BUPATI PESISIR SELATAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 050/05/Kpts/BPT-PS/2011 TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN BUPATI PESISIR SELATAN, Menimbang
:
a. bahwa untuk pemanfaatan ruang yang lebih efektif dan serasi guna menampung perkembangan pembangunan yang membutuhkan ruang di Kabupaten Pesisir Selatan dan menindaklanjuti maksud pasal 10 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 Tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah, maka dipandang perlu dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis UndangUndang Nomor 21. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
1
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 8. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160); 13. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah; 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah; 16. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 650-323-2008 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Propinsi Sumatera Barat; 17. Peraturan Daerah Kaupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran 2
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011;
MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU
: :
KEDUA
KETIGA
Membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Bupati ini. Lampiran I, lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan Bupati ini.
:
Badan Koordinasi Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugastugas sebagai berikut : 1. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang : a. Memberi masukan kepada Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan tata ruang Kabupaten Pesisir Selatan; b. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Tata Ruang sesuai ruang lingkup, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan; c. Melakukan evaluasi terhadap Rencana Tata Ruang di Kabupaten Pesisir Selatan; d. Menginventariasi dan mengkaji masalah-masalah (konflik) yang timbul dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya; e. Melaporkan kegiatan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta menyampaikan usulan pemecahan/ kebijaksanaan untuk dibahas dalam sidang pleno Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. 2. Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang : a. Memberikan masukan kepada Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka perumusan kebijaksanaan pemanfaatan dan pengendalian ruang Kabupaten Pesisir Selatan; b. Mengkoordinasikan pengawasan (pemantauan, pelaporan) terhadap rencana tata ruang;
evaluasi,
dan
c. Mengkoordinasikan penertiban dan perizinan pemanfaatan ruang Kabupaten Pesisir Selatan; d. Menginventarisasi dan mengkaji masalah-masalah yang timbul dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang serta memberikan alternatif pemecahannya; e. Melaporkan kegiatan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta menyampaikan usulan pemecahan/ kebijaksanaan untuk dibahas di sidang pleno Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 3. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah : a. Merumuskan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan penataan ruang dengan memperhatikan kebijakan penataan ruang Nasional dan Provinsi; 3
b. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dan Rencana Umum Tata Ruang Ibukota Kecamatan; c. Mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Pesisir Selatan, dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya; d. Memberikan rekomendasi perizinan sesuai dengan tata ruang Kabupaten Pesisir Selatan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan tata ruang; e. Mengintegrasikan dan memadusertakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan wilayah perbatasan; f. Memadusertakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, masyarakat dan dunia usaha dengan Rencana Tata Ruang; g. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; h. Mengembangkan data dan informasi penataan ruang untuk kepentingan pengguna ruang di jajaran pemerintah, masyarakat, dan swasta; i. Mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian atau konflik yang timbul dalam penyelenggaraan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, dan memberikan arahan serta saran pemecahannya; j. Mengoptimalkan penyelenggaraan penertiban, pengawasan (pemantauan, evaluasi, dan pelaporan) dan perizinan pemanfaatan ruang; k. Melaksanakan kegiatan pengawasan yang meliputi pelaporan, evaluasi, dan pemantauan penyelenggaraan pemanfaatan ruang; l. Melakukan evaluasi tahunan atas kinerja Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan; m. Menjabarkan petunjuk Bupati Pesisir Selatan berkenaan dengan pelaksanaan fungsi dan kewajiban Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; n. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan secara berkala kepada Bupati Pesisir Selatan. KEEMPAT
:
Badan Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertangungjawab : a. Kelompok kerja Perencanaan Tata Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang bertanggung jawab dan melaporkan kegiatan kepada Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan menyampaikan usulan kebijakan untuk membahas permasalahan Tim Koordinasi Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan; b. Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan bertanggung jawab dan memberikan laporan hasil kegiatan kepada Bupati Pesisir Selatan berupa hasil koordinasi dan pembinaan dalam melaksanakan, pengendalian dan penilaian.
KELIMA
:
Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011.
4
KEENAM
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap penetapan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Painan pada tanggal 31 Januari 2011
BUPATI PESISIR SELATAN,
NASRUL ABIT Tembusan : kepada Yth: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang Sdr. Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat di Padang Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan di Painan Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan Sdr. Kabag. Hukum dan Hak Azazi Manusia Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5
LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR TANGGAL TENTANG
: 050/05/Kpts/BPT-PS/2011 : 31 Januari 2011 : PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD) KABUPATEN PESISIR SELATAN
Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Pesisir Selatan No.
Jabatan Struktural
Jabatan Dalam Tim
1
Bupati Pesisir Selatan
Penanggung Jawab
2
Wakil Bupati Pesisir Selatan
Wakil Penanggung Jawab
3
Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Ketua Harian
4
Kepala Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan
Sekretaris
5
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan
Wakil Sekretaris
6 7
Asisten Perekonomian, Pembagunan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Kepala Bidang Fisik dan Prasarana, pada Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan
Anggota Anggota
8
KASDIM 0311 Pesisir Selatan
Anggota
9
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan
Anggota
10
Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Anggota
11
Kepala Dinas Kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan
Anggota
12
Kepala Dinas Kelautan& Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan
Anggota
13 14 15 16 17
Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan
18
Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
19
Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan
Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
6
20
Kabag Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
21
Kepala Kantor Perizinan Kabupaten Pesisir Selatan
Anggota Anggota
BUPATI PESISIR SELATAN,
NASRUL ABIT
7
LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR TANGGAL TENTANG
: 050/05/Kpts/BPT-PS/2011 : 31 Januari 2011 : PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD) KABUPATEN PESISIR SELATAN
Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Pesisir Selatan No
Jabatan Struktural
1.
Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan Kepala Bagian Hukum dan Hak Azazi Manusia pada Setda Kabupaten Pesisir Selatan Kasubid Penataan Ruang dan Permukiman pada Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan Kepala Bidang Statistik, Monitoring, Evaluasi dan Kerjasama Wilayah pada Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Kepala Bidang Irigasi pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Kepala Bidang Bina Teknik pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Kepala Bidang Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Kasi Pembinaan dan Pengawasan pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Kasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Dinas Kehutanan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan Kasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Kasubag Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum dan Hak Azazi Manusia pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Kasubag Perencanaan dan Pelaporan pada Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan Staf Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan Staf Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Jabatan Dalam Tim Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Sekretariat Sekretariat
BUPATI PESISIR SELATAN,
NASRUL ABIT
8
LAMPIRAN III :KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR TANGGAL TENTANG
: 050/05/Kpts/BPT-PS/2011 : 31 Januari 2011 : PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD) KABUPATEN PESISIR SELATAN
Tim Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Jabatan Dalam Tim Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kab. Pesisir Selatan Ketua Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Bappeda Kab. Pesisir Selatan Wakil Ketua Kasi Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pesisir Selatan Sekretaris Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi pada Bappeda Kab. Pesisir Selatan Anggota Kepala Bidang Sosial dan Budaya pada Bappeda Kab. Pesisir Selatan Anggota Kepala Bidang Penatagunaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Pesisir Anggota Selatan Kabadan Log dim KODIM 0311 Kab. Pesisir Selatan Anggota Kabadan Paskon Rolog Polresta Kab. Pesisir Selatan Anggota Kasubid Sarana dan Prasarana pada Bappeda Kab.Pesisir Selatan Anggota Kasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Dinas Kehutanan, Energi dan Anggota Sumber Daya Mineral Kab. Pasisir Selatan Kasi Pengelolaan, Pelestarian Ekosistem dan Lingkungan Perairan pada Anggota Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Pesisir Selatan Kasi Geologi, Minyak dan Gas Bumi pada Dinas Kehutanan, Energi dan Anggota Sumber Daya Mineral Kab. Pesisir Selatan Kasubag Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Pertanian, Tanaman Anggota Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan Kab. Pesisir Selatan Kasubag Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Pekerjaan Umum Anggota Kab.Pesisir Selatan Kasubag Perencanaan Program pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pesisir Anggota Selatan Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Perhubungan, Anggota komunikasi dan Informatika Kab. Pesisir Selatan Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Pemuda dan Anggota Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Pesisir Selatan Kasubid Lingkungan Hidup Kab. Pesisir Selatan Anggota Staf Bappeda Kab. Pesisir Selatan Sekretariat Staf Bidang Fisik dan Prasarana Kab.Pesisir Selatan Sekretariat Jabatan Struktural
BUPATI PESISIR SELATAN,
NASRUL ABIT
9
