BUPATI PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 050/367/Kpts/BPT-PS/2010 TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 050/202/Kpts/BPT-PS/2010 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) TAHUN 2010-2030 KABUPATEN PESISIR SELATAN BUPATI PESISIR SELATAN, Menimbang

:

a. bahwa dengan di tetapkannya Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 821.2/077/BKD-PS/2010 tanggal 15 April 2010 tentang Mutasi Jabatan Struktural II dan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan maka perlu di lakukan perubahan Atas lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 050/202/Kpts/BPT-PS/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2010-2030 Kabupaten Pesisir Selatan; b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah; 12. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah; 15. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 650-323-2008 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2010; 17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2010; 18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2010; 19. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 050/202/Kpts/BPTPS/2010 tentang Perubahan Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2010-2030 Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

KESATU

:

KEDUA

:

KETIGA

:

Merubah Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 050/202/Kpts/Bpt-Ps/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2010-2030 Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dari Keputusan Bupati ini. Semua biaya yang timbul dengan di tetapkan keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Kegiatan Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2030. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap penetapan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan pada tanggal 28 Juni 2010

BUPATI PESISIR SELATAN,

H. NASRUL ABIT Tembusan Yth: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang Sdr. Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat di Padang Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan Sdr. Kepala DPKD Kabupaten Pesisir Selatan Sdr. Kabag. Hukum dan Perundang-undangan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR : 050/367/Kpts/BPT-PS/2010 TANGGAL : 28 JUNI 2010 TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 050/202/Kpts/BPT-PS/2010 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) TAHUN 2010-2030 KABUPATEN PESISIR SELATAN

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Nama H. Nasrul Abit Drs.H.Syafrizal,MM H.Rosman Efendi,SE,SH,MM,MBA Ir.Erizon,MTP Ir.Febrianes,MT Eva Fauza Yuliasman,SE,M.Si Mardiaty,SE Zefnihan,AP,Msi Yoski Wandri,Spi,Msi Weldi,S.Sos Ir.Syahrul,MM Sudarwin,SP,Msi Doni Gusrizal,ST,MT Zaitul Ikhlas,Spi,Msc Hadi Susilo,S.Sos Nurlaili,SH,MM Devitra,ST Yulinazra,SP,MTP Novri,SE Joni Asmal,SP Elien Susi Andri,ST Retma Haryeti,ST Ruri Firzana,SE,M,ec.Dev Amriza,S.pd Harun Alkarim,S.Ag Slamet Widodo,S.Sos Ir.Bedriyanti Ir.Yulia Vorzil Yandrizon, SSTP Mar Alamsyah, SSTP, MA

Jabatan Struktural Bupati Pesisir Selatan Wakil Bupati Pesisir Selatan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Kepala Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan Kabid Pemb.Prasarana Fisik& Penataan Ruang pada Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Sekretaris Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan Sekretaris Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Kabid Pembangunan Ekonomi pada Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan Kabid Pembangunan Sosial dan Budaya pada Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan Kabid Monev, Data dan Statistik pada Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan Kabid Pengembangan Wilayah dan Kerjasama Pembangunan pada Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Kabid Perikanan Budi Daya Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pesisir Selatan Kabid Lalu Lintas Angkutan Laut Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kab.Pesisir Selatan Kabag Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Pesisir Selatan Kabid Irigasi dan Daya Guna Air Pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan Kabid Inventarisasi Tata Guna Hutan dan Lahan Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pesisir Selatan Kasubid Penataan Ruang dan Pemukiman pada Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan Kasubid Sarana dan Prasarana Umum Bappeda Kabupaten Pasisir Selatan Kasubag Perencanaan dan Program pada Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan Kasubid Monitoring dan Evaluasi Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan Kasubid Ekonomi Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan Kasubid Koordinasi dan Kerjasama Pembangunan Bap peda Kabupaten Pesisir Selatan Kasubid Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan Kasubid Pemerintahan dan Umum pada Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan Kasubid Perek. Koperasi UKM Perindag dan BUMN pada Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan Kasubid Data dan Statistik pada Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan Kasubag Umum pada Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan Kasubbid Pengembangan wilayah dan Kawasan pada Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan

Jabatan Dalam Tim Pengarah Wakil Pengarah Koordinator Wakil Kordinator Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Ridwan,ST,MT Rifkaldi,ST Joko Prihantoro,ST Andi Asmara,ST Rifda Destriani,SE Nanang Syufriadi,ST Desi Lizawati Gustin Yulia Roza,A.md

Kasi Amdal Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Staf Pemb. Prasarana Fisik dan Penataan ruang Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan Staf Bidang Pembangunan Sosial dan Budaya pada Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan Staf Bidang Pembangunan Ekonomi pada Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan Staf pada Sekretariat Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan Staf Pemb. Prasarana Fisik dan Penataan ruang Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan Staf Pemb. Prasarana Fisik dan Penataan ruang Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan Staf pada Sekretariat Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan

Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Sekretariat Sekretariat Sekretariat

BUPATI PESISIR SELATAN,

H. NASRUL ABI