BUPATI GUNUNGKIDUL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GUNUNGKIDUL,

BUPATI GUNUNGKIDUL PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR

13

TAHUN 2010

TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GUNUNGKIDUL, Menimbang

:

a.

bahwa

penyelenggaraan

meningkatkan

derajat

pembangunan

kesehatan

kesehatan

masyarakat

di

untuk

Kabupaten

Gunungkidul, merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan; b.

bahwa rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan kesehatan masyarakat sehingga rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Standar

Pelayanan

Peraturan

Minimal Rumah

Sakit

Bupati tentang Umum

Daerah

Wonosari Kabupaten Gunungkidul; Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );

6.

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang– Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);

8.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3737); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang

Standar

Pelayanan

Minimal

Bidang Kesehatan

di

Kabupaten/Kota; 23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten

Gunungkidul

(Lembaran

Daerah

Tahun 2008 Nomor 01 Seri E)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Daerah

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi, Kedudukan dan Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari (Lembaran

Daerah

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 04 Seri D); 26. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 205 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 172 Seri D);

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL

(SPM)

RUMAH

SAKIT

UMUM

DAERAH

WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL. Pasal 1 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten Gunungkidul digunakan sebagai standar dalam menjamin pelaksanaan pelayanan kesehatan.

Pasal 2 Rincian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul. Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 20 Juli 2010 BUPATI GUNUNGKIDUL, ttd. SUHARTO Diundangkan di Wonosari pada tanggal 20 Juli 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, ttd. MOHAMAD JOKO SASONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2010 NOMOR 09 SERI E.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL I.

PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten. Dalam rangka otonomi daerah, Pemerintah Daerah bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di daerahnya. Rumah Sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan masyarakat mempunyai karakteristik dan organisasi yang komplek, berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuan yang beragam, berinteraksi satu sama lainnya. Sejalan dengan pesatnya kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, perlu diimbangi oleh tenaga kesehatan yang memadai dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu standar. Dalam melaksanakan profesionalisme pelayanan kesehatan, rumah sakit dituntut untuk menjamin peningkatan mutu pelayanan yang lebih terbuka ( transparan) dan lebih bertanggung jawab (akuntabel) sehingga memberikan pelayanan yang prima, terjangkau dan sesuai standar. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan umum serta dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan administrasi dalam penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit wajib menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar Pelayanan Minimal merupakan salah satu upaya untuk mendorong pemerintah daerah memberikan pelayanan atau kegiatan minimal yang harus dilakukan rumah sakit yang bertujuan agar kebutuhan dasar masyarakat dibidang kesehatan umumnya dan pelayanan kesehatan rujukan/rumah sakit tidak terabaikan, tersedianya pelayanan yang terjangkau dan berkesinambungan, tersedianya pelayanan yang bermutu dan memenuhi standar, melindungi hak asasi masyarakat di bidang kesehatan serta sebagai akuntabilitas rumah sakit kepada pemerintah daerah. B. MAKSUD DAN TUJUAN Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman tentang Definisi operasinal, indikator kinerja, ukuran atau rujukan, target, cara perhitungan/rumus/pembilang dan penyebut/standar/satuan pencapaian kinerja, dan sumber data. C. PENGERTIAN UMUM 1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul. 4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD Wonosari adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gunungkidul. 5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten Gunungkidul. 6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul. 7. Jenis pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Gunungkidul kepada masyarakat. 8. Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Gunungkidul yang selanjutnya disebut dengan SPM RSUD Wonosari adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolok ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum kepada masyarakat. 9. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolok ukur prestasi kuantitatif / kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya. 10. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai. D. PENGERTIAN KHUSUS 1. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat. 2. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta pihak lain, tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan. 3. Dimensi mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu palayanan dilihat dari akses, efektivitas, efisiensi, keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis dan hubungan antar manusia berdasarkan standar WHO.

4. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan. 5. Indikator kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu kewaktu atau tolok ukur prestasi kuantitatif/ kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditatapkan sebelumnya. 6. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai. 7. Definisi operasional dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari indikator. 8. Frekwensi pengumpulan data adalah frekwensi pengambilan data dari sumber data untuk tiap indikator. 9. Periode analisis adalah rentang waktu pelaksanaan kajian terhadap indikator kinerja yang dikumpulkan. 10. Pembilang (numerator) adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus indikator kinerja. 11. Penyebut (denominator) adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam rumus indikator kinerja. 12. Sumber data adalah sumber bahan nyata/keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan. II. PRINSIP PENYUSUNAN DAN PENETAPAN SPM Dalam menyusun SPM telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. Konsensus, berdasarkan kesepakatan bersama berbagai komponen atau sektor terkait dari unsur-unsur kesehatan dan instansi terkait yang secara rinci terlampir dalam daftar tim penyusunan. 2. Sederhana, SPM disusun dengan kalimat yang mudah dimengerti dan dipahami. 3. Nyata, SPM disusun dengan memperhatikan dimensi ruang, waktu dan persyaratan atau prosedur teknis. 4. Terukur, seluruh indikator dan standar di dalam SPM dapat diukur baik kualitatif maupun kuantitatif. 5. Terbuka, SPM dapat diakses oleh seluruh warga atau lapisan masyarakat. 6. Terjangkau, SPM dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya dan dana yang tersedia. 7. Akuntabel, SPM dapat dipertanggunggugatkan kepada publik. 8. Bertahap, SPM mengikuti perkembangan kebutuhan dan kemampuan keuangan, kelembagaan dan personil dalam pencapaian SPM.

III. LANDASAN 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan; 5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 7. Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 9. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 10. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 / MENKES/PER/VII/2008 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/ Kota; 23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 / MENKES / SK / II /2008 tentang Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi, Kedudukan dan Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari; 26. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 205 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari.

IV. A. JENIS-JENIS PELAYANAN DI RSUD WONOSARI Jenis pelayanan RSUD Wonosari meliputi : 1. Pelayanan Medik dan Keperawatan terdiri dari : a. Pelayanan Gawat Darurat; b. Pelayanan Rawat Jalan; c. Pelayanan Rawat Inap; d. Pelayanan Persalinan dan Perinatologi; e. Pelayanan Intensif; f. Pelayanan Bedah Sentral; dan g. Pelayanan Transfusi darah. 2. Pelayanan Penunjang dan Logistik terdiri dari : a. Pelayanan Radiologi; b. Pelayanan Farmasi; c. Pelayanan Gizi; d. Pelayanan Laboratorium dan Patologi Klinik; e. Pelayanan Rehabilitasi Medik; f. Pelayanan Pengelolaan Limbah; g. Pelayanan Ambulan dan Kereta Jenazah; h. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah; i. Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit; j. Pelayanan Loundry; dan k. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI). 3. Pelayanan Bidang Administrasi dan Keuangan terdiri dari :

a. Pelayanan GAKIN; b. Pelayanan Rekam Medik; dan c. Pelayanan Administrasi dan Manajemen. B. STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) SETIAP JENIS PELAYANAN, INDIKATOR NILAI DAN BATAS WAKTU PENCAPAIAN. JENIS NO PELAYANAN 1 1

2

3

2 Gawat Darurat

Rawat Jalan

Rawat Inap

INDIKATOR

NILAI

BATAS WAKTU PENCAPAIAN

3

4

5

1

Kemampuan menangani live saving dewasa dan anak

100 %

5 tahun

2

Pemberian Pelayanan bersertifikat PPGD/ATLS/ BCLS/ACLS

100 %

5 tahun

3

Waktu tanggap pelayanan dokter di UGD < 5 menit

100 %

1 tahun

4

Kepuasan pelanggan

> 70 %

5 tahun

5

Kematian pasien < 24 jam

< 2/1000

1 tahun

1

Dokter pemberi pelayanan di 100 % poliklinik spesialis

4 tahun

2

Waktu tunggu di rawat jalan < 60 menit

100 %

5 tahun

3

Kepuasan pelanggan

> 90%

5 tahun

1

Jam visite dokter spesialis 08.00 – 14.00 tiap hari kerja

100 %

2 tahun

2

Kejadian pulang paksa

<5 %

1 tahun

3

Kepuasan pelanggan

> 90 %

1 tahun

4

Bedah Sentral

Waktu tunggu operasi elektif < 2 hari

3 tahun

5

Persalinan dan 1 Perinatologi

Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit : Tim PONEK yang terlatih

100 %

1 tahun

2

Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr

100 %

1 tahun

1

Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam

<3%

1 tahun

2

Pemberian pelayanan

60 %

5 tahun

6

Intensif

bersertifikat ICU/ICCU/ PICU/NICU

1

2

7

Radiologi

8

3

5

1

Waktu tunggu pelayanan thorax foto

< 3 jam

1 tahun

2

Pelaksana expeertasi dokter spesialis Radiologi

100 %

1 tahun

Laboratorium 1 dan patologi klinik

Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium kimia darah dan darah rutin

< 140 menit

1 tahun

Tidak adanya kesalahan 100 % pemberian hasil pemeriksaan laboratorium

5 tahun

Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang direncanakan

< 50 %

1 tahun

1

Waktu tunggu pelayanan obat racikan 120 menit

100 %

1 tahun

2

Waktu tunggu pelayanan obat jadi 60 menit

100 %

5 tahun

3

Tidak adanya kesalahan pemberian obat

100 %

5 tahun

1

Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien

> 90 %

4 tahun

2

Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien

< 20 %

5 tahun

3

Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet

100 %

5 tahun

2

9

Rehabilitasi medik

10

Farmasi

11

4

Gizi

12

Tranfusi Darah

Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi

100 %

5 tahun

13

Pelayanan GAKIN

Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan

100 %

5 tahun

14

Rekam Medik

Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan

100 %

5 tahun

15

Pengelolaan

Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan

100 %

1 tahun

limbah

aturan

1

2

16

Administrasi dan Manajemen

17

Ambulance/kere ta jenazah

3

4

5

1

Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat

100 %

1 tahun

2

Ketepatan waktu pengusulan kenaikan gaji berkala

100 %

1 tahun

3

Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan

100 %

1 tahun

1

Waktu pelayanan ambulance/kereta jenazah

24 jam

1 tahun

2

Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/kereta jenazah di rumah sakit

<30 menit

1 tahun

1

Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaran jenzah

< 2 jam

1 tahun

18

Pemulasaran jenazah

19

Pelayanan 1 pemeliharaan sarana rumah 2 sakit

Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat

< 80 %

1 tahun

Ketepatan waktu pemeliharaan alat

100 %

1 tahun

Pelayanan Laundry

1

Tidak adanya kejadian linen yang hilang

100 %

4 tahun

2

Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap

100 %

5 tahun

20

I.

PELAYANAN GAWAT DARURAT 1. Kemampuan menangani life saving di Gawat Darurat

1

JUDUL

Kemampuan menangani life saving di Gawat Darurat

2

DIMENSI MUTU

Keselamatan

3

TUJUAN

Tergambarnya kemampuan Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan Gawat Darurat

4

DEFINISI OPERASIONAL

Life saving adalah upaya penyelamatan jiwa manusia dengan urutan Airway, Breath, Circulation

5

FREKUENSI PENGUMPULAN DATA

Setiap bulan

6

PERIODE ANALISIS

Tiga bulan sekali

7

NUMERATOR

Jumlah kumulatif pasien yang mendapat pertolongan life saving di Gawat Darurat

8

DENOMINATOR

Jumlah seluruh pasien yang datang ke Gawat Darurat yang membutuhkan pelayanan life saving

9

SUMBER DATA

Rekam Medik di Gawat Darurat

10

STANDAR

100 %

11

PENANGGUNG JAWAB PENGUMPUL DATA

Kepala Instalasi Gawat Darurat

2. Pemberian pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikat ATLS/ BTLS/ ACLS/ PPGD 1

JUDUL

Pemberi pelayanan kegawat daruratan bersertifikat ATLS/ BTLS/ ACLS/ PPGD

2

DIMENSI MUTU

Kompetensi teknis

3

TUJUAN

Tersedianya Pelayanan Gawat Darurat oleh tenaga kompeten dalam bidang kegawat daruratan

4


Tenaga Kompeten pada gawat darurat adalah tenaga yang sudah memiliki sertifikat pelatihan ATLS/ BTLS/ ACLS/ PPGD

5


Setiap bulan

6

PERIODE ANALISIS

Tiga bulan sekali

7

NUMERATOR

Jumlah tenaga yang bersertifikat ATLS/ BTLS/ ACLS/ PPGD

8

DENOMINATOR

Jumlah tenaga yang memberikan pelayanan kegawat daruratan

9

SUMBER DATA

Kepegawaian

10

STANDAR

100 %

11


Kepala Pendidikan dan Pelatihan Rumah Sakit

yang

3. Waktu tanggap Pelayanan Dokter di Gawat Darurat 1

JUDUL

Waktu tanggap Pelayanan Dokter di Gawat Darurat

2

DIMENSI MUTU

Keselamatan dan Efektifitas

3

TUJUAN

Terselenggaranya pelayanan yang cepat, responsif dan mampu menyelamatkan pasien gawat darurat

4


Kecepatan pelayanan dokter di gawat darurat adalah sejak pasien itu datang sampai mendapat pelayanan dokter

5


Setiap bulan

6

PERIODE ANALISIS

Tiga bulan sekali

7

NUMERATOR

Jumlah kumulatif waktu yang diperlukan sejak kedatangan semua pasien yang di sampling secara acak sampai dilayani dokter

8

DENOMINATOR

Jumlah seluruh pasien yang di sampling (minimal n=50)

9

SUMBER DATA

Sample

10

STANDAR

5 menit terlayani setelah pasien datang

11



4. Kepuasan Pelanggan pada Gawat Darurat 1

JUDUL

Kepuasan Pelanggan pada Gawat Darurat

2

DIMENSI MUTU

Kenyamanan

3

TUJUAN

Terselenggaranya pelayanan gawat darurat yang mampu memberikan kepuasan pelanggan

4


Kepuasan adalah pernyataan tentang persepsi pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan

5

FREKUENSI PENGUMPULAN Setiap bulan DATA

6

PERIODE ANALISIS

Tiga bulan sekali

7

NUMERATOR

Jumlah Kumulatif rerata penilaian kepuasan pasien Gawat Darurat yang di survey

8

DENOMINATOR

Jumlah seluruh pasien Gawat Darurat yang di survei (minimal n=50)

9

SUMBER DATA

Survei

10

STANDAR

70 %

11

PENANGGUNG JAWAB


PENGUMPUL DATA

II. PELAYANAN RAWAT JALAN 1. Pemberi Pelayanan di Klinik Spesialis 1

JUDUL

Pemberi pelayanan di klinik spesialis

2

DIMENSI MUTU

Kompetensi tehnis

3

TUJUAN

Tersedianya Pelayanan klinik oleh tenaga spesialis yang kompeten

4


Klinik spesialis adalah klinik pelayanan rawat jalan yang dilayani oleh dokter spesialis. (untuk rumah sakit pendidikan dapat dilayani oleh dokter PPDS sesuai dengan special privilege yang diberikan).

5


1 bulan

6

PERIODE ANALISIS

Tiga bulan

7

NUMERATOR

Jumlah hari buka klinik spesialis yang dilayani oleh dokter spesialis dalam waktu satu bulan

8

DENOMINATOR

Jumlah seluruh hari buka klinik spesialis dalam satu bulan

9

SUMBER DATA

Register rawat jalan poliklinik spesialis

10

STANDAR

100 %

11


Kepala Instalasi Rawat Jalan

2. Waktu Tunggu di Rawat Jalan 1

JUDUL

Waktu tunggu di Rawat Jalan

2

DIMENSI MUTU

Akses

3

TUJUAN

Tersedianya jenis pelayanan rawat jalan spesialistik pada hari kerja di setiap Rumah Sakit yang mudah dan cepat diakses oleh pasien

4


Waktu tunggu adalah waktu yang diperlukan mulai pasien mendaftar sampai dilayani oleh dokter spesialis

5


1 bulan

6

PERIODE ANALISIS

Tiga bulan

7

NUMERATOR

Jumlah kumulatif waktu tunggu pasien rawat jalan

yang disurvei 8

DENOMINATOR

Jumlah seluruh pasien rawat jalan yang disurvei

9

SUMBER DATA

Survey Pasien Rawat Jalan

10

STANDAR

60 menit

11



3. Kepuasan Pelanggan pada Rawat Jalan 1

JUDUL

Kepuasan Pelanggan pada Rawat Jalan

2

DIMENSI MUTU

Kenyamanan

3

TUJUAN

Terselenggaranya pelayanan rawat jalan yang mampu memberikan kepuasan pelanggan

4


Kepuasan adalah pernyataan tentang persepsi pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan

5

FREKUENSI PENGUMPULAN Setiap bulan DATA

6

PERIODE ANALISIS

Tiga bulan sekali

7

NUMERATOR

Jumlah kumulatif rerata penilaian kepuasan pasien rawat jalan yang disurvei

8

DENOMINATOR

Jumlah seluruh pasien rawat jalan yang di survey (minimal n=50)

9

SUMBER DATA

Survei

10

STANDAR

90 %

11



III. INSTALASI RAWAT INAP 1. Jam Visite Dokter Spesialis 1

JUDUL

Jam Visite Dokter Spesialis

2

DIMENSI MUTU

Akses, kesinambungan pelayanan

3

TUJUAN

Tergambarnya kepedulian tenaga medis terhadap ketepatan waktu pemberian pelayanan

4


Visite dokter spesialis adalah kunjungan dokter spesialis setiap hari kerja sesuai dengan ketentuan waktu kepada setiap pasien yang menjadi tanggungjawabnya, yang dilakukan antara 08.00 s/d 14.00

5


Setiap bulan

6

PERIODE ANALISIS

Tiap tiga bulan

7

NUMERATOR

Jumlah visite dokter spesialis antara jam 08.00 s/d 14.00 yang di survei

8

DENOMINATOR

Jumlah pelaksanaan visite dokter spesialis yang disurvei

9

SUMBER DATA

Survei

10

STANDAR

100 %

11


Kepala Instalasi Rawat Inap/ Komite Medik

2. Kejadian Pulang Paksa 1

JUDUL

Kejadian Pulang Paksa

2

DIMENSI MUTU

Efektivitas, kesinambungan pelayanan

3

TUJUAN

Tergambarnya penilaian pasien terhadap efektivitas pelayanan rumah sakit

4


Pulang paksa adalah pulang atas permintaan pasien atau keluarga pasien sebelum diputuskan boleh pulang oleh dokter

5


1 bulan

6

PERIODE ANALISIS

Tiga bulan

7

NUMERATOR

Jumlah pasien pulang paksa dalam satu bulan

8

DENOMINATOR

Jumlah seluruh pasien yang dirawat dalam satu bulan

9

SUMBER DATA

Rekam Medis

10

STANDAR

Maksimum 5 %

11


Ketua Komite Mutu

3. Kepuasan Pelanggan Rawat Inap 1

JUDUL

Kepuasan Pelanggan pada Rawat Inap

2

DIMENSI MUTU

Kenyamanan

3

TUJUAN

Tergambarnya persepsi pelanggan terhadap mutu pelayanan rawat inap

4


Kepuasan pelanggan adalah pernyataan puas oleh pelanggan terhadap pelayanan rawat inap

5


1 bulan

6

PERIODE ANALISIS

3 bulan

7

NUMERATOR

Jumlah kumulatif hasil penilaian kepuasan dari yang disurvei (dalam prosen)

8

DENOMINATOR

Jumlah total pasien yang di survey (n minimal 50)

9

SUMBER DATA

Survei

10

STANDAR

90 %

11


Ketua Komite Mutu

IV. PELAYANAN BEDAH SENTRAL Waktu tunggu operasi elektif 1

JUDUL

Waktu tunggu operasi elektif

2

DIMENSI MUTU

Efektifitas, kesinambungan pelayanan, efisiensi

3

TUJUAN

Tergambarnya kecepatan penanganan antrian pelayanan bedah

4


Waktu tunggu operasi elektif adalah tenggang waktu mulai dokter memutuskan untuk operasi yang terencana sampai dengan operasi mulai dilaksankan

5


1 bulan

6

PERIODE ANALISIS

3 bulan

7

NUMERATOR

Jumlah kumulatif waktu tunggu operasi yang terencana dari seluruh pasien yang dioperasi dalam satu bulan

8

DENOMINATOR

Jumlah pasien yang dioperasi dalam bulan tersebut

9

SUMBER DATA

Rekam medis

10

STANDAR

2 hari

11

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Instalasi Bedah Sentral

V. PELAYANAN PERSALINAN DAN PERINATOLOGI 1. Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit 1

JUDUL

Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit

2

DIMENSI MUTU

Kompetensi tehnis

3

TUJUAN

Tersedianya pelayanan persalinan dengan penyulit oleh tenaga yang kompeten

4


Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit adalah Tim PONEK yang terdiri dari dokter Sp.OG, dengan dokter umum, bidan dan perawat yang terlatih (asuhan persalinan dengan penyulit)

5


1 bulan

6

PERIODE ANALISIS

3 bulan

7

NUMERATOR

Tersedianya tim dokter Sp.OG, dokter umum, bidan, dan perawat terlatih

8

DENOMINATOR

Tidak ada

9

SUMBER DATA

Kepegawaian dan rekam medis

10

STANDAR

Tersedia

11

PENANGGUNG JAWAB

Komite Mutu

2. Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr 1

JUDUL


2

DIMENSI MUTU

Keselamatan dan efektivitas

3

TUJUAN

Tergambarnya kemampuan rumah sakit dalam menangani BBLR

4


BBLR adalah bayi yang lahir dengan berat badan 1500 gr – 2500 gr

5


1 bulan

6

PERIODE ANALISIS

3 bulan

7

NUMERATOR

Jumlah BBLR 1500 gr – 2500 gr yang berhasil ditangani

8

DENOMINATOR

Jumlah seluruh BBLR 1500 gr – 2500 gr yang ditangani

9

SUMBER DATA

Rekam Medis

10

STANDAR

100 %

11

PENANGGUNG JAWAB

Komite Medik

VI. PELAYANAN RAWAT INTENSIF 1. Rata-rata pasien yang kembali ke paerawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam 1

JUDUL

Rata-rata pasien yang kembali ke paerawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam

2

DIMENSI MUTU

Efektivitas

3

TUJUAN

Tergambarnya keberhasilan perawatan intensif

4


Pasien kembali ke perawatan intensif dari ruang rawat inap dengan kasus yang sama dalam waktu < 72 jam

5


1 bulan

6

PERIODE ANALISIS

3 bulan

7

NUMERATOR

Jumlah pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam dalam 1 bulan

8

DENOMINATOR

Jumlah seluruh pasien yang dirawat di ruang intensif dalam 1 bulan

9

SUMBER DATA

Rekam Medis

10

STANDAR

Maksimum 3 %

11

PENANGGUNG JAWAB

Komite Medik

2. Pemberi Pelayanan bersertifikat ICU/ICCU/PICU/NICU 1

JUDUL

Pemberi pelayanan bersertifikat ICU/ICCU /PICU/NICU

2

DIMENSI MUTU

Kompetensi teknis

3

TUJUAN

Tersedianya Pelayanan Intensif dengan tenaga yang kompeten

4


Pemberi Pelayanan Intensif adalah dokter spesialis anestesi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani, perawat D 3 dengan sertifikasi perawat mahir ICU

5

FREQUENSI PENGUMPULAN

1 (satu) bulan

DATA 6

PERIODE ANALISIS

3 (tiga) bulan

7

NUMERATOR ( PEMBILANG)

Jumlah tenaga dokter spesialis anestesi dan spesialis yang sesuai dengan kasus ysng ditangani, perawat D3 dengan sertifikasi perawat mahir ICU/ICCU/PICU/NICU yang melayani perawatan intensif

8

DENOMINATOR ( PENYEBUT )

Jumlah seluruh tenaga dokter dan perawat yang melayani perawatan intensif

9

SUMBER DATA

Kepegawaian dan ICU

10

NILAI

60 %

11

PENANGGUNG JAWAB

Tim Diklat

VII. PELAYANAN RADIOLOGI 1. Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto 1

JUDUL

Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto

2

DIMENSI MUTU

Efektivitas, kesinambungan pelayanan, efisiensi

3

TUJUAN

Tergambarnya kecepatan pelayanan radiologi

4


Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto adalah tenggang waktu mulai pasien di foto sampai dengan menerima hasil yang sudah diekspertisi

5


1 bulan

6

PERIODE ANALISIS

3 bulan

7

NUMERATOR

Jumlah kumulatif waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto dalam satu bulan

8

DENOMINATOR

Jumlah pasien yang di foto thorax dalam bulan tersebut

9

SUMBER DATA

Rekam medis

10

STANDAR

Maksimum 3 jam

11

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Instalasi Radiologi

2. Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan rontgen 1

JUDUL

Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan rontgen

2

DIMENSI MUTU

Kompetensi tehnis

3

TUJUAN

Pembacaan dan verikasi hasil pemeriksaan rontgen dilakukan oleh tenaga ahli untuk memastikan ketepatan diagnosis

4


Pelaksana ekspertisi rontgen adalah dokter spesialis radiologi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembacaan foto rontgen/ hasil pemeriksaan radiologi. Bukti pembacaan dan verifikasi adalah dicantumkannya tanda tangan dokter spesialis radiologi pada lembar hasil pemeriksaan yang dikirim kepada dokter yang meminta

5

FREKUENSI PENGUMPULAN 1 bulan DATA

6

PERIODE ANALISIS

3 bulan

7

NUMERATOR

Jumlah foto rontgen yang dibaca dan diverifikasi oleh dokter spesialis radiologi dalam satu bulan

8

DENOMINATOR

Jumlah seluruh pemeriksaan foto roentgen dalam satu bulan

9

SUMBER DATA

Register di instalasi radiologi

10

STANDAR

100 %

11

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Instalasi Radiologi

VIII. PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK 1. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium 1

JUDUL

Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium

2

DIMENSI MUTU


3

TUJUAN

Tergambarnya kecepatan pelayanan laboratorium

4


Pemeriksaan laboratorium yang dimaksud adalah pelayanan pemeriksaan laboratorium rutin dan kimia darah. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium adalah tenggang waktu mulai pasien diambil sample sampai dengan menerima hasil yang sudah diekspertisi

5


1 bulan

6

PERIODE ANALISIS

3 bulan

7

NUMERATOR

Jumlah kumulatif waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium pasien yang disurvei dalam satu bulan

8

DENOMINATOR

Jumlah pasien yang diperiksa di laboratorium yang disurvei dalam bulan tersebut

9

SUMBER DATA

Survei

10

STANDAR

Maksimal 140 menit (manual)

11

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Instalasi Laboratorium

2. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium 1

JUDUL

Tidak adanya kesalahan pemeriksaan laboratorium

2

DIMENSI MUTU

Keselamatan

3

TUJUAN

Tergambarnya ketelitian palayanan laboratorium

4


Keselahan penyerahan hasil laboratorium adalah penyerahan hasil laboratorium pada salah orang

5


1 bulan

6

PERIODE ANALISIS

3 bulan

7

NUMERATOR

Jumlah seluruh pasien yang diperiksa di laboratorium dalam satu bulan dikurangi jumlah penyerahan hasil laboratorium salah orang dalam satu bulan

8

DENOMINATOR

Jumlah pasien yang diperiksa di laboratorium dalam bulan tersebut

9

SUMBER DATA

Rekam Medis

10

STANDAR

100 %

11

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Instalasi Laboratorium

pemberian

hasil

IX. REHABILITASI MEDIK Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi yang direncanakan 1

JUDUL

Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi yang direncanakan

2

DIMENSI MUTU

Kesinambungan pelayanan dan efektivitas

3

TUJUAN

Tergambarnya kesinambungan pelayanan rehabilitasi sesuai yang direncanakan

4


Drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi yang direncanakan adalah pasien tidak bersedia meneruskan program rehabilitasi yang direncanakan

5

FREKUENSI PENGUMPULAN

3 bulan

DATA 6

PERIODE ANALISIS

6 bulan

7

NUMERATOR

Jumlah seluruh pasien yang drop out dalam 3 bulan

8

DENOMINATOR

Jumlah seluruh pasien yang diprogram rehabilitasi medik dalam 3 bulan

9

SUMBER DATA

Rekam medik

10

STANDAR

< 50 %

11

PENANGGUNG JAWAB

Petugas Rehabilitasi Medik

X. PELAYANAN FARMASI 1. Waktu tunggu pelayanan obat racikan 120 menit 1

JUDUL

Waktu tunggu pelayanan obat racikan 120 menit

2

DIMENSI MUTU


3

TUJUAN

Tergambarnya kecepatan pelayanan farmasi

4


Waktu tunggu pelayanan obat racikan adalah tenggang waktu mulai pasienmenyerahkan resep sampai dengan menerima obat racikan

5

FREQUENSI PENGUMPULAN DATA

1 (satu) bulan

6

PERIODE ANALISIS

3 (tiga) bulan

7


Jumlah kumulatif waktu tunggu pelayanan obat racikan pasien yang disurvey dalam satu bulan

8


Jumlah pasien dengan obat racikan yang disurvey dalam bulan tersebut

9

SUMBER DATA

Survey

10

NILAI

100 %

11

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Instalasi Farmasi

2. Waktu tunggu pelayanan obat jadi 60 menit 1

JUDUL

Waktu tunggu pelayanan obat jadi 60 menit

2

DIMENSI MUTU


3

TUJUAN

Tergambarnya kecepatan pelayanan farmasi

4


Waktu tunggu pelayanan obet jadi adalah

tenggang waktu mulai pasien menyerahkan resep sampai dengan menerima obat jadi 5


1 (satu) bulan

6

PERIODE ANALISIS

3 (tiga) bulan

7


Jumlah kumulatif waktu tungu pelayanan obat jadi pasien yang disurvey dalam satu bulan

8


Jumlah pasien dengan obat jadi yang di suevey dalam bulan tersebut

9

SUMBER DATA

Survey

10

NILAI

100 %

11

PENANGGUNG JAWAB


3. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat 1

JUDUL

Tidak adanya kejdian kesalahan pemberian obat

2

DIMENSI MUTU

Keaelamatan dan kenyamanan

3

TUJUAN

Tergambarnya pemberian obat

4


Kesalahan pemberian obat meliputi :

kejajian

kesalahan

1.

Salah dalam memberikan jenis obat

2.

Salah dalam memberikan dosis

3.

Salah orang

4.

Salah jumlah

dalam

5


1 (satu) bulan

6

PERIODE ANALISIS

3 (tiga) bulan

7


Jumlah seluruh pasien instalasi farmasi yang disurvey dikurangi jumlah pasien yang mengalami kesalahan pemberian obat

8


Jumlah seluruh pasien instalasi farmasi yang disurvey

9

SUMBER DATA

Survey

10

NILAI

100 %

11

PENANGGUNG JAWAB


XI. PELAYANAN GIZI. 1. Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien 1

JUDUL


2

DIMENSI MUTU

Efektifitas, akses, kenyamanan

3

TUJUAN

Tergambarnya efektifitas pelayanan instalasi gizi

4


Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien adalah ketepatan penyediaan makanan pada pasien sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

5


Setiap bulan

6

PERIODE ANALISIS

Setiap 3 bulan

7


Jumlah pasien rawat inap yang disurvey yang mendapat makanan tepat waktu

8


Jumlah seluruh pasien rawat inap yang disurvey

9

SUMBER DATA

Survey

10

NILAI

90 %

11

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Instalasi Gizi

2. Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien 1

JUDUL


2

DIMENSI MUTU

Efektifitas dan efisiensi

3

TUJUAN

Tergambarnya efektifitas dan efisiensi pelayanan

4


Sisa makanan adalah porsi makanan yang tersisa yang tidak dimakan oleh pasien dengan ketentuan : - Sisa lebih dari ½ posri  tidak habis - Sisa kurang dari ¼ porsi  habis

5


Setiap bulan

6

PERIODE ANALISIS

Setiap 3 bulan

7


Jumlah kumulatif porsi sisa makanan pasien yang di survey

8


Jumlah pasien yang di survey

9

SUMBER DATA

Ruang Rawat Inap, Instalasi Gizi

10

NILAI

<>

11

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Instalasi Rawat Inap dan Kepala Instalasi Gizi

3. Ketepatan pemberian diet khusus pasien rawat inap 1

JUDUL

Ketepatan pemberian diet khusus pasien rawat inap

2

DIMENSI MUTU

Efektifitas, akses

3

TUJUAN

Tergambarnya efektifitas pelayanan instalasi gizi

4


Adalah ketepatan pemberian makanan kepada pasien rawat inap yang sesuai dengan permintaan ruangan

5


Setiap bulan

6

PERIODE ANALISIS

Setiap 3 bulan

7


Jumlah pasien rawat inap dengan diet khusus yang sesuai permintaan

8


Jumlah seluruh pasien rawat inap yang mendapat diet khusus

9

SUMBER DATA

Survey

10

NILAI

100 %

11

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Instalasi Gizi

XII. PELAYANAN TRANFUSI DARAH Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap kebutuhan 1

JUDUL

Pemenuhan kebutuhan

kebutuhan

darah

bagi

2

DIMENSI MUTU

Keselamatan dan kesinambungan pelayanan

setiap

3

TUJUAN

Tergambarnya kemampuan Bank Darah Rumah Sakit dalam menyediakan kebutuhan darah

4


Adalah terpenuhinya permintaan darah bagi setiap pasien yang membutuhkan

5


1 (satu) bulan

6

PERIODE ANALISIS

3 (tiga) bulan

7


Jumlah permintaan kebutuhan darah yang dapat dipenuhi

8


Jumlah seluruh permintaan darah

9

SUMBER DATA

Bank Darah

10

NILAI

100 %

11

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Instalasi Rawat Inap

XIII. PELAYANAN PASIEN GAKIN Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan 1

JUDUL


2

DIMENSI MUTU

Akses

3

TUJUAN

Tergambarnya kepedulian rumah sakit terhadap masyarakat miskin

4


Pasien Keluarga Miskin (GAKIN) adalah pasien pemegang kartu askeskin

5


1 bulan

6

PERIODE ANALISIS

3 bulan

7

NUMERATOR

Jumlah pasien GAKIN yang dilayani rumah sakit dalam satu bulan

8

DENOMINATOR

Jumlah seluruh pasien GAKIN yang datang ke rumah sakit dalam 1 bulan

9

SUMBER DATA

Register pasien

10

STANDAR

100 %

11

PENANGGUNG JAWAB

Direktur Rumah Sakit

XIV. PELAYANAN REKAM MEDIK Kelengkapan pengisian Rekam Medik 24 jam setelah selesai pelayanan 1

JUDUL


2

DIMENSI MUTU

Kesinambungan pelayanan dan keselamatan

3

TUJUAN

Tergambarnya tanggung jawab dokter dalam kelengkapan informasi rekam medik

4


Rekam medik yang lengkap adalah, rekam medik yang telah diisi lengkap oleh dokter dalam waktu 24 jam setelah selesai pelayanan rawat jalan atau setelah pasien rawat inap diputuskan untuk pulang, yang meliputi identitas pasien, anamnesis, rencana asuhan, pelaksanaan asuhan, tindak lanjut, dan resume.

5


1 bulan

6

PERIODE ANALISIS

3 bulan

7

NUMERATOR

Jumlah rekam medik yang diisi lengkap setelah 24 jam pasien dinyatakan pulang yang disurvey dalam 1 bulan

8

DENOMINATOR

Jumlah rekam medik yang disurvey dalam 1 bulan

9

SUMBER DATA

Survey

10

STANDAR

100 %

11

PENANGGUNG JAWAB

Koordinator Instalasi Rekam Medik & Kepala Seksi Pelayanan Medik

XV. Pengolahan limbah Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan 1

JUDUL

Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan

2

DIMENSI MUTU

Keselamatan

3

TUJUAN

Tergambarnya mutu penanganan limbah padat infeksius di rumah sakit

4


Limbah padat berbahaya adalah sampah padat akibat proses pelayanan yang mengandung bahan-bahan yang tercemar jasad renik yang dapat menularkan penyakit dan/atau dapat mencederai, antara lain : 1. Sisa jarum suntik 2. Sisa Ampul 3. Kasa bekas 4. Sisa jaringan Pengolahan limbah padat berbahaya harus dikelola sesuai dengan aturan dan pedoman yang berlaku

5


1 bulan

6

PERIODE ANALISIS

3 bulan

7

NUMERATOR

Jumlah limbah padat yang dikelola sesuai dengan Standar Prosedur operasional yang disepakati internal rumah sakit

8

DENOMINATOR

Jumlah total proses pengolahan limbah padat yang diamati

9

SUMBER DATA

hasil pengamatan

10

STANDAR

100 %

11

PENANGGUNG JAWAB

Koordinator IPSRS

XVI. ADMINISTRASI MANAJEMEN 1. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat 1

JUDUL

Ketepatan pangkat

2

DIMENSI MUTU

efektivitas, efisiensi, kenyamanan

3

TUJUAN

Tergambarnya kepedulian rumah sakit terhadap tingkat kesejahteraan pegawai

4


Usulan kenaikan pangkat pegawai dilakukan dua periode dalam satu tahun yaitu bulan April dan Oktober

waktu

pengusulan

kenaikan

5

FREKUENSI DATA

PENGUMPULAN

satu tahun

6

PERIODE ANALISIS

satu tahun

7

NUMERATOR

Jumlah pegawai yang diusulkan tepat waktu sesuai periode kenaikan pangkat dalam satu tahun

8

DENOMINATOR

Jumlah seluruh pegawai yang seharusnya diusulkan kenaikan pangkat dalam satu tahun

9

SUMBER DATA

Sub Bag Kepegawaian

10

STANDAR

100 %

11

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Bagian Tata Usaha

2. Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji berkala 1

JUDUL

Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji berkala

2

DIMENSI MUTU

efektivitas, kenyamanan

3

TUJUAN

Tergambarnya kepedulian rumahsakit terhadap kesejahteraan pegawai

4


Kenaikan gaji berkala adalah kenaikan gaiji secara periodik sesuai peraturan keperawaian yang berlaku (UU No 8/1974, UU No 43/1999

5

FREKUENSI DATA

Satu tahun

6

PERIODE ANALISIS

Satu tahun

7

NUMERATOR

Jumlah pegawai yang mendapatkan SK kenaikan gaji berkala tepat waktu dalam satu tahun.

8

DENOMINATOR

Jumlah seluruh pegawai yang seharusnya memperoleh kenaikan gaji berkala dalam satu tahun.

9

SUMBER DATA

Sub Bag Kepegawaian

10

STANDAR

100 %

11

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Bagian Tata Usaha

PENGUMPULAN

3. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan 1

JUDUL

Ketepatan keuangan

2

DIMENSI MUTU

Efektivitas

3

TUJUAN

Tergambarnya disiplin pengelolaan keuangan rumahsakit

4


Laporan keuangan meliputi realisasi anggaran dan arus kas Laporan keuangan harus diselesaikan sebelum tanggal 10 setiap bulan berikutnya

5

FREKUENSI DATA

tiga bulan

6

PERIODE ANALISIS

tiga bulan

7

NUMERATOR

Jumlah laporan keuangan yang diselesaikan sebelum tanggal 10 setiap bulan berikutnya dalam tiga bulan

8

DENOMINATOR

Jumlah laporan keuangan diselesaikan dalam tiga bulan

9

SUMBER DATA

Sub Bag Keuangan

10

STANDAR

100 %

11

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Sub Bagian Keuangan & Program

PENGUMPULAN

waktu

penyusunan

laporan

yang

harus

XVII. AMBULANCE/ KERETA JENAZAH 1. Waktu pelayanan ambulance/ kereta jenazah 1

JUDUL

Waktu pelayanan ambulance/kereta jenazah

2

DIMENSI MUTU

Akses

3

TUJUAN

Tersedianya pelayanan ambulance/kereta jenazah yang dapat diakses setiap waktu oleh pasien/keluarga pasien yang membutuhkan

4


Waktu pelayanan ambulance/kereta jenazah adalah ketersediaan waktu penyediaan ambulance/kereta jenazah untuk memenuhi kebutuhan pasien/keluarga pasien

5


Setiap bulan

6

PERIODE ANALISIS

Tiga bulan sekali

7

NUMERATOR

Total waktu buka (dalam jam) pelayanan ambulance dalam satu bulan

8

DENOMINATOR

Jumlah hari dalam bulan tersebut

9

SUMBER DATA

Instalasi gawat darurat

10

STANDAR

24 jam

11


Penanggung jawab ambulance/kereta jenazah

2. Kecepatan memberikan pelayanan Ambulance/ Kereta Jenazah di Rumah Sakit 1

JUDUL

Kecepatan memberikan pelayanan Ambulance/ Kereta Jenazah di Rumah Sakit

2

DIMENSI MUTU

Kenyamanan, keselamatan

3

TUJUAN

Tergambarnya ketanggapan rumahsakit dalam menyediakan kebutuhan pasien akan ambulance/ kereta jenazah

4


Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/kereta jenazah adalah waktu yang dibutuhkan mulai permintaan ambulance/kereta jenazah diajukan oleh pasien/keluarga pasien di rumahsakit sampai tersedianya ambulance/kereta jenazah. Maksimal 30 menit

5

FREKUENSI DATA

1 bulan

6

PERIODE ANALISIS

3 bulan

7

NUMERATOR

Jumlah penyediaan ambulance/kereta jenazah yang tepat waktu dalam 1 bulan

8

DENOMINATOR

Jumlah seluruh permintaan ambulance/kereta jenazah dalam satu bulan

9

SUMBER DATA

Catatan penggunaan ambulance/ kereta jenazah

10

STANDAR

100 %

11

PENANGGUNG JAWAB

Penanggungjawab Ambulance

PENGUMPULAN

XVIII. Pemulasaran Jenazah Waktu tanggap pelayanan pemulasaran jenzah 1

JUDUL

Waktu jenzah

2

DIMENSI MUTU

Kenyamanan

3

TUJUAN

Tergambarnya kepedulian rumah sakit terhadap kebutuhan pasien akan pemulasaran jenazah

4


Waktu tanggap pelayanan pemulasaran jenazah adalah waktu yang dibutuhkan mulai pasien dinyatakan meninggal sampai dengan jenazah mulai ditangani oleh petugas

5

FREKUENSI DATA

6

PERIODE ANALISIS

3 bulan

7

NUMERATOR

Total kumulatif waktu pelayanan pemulasaran jenazah pasien yang diamati dalam satu bulan

8

DENOMINATOR

Total pasien yang diamati dalam satu bulan

9

SUMBER DATA

Hasil pengamatan

10

STANDAR

< 2 jam

11

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Instalasi pemulasaran jenazah

tanggap

pelayanan

pemulasaran

PENGUMPULAN 1 bulan

XIX. Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit 1. Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat 1

JUDUL


2

DIMENSI MUTU

Efektivitas, efisiensi, kesinambungan pelayanan

3

TUJUAN

Tergambarnya dalam

4


Kecepatan waktu menanggapi alat yang rusak adalah waktu yang dibutuhkan mulai laporan alat rusak diterima sampai dengan petugas melakukan pemeriksaan terhadap alat yang rusak untuk tindak lanjut perbaikan, maksimal dalam waktu 15 menit harus sudah ditanggapi

5

FREKUENSI DATA

PENGUMPULAN Setiap saat

kecepatan

dan

ketanggapan

6

PERIODE ANALISIS

1 bulan

7

NUMERATOR

Jumlah laporan kerusakan alat yang ditanggapi kurang atau sama dengan 15 menit dalam satu bulan

8

DENOMINATOR

Jumlah seluruh laporan kerusakan alat dalam satu bulan

9

SUMBER DATA

Catatan laporan kerusakan alat

10

STANDAR

100 %

11

PENANGGUNG JAWAB

Koordinator IPSRS

2. Ketepatan waktu pemeliharaan alat 1

JUDUL


2

DIMENSI MUTU

Efektivitas, efisiensi, kesinambungan pelayanan

3

TUJUAN

Tergambarnya ketepatan dan ketanggapan dalam pemeliharaan alat

4


Waktu pemeliharaan alat adalah waktu yang menunjukkan periode pemeliharaan/ service untuk tiap-tiap alat sesuai ketentuan yang berlaku

5

FREKUENSI DATA

6

PERIODE ANALISIS

3 bulan

7

NUMERATOR

Jumlah alat yang dilakukan pemeliharaan (service) tepat waktu dalam satu bulan

8

DENOMINATOR

Jumlah seluruh alat yang seharusnya dilakukan pemeliharaan dalam satu bulan

9

SUMBER DATA

Register pemeliharaan alat

10

STANDAR

100 %

11

PENANGGUNG JAWAB

Koordinator IPSRS

PENGUMPULAN 1 bulan

XX. PELAYANAN LAUNDRY 1. Tidak adanya kejadian linen hilang 1

JUDUL


2

DIMENSI MUTU

Efektifitas, dan efisiensi

3

TUJUAN

Tergambarnya pengendalian dan mutu pelayanan linen

4


Pelayanan linen adalah pelayanan pencucian dan perawatan bagi linen

5


1 (satu) bulan

6

PERIODE ANALISIS

3 (tiga) bulan

7


Jumlah linen yangmasuk ke Instalasi lain dikurangi linen yang hilang

8


Jumlah linen yang masuk ke Instalasi linen seluruhnya

9

SUMBER DATA

Instalasi Linen

10 NILAI

100 %

11 PENANGGUNG JAWAB

Kepala Instalasi Sanitasi

2. Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap 1

JUDUL

Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang inap

2

DIMENSI MUTU

Efektifitas, dan efisiensi

3

TUJUAN

Tergambarnya pengendalian dan mutu pelayanan linen

4


Adalah ketepatan penyediaan linen sesuai dengan ketentuan waktu yang ditetapkan yaitu jam 08.00 WIB s/d 13.00 WIB kecuali hari libur

5


1 (satu) bulan

6

PERIODE ANALISIS

3 (tiga) bulan

7


Jumlah hari kerja dalam satu bulan dengan penyediaan linen tepat waktu

8


Jumlah hari kerja dalam satu bulan

9

SUMBER DATA

Instalasi Linen

10 NILAI

90 %

11 PENANGGUNG JAWAB

Kepala Instalasi Sanitasi

TAHAPAN PENCAPAIAN INDIKATOR DAN TOLOK UKUR PENERAPAN SPM

NO 1 1

2

3.

INDIKATOR KINERJA

JENIS PELAYANAN

NO

URAIAN

2

3

4

Gawat Darurat

Rawat Jalan

Rawat Inap

TARGET KINERJA KETERANGAN SATUAN

2010

2011

2012

2013

2014

2015

5

6

7

8

9

10

11

1.

Kemampuan menangani life saving dewasa dan anak

%

80

80

90

95

100

100

2.

Pemberi pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikat yang masih berlaku ATLS/BTLS/PPGD

%

80

85

90

95

100

100

3.

Waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat

menit

<5

<5

<5

<5

<5

<5

4.

Kepuasan Pelanggan

%

50

60

65

70

70

80

5.

Kematian pasien < 24 jam

< per seribu

2/1000

2/1000

2/1000

2/1000

2/1000

2/1000

1.

Dokter pemberi Pelayanan di poliklinik spesialis

%

85

85

90

100

100

100

2.

Waktu tunggu di rawat jalan

menit

120

120

90

60

60

60

3.

Kepuasan Pelanggan

%

50

50

75

75

90

90

1.

Jam visite dokter spesialis 08.00 – 14.00 tiap hari kerja

%

85

100

100

100

100

100

2.

Kejadian pulang paksa

%

<5

<5

<5

<5

<5

<5

3.

Kepuasan pelanggan

%

> 90

> 90

> 90

> 90

> 90

> 90

12

1

2

3

4

4.

Bedah Sentral (Bedah 1. saja)

Waktu tunggu operasi elektif

5.

Persalinan dan Perinatologi

Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit Tim PONEK yang terlatih

6.

7.

8.

9.

Intensif

Radiologi

Lab.Patologi Klinik

Rehabilitasi Medik

1

5 hari

6

7

8

9

10

11

< 2 hari

< 2 hari

< 2 hari

< 2 hari

3 hari

3 hari

%

100

100

100

100

100

100

2


%

100

100

100

100

100

100

1.

Rata-rata pasien yang kembali ke perawatani intesip dengan kasus yang sama < 72 Jam

%

<3

<3

<3

<3

<3

<3

2.

Pemberi pelayanan Unit Intensif a. Dokter Sp. Anestesi dan dokter spesialis sesuai kasus yang ditangani b. 100 % perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat mahir ICU/setara (D4)

%

50

100

100

100

100

100

%

25

50

75

90

100

100

jam

<3

<3

<3

<3

<3

<3

%

100

100

100

100

100

100

menit

140

140

140

140

140

140

1.

Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto

2.

Pelaksana ekspertisi Dokter Sp.Rad

1.

Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium kimia darah dan darah rutin

2.

Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium

%

80

90

90

90

100

100

1.

Kejadian Drop out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang direncanakan

%

< 50

< 50

< 50

< 50

< 50

< 50

12

1 10

2 Farmasi

3

5

6

7

8

9

10

11

menit menit

60 120

60 120

50 100

40 80

30 60

30 60

Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat

%

80

85

90

95

100

100

1.


%

75

80

85

90

> 90

> 90

2.


%

50

45

40

30

20

< 20

3.

Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet

%

75

80

85

90

100

100

1.

Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi

%

0

50

75

90

100

100


%

75

80

85

90

100

100

1.

2. 11.

Gizi

4 Waktu tunggu pelayanan a. Obat Jadi b. Obat racikan

12

Transfusi darah

13.

Pelayanan GAKIN

14.

Rekam Medik

1.


%

50

60

75

90

100

100

15

Pengelolaan Limbah

1.

Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan

%

100

100

100

100

100

100

16

Administrasi dan Manajemen

1

Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat

%

100

100

100

100

100

100

2

Ketepatan waktu pengusulan kenaikan gaji berkala

%

100

100

100

100

100

100

12

1

17

2

Ambulance/kereta jenazah

18

Pemulasaran Jenazah

19.

Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit

20

Pelayanan Laundry

3

4

5

6

7

8

9

10

11

%

100

100

100

100

100

100

Jam

24

24

24

24

24

24

3

Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan

1.

Waktu pelayanan ambulance/Kereta Jenazah

2.

Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/kereta jenazah di rumah sakit

menit

< 30

< 30

< 30

< 30

< 30

< 30

Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaraan jenazah

jam

<2

<2

<2

<2

<2

<2

1.


%

< 80

< 80

< 80

< 80

< 80

< 80

2.


%

50

60

80

90

100

100

3.

Peralatan Laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi

%

50

60

80

90

100

100

1.


%

85

85

90

100

100

100

2.

Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap

%

70

80

85

90

100

100

12

V. PENUTUP Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan pada hakekatnya merupakan bentukbentuk pelayanan kesehatan yang selama ini telah dilaksanakan oleh unit-unit pelaksana pelayanan kesehatan. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman evaluasi kinerja pelayanan dan pengukuran perubahan yang terjadi. Sebagai pedoman Standar Pelayanan Minimal di RSUD Wonosari yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan, mengoptimalkan sumberdaya, sarana maupun prasarana. Dalam jangka panjang diharapkan pelayanan di RSUD Wonosari yang selama ini telah berlangsung dapat ditingkatkan dan menjadikan Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari sebagai pilihan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Wonosari, 20 Juli 2010 BUPATI GUNUNGKIDUL, ttd. SUHARTO

BUPATI GUNUNGKIDUL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GUNUNGKIDUL,

Recommend Documents