantauan dan evaluasi sanitasi yang terintegrasi di tingkat Kabupaten Pesisir Selatan;
KETIGA
:
Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011, dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pesisir Selatan.
KEEMPAT
:
Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Painan Pada Tanggal Maret 2011
Tembusan Yth : 1. Sdr Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan; 2. Sdr Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan; 3. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan; 4. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan; 5. Sdr. Kabag Pembangunan Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan ; 6. Yang bersangkutan ; 7. Pertinggal.
LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR : 050/ /Kpts/BPT-PS/2011
TANGGAL TENTANG
: MARET 2011 : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SANITASI PROGRAM
PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2011
I.
II.
PERMUKIMAN
NO.
INSTANSI/JABATAN
KEDUDUKAN DALAM TIM
1
2
3
TIM PENGARAH/KOORDINASI 1.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
2.
Kepala Badan Perencanaan Kabupaten Pesisir Selatan
3.
Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Anggota
4.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan
Anggota
5.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Nagari, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan
Anggota
6.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Anggota
7.
Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan
Anggota
8.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan
Anggota
9.
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
Anggota
10.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan
Anggota
11.
Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
Anggota
12.
Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pesisir Selatan
Anggota
13.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan
Anggota
14.
Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pesisir Selatan
Anggota
Pembangunan
Ketua Daerah
Sekretaris
TIM TEKNIS a.
BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENDANAAN
1.
Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Ketua
2.
Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Anggota
3.
Kepala Bidang Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Anggota
4.
Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Anggota
5.
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Anggota
6.
Kepala Seksi Perencanaan Anggaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Anggota
7.
Kepala Sub Bagian Admisnistrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Anggota
b.
BIDANG TEKNIS
1.
Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Ketua
2.
Kepala Bidang Cipta Karya Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan
Anggota
3.
Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana Umum pada Badan Perencanaan Pemabangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Anggota
4.
Kepala Seksi Pengolahan Limbah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan
Anggota
5.
Kepala Seksi Kebersihan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan
Anggota
6.
Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pesisir Selatan
Anggota
c.
BIDANG KOMUNIKASI
1.
Kepala Bidang Komunikasi, Informatika dan Kehumasan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
Ketua
2.
Kepala Bidang Promosi dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Anggota
3.
Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Anggota
4.
Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Jaminan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Anggota
5.
Kepala Seksi Pos, Telekomunikasi Sarana Komunikasi, Desiminasi dan Informatika pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
Anggota
6.
Radio Langkisau FM Painan Kabupaten Pesisir Selatan
Anggota
7.
Tabloid Gelora Pesisir
Anggota
d.
BIDANG PENYEHATAN LINGKUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.
Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Bencana pada
Ketua
Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
2.
Kepala Bidang Kelembagaan, Ketahanan dan Pelatihan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Nagari, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan
Anggota
3.
Kepala Seksi Perumahan dan Pemukiman pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan
Anggota
4.
Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Anggota
5.
Kepala Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi, dan Teknologi Tepat Guna Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Nagari, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan
Anggota
6.
Tim Penggerak PKK Kabupaten Pesisir Selatan
Anggota
e.
BIDANG MONITORING DAN EVALUASI
1.
Kepala Bidang Statistik, Monitoring, Evaluasi dan Kerjasama Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Ketua
2.
Kepala Seksi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
Anggota
3.
Kepala Sub Bidang Statistik, Monitoring dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Anggota
4.
Kepala Seksi Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
Anggota
5.
Kepala Seksi Surveilance dan Penanggulangan Masalah Akibat Bencana dan KLB/Wabah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Anggota
f.
TIM SEKRETARIAT
1.
Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Sekretariat
2.
Staf Bidang Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Sekretariat
3.
Staf Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Sekretariat
4.
Staf Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan
Sekretariat
5.
Staf Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan
Sekretariat
6.
Staf Bidang Pengendalian Penyakit dan Bencana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Sekretariat
7.
Staf Bidang Sumber Daya Alam, Sarana dan Prasarana Nagari pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Nagari, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan
Sekretariat
8.
Staf pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
Sekretariat
9.
Staf Bidang Komunikasi, Informatika dan Kehumasan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
Sekretariat
