BUKU PANDUAN
P4DP PEMBINAAN DAN PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI
Dengan nilai Samsol SP.AP1 akan menjalankan tugasnya untuk melindungi kepentingan anggota
DPP – SP.API
1|Page
Solid Aspiratif Manfaat Sinergi Optimis Lugas 2|Page
DAFTAR ISI
Apa Itu P4DP ?
……………
4
Kedudukan
……………
5
Keanggotaan
……………
6
Tugas Anggota Tim P4DP (dari Serikat)
……………
7
Pemeriksaan
……………
8
Teknik Penelitian
……………
9
Prosedur Pemeriksaan
……………
10
Cara Pemeriksaan
……………
10
Teknik Pemeriksaan
……………
10
Jangka Waktu Pemeriksaan
……………
11
Penghentian Pemeriksaan
……………
11
Alur Proses Pemeriksaan
……………
12
bagi wakil SP.AP1 anggota P4DP
……………
15
Jenis Hukuman
……………
17
Sumber / Bahan Penelitian dan
Hal-hal yang harus menjadi perhatian
3|Page
APA ITU P4DP ? Dasar : KEP. Direksi No. KEP.41/KP.14/2013 tentang Panitia Pembinaan dan Pemeriksaan Pelanggaran Disisplin Pegawai (P4DP) PT. Angkasa Pura I (Pesrsero) jo KEP.120/kp.14/2015 Tugas : Pembinaan Terkait Penurunan Etos Kerja, Motivasi Kerja dan Ketidaksesuaian Etika Kerja, Penasehat Permasalahan Keluarga dan Pemberian Rekomendasi Izin Perceraian, Penelitian dan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin, Penelitian dan Pemeriksaan Pelanggaran dan Penyimpangan
Pedoman
Perilaku
(code
of
conduct).
4|Page
KEDUDUKAN 1. P4DP Kantor Pusat berkedudukan di kantor pusat
Dibentuk dengan SK direksi.
Bertindak
sebagai
pembina
P4DP
kantor
cabang.
Melakukan
penelitian
dan
pemeriksaan
terhadap pelanggaran disiplin pegawai baik di kantor pusat maupun di kantor cabang yang bersifat
sedang
dan/atau
berat
dan
penyimpangan Pedoman Perilaku (code of conduct). 2. P4DP Kantor Cabang berkedudukan di kantor cabang
Dibentuk dengan SK GM setelah mendapat persetujuan HC&GA Director.
Melakukan
penelitian
dan
pemeriksaan
terhadap pelanggaran disiplin pegawai di kantor cabang yang bersifat sedang dan/atau berat dan penyimpangan Pedoman Perilaku (code of conduct). 5|Page
KEANGGOTAAN P4DP Kantor Pusat beranggotakan paling banyak 8 orang Ketua merangkap anggota (1 tingkat dibawah
Board of Directors) Sekertaris merangkap anggota Anggota : wakil dari Direktorat dan wakil dari Serikat (SP dan AKA) P4DP Kantor Cabang beranggotakan paling banyak 5 orang Ketua merangkap anggota (1 tingkat dibawah
General Manager) Sekertaris merangkap anggota (Section Head yang membidangi Human Capital) Anggota : yang membidangi Human Capital yang membidangi Hukum dan wakil serikat (SP dan AKA)
6|Page
TUGAS ANGGOTA TIM P4DP (dari Serikat) Melaksanakan semua tugas dari anggota P4DP •
menghadiri rapat P4DP
•
melakukan
penelitian
dan
pemeriksaan
terhadap suatu permasalahan •
turut
serta
dan
aktif
memnerikan
pertimbangan dan saran •
melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua
Melaksanakan tugas sebagai fungsi serikat : “melindungi kepentingan anggota” yaitu : •
memastikan
bahwa
proses
pemeriksaan
dijalankan dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku, tidak ada tekanan/intimidasi, dan pemeriksaan berjalan fair •
memberikan
pertimbangan-pertimbangan
yang meringankan hukuman
7|Page
SUMBER / BAHAN PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN 1. Hasil penelitian terhadap laporan yang masuk; 2. Informasi dari TKP; 3. Temuan jejak yang ditinggalkan; 4. Temuan informasi/gambaran Kejadian; 5. Pengaduan lingkungan; 6. Laporan kepolisian; 7. Menyaksikan sendiri.
8|Page
TEKNIK PENELITIAN Penelitian Secara Langsung a. Elisitasi Teknik melakukan kontak dengan sasaran, dengan cara mengajukan
pertanyaan-pertanyaan yang
lebih bersifat pancingan untuk memperoleh informasi. b. Wawancara Teknik melakukan wawancara dengan sasaran, yang digiring ke informasi yang kita perlukan. c. Pemotretan Teknik melakukan pemotretan/perekaman sasaran
Penelitian Secara Tidak Langsung 1. Observasi 2. Pemotretan / Perekaman 3. Penelitian a. Penelitian Kepustakaan b. Penelitian Lapangan
9|Page
PROSEDUR PEMERIKSAAN P4DP setiap akan melakukan pemeriksaan → harus mendapat perintah dari HC&GA Director untuk Kantor Pusat dan dari GM untuk Kantor Cabang
CARA PEMERIKSAAN 1. Lisan
→ untuk pelanggaran ringan
2. Tertulis
→ untuk pelanggaran sedang dan atau
berat
TEKNIK PEMERIKSAAN 1. Pemeriksaan Subyek : dengan cara tanya jawab → BA Pemeriksaan (pelaku, saksi) 2. Pemeriksaan Obyek / Barang Bukti 3. Analisa Pelanggaran Hukum → untuk menentukan pasal yang dilanggar 4. Pemberkasan → Untuk bahan pembahasan dalam rapat P4DP.
10 | P a g e
JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN Bulan sejak surat perintah pemeriksaan Dapat
diperpanjang
15
hari
kerja
(apabila
pemeriksaan belum selesai) Dapat diperpanjang lagi 15 hari kerja (dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan) Hasil dilaporkan ke BOD untuk Kantor Pusat (HC&GA Director) dan ke GM untuk Kantor Cabang dengan menyampaikan Rekomendasi : pelanggaran dan hukuman yang diberikan
PENGHENTIAN PEMERIKSAAN Tidak lengkapnnya alat bukti Pelaku meninggal dunia
Ditetapkan dengan SK Direksi
11 | P a g e
ALUR PROSES PEMERIKSAAN
1
Direksi membentuk Tim P4DP dengan KEP. Direksi untuk Kantor Pusat & KEP. General Manager untuk Kantor Cabang. Keanggotaannya terdiri dari Perwakilan Manajemen, dan Perwakilan Pegawai yang ditunjuk oleh Serikat Pegawai
P4DP berkedudukan di Kantor Pusat dan Kantor Cabang
2 3
4
5
P4DP Kantor Pusat dapat diperintahkan ke Kantor cabang atas Perintah Human Capital dan General Affair Director untuk terlibat secara langsung dalam pemeriksaan, pendalaman dan atau pengambil alihan pemeriksaan pelanggaran disiplin sedang dan berat di kantor cabang.
Dasar Proses Pemeriksaan : 1. Laporan kepada Direksi tentang pelanggaran disiplin pegawai 2. Temuan Internal Audit 3. Temuan Tim P4DP 4. Tertangkap Tangan / Langsung • • •
Diterbitkan surat perintah Direksi untuk P4DP Kantor Pusat Surat Perintah General Manager untuk Kantor Cabang Perkasus untuk melakukan proses pemeriksaan 12 | P a g e
ALUR PROSES PEMERIKSAAN
6
7
P4DP melakukan pemeriksaan dengan tahapan : 1. Melakukan pemanggilan pertama, kedua dan ketiga dalam jangka waktu masing-masing selama 3 hari. 2. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan secara lisan maupun tertulis dalam ruangan tertutup. 3. Pemeriksaan secara lisan dilakukan dengan tanya jawab. 4. Pemeriksaan tertulis dilakukan melalui analisa tertulis terhadap data atau barang bukti yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 5. Dalam melakukan pemeriksaan P4DP dapat mendengar atau meminta keterangan dari pihak ketiga (orang) lain apabila dipandang perlu Mekanisme pelaporan hasil pemeriksaan P4DP Kantor Cabang : 1. Untuk Kantor Cabang. P4DP Kantor Cabang akan melaporkan kepada General Manager 2. Khusus untuk Pelanggaran Disiplin Sedang dan Berat, General Manager selanjutnya akan melaporkan kepada Human Capital and General Affair Director di Kantor Pusat berikiut dengan rekomendasi sanksi yang akan dijatuhkan.
13 | P a g e
ALUR PROSES PEMERIKSAAN
8
Mekanisme pelaporan hasil pemeriksaan P4DP Kantor Pusat : 1. Untuk kasus-kasus yang sudah jelas fakta dan dasar hukumnya dan tidak memerlukan pendalaman materi oleh Board of Directors dapat langsung disampaikan kepada Human Capital and General Affair Directror tanpa harus melalui forum Rapat Board of Directors. Untuk selanjutnya hal-hal yang sudah disetujui oleh Human Capital and General Affair Director disampaikan kepada President Director untuk mendapatkan persetujuan. 2. Untuk kasus-kasus yang masih memerlukan pendalaman materioleh Board of Directors maka keputusan yang akan diambil tetap harus melalui Rapat Board of Directors.
9
Terhadap sanksi yang sudah diputuskan Direksi, maka akan dibuatkan Surat Keputusan Direksi oleh Human Capital Group Head
10
Apabila pegawai mengajukan keberatan atas dijatuhkan maka pegawai tersebut dapat keberatan/banding kepada Badan Pertimbangan (BPK) yang dibetuk dengan Surat Keputusan berkedudukan di Kantor Pusat
sanksi yang mengajukan Kepegawaian Direksii dan
14 | P a g e
Hal-Hal yang Harus Menjadi Perhatian bagi Wakil SP.AP1 Sebagai Anggota Tim P4DP
Faktor-faktor peringan dalam penjatuhan hukum disiplin, sebagai bahan pertimbangan yang harus disampaikan kepada tim P4DP oleh wakil SP.AP1 sebagai
wujud
pelaksanaan
tugas
organisasi
(melindungi “kepentingan dan hak” anggota) dalam kapasitas sebagai salah seorang anggota Tim P4DP. Faktor-faktor peringan tersebut adalah (PKB 20142016 Pasal 103 ayat (1)) : a. Beritikad baik. b. Dapat dibuktikan tidak adanya kesengajaan dalam perbuatan. c. Menunjukkan prestasi kerja atau konduite yang baik. d. Menunjukkan sikap loyal kepada perusahaan e. Bersikap sopan terhadap sesama pegawai maupun atasan.
15 | P a g e
f.
Belum pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Perusahaan maupun hukuman pidana oleh pengadilan.
g. Tidak mempersulit jalannya pemeriksaan. h. Pelanggaran tersebut baru pertama dilakukan. i.
Pelanggaran dilakukan karena tekanan, ancaman, dan paksaan dari pihak lain.
j.
Pemeriksaan kadaluarsa (dilakukan setelah 1 (satu) tahun pelanggaran dilakukan).
k. Belum ada putusan Pengadilan berkekuatan. hukum yang tetap yang menyatakan bersalah.
Dengan adanya faktor-faktor peringan tersebut, wakil SP.AP1
dalam
Tim
P4DP
punya
dasar
untuk
mengusulkan jenis hukuman yang lebih ringan dalam tingkat hukuman yang di langgarnya.
16 | P a g e
Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari (PKB 20142016 Pasal 93 ayat (2)): a. Peringatan / teguran lisan b. Peringatan / teguran tertulis c. Pernyataan tidak puas tertulis d. Penundaan kenaikan gaji berkala.
Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari (PKB 20142016 Pasal 93 ayat (3)): a. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun. b. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun. c. Penurunan kelas jabatan pada kelas jabatan setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun.
17 | P a g e
Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari (PKB 2014-2016 Pasal 93 ayat (4): a. Pembebasan dari jabatan struktural dan tidak ditempatkan di jabatan struktural lainnya. b. Penurunan pangkat pada pangkat 2 (dua) tingkat lebih rendah atau lebih. c. Penurunan kelas jabatan pada kelas jabatan 2 (dua) tingkat atau lebih. d. Pemberhentian
dengan
hormat
tidak
atas
permintaan sendiri sebagai pegawai. e. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai.
Selamat Menjalankan Tugas
Kabid Hukum DPP SP.API ttd MILDA
18 | P a g e
Note :
19 | P a g e
20 | P a g e
