BUPATI EMPAT LAWANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG NOMOR 0& TAHUN 2015
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 A1AN °AN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI EMPAT LAWANG,
lenimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala
Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemenksa Keuangan paling lambat 6 (Enam) bulan setelah
tahun anggaran berakhir;
b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2014.
Kengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 ; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) . 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048):
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997
Nomor 44,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
Jl. Lintas Sumatera Km 3,5 Talang Banyu, Tcbing Tinggi Telp./Fax (0702) 21007 Kode Pos 31453
4. Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1999
* f
Penyelenggaraan Negara yang BerSlh dan Bebas dt: S
Tatn d199N9ePONroer ^ ^ T ^ f e Republik IndoneSmor 385^ U*b,~ Ne*ara 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000, tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RenSS Indonesia Tahun 2000 Nomor 206 Tambahan lSK Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ^mbaran 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun onm * *
NN:r^t4\V«
!™ loJambahan Lemba«n Negara Republik Indc 7. Undang-Undang Perbendaharaan
Nomor
Negara
1 Tahun
(Lembaran
onesia
2004,
Negara
tentang
Reoublik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambah;ian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8' Negfra IJSrS^ 15 ^K11 2°04' tent^ pemenksaan RenubHk J^^.^^ Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
D&han
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbansan
£embngan Pu*at danTahun Pemerin^S Lembaran ^^ NegaraPemerintah Republik Indonesia 2004 Nomor
4438)
Lemb™ Negara Republik Indonesia Nomor
10. Undang-Undang
Nomor
1 Tahun
2007
Tentane
Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Proving!
?runte2007SeNatan ^"T^ Nomor 4677) Ta™bahanNegara NegaraRe^bllk Republik Indo-Indonesia 11. Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2011
tentang
12. Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 234);
Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
13 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
NornoT 4\^ambahan Lembaran Ne§ara RePublik ^donesia 14 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang
?lnllS!,nmafiI? (Le^baran Negara Republik Indonesia IRepublik K,-. ?°1 °m°r H9;4139); Tambaha* Lembaran Negara Indonesia Nomor
15'Je^?n Pemerintah No™r 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
M^nn1?6? (Lembaran Negara Republik Indonesia IKepubhk ,i Indonesia , N°m0r 136'4574); Tambaha* Lembaran Negara Nomor
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana onn? angan (Lembaran Ne§ara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
ZZl Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antar Pemerintah Pemermtahan Daerah Provinsi dan PemerintahaT Daerah
ReSni daCrah Ka"Upaten ' Kota NegSa Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor(Lembara" 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24'tePntanUeran ^f* N°m°r 13 TahunDaerah 2006 tentang Ped^ Pedoman ^T Pengelolaan Keuangan
£K5Effi^ — Lenten Dalfm
25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 i 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; .26. Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2008, tentang Urusan
ll"
^^ MCnjadl K~g- Kabupaten Empa"
27TPaehunUr2a0l4Dar^ LawangdanNomor 01 lahun 2014, tentangKabAUPaten AnggaranEmPa^ Pendapatan Belania Daerah Tahun Anggaran 2014;
aeianja
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG Dan
BUPATI EMPAT LAWANG
MEMUTUSKAN :
enetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014. JA BAB I
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat lawang
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang
5. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan
disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Pasal 2
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
a. Laporan Realisasi Anggaran ; b. Neraca ;
c. Laporan Arus Kas ; dan
d. Catatan Atas Laporan Keuangan. Pasal 3
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 huruf a tahun 2014 sebagai berikut •
a. Pendapatan
Rp. 781.397.721.471.72
b. ^^J*—".......
•
RP. 818.382.4S* *«*.,
Defisit/Surplus
Rp (36,984,733,113.09)
c Pembiayaan
'
• Penerimaan
Rp. 85,789,009,030.44
- Pengeluaran
Rp. lO.OOO^OO.OQOon
Pembiayaan Netto
Rp. 75,789,009,030.44
Pasal 4
2XaLrbPe°ZtRealiSaS' an8garan ""l*-— a™*»ud dalam Pasa! (1)toiM27^f«<,4e,H3an PendaPat^ Rp. 52,276,906,563.34 dengan reaUSaS1 rincian sebagai berikut • sejumlah a'8SI?6a74I;628,0P35nd0a6Patan """» P*™b*i» *>• b. Realisasi Selisih lebih / (kurang)
(2) Selisih
anggaran
Rp. 781.397.721 A7i 72 Rp. 52,276,906',563.34
dengan
realisasi
belanja
sejumlah
Rp. 91,081,182,480.70 dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran Belanja setelah PerubahanRp. 909,463 637 065 51
b. Realisasi
Rp. SlS^.^Wsi
Selisih lebih / (kurang)
Rp.
91,081,182,480.70
(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah Rp. (38,804,275,917.36) dengan rincian sebagai berikut :
a. Defisit setelah Perubahan
Rp. (75.789,009,030.45)
b. Realisasi Surplus Selisih lebih /(kurang)
(4) Selisih
sejumlah
anggaran
dengan
Rp. (36.984.733.113.Q9) Rp. (38,804,275,917.36)
realisasi
penerimaan
pembiayaan
Rp. (01) dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan
setelah Perubahan b. Realisasi
Rp.
85,789,009,030.45
Rp.
85.789.009.030.44
Selisih lebih / (kurang) Rp. ( o,01) (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp. 00 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan
r>
b. Realisasi
*P'
Selisih lebih / (kurang,
10-000.000.000.00
BP^aP^OOpop^OO^OO
{6)f"iS^^n^^^^ realisasi pembiayaan netto sejumlah (0,01) dengan rincian sebagai berikut : sejumlah a. Anggaran Pembiayaan Netto
b RSeeansaahs,PerUbahan Pasal 5
TaTun 2Sol4a8sXagnaabtrTkautSUd *** ^ *hU™f bP" 31 D^*'
c JunuahEku.isDana
£ 1.SS^lt^fst™ Pasal 6
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2huruf c untuk berikut ^^ ^ SampaI d6ngan 31 Desember 201« sebagai a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2014
b. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi c. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan
Rp
RP
78 794 ififi n?^ «=o
328 030 222 869 72 ™8,030,222,869.72
Rp> (365 014 955 982 xn
d. Arus Kas Dari Aktivitas Pembiayaan Rp. e. Arus Kas Dari Aktivitas Non Anggaran f
<s«w v
a,,
(3 947 039^4^
(^^,039,943.15)
RP*
34,225,289.00
Rp.
38,852,637,021.35
1. Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2014
Pasal 7
Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d Tahun Anggaran 2014 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kuahtatif atas pos pos Laporan Keuangan. Pasal 8
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
Pasal 9
Bupati Empat Lawang menetapkan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang.
Ditetapkan di Tcfbing Tinggi pada, 2/ A&sth>£
tanggal
2015 WAKIL BUPAT
SYAHRI
Diundangkim rii Tebing Tinggi pada tanggal, ot September
EMPAT LAWANG, /
AFIAH
2015
SEKRETARIS DAERAH
iBUPJtTEN EMPAT LAWANG,
BURHANSYAH,
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2015 NOMOR - 0& KEPALABACIAMHUKUM V
JUSMAN, S. M. Si
Nip. 196308221993031004
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG, PROV1NSI SUMATERA S'•!..ATAN : ( 11 / EL / 201 5 )
Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada %X. iQxm ^
tanggal
/C WAKIL BUPlAlI EMPAT LAWANG, H. SYAHRIL t \NAFIAH
iundangkan di Tebing Tinggi
ida tanggal t>\ , ^©nUwfcef
2015
SKRETARIS DAERAH
ABUPAjTEN EMPAT LAWANG,
\J^ URHANSYAH,
SMBARAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2015 NOMOR- OG EPALA BAGIAN HUKUM ,
JSMAN, S. M. Si ip. 196308221993031004
DREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG, PROVINSI JMATERA SELATAN : ( 11 / EL / 2015 )
