BUKU PANDUAN PPK DAN PPS
Pengarah Andry Dewanto Ahmad, SH, Nadjib Hamid, S.Sos.,M.Si, Agung Nugroho, SH.,MH., Agus Machfud Fauzi,S.Ag.,M.Si., Dr. Sayekti Suindyah D, MM.,
Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Anggota KPU Provinsi Jawa Timur Anggota KPU Provinsi Jawa Timur Anggota KPU Provinsi Jawa Timur Anggota KPU Provinsi Jawa Timur
Penanggungjawab Drs. Ec. Jonathan Judianto, MMT,
Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur
Editor Dr. Sayekti Suindyah D, MM.,
Anggota KPU Provinsi Jawa Timur
Penyusun dan Penerbit Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
Informasi lebih lanjut hubungi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Jalan Raya Tenggilis Nomor 1 Surabaya Telp.031-8484824, Fax. 031-8484826 Website: www.KPUJatim.go.id Cetakan Pertama Juni 2013
SAMBUTAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR Assalaamu’alaikum Wr. Wb. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Alloh SWT atas terbitnya Buku Panduan PPK dan PPS sebagai pedoman kerja PPK dan PPS dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur di tingkat Kecamatan dan/atau sebutan lainnya dan Desa/Kelurahan dan/atau sebutan lainnya. Tujuan diterbitkannya Buku Panduan PPK dan PPS ini adalah agar PPK dan PPS dapat bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya dalam hal rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan dan/atau sebutan lainnya dan Desa/Kelurahan dan/atau sebutan lainnya. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Sedangkan penyusunan buku ini didasarkan pada Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor: 16/Kpts/KPU-Prov014/2013 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan Dalam pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut: 1. PPK dan PPS merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang mempunyai peran startegis dan sebagai bagian dari KPU, dalam tugasnya PPK dan PPS harus mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku; 2. PPS melaksanakan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dan /atau sebutan lainnya secara terbuka dengan cermat,teliti dan konsisten dengan menggunakan data-data asli yang diperoleh dari KPPS; 3. PPK melaksanakan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dan /atau sebutan lainnya secara terbuka dengan cermat,teliti dan konsisten dengan menggunakan data-data asli yang diperoleh dari PPS; 4. PPK dan PPS melaksanakan kegiatan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Akhirnya saya sampaikan dan ucapkan selamat bekerja dan semoga Alloh SWT senantiasa memberikan petunjuk dan keselamatan bagi seluruh anggota KPPS Provinsi Jawa Timur. Amin.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Surabaya, 10 Juni 2013 KETUA
ANDRY DEWANTO AHMAD, S.H
Page iii
DAFTAR ISI
Sambutan Ketua KPU Provinsi Jawa Timur
iii
Daftar Isi
iv
Daftar Singkatan
v
BUKU PANDUAN PPK
1
BAB 1. PENDAHULUAN
1
BAB 2. MEMBANTU PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
6
BAB 3. MELAKSANAKAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILUKADA
7
BAB 4. SEBELUM HARI PEMUNGUTAN SUARA
10
BAB 5. HARI PEMUNGUTAN SUARA
13
BAB 6. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
14
BAB 7. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG
18
BAB 8. PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
20
BAB 9. MELAKUKAN EVALUASI DAN MEMBUAT LAPORAN
24
LAMPIRAN
26
BUKU PANDUAN PPS BAB 1. PENDAHULUAN
1
BAB 2. MELAKUKAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
3
BAB 3. SEBELUM HARI PEMUNGUTAN SUARA
9
BAB 4. HARI PEMUNGUTAN SUARA
13
BAB 5. PERSIAPAN PELAKSANAAN REKAPITULASI
14
BAB 6. PELAKSANAAN REKAPITULASI
17
BAB 7. PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI PPS
21
LAMPIRAN
25
REFERENSI
35
Page iv
DAFTAR SINGKATAN
UUD 1945
: Undang-Undang Dasar Tahun 1945
UU Nomor 15 Tahun 2011
: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
KPU
: Komisi Pemilihan Umum di tingkat Pusat (Nasional)
KPU Provinsi
: Komisi Pemilihan Umum di tingkat Provinsi
KPU Kabupaten/Kota
: Komisi Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/Kota
PPK
: Panitia Pemilihan Kecamatan
PPS
: Panitia Pemungutan Suara
KPPS
: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
TPS
: Tempat Pemungutan Suara
Bawaslu
: Badan Pengawas Pemilu di tingkat Pusat (Nasional)
Bawaslu Provinsi
: Badan Pengawas Pemilu di tingkat Provinsi
Panwaslu Kabupaten/Kota
: Panitia Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota
Panwaslu Kecamatan
: Panitia Pengawas Pemilu di tingkat Kecamatan
PPL
: Pengawas Pemilu Lapangan (Desa/kelurahan)
DPT
: Daftar Pemilih Tetap
DPTb
: Daftar Pemilih Tambahan
Page v
Pendahuluan 1.1 ASAS PENYELENGGARA PEMILU PPK adalah penyelenggara pemilihan umum di tingkat kecamatan. Dalam menyelenggarakan pemilihan umum PPK berpedoman kepada asas: a. Mandiri; b. Jujur; c. Adil; d. Kepastian hukum; e. Tertib penyelenggara Pemilu; f. Kepentingan umum; g. Keterbukaan; h. Proporsionalitas; i. Profesionalita; j. Akuntabilitas; k. Efisiensi, dan l. Efektivitas. 1.2 TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PPK PPK dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan atau sebutan lainnya dengan tugas, wewenang, dan kewajiban meliputi: a. Membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap; b. Membantu KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu; c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten; d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten; e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya; f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara melalui rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan mengumumkan hasilnya; g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f; h. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada seluruh peserta Pemilu; i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten; j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan; k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya; l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat; m. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan n. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. KPU Provinsi Jawa Timur |
Buku Panduan PPK
Page -1
1.3 KODE ETIK PPK PPK terikat pada kode etik penyelenggara Pemilu, sebagai berikut: 1. Menggunakan kewenangan berdasarkan hukum 2. Bersikap dan bertindak nonpartisan dan imparsial atau tidak memihak. 3. Bertindak transparan dan akuntabel. 4. Melayani pemilih menggunakan hak pilihnya. 5. Tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan. 6. Bertindak profesional, dan 7. Administrasi Pemilu yang akurat. 1.4 JADWAL KERJA PPK 11 Juni – 1 juli 2013 14 – 15 Juli 2013 26 – 27 Agustus 2013 27 – 28 Agustus 2013 30 – 31 Agustus 2013 1 – 2 September 2013
: Pengesahan dan Penyusunan DPS : Penyusunan dan Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih terdaftar dan jumlah TPS terinci dalam wilayah Kecamatan : Menerima Logistik Pemilu di TPS dari KPU Kabupaten/Kota : Mendistribusikan logistik Pemilu di TPS ke Desa/Kelurahan : Menerima Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dari PPS : Penyusunan dan Penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota
1.5 KETENTUAN PIDANA Sanksi hukum pada pelanggaran pidana dalam pemungutan dan penghitungan suara Pemilukada yang ada dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, antara lain terdapat dalam: 1. Pasal 117 ayat (3) Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). 2. Pasal 117 ayat (4) Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). 3. Pasal 117 ayat (5) Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). 4. Pasal 117 ayat (7) Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mendampingi seorang pemilih selain yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
KPU Provinsi Jawa Timur |
Buku Panduan PPK
Page -2
5. Pasal 117 ayat (8) yang berbunyi : Setiap orang yang bertugas membantu pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (2) dengan sengaja memberitahukan pilihan si pemilih kepada orang lain, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00- (satu juta rupiah) dan palingbanyak Rp 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah). 6. Pasal 118 ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan Pasangan calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 7. Pasal 118 ayat (2) yang berbunyi : Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 2.000.000,00- (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah). 8. Pasal 118 ayat (3) yang berbunyi : Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya hasil pemungutan suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000,00- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000,00- (satu juta rupiah). 9. Pasal 118 ayat (4) yang berbunyi : Setiap orang yang dengan sengaja mengubah hasil penghitungan suara dan/atau berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun dan / atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah). 10.Pasal 119 Jika tindak pidana dilakukan dengan sengaja oleh penyelenggara atau pasangan calon, ancaman pidananya ditambah Sanksi hukum pada pelanggaran pidana dalam pemungutan dan penghitungan suara Pemilukada yang ada dalam UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan UU Nomor 32 tahun 2004 terdapat dalam Pasal 115 sebagai berikut: 1. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah); 2. Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dan orang yang kehilangan hak pilihnya tersebut mengadukan diancam dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
KPU Provinsi Jawa Timur |
Buku Panduan PPK
Page -3
dan denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah); 3. Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah); 4. Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tidak sah atau dipalsukan menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah); 5. Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan kepala daerah menurut Undang-Undang ini, diancam dengan dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah); 6.
Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
7.
Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan identitas diri palsu untuk mendukung bakal pasangan calon perseorangan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diancam dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
8. Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU kabupaten/kota, dan anggota KPU provinsi yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
KPU Provinsi Jawa Timur |
Buku Panduan PPK
Page -4
9.
Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU kabupaten/kota, dan anggota KPU provinsi yang dengan sengaja tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
Page -5
KPU Provinsi Jawa Timur |
Buku Panduan PPK
Membantu Pemutakhiran Data Pemilih Dalam tahapan pemutahiran data pemilih Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) membantu pemutakhiran data pemilih dengan cara-cara berikut ini: 1. Menerima Data Pemilih/DPS (Model A KWK.KPU/Model A1 KWK.KPU) dari KPU kabupaten/Kota sebanyak sebanyak 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK dan 2 (dua) rangkap untuk dikirim ke PPS, dengan ketentuan 1 (satu) rangkap untuk arsip di PPS dan 1 (satu) rangkap untuk pencocokan dan penelitian (coklit) oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP), disertai blangko formulir (Model A2 KWK.KPU, Model A3.2 KWK.KPU, dan Model A3.3 KWK.KPU). 2. Menyelenggarakan bimbingan teknis pemutakhiran data pemilih kepada PPS, mengenai: a. Jadwal waktu pemutakhiran data pemilih; b. Formulir pemutakhiran data pemilih dan cara pengisiannya; c. Kegiatan PPS dalam pemutakhiran data pemilih; d. Pembentukan PPDP serta tugas dan wewenangnya; e. Sosialisasi pemutakhiran data pemilih. 3. Menerima DPT (Model A3 KWK.KPU) dari PPS sebanyak 2 (dua) rangkap untuk diteruskan kepada KPU Provinsi Jawa Timur.
Page -6
KPU Provinsi Jawa Timur |
Buku Panduan PPK
Melaksanakan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Salah tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pemiliha Kecamatan (PPK) sesuai dengan Pasal 42 huruf c UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, adalah melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan salah satu tahapan itu adalah ”sosialisasi”. Sosialisasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur adalah kegiatan penyampaian informasi mengenai sistem dan tata cara teknis penyelenggaraan, serta tentang tahapan dan program penyelenggaraan dengan tujuan agar semua orang memahami/mengerti dan untuk mengajak orang berpartisipasi dalam setiap tahapan. Materi sosialisasi adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat program, simbol-simbol atau tanda yang berkaitan dengan informasi semua tahapan dan program Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur. Kegiatan PPK dalam melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan di wilayah kerjanya, sebagai berikut: 1. Menerima bahan-bahan sosialisasi dari KPU Kabupaten/Kota, antara lain berupa baliho, spanduk, poster, brosur, stiker, leaflet, dan melakukan langkah-langkah : Mendistribusikan bahan-bahan sosialisasi kepada PPS, instansi pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga kemasyarakatan di wilayah kerja PPK sesuai petunjuk KPU kabupaten; Menyebarluaskan dengan cara memasang/menempelkan di sarana pengumuman kecamatan atau sarana umum yang mudah dilihat dan/atau dijangkau oleh masyarakat. 2. Melakukan kegiatan tatap muka, seperti rapat kerja dengan PPS, ceramah kepada masyarakat dan/atau simulasi, dengan materi : Pengertian Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Sistem dan tata cara teknis penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
KPU Provinsi Jawa Timur |
Buku Panduan PPK
Page -7
Apa saja Materi yang disosialisasikan ? Mengapa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Harus Dilaksanakan? Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia (luber), serta jujur dan adil (jurdil). Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi satu-satunya ruang untuk menunjukan keberkuasaan rakyat atau melalui proses pemilihan itu, rakyat menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada elitenya. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga untuk membedakan antara demokrasi dan nondemokrasi, baik dalam proses pemilihan maupun bentuk pertanggungjawaban kepada publik.
Siapa Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ? Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik secara berpasangan sebagai satu kesatuan; dan/atau Pasangan calon perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang didukung oleh sejumlah orang yang telah memenuhi persyaratan secara berpasangan sebagai satu kesatuan. Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS ? pemilih yang terdaftar dalam DPT untuk TPS (Model A3);
pemilih yang terdaftar dalam DPS tetapi tidak terdaftar dalam DPT; pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam DPS, Daftar Pemilih Tambahan dan DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku atau nama sejenisnya;
Penggunaan hak pilih dengan menggunakan KTP dan KK atau nama lainnya tersebut hanya dapat dilakukan di TPS yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTPnya.
Tata cara pemberian suara pada surat suara Dalam memberikan suara, pemilih mencoblos salah satu pasangan calon pada kolom foto pasangan calon yang disediakan dalam surat suara. Sebelum mencoblos, surat suara diletakkan dalam keadaan terbuka lebar-lebar di atas alas pencoblosan surat suara, selanjutnya surat suara dicoblos dengan alat pencoblos yang disediakan. Pemilih dilarang membubuhkan tulisan dan/atau catatan lain pada surat suara, karena akan berakibat suaranya menjadi tidak sah. Setelah mencoblos surat suara, pemilih melipat kembali surat suara seperti semula sehingga tanda tangan Ketua KPPS tetap dalam keadaan terlihat, dan tanda coblosan tidak dapat dilihat. Pemilih setelah memberikan suaranya, menuju ke tempat kotak suara dan memperlihatkan kepada Ketua KPPS, selanjutnya surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara. Pemilih sebelum keluar TPS wajib diberikan tanda khusus (tinta) pada salah satu jari tangan.
KPU Provinsi Jawa Timur |
Buku Panduan PPK
Page -8
Surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dinyatakan sah, apabila: Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS ; dan Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kolom yang memuat satu pasangan calon; atau Tanda coblos terdapat dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; atau Tanda coblos terdapat pada salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon.
Bagaimana cara pemberian suara bagi penyandang cacat ?
Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suara di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan. Petugas KPPS atau orang lain yang membantu pemilih, wajib merahasiakan pilihan pemilih yang dibantunya. Untuk bantuan orang lain atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri dengan bantuan orang lain tersebut. Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, dengan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C-7 KWK.
Bagaimana pelaksanaan pemungutan suara bagi pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit?
Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tinggal diperahu atau bekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain yang dipandang perlu, KPU Kabupaten dapat membentuk TPS khusus. Pada TPS sebagaimana dimaksud diatas, dibentuk KPPS yang keanggotaannya sekurangkurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, terdiri dari seorang Ketua dan Anggota-anggota, yang berasal dari PPS tempat TPS khusus tersebut dibentuk. Anggota KPPS diangkat oleh PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS khusus tersebut. Ketua KPPS untuk TPS khusus dipilih dari dan oleh Anggota KPPS. Pembagian kerja diantara Anggota KPPS untuk TPS khusus ditentukan oleh Ketua KPPS.
KPU Provinsi Jawa Timur |
Buku Panduan PPK
Page -9
Sebelum Hari Pemungutan Suara Menerima logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari KPU Kabupaten/Kota dan mendistribusikannya ke PPS Melakukan supervisi persiapan pemungutan suara Kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilhan Kecamatan (PPK) sebelum hari pemungutan suara, antara lain: 1. KPU Kabupaten/Kota menyerahkan kepada KPPS melalui PPS/PPK perlengkapan pemungutan suara di TPS. Langkah-langkah PPK terkait dengan kegiatan menerima dan mendistribusikan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagai berikut: a. Menyelenggarakan rapat persiapan distribusi logistik dengan agenda: Menyusun jadwal pengiriman logistik ke PPS sesuai petunjuk KPU Kabupaten/Kota, dengan prioritas desa terjauh dan/atau sulit dijangkau; Menjadwalkan rapat koordinasi dengan Camat, Panwaslu Kecamatan dan aparat keamanan; Menjadwalkan rapat kerja dengan PPS dengan agenda distribusi logistik; b. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Camat, Panwaslu kecamatan dan aparat keamanan, dengan agenda: Jadwal waktu penerimaan logistik dari KPU Kabupaten/Kota, jumlah dan jenis logistik yang diterima; Gudang/tempat untuk menyimpan logistik sebelum didistribusikan ke PPS; Jadwal waktu pengiriman dan alat angkut yang digunakan untuk pengiriman logistik ke PPS; Petugas untuk pengamanan logistik pada masa penyimpanan di PPK dan pengiriman ke PPS. c. Menerima logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari KPU Kabupaten/Kota dan memeriksa kelengkapannya sesuai dengan bukti penerimaan. Apabila terdapat kekurangan, ketua PPK harus melaporkan hal tersebut kepada KPU Kabupaten/Kota dan memastikan kekurangan dipenuhi; d. Menjaga keamanan logistik selama masa penyimpanan di PPK dan pada saat pengiriman ke PPS, yakni tidak membuka, merusak, atau menghilangkan, dan disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya; e. Mengirim logistik kepada PPS, dengan ketentuan sudah harus diserahkan dan diterima oleh PPS untuk disampaikan kepada KPPS dengan memperhatikan jadwal waktu pelaksanaan dan pemungutan suara di TPS. Langkah-langkah PPK sebagai berikut: Mendahulukan desa terjauh dan/atau sulit dijangkau; Menyertakan anggota PPK dan petugas pengamanan; Menggunakan alat transportasi yang lazim di wilayah tersebut. KPU Provinsi Jawa Timur |
Buku Panduan PPK
Page -10
Apa saja Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS ? Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, terdiri atas: a. Kotak suara sebanyak 1 (satu) buah dengan diberi label Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur; b. Bilik suara sebanyak 2 (dua) buah; c. Surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS, dan ditambah 2,5 % (dua setengah Melakukan persiapan administrasi pemungutan suaraterdiri dari : persen), supervisi beserta kelengkapan lainnya, Melakukan supervisi pengiriman logistik dari PPS kepada KPPS, yakni memastikan seluruh logistik 1) Tanda khusus/tinta paling banyak 2 (dua) botol; Pemilu Kepala Daerahdan dan Wakil Kepala Daerah di TPS sudah diterima 2) Alat pencoblos alas pencoblosan surat suara masingmasing 2 (dua)KPPS buah;paling lambat 1 (satu) Segel Pemilu Kepala Daerahsuara dan Wakil Kepala Provinsi hari3) sebelum hari pemungutan (tanggal 11 Daerah Agustus 2013);Jawa Timur sebanyak 15 (lima belas)supervisi buah; pembentukan TPS oleh KPPS, yakni memastikan seluruh TPS sudah dibentuk Melakukan 4) Formulir acara pemungutan dan penghitungan suara disuara TPS (formulir oleh KPPS palingberita lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan (tanggalseri 11 C-KWK.KPU Agustus 2013). beserta lampirannya); 5) Alat kelengkapan lainnya terdiri dari lem, karet/tali pengikat, label, spidol hitam, sampul kertas, kantong plastik, dan ballpoint. d. Daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu) lembar untuk ditempatkan di dekat pintu masuk TPS; e. Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS sebanyak 2 (dua) rangkap yang dibuat oleh PPS; f. Tanda pengenal KPPS sebanyak 7 (tujuh) buah dan tanda pengenal saksi sebanyak sesuai keperluan; g. Surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebanyak jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap untuk TPS; h. Panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/janji KPPS; dan i. Gembok dan anak kunci sebanyak 1 (satu) buah dalam kantong plastik transparan.
Apa saja isi KOTAK SUARA? Logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah apa saja yang di dalam kotak suara (sudah ditempel stiker nomor kotak) yang digembok dan dikunci, serta disegel ? Surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur; tanda khusus/tinta; Alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara; Segel Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur; Formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS; Alat kelengkapan lainnya terdiri dari lem, karet/tali pengikat, label, spidol hitam, sampul kertas, kantong plastik, dan ballpoint.
Logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah apa saja yang tidak dimasukkan ke dalam kotak suara, tetapi dikemas tersendiri? Bilik suara sebanyak 2 (dua) buah; Daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu) lembar untuk ditempatkan di dekat pintu masuk TPS; Daftar pemilih tetap untuk TPS sebanyak 2 (dua) rangkap yang dibuat oleh PPS; Tanda pengenal KPPS sebanyak 7 (tujuh) buah dan tanda pengenal saksi sebanyak sesuai keperluan; Surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebanyak jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap untuk TPS; Panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/janji KPPS; dan gembok dan anak kunci sebanyak 1 (satu) buah dalam kantong plastik transparan
KPU Provinsi Jawa Timur |
Buku Panduan PPK
Page -11
2. Melakukan supervisi persiapan pemungutan suara • Melakukan supervisi pengiriman logistik dari PPS kepada KPPS, yakni memastikan seluruh logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS sudah diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara (tanggal 28 Agustus 2013);
• Melakukan supervisi pembentukan TPS oleh KPPS, yakni memastikan seluruh TPS sudah
dibentuk oleh KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara (tanggal 28 Agustus 2013).
Page -12
KPU Provinsi Jawa Timur |
Buku Panduan PPK
Hari Pemungutan Suara 1. Melakukan supervisi pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS, yakni memastikan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dilaksanakan oleh KPPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 2. Memastikan bahwa seluruh PPS/TPS diwilayahnya sudah tercukupi logistik dan alat kelengkapan lainnya; 3. Menerima dan merekap hasil perolehan suara dari masing-masing TPS diwilayah kerjanya berdasarkan Formulir Lampiran Model C1 KWK.KPU yang disampaikan oleh KPPS/PPS pada saat setelah selesainya penghitungan suara di TPS. 4. Melakukan sepervisi/pendampingan kepada PPS diwilayah kerjanya pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS).
Page -13
KPU Provinsi Jawa Timur |
Buku Panduan PPK
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan pada saat kegiatan Rekapitulasi hasil penghitungan suara, antara lain: 1. Melakukan rekapitulasi 2. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi 3. Menyerahkan hasil rekapitulasi 4. Mengumumkan hasil rekapitulasi kepada masyarakat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur di kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka PPK, langkah-langkah persiapan dan pelaksanaan rapat rekapitulasi sebagai berikut: 1. Menyelenggarakan rapat persiapan dengan agenda: a. Menyusun jadwal rapat rekapitulasi dengan cara membagi jumlah desa/kelurahan di wilayah kerja PPK sesuai dengan urutannya masing-masing sehingga rekapitulasi diselesaikan sesuai alokasi waktu yang disediakan, yakni dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 2 September 2013. Apabila dalam waktu yang ditentukan belum dapat menyelesaikan rekapitulasi, PPK tetap harus menyelesaikan rekapitulasi seluruh desa/kelurahan dalam wilayah kerja PPK; b. Menyusun pembagian kerja di antara ketua dan anggota PPK, sekretaris PPK, dan ketua PPS, sebagai berikut: Ketua PPK memimpin rapat; Keempat anggota PPK, masing-masing mendapat tugas mencatat perolehan suara di formulir rekapitulasi; Ketua PPS membantu PPK membacakan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPS wilayah kerjanya; Sekretaris PPK menyiapkan formulir rekapitulasi; Menjadwalkan rapat koordinasi dengan Camat, Panwaslu kecamatan dan aparat keamanan; Menjadwalkan rapat kerja dengan PPS dengan agenda rapat rekapitulasi. 2. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Camat, Panwaslu kecamatan dan aparat keamanan, dengan agenda: Jadwal waktu dan persiapan pelaksanaan rapat; Gudang/tempat untuk menyimpan kotak suara yang berisi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara Pemilu di TPS; Ruang/tempat untuk rapat; Pengamanan kotak suara selama penyimpanan di PPK dan selama pelaksanaan rapat rekapitulasi di PPK.
KPU Provinsi Jawa Timur |
Buku Panduan PPK
Page -14
3. Menyelenggarakan rapat kerja dengan PPS dengan agenda rapat rekapitulasi, guna memberikan penjelasan tentang : Jadwal rapat rekapitulasi untuk masing-masing desa/kelurahan; Tata cara rapat rekapitulasi; Tugas ketua PPS dalam rapat rekapitulasi. 4. Mempersiapkan rapat rekapitulasi a. Mengirim surat pemberitahuan pelaksanaan rapat kepada saksi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ketua PPS/KPPS dan Panwaslu kecamatan, pemantau serta undangan lain yang dipandang perlu paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat (Model DA-5 KWK.KPU); b. Menerima surat mandat tertulis saksi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari ketua dan sekretaris Tim Kampanye tingkat kabupaten, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat, dan memberikan tanda terima; c. Menyiapkan ruang rapat paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat, ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara dari seluruh PPS dalam wilayah kerja PPK. Jika ruang rapat di kantor PPK tidak memenuhi kapasitas untuk pelaksanaan rapat rekapitulasi, PPK berkoordinasi dengan Camat setempat untuk mendapatkan ruang rapat yang memenuhi kapasitas untuk pelaksanaan rapat rekapitulasi. d. Paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat, melakukan kegiatan: Mengatur tempat termasuk papan tulis/tempat untuk menempelkan formulir pencatatan perolehan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lampiran Model DA-1 KWK.KPU ukuran besar), dan tempat duduk saksi, Panwaslu kecamatan, pemantau, ketua PPS diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas; Mengatur alat keperluan administrasi sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rekapitulasi, yaitu formulir rekapitulasi (Seri DA KWK.KPU), sampul kertas, segel, dan peralatan lainnya, seperti spidol, ballpoint dan lem perekat; Menempatkan kotak suara yang masih terkunci dan tersegel di dekat meja pimpinan PPK serta menyiapkan anak kuncinya; Menyiapkan daftar hadir peserta rapat. Apa saja Perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK ? Formulir untuk berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan; Formulir Lampiran Model DA-1 KWK.KPU Ukuran Besar, untuk menuliskan perolehan suara masing-masing pasangan calon; Sampul kertas Model III.S1 KWK.KPU sebanyak 1 (satu) buah, untuk memuat formulir berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan yang disampaikan kepada KPU Kabupaten; Segel Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur sebanyak 15 (lima belas) lembar; Spidol sebanyak 1 (satu) buah; Ballpoint sebanyak 2 (dua) buah; Lem perekat digunakan untuk alat perekat sampul kertas; Ruang rapat yang mampu menampung peserta rapat yaitu dari saksi, Panwaslu Kecamatan, Pemantau, Ketua PPS serta penempatan kotak suara dari seluruh TPS dalam wilayah kerja PPK.
KPU Provinsi Jawa Timur |
Buku Panduan PPK
Page -15
5. Menyelenggarakan rapat rekapitulasi a. Petugas di PPK menerima peserta rapat rekapitulasi, dengan ketentuan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : Saksi dari pasangan calon wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim Kampanye tingkat kabupaten yang bersangkutan; Setiap saksi pasangan calon hanya dapat menjadi saksi untuk 1 (satu) pasangan calon; Saksi harus hadir tepat waktu/sebelum rapat dimulai. Apabila terlambat hadir atau hadir setelah dimulainya rapat PPK tentang rekapitulasi, maka dinyatakan tidak hadir sebagai saksi; b. Ketua PPK membuka rapat dan menyatakan rapat dimulai, memberikan penjelasan mengenai jadwal rapat dan tata cara rekapitulasi, termasuk tata cara mengajukan keberatan dan alokasi waktu penyampaian pernyataan keberatan; c. Ketua PPK memandu pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara seluruh PPS untuk masing-masing desa/kelurahan sesuai urutan dan jadwal waktu, dengan melakukan langkah-langkah : 1) PPK dibantu oleh PPS yang ditunjuk memperlihatkan kotak suara berisi Berita Acara Model D KWK.KPU beserta lampirannya yang masih terkunci dan disegel, kemudian membuka dokumen-dokumen serta membacakan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang berisi data pemilih, penggunaan hak pilih, data penggunaan surat suara dan data suara sah dan tidak sah yang terdapat dalam Model D1 KWK.KPU, dan dicatat kedalam formulir Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Model DA-1 KWK.KPU); 2) PPK dibantu oleh PPS membacakan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang berisi Suara Sah dan Suara tidak sah dari tiap pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (lampiran Model D1 KWK.KPU), dan dicatat kedalam formulir Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran DA1 KWK.KPU) ukuran kecil dan juga kedalam formulir Lampiran Model D1 KWK.KPU ukuran besar; 3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilaksanakan secara berurutan dimulai dari Desa nomor 1 (satu) sampai dengan Desa nomor terakhir dalam satu wilayah kecamatan sampai selesai. d. Dalam pelaksanaan kegiatan rekapitulasi, PPK memperhatikan kejadian khusus yang terjadi dan apabila ada, dicatat dalam Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA2-KWK.KPU), serta apabila tidak ada kejadian khusus, dicatat ‘nihil’; e. Panwaslu Kecamatan wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada PPK; f. Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada PPK; g. PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud diatas, pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 6. Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat a. PPK membuat Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU), beserta lampirannya;
KPU Provinsi Jawa Timur |
Buku Panduan PPK
Page -16
b. Berita Acara dan sertifikat tersebut ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota PPK serta saksi yang hadir dan dibubuhi cap PPK, kemudian dimasukkan ke dalam sampul dan disegel. c. Dalam hal terdapat anggota PPK dan saksi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditandatangani oleh anggota PPK dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani. d. PPK mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Kecamatan di tempat umum atau ditempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah PPK. e. PPK menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut, kepada : 1) Saksi yang hadir, sebanyak masing-masing 1 (satu) rangkap; 2) Panwaslu Kecamatan yang hadir, sebanyak 1 (satu) rangkap; 3) pengumuman, sebanyak 1 (satu) rangkap; 4) KPU Kabupaten/kota, sebanyak 1 (satu) rangkap. f. PPK wajib menyerahkan kepada KPU Kabupaten/kota kotak suara tersegel dengan menggunakan surat pengantar Model DA-4 KWK.KPU, yang berisi : Surat Suara, berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara di TPS dan PPS, Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat PPK.
Page -17
KPU Provinsi Jawa Timur |
Buku Panduan PPK
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG 1. Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang berupa rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, apabila terjadi keadaan sebagai berikut: a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup; b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya; c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas; d. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas; e. Saksi, pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau f. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan. 2. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud diatas, saksi atau Panwaslu kecamatan, dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK yang bersangkutan. 3. Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal pelaksanaan rekapitulasi. 4. Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang yang disebabkan kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan, dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.
KPU Provinsi Jawa Timur |
Buku Panduan PPK
Page -18
Page -19
KPU Provinsi Jawa Timur |
Buku Panduan PPK
Petunjuk Pengisian Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan (Contoh pengisian formulir dapat dilihat di LAMPIRAN) 1. Dimulai dengan pengisian : Formulir Model DA-1 KWK.KPU, angkanya diisi dari formulir Model D-1 KWK.KPU. Berlaku ketentuan/rumus: Jumlah pemilih dalam SDPT (A1) sama dengan jumlah pemilih dalam SDPT yang menggunakan hak pilih (A2) ditambah jumlah pemilih dalam SDPT yang tidak menggunakan hak pilih (A3) harus sama dengan jumlah SDPT Kecamatan. ( A1 = A2 + A3 = DPT Kecamatan ). Jumlah pemilih dalam SDPT yang menggunakan hak pilih (A2) ditambah jumlah pemilih yang tidak terdaftar dalam SDPT tetapi menggunakan hak pilihnya dan dicatat dalam kolom jumlah pemilih dari TPS lain dan jumlah pemilih dari TPS lain (A4) harus sama dengan jumlah surat suara terpakai dan harus sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah (C3). ( A2 + A4 = B2 = C3 ). 2. Dilanjutkan dengan pengisian :Formulir Lampiran Model DA-1 KWK.KPU, angkanya diisi dari formulir lampiran Model D-1 KWK.KPU. Berlaku ketentuan/rumus : Jumlah suara sah (A) ditambah jumlah suara tidak sah (B) lampiran DA-1 KWK.KPU harus sama dengan jumlah surat suara terpakai (B2) dan harus sama dengan C3 Model DA-1 KWK.KPU. ; (Jumlah Akhir A + Jumlah Akhir B ) lampiran Model DA-1 KWK.KPU = ( Jumlah Akhir B1 ) = C3 Model DA-1 KWK.KPU.
KPU Provinsi Jawa Timur |
Buku Panduan PPK
Page -20
Page -21
KPU Provinsi Jawa Timur |
Buku Panduan PPK
Page -22
KPU Provinsi Jawa Timur |
Buku Panduan PPK
Page -23
KPU Provinsi Jawa Timur |
Buku Panduan PPK
Melakukan Evaluasi Dan Membuat Laporan Kegiatan yang harus dilaksanakan oleh PPK setelah melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, PPK berkewajiban melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan di wilayah kerja PPK, sebagai berikut: 1. Menyelenggarakan rapat kerja untuk melakukan evaluasi penyelengaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat kecamatan, sebagai nara sumber antara lain: ketua PPK, ketua Panwaslu kecamatan, Camat, Kapolsek, perwakilan PPS/KPPS, dan mengundang ketua/anggota PPS, perwakilan KPPS, dan undangan lain yang dipandang perlu sebagai peserta; 2. Menyusun laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat kecamatan. Hasil rapat evaluasi disertai data pendukung semua tahapan merupakan materi yang disusun dalam laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 3. Menyerahkan laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat kecamatan kepada KPU kabupaten/kota. Apa saja yang dimuat dalam laporan ? 1. Halaman judul memuat: a. Logo KPU b. Judul laporan c. PPK Kecamatan ....., Provinsi Jawa Timur. d. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 2. Kata Pengantar 3. Daftar isi 4. Pemutakhiran Data Pemilih a. Pelaksanaan b. Permasalahan c. Rekomendasi 5. Sosialisasi a. Pelaksanaan b. Permasalahan c. Rekomendasi 6. Kampanye a. Pelaksanaan b. Permasalahan c. Rekomendasi 7. Pemungutan dan penghitungan suara a. Kegiatan sebelum hari pemungutan suara b. Kegiatan pada hari pemungutan suara 8. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara a. Pelaksanaan b. Permasalahan c. Rekomendasi 9. Penutup a. Kesimpulan b. Rekomendasi
KPU Provinsi Jawa Timur |
Buku Panduan PPK
Page -24
EVALUASI DAN PEMBUATAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI WILAYAH KERJANYA
Page -25
KPU Provinsi Jawa Timur |
Buku Panduan PPK
LAMPIRAN CONTOH JENIS FORMULIR REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 DI TINGKAT KECAMATAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN 1. MODEL DA - KWK.KPU
:
2. MODEL DA-1 KWK.KPU
:
3. Lampiran MODEL DA-1
:
4. Lampiran MODEL DA-1
:
5. MODEL DA-2 KWK.KPU
:
6. MODEL DA-3 KWK.KPU
:
7. MODEL DA-4 KWK.KPU
:
8. MODEL DA-5 KWK.KPU
:
9. MODEL DA-6 KWK.KPU
:
KWK.KPU
KWK.KPU (Ukuran Besar)
Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan. Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur di tingkat Kecamatan; Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur di tingkat Kecamatan; Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur di tingkat Kecamatan; Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur di tingkat Kecamatan; Surat pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan; Surat pengantar penyampaian berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK; Berita Acara penerimaan Kotak, Berkas kelengkapan Administrasi dari Panitia pemilihan Kecamatan; Tanda terima penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 kepada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dan saksi pasangan calon yang hadir. Ditetapkan di Pada tanggal
: Surabaya, : 10 Juni 2013
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR Ketua,
ANDRY DEWANTO AHMAD, S.H KPU Provinsi Jawa Timur |
Buku Panduan PPK
Page -26
CONTOH
MODEL DA – KWK.KPU
BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DITINGKAT KECAMATAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN Pada hari ini ……………. tanggal …………… bulan ……………. tahun ………….. Panitia Pemilihan Kecamatan mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam rapat Panitia Pemilihan Kecamatan, dihadiri oleh saksi pasangan calon Kepala Daerah, pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pemantau Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan anggota masyarakat bertempat di : Kecamatan : ………………………………….. Kabupaten/Kota : ………………………………….. Provinsi : …………………………………… Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut : 1. Mencatat hal-hal sebagai berikut : a. Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk PPS di wilayah PPK; b. Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk PPS di wilayah PPK yang menggunakan hak pilih;; c. Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap dari seluruh PPS di wilayah PPK yang tidak menggunakan hak pilih; d. Jumlah pemilih dari TPS lain; e. Jumlah surat suara yang diterima oleh PPS dalam wilayah PPK, termasuk cadangan; f. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh PPS di wilayah PPK; g. Jumlah surat suara yang tidak terpakai dari seluruh PPS di wilayah PPK; h. Jumlah surat suara yang terpakai dari seluruh PPS di wilayah PPK yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah; 2. Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan menghitung perolehan suara masing-masing pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 3. Menerima, mencatat, memeriksa dan memutuskan keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi sebagaimana terlampir dalam Model DA 2 – KWK.KPU.
Demikian ……....
*) Coret yang tidak perlu
KPU Provinsi Jawa Timur |
Buku Panduan PPK
Page -27
Demikian Berita Acara dibuat dalam …… ( …………………… ) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua, dan Anggota-anggota PPK serta saksi utusan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang hadir. Berita Acara ini dilampiri : 1. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Model DA 1 – KWK.KPU); 2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan (lampiran Model DA 1 – KWK.KPU); 3. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Model DA 2 – KWK.KPU). Masing-masing rangkap Berita Acara disampaikan kepada : 1.1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota; a. (satu) rangkap untuk saksi yang hadir; PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
No
Nama
Tanda Tangan
1.
Ketua
..................................................
................................
2.
Anggota
..................................................
................................
3.
Anggota
..................................................
................................
4.
Anggota
..................................................
................................
5.
Anggota
..................................................
................................
Saksi – saksi dari pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah
No
Nama
Saksi dari nomor urut pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah
Tanda Tangan
1.
....................................
..................................................
................................
2.
....................................
..................................................
................................
3.
....................................
..................................................
................................
4.
....................................
..................................................
................................
5.
....................................
..................................................
................................
KPU Provinsi Jawa Timur |
Buku Panduan PPK
Page -28
Page -29
KPU Provinsi Jawa Timur |
Buku Panduan PPK
Page -30
KPU Provinsi Jawa Timur |
Buku Panduan PPK
MODEL DA 2 – KWK.KPU
CONTOH
PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS YANG BERHUBUNGAN DENGAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAHDAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TINGKAT KECAMATAN OLEH PANITIA PEMILIH KECAMATAN Kecamatan : ……………………………….. Kabupaten/Kota *) : ……………………………….. Provinsi : ……………………………….. Catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut : ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………. , …………. 20 …. SAKSI YANG MENGAJUKAN KEBERATAN,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KETUA,
(…………………………………………..)
(…………………………………………..)
*) Catatan : Apabila tidak ada keberatan agar ditulis ”NIHIL” KPU Provinsi Jawa Timur |
Buku Panduan PPK
Page -31
CONTOH
MODEL DA 3 – KWK.KPU
SURAT PEMBERITAHUAN WAKTU DAN TEMPAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT KECAMATAN Diberitahukan kepada saksi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah/Tim Kampanye, bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan ....................................................... Diselenggarakan pada : Hari
: ……………………………………............................................
Tanggal
: ……………………………………............................................
Waktu
: ……………………………………............................................
Tempat/Alamat
: ……………………………………............................................
…………………. , …………………. 20 …. PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KETUA,
(……………………………………………………..)
Catatan : Para saksi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus membawa mandat dari Tim Kampanye. KPU Provinsi Jawa Timur |
Buku Panduan PPK
Page -32
MODEL DA 4 – KWK.KPU
CONTOH SURAT PENGANTAR Perihal
: Penyampaian Berita Acara
Kepada :
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK. ….………………………
Yth. Ketua KPU Kab/Kota ….……………………… di ….………………………
Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di : Kecamatan
: ……………………………………………………….
Kabupaten/Kota : ………………………………………………………. Provinsi
: ……………………………………………………….
Jenis kelengkapan administrasi dan formulir rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK, terdiri dari : 1. Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA – KWK.KPU); 2. Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS dalam wilayah desa / kelurahan (Model DA-A KWK.KPU); 3. Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam Wilayah Desa/Keluarahan (Lampiran Model DA-A KWK.KPU); 4. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Model DA 1 – KWK.KPU); 5. Formulir Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat kecamatan (Lampiran Model DA 1 – KWK.KPU Ukuran Kecil); 6. Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala 7. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan. (Model DA 2 – KWK.KPU); 8. Surat pengantar penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK. (Model DA 3 – KWK.KPU); 9. Berita Acara Penerimaan Kotak Suara, berkas kelengkapan Admnistrasi dari Panitia Pemungutan Suara (Model DA 5 – KWK.KPU). YANG MENYERAHKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KETUA,
YANG MENERIMA KPU KABUPATEN/KOTA,
(……………………………………………………..) NAMA JELAS
(……………………………………………………..) NAMA JELAS
Catatan : 1. Lembar 1 untuk PPK 2. Lembar 2 untuk KPU Kabupaten/Kota
KPU Provinsi Jawa Timur |
Buku Panduan PPK
Page -33
MODEL DA 5 – KWK.KPU
CONTOH BERITA ACARA
PENERIMAAN KOTAK SUARA DAN BERKAS KELENGKAPAN ADMINISTRASI DARI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN Pada hari ini ……………………… tanggal …...………... bulan ……………………….. tahun …………………. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota *) ...................................................dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *) ............................................... telah menerima kotak suara yang berisi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ..………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………
Dari: 1. PPK 2. Kabupaten/Kota *) 3. Provinsi
Page -34
: ………………………………………………………. : ………………………………………………………. : ……………………………………………………….
Demikian Berita Acara Penerimaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA NO
Nama
Tanda Tangan
1.
Ketua
………………………………
( ……………………………… )
2.
Anggota
………………………………
( ……………………………… )
3.
Anggota
………………………………
( ……………………………… )
4.
Anggota
………………………………
( ……………………………… )
5.
Anggota
………………………………
( ……………………………… )
KPU Provinsi Jawa Timur |
Buku Panduan PPK
CONTOH
MODEL DA 5 – KWK.KPU
TANDA TERIMA PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TINGKAT KECAMATAN Saksi Pasangan Calon Kepala No
Nama
Daerah Wakil Kepala Daerah
Tanda Tangan
/ Panwas 1. 2. 3. 4. 5.
.............................................
(...........................)
.............................................
(...........................)
.............................................
(...........................)
.............................................
(...........................)
Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan
(...........................)
……………………………, ………………………….. 20… Yang Menyerahkan PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(………………………………………)
KPU Provinsi Jawa Timur |
Buku Panduan PPK
Page -35
PENDAHULUAN 1.1 TUGAS, WEWENANG dan KEWAJIBAN PPS Panitia Pemungutan Suara (PPS) dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk membantu penyelenggaraan Pemilu di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya dengan tugas, wewenang, dan kewajiban meliputi: a. Membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap; b. Membentuk KPPS; c. Mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih; d. Mengumumkan daftar pemilih; e. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara; f. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara; g. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap; h. Mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf g dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK; i. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK; j. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK; k. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya; l. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf k dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan pengawas Pemilu; m. Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya; n. Menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta Pemilu; o. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK; p. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel; q. Meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS; r. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan; s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
KPU Provinsi Jawa Timur | Buku
Panduan PPS
Page | 1
t. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat; u. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara; v. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan w. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1.2 KODE ETIK PPS PPS terikat pada kode etik penyelenggara Pemilu, sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Menggunakan kewenangan berdasarkan hukum; Bersikap dan bertindak nonpartisan dan imparsial atau tidak memihak; Bertindak transparan dan akuntabel; Melayani pemilih menggunakan hak pilihnya; Tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan; Bertindak profesional, dan Administrasi Pemilu yang akurat.
1.3 JADWAL KERJA PPS
11 Juni – 1 Juli 2013 11 Juni – 1 Juli 2013 8 – 10 Juli 2013 2 – 8 Agustus 2013
18 – 24 Agustus 2013 27 – 28 Agustus 2013 28 – 29 Agustus 2013 29 Agustus 2013 30 – 31 Agustus 2013
: Pengesahan dan pengumuman DPS : Perbaikan DPS : Pengesahan dan Pengumuman DPT : Pembentukan KPPS di wilayah kerja PPS masing-masing dan melakukan bimbingan tehnis : Penyampaian Salinan Daftar Pemilihan Tetap : Menerima logistik Pemilu di TPS dari PPK dan mendistribusikan ke KPPS : Pengiriman logistik Pemilu ke TPS : Penerimaan kotak suara yang berisi Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara dari KPPS : Penyusunan dan Penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Desa/Kelurahan kepada PPK
KPU Provinsi Jawa Timur | Buku
Panduan PPS
Page | 2
Melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih 2.1 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH Pasal 45 huruf d UU nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu menyebutkan bahwa tugas, wewenang dan kewajiban PPS adalah mengumumkan daftar pemilih. Berkaitan dengan tugas, wewenang dan kewajiban PPS tersebut, maka PPS harus melakukan pemutahiran data pemilih dengan dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang diangkat oleh PPS. Pemutakhiran data pemilih adalah kegiatan memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dari Pemerintah Daerah untuk digunakan sebagai dasar penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU kabupaten dibantu PPK/PPS/PPDP. Kegiatan PPS dalam pemutakhiran data pemilih sebagai berikut: 1. Menerima Data Pemilih/DPS (Model A KWK.KPU/Model A1 KWK.KPU) dari PPK sebanyak 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan 1 (satu) rangkap untuk arsip di PPS dan 1 (satu) rangkap untuk pencocokan dan penelitian (coklit) oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP), disertai blangko formulir (Model A2 KWK.KPU, Model A3.2 KWK.KPU, dan Model A3.3 KWK.KPU); 2. Mengangkat dan memberhentikan PPDP dengan Keputusan PPS; 3. Dibantu oleh PPDP menyusun daftar pemilih sementara (DPS) dengan Formulir Model A1-KWK.KPU selama 30 hari dan menetapkan/mengesahkan DPS tersebut dengan menandatangani dan membubuhkan cap PPS; 4. Menyusun DPS dengan membagi pemilih untuk tiap TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang, dengan memperhatikan, antara lain: a. tidak menggabungkan desa/kelurahan; b. memudahkan pemilih; c. aspek geografis; d. tenggat waktu pemungutan suara di TPS; e. jarak dan waktu tempuh ke TPS. 5. Melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi DPS kepada pengurus RT/RW atau sebutan lainnya di wilayah kerjanya untuk mendapat tanggapan perbaikan; 6. Menyampaikan DPS kepada Ketua RT/RW atau sebutan lainnya, disertai Berita Acara Serah Terima; 7. Mengumumkan DPS di tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat untuk mendapat tanggapan masyarakat, selama 21 (duapuluh satu) hari; 8. Memperbaiki DPS berdasarkan tanggapan dari pemilih, anggota keluarganya atau pihak yang berkepentingan mengenai penulisan nama dan atau identitas lainnya melalui pengurus RT/RW atau sebutan lainnya, dengan menggunakan Formulir Model A3.1KWK.KPU; 9. Mencatat nama pemilih yang tidak tercantum dalam DPS ke dalam Formulir Model A3.2-KWK.KPU. berdasarkan laporan dari RT/RW atau sebutan lainnya dan memberikan Formulir Model A3.3-KWK.KPU kepada pemilih yang bersangkutan sebagai bukti telah terdaftar, yang dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya pengumuman DPS; KPU Provinsi Jawa Timur | Buku
Panduan PPS
Page | 3
10. Mencatat data/nama pemilih (tambahan) ke dalam Formulir Model A2-KWK.KPU untuk masing-masing TPS; 11. Menetapkan/mengesahkan Formulir Model A2-KWK.KPU dengan cara menandatangani dan membubuhi cap PPS setelah diparaf oleh PPDP, yang selanjutnya digandakan 3 (tiga) rangkap masing-masing untuk ditempel di tempat yang mudah dijangkau, arsip PPS, dan RT/RW; 12. Mengumumkan DPTb pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat dengan bantuan petugas kelurahan/desa, pengurus RT/RW atau sebutan lainya untuk mendapat tanggapan masyarakat, selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPTb. Selama waktu pengumuman tersebut pemilih tambahan dapat mengajukan usul perbaikan penulisan nama dan identitas lainnya; 13. Memperbaiki DPTb dengan menggunakan Formulir Model A3.1-KWK.KPU; 14. Menyesuaikan data Formulir Model A3.1-KWK.KPU ke dalam Formulir Model A1KWK.KPU awal sehingga menjadi Formulir Model A1-KWK.KPU yang telah diperbaiki; 15. Menyampaikan Formulir Model A1-KWK.KPU yang telah diperbaiki (DPS yang final) kepada PPK; 16. Menyusun DPT dengan Formulir Model A3-KWK.KPU berdasarkan DPS dan DPTb sebanyak 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan; a. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten, sebagai bahan pembuatan kartu pemilih; b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten, untuk diteruskan kepada perangkat daerah sebagai bahan pemutakhiran data penduduk; c. 2 (dua) rangkap untuk di PPS (sebagai bahan penyusunan Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan sebagai bahan pengumuman di PPS/Desa/RT/RW atau tempat lain yang strategis, mudah dijangkau/diketahui oleh masyarakat; 17. Mengesahkan dan menetapkan DPT serta membubuhkan cap PPS, paling lama 50 (lima puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara; 18. Menyerahkan DPT kepada KPU Kabupaten melalui PPK, disertai Berita Acara Serah Terima dari PPS kepada PPK; 19. Mengumumkan DPT di tempat yang strategis, mudah dijangkau dan diketahui masyarakat selama 3 (tiga) hari sejak penetapan DPT; 20. Memperbaiki/memasukkan nama pemilih yang sebelumnya telah terdaftar di DPS tetapi belum terdaftar di DPT, berdasarkan laporan/tanggapan masyarakat, dalam jangka waktu pengumuman tersebut; 21. Menyusun Salinan DPT dengan Formulir Model A4-KWK.KPU, untuk keperluan pemungutan suara di TPS. 2.2 MENGANGKAT PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) Salah satu tugas PPS adalah mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang mempunyai tugas untuk memutakhiran data pemilih dari rumah ke rumah. Petugas pemutakhiran data pemilih terdiri dari 1 (satu) orang untuk tiap TPS. Kegiatan yang dilaksanakan oleh PPDP dalam membantu PPS memutakhirkan data pemilih adalah: 1. Melakukan pencocokan dan penelitian terhadap DPS yang telah ditetapkan/disahkan oleh PPS dengan cara mendatangi pemilih untuk mendapatkan tanggapan; 2. Membantu PPS dalam menyusun DPS dengan menggunakan Formulir Model A1-KWK.KPU yang berbasis RT/RW; 3. Membantu PPS dalam menyusun DPS dalam hal mencatat data/nama pemilih tambahan ke dalam Formulir Model A2-KWK.KPU; 4. Menandatangani Formulir Model A2-KWK.KPU sebelum ditandatangani oleh PPS. KPU Provinsi Jawa Timur | Buku
Panduan PPS
Page | 4
2.3 MELAKSANAKAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILUKADA Sosialisasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur adalah kegiatan penyampaian informasi mengenai sistem dan tata cara teknis penyelenggaraan, tahapan dan program dan jadual penyelenggaraan dengan tujuan agar semua orang memahami atau mengerti serta untuk mengajak orang berpartisipasi dalam setiap tahapan. Materi sosialisasi dapat berupa benda atau bentuk lain yang memuat program, simbolsimbol gambar atau tanda yang berkaitan dengan informasi semua tahapan dan program Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur. PPS dalam melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Menerima bahan-bahan sosialisasi dari PPK, antara lain berupa baliho, spanduk, poster, brosur, stiker, leaflet, dan melakukan langkah-langkah: a. Mendistribusikan bahan-bahan sosialisasi kepada KPPS, instansi pemerintah Desa/Kelurahan, lembaga pendidikan, lembaga kemasyarakatan di wilayah kerja PPS sesuai petunjuk PPK; b. Menyebarluaskan dengan cara memasang/menempelkan di sarana pengumuman Desa/Kelurahan atau sarana umum yang mudah dilihat dan/atau dijangkau oleh masyarakat. 2. Melakukan kegiatan tatap muka, seperti rapat kerja dengan KPPS, ceramah kepada masyarakat dan/atau simulasi, dengan materi:
KPU Provinsi Jawa Timur | Buku
Panduan PPS
Page | 5
a. Pengertian Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ; b. Tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
c. Sistem dan tata cara teknis penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ; d. Tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .
Apa saja Materi yang disosialisasikan ? Mengapa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Harus Dilaksanakan? • Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia (luber), serta jujur dan adil (jurdil). • Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi satu-satunya ruang untuk menunjukan keberkuasaan rakyat atas elitenya, melalui proses pemilihan itu, rakyat menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada elitenya. • Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga untuk membedakan antara demokrasi dan nondemokrasi, baik dalam proses pemilihan maupun bentuk pertanggungjawaban kepada publik.
Siapa Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ? • Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik secara berpasangan sebagai satu kesatuan; dan/atau • Pasangan calon perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang didukung oleh sejumlah orang yang telah memenuhi persyaratan secara berpasangan sebagai satu kesatuan. Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS ? • pemilih yang terdaftar dalam DPT untuk TPS (Model A3); dan • pemilih yang terdaftar dalam DPS tetapi tidak terdaftar dalam DPT. • Pemilih yang memenuhi syarat sesuai dengan Surat Edaran KPU No:116/KPU/III/2013 tentang penjelasan tindak lanjut putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012.
KPU Provinsi Jawa Timur | Buku
Panduan PPS
Page | 6
Tata cara pemberian suara pada surat suara • Dalam memberikan suara, pemilih mencoblos salah satu pasangan calon pada kolom foto pasangan calon yang disediakan dalam surat suara. • Sebelum mencoblos, surat suara diletakkan dalam keadaan terbuka lebarlebar di atas alas pencoblosan surat suara, selanjutnya surat suara dicoblos dengan alat pencoblos yang disediakan. • Pemilih dilarang membubuhkan tulisan dan/atau catatan lain pada surat suara, karena akan berakibat suaranya menjadi tidak sah. • Setelah mencoblos surat suara, pemilih melipat kembali surat suara seperti semula sehingga tanda tangan Ketua KPPS tetap dalam keadaan terlihat, dan tanda coblosan tidak dapat dilihat. • Pemilih setelah memberikan suaranya, menuju ke tempat kotak suara dan memperlihatkan kepada Ketua KPPS, selanjutnya surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara. • Pemilih sebelum keluar TPS wajib diberikan tanda khusus (tinta) pada salah satu jari tangan.
Surat suara dinyatakan sah, apabila: • surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS ; dan • tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kolom yang memuat satu pasangan calon; atau • tanda coblos terdapat dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau • tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; atau • tanda coblos terdapat pada salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon.
Bagaimana cara pemberian suara bagi penyandang cacat ? • Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suara di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan. • Petugas KPPS atau orang lain yang membantu pemilih, wajib merahasiakan pilihan pemilih yang dibantunya. • Untuk bantuan orang lain atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri dengan bantuan orang lain tersebut. • Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, dengan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C-7 KWK.
KPU Provinsi Jawa Timur | Buku
Panduan PPS
Page | 7
Bagaimana pelaksanaan pemungutan suara bagi pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit? • Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tinggal diperahu atau bekerja lepas pantai, dan tempattempat lain yang dipandang perlu, KPU Kabupaten dapat membentuk TPS khusus. • Pada TPS sebagaimana dimaksud diatas, dibentuk KPPS yang keanggotaannya sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, terdiri dari seorang Ketua dan Anggota-anggota, yang berasal dari PPS tempat TPS khusus tersebut dibentuk. • Anggota KPPS diangkat oleh PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS khusus tersebut. • Ketua KPPS untuk TPS khusus dipilih dari dan oleh Anggota KPPS. • Pembagian kerja diantara Anggota KPPS untuk TPS khusus ditentukan oleh Ketua KPPS.
Page | 8
KPU Provinsi Jawa Timur | Buku
Panduan PPS
Bab 3 Sebelum Hari Pemungutan Suara Kegiatan yang dilaksanakan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada hari pemungutan suara, antara lain: 1. Menerima logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari PPK dan mendistribusikan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ke KPPS, dengan memperhatikan sebagai berikut: a. Menyelenggarakan rapat persiapan distribusi logistik dengan agenda: Menyusun jadwal pengiriman logistik ke KPPS sesuai petunjuk KPU kabupaten/kota, dengan prioritas KPPS terjauh dan/atau sulit dijangkau; Menjadwalkan rapat koordinasi dengan Kepala Desa/kelurahan, Panwaslu Lapangan/PPL dan aparat keamanan Desa/Kelurahan; Menjadwalkan rapat kerja dengan KPPS dengan agenda distribusi logistik; b. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Kepala Desa/kelurahan, Panwaslu Lapangan/PPL dan aparat keamanan Desa/Kelurahan, dengan agenda: Jadwal waktu penerimaan logistik dari PPK, jumlah dan jenis logistik yang diterima; Tempat untuk menyimpan logistik sebelum didistribusikan ke TPS/KPPS; Jadwal waktu pengiriman dan alat angkut yang digunakan untuk pengiriman logistik ke KPPS; Petugas untuk pengamanan logistik pada masa penyimpanan di PPS dan pengiriman ke TPS/KPPS. c. Menerima logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari PPK dan memeriksa kelengkapannya sesuai dengan bukti penerimaan. Apabila terdapat kekurangan, ketua PPS harus melaporkan hal tersebut kepada KPU kabupaten melalui PPK dan memastikan kekurangan dipenuhi; d. Menjaga keamanan logistik selama masa penyimpanan di PPS dan pada saat pengiriman ke TPS/KPPS, yakni tidak membuka, merusak, atau menghilangkan, dan disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya; e. Mengirim logistik kepada TPS/KPPS, dengan ketentuan sudah harus diserahkan dan diterima oleh KPPS dengan memperhatikan jadwal waktu pelaksanaan dan pemungutan suara di TPS. Langkah-langkah PPS sebagai berikut: Mendahulukan TPS/KPPS terjauh dan/atau sulit dijangkau; Menyertakan anggota PPS dan petugas pengamanan; Menggunakan alat transportasi yang lazim di wilayah tersebut. f. Menyelenggarakan rapat persiapan distribusi logistik dengan agenda: Menyusun jadwal pengiriman logistik ke KPPS sesuai petunjuk KPU kabupaten/kota, dengan prioritas KPPS terjauh dan/atau sulit dijangkau; Menjadwalkan rapat koordinasi dengan Kepala Desa/kelurahan, Panwaslu Lapangan/PPL dan aparat keamanan Desa/Kelurahan; Menjadwalkan rapat kerja dengan KPPS dengan agenda distribusi logistik; g. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Kepala Desa/kelurahan, Panwaslu Lapangan/PPL dan aparat keamanan Desa/Kelurahan, dengan agenda: KPU Provinsi Jawa Timur | Buku
Panduan PPS
Page | 9
Jadwal waktu penerimaan logistik dari PPK, jumlah dan jenis logistik yang diterima; Tempat untuk menyimpan logistik sebelum didistribusikan ke TPS/KPPS; Jadwal waktu pengiriman dan alat angkut yang digunakan untuk pengiriman logistik ke KPPS; Petugas untuk pengamanan logistik pada masa penyimpanan di PPS dan pengiriman ke TPS/KPPS. h. Menerima logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari PPK dan memeriksa kelengkapannya sesuai dengan bukti penerimaan. Apabila terdapat kekurangan, ketua PPS harus melaporkan hal tersebut kepada KPU kabupaten melalui PPK dan memastikan kekurangan dipenuhi; i. Menjaga keamanan logistik selama masa penyimpanan di PPS dan pada saat pengiriman ke TPS/KPPS, yakni tidak membuka, merusak, atau menghilangkan, dan disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya; j. Mengirim logistik kepada TPS/KPPS, dengan ketentuan sudah harus diserahkan dan diterima oleh KPPS dengan memperhatikan jadwal waktu pelaksanaan dan pemungutan suara di TPS. Langkah-langkah PPS sebagai berikut: Mendahulukan TPS/KPPS terjauh dan/atau sulit dijangkau; Menyertakan anggota PPS dan petugas pengamanan; Menggunakan alat transportasi yang lazim di wilayah tersebut. 2. Melakukan supervisi persiapan pemungutan suara a. Menyelenggarakan rapat persiapan distribusi logistik dengan agenda: Menyusun jadwal pengiriman logistik ke KPPS sesuai petunjuk KPU kabupaten/kota, dengan prioritas KPPS terjauh dan/atau sulit dijangkau; Menjadwalkan rapat koordinasi dengan Kepala Desa/kelurahan, Panwaslu Lapangan/PPL dan aparat keamanan Desa/Kelurahan; Menjadwalkan rapat kerja dengan KPPS dengan agenda distribusi logistik; b. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Kepala Desa/kelurahan, Panwaslu Lapangan/PPL dan aparat keamanan Desa/Kelurahan, dengan agenda: Jadwal waktu penerimaan logistik dari PPK, jumlah dan jenis logistik yang diterima; Tempat untuk menyimpan logistik sebelum didistribusikan ke TPS/KPPS; Jadwal waktu pengiriman dan alat angkut yang digunakan untuk pengiriman logistik ke KPPS; Petugas untuk pengamanan logistik pada masa penyimpanan di PPS dan pengiriman ke TPS/KPPS. c. Menerima logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari PPK dan memeriksa kelengkapannya sesuai dengan bukti penerimaan. Apabila terdapat kekurangan, ketua PPS harus melaporkan hal tersebut kepada KPU kabupaten/kota melalui PPK dan memastikan kekurangan dipenuhi; d. Menjaga keamanan logistik selama masa penyimpanan di PPS dan pada saat pengiriman ke TPS/KPPS, yakni tidak membuka, merusak, atau menghilangkan, dan disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya; e. Mengirim logistik kepada TPS/KPPS, dengan ketentuan sudah harus diserahkan dan diterima oleh KPPS dengan memperhatikan jadwal waktu pelaksanaan dan pemungutan suara di TPS. Langkah-langkah PPS sebagai berikut:
KPU Provinsi Jawa Timur | Buku
Panduan PPS
Page | 10
Mendahulukan TPS/KPPS terjauh dan/atau sulit dijangkau; Menyertakan anggota PPS dan petugas pengamanan; Menggunakan alat transportasi yang lazim di wilayah tersebut. f. melakukan supervisi pengiriman logistik dari PPS kepada KPPS, yakni memastikan seluruh logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS sudah diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara (tanggal 28 Agustus 2013); g. melakukan supervisi pembentukan TPS oleh KPPS, yakni memastikan seluruh TPS sudah dibentuk oleh KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara (tanggal 28 Agustus 2013).
Apa saja Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS ? Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, terdiri atas: a. kotak suara sebanyak 1 (satu) buah dengan diberi label Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur; b. bilik suara sebanyak 2 (dua) buah; c. surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS, dan ditambah 2,5 % (dua setengah persen), beserta kelengkapan administrasi lainnya, terdiri dari : 1) tanda khusus/tinta paling banyak 2 (dua) botol; 2) alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara masing-masing 2 (dua) buah; 3) segel Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur sebanyak 15 (lima belas) buah; 4) formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (formulir seri C-KWK.KPU beserta lampirannya); 5) alat kelengkapan lainnya terdiri dari lem, karet/tali pengikat, label, spidol hitam, sampul kertas, kantong plastik, dan ballpoint. d. daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu) lembar untuk ditempatkan di dekat pintu masuk TPS; e. daftar pemilih tetap untuk TPS sebanyak 2 (dua) rangkap yang dibuat oleh PPS; f. tanda pengenal KPPS sebanyak 7 (tujuh) buah dan tanda pengenal saksi sebanyak sesuai keperluan; g. surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebanyak jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap untuk TPS; h. panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/janji KPPS; dan i. gembok dan anak kunci sebanyak 1 (satu) buah dalam kantong plastik transparan.
KPU Provinsi Jawa Timur | Buku
Panduan PPS
Page | 11
Apa saja isi KOTAK SUARA? Logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah apa saja yang di dalam kotak suara (sudah ditempel stiker nomor kotak) yang digembok dan dikunci, serta disegel ? a. surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur; b. tanda khusus/tinta; c. alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara; d. segel Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur; e. formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS; f. alat kelengkapan lainnya terdiri dari lem, karet/tali pengikat, label, spidol hitam, sampul kertas, kantong plastik, dan ballpoint.
Logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah apa saja yang tidak dimasukkan ke dalam kotak suara, tetapi dikemas tersendiri? a. bilik suara sebanyak 4 (empat) buah; b. daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu) lembar untuk ditempatkan di dekat pintu masuk TPS; c. daftar pemilih tetap untuk TPS sebanyak 2 (dua) rangkap yang dibuat oleh PPS; d. tanda pengenal KPPS sebanyak 7 (tujuh) buah dan tanda pengenal saksi sebanyak sesuai keperluan; e. surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebanyak jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap untuk TPS; f. panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/janji KPPS; dan g. gembok dan anak kunci sebanyak 1 (satu) buah dalam kantong plastik transparan.
KPU Provinsi Jawa Timur | Buku
Panduan PPS
Page | 12
Bab 4 Hari Pemungutan Suara Pada hari pemungutan suara Panitia Pemungutan Suara melaksanakan tugas untuk melakukan supervisi pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS, antara lain: 1) Memastikan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dilaksanakan oleh KPPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 2) Memastikan bahwa seluruh TPS/KPPS diwilayahnya sudah tercukupi logistik dan alat kelengkapan lainnya; 3) Menerima dan merekap hasil perolehan suara dari masing-masing TPS diwilayah kerjanya berdasarkan Berita Acara yang disampaikan oleh KPPS pada saat setelah selesainya penghitungan suara di TPS; 4) Melakukan sepervisi/pendampingan kepada KPPS diwilayah kerjanya pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS terutama pada saat pengisian Berita Acara Model C KWK.KPU; 5) Menerima Kotak Suara beserta alat kelengkapan lainnya dari TPS/KPPS setelah proses penghitungan suara selesai di wilayah kerjanya; 6) Menjaga/mengamankan kotak suara beserta isinya selama di Desa/Kelurahan sampai diserahkan kepada PPK setelah proses rekapitulasi di PPS selesai.
Page | 13
KPU Provinsi Jawa Timur | Buku
Panduan PPS
Bab 5 Persiapan Pelaksanaan Rekapitulasi
5.1 PENERIMAAN HASIL PEMUNGUTAN dan PENGHITUNGAN SUARA DARI KPPS a. Setelah pemungutan dan penghitungan di tingkat KPPS selesai dilaksanakan, PPS menerima hasil pemungutan dan penghitungan suara dari TPS di dalam kotak suara yang tersegel, yaitu: 1. Sampul kertas tersegel dan telah ditandatangani KPPS yang memuat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK.KPU), Sertifikat hasil Penghitungan Suara di TPS (Model C1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU) dan Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS (Model C3-KWK.KPU); 2. Sampul kertas tersegel dan telah ditandatangani KPPS yang memuat surat suara sah; 3. Sampul kertas tersegel dan telah ditandatangani KPPS yang memuat surat suara tidak sah; 4. Sampul kertas tersegel dan telah ditandatangani KPPS yang memuat surat suara rusak atau keliru dicoblos; 5. Sampul kertas tersegel dan telah ditandatangani KPPS yang memuat surat suara anak kunci; 6. Model C2 – KWK.KPU ukuran besar (plano), Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK-KPU, Model C6-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8_KWK.KPU; b. Setelah pemungutan dan penghitungan suara di tingkat KPPS selesai dilaksanakan, PPS menerima hasil pemungutan dan penghitungan suara dari TPS. Dokumen yang berada di luar kotak suara, antara lain: 1. Bilik suara; 2. Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS (model C-KWK.KPU); 3. Salinan Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pengumuman di PPS; 4. Sisa formulir; c. Penyerahan dokumen dari KPPS kepada PPS dengan menggunakan surat pengantar model C9-KWK.KPU; d. Penyerahan kotak suara termaksud dalam huruf a wajib diawasi oleh pengawas pemilu lapangan dan Panwaslu Kecamatan serta wajib dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota; e. PPS wajib mengumumkan Berita Acara (Model C-KWK.KPU) dan salinan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model C1-KWK.KPU) dan Lampiran Model C1-KWK.KPU dari seluruh TPS di wilayah kerja PPS, dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum atau sarana yang lazim pada wilayah desa/kelurahan bersangkutan; KPU Provinsi Jawa Timur | Buku
Panduan PPS
Page | 14
f. PPS membuat Berita Acara penerimaan hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan menggunakan formulir C 10-KWK.KPU Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ditandatangani KPPS dan PPS; g. PPS sudah menerima seluruh kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah paling lambat pada hari H atau tanggal 29 Agustus 2013 atau kesempatan pertama setelah pelaksanaan penghitungan suara di TPS; h. Kotak suara yang diterima PPS yang berisi surat suara, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara dan Sertifikat Hasil penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS, oleh PPS harus disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya; 5.2 PERSIAPAN RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA Setelah menerima kotak suara yang berisi hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS beserta kelengkapan lainnya di luar kotak suara, PPS melakukan hal-hal berikut ini: 1. Memastikan bahwa seluruh kotak suara dan dokumen didalamnya serta dokumen di luar kotak suara sudah diterima seluruhnya dari KPPS pada tanggal 29 Agustus 2013; 2. Melakukan rapat pleno dengan agenda tunggal pembahasan persiapan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Desa/Kelurahan; 3. Menyiapkan semua dokumen yang akan digunakan rapat pleno terbuka, antara lain: a. Formulir model D – KWK.KPU (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara; b. Formulir model D1-KWK.KPU (Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Desa/Kelurahan); c. Formulir model D2-KWK.KPU (Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Desa/Kelurahan; d. Formulir model D3-KWK.KPU (Surat Pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara tingkat desa/kelurahan); e. Formulir model D4-KWK.KPU (Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Penghitungan Suara di PPS; f. Formulir model D5-KWK.KPU (Berita Acara Penerimaan Kotak Suara, berkas kelengkapan administrasi dari Panitia Pemungutan Suara; g. Formulir Lampiran 1 Model D1-KWK.KPU (Rekpaitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan; h. Formulir Lampiran 2 Model D1-KWK.KPU (Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan;
KPU Provinsi Jawa Timur | Buku
Panduan PPS
Page | 15
4. Menyampaikan surat pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara tingkat desa/kelurahan kepada Ketua KPPS di wilayah kerjanya, saksi pasangan calon, pengawas lapangan, PPK; 5. Menyiapkan tempat yang akan digunakan rapat pleno terbuka; 6. Berkoordinasi dengan pihak terkait (kepala desa, perangkat desa dan petugas keamanan) untuk persiapan tempat rapat pleno terbuka; 7. Memberitahukan kepada para Tim Kampanye pasangan calon bahwa para saksi yang ditugaskan harus diberi/membawa mandat dari Tim Kampanye;
Page | 16
KPU Provinsi Jawa Timur | Buku
Panduan PPS
Bab 6 Pelaksanaan Rekapitulasi Kegiatan yang dilakukan oleh PPS setelah menerima kotak suara beserta isinya
• • • •
Melakukan rekapitulasi Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi Menyerahkan hasil rekapitulasi Mengumumkan hasil rekapitulasi kepada masyarakat
Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur di Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka PPS, langkah-langkah persiapan dan pelaksanaan rapat rekapitulasi sebagai berikut: 1. Menyelenggarakan rapat persiapan dengan agenda: a. Menyusun jadwal rapat rekapitulasi dengan cara membagi jumlah TPS di wilayah kerja PPS sesuai dengan urutannya masing-masing sehingga rekapitulasi diselesaikan sesuai alokasi waktu yang disediakan, yakni dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 13 Desember 2012. Apabila dalam waktu yang ditentukan belum dapat menyelesaikan rekapitulasi, PPS tetap harus menyelesaikan rekapitulasi seluruh TPS dalam wilayah kerja PPS; b. Menyusun pembagian kerja di antara ketua dan anggota PPS, sekretaris PPS, dan ketua KPPS, sebagai berikut: • Ketua PPS memimpin rapat; • Kedua anggota PPS, masing-masing mendapat tugas mencatat perolehan suara di formulir rekapitulasi; • Ketua KPPS membantu PPS membacakan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di TPS wilayah kerjanya; • Sekretaris PPS menyiapkan formulir rekapitulasi. • Menjadwalkan rapat koordinasi dengan Kepala Desa/kelurahan, Panwaslu Lapangan/PPL dan aparat keamanan Desa/Kelurahan; 2. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Kepala Desa/Kelurahan, Panwaslu Lapangan/PPL dan aparat keamanan Desa/Kelurahan, dengan agenda: • Jadwal waktu dan persiapan pelaksanaan rapat; • Gudang/tempat untuk menyimpan kotak suara yang berisi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara Pemilu di TPS; • Ruang/tempat untuk rapat; • Pengamanan kotak suara selama penyimpanan di PPS dan selama pelaksanaan rapat rekapitulasi di PPS. 3. Mempersiapkan rapat rekapitulasi a. Mengirim surat pemberitahuan pelaksanaan rapat kepada saksi peserta Pemilu Bupati, ketua KPPS dan PPL, pemantau serta undangan lain yang dipandang perlu paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat (Model D-5 KWK.KPU);
KPU Provinsi Jawa Timur | Buku
Panduan PPS
Page | 17
b. Menerima surat mandat tertulis saksi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari ketua dan sekretaris Tim Kampanye tingkat kabupaten, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat, dan memberikan tanda terima; c. Menyiapkan ruang rapat paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat, ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara dari seluruh TPS dalam wilayah kerja PPS. d. Paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat, melakukan kegiatan: • Mengatur tempat termasuk papan tulis/tempat untuk menempelkan formulir pencatatan perolehan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lampiran Model D-1 KWK.KPU ukuran besar), dan tempat duduk saksi, PPL, pemantau, ketua KPPS diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas; • Mengatur alat keperluan administrasi sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rekapitulasi, yaitu formulir rekapitulasi (Seri D KWK.KPU), sampul kertas, segel, dan peralatan lainnya, seperti spidol, ballpoint dan lem perekat; • Menempatkan kotak suara yang masih terkunci dan tersegel di dekat meja pimpinan PPS serta menyiapkan anak kuncinya; • Menyiapkan daftar hadir peserta rapat.
Apa saja Perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS ? Formulir untuk berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan; Formulir Lampiran Model D-1 KWK.KPU Ukuran Besar, untuk menuliskan perolehan suara masing-masing pasangan calon; Sampul kertas Model IV.S1 KWK.KPU sebanyak 1 (satu) buah, untuk memuat formulir berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara yang disampaikan kepada PPK; Segel Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timursebanyak 15 (lima belas) lembar; Spidol sebanyak 1 (satu) buah; Ballpoint sebanyak 2 (dua) buah; Lem perekat digunakan untuk alat perekat sampul kertas; Ruang rapat yang mampu menampung peserta rapat yaitu dari saksi, PPL, Pemantau, Ketua KPPS serta penempatan kotak suara dari seluruh TPS dalam wilayah kerja PPS.
KPU Provinsi Jawa Timur | Buku
Panduan PPS
Page | 18
4. Menyelenggarakan rapat rekapitulasi a. Petugas di PPS menerima peserta rapat rekapitulasi, dengan ketentuan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : • Saksi dari pasangan calon wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan; • Setiap saksi pasangan calon hanya dapat menjadi saksi untuk 1 (satu) pasangan calon; • Saksi harus hadir tepat waktu/sebelum rapat dimulai. Apabila terlambat hadir atau hadir setelah dimulainya rapat PPS tentang rekapitulasi, maka dinyatakan tidak hadir sebagai saksi; b. Ketua PPS membuka rapat dan menyatakan rapat dimulai, memberikan penjelasan mengenai jadwal rapat dan tata cara rekapitulasi, termasuk tata cara mengajukan keberatan dan alokasi waktu penyampaian pernyataan keberatan; c. Ketua PPS memandu pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara seluruh TPS sesuai urutan dan jadwal waktu, dengan melakukan langkah-langkah : 1) PPS dibantu oleh KPPS yang ditunjuk memperlihatkan kotak suara berisi Berita Acara Model C KWK.KPU beserta lampirannya yang masih terkunci dan disegel, kemudian membuka dokumen-dokumen serta membacakan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang berisi data pemilih, penggunaan hak pilih, data penggunaan surat suara dan data suara sah dan tidak sah yang terdapat dalam Model C-1 KWK.KPU, dan dicatat kedalam formulir Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Model D-1 KWK.KPU); 2) PPS dibantu oleh KPPS membacakan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang berisi Suara Sah dan Suara tidak sah dari tiap pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (lampiran Model C-1 KWK.KPU), dan dicatat kedalam formulir Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran D-1 KWK.KPU) ukuran kecil dan juga kedalam formulir Lampiran Model D-1 KWK.KPU ukuran besar; 3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilaksanakan secara berurutan dimulai dari TPS nomor 1 (satu) sampai dengan TPS nomor terakhir dalam satu wilayah Desa/Kelurahan sampai selesai. d. Dalam pelaksanaan kegiatan rekapitulasi, PPS memperhatikan kejadian khusus yang terjadi dan apabila ada, dicatat dalam Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemungutan Suara (Model D2-KWK.KPU), serta apabila tidak ada kejadian khusus, dicatat ‘nihil’. e. Panwaslu Lapangan wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada PPS; f.
Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada PPS;
g. PPS wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud diatas, pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .
KPU Provinsi Jawa Timur | Buku
Panduan PPS
Page | 19
6. Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat a. PPS membuat Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur di tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D KWK.KPU), beserta lampirannya; b. Berita Acara dan sertifikat tersebut ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota PPS serta saksi yang hadir dan dibubuhi cap PPS, kemudian dimasukkan ke dalam sampul dan disegel; c. Dalam hal terdapat anggota PPS dan saksi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditandatangani oleh anggota PPS dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani; d. PPS mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Desa/Kelurahan di tempat umum atau ditempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah PPS; e. PPS menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut, kepada : 1) saksi yang hadir, sebanyak masing-masing 1 (satu) rangkap; 2) Panwaslu Lapangan yang hadir, sebanyak 1 (satu) rangkap; 3) pengumuman, sebanyak 1 (satu) rangkap; 4) PPK, sebanyak 1 (satu) rangkap. f.
PPS wajib menyerahkan kepada PPK kotak suara tersegel dengan menggunakan surat pengantar Model D-4 KWK.KPU, yang berisi : 1) Surat Suara, berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara di TPS; 2) Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat PPS.
KPU Provinsi Jawa Timur | Buku
Panduan PPS
Page | 20
Bab 7 Petunjuk Pengisian Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPS (Contoh pengisian formulir dapat dilihat di LAMPIRAN) 1. Dimulai dengan pengisian : Formulir Model D-1 KWK.KPU, angkanya diisi dari formulir Model C-1 KWK.KPU. Berlaku ketentuan/rumus: Jumlah pemilih dalam SDPT (A1) sama dengan jumlah pemilih dalam SDPT yang menggunakan hak pilih (A2) ditambah jumlah pemilih dalam SDPT yang tidak menggunakan hak pilih (A3) harus sama dengan jumlah SDPT Desa/Kelurahan. ( A1 = A2 + A3 = DPT Desa/Kelurahan ). Jumlah pemilih dalam SDPT yang menggunakan hak pilih (A2) ditambah jumlah pemilih yang tidak terdaftar dalam SDPT yang menggunakan hak pilihnya yang dicatat dalam jumlah pemilih dari TPS lain dan jumlah pemilih yang memberikan suara dari TPS lain (A4) harus sama dengan jumlah surat suara terpakai dan harus sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah (C3). ( A2 + A4 = B2 = C3 ). 2. Dilanjutkan dengan pengisian :Formulir Model Lampiran D-1 KWK.KPU, angkanya diisi dari Page | 21
formulir Model lampiran C-1 KWK.KPU. Berlaku ketentuan/rumus : Jumlah suara sah (A) ditambah jumlah suara tidak sah (B) lampiran D-1 KWK.KPU harus sama dengan jumlah surat suara terpakai (B2) dan harus sama dengan C3 Model D-1 KWK.KPU. ; (Jumlah Akhir A + Jumlah Akhir B ) lampiran Model D-1 KWK.KPU = ( Jumlah Akhir B1 ) = C3 Model D-1 KWK.KPU.
KPU Provinsi Jawa Timur | Buku
Panduan PPS
Page | 22
KPU Provinsi Jawa Timur | Buku
Panduan PPS
............................................... 20...........
Page | 23
KPU Provinsi Jawa Timur | Buku
Panduan PPS
............................................... 20...........
Page | 24
KPU Provinsi Jawa Timur | Buku
Panduan PPS
LAMPIRAN CONTOH JENIS FORMULIR REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 DI TINGKAT DESA/KELURAHAN OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA 1.
MODEL D - KWK.KPU
:
2.
MODEL D1 - KWK.KPU
:
3.
Lampiran MODEL D1 KWK.KPU
:
4.
Lampiran MODEL D1 KWK.KPU ( Ukuran Besar )
:
5.
MODEL D2 - KWK.KPU
:
6.
MODEL D3 - KWK.KPU
:
7.
MODEL D4 - KWK.KPU
:
8.
MODEL D5 - KWK.KPU
:
9.
MODEL D6 - KWK.KPU
:
Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur di tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara; Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur di tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara; Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur di tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara; Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur di tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara; Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur di tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Page | 25 Pemungutan Suara; Surat pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi hasil penghitungan suara; Surat pengantar penyampaian berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPS kepada PPK; Berita Acara penerimaan kotak suara dan alat kelengkapan TPS lainya oleh PPS; Tanda terima penyerahan Berita Acara beserta lampirannya kepada Pengawas Pemilu lapangan dan saksi pasangan calon yang hadir; Ditetapkan di : Surabaya Pada tanggal : 10 Juni 2013 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR Ketua,
ANDRY DEWANTO AHMAD, S.H KPU Provinsi Jawa Timur | Buku
Panduan PPS
CONTOH
MODEL D – KWK.KPU
BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DITINGKAT KECAMATAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
Pada hari ini ……………. tanggal …………… bulan ……………. tahun ………….. Panitia Pemungutan Suara mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam rapat Panitia Pemungutan Suara, dihadiri oleh saksi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pemantau Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan anggota masyarakat bertempat di : Kelurahan/Desa *)
: …………………………………..
Kecamatan
: …………………………………..
Kabupaten/Kota *)
: …………………………………..
Provinsi
: ……………………………………
Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut : 1. Mencatat hal-hal sebagai berikut : a. Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap dari seluruh TPS di wilayah PPS; b. Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap dari seluruh TPS di wilayah PPS yang menggunakan hak pilih; c. Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap dari seluruh TPS di wilayah PPS yang tidak menggunakan hak pilih; d. Jumlah pemilih dari TPS lain; e. Jumlah surat suara yang diterima oleh TPS dalam wilayah PPS, termasuk surat suara cadangan; f. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh TPS di wilayah PPS; g. Jumlah surat suara yang tidak terpakai dari seluruh TPS di wilayah PPS; h. Jumlah surat suara yang terpakai dari seluruh TPS di wilayah PPS yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah. 2. 3.
Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan menghitung perolehan suara masing-masing pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Menerima, mencatat, memeriksa, dan memutuskan Keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi sebagaimana terlampir dalam Model D2 - KWK.KPU.
*) Coret yang tidak perlu
Demikian ……
KPU Provinsi Jawa Timur | Buku
Panduan PPS
Page | 26
Demikian Berita Acara dibuat dalam …… ( …………………… ) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua, dan Anggota-anggota PPS serta saksi utusan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang hadir. Berita Acara ini dilampiri : 1. Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di TPS Dalam Wilayah Desa / Kelurahan (Model D1 - KWK.KPU) 2. Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam Wilayah Desa/Keluarahan (Lampiran Model D1 - KWK.KPU) 3. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan (Model D 2 – KWK.KPU). Masing-masing rangkap Berita Acara disampaikan kepada : 1. 1 (satu) rangkap untuk PPK. 2. 1 (satu) rangkap untuk saksi yang hadir. PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
No
Nama
Tanda Tangan
1.
Ketua
..................................................
................................
2.
Anggota
..................................................
................................
3.
Anggota
..................................................
................................
Saksi – saksi dari pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah
No
Nama
Saksi dari nomor urut pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah
Tanda Tangan
1.
....................................
..................................................
................................
2.
....................................
..................................................
................................
3.
....................................
..................................................
................................
4.
....................................
..................................................
................................
5.
....................................
..................................................
................................
KPU Provinsi Jawa Timur | Buku
Panduan PPS
Page | 27
Page | 28
............................................... 20...........
KPU Provinsi Jawa Timur | Buku
Panduan PPS
............................................... 20...........
Page | 29
KPU Provinsi Jawa Timur | Buku
Panduan PPS
MODEL D2 – KWK.KPU
CONTOH
PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS YANG BERHUBUNGAN DENGAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL DAERAH DI TINGKAT DESA/KELURAHAN OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA Desa/Kelurahan *)
: ………………………………..
Kecamatan
: ………………………………..
Kabupaten/Kota *)
: ………………………………..
Provinsi
: ………………………………..
Catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… …………………. , …………. 20 …. SAKSI YANG MENGAJUKAN KEBERATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KETUA,
(…………………………………………..)
(…………………………………………..)
Catatan : *) Coret yang tidak perlu.
Apabila tidak ada keberatan agar ditulis ”NIHIL”. KPU Provinsi Jawa Timur | Buku
Panduan PPS
Page | 30
CONTOH
MODEL D3 – KWK.KPU
SURAT PEMBERITAHUAN WAKTU DAN TEMPAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA/KELURAHAN Diberitahukan kepada saksi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah/Tim Kampanye, bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *) di Tingkat Desa/Kelurahan *) ………………………………………, diselenggarakan pada: Hari
: ...............................................................................................
Tanggal
: ...............................................................................................
Waktu
: ...............................................................................................
Tempat/Alamat
: ............................................................................................... ...............................................................................................
…………………. , …………………. 20 …. PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KETUA,
(………………………………………………..)
Catatan : *) Coret yang tidak perlu. Para saksi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus membawa mandat dari Tim Kampanye.
KPU Provinsi Jawa Timur | Buku
Panduan PPS
Page | 31
CONTOH Perihal
MODEL D4 – KWK.KPU
SURAT PENGANTAR
: Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPS. ….………………………
di -
Kepada : Yth. Ketua PPK ….……………………… ….………………………
Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di : Desa / Kelurahan *) : ........................................................ Kecamatan : ………………………………………………………. Kabupaten/Kota*) : ………………………………………………………. Provinsi : ………………………………………………………. Jenis kelengkapan administrasi dan formulir rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK, terdiri dari : 1. Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D KWK.KPU) 2. Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS dalam wilayah desa / kelurahan (Model D1 KWK.KPU) 3. Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam Wilayah Desa/Keluarahan (Lampiran Model D1 KWK.KPU) 4. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan (Lampiran Model D1 – KWK.KPU Ukuran Besar) 5. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemungutan Suara (Model D2 – KWK.KPU) 6. Surat pengantar penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Panitia Pemungutan Suara (Model D3 – KWK.KPU) 7. Berita Acara Penerimaan Kotak Suara, berkas kelengkapan Admnistrasi dari Panitia Pemungutan Suara (Model D5 – KWK.KPU) YANG MENYERAHKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KETUA,
YANG MENERIMA PANITIAN PEMILIHAN KECAMATAN KETUA,
(……………………………………………………..) NAMA JELAS
(……………………………………………………..) NAMA JELAS
Catatan : 1. *) Coret yang tidak perlu. 2. Lembar 1 untuk PPS. 3. Lembar 2 untuk PPK. KPU Provinsi Jawa Timur | Buku
Panduan PPS
Page | 32
CONTOH
MODEL D5 – KWK.KPU
BERITA ACARA PENERIMAAN KOTAK SUARA DAN BERKAS KELENGKAPAN ADMINISTRASI DARI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA Pada hari ini ……………………… tanggal ………..…... bulan ……………………….. tahun …………………. Panitia Pemilihan Kecamatan .......................... dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *) ....................................... telah menerima kotak suara yang berisi: 1. ………………………………………………………………………………………………… 2. ………………………………………………………………………………………………… 3. ………………………………………………………………………………………………… 4. ………………………………………………………………………………………………… 5. ………………………………………………………………………………………………… 6. ………………………………………………………………………………………………… 7. .………………………………………………………………………………………………… 8. ………………………………………………………………………………………………… 9. ………………………………………………………………………………………………... 10.………………………………………………………………………………………………… Dari: PPS PPK Kabupaten/Kota *) Provinsi
: ....................................................... : ………………………………………………………. : ………………………………………………………. : ……………………………………………………….
Page | 33
Demikian Berita Acara Penerimaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. *) Coret yang tidak perlu
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN NO
Nama
Tanda Tangan
1.
Ketua
………………………………
( ……………………………… )
2.
Anggota
………………………………
( ……………………………… )
3.
Anggota
………………………………
( ……………………………… )
4.
Anggota
………………………………
( ……………………………… )
5.
Anggota
………………………………
( ……………………………… )
KPU Provinsi Jawa Timur | Buku
Panduan PPS
CONTOH
MODEL D6 – KWK.KPU
TANDA TERIMA PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI DESA / KELURAHAN
Saksi Pasangan Calon Kepala No
Nama
Daerah Wakil Kepala Daerah
Tanda Tangan
/ Panwas 1. 2. 3. 4.
5.
.............................................
(...........................)
.............................................
(...........................)
.............................................
(...........................)
.............................................
(...........................)
Panitia Pengawas Pemungutan suara
Page | 34 (...........................)
……………………………, ………………………….. 20…
Yang Menyerahkan PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(………………………………………)
KPU Provinsi Jawa Timur | Buku
Panduan PPS
Refrensi
Peraturan KPU No. 16 tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan; Surat Edaran KPU Nomor: 282/KPU/VII/2012 tentang Peraturan KPU Nomor: 06 tahun 2011 dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh PPS. Page | 35
KPU Provinsi Jawa Timur
Buku Panduan KPPS
