BUKU PRIORITAS NASIONAL Jakarta, 12 April 2017
14
43
17
KAWASAN INDUSTRI/KEK PRIORITAS
KAB. PERBATASAN
KOTA BINAAN KEMEN PUPR
333 KAWASAN KUMUH
39 KAB/KOTA TRANSMIGRASI
12 KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL
122 DAERAH TERTINGGAL
18PRODUKSI PADI TERTINGGI
153SENTRA
95 DAERAH KEPULAUAN
PENGHASIL BERAS
1
OUTLINE
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR TAHUN 2015-2019
TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
LOKASI PRIORITAS BIDANG IRIGASI, JALAN, AIR MINUM, SANITASI DAN PERUMAHAN
RINCIAN LOKASI PRIORITAS NASIONAL
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR TAHUN 2015-2019
3
VISI DAN MISI PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM RPJMN TAHUN 2015-2019
VISI INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG
MISI
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
RANCANGAN TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH 2018 TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH 2018 : “Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan” Upaya Menjaga Pertumbuhan Ekonomi 2017 dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 2018 • Memperbaiki Kualitas Belanja. • Peningkatan iklim usaha dan iklim investasi yang lebih kondusif • Peningkatan daya saing dan nilai tambah industri • Peningkatan peran swasta dalam pembiayaan dan pembangunan infrastruktur
Memprioritaskan Belanja Pemerintah Untuk Pencapaian Sasaran Prioritas Nasional
Peningkatan Kualitas Money Follow Program dengan pendekatan Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial RKP 2015*) Melanjutkan Reformasi Bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan
RKP 2016
RKP 2017
RKP 2018
RKP 2019
Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan Yang Berkualitas
Memacu Pembangunan Infrastruktur Dan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja Serta Mengurangi Kemiskinan Dan Kesenjangan Antarwilayah
MEMACU INVESTASI DAN INFRASTRUKTUR UNTUK PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN
Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2019
TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
6
ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2015 - 2019
Untuk mendukung visi dana misi pembangunan nasional, maka dirumuskan tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut : 1) Mewujudkan kedaulatan pangan dan ketahanan air nasional melalui dukungan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalaian daya rusak air; 2) Mewujudkan penguatan konektivitas nasional melalui dukungan penyediaan infrastruktur jalan yang memenuhi standar pelayanan; 3) Mewujudkan permukiman yang nyaman dan bekelanjutan melalui dukungan penyediaan rumah hunian (program 1 juta rumah) , peningkatan cakupan pelayanan air minum dan sanitasi serta pengurangan kawasan kumuh (program 100, 0, 100); 4) Mewujudkan penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, dan terpadu melalui dukungan sumber daya yang akuntabel, transparan, berkualitas dan profesional.
TEMA PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2018
Long Midang
43 Nanga Badau
Long Nawan g
14 KAWASAN INDUSTRI/KEK PRIORITAS
17 KOTA BINAAN KEMEN PUPR
12
KAB. Long Pahan gai PERBATASAN
Danau Sentarum
KM H
333 KAWASAN KUMUH
39 KAB/KOTA TRANSMIGRASI
PENGALOKASIAN
KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL
DAK TA.2018
95 DAERAH KEPULAUAN
18PRODUKSI
122
PADI TERTINGGI
DAERAH TERTINGGAL
SENTRA PENGHASIL BERAS
153
8
LANDASAN HUKUM PRIORITAS NASIONAL No 1
PRIORITAS NASIONAL Daerah Tertinggal
2
Kawasan Perbatasan
3
Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)
LANDASAN HUKUM Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019 Perpres Nomor 131 Tahun 2015-2019 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Perka BNPP Nomor 1 Tahun 2015-2019 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019 Perpres Nomor 2 Tahun 2015-2019 tentang RPJMN Tahun 2015-2019 Perpres Nomor 45 Tahun 2016 tentang RKP Tahun 2017 PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025
4
Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan Industri
Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019
5
Kawasan Kumuh
Perpres Nomor 45 Tahun 2016 tentang RKP Tahun 2017 SK Kepala Daerah
6
Daerah Kepulauan
Perpres No. 78 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar
7
Dukungan Peningkatan Konektivitas Nasional
Seluruh daerah yang mengusulkan
8
Daerah penghasil padi tertinggi nasional
BPS 2015
9
Daerah Transmigrasi
Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019 Surat Menteri DPDTT No. S.426/M-DPDTT/07/2016
10
Konektivitas ke simpul-simpul transportasi
Intermoda Kementerian Perhubungan
9
JENIS DAK TA. 2018
DAK DAK REGULER 1. Pendidikan 2. Kesehatan dan KB 3. Air Minum 4. Sanitasi 5. Perumahan dan Pemukiman 6. Pasar 7. IKM 8. Pertanian 9. Kelautan dan Perikanan 10.Pariwisata 11.Jalan
Opened Menu
1. 2. 3. 4. 5. 6.
DAK AFIRMASI
DAK PENUGASAN
Kesehatan (Puskesmas) Perumahan dan Permukiman Transportasi Pendidikan Air Minum Sanitasi
1. Pendidikan (SMK) 2. Kesehatan (RS Rujukan dan RS Pratama) 3. Air Minum 4. Sanitasi 5. Jalan 6. Irigasi 7. Pasar 8. Energi Skala Kecil 9. Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Opened Menu Mendukung Daerah Perbatasan, Tertinggal, Terpencil, Kepulauan dan Transmigrasi
Mendukung SPM dan ketersediaan sarana dan prasarana untuk pencapaian Program Presiden Ekonomi Berkeadilan Catatan: Opened menu: menu kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis DAK Closed menu: menu kegiatan terbatas dan telah ditetapkan/ sesuai kriteria oleh Bappenas
Closed Menu Mendukung Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah
10
LOKASI PRIORITAS BIDANG IRIGASI, JALAN, AIR MINUM, SANITASI DAN PERUMAHAN
11
LOKASI PRIORITAS BIDANG IRIGASI DAK PENUGASAN 1. 18 (delapan belas) Provinsi daerah penghasil padi tertinggi nasional berdasarkan ATAP 2015 BPS yaitu: Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Lampung, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Banten, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, Yogyakarta, Kalimantan Tengah, dan Bali. 2. 153 (seratus lima puluh tiga) Kabupaten/Kota sentra produksi beras dengan produksi padi diatas rata-rata produksi padi Kabupaten/Kota se Indonesia. 3. Mendukung daerah afirmasi terpilih, yaitu Daerah Tertingggal dan Kawasan Perbatasan yang memiliki Daerah Irigasi (D.I.) kewenangan berdasarkan Permen PUPR No. 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi. 4. Tetap memperhatikan Daerah lainnya sepanjang mempunyai Daerah Irigasi (D.I.) kewenangan berdasarkan Permen PUPR No. 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan pada skala lokal. 12
LOKASI PRIORITAS BIDANG JALAN DAK REGULER Meningkatkan mantap jalan daerah dalam mendukung konektivitas nasional di: 1. 33 Provinsi, diprioritaskan pada Provinsi yang belum mencapai target jalan mantap; 2. 508 Kab/Kota, diprioritaskan pada Kab/Kota yang belum mencapai target jalan mantap.
DAK PENUGASAN 1. Mendukung konektivitas di 33 Provinsi dan 508 Kab/Kota dengan prioritas daerah-daerah yang mendukung : Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN Danau Toba; KSPN Tanjung Kelayang; KSPN Wakatobi; KSPN Borobudur; KSPN Bromo Tengger Semeru; KSPN Labuan Bajo; KSPN Mandalika; KSPN Pulau Morotai; KSPN Tanjung Lesung) Kawasan Industri (KI Morowali; KI Sei Mangkei; KI Kuala Tanjung; KI Teluk Bintuni; KI Bitung; KI Palu; KI Mandor; KI Batulicin; KI Jorong; KI Buli; KI Konawe; KI Bantaeng; KI Ketapang; KI Tanggamus) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (KEK Sei Mangkei; KEK Tanjung Lesung; KEK Palu; KEK Bitung; KEK Mandalika; KEK Morotai; KEK Tanjung Api Api; KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan; KEK Tanjung Kelayang) 2. Debotlenecking di (Tanjung Buton, Dumai, Serang, Gresik, Berau, dan Tanah Kuning (Bulungan) 3. Mendukung aksesibilitas 187 Lokpri di 41 Kab/Kota Perbatasan Negara 4. Mendukung aksesibilitas di 122 Daerah Tertinggal 5. Mendukung konektivitas Simpul transportasi di 65 Kab/Kota.
13
LOKASI PRIORITAS BIDANG AIR MINUM DAK PENUGASAN
Ditujukan bagi kabupaten/kota yang memiliki kriteria sebagai berikut: 1. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (11 KEK). 2. Pariwisata (10 destinasi pariwisata nasional prioritas tahun 20152019) Pembangunan sarana SPAM dilakukan pada kawasan permukiman. 3. Kabupaten/kota yang memiliki SPAM Regional 4. Kota Binaan Kementerian PUPR 5. Kawasan Kumuh Sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan Kawasan Kumuh yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota atau baseline pemetaan kawasan kumuh Ditjen Cipta Karya. Kegiatan ini diarahkan untuk mendukung penanganan permukiman kumuh perkotaan terutama pada lokasi/kawasan kegiatan KOTAKU/National Slum Upgrading Project (NSUP). 14
LOKASI PRIORITAS BIDANG SANITASI DAK REGULER Ditujukan bagi kabupaten/kota yang memiliki kriteria sebagai berikut: 1. Sudah atau sedang menyusun dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). Kegiatan DAK yang diusulkan oleh kabupaten/kota harus sudah masuk dalam dokumen SSK. 2. Kegiatan DAK Reguler Sanitasi Tahun 2018 dilakukan di luar lokasi (kecamatan/kelurahan/desa) kegiatan DAK Afirmasi dan DAK Penugasan.
DAK AFIRMASI Ditujukan bagi kabupaten/kota yang memiliki kriteria sebagai berikut: 1. Daerah Tertinggal (122 daerah tertinggal (kabupaten)). 2. Daerah Perbatasan (10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan 187 kecamatan yang merupakan lokasi prioritas perbatasan di 43 kabupaten/kota. 3. Transmigrasi (26 Provinsi dan tersebar di 37 Kabupaten dan 104 Satuan Permukiman (SP) sesuai surat menteri yang menangani urusan desa, dan daerah tertinggal. Selain itu ditujukan untuk 144 kawasan transmigrasi sesuai dengan target RPJMN 20152019). 4. Daerah yang memiliki dokumen SSK/MMS (Sudah atau sedang menyusun dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). 15
LOKASI PRIORITAS BIDANG SANITASI DAK PENUGASAN Ditujukan bagi kabupaten/kota yang memiliki kriteria sebagai berikut: 1. Diprioritaskan bagi Kabupaten/kota yang memiliki akses sanitasi di bawah rata-rata akses nasional (<67,2%). 2. Kabupaten/kota yang sudah atau sedang menyusun dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). Kegiatan DAK yang diusulkan oleh kabupaten/kota harus sudah masuk dalam dokumen SSK. 3. Penyediaan tangki septik individu perkotaan dan pengadaan truk tinja dilakukan pada kabupaten/kota yang sudah mempunyai IPLT dan sedang membentuk atau sudah mempunyai sistem pengelolaan lumpur tinja (reguler/on-call basis). 4. Penambahan pipa pengumpul dan SR dilakukan pada kabupaten/kota yang telah memiliki IPALD terpusat ( skala kota dan permukiman). 5. Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan dari akses dasar menjadi akses layak dilakukan pada lokasi yang telah dinyatakan sebagai kawasan Open Defecation Free (ODF) selama minimal 2 tahun, berdasarkan data STBM. 6. Pembangunan MCK ++ dan jaringan perpipaan dilakukan pada pesantren/lembaga pendidikan agama minimal 300 siswa menetap. 7. Kegiatan penyediaan tangki septik komunal dan pembangunan baru IPALD skala permukiman diprioritaskan pada kawasan kumuh (desa/kelurahan) sesuai dengan SK Penetapan Kawasan Kumuh yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota atau baseline pemetaan kawasan kumuh Ditjen Cipta Karya. 8. Kabupaten/kota yang sudah atau sedang menyusun dokumen SSK. 16
LOKASI PRIORITAS BIDANG PERUMAHAN DAK REGULER
Diprioritaskan bagi kabupaten/kota yang memiliki Surat Keputusan Penetapan Kawasan Kumuh yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota atau yang termasuk dalam baseline pemetaan kawasan kumuh Ditjen Cipta Karya. DAK AFIRMASI
Diprioritaskan bagi kabupaten/kota yang memenuhi kriteria eligibilitas yaitu daerah yang beririsan dengan daftar 122 daerah tertinggal, 187 lokasi prioritas (lokpri) di 41 Kabupaten Perbatasan Negara, 95 daerah kepulauan, 144 kawasan transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan dan pulau-pulau kecil/terluar, serta khusus untuk pembangunan rumah khusus dilakukan pada kabupaten/kota di wilayah Papua dan Papua Barat. 17
RINCIAN LOKASI PRIORITAS NASIONAL Kawasan Pariwisata; Kawasan Ekonomi Khusus Daerah Penghasil Padi Tertinggi Nasional Kabupaten/Kota Sentra Produksi Beras Kawasan Industri Debottlenecking Daerah Tertinggal Daerah Perbatasan Konektivitas Ke Simpul-simpul Transportasi Kota Binaan Kementerian PUPR Kawasan Kumuh Daerah Transmigrasi
18 18
PRIORITAS NASIONAL PARIWISATA
1. Perpres Nomor 2 Tahun 2015-2019 tentang RPJMN Tahun 2015-2019. 2. Rancangan Rencana Kegiatan Pemerintah tahun 2018. 3. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rinduk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 terdapat 88 (delapan puluh delapan) KSPN, Tahun 2018 terdapat 12 KSPN. 4. Jenis - Jenis Pariwisata di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) antara lain: Destinasi Danau Toba, Destinasi Borobudur, Destinasi Mandalika, Destinasi Bromo Tengger Semeru, Destinasi Labuan Bajo, Destinasi Pulau Morotai, Destinasi Wakatobi, Destinasi Tanjung Lesung, Destinasi Tanjung Kelayang, KSPN Toraja, KSPN Rupat, KSPN Pesisir Selatan. 5. Skenario pendanaan untuk mendukung kawasan pariwisata tersebut melalui dana APBN, dana perimbangan (DAK), APBD dan Swasta 19
12 LOKASI PRIORITAS DAK TAHUN 2018 KAWASAN PARIWISATA PRIORITAS Sumber: Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011
NO
KAWASAN PRIORITAS
1
Destinasi Prioritas Danau Toba
2
Destinasi Prioritas Borobudur dan sekitarnya
DAERAH
Kab. Dairi, Kab. Humbang Hasundutan; Kab. Karo; Kab. Samosir; Kab. Simalungun; Kab. Tapanuli Utara; Kab. Toba Samosir; Kab. Pakpak Barat. Kab. Purworejo; Kab. Bantul; Kab. Kulon Progo; Kota Yogyakarta; Kab. Sleman; Kab. Gunung Kidul; Kab. Klaten; Kab. Boyolali; Kab. Magelang; Kota Magelang; Kab. Temanggung; Kab. Wonosobo; Kab. Banjarnegara; Kota Surakarta; Kab. Sukoharjo; Kab. Karanganyar; Kab. Sragen; Kab. Wonogiri; Kab. Pacitan; Kab. Semarang; Kota Semarang; Kab. Kendal; Kab. Jepara; Kab. Demak; Kab. Kudus.
20
12 LOKASI PRIORITAS DAK TAHUN 2018 KAWASAN PARIWISATA PRIORITAS KAWASAN PRIORITAS
DAERAH Kab. Lombok Tengah; Kab Lombok Timur; Kab. Lombok Barat; Kab. Lombok Utara; Kota Mataram. Kab. Malang; Kab. Probolinggo; Kab. Pasuruan; Kab. Lumajang.
3
Destinasi Prioritas Mandalika dan sekitarnya
4
Destinasi Prioritas Bromo, Tengger, Semeru
5
Destinasi Prioritas Labuan Bajo
6
Destinasi Prioritas Wakatobi
Kab. Manggarai Barat; Kab. Manggarai Timur. Kab. Wakatobi; Kab. Konawe Selatan.
7
Destinasi Prioritas Pulau Morotai
Kab. Pulau Morotai.
8
Destinasi Prioritas Tanjung Lesung
9
Destinasi Prioritas Tanjung Kelayang
Kab. Pandeglang; Kab. Lebak; Kab. Serang; Kota Cilegon. Kab Belitung.
10
KSPN Toraja dan sekitarnya
11
KSPN Rupat dan sekitarnya
12
KPPN Pesisir Selatan dan sekitarnya
Kab. Tana Toraja; Kab. Toraja Utara; Kab. Luwu. Kab. Bengkalis; Kab. Pelalawan; Kab. Siak. Kab Pesisir Selatan; Kota Padang Panjang; Kab. Padang Pariaman; Kab. Tanah datar; Kab Agam ; Kota Padang. 21
11 LOKASI PRIORITAS DAK PENUGASAN BIDANG JALAN TAHUN 2018 KAWASAN EKONOMI KHUSUS No
KAWASAN PRIORITAS
DAERAH
1
KEK Bitung
Kota Bitung; Kab. Minahasa Utara; Kota Manado
2
KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK)
Kab. Kutai Timur
3
KEK Mandalika
Kab. Lombok Tengah; Kab. Lombok Barat; Kab. Lombok Timur; Kab. Lombok Utara; Kota Mataram
4
KEK Morotai
Kab. Pulau Morotai
5
KEK Palu
Kota Palu; Kab. Donggala; Kab. Parigi Moutong
6
KEK Sei Mangkei
7
KEK Tanjung Api Api
Kab. Simalungun; Kab. Batu bara; Kota Pematang siantar Kab. Banyuasin; Kota Palembang; Kab. Musi Banyuasin
8 9
KEK Tanjung Kelayang KEK Tanjung Lesung
Kab. Belitung; Kab. Belitung Timur. Kab. Pandeglang; Kab. Serang; Kab. Lebak
10 11
KEK Sorong KEK Arun Lhokseumawe
Kab. Sorong; Kota Sorong Kota Lhokseumawe; Kab. Aceh Utara; Kab. Bireuen
22
18 (DELAPAN BELAS) PROVINSI DAERAH PENGHASIL PADI TERTINGGI NASIONAL Sumber : ATAP 2015 BPS
Provinsi Jawa Timur Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Tengah Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Utara Provinsi Lampung Provinsi Sumatera Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Provinsi Aceh Provinsi Banten Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Barat Provinsi Sulawesi Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi Yogyakarta Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Bali 23
153 (SERATUS LIMA PULUH TIGA) KABUPATEN/KOTA SENTRA PRODUKSI BERAS Sumber : ATAP 2015 BPS No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Provinsi Aceh Aceh Aceh Aceh Aceh Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat Jambi Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat
Kabupaten/Kota Kab. Aceh Besar Kab. Aceh Timur Kab. Aceh Utara Kab. Bireun Kab. Pidie Kab. Deli Serdang Kab. Langkat Kab. Mandailing Natal Kab. Simalungun Kab. Tapanuli Selatan Kab. Serdang Bedagai Kab. Batu bara Kab. Lima Puluh Kota Kab. Agam Kab. Padang Pariaman Kab. Pasaman Kab. Pesisir Selatan Kab. Solok Kab. Tanah Datar Kab. Pasaman Barat Kab. Kerinci Kab. Lahat Kab. Musi Banyuasin Kab. Musi Rawas Kab. Ogan Komering Ilir Kab. Banyuasin Kab. Ogan Ilir Kab. Ogan Komering Ulu Timur Kab. Ogan Kemering Ulu Selatan Kab. Lampung Selatan Kab. Lampung Tengah Kab. Lampung Utara Kab. Lampung Timur Kab. Tanggamus Kab. Tulang Bawang Kab. Way Kanan Kab. Pasawaran Kab. Bandung Kab. Bekasi Kab. Bogor Kab. Ciamis Kab. Cianjur Kab. Cirebon Kab. Garut Kab. Indramayu Kab. Karawang Kab. Kuningan Kab. Majalengka Kab. Purwakarta Kab. Subang Kab. Sukabumi
No 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102
Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Banten Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah
Kabupaten/Kota Kab. Sumedang Kab. Tasikmalaya Kab. Bandung Barat Kab. Pangandaran Kab. Pandeglang Kab. Banjarnegara Kab. Banyumas Kab. Batang Kab. Blora Kab. Boyolali Kab. Brebes Kab. Cilacap Kab. Demak Kab. Grobogan Kab. Jepara Kab. Karang Anyar Kab. Kebumen Kab. Kendal Kab. Klaten Kab. Magelang Kab. Pati Kab. Pekalongan Kab. Pemalang Kab. Purbalingga Kab. Purworejo Kab. Rembang Kab. Semarang Kab. Seragen Kab. Sukoharjo Kab. Tegal Kab. Temanggung Kab. Wonogiri Kab. Wonosobo Kab. Bangkalan Kab. Banyuwangi Kab. Blitar Kab. Bojonegoro Kab. Bondowoso Kab. Gresik Kab. Jember Kab. Jombang Kab. Kediri Kab. Lamongan Kab. Lumajang Kab. Madiun Kab. Magetan Kab. Malang Kab. Mojokerto Kab. Nganjuk Kab. Ngawi Kab. Pacitan
No 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Bali Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Papua
Kabupaten/Kota Kab. Pamekasan Kab. Pasuruan Kab. Ponorogo Kab. Probolinggo Kab. Sampang Kab. Sidoarjo Kab. Situbondo Kab. Sumenep Kab. Trenggalek Kab. Tuban Kab. Tulungagung Kab. Landak Kab. Sambas Kab. Kubu Raya Kab. Kapuas Kab. Pulang Pisau Kab. Banjar Kab. Barito Kuala Kab. Hulu sungai selatan Kab. Hulu sungai tengah Kab. Tabalong Kab. Tanah laut Kab. Tapin Kab. Kutai Kertanegara Kab. Bolaang Mongondow Kab. Banggai Kab. Parigi Moutong Kab. Sigi Kab. Bone Kab. Bulukumba Kab. Gowa Kab. Luwu Kab. Luwu Utara Kab. Maros Kab. Pengkajene dan Kepulauan Kab. Pinrang Kab. Sidenreng Rappang Kab. Sopeng Kab. Wajo Kab. Luwu Timur Kab. Polewalimandar Kab. Konawe Kab. Gianyar Kab. Tabanan Kab. Bima Kab. Dompu Kab. Lombok Barat Kab. Lombok Tengah Kab. Lombok Timur Kab. Sumba Kab. Merauke
24
14 LOKASI PRIORITAS DAK TAHUN 2018 KAWASAN INDUSTRI NO
KAWASAN PRIORITAS
DAERAH
1
Kawasan Industri Sei Mangke
Kab. Simalungun; Kab. Batubara; Kota Medan
2
Kawasan Industri Morowali
Kab. Morowali; Kab. Konawe Utara; Kota Kendari
3
Kawasan Industri Bantaeng
Kab. Bantaeng; Kab. Jeneponto; Kab. Takalar; Kab. Gowa; Kota Makasar
4
Kawasan Industri Bitung
Kota Bitung; Kab. Minahasa Utara; Kota Manado
5
Kawasan Industri Ketapang
Kab. Ketapang
6
Kawasan Industri Mandor
Kab. Landak
7
Kawasan Industri Kuala Tanjung
Kab. Batubara; Kab. Simalungun;
8
Kawasan Industri Palu
Kota Palu
9
Kawasan Industri Konawe
Kab. Konawe; Kab. Konawe Utara; Kota Medan
10
Kawasan Industri Batulicin
11
Kawasan Industri Buli
Kab. Tanah Bumbu; Kab. Banjar; Kab. Paser; Kota Balikpapan; Kota Banjarbaru Kab. Halmahera Timur
12
Kawasan Industri Jorong
Kab. Tanah Laut
13
Kawasan Industri Tanggamus
Kab. Tanggamus
14
Kawasan Industri Teluk Bintuni
Kab. Teluk Bintuni
25
6 LOKASI PRIORITAS DAK TAHUN 2018 DEBOTTLENECKING Debottlenecking adalah menghilangkan hambatan-hambatan yang memacetkan proses dan program pembangunan. "Ada pospos dalam pemerintahan yang memerlukan penangananpenanganan khusus.
Lokasi Prioritas yang memerlukan penanganan khusus antaralain: 1. Kabupaten Tanjung Buton, 2. Kabupaten/Kota Dumai, 3. Kabupaten/Kota Serang, 4. Kabupaten Gresik, 5. Kebpaten Berau, 6. Kabupaten Tanah Kuning (Bulungan) 26
122 LOKASI PRIORITAS DAK TAHUN 2018 DAERAH TERTINGGAL KAWASAN PRIORITAS Daerah Tertinggal
DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Kab. Aceh Singkil Kab. Nias Kab. Nias Selatan Kab. Nias Utara Kab. Nias Barat Kab. Kepulauan Mentawai Kab. Solok Selatan Kab. Pasaman Barat Kab. Musi Rawas Kab. Musi Rawas Utara Kab. Seluma Kab. Lampung Barat Kab. Pesisir Barat Kab. Bondowoso Kab. Situbondo Kab. Bangkalan Kab. Sampang Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kab. Lombok Barat Kab. Lombok Tengah Kab. Lombok Timur Kab. Sumbawa Kab. Dompu Kab. Bima Kab. Sumbawa Barat Kab. Lombok Utara Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Kupang Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kab. Belu Kab. Alor Kab. Lembata Kab. Ende Kab. Manggarai Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Sumba Tengah Kab. Sumba Barat Daya
DAERAH 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
Kab. Nagekeo Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka Kab. Sambas Kab. Bengkayang Kab. Landak Kab. Ketapang Kab. Sintang Kab. Kapuas Hulu Kab. Melawi Kab. Kayong Utara Kab. Seruyan Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Mahakam Ulu Kab. Nunukan Kab. Banggai Kepulauan Kab. Donggala Kab. Toli-Toli Kab. Buol Kab. Parigi Moutong Kab. Tojo Una Una Kab. Sigi Kab. Banggai Laut Kab. Morowali Utara Kab. Jeneponto Kab. Konawe Kab. Bombana Kab. Konawe Kepulauan Kab. Boalemo Kab. Pohuwato Kab. Gorontalo Utara Kab. Polewali Mandar Kab. Mamuju Tengah Kab. Maluku Tenggara Barat Kab. Maluku Tengah Kab. Buru Kab. Kepulauan Aru Kab. Seram Bagian Barat Kab. Seram Bagian Timur Kab. Maluku Barat Daya
DAERAH 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
Kab. Buru Selatan Kab. Halmahera Barat Kab. Kepulauan Sula Kab. Halmahera Selatan Kab. Halmahera Timur Kab. Pulau Morotai Kab. Pulau Taliabu Kab. Teluk Wondama Kab. Teluk Bintuni Kab. Sorong Selatan Kab. Sorong Kab. Raja Ampat Kab. Tambrauw Kab. Maybrat Kab. Merauke Kab. Jayawijaya Kab. Nabire Kab. Kepulauan Yapen Kab. Biak Numfor Kab. Paniai Kab. Puncak Jaya Kab. Boven Digoel Kab. Mappi Kab. Asmat Kab. Yahukimo Kab. Pegunungan Bintang Kab. Tolikara Kab. Sarmi Kab. Keerom Kab. Waropen Kab. Supiori Kab. Mamberamo Raya Kab. Nduga Kab. Lanny Jaya Kab. Mamberamo Tengah Kab. Yalimo Kab. Puncak Kab. Dogiyai Kab. Intan Jaya Kab. Deiyai
27
43 LOKASI PRIORITAS DAK TAHUN 2018 DAERAH PERBATASAN KAWASAN PRIORITAS
DAERAH
DAERAH
DAERAH
Daerah Perbatasan
1 Kab. Aceh Besar
16 Kab. Timor Tengah Utara
31 Kab. Kepulauan Sangihe
2 Kota Sabang
17 Kab. Belu
32 Kab. Kepulauan Talaud
3 Kab. Serdang Bedagai
18 Kab. Alor
33 Kab. Maluku Tenggara Barat
4 Kab. Indragiri Hilir
19 Kab. Rote Ndao
34 Kab. Kepulauan Aru
5 Kab. Pelalawan
20 Kab. Sabu Raijua
35 Kab. Maluku Barat Daya
6 Kab. Bengkalis
21 Kab. Malaka
36 Kab. Pulau Morotai
7 Kab. Rokan Hilir
22 Kab. Sambas
37 Kab. Raja Ampat
8 Kab. Kepulauan Meranti
23 Kab. Bengkayang
38 Kab. Merauke
9 Kota Dumai
24 Kab. Sanggau
39 Kab. Jayapura
10 Kab. Karimun
25 Kab. Sintang
40 Kab. Boven Digoel
11 Kab. Bintan
26 Kab. Kapuas Hulu
41 Kab. Pegunungan Bintang
12 Kab. Natuna
27 Kab. Berau
42 Kab. Keerom
13 Kab. Kepulauan Anambas
28 Kab. Mahakam Ulu
43 Kab. Supiori
14 Kota Batam
29 Kab. Malinau
15 Kab. Kupang
30 Kab. Nunukan
28
65 LOKASI PRIORITAS DAK TAHUN 2018 KONEKTIVITAS KE SIMPUL-SIMPUL TRANSPORTASI KAWASAN PRIORITAS Konektivitas
DAERAH
DAERAH
DAERAH
1 Kab. Aceh Barat 2 Kota Sabang
22 Kab. Ketapang 23 Kab. Sintang
43 Kab. Mamuju Utara 44 Kab. Maluku Tenggara Barat
3 Kab. Mandailing Natal
24 Kab. Sekadau
45 Kab. Kepulauan Aru
4 5 6 7 8
25 26 27 28 29
46 47 48 49 50
Kab. Tapanuli Tengah Kab. Deli Serdang Kab. Pasaman Barat Kota Padang Kab. Siak
9 Kab. Kepulauan Meranti
10 11 12 13
Kab. Tanjung Jabung Timur Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Banyuasin Kab. Lingga
Kab. Kubu Raya Kab. Kapuas Kab. Barito Utara Kab. Seruyan Kab. Pulang Pisau
Kab. Buru Selatan Kab. Halmahera Barat Kab. Halmahera Tengah Kab. Halmahera Timur Kab. Sorong
30 Kab. Tanah Laut
51 Kab. Raja Ampat
31 32 33 34
52 53 54 55
Kab. Kutai Timur Kab. Berau Kab. Penajam Paser Utara Kab. Tana Tidung
Kab. Tambrauw Kab. Maluku Tengah Kab. Seram Bagian Barat Kab. Fak fak
14 Kab. Kepulauan Anambas
35 Kota Manado
56 Kab. Barito Timur
15 16 17 18 19 20 21
36 37 38 39 40 41 42
57 58 59 60 61 62 63 64
Kab. Majalengka Kab. Pacitan Kab. Klungkung Kab. Kupang Kab. Timor Tengah Utara Kab. Flores Timur Kab. Sambas
Kab. Morowali Kab. Pinrang Kab. Tana Toraja Kab. Buton Kab. Konawe Kab. Bombana Kab. Konawe Utara
Kab. Nunukan Kota Dumai Kota Tanjung Pinang Kota Samarinda Kota Tidore Kepulauan Kab. Pangkajene dan Kepulauan Kab. Kepulauan Yapen Kab. KotaBaru
65 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro
29
17 LOKASI PRIORITAS DAK TAHUN 2018 KOTA BINAAN KEMENTERIAN PUPR No
Provinsi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Aceh Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Barat Jambi Sumatera Selatan Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Timur
Kota Binaan Kementerian PUPR Kota Banda Aceh Kota Sibolga Kota Pematang Siantar Kota Payahkumbuh Kota Jambi Kota Palembang Kota Bogor Kota Bandung Kota Cirebon Kota Magelang Kota Surakarta Kota Malang Kota Surabaya Kota Pontianak Kota Banjarmasin Kota Balikpapan Kota Samarinda 30
333 LOKASI PRIORITAS DAK TAHUN 2018 KAWASAN KUMUH NO
WILAYAH Kabupaten Kota
SESUAI BERITA ACARA KESEPAKATAN LOKASI PERMUKIMAN TERDUGA KUMUH YANG DISURVAI KECAMATAN KELURAHAN KAWASAN
KUMUH
LUAS (HA) SK
Data Final
SK Kumuh
f
TOTAL 333 NAD SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI BENGKULU SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG LAMPUNG BANTEN JAWA BARAT JAWA TENGAH DIY JAWA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI TENGAH SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA BALI NTB NTT MALUKU UTARA MALUKU PAPUA BARAT PAPUA DKI JAKARTA
1,337 52 54 38 33 23 26 26 37 21 56 74 116 112 29 58 25 32 28 27
3,751 157 137 102 69 40 50 52 118 40 120 191 352 416 77 211 56 55 113 54
4,665 125 132 79 66 42 41 46 109 43 155 331 708 481 107 224 97 62 133 46
43,596.56 1,796.59 3,325.78 1,234.01 823.39 816.13 1,373.44 536.46 3,429.70 482.97 1,900.07 1,164.78 3,525.04 4,527.23 406.04 1,559.15 2,450.75 983.08 1,783.56 1,064.20
38,431.77 1,469.94 1,088.83 977.51 823.39 787.90 1,258.20 536.46 2,575.23 482.97 1,833.70 1,186.80 3,485.64 4,261.50 406.04 1,777.01 358.18 983.08 1,653.62 1,089.73
11 62 11 40 15 68 62 27 36 23 18 12 31 14 40
21 136 35 98 40 265 177 80 106 73 54 41 53 43 119
29 136 36 99 64 306 177 106 126 79 56 55 68 44 257
317.13 545.35 258.88 987.20 224.77 2,154.61 1,269.63 484.72 1,226.97 691.11 707.67 301.39 536.91 707.86
317.13 574.83 258.88 976.39 224.77 2,154.61 1,291.29 484.72 1,013.36 691.11 736.53 301.39 536.91 809.60 1,024.52
-
324 12 10 10 10 7 9 7 12 7 13 6 23 24 5 16 8 11 10 6 4 7 5 9 4 17 11 8 9 11 6 9 9 9 -
31
Lokasi Prioritas Transmigrasi Sumber: Surat Menteri DPDTT No. S.426/M-DPDTT/07/2016
Provinsi Prov Aceh
Prov Sumatera Barat
Prov Riau Prov Kepulauan Riau Prov Jambi Prov Bengkulu
Prov Sumatera Selatan
Prov Bangka Belitung Prov Lampung
Prov Kalimantan Barat
Prov Kalimantan Tengah
Kabupaten
Kabupaten Satuan Permukiman Transmigrasi (SP) Tahun Anggaran 2016 Bener Meriah Aceh Barat Pidie Subulussalam Aceh Utara Aceh Besar Bireun Aceh Tengah Nagan Raya Aceh Jaya Simeulu Aceh Selatan Aceh Timur Pidie Jaya Aceh Barat Daya Aceh singkil Aceh Tamiang Pesisir Selatan Sijunjung Pasaman Barat Dharmasraya Bengkalis Natuna Tanjung Jabung Timur Sarolangun Bungo Kerinci Bengkulu Utara Bengkulu Selatan Kaur Rejang Lebong Bengkulu Utara Ogan Ilir Ogan Komering Ilir Banyuasin Banyuasin Ogan Komering Ulu Timur Ogan Ilir Lahat Musi Rawas Lahat Bangka Selatan Bangka Barat Mesuji Way Kanan Tulang Bawang Kubu Raya Kubu Raya Kayong Utara Sambas Sambas Kayong Utara Kapuas Hulu Ketapang Melawi Sanggau Bengkayang Sintang Kapuas Kuala Kapuas Lamadau Pulang Pisau Katingan Seruyan
TSM Aceh Tengah
Provi Kalimantan Selatan Prov Kalimantan Timur Prov Kalimantan Utara
Barito Kuala Kutai Timur
Provinsi Gorontalo
Boalemo
Prov Sulawesi Tengah
Buol Morowali Tojo Una-una Poso Parigi Moutong
Prov Sulawesi Barat Prov Sulawesi Tenggara
Mamuju Tengah Konawe Utara Konawe Selatan Muna Luwu Timur
Prov Sulawesi Selatan
Prov Sulawesi Utara
Prov Nusa Tenggara Barat
Bima Sumbawa
Prov Nusa Tenggara Timur
Timor Tengah Utara
Prov Maluku Prov Maluku Utara
Maluku tengah Morotai
Prov Papua
Merauke Keerom
Prov Papua Barat
Barito Utara Gunung Mas Sukamara Barito Timur Tanah Bumbu Kutai Timur Nunukan Bulungan Tanah Tidung Boalemo Gorontalo Pahuwato Gorontalo Utara Toli - Toli Buol Poso Morowali Tojo Una-una Donggala Sigi Parigi Moutong Banggai Kepulauan Morowali Utara
Luwu Utara Tana Toraja Seram Bagian Timur Minahasa Selatan Bolaang Mongondow Timur Minahasa Tenggara Bima Sumbawa Sumbawa Barat Sumba Timur Ende Sikka Alor Bellu Sumba Barat Daya Timor Tengah Selatan Rote Ndao Sumba Barat Malaka Manggarai Barat Halmahera Selatan Halmahera Timur Halmahera Tengah Kota Tidore Kepulauan Kepulauan Morotai Kepulauan Sula Keerom Merauke Teluk Wondama Manokwari Fak-Fak Maybrat Manokwari Selatan
33
TERIMA KASIH
