BUPATI MALANG PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR
15
TAHUN 2012
TENTANG KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK BUPATI MALANG,
Menimbang
: a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan,
serta
mendapat
perlindungan
dari
kekerasan dan diskriminasi; b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak; c. bahwa
Pemerintah
Daerah
berinisiatif
untuk
mewujudkan
pembangunan dengan mengarusutamakan hak-hak anak melalui pengintegrasian program kesejahteraan dan perlindungan anak ke
dalam program pembangunan
Kabupaten,
Kecamatan,
Desa/Kelurahan yang responsif terhadap kebutuhan anak; d. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan Peraturan Bupati; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak); 9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak; 10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak; 11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak; 12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 1/D);
3 14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 Nomor 1/E); MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Malang. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang. 3. Bupati adalah Bupati Malang. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. 6. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat dengan KP3A adalah KP3A Kabupaten Malang. 7. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Malang. 8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 9. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak. 10. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak. 11. Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan Daerah melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.
4 12. Desa/Kelurahan
Layak
Anak
adalah
pembangunan
Desa/Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya Pemerintah Desa/Kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Desa/Kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hakhak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan. 13. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disebut RAD KLA adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi, dan terukur yang dilakukan oleh SKPD dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA. 14. Rencana Aksi Kecamatan, Desa/Kelurahan Ramah Anak adalah dokumen rencana terintegrasi
dan
yang memuat program/kegiatan secara terukur
yang
disusun
oleh
Kecamatan,
Desa/Kelurahan dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak. 15. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA. 16. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan
nilai
terhadap
pemerintah
daerah
dalam
mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya KLA. 17. Petunjuk Teknis KLA adalah dokumen yang menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten khususnya Gugus Tugas KLA dalam memahami dan memberikan kesamaan persepsi tentang indikator KLA berserta implementasi pencapaian indikatornya. BAB II PRINSIP DAN TUJUAN Pasal 2 Prinsip Kebijakan KLA: a. non diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal usul, kondisi fisik maupun psikis anak; b. kepentingan terbaik anak yaitu mewajibkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan,
dan
lembaga
lainnya
yang
langsung maupun tidak langsung dengan anak;
berhubungan
5 c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan yaitu melindungi hak asasi anak sebagai hak dasar dalam kehidupan anak
yang
dilindungi
oleh
negara,
pemerintah
daerah,
masyarakat, keluarga dan orang tua; dan d. penghargaan terhadap pendapat anak yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak. Pasal 3 Tujuan Kebijakan KLA adalah: a. meningkatkan
komitmen
Pemerintah
Daerah,
Kecamatan,
Desa/Kelurahan dan masyarakat, dan dunia usaha di wilayah Daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak; b. mengintregasikan
seluruh
potensi
sumber
daya
manusia,
keuangan, sarana, prasarana, yang ada pada Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan masyarakat di wilayah Daerah dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak; c. mengimplementasikan
kebijakan
perlindungan
anak
melalui
perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan Indikator KLA. BAB III RUANG LINGKUP DAN SASARAN Pasal 4 Ruang lingkup Kebijakan KLA: a. pembangunan
di
bidang
sipil
dan
kebebasan,
kesehatan,
pendidikan, perlindungan, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan implementasi pemenuhan hak-hak anak. b. aspek pembiayaan, sumberdaya, pengawasan, pengembangan, dan
keterwakilan
aspirasi
dan
kepentingan
pengambilan keputusan pembangunan Daerah.
anak
dalam
6 Pasal 5 (1) Sasaran Kebijakan KLA meliputi sasaran antara dan sasaran akhir. (2) Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. lembaga eksekutif; b. lembaga perwakilan rakyat daerah penyelenggara pemerintahan daerah;
sebagai
unsur
c. lembaga yudikatif; d. organisasi non pemerintah; e. dunia usaha; dan f. masyarakat. (3) Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga dan anak. Pasal 6 (1) Kebijakan KLA merupakan pelaksanaan perlindungan anak yang merupakan salah satu bagian urusan wajib Pemerintah Daerah, yang harus terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program kegiatan di masing-masing SKPD terkait. (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan KLA dan melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan KLA di Kecamatan, Desa/Kelurahan
BAB IV KELEMBAGAAN Bagian Kesatu Gugus Tugas KLA Pasal 7 (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA dibentuk Gugus Tugas KLA dengan Keputusan Bupati. (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur eksekutif, lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organsasi sosial kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dan dunia usaha. (3) Gugus Tugas KLA diketuai oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang.
7 (4) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Gugus Tugas KLA, dibentuk Sekretariat Tetap (Sektap) yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA yang berkedudukan di KP3A.
Bagian Kedua Tugas Pokok Gugus Tugas KLA Pasal 8 Tugas pokok Gugus Tugas KLA: a. merumuskan dan menyusun kebijakan KLA; b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA; c. menetapkan tugas dan peran keanggotaan Gugus Tugas KLA; d. menentukan
fokus
dan
prioritas
program/kegiatan
untuk
mewujudkan KLA; e. menyusun RAD KLA sebagai dokumen perencanaan yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur dalam jangka waktu tertentu dan mekanisme kerja; f. melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA; g. memberikan asistensi dan pendampingan kepada Kecamatan, Desa/Kelurahan model; h. menyiapkan
Naskah
Akademik
Peraturan
Daerah
dan/atau
pelaporan
terhadap
Peraturan Bupati tentang Perlindungan Anak; i. melakukan
monitoring,
evaluasi
dan
implementasi kebijakan KLA di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan model sesuai dengan rencana aksi yang ada. Bagian Ketiga RAD KLA Pasal 9 (1) Pelaksanaan Kebijakan KLA disusun dalam RAD KLA, yang berlaku mulai tahun 2011-2015. (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjabarkan dan mengimplementasikan indikator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) kluster hak anak.
8 (3) Pelaksanaan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
Bagian Keempat Pelaksanaan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak
Pasal 10 (1) Kecamatan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi
dan mediasi
dengan Gugus Tugas KLA Kecamatan dalam
mewujudkan Kecamatan Layak Anak. (2) Pemerintah
Desa/Kelurahan
bertanggungjawab
melaksanakan
koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas KLA Kecamatan dalam mewujudkan Desa/Kelurahan Layak Anak. (3) Dalam rangka mewujudkan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak,
Kecamatan/Desa/Kelurahan
menyusun
Rencana
Aksi
Kecamatan, Rencana Aksi Desa/Rencana Aksi Kelurahan untuk 3 (tiga) tahun. (4) Materi Rencana Aksi Kecamatan, Rencana Aksi Desa/Rencana Aksi Kelurahan meliputi: a. penelaahan kebutuhan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak; b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak; c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan; d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan non formal; e. perlindungan anak di bidang hak sipil, partisipasi, dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; f. pelayanan bidang perumahan,sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum; dan g. pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya. (5) Perumusan Rencana Aksi Kecamatan ditetapkan oleh Camat, Perumusan Rencana Aksi Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
9 BAB V PENILAIAN DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Penilaian Keberhasilan KLA Pasal 11 (1) Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Kecamatan Layak Anak yang menggunakan sistem penilaian KLA berdasarkan indikator yang ditetapkan. (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluasi KLA tingkat Kabupaten untuk melakukan penilaian/evaluasi Kecamatan Layak Anak. (3) Sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan indikator Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) kluster hak anak. (4) Sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pasal 12 (1) Gugus Tugas KLA menyampaikan pelaporan hasil penilaian keberhasilan KLA Tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan KLA kepada Bupati Malang. (2) Selanjutnya Bupati Malang akan melaporkan pelaksanaan KLA secara berjenjang kepada Gubernur Jawa Timur, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 13 Biaya penyelenggaraan Kebijakan KLA dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD terkait yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA setiap tahunnya serta sumber dana lain yang sah.
10 BAB VII PENUTUP Pasal 14 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.
Ditetapkan di Malang pada tanggal 22 Maret BUPATI MALANG ttd. H. RENDRA KRESNA
Diundangkan di Malang Pada tanggal 26 Maret
2012
SEKRETARIS DAERAH ttd. ABDUL MALIK NIP. 19570830 198209 1 001 BERITA DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2012 NOMOR 7/E
2012
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR : 15 TAHUN 2012 TANGGAL : 22 Maret 2012
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Anak merupakan bagian dari masa kini yang tidak hanya menjadi obyek dalam pembangunan, namun seharusnya menjadi subyek yang berperan dalam menentukan masa depannya. Masa anak-anak adalah masa pencarian jati diri, semua bentuk upaya pencarian jati diri anak dalam masa tumbuh kembangnya akan bermuara pada wajah bangsa dan peradaban manusia dimasa depan. Karena itu, anak seharusnya dilibatkan dalam setiap tingkat pengambilan keputusan, sebab setiap keputusan yang diambil akan mempengaruhi kehidupan mereka dan berimplikasi pada masa depannya. Untuk memberikan ruang partisipasi pada anak, harus ada dialog antara anak-anak dengan orang dewasa, terutama dengan pemerintah sebagai suatu institusi yang dapat membuat suatu mekanisme dan membuka akses agar dapat memberi kesempatan untuk lebih mendengarkan suara mereka. Mekanisme tersebut harus dikembangkan secara integral, menyeluruh, dan tepat agar anak-anak dapat terlindungi secara hukum dalam mengembangkan kemampuan potensialnya. Ia berhak mendapat kesempatan hidup dalam lingkungan yang sehat, serta berhak untuk tahu dan mendapat kesempatan berbicara tentang kondisinya. Pandangan anak tersebut dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangannya. Namun karena berbagai persoalan ekonomi, politik, sosial, dan budaya tidak semua anak dapat mengambil peran dalam menentukan masa depannya, banyak anak-anak yang menjadi korban dan tereksploitasi untuk mengangkat ekonomi keluarga yang terpuruk. Bahkan dalam lingkungan yang buruk anak-anak yang mudah meniru dan dalam rangka mencari jati diri sangat rawan terjerumus dalam perilaku menyimpang seperti narkoba, seks bebas maupun minuman keras. Anakanak yang mendapat perlakuan salah seperti kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi akan mendapatkan trauma fisik dan mental yang mempengaruhi pertumbuhan dan kualitas kejiwaan. Respon Internasional terhadap berbagai permasalahan anak telah dituangkan dalam Konvensi Hak Anak yang berisi kewajiban negara dalam pemenuhan hak anak dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1999. Kesepakatan Internasional terus dikembangkan disamping merespon permasalahan kekerasan, Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
1
(BPTA), trafficking dan anak berhadapan dengan hukum, dunia juga membangun wacana untuk mewujudkan Dunia yang Layak bagi Anak melalui “A World Fit for Children”. Tatanan masyarakat yang layak anak ini diadopsi oleh Pemerintah Indonesia yang direalisasikan dalam lingkungan Kabupaten untuk mewujudkan KLA, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
B. Analisis Situasi Anak di Kabupaten Malang Anak merupakan potensi yang sangat penting, generasi penerus masa depan bangsa, penentu kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang akan menjadi pilar utama pembangunan nasional, sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya dan mendapatkan perlindungan secara sungguh-sungguh dari elemen masyarakat artinya
bangsa
yang
visioner
adalah
bangsa
yang
mempertimbangkan
pembangunan kelompok anak sebagai prioritas, sebab jumlah anak dalam setiap wilayah berkisar 30% dari jumlah penduduk dalam wilayah tersebut. Wilayah Kabupaten Malang terdiri dari 33 Kecamatan, 390 desa/kelurahan dengan jumlah penduduk berdasarkan data BPS tahun 2010 sebanyak 2.734. 375 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1.367.187 jiwa dan perempuan 1.367.188 jiwa, sedangkan anakanak yang usianya 0-18 tahun berjumlah 764.720 jiwa. Adapun sebaran anak-anak usia 0-18 tahun dapat dilihat dalam tabel berikut:
NO
KELOMPOK USIA ANAK
JUMLAH
LEMBAGA PENDIDIKAN
JUMLAH YANG TERTAMPUNG
BELUM TERTAMPUNG
1
0 - 6 tahun
303.488
PAUD :1683
48.977
254.511 (usia 0-3 th belum masuk PAUD)
2
7 - 12 tahun
225.914
SD+MI: 1.479
223.672
2.242 anak
120.321
1.216 (tidak semua anak lulusan SD dari Kabupaten Malang melanjutkan di Kabupaten Malang)
102.402
11.379 (daya tampung terbatas dan banyak anak yang sekolah di luar Kabupaten)
495.372
269.348
3
4
13 – 15 tahun
121.537
SMP + MTs : 446 sekolah
16 – 18 tahun
113.781
SMA +MA+SMK : 148 sekolah
JUMLAH
764.720
2
anak-anak yang tidak sekolah tersebut kemungkinan memasuki dunia kerja pada usia dini, menjadi anak jalanan, terlantar dan juga menjadi korban eksploitasi lainnya. Untuk mencapai KLA, maka persoalan-persoalan anak-anak yang tidak terpenuhi hak mendapatkan pendidikan tersebut harus terus dikurangi secara bertahap. C. Respon Kebijakan dan Program Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, maka negara berkewajiban untuk membuat langkah-langkah yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan anak dan pemenuhan hak-hak anak. diantaranya telah merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disamping itu Indonesia juga telah ikut menandatangani Deklarasi Dunia yang Layak bagi Anak (A World Fit for Children) yang di dalamnya terdapat kewajiban untuk mengembangkan rencana aksi untuk menjadikan Kabupaten yang layak bagi anak sebagai bentuk pelaksanaan Dunia yang Layak bagi Anak. Untuk mendorong Provinsi dan Kabupaten/Kota membentuk institusi koordinasi yaitu Gugus Tugas KLA dan merumuskan RAD KLA, pemerintah telah membuat kebijakan dalam bentuk Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, serta Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak . Komitmen Pemerintah Kabupaten Malang dalam merespon kebijakan Nasional terkait pemenuhan hak-hak anak tertuang dalam bentuk peraturan sebagai berikut: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kepanjen; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS); 3. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBLLA); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Malang; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan Perizinan di Bidang Kesehatan; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 3
7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana; 9. Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA); 10. Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin; 11. Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 12. Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah; 13. Peraturan Bupati Malang Nomor 19 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan terkait dengan pemenuhan hak anak diantaranya adalah: 1) Bidang Kesehatan Program-program yang telah dilaksanakan untuk kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Malang diantaranya adalah: kunjungan ibu hamil ke Posyandu dan Puskesmas dan mendapatkan tablet zat besi, terus meningkat dalam setiap tahunnya. Imunisasi campak dan imunisasi lengkap, serta bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif selalu meningkat dalam setiap tahunnya, peningkatan fasilitas sarana kesehatan mulai dari Rumah Sakit sampai Poskesdes. Tahun anggaran 2011 bidang kesehatan, dana yang dialokasikan dari APBD untuk ibu dan anak meliputi: Pelayanan dasar kesehatan; Program pengembangan lingkungan sehat; Peningkatan derajat kesehatan masyarakat; Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); Pelayanan, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular; Peningkatan cakupan imunisasi rata-rata anggaran yang dialokasikan untuk program kesehatan yang terkait anak mencapai ± 40 milyar (50% dari total anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Malang). 2) Bidang Pendidikan Bidang pendidikan yang ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang untuk pemenuhan hak pendidikan bagi anak adalah: Pengembangan pendidikan anak usia dini; Penyediaan BOS SD/MI/dan SMP/MTs; 4
Penyelenggaraan Paket A setara SD atau Wajib Belajar Pendidikan Dasar Salafiah tingkat Ula yang dikelola Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang; Penyelenggaraan Paket B setara SMP Wajib Belajar Pendidikan Dasar Salafiah tingkat Wustho yang dikelola Kementerian Agama; Penyelengaraan Paket C setara SMU; Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa; Pengembangan budaya baca dan pembina perpustakaan; Pengembangan sekolah bagi anak-anak yang berdomisili di wilayah terpencil dan sulit transportasi, dengan 28 unit SD-SMP satu atap yang tersebar pada Kecamatan. Di Kabupaten Malang terdapat 1.106 lembaga pendidikan Taman Kanak-kanak, 1.464 SD dan MI, 453 SLTP, MTs dan SMP terbuka, 28 SD dan SMP satu atap dan 196 SLTA/MA/SMK/SMA terbuka, belum termasuk program Paket A, Paket B dan Paket C, sedangkan gurunya sebanyak 32.077 orang. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini; Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun; Program Pendidikan Menengah; Rehabilitasi sarana sekolah dan Unit Sekolah Baru. 3) Program Pengembangan Budaya Baca Program pengembangan budaya baca bagi masyarakat terutama anak-anak yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya adalah: Pelayanan Perpustakaan Keliling ke sekolah-sekolah setiap Senin dan Rabu, Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Desa. Sedangkan yang dilakukan oleh masyarakat termasuk LSM adalah Pengembangan Koran Ibu, Taman Bacaan Masyarakat/TBM, Rumah Pintar, Mobil Pintar, Mobil Perpustakaan Keliling dan lain-lain. 4) Peningkatan Pemahaman dan Perlindungan Anak, Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang perlindungan anak, telah dilaksanakan berbagai kegiatan baik melalui media elektronik, dialog interaktif, seminar dan pertemuan-pertemuan, penyuluhan, penerbitan brosur, leaflet dan poster sebagai media informasi untuk membangun kesadaran masyarakat pentingnya perlindungan anak. Diantara bentuk kegiatan untuk peningkatan kesadaran masyarakat adalah: Program Program Kualitas Hidup Perempuan dan Anak (PKHP); Program Keserasian Kebijakan; Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak (PUG).
5
5) Pengarusutamaan hak anak Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan untuk pengarusutamaan hak anak diantaranya adalah: Pembentukan Forum Anak (Laskar Anak Kabupaten Malang); Pengiriman duta Anak pada event Provinsi; Pengiriman duta Anak pada event Nasional; Pengiriman Pasukan Pengibar Bendera Pusaka tingkat Provinsi; Pengadakan POR-SD Tingkat Kabupaten; Pengiriman Siswa untuk mengikuti lomba Olimpiade (MIPA) Tingkat Provinsi dan Nasional; Mengadakan pemilihan pemimpin muda Indonesia; Mengadakan Hari Anak Nasional; Mengikutsertakan anak dalam Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten. 6) Penanganan Korban Kekerasan dan Eksploitasi terhadap anak Untuk menangani korban kekerasan maupun eksploitasi terhadap anak, di Kabupaten Malang telah disahkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, disamping itu juga telah disahkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, dan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang. Bahwa penanganan anak korban kekerasan dilakukan melalui jejaring vertikal antara lain: kepolisian, kejaksaan, pengadilan agama, dan negeri, Kementerian Agama, dan LSM serta Women Cricis Center (WCC). Dinas Sosial Kabupaten Malang telah melakukan langkah-langkah untuk menangani anak-anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Dinas
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi
Kabupaten
Malang
menangani
Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA). 7) Bidang Prasarana Pengelolaan Bidang prasarana dan infrastruktur yang dapat mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak diantaranya adalah: Pemeliharaan dan Pengadaan Penerangan
Prasarana Jalan
Rumah Umum,
Sakit,
Pengelolaan
Pengembangan
Perlengkapan
Infrastruktur
dan
Pedesaan,
Pengembangan Kinerja Pengelola Air Minum dan Air Limbah, Pengendalian dan Pengaturan Lalu Lintas, Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Pengadaan Mobil Pintar, Pengadaan Mobile Community Access Point (M-Cap), Pengadaan Mobil Perpustakaan Keliling dan lain-lain. 6
8) Bidang Peran Serta Untuk memberi ruang partisipasi pada anak telah dibentuk forum anak yang diberi nama Laskar Anak,
memfasilitasi penguatan dan kegiatan forum anak
dalam kegiatan temu anak/mengikutsertakan dan melibatkan forum anak pada Musrenbang,
melaksanakan
seleksi
pemilihan
pemimpin
muda
Indonesia/kongres anak/Paskibraka di Tingkat Provinsi maupun Nasional.
D. Pokok Masalah Berdasarkan respon kebijakan dan program terkait dengan anak di Kabupaten Malang dibandingkan dengan indikator KLA yang harus dicapai, maka permasalahan utama dalam pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Malang yang teridentifikasi dalam pertemuan multi stakeholders pada tanggal 24 dan 30 Mei 2011 serta tanggal 7 Juni 2011 sebagai berikut: 1) Kebijakan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Malang telah menetapkan kebijakan yang terkait dengan anak, yang berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati maupun Keputusan Bupati, seperti: Kesehatan Ibu dan Anak, Administrasi Kependudukan, Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, dan Perlindungan Anak dan Perempuan dari Tindak Kekerasan dan Eksploitasi. Namun belum ada kebijakan terkait dengan KLA secara formal, Seperti Gugus Tugas dan Rencana Aksi Daerah yang tertuang dalam bentuk Peraturan yang dapat mempercepat tercapainya Indikator Pengembangan Kebijakan KLA. Sebagai
bentuk
komitmen
Pemerintah
yang
didukung
oleh
berbagai
stakeholders, maka perlu merumuskan dan menetapkan Peraturan Bupati Malang tentang Kebijakan Menuju KLA dengan Rencana Aksi Daerah dan Gugus Tugas KLA, sebagai dasar untuk menyusun perencanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen penganggaran
masing-masing SKPD yang
terformulasi pada APBD untuk mendukung percepatan pencapaian indikator KLA.
2) Terbatasnya pemahaman tentang KHA Berdasarkan
hasil
assesment
ditingkat
Kabupaten,
Kecamatan
dan
Desa/Kelurahan, sebagian besar petugas/tenaga kesehatan, guru/pendidik, kader, aparat penegak hukum, pemangku kepentingan dan masyarakat umum belum memahami KHA (Konvensi hak-hak Anak) dan Undang-Undang Perlindungan Anak, oleh karena itu pelatihan KHA dan pemahaman UndangUndang Perlindungan Anak sangat penting untuk disosialiosasikan dan menjadi hal yang diprioritaskan.
7
3) Bidang Kesehatan Belum semua ibu hamil mendapatkan tablet zat besi, bahkan terjadi penurunan dari 79,56 % (2009) menjadi 74,40% (2010); Belum semua anak mendapatkan imunisasi campak maupun imunisasi lengkap; Belum semua bayi mendapatkan ASI Eksklusif, bahkan baru mencapai 58,32 % pada tahun 2010; Tingkat kematian bayi masih ada, tahun 2010 terdapat 224 kasus kematian bayi,5,69 per 1000 kelahiran hidup; Bayi kekurangan gizi masih ada, tahun 2010 terdapat kasus 296 bayi kekurangan gizi atau setara 0,82 % dari bayi yang ditimbang. 4) Bidang Pendidikan Sebagian besar anak usia dini di Kabupaten Malang belum mendapatkan pelayanan pendidikan, dari 303.488 anak usia 0-6 tahun, yang tertampung pada PAUD baru 38.449 anak; Masih terdapat 2.242 anak usia SD/MI belum tertampung di lembaga pendidikan SD/MI, belum diperhitungkan anak dari luar Kabupaten yang juga sekolah di SD maupun MI di Kabupaten Malang, yang tentu akan menambah jumlah anak usia SD/MI di Kabupaten Malang yang tidak sekolah; Anak usia SMP/sederajat yang belum tertampung sebanyak 28.336 anak, dan anak usia SMA/sederajat terdapat 68.086 anak yang belum tertampung, tidak sekolah, sekolah di luar Kabupaten Malang yang tentunya menambah jumlah anak yang tidak sekolah; Secara keseluruhan di Kabupaten Malang masih terdapat antara sebanyak 98.694 anak usia 4 sampai dengan usia 18 tahun yang tidak berada di sekolahan yang kemungkinan memasuki dunia kerja sejak usia dini, bahkan menjadi korban kekerasan, eksploitasi, dan kekerasan. 5) Bidang Perlindungan Anak Masih ada anak-anak yang menikah pada usia dibawah 18 tahun sebanyak 143 anak dan menikah dibawah usia 20 tahun sebanyak 8.095 dari 26.936 perkawinan, penetapan pengadilan agama sebanyak 11 anak; Terdapat kekerasan terhadap anak di Kabupaten Malang, baik fisik, psikis, seksual, penelantaran anak, trafficking maupun eksploitasi, dimana setiap tahunnya terjadi peningkatan. Pada tahun 2008 terjadi 212 kasus, tahun 2009 naik menjadi 222 kasus dan tahun 2010 terjadi peningkatan menjadi 268 kasus kekerasan perempuan dan anak; Masih cukup besar anak-anak di Kabupaten Malang yang belum memiliki akta kelahiran, dari jumlah anak yang ada hanya sekitar 40% yang memiliki akta, Banyak faktor yang menjadi penyebab banyaknya anak-anak yang belum memiliki akta kelahiran, diantaranya: jarak desa dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil jauh, sistem mekanisme dan prosedur yang belum 8
tersosialisasi dengan baik, kesadaran masyarakat kurang untuk mengurus akta kelahiran anaknya, oleh karena itu perlu adanya Standar Pelayanan Minimum dan Standar Operasional dan Prosedur tentang mekanisme pelayanan Akta Kelahiran yang dapat menjangkau seluruh masyarakat terutama bagi orangtua yang akan mengurus akta kelahiran anak dan memastikan semua anak di Kabupaten Malang memiliki akta kelahiran sebagai identitas yang harus dimiliki oleh setiap anak; Anak-anak yang tidak sekolah dan memasuki dunia kerja tersebut kemungkinan berada pada Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA) seperti dipertambangan pasir membuat peralatan dapur seperti cowek, ulekulek, lumpang, pembantu rumah tangga, anak jalanan, korban trafficking di panti pijat, kuli bangunan, buruh tani, nelayan dan lain-lain. 6) Bidang Peran Serta Belum semua anak termasuk anak yang berkebutuhan khusus dari berbagai latar belakang terlibat dalam kegiatan Laskar Anak; Laskar Anak sebagai forum anak/kelompok anak merupakan wadah partisipasi dan penyaluran aspirasi anak, baru ada di tingkat Kabupaten, di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan, belum ada organisasi anak yang dapat menyalurkan aspirasinya dalam penentuan pembangunan untuk anak; Belum ada rekomendasi yang kongkrit dari anak-anak untuk pemenuhan hakhaknya dan perlindungan dari berbagai kekerasan dan eksploitasi. 7) Bidang Prasarana Belum semua sarana-prasarana yang aman dan nyaman bagi anak menuju dan pulang sekolah; Belum terdapat sarana transportasi yang nyaman bagi anak-anak untuk pergi dan pulang sekolah, anak-anak masih berdesak-desakan dan menjadi satu dengan penumpang umum lainnya. 8) Bidang Pariwisata dan Tempat bermain Di Kabupaten Malang terdapat banyak tempat wisata dan taman bermain untuk anak, diantaranya terdapat 11 pantai di Malang Selatan yang biasa digunakan wisata banyak orang. Terdapat banyak taman bermain untuk anak, seperti: Wisata Wendit, Bendungan Selorejo dan Karangkates, Wisata Coban Rondo, Taman Rekreasi Sengkaling, Kebun Teh Wonosari, Pemandian Metro, Kendedes dan Dewi Sri dan lain-lain. Namun berbagai tempat wisata dan pantai tersebut harus membayar untuk bisa menikmatinya, masih sangat terbatas.
9
BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI MENUJU KLA
A. Substansi KLA
KLA berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kebijakan KLA adalah sistem pembangunan berbasis anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Kebijakan KLA adalah Strategi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang, Kecamatan, Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Malang yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya Kecamatan/Desa/Kelurahan serta masyarakat dan dunia usaha di wilayah Kabupaten Malang yang terencana menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Tujuan dari kebijakan Kabupaten Malang Layak Anak adalah: 1. Meningkatkan komitmen Pemerintah baik eksekutif maupun lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak; 2. Mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metoda dan teknologi yang ada di Pemerintah, masyarakat serta dunia usaha di wilayah Kabupaten Malang dalam mewujudkan hak anak; 3. Mengimplementasi kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan pemerintah Kabupaten Malang secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan 4. Memperkuat
peran
dan
kapasitas
Pemerintah
Daerah,
Kecamatan,
Desa/Kelurahan dalam mewujudkan pembangunan untuk pemenuhan hak anak. Sedangkan ruang lingkup KLA berdasarkan tersebut adalah : 1. Pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan, infrastruktur, lingkungan hidup, dan pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan implementasi hak anak sebagaimana diatur dalam UndangUndang tentang Perlindungan Anak; dan 2. Aspek pembiayaan, ketenagaan, pengawasan, penilaian, pengembangan, dan keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak dalam pengambilan keputusan pembangunan Kabupaten.
10
Untuk pengembangan KLA, maka harus dibentuk Gugus Tugas KLA sebagai institusi koordinasi yang keanggotaannya terdiri dari wakil unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua, dan anak. Disamping itu, agar pengembangan KLA tersebut memiliki arah yang jelas, perlu juga dirumuskan Rencana Aksi Daerah, yang menggambarkan aktivitas dalam kurun waktu tertentu yang harus dilaksanakan oleh stakeholders, terutama SKPD terkait, sehingga Kabupaten tersebut dianggap Layak Anak idealnya harus memenuhi semua indikator yang ditetapkan oleh Konvensi Hak Anak (KHA). Adapun Indikator KLA dikelompokkan ke dalam enam (enam) bagian yang melipiti bagian Penguatan Kelembagaan dan 5 (lima) cluster hak anak, yaitu: hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, serta perlindungan khusus. Dengan Indikator tersebut untuk memberikan kesamaan pemahaman tentang pemenuhan hak anak di Kabupaten dan untuk mengetahui pencapaian upaya pemenuhan hak anak dengan menjabarkan dan mengimplementasikan Indikator KLA sebagai berikut: 1. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak; 2. Ketersediaan penganggaran untuk pemenuhan hak anak termasuk anggaran penguatan kelembagaan; 3. Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak lainnya; 4. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) terlatih Konvensi Hak Anak (KHA) dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan; 5. Ketersediaan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan 6. Ketersediaan lembaga layanan masyarakat untuk tumbuh kembang anak; 7. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak; 8. Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran; 9. Ketersediaan fasilitas informasi layak anak; 10. Jumlah kelompok anak, termasuk forum anak yang ada di Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan; 11. Persentase usia perkawinan di bawah 18 tahun; 12. Ketersediaan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; 13. Ketersediaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA); 14. Angka Kematian Bayi (AKB); 15. Prevalensi kekurangan gizi pada balita; 16. Persentase ASI Eksklusif; 17. Ketersediaan Pojok ASI; 18. Persentase imunisasi dasar lengkap; 19. Ketersediaan lembaga layanan kesehatan reproduksi dan mental; 20. Adanya peningkatan akses kesejahteraan bagi anak dari keluarga miskin;
11
21. Persentase rumah tangga dengan akses air bersih; 22. Ketersediaan kawasan tanpa rokok; 23. Angka partisipasi pendidikan anak usia dini (usia pra sekolah, 0-6 tahun); 24. Persentase pendidikan wajib belajar 12 tahun; 25. Persentase sekolah ramah anak; 26. Adanya rute aman dan selamat ke/dari sekolah; 27. Ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak di luar sekolah; 28. Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus; 29. Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice); 30. Ketersediaan mekanisme penanggulangan bencana
yang memperhatikan
kepentingan anak; 31. Prosentase anak yang dibebaskan dari Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA). B. Visi dan Misi KLA 1. Visi :
Semua anak di Kabupaten Malang dapat terpenuhi hak-haknya dan
terbebas dari diskriminasi. 2. Misi : a. Memperkuat kelembagaan untuk mewujudkan pencapaian indikator KLA; b. Memenuhi hak sipil dan kebebasan anak; c. Menciptakan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif bagi anak; d. Memberikan pelayanan kesehatan dasar dan kesejahteraan anak; e. Memberikan pelayanan pendidikan dasar dan pemanfaatan waktu luang serta pengembangan seni budaya bagi anak; f. Memberikan perlindungan bagi anak termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. C. Output KLA 1. Adanya kelembagaan dan kebijakan untuk mendukung percepatan pencapaian indikator KLA di Kabupaten Malang; 2. Terpenuhinya hak sipil dan kebebasan anak; 3. Partisipasi forum anak yang dapat memberikan masukan/pendapat dalam penyusunan peraturan/kebijakan; 4. Seluruh tenaga/petugas pemberi layanan memahami Konvensi Hak Anak (KHA) 5. Adanya data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan Kecamatan; 6. Meningkatnya jumlah dan kapasitas Lembaga Layanan untuk tumbuh-kembang dan perlindungan anak;
12
7. Semua Perusahaan di Kabupaten Malang mengalokasikan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk pemenuhan hak anak; 8. Semua anak tercatat dan memiliki akta kelahiran; 9. Adanya sistem dan mekanisme kontrol terhadap informasi negatif untuk anak; 10. Adanya wadah partisipasi bagi anak yang melibatkan kelompok-kelompok anak yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Malang; 11. Berkurangnya jumlah anak yang kawin dibawah 18 tahun; 12. Adanya lembaga layanan konsultasi bagi orang tua untuk pengasuhan dan perawatan anak dan pemanfaatan meningkat; 13. Adanya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sesuai dengan kebutuhan; 14. Menurunnya angka kematian bayi dan Ibu; 15. Gizi bayi, balita, ibu hamil, dan anak meningkat; 16. Meningkatnya pemberian ASI Eksklusif; 17. Ketersediaan Pojok Laktasi sesuai kebutuhan; 18. Semua Balita mendapatkan imunisasi dasar lengkap; 19. Ketersediaan layanan kesehatan reproduksi dan mental sesuai dengan kebutuhan; 20. Peningkatan akses kesejahteraan bagi anak dari keluarga miskin; 21. Semua rumah tangga mendapatkan akses air bersih; 22. Semakin bertambah jumlah kawasan tanpa rokok; 23. Semua anak usia dini tertampung di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 24. Semua anak mendapatkan layanan pendidikan dasar dan menengah; 25. Terwujudnya sekolah ramah anak; 26. Adanya rute aman dan selamat ke sekolah dan dari sekolah; 27. Adanya fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah bagi anak; 28. Tidak ada anak-anak yang menjadi korban kekerasan; 29. Tidak ada lagi anak-anak berhadapan dengan hukum; 30. Terumuskannya mekanisme penanganan bencana yang berperspektif anak; 31. Terhapusnya Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA).
D. Strategi dan Pendekatan KLA Untuk mencapai visi-misi KLA, diperlukan strategi dan pendekatan dengan mengacu pada prinsip-prinsip: Non Diskriminasi, Kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Adapun strategi yang dikembangkan dalam menuju KLA adalah sebagai berikut: 1. Mengembangkan Kebijakan dan Penegakan Hukum, untuk memberikan pemenuhan hak anak. Dalam rangka memberikan pemenuhan hak anak diperlukan kebijakan yang dapat menjamin pemenuhan hak anak. Menegakkan aturan perundangundangan yang sudah ada dan juga mendorong adanya peraturan baru yang sinkron dengan regulasi yang terkait dengan anak.
13
Kebijakan yang perlu disinkronkan terkait dengan usia anak adalah UndangUndang Perkawinan, Undang-Undang Lalu Lintas, Undang-Undang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan. Sedangkan Kebijakan di Kabupaten Malang yang perlu dibuat adalah Peraturan tentang KLA, Gugus Tugas KLA dan Rencana Aksi Daerah. Untuk dapat merumuskan dan menegakkan berbagai perundang-undangan yang ada, maka para pemangku kepentingan dan penegak hukum harus memahami berbagai kebijakan tersebut dan memiliki perspektif dan prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak hidup dan kelangsungan hidup, dan partisipasi pendapat anak yang terbaik bagi anak, karena itu perlu pelatihanpelatihan maupun workshop. 2. Mengembangkan Pusat Data dan Informasi tentang KLA. Untuk menuju KLA, harus memiliki data terpilah tentang anak, yang mengangkat semua issue dan per-Kecamatan sehingga diketahui secara jelas kondisi semua anak. Data tersebut digunakan sebagai acuan untuk menyusun perencanaan pelaksanaan, pemantauan evaluasi dan monitoring atas kebijakan program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak harus ada pedoman/petunjuk dalam penyusunan data base dan profil anak melalui sistem dan mekanisme pengumpulan data, analisis, dan hasil agar data yang tersusun tersaji secara akurat. Agar semua anak mendapatkan informasi yang memadai sesuai dengan perkembangannya dan terhindar dari berbagai informasi negatif, maka akan ditingkatkan layanan informasi yang layak untuk anak melalui perpustakaan yang tersebar secara merata, adanya aturan terkait dengan informasi yang berdampak negatif, seperti: penetapan jam belajar anak di suatu wilayah, pengaturan warnet dan rental playstation, jam bermain anak dan lain-lain. 3. Memfasilitasi Pembentukan dan Penguatan Organisasi Anak. Di Kabupaten Malang telah terbentuk wadah partisipasi anak yang dinamakan Laskar Anak dan telah melakukan berbagai kegiatan untuk menyalurkan aspirasinya, seperti temu bocah, pelatihan-pelatihan penguatan forum anak, namun belum semua anak terwadahi dan belum ada di Tingkat Kecamatan maupun Kelurahan/Desa. Karena itu forum anak/kelompok anak perlu didorong untuk dikembangkan di tingkat Kecamatan maupun Kelurahan/Desa dan menjangkau semua anak dari berbagai latar belakang, baik anak yang bersekolah maupun yang sudah tidak bersekolah dan mengadakan pertemuan/forum anak secara rutin agar semua anak dapat menyalurkan pendapat/aspirasi/bakat dan minatnya termasuk berpartisipasi dalam memberikan masukan/pendapat dalam penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak.
14
4. Meningkatkan Kapasitas Petugas Layanan Terkait dengan Anak. Belum semua SKPD dan staf yang terkait dengan pemenuhan hak-hak anak memahami Konvensi Hak Anak (KHA), stakeholders Desa termasuk Aparatur Pemerintah Desa, Kader Desa, Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PL-KB), pendidik maupun tenaga/petugas kesehatan. Oleh karena itu perlu upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas para petugas tersebut melalui serangkaian pelatihan agar memahami hak-hak anak dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Untuk tahun pertama ini yang perlu diprioritaskan adalah Pimpinan SKPD dan staf agar ketika mereka menyusun perencanaan program dan kegiatan yang mendapat dukungan penganggaran melalui APBD telah memahami permasalahan dan kebutuhan anak yang menjadi prioritas penanganannya. 5. Meningkatkan Layanan Pendidikan yang Murah, Berkualitas Terjangkau Serta Layak Anak.
dan
Agar semua anak di Kabupaten Malang memperoleh hak untuk mendapatkan layanan pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 tahun dan pendidikan gratis bagi anak keluarga miskin, menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan, nyaman dan aman, ketersediaan tenaga pendidik yang berkompeten di bidangnya, sarana penunjang yang memadai disemua tingkatan termasuk, pendidikan usia dini sesuai dengan tingkat kebutuhan sehingga dapat menampung semua anak usia dibawah 6 tahun, diperbanyak program Paket A, B, maupun C, termasuk program dari Kementerian Agama melalui Wajib Belajar Pendidikan Dasar Salafiah tingkat Ula dan Wusto untuk menampung anak-anak Drop Out maupun tidak tertampung pada pendidikan formal, serta pekerja anak yang berada pada Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA) maupun anak jalanan yang ditarik untuk dikembalikan ke dunia pendidikan. 6. Meningkatkan Layanan Kesehatan untuk Menurunkan Kematian Ibu Hamil, Bayi, Balita dan Anak. Pelayanan kesehatan terhadap Ibu hamil, merupakan awal dari perlindungan anak sejak dalam kandungan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, karena itu pemberian nutrisi dan makanan bergizi pada Ibu hamil dan anak-anak merupakan bentuk pemenuhan hak dasar anak. Hal-hal yang harus dilakukan agar anak-anak di Kabupaten Malang dapat tumbuh dan berkembang secara wajar adalah sejak dalam kandungan dan dalam proses persalinan harus mendapatkan pertolongan dari tenaga yang ahli dan memiliki perspektif yang baik dalam perlindungan anak, mendapatkan ASI Eksklusif, mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Oleh karena itu, tenaga kesehatan harus mendapatkan pelatihan tentang hak-hak anak, sehingga selalu berusaha untuk kepentingan terbaik bagi anak dan berusaha memenuhi hak-hak anak termasuk hak mendapatkan akta lahir. 15
7. Menyediakan Fasilitas yang Aman Bagi Anak, Baik Menuju dan Pulang Sekolah, Maupun Bermain dan Berekreasi. Lembaga pendidikan semua tingkatan yang ada di Kabupaten Malang terutama yang berada dipinggir jalan baik jalan Provinsi maupun Kabupaten berjumlah 168 lembaga yang secara keseluruhan belum dilengkapi dengan fasilitas sarana dan prasarana rambu jalan dan zebra cross serta zona aman, kepadatan kendaraan di jalan menyulitkan dan membahayakan bagi orang terutama anak yang akan untuk menyeberang jalan. Oleh karenanya untuk menuju dan pulang sekolah perlu peningkatan ketersediaan Zona Selamat Sekolah dan Rambu Jalan. Banyaknya lembaga sekolah yang belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai menyangkut keamanan sekolah, halaman sekolah yang tidak/kurang luas, ruang dan pengelolaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), kebersihan lingkungan sekolah, banyaknya lembaga sekolah yang belum memperhatikan pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada saat ini masih sulit ditemukan fasilitas bermain yang aman bagi anak, banyaknya perubahan peruntukan lahan sehingga mengurangi fasilitas umum terutama seperti lapangan sepak bola, bola voli, taman bermain, oleh karenanya perlu diperbanyak fasilitas umum yang dapat digunakan untuk bermain anak, berkreasi dan rekreasi yang gratis untuk anakanak. Disamping itu juga perlu ada transportasi umum khusus untuk anak sekolah yang murah dan nyaman. 8. Mengupayakan Agar Semua Anak Kabupaten Malang Memiliki Akta Kelahiran Secara administrasi wilayah Kabupaten Malang terbagi menjadi 33 Kecamatan dengan jarak Desa terdekat dari Ibukota Kabupaten 15 Km dan terjauh 120 Km dengan jumlah anak usia 0 -18 tahun sesuai data statistik sebanyak 764.720 jiwa yang kesemuanya belum memiliki akta kelahiran dikarenakan tingkat kesadaran orang tua untuk mengurus akta kelahiran anak rendah, sebagian besar masyarakat belum menganggap akta itu penting dimiliki oleh anak sebagai hak identitas, jarak tempat mengurus akta jauh sehingga membutuhkan pembiayaan yang dirasa memberatkan masyarakat, sistem dan prosedur pengurusan akta belum tersosialiasikan dengan baik. Oleh karena itu perlu adanya peraturan dan kebijakan tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan serta Standar Operasional dan Prosedur (SOP) untuk memudahkan pelayanan terutama akta kelahiran. 9. Mendorong Keterlibatan Stakeholders untuk Mendukung Menuju KLA Dalam rangka menuju KLA, maka diperlukan strategi/kebijakan yang dapat mengimplementasikan pencapaian indikator KLA melalui pengintegrasian perencanaan/pelaksanaan/pemantauan/monitoring kedalam kebijakan/program dan kegiatan yang mendapat dukungan penganggaran yang porposional dari masing-masing SKPD terkait untuk pemenuhan hak anak. Disamping itu pula juga diperlukan keterlibatan berbagai pihak termasuk swasta/pengusaha yang dapat mengalokasikan keuntungan sebagai bagian dari dana sosial/Corporate Social Responsibility untuk masyarakat terutama untuk kepentingan pemenuhan hak anak sebagai implementasi dari Rencana Aksi Daerah Kabupaten Malang Menuju Layak Anak.
16
BAB III PROGRAM AKSI A. Kelompok Sasaran dan Pelaksana Program Terdapat banyak pihak yang menjadi kelompok sasaran dan juga penanggungjawab dalam mengimplementasi RAD KLA, hal ini sesuai dengan jenis program dan kegiatan yang dilaksanakan serta output yang akan dicapai. Kepada kelompok sasaran yang ada baik langsung dan tidak langsung, namun semuanya mengarah pada pemenuhan hak anak. Adapun kelompok sasaran untuk masing-masing kegiatan dapat digambarkan sebagai berikut: 1. Untuk merumuskan peraturan dan kebijakan perlu adanya pemahaman yang berperspektif anak yang dapat mendorong eksekutif maupun lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah sehingga dapat menetapkan peraturan dan kebijakan yang responsif anak tentunya yang dapat memecahkan persoalan dan menjawab tingkat kebutuhan anak untuk pemenuhan hak-hak anak melalui SKPD terkait, sedangkan untuk pembentukan Gugus Tugas KLA adalah stakeholders yang peduli dan memiliki kompetensi dalam perlindungan anak, dan untuk penguatan Gugus Tugas adalah Para Pengurus agar dapat mengelola program dengan baik dan memfasilitasi pembentukan organisasi KLA ditingkat Kecamatan maupun Kelurahan/Desa. 2. Untuk menyusun data terpilah anak yang mengangkat semua issue dapat melibatkan Perguruan Tinggi, LSM, yang bertanggungjawab dalam hal pendataan adalah Badan Perencanaan Pembangunan dan KP3A, sedangkan yang mengelola dan menyebarkan data dan laporan perkembangan KLA agar dapat diakses oleh berbagai pihak adalah Bagian Pengelolaan Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dan Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. Adapun sasaran pendataan adalah Desa/Kelurahan, Kecamatan, SKPD maupun stakeholders terkait, termasuk LSM dan Organisasi Masyarakat. 3. Dalam rangka meningkatkan keterlibatan anak dalam organisasi Laskar Anak, maka perlu upaya pengembangan keanggotaan organisasi Laskar Anak, tidak hanya terbatas pada anak yang masih sekolah, tetapi juga anak jalanan, pekerja anak dan anak-anak yang berkebutuhan khusus lainnya. Anak yang masih sekolah dalam koordinasi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, anak jalanan dan anak yang berkebutuhan khusus lainnya dalam kordinasi Dinas Sosial Kabupaten Malang sedangkan pekerja anak dalam koordinasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang bekerjasama dengan para komunitas pemerhati anak lintas sektor. Semua anak dari berbagai latar belakang tersebut mempunyai perwakilan di Organisasi Laskar Anak dalam koordinasi KP3A, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, dimana KP3A, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang juga bertanggungjawab untuk melakukan penguatan dan pembentukan Organisasi Anak di Kelurahan/Desa dan Kecamatan, menfasilitasi pertemuan anak dan program lainnya secara rutin. 17
4. Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang bertanggungjawab agar semua anak mendapatkan akses pendidikan dasar gratis untuk keluarga miskin dan pendidikan menengah yang murah dan berkwalitas serta menyenangkan bagi anak, baik dilembaga pendidikan formal maupun non formal. Untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang harus mengembangkan pendidikan ramah anak, melatih para guru dan Bimbingan Koseling tentang hak-hak anak, agar proses pembelajarannya memiliki perspektif perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak. 5. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, balita dan, anak menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, termasuk melatih semua petugas kesehatan agar memahami konvensi hak-hak anak. 6. Sedangkan untuk pemenuhan akta kelahiran menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kabupaten Malang. 7. Untuk menyediakan fasilitas kreatif dan rekreatif bagi anak menjadi tanggung jawab Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang, Dinas Bina Marga Kabupaten Malang, Dinas Pengairan Kabupaten Malang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dan untuk menyediakan sarana transportasi yang nyaman dan zona aman menuju dan pulang sekolah menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang. 8. Badan Perencanaan Pembangunan mengkoordinasikan pengusaha/swasta agar mengalokasikan dana Corporate Social Responsibility nya untuk mendukung implementasi RAD KLA. B. Matrik Kegiatan Operasional Untuk lebih jelasnya hasil yang ingin dicapai, kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai hasil, kelompok sasaran baik langsung maupun tidak langsung serta penanggungjawab dan waktru pelaksanananya, secara lebih rinci sebagaimana matrik di bawah ini:
18
MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN RAD KLA TAHUN 2011 – 2015 OUTPUT NO 15A. 1.
2.
3.
4.
TARGET HASIL
AKTIVITAS PENGUATAN KELEMBAGAAN Kebijakan untuk a. Lokakarya Perumusan kebijakan pemenuhan hak yang terkait dengan KLA (Perda anak berdasarkan Terkait Anak, Perbup KLA, Gugus Konvensi Hak Anak Tugas dan RAD); b. Pertemuan Tim Perumus; c. Komunikasi dan Koordinasi untuk pengesahan Kebijakan. Semua SKPD dan stakeholder terkait mengalokasikan dana APBD untuk implementasi RAD KLA dalam rangka memenuhi hak anak
Peraturan/ Kebijakan program dan kegiatan yang merespon masukan/pendapat dari forum anak
Seluruh tenaga/ Petugas pemberi layanan memahami KHA
SASARAN
Waktu/Tahun 2011 – 2015
PENANGGUNG JAWAB
2011 2012
SK Bupati tentang Gugus Tugas KLA RAD Perbup tentang KLA Pembuatan Perda KLA -
KP3A
a. Sosialisasi Gugus Tugas dan RAD KLA ke semua stakeholders dan SKPD terkait; b. Pertemuan dengan SKPD dan stakeholders terkait untuk penjabaran RAD KLA agar mendapat kan alokasi APBD secara proporsional; c. Penyusunan Penganggaran Responsif Anak (PPRA). a. Memfasilitasi anak terlibat dalam musrenbangdes-kecamatankabupaten; b. Memasukan usulan anak dalam perencanaan kebijakan pembangunan daerah terkait anak.
Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang
a. Mengadakan pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) untuk semua perangkat desa, Guru, Pengurus PKK, semua kader dan tenaga kesehatan Bidan wilayah Model;
Bupati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Sekretaris Daerah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Alokasi dana dari APBD oleh - SKPD terkait SKPD terkait untuk - Swasta implementasi RAD KLA - Stakehoders terkait Stakeholders terkait termasuk perusahaan mendukung implementasi RAD KLA Anggaran pemenuhan hak anak teralikasi secara proposional dalam DPA SKPD terkait setiap tahunnya Laskar Anak memiliki - Semua anak dari kapasitas untuk berbagai latar belakang mengembangkan organisasi terwadahi, dan program/kegiatan - Semua Pengurus OLA mulai tingkat Desa/ Aspirasi, pendapat dan Kelurahan sampai pandangan anak yang dengan Kabupaten tertuang Rekomendasi temu anak direspon oleh pengambil - Semua anak dari berbagai latar belakang kebijakan terlibat dalam temu anak Semua tenaga kesehatan, - Bidan, Wakasek Pendidik/Guru Bimbingan Kesiswaan dan Guru Konseling (BK) mendapatkan Bimbingan Konseling pelatihan Konvensi Hak Anak (BK), PKK (KHA)
19
2013
2014
2015
X X X X
Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, KP3A, dan Dinas Sosial Kabupaten Malang
Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang, Badan Perencanaan
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
b. Mengadakan Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) dan Unit Pelayan Perempuan dan Anak (UPPA) untuk SKPD terkait; c. Lokakarya untuk penegak hukum tentang Unit Pelayan Perempuan dan Anak (UPPA) dan Restorasi Justice (RJ).
5.
6.
7.
Data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, issue, per Kecamatan
a. Lokakarya perumusan Instrumen Pendataan; b. Melakukan pendataan; c. Pembuatan profil Anak; d. Pengelolaan data base.
Meningkatnya jumlah dan kapasitas Lembaga Layanan untuk tumbuh-kembang dan perlindungan anak
a. Pendataan Lembaga yang memberi layanan kepada anak; b. Melatih Lembaga Layanan agar memiliki perspektif perlindungan anak; c. Membangun kerjasama dengan lembaga layanan tumbuh kembang anak. a. Melakukan pendataan perusahaan yang memenuhi syarat untuk Corporate Social Responsibility (CSR); b. Melakukan koordinasi dengan para pengusaha untuk meminta komitmennya dalam mengimplementasikan Rencana Anggaran Daerah (RAD) KLA;
Semua Perusahaan di Kabupaten Malang yang memenuhi persyaratan mengalokasikan dana Corporate Social Respponsibility
Semua Guru PAUD - Penegak Hukum mendapatkan pelatihan tentang Konvensi Hak Anak (KHA) Kader tingkat Kecamatan/Desa Para penegak Hukum ikut Lokalatih Undang-Undang Perlindungan Anak dan Restorasi Justice (RJ) Data anak terpilah yang diupdate setiap tahun Data anak terpilah dapat diakses berbagai pihak untuk dasar perencanaan Tersedia data base Ada data lembaga layanan untuk anak (Puskesmas, Rumah Sakit, Posyandu, Polindes, Poskesdes, BKB, BKR, Rumah Pintar, Panti Asuhan, Panti Rehabilitasi dll) Lembaga layanan memiliki perspektif perlindungan anak Teridentifikasi perusahan yang mengalokasikan dana CSR untuk anak Teridentifikasi perusahaan yang belum mengalokasikan dana Corporate Social Respponsibility (CSR) untuk anak
20
Pembangunan Kabupaten Malang, KP3A, Bina Keluarga Balita
Semua Kelurahan, Desa Badan Perencanaan Pembangunan dan Kecamatan Kabupaten Malang
Dinas Sosial, Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Kesehatan, Lembaga Kabupaten Malang Swadaya Masyarakat dan Organisasi Masyarakat
Semua Perusahaan yang Badan Perencanaan Pembangunan memenuhi persyaratan di Kabupaten Malang, Dinas Kabupaten Malang Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang, Kantor Penanaman Modal Kabupaten Malang
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X X
X X
X X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
(CSR) untuk mendukung tumbuh-kembang dan Perlindungan Anak
B. 8.
9.
c. Membangun kerjasama untuk mengimplementasi pemenuhan hak anak; d. Memberi penghargaan pada perusahaan yang telah mengalokasikan dana Corporate Social Respponsibility (CSR) nya untuk implementasi Rencana Anggaran Daerah (RAD) KLA. INDIKATOR CLUSTER I: HAK SIPIL DAN KEBEBASAN Semua anak a. Sosialisasi mekanisme tercatat dan pengurusan Akta Lahir, KK dan memiliki akta lahir KTP; b. Rumah persalinan, Bidan Desa, Puskesmas dan jaringannya, Lembaga PAUD dan TK membantu pengurusan akta lahir bagi bayi lahir dan calon murid yang belum memiliki akta kelahiran. Sistem dan a. Lokakarya perumusan sistem dan mekanisme kontrol mekanisme kontrol informasi terhadap informasi terhadap anak. yang negatif bagi b. Pengesahan dan pemberlakukan anak sistem dan mekanisme kontrol informasi; c. Penindakan terhadap para pihak penyedia informasi yang tidak mentaati aturan; d. Memperbanyak taman bacaan dan perpustakaan keliling untuk anak; e. Mengembangkan fasilitas untuk mendukung minat bakat anak.
Teridentifikasi Perusahaan yang layak untuk mendapatkan penghargaan
X
X
X
X
X
Pengurusan akta kelahiran Semua penduduk Dinas Kependudukan dan gratis terutama Anak di Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, Dinas Pendidikan Kabupaten SPM dan SOP akta kelahiran Kabupaten Malang Malang, Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Semua anak yang bersekolah Kabupaten Malang di PAUD/TK harus memiliki akta kelahiran
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Adanya aturan tentang jam belajar, Jam menonton Televisi, jam bermain dan pembatasan kunjungan ke warung internet/playstation bagi anak Adanya para pihak yang menyediakan layanan informasi dan adanya sanksi bagi pihak yang melanggar aturan Disetiap Rukun Warga terdapat taman bacaan untuk anak Terjadinya Roling buku bacaan yang dikoordinasikan oleh Perpustakaan Keliling
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
21
Masyarakat dan Pengusaha warnet/playstation Pengelola perpustakaan dan taman bacaan, pengelolaan fasilitasi pengembangan bakat minat anak
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malang, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Malang, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Bagian Bina Mental dan Kerohanian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, Kecamatan
Tersedia fasilitasi untuk pengembangan minat bakat anak 10
C. 11
12.
a. Memfasilitasi pembentukan Terbentuknya forum anak di Semua anak termasuk Laskar Anak mulai dari tingkat tingkat Kabupaten Malang, anak yang berkebutuhan Kelurahan/Desa sampai dengan Kapasitas dan Kemampuan khusus Kabupaten; pengurus forum anak b. Melatih Pengurus Laskar Anak meningkat tentang manajemen organisasi Kegiatan forum anak dan program; terlaksana untuk mendukung c. Memfasilitasi kegiatan yang pencapaian indikator KLA direncanakan oleh forum anak. INDIKATOR CLUSTER II: HAK LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF Berkurangnya a. Sosialisasi Undang-Undang Adanya kesadaran Orang Tua Masyarakat, Pamong jumlah anak yang Perlindungan anak; untuk tidak menikahkan terutama para Modin/Bag menikah dibawah b. Sosialisasi pendewasaan usia anaknya yang masih di bawah Kesejahteraan usia 18 tahun, perkawinan; usia 18 tahun Masyarakat, para calon c. Menyusun dan membuat Adanya persaratan yang ketat pengantin persyaratan yang ketat untuk untuk perkawinan dibawah perkawinan di bawah umur; umur d. Mengadakan pelatihan untuk Menurunnya angka Calon Pengantin; perkawinan usia dibawah 18 e. Mengoptimalkan Bina Keluarga tahun Remaja dan Pusat Informasi Menurunnya angka perceraian Kesehatan Konseling Reproduksi Remaja. Tersedia lembaga a. Melakukan pendataan lembaga Ketersediaan data lembaga Orang Tua, Pengelola pelayanan konsultasi bagi orang tua untuk layanan bagi orang tua untuk layanan, Lembaga konsultasi bagi pengasuhan dan perawatan anak; pengasuhan dan perawatan Swadaya Masyarakat, orang tua tentang b. Membangun kerjasama dan anak SKPD terkait pengasuhan dan melakukan Penguatan lembaga Adanya kerjasama dan perawatan anak layanan konsultasi; Penguatan lembaga layanan c. Memberi layanan konsultasi konsultasi bagi orang tua pengasuhan anak pada keluarga Terlayaninya keluarga yang yang memerlukan; memerlukan konsultasi d. Pemantauan lembaga layanan. pengasuhan Adanya pemantauan Terbentuk dan penguatan forum anak diberbagai tingkatan
22
X
X
X
X
X
KP3A, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang, Dinas Sosial Kabupaten Malang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang, Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Lembaga Swadaya Masyarakat, KP3A, Badan Keluarga Berencana Kabupaten Malang
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Badan Keluarga Berencana Kabupaten Malang
13
D. 14.
15
16
Meningkatnya kapasitas Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat agar dapat berperan menjadi lembaga konsultasi pengasuhan dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Terlayaninya anak yang memerlukan pengasuhan alternatif yang dibutuhkan Pengelolaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)secara optimal Adanya pemantauan layanan INDIKATOR CLUSTER III: HAK KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN Menurunnya angka a. Promosi persalinan aman (4 Semua ibu hamil yang kematian bayi, terlambat 3 terlalu) ; beresiko tinggi terdeteksi balita, anak dan Ibu b. Penanganan persalinan dengan Semua Ibu yang melahirkan nakes; mendapatkan pertolongan dari c. Mengefektifkan desa siaga dan Tenaga Kesehatan Gerakan Sayang Ibu (GSI); Semua Ibu hamil, bayi, balita d. Mengembangkan sarana dan mendapatkan imunisasi dasar prasarana kesehatan ibu dan lengkap anak; e. Membangun sistem dan mekanisme rujukan. Terpenuhinya a. Pemberian tambahan gizi kepada Semua Posyandu memberi kebutuhan Gizi bayi, Balita dan Ibu Hamil; layanan gizi pada bayi, Balita bagi bayi, Balita, b. Peningkatan Pelayanan dan Ibu Hamil anak, dan Ibu POSYANDU; Adanya konselor gizi di Hamil c. Optimalisasi Gerakan Sayang Ibu puskesmas dan fasilitas (GSI); kesehatan tingkat desa d. Promosi tentang penyadaran gizi terutama untuk ibu hamil dan menyusui. Meningkatnya a. Kampanye pentingnya ASI Semua Ibu menyusui pemberian ASI Eksklusif dan inisiasi menyusui memberikan ASI Eksklusif Eksklusif dan dini anak; kepada anaknya Tersedia Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)
a. Mendata Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang ada di Kabupaten Malang; b. Membangun kerjasama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA); c. Memberilakan layanan kesejahteraan sosial; d. Memantau layanan yang diberikan.
23
Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di Kabupaten Malang dan Para orang tua
Ibu hamil, bayi, balita, anak dan keluarganya
Semua bayi, Balita, dan anak serta Ibu Hamil
Ibu Hamil Keluarganya
dan
Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Dinas Sosial Kabupaten Malang, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang
Dinas Kesehatan Malang, KP3A
Dinas Kesehatan Malang, KP3A
Dinas Malang
Kesehatan
Kabupaten
Kabupaten
Kabupaten
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
inisiasi dini
17.
18
19.
20.
menyusui
Tersedianya pojok laktasi difasilitas umum
Semua bayi dan Balita dan ibu hamil mendapatkan Imunisasi dasar lengkap
Tersedia lembaga layanan kesehatan reproduksi dan mental anak
Meningkatnya jumlah anak dari keluarga miskin yang mendapatkan ASKES kesejahteraan
b. Melatih tenaga konselor ASI; c. Menyebarkan media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang ASI. a. Menyediakan fasilitasi untuk pojok laktasi; b. Menyiapkan tenaga pendamping di pojok laktasi; c. Menyebarkan media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang ASI. a. Kampanye pentinya imunisasi untuk bayi, balita, ibu hamil dan anak; b. Optimalisasi Posyandu; c. Pelayanan imunisasi dan pekan imunisasi.
a. Melakukan pendataan lembaga layanan Kesehatan reproduksi dan mental; b. Kampanye tentang pentingnya Kesehatan reproduksi bagi perempuan dan anak remaja; c. Pelatihan untuk per sebaya tentang Kesehatan reproduksi; d. Optimalisasi Bina Keluarga Remaja dan Pusat Informasi Kesehatan Konseling Reproduksi Remaja. a. Pendataan dan identifikasi masalah anak-anak keluarga miskin terpilah; b. Memberikan layanan kebutuhan anak dari keluarga miskin; c. Memantau pemberian layanan.
Ibu menyusui anaknya sampai usia anak 2 tahun Adanya pojok laktasi di Ibu menyusui, Tenaga fasilitas umum sesuai tingkat pendamping (konselor kebutuhan ASI), Pengelola pojok ASI Pojok laktasi dilengkapi dengan sarana prasaranan yang memadai Pemanfaatan pojok laktasi Pemantauan pojok laktasi Semua bayi dan Balita Keluarga yang memiliki mendapatkan imunisasi dasar Balita lengkap Imunisasi lengkap diberikan secara gratis Orang tua memastikan bayi dan balita mendapatkan imunisasi lengkap Adanya layanan kesehatan Keluarga yang memiliki reproduksi sampai ketingkat anak remaja, Kader Bina desa Keluarga Remaja yang aktif Adanya layanan mental Keluarga sesuai dengan kebutuhan menjadi Bina Keluarga serta pemanfaatan dan Remaja, Keluarga yang membutuhkan layanan pengelolaannya Pemanfaatan layanan mental kesehatan reproduksi secara baik
Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang
Ketesediaan data base anak dari keluarga miskin secara akurat Anak keluarga miskin mendapatkan akses layanan kesejahteraan
Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang, Dinas Sosial
24
Keluarga miskin mempunyai anak
yang
Dinas Malang
Kesehatan
Kabupaten
Badan Keluarga Berencana Kabupaten Malang, Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Rumah Sakit Umum Daerah “Kanjuruhan” Kepanjen
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
sosial
21
22
E. 23
Semua Rumah Tangga mendapatkan akses air bersih
Kabupaten Malang
X
X
X
X
X
X X
X X
X X
X X
X X
X
X
X
X
X
Keluarga yang belum mendapatkan akses air bersih dan aman di konsumsi
Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Perusahaan Daerah Air Minum, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang, Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang
Di Semua Kendaraan umum Masyarakat tidak boleh merokok Di Semua lingkungan Lembaga pendidikan, rumah sakit dan Balai pengobatan tidak boleh merokok Semua Perkantoran dan fasilitas umum tersedia tempat merokok INDIKATOR CLUSTER IV: HAK ATAS PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN SENI BUDAYA Semua anak usia a. Ketersediaan lembaga PAUD dan Adanya lembaga PAUD Anak usia 6 tahun dini tertampung pendataannya; sesuai dengan tingkat kebawah dan keluarganya di PAUD b. Memfasilitasi penyelenggaraan kebutuhan kelembagaan PAUD yang ada; Adanya fasilitasi c. Peningkatan sarana prasarana penyelenggaraan PAUD. kelembagaan PAUD
Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malang
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Semakin bertambah kawasan Rokok
jumlah tanpa
a. Menambah Jaringan Air bersih; b. Melakukan uji terhadap air di sumur warga; c. Melakukan pengolahan air yang benar untuk air sumur yang belum layak minum.
Pemberian layanan sesuai dengan kebutuhan Adanya pemantauan Menjangkau semua keluarga yang belum mendapatkan air bersih dan aman di konsumsi Masyarakat dapat mengolah air sumur yang belum layak minum menjadi layak dan aman
a. Kampanye bahaya merokok; b. Diskusi untuk merumuskan aturan bebas rokok di Kendaraan umum, di lembaga pendidikan dan rumah sakit; c. Mendorong disediakannya tempat merokok pada area publik dan perkantoran.
Adanya bantuan insentif bagi guru PAUD 24
Semua anak mendapatkan layanan pendidikan dasar dan menengah sampai dengan tamat SLTA
a. Mengembalikan anak-anak Drop Out ke sekolahan; b. Memasukkan anak-anak Drop Out yang tidak memungkinkan lagi ke sekolah Formal ke Program Paket A.B dan C;
Pelaksanaan Wajib Belajar Anak usia pendidikan Pendidikan Dasar 12 tahun dasar dan menengah Anak-anak yang Drop Out mendapatkan layanan Paket A dan B secara Gratis dan C dengan subsidi 50%
25
Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang, Dinas Sosial Kabupaten Malang
c. Memberiikan layanan pendidikan dan ketrampilan kepada anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus, sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. 25
26
27
Terwujudnya Sekolah Ramah Anak
Adanya Aman Selamat sekolah
Rute dan ke/dari
Adanya fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah bagi anak
a. Mempunyai kebijakan anti kekerasan (sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya); b. Memiliki program usaha kesehatan sekolah (UKS); c. Lingkungan sekolah yang bersih dan sehat; d. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) e. Sekolah Adiwiyata; f. Memiliki warung/kantin kejujuran; dan g. Siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah.
a. Membuat rute aman menuju sekolah; b. Membuat fasilitas penyeberangan ke sekolah; c. Menyediakan petugas penyebarangan untuk anak-anak sekolah. a. Menyediakan fasilitas dan tempat bermain bagi anak; b. Menyediakan fasilitas rekreasi bagi anak dan keluarganya;
Anak-anak yang berada pada situasi khusus (Pekerja Anak, anak terlantar dan lain-lain) dapat dikembalikan ke sekolah atau mendapatkan layanan keterampilan Tidak ada lagi kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah Adanya peningkatan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah dengan baik Terciptanya sekolah lingkungan yang bersih Terciptanya perilaku hidup sehat pada anak didik dan pendidik Jumlah sekolah Adiwiyata pada setiap tahunnya meningkat. Jumlah sekolah yang memiliki kantin kejujuran setiap tahunnya meningkat Keterlibatan anak dalam perumusan kebijakan bertambah setiap tahunnya Tersedia rute aman menuju ke/dari sekolah Tersedianya fasilitas penyeberangan berupa Zona Aman Sekolah Tersedianya rambu dan marka jalan di sekitar lembaga sekolah Adanya fasilitas bermain bagi anak yang aman dan nyaman Penyediaan sarana dan prasarana menuju tempat rekreasi bagi anak-anak
26
Semua Guru, Semua Sekolah, Semua peserta didik
Semua Sekolah yang berada dijalur Jalan raya (Provinsi, Kabupaten,Desa)
Semua anak
Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang
Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang, Kepolisian
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang, Dinas Bina Marga Kabupaten Malang
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
F. 28
c. Memfasilitas tempat rekreatif dan Fasilitasi keberadaan sanggar kreatif bagi anak sampai ketingkat seni, budaya yang ada dan desa; tingkat kemanfaatannya d. Melakukan pengawasan terhadap anak-anak yang bermain dan berekreasi. INDIKATOR CLUSTER V: HAK PERLINDUNGAN KHUSUS Meningkatnya a. Ketersediaan layanan Anak yang Layanan Anak yang jumlah anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Memerlukan Perlindungan memperoleh (AMPK); Khusus (AMPK) dapat perlindungan b. Ketersediaan lembaga layanan menjangkau/melayani bagi Anak yang Memerlukan anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK); perlindungan c. Penyebarluasan Komunikasi Lembaga layanan Anak yang Informasi Edukasi untuk Memerlukan Perlindungan pencegahan tindak kekerasan, Khusus (AMPK) dapat Eksploitasi, trafficking dan menampung kebutuhan Anak diskriminasi. yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) Komunikasi Informasi Edukasi dapat tersosialisasi di masyarakat dengan baik
29
Berkurangnya anak-anak berhadapan dengan hukum
30
Terumuskannya mekanisme penanganan berencana yang berperspektif anak
a. Menerapkan Restorative Justice (RJ) bagi anak-anak yang berhadapan dengan Hukum; b. Mencegah agar anak-anak tidak masuk ranah hukum jika terjadi pelanggaran hukum. a. Merumuskan mekanisme penanganan bencana yang berperspektif anak; b. Menyusun Perda tentang penanggulangan bencana yang responsif anak; c. Menyusun Rencana Anggaran Daerah (RAD) pengurangan resiko dan penanggulangan bencana;
X
X
X
X
X
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang, Dinas Sosial Kabupaten Malang, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang, KP3A, Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang, Rumah Sakit Umum Daerah “Kanjuruhan” Kepanjen, Dinas Kesehatan Kabupaten Malang
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
dan
Lembaga Swadaya Masyarakat, Penegak Hukum, Lembaga Bantuan Hukum
X
X
X
X
Masyarakat terutama anak, Petugas terlatih, Aparat penegak hukum dan Keamanan Ketertiban Masyarakat, Tenaga kesehatan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang, Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Palang Merah Indonesia, Lembaga Swadaya Masyarakat, Rumah Sakit Umum Daerah “Kanjuruhan” Kepanjen, Kepolisian, TNI
X
X
X
X
X
X X
X X
X X
X X
X X
Semua Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) Pengelola lembaga layanan SKPD terkait
ABH (Anak Berhadapan Anak-anak dengan Hukum) dapat didapat masyarakat selesaikan dengan Restorative Justice (RJ)
Adanya Rumusan Penanganan bencana yang memperhatikan kepentingan terbaik anak Petugas terlatih bencana Semua korban bencana terutama anak dapat tertangani dengan baik
27
31
Terhapusnya Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)
d. Pelaksanaan Rencana Anggaran Daerah (RAD), Penanggulangan Resiko Bencana dan Penanggulangan Bencana; e. Merumuskan rencana kontijensi bencana ramah anak. a. Kampanye untuk pencegahan agar anak-anak tidak menjadi korban Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA); b. Menarik anak-anak yang berapa pada Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA) untuk dikembalikan ke sekolah atau pemberian keterampilan sesuai dengan minat dan kebutuhan; c. Memberikan bantuan modal untuk pengembangan usaha.
Adanya alokasi penganggaran penanggulangan dan penanganan sesuai kebutuhan Masyarakat memahami pentingnya penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA), Anak-anak yang berada pada Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA) ditarik dan dikembalikan ke sekolahan Anak yang tidak memungkinkan lagi sekolah mendapatkan layanan Paket atau keterampilan Adanya bantuan modal bagi anak yang ingin mengembangkan usaha
Pekerja anak dan anakanak yang berada pada Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang, Lembaga Swadaya Masyarakat, Penegak Hukum, Dinas Sosial Kabupaten Malang, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BUPATI MALANG ttd. H. RENDRA KRESNA
28
