BUPATI GUNUNGKIDUL PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 02 TAHUN 2007 TENTANG TATALAKSANA PELAYANAN UMUM PADA KANTOR PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GUNUNGKIDUL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GUNUNGKIDUL, Menimbang
: a.
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu diatur tatalaksana pelayanan umum di Kantor
Penyelenggara
Pelayanan
Terpadu
Satu
Pintu
Kabupaten Gunungkidul; b.
bahwa sehubungan hal tersebut diatas dipandang perlu menetapkan
Peraturan
Bupati
Gunungkidul
tentang
Tatalaksana Pelayanan Umum Pada Kantor Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul;
Mengingat
: 1.
Undang-Undang
Nomor
15
Tahun
1950
tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 2.
Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; 3.
Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
5.
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
6.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 474-1-311 tentang Pelaksanaan Dispensasi Akta Kelahiran;
8.
Peraturan
Menteri
DAG/PER/3/2006
Perdagangan
tentang
Nomor
:
09/M-
dan
Tata
Cara
Ketentuan
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan; 9.
Keputusan Ditjen Binkesmas Nomor 664/Binkesmas/DU/V/ 1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Medik Dasar;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33/KPTS/1986 tentang Tata Laksana Pemberian Izin Bagi Setiap Instansi Pemerintah Maupun Non Pemerintah Yang Melakukan Pendataan/Penelitian; 11. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 124
Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Administrasi
Kependudukan
dan
Catatan
Sipil
di
Nomor
21
Nomor
12
Kabupaten/Kota se-Provinsi DIY; 12. Peraturan
Daerah
Kabupaten
Gunungkidul
Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah; 13. Peraturan
Daerah
Kabupaten
Gunungkidul
Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG TATALAKSANA PELAYANAN UMUM PADA KANTOR PENYELENGGARA PELAYANANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GUNUNGKIDUL.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
3.
Kepala Daerah adalah Bupati Gunungkidul.
4.
Kantor Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu
yang selanjutnya dapat
disebut KPPTSP adalah Kantor Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul. 5.
Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul.
6.
Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
7.
Perizinan
adalah
pemberian
legalitas
kepada
seseorang
atau
pelaku
usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. 8.
Rekomendasi adalah pertimbangan teknis dari instansi dalam hal pemberian atau penolakan atas suatu permohonan izin.
9.
Surat
Pemberitahuan Pembayaran Retribusi yang selanjutnya dapat disebut
SPPR adalah Surat Pemberitahuan Pembayaran Retribusi yang dikeluarkan oleh Kantor Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul. 10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disebut SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dikeluarkan oleh Kantor Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul. 11. Tim Teknis adalah tim yang terdiri dari personil SKPD yang dibentuk untuk melakukan pengkajian dalam rangka memberikan rekomendasi atas suatu permohonan izin.
BAB II JENIS PELAYANAN Pasal 2 (1) Jenis pelayanan meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan. (2) Permohonan izin dapat dilaksanakan dalam bentuk : a. Izin secara tunggal adalah permohonan izin untuk satu jenis izin. b. Izin secara paralel adalah permohonan izin lebih dari satu izin yang diproses secara bersamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III MEKANISME PERMOHONAN IZIN Pasal 3 (1) Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Kepala KPPTSP dengan mengisi formulir yang telah disediakan sesuai dengan jumlah permohonan izin yang diajukan secara benar dan lengkap dengan persyaratan yang ditentukan diserahkan di Loket II untuk diadakan penelitian berkas. (2) Pemohon yang mengajukan permohonan tidak lengkap, jangka waktu melengkapi atau memperbaiki persyaratan tidak dihitung sebagai waktu pemrosesan izin oleh KPPTSP.
Pasal 4 Permohonan izin yang sudah lengkap dan benar diterima petugas pelayanan untuk dibuatkan tanda terima berkas dan sekaligus perhitungan perkiraan biaya yang diperlukan untuk perizinan yang ada retribusinya.
Pasal 5 Seksi Pengolahan memproses permohonan dengan 2 (dua) kriteria, yaitu : a. Permohonan yang tidak memerlukan rekomendasi dari SKPD Teknis, dibuatkan draft Surat Keputusan/Dokumen. b. Permohonan yang memerlukan rekomendasi dikoordinasikan dengan Tim Teknis dari SKPD Teknis, bila diperlukan dengan peninjauan lapangan untuk mendapatkan saran pertimbangan dapat tidaknya diterbitkan izin.
Pasal 6 Setiap pemohon izin wajib memberikan keterangan dan penjelasan yang diminta oleh petugas/tim peninjauan lapangan untuk memperjelas permohonan.
Pasal 7 Rekomendasi dari SKPD Teknis harus diserahkan ke KPPTSP dengan jangka waktu tidak melebihi dari waktu yang ditentukan dalam standar pelayanan, jika dalam waktu tersebut rekomendasi tidak terbit, dianggap SKPD sudah menyetujui.
Pasal 8 (1) Permohonan dengan rekomendasi diterima, segera diterbitkan draft Surat Keputusan dan bagi perizinan yang ada retribusinya diterbitkan SPPR dan SKRD.
(2) Permohonan izin yang tidak memenuhi persyaratan/tidak sesuai ketentuan maka permohonan izinnya ditolak dan dibuatkan draft Surat Penolakan.
Pasal 9 Surat Keputusan baik penolakan atau persetujuan izin ditandatangani oleh Kepala Kantor KPPTSP sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 10 Pemohon mengambil dokumen pada Loket IV, terlebih dulu melakukan pembayaran bagi perizinan/non perizinan yang ada tarif retribusinya di tempat pembayaran yang ditunjuk (Bank BPD DIY Cabang Wonosari).
Pasal 11 Jenis pelayanan, dasar hukum, persyaratan, biaya dan waktu pemrosesan permohonan izin adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 12 (1) Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan perizinan dan non perizinan dilaksanakan oleh SKPD teknis. (2) Pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
BAB V PENGADUAN Pasal 13 (1) Pemohon dapat menyampaikan pengaduan mengenai ketidakpuasan dalam pemberian pelayanan sesuai kewenangan yang dimiliki KPPTSP lewat : a. Surat, kepada Kepala Kantor Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul dengan alamat : Jl. Brigjen Katamso Nomor 1 Wonosari Gunungkidul Kode Pos : 55812. b. Kotak Saran di KPPTSP. c.
Lisan langsung ke Loket I (Informasi dan Pengaduan) di KPPTSP atau telepon nomor : (0274) 391942
(2) Pengaduan yang bisa diselesaikan langsung ditanggapi, sedangkan pengaduan yang memerlukan kajian, diadakan rapat koordinasi.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.
Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 5 Februari 2007 BUPATI GUNUNGKIDUL, Ttd. SUHARTO Diundangkan di Wonosari pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL Ttd. BAMBANG HARIANTO BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2007 NOMOR 01 SERI D
