PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR : 050/14./IX/Bappeda-PS/2009
TENTANG PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN PESISIR SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PESISIR SELATAN, Menimbang :
a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten khususnya Pasal 34 ayat (1) huruf (a), yaitu berbunyi Perumusan Kebijakan
Strategis
Operasionalisasi
Rencana
Tata
Ruang
Wilayah dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis; b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten Pesisir Selatan dalam suatu Peraturan Bupati ini; Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957) jo UndangUndang Nomor 1958 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembar Negara RI Tahun 1960 Nomor 104); 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuanketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78); 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23); 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115), diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; 8. Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahaan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72); 11. Peraturan
Pemerintah
Nomor
16
Tahun
2004
tentang
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45); 12. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri ; 13. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah; 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan
Peraturan Daerah
tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Wilayah Tata Ruang Wilayah Tingkat II;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah; 18. Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 327 KPTS M 2002 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang RTRW Kabupaten; 19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan.
MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN PESISIR SELATAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ; 2. Pemerintah
Daerah
adalah
Penyelenggara
urusan
pemerintah
oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonom dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945 ; 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 4. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan ; 5. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijaksanaan dan Strategi Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten yang
merupakan
pembangunan ;
pedoman
dalam
mengeluarkan
perizinan
lokasi
BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 (1) Untuk mewujudkan Kawasan Strategis Kabupaten Pesisir Selatan yaitu: a) Kawasan Strategis Mina Politan dan Pariwisata Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan. b) Kawasan Strategis Kota Terpadu Mandiri (KTM) Lunang Silaut. c) Kawasan Strategis Agropolitan Kecamatan Sutera dan Linggo sari baganti. d) Kawasan Strategis Perdagangan Tapan Lengayang, Ranah Pesisir. Pasal 3 Adapun Tujuan Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Pesisir Selatan adalah : (1) Mencapai
optimasi
dan
sinergi
pemanfaatan
sumberdaya
secara
berkelanjutan bagi peningkatan Kesejahteraan masyarakat dan ketahanan nasional. (2) Menciptakan keserasian dan keseimbangan antara lingkungan dan sebaran kegiatan. (3) Meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan atas pengembangan dan pengelolaan ruang. (4) Mewujudkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar bagian wilayah serta antar sektor dalam rangka mendorong pelaksanaan otonomi daerah. (5) Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan. Pasal 4 Untuk kesinambungan Pembangunan Kawasan Strategis ini, Perencanaannya perlu diintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.
Pasal 5 Pembangunan Kawasan Strategis dilakukan secara integrasi yang menjamin keterpaduan antara sektor yang akhirnya bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Hal–hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah. Pasal 7 (1) Segala Peraturan Daerah yang materinya bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan dalam lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Ditetapkan di Painan Pada Tanggal September 2009 BUPATI PESISIR SELATAN
H.NASRUL ABIT Diundangkan di Painan Pada Tanggal September 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
ROSMAN EFENDI,SE,SH,MM,MBA NIP. 19590727 198103 1 010 Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor :
2009
