BUKU AJAR (BAHAN AJAR) HAK MENYATAKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM SECARA BEBAS DAN BERTANGGUNG JAWAB
Oleh : I Gede Pasek Eka Wisanjaya SH, MH
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA 2013
HAK MENYATAKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM SECARA BEBAS DAN BERTANGGUNG JAWAB
Aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa di Indonesia adalah salah satu wujud dari kemerdekaan menyatakan pendapat. Dengan adanya kemerdekaan berpendapat akan mendorong rakyat suatu negara untuk menghargai perbedaan pendapat. Kemerdekaan berpendapat juga akan menciptakan masyarakat yang demokratis. Budaya demokrasi akan tumbuh bila suasana hati rakyat bebas mengemukakan pendapatnya. Namun kebebasan tersebut haruslah sebuah kebebasan yang bertanggung jawab. Ukurannya adalah kemajuan masyarakat dan terjaganya rasa persatuan, serta moralitas sosial yang dibangun oleh masyarakat tersebut. Dengan demikian, kemerdekaan berpendapat merupakan hal yang penting untuk dipahami apabila negara yang dibentuk bertumpu pada kepentingan rakyat. Pendapat secara umum diartikan sebagai buah gagasan atau buah pikiran. Mengemukakan pendapat berarti mengemukakan gagasan atau mengeluarkan pikiran. Dalam kehidupan negara Indonesia, seseorang yang mengemukakan pendapatnya atau mengeluarkan pikirannya dijamin secara konstitusional.1 Dalam menggunakan hak kebebasan mengemukakan pendapat, kita harus memegang prinsip bebas dan bertanggung jawab. Bebas artinya bahwa segala ide, pikiran atau pendapat kita, dapat dikemukakan secara bebas tanpa tekanan dari siapa pun. Bertanggung jawab maksudnya bahwa ide, pikiran atau pendapat kita tersebut mesti dilandasi akal sehat, niat baik dan norma-norma yang berlaku.2 Seperti dinyatakan pada bagian Penjelasan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang menyatakan bahwa perwujudan kehendak warga negara secara bebas dalam menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan dan sebagainya harus tetap dipelihara agar seluruh tatanan sosial dan kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur tetap
1
http://www.smpn7bgr.com Artikel % 20 Kemerdekaan % 20 mengemukakan % 20 pendapat % 20 di % 20 muka % 20 umum, diakses Jumat 16 November 2012. 2 http://yudhim.blogspot.com / 2008 / 01 / penggunaan- hak- mengemukakan- pendapat.html, diakses Jumat 16 November 2012.
2
terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum sehingga tidak menciptakan disintegrasi sosial, tetapi justru harus dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, maka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, yang antara lain menetapkan sebagai berikut : 1. Setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan pengembangan kepribadian secara bebas dan penuh. 2. Dalam pelaksanaan hak kebebasan, setiap orang harus tunduk pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain, untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. 3. Hak dan kebebasan ini sama sekali tidak boleh dijalankan secara bertentangan dengan maksud-maksud dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia sebagai permulaan perjuangan moderen untuk melindungi hak-hak asasi manusia, kita dapat menelusuri asal-usul hak-hak asasi manusia itu pada teori-teori filsafat tentang ‘hukum kodrat’, suatu hukum yang lebih tinggi dari pada hukum positif negara. Menurut teori ini, individu sebagai manusia membawa dalam dirinya sendiri sejak lahir hak-hak asasi tertentu yang tidak dapat dihilangkan.3 Dalam konteks hukum internasional hak kemerdekaan menyampaikan pendapat juga diatur pada perjanjian internasional sebagai salah satu instrumen hukum internasional yaitu pada Pasal 19 Konvenan Hak-Hak Sipil Dan Politik 1966 (International Convenant On Civil And Political Rights 1966), yang menyatakan: 1. Setiap orang harus berhak untuk memiliki opini tanpa intervensi. 3
David Weissbrodt, Hak-Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Perspektif Kesejarahan, dalam: Peter Davies, 1994, Hak-Hak Asasi Manusia, judul asli: Human Rights, penerjemah: A. Rahman Zainuddin, ed. I, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal. 2.
3
2. Setiap orang harus berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini harus meliputi kebebasan untuk mencari, menerima serta mengungkapkan segala jenis informasi dan gagasan, terlepas dari garis perbatasan, secara lisan, tulisan atau tercetak, dalam bentuk karya seni, atau melalui segala media lain pilihannya sendiri. 3. Pelaksanaan hak-hak yang dijamin dalam ayat 2 Pasal ini membawa kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab-tanggung jawab tersendiri. Karenanya hal ini tunduk pada pembatasan-pembatasan tertentu, tetapi ini hanya boleh dilakukan sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum dan yang diperlukan: (a) Untuk menghargai hak atau nama baik orang lain; (b) Untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan atau kesusilaan umum. Kemerdekaan menyatakan pendapat ini adalah implementasi dari nilai-nilai hak asasi manusia. Seperti ditulis oleh James W. Nickel dalam bukunya yang berjudul Making Sense Of Human Rights menyatakan bahwa ketika hak asasi manusia diimplementasikan didalam hukum internasional, kita masih menyebutnya sebagai hak asasi manusia; namun manakala itu diimplementasikan didalam hukum domestik, kita condong menggambarkannya sebagai hak sipil atau hak konstitusional.4 Dalam konteks hukum nasional Indonesia maka hak konstitusional warga negara tentang hak kemerdekaan menyampaikan pendapat telah diatur secara jelas dalam konstitusi negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yaitu pada Pasal 28, Pasal 28E Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945.
Pasal 28 UUD 1945 menyatakan: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28E Ayat (2) UUD 1945 menyatakan: Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 menyatakan: Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. 4
James W. Nickel, 1996, Hak Asasi Manusia, Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, judul asli: Making Sense Of Human Rights, Philosophical Reflection on the Universal Declaration of Human Rights, penerjemah: Titis Eddy Arini, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 55.
4
Demikian juga Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan: Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi mahasiswa sebagai wujud dari hak kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum yang merupakan implementasi atau penerapan dari nilai-nilai hak asasi manusia tentu tidak bisa dilaksanakan secara bebas tanpa batas, namun harus dilakukan secara bertanggung jawab agar aksi-aksi unjuk rasa mahasiswa tidak menjadi anarkhis atau kerusuhan yang bisa mengganggu dan merugikan kepentingan dan ketertiban masyarakat umum. Aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi mahasiswa harus dilakukan secara bertanggung jawab, makna kata ”bertanggung jawab” adalah bahwa hak kemerdekaan atau kebebasan menyatakan pendapat di muka umum tersebut ada batasnya yaitu tidak boleh merugikan hak asasi orang lain dan tidak mengganggu serta tidak merugikan kepentingan dan ketertiban umum. Pembatasan penggunaan hak kemerdekaan atau kebebasan menyatakan pendapat di muka umum sebagai implementasi dari pelaksanaan hak asasi manusia telah diatur secara jelas dalam konstitusi negara Republik Indonesia, yaitu pada Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud sematamata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Demikian pula pembatasan penggunaan hak kemerdekaan atau kebebasan menyatakan pendapat di muka umum sebagai implementasi dari pelaksanaan hak asasi manusia diatur juga pada: Pasal 69 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan:
5
(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan: Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dalam konteks hukum internasional pembatasan penggunaan hak kemerdekaan atau kebebasan menyatakan pendapat di muka umum sebagai implementasi dari pelaksanaan hak asasi manusia diatur pada: Pasal 29 ayat 2 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia 1948 (Universal Declaration Of Human Rights 1948), yang menyatakan: Dalam pelaksanaan hak kebebasan, setiap orang harus tunduk pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain, untuk memenuhi syaratsyarat yang adil bagi moralitas, ketertiban serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Pasal 19 ayat 3 Konvenan Hak-Hak Sipil Dan Politik 1966 (International Covenant On Civil And Political Rights 1966), yang menyatakan: Pelaksanaan hak-hak yang dijamin dalam ayat 2 Pasal ini membawa kewajibankewajiban dan tanggung jawab-tanggung jawab tersendiri. Karenanya hal ini tunduk pada pembatasan-pembatasan tertentu, tetapi ini hanya boleh dilakukan sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum dan yang diperlukan: (a) Untuk menghargai hak atau nama baik orang lain; (b) Untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan atau kesusilaan umum. Ketika suatu negara menjadi pihak pada perangkat Hak Asasi Manusia (HAM) internasional, maka Pemerintahnya mempunyai tiga kewajiban yakni menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi sebagaimana diatur dalam perangkat HAM internasional dimaksud. Kewajiban melindungi hak asasi manusia berarti negara
6
berkewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan guna mencegah pelanggaran HAM terhadap warga negara. Dalam kewajiban ini termasuk upaya untuk mendorong warga negara untuk menghormati HAM orang lain, dan mengatur sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan individu atau kelompok.5 Hak kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Dasar pertimbangan pentingnya hak kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum ini dirumuskan dalam sebuah undang-undang terlihat pada bagian Menimbang dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, yang menyatakan: a. bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia; b. bahwa kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; c. bahwa untuk membangun negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia diperlukan adanya suasana yang aman, tertib, dan damai; d. bahwa hak menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu dibentuk Undang-undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum; Apa pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab ?, pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dapat dilihat dalam tujuan pengaturan tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum seperti dinyatakan pada Pasal 4 UndangUndang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di
5
Jonny Sinaga, 2007, Kewajiban Negara Dalam ICCPR, artikel pada majalah: Jurnal HAM, Vol. 4 No. 4 Th. 2007, ISSN 1693-6027, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, hal. 39-40.
7
Muka Umum yang selanjutnya disingkat menjadi UU No. 9 Tahun 1998, yang menyatakan: 1. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dimaksudkan untuk mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945; 2. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dimaksudkan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat; 3. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dimaksudkan untuk mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi; 4. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dimaksudkan untuk menempatkan tanggung jawab sosial kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.6 Oleh karena itu, ada beberapa asas yang harus ditaati dalam kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum (Pasal 3 UU No. 9 Tahun 1998), yaitu: 1. 2. 3. 4. 5.
asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, asas musyawarah dan mufakat, asas kepastian hukum dan keadilan, asas proporsionalitas, dan asas manfaat.
Dengan demikian maka hakekat kemerdekaan mengeluarkan pendapat adalah:7 a. Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan dan tulisan, serta sikap-sikap lain secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada hakekatnya kemerdekaan mengeluarkan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. b. Kemerdekaan mengeluarkan pendapat sangat penting bagi kehidupan demokrasi karena akan membawa dampak positif antara lain : 6
http://www.artikelbagus.com/2012/05/pentingnya-kemerdekaan-mengemukakan.html, diakses Jumat 16 November 2012.
7
http://pknsmpkebondalem.blogspot.com/2009/03/pkn7-bab-iv-kemerdekaan-mengemukakan.html, diakses Jumat 16 November 2012.
8
- Kepekaan masyarakat menjadi meningkat dalam menyikapi berbagai permasalahan sosial yang timbul dalam kehidupan sehari-hari - Membiasakan masyarakat untuk berfikir kritis dan reponsip - Merasa ikut memiliki dan ikut bertanggung jawab atas kemajuan bangsa dan negara - Meningkatkan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari c. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan harus berasaskan pada: - asas keseimbangan antara hak dan kewajiban artinya harus terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban jangan sampai hanya menuntut haknya saja tetapi tidak bersedia melaksanakan kewajiban - asas musyawarah dan mufakat artinya segala sesuatu diusahakan melalui musyawarah mufakat dilandasi semangat kekeluargaan - asas kepastian hukum dan keadilan artinya harus sesuai hukum yang berlaku dan menimbulkan kesejahteraan tidak memihak dan tidak menyengsarakan pihak lain - asas proporsionalitas yaitu asas yang meletakan segala kegiatan sesuai dengan konteks atau tujuan kegiatan tersebut, baik yang dilakukan oleh warga negara, institusi maupun aparatur pemerintah, yang dilandasi oleh etika individual, etika sosial maupun etika internasional - asas manfaat, bahwa kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum harus bisa memberi manfaat untuk kepentingan masyarakat secara umum. Kewajiban dan tanggung jawab warga negara dalam melaksanakan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab di muka umum (Pasal 6 UU No. 9 Tahun 1998) yang terdiri atas: 1. 2. 3. 4. 5.
menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.
Pada sisi lain aparatur pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam melaksanakan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab di muka umum (Pasal 7 UU No. 9 Tahun 1998), yaitu: 1. 2. 3. 4.
melindungi hak asasi manusia, menghargai asas legalitas, menghargai prinsip praduga tidak bersalah, dan menyelenggarakan pengamanan.
Sedangkan masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan
9
damai (Pasal 8 UU No. 9 Tahun 1998). Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, atau mimbar bebas (Pasal 9 Ayat 1 UU No. 9 Tahun 1998). Unjuk rasa atau demonstrasi sebagai salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.
10
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku David Weissbrodt, Hak-Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Perspektif Kesejarahan, dalam: Peter Davies, 1994, Hak-Hak Asasi Manusia, judul asli: Human Rights, penerjemah: A. Rahman Zainuddin, ed. I, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. James W. Nickel, 1996, Hak Asasi Manusia, Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, judul asli: Making Sense Of Human Rights, Philosophical Reflection on the Universal Declaration of Human Rights, penerjemah: Titis Eddy Arini, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
B. Perjanjian Internasional Dan Peraturan Perundang-Undangan Nasional Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia 1948 (Universal Declaration Of Human Rights 1948). Konvenan Hak-Hak Sipil Dan Politik 1966 (International Convenant On Civil And Political Rights 1966). Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.
C. Artikel Jonny Sinaga, 2007, Kewajiban Negara Dalam ICCPR, artikel pada majalah: Jurnal HAM, Vol. 4 No. 4 Th. 2007, ISSN 1693-6027, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta. http://www.smpn7bgr.comArtikel%20Kemerdekaan%20mengemukakan%20pendapat%2 0di%20muka%20umum, diakses Jumat 16 November 2012.
11
http://yudhim.blogspot.com/2008/01/ penggunaan- hak- mengemukakan- pendapat.html, diakses Jumat 16 November 2012. http://www.artikelbagus.com/2012/05/ pentingnya- kemerdekaan- mengemukakan. html, diakses Jumat 16 November 2012. http://pknsmpkebondalem.blogspot.com /2009/03/ pkn7mengemukakan.html, diakses Jumat 16 November 2012.
bab-
iv-
kemerdekaan-
12
Hand Out Bahan Ajar Hak Menyatakan Pendapat Di Muka Umum Secara Bebas Dan Bertanggung Jawab
Oleh : I Gede Pasek Eka Wisanjaya SH, MH
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA 2013
Pasal 29 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB Tahun 1948 (United Nation Universal Declaration Of Human Rights 1948), menyataka: 1.Setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan pengembangan kepribadian secara bebas dan penuh. 2.Dalam pelaksanaan hak kebebasan, setiap orang harus tunduk pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain, untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. 3.Hak dan kebebasan ini sama sekali tidak boleh dijalankan secara bertentangan dengan maksud-maksud dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pasal 19 Konvenan Hak-Hak Sipil Dan Politik 1966 (International Convenant On Civil And Political Rights 1966), yang menyatakan: 1. Setiap orang harus berhak untuk memiliki opini tanpa intervensi. 2. Setiap orang harus berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini harus meliputi kebebasan untuk mencari, menerima serta mengungkapkan segala jenis informasi dan gagasan, terlepas dari garis perbatasan, secara lisan, tulisan atau tercetak, dalam bentuk karya seni, atau melalui segala media lain pilihannya sendiri. 3.Pelaksanaan hak-hak yang dijamin dalam ayat 2 Pasal ini membawa kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab-tanggung jawab tersendiri. Karenanya hal ini tunduk pada pembatasan-pembatasan tertentu, tetapi ini hanya boleh dilakukan sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum dan yang diperlukan: (a) Untuk menghargai hak atau nama baik orang lain; (b) Untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan atau kesusilaan umum.
Pengaturan Dalam UUD 1945
Pasal 28 UUD 1945 menyatakan: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28E Ayat (2) UUD 1945 menyatakan: Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 menyatakan: Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Pengaturan Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan: Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan: (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan: Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Pengaturan Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum
Bagian Menimbang dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, yang menyatakan:
a. bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia; b. bahwa kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; c. bahwa untuk membangun negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia diperlukan adanya suasana yang aman, tertib, dan damai; d. bahwa hak menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu dibentuk Undang-undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum;
Asas-asas pelaksanaan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum diatur pada Pasal 3 dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, menyatakan : Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan berlandaskan pada : a. asas keseimbangan antara hak dan kewajiban; b. asas musyawarah dan mufakat; c. asas kepastian hukum dan keadilan; d. asas proporsionalitas; dan e. asas manfaat.
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, menyatakan: Tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah : a. mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945; b. mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat; c. mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai *9134 perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi;
d. menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.
Hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum, diatur pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, menyatakan : Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk : a. mengeluarkan pikiran secara bebas; b. memperoleh perlindungan hukum.
Kewajiban dan tanggung jawab warga negara dalam melaksanakan kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum, diatur pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, menyatakan : 1.menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, 2.menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, 3.menaati hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, 4.menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan 5.menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.
Kewajiban pemerintah (negara) dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, diatur pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, menyatakan : Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a. melindungi hak asasi manusia; b. menghargai asas legalitas; c. menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan d. menyelenggarakan pengamanan.
Bentuk-bentuk dan tata cara penyampaian pendapat di muka umum diatur padaPasal 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, menyatakan : (1) Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan : a. unjuk rasa atau demonstrasi; b. pawai; c. rapat umum; dan atau d. mimbar bebas. (2) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali : a. di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional; b. pada hari besar nasional. (3) Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang membawa bendabenda yang dapat membahayakan keselamatan umum.
Pasal 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, menyatakan : (1) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri. (2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok. (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat. (4) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan.
Pasal 11 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, menyatakan : Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memuat : a. maksud dan tujuan; b. tempat, lokasi, dan rute; c. waktu dan lama; d. bentuk; e. penanggung jawab; f. nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan; g. alat peraga yang dipergunakan; dan atau h. jumlah peserta.
Sanksi atau hukuman diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, yaitu pada pasal-pasal :
Pasal 15 Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dapat dibubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11. Pasal 16 Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 17 Penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang ini dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku ditambah dengan 1/3 (satu per tiga) dari pidana pokok. Pasal 18 (1) Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan.
