BAHAN AJAR HAK ASASI MANUSIA
HAK KEMERDEKAAN MENYATAKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM SECARA BEBAS DAN BERTANGGUNG JAWAB
Oleh: I Gede Pasek Eka Wisanjaya SH MH
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA 2014
HAK KEMERDEKAAN MENYATAKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM SECARA BEBAS DAN BERTANGGUNG JAWAB Seiring dengan terbukanya iklim demokrasi di Indonesia yang dimulai pada tahun 1998 ketika tumbangnya rejim pemerintahan orde baru di Indonesia. Saat ini suasana euforia kebebasan benar-benar dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat (rakyat) Indonesia. Demikian pula kebebasan warga negara dalam mengekspresikan hak-hak politik mereka. Salah satu hak politik warga negara adalah hak kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum secara bebas dan bertanggung jawab. Dalam konsep negara moderen yang menjunjung tinggi hukum dan demokrasi, hak kemerdekaan menyatakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab yang dimiliki oleh warga negara sangat penting peranannya untuk mengkritisi secara obyektif dan rasional kebijakan-kebijakan pemerintah agar kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut pro-rakyat atau dapat mensejahtrakan kehidupan rakyat. Hak kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum dalam bentuk aksi unjuk rasa atau aksi demonstrasi merupakan manifestasi kontrol sosial (social control) dari mahasiswa. Kontrol terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Aksi demonstrasi bukan hal yang baru di Indonesia. Setiap perubahan besar yang terjadi di negeri ini selalu melibatkan kaum-kaum terpelajar (baca: mahasiswa). Pergerakan mahasiswa seringkali menjadi cikal bakal perjuangan nasional. 1 Mahasiswa sebagai salah satu komponen penting dalam masyarakat di Indonesia yang terlihat secara konsisten melaksanakan hak kebebasan menyatakan pendapat di muka umum dalam wujud aksi unjuk rasa atau demonstrasi. Unjuk rasa atau demonstrasi sebagai implementasi dari hak kebebasan menyatakan pendapat di muka umum yang dilakukan oleh para mahasiswa di Indonesia pada umumnya bertujuan untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah (eksekutif) maupun parlemen (legislatif) yang tidak berpihak kepada rakyat. Namun fakta-fakta di lapangan menunjukkan bahwa aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi mahasiswa di Indonesia sering berakhir ricuh dan anarkhis yang sangat merugikan dan mengganggu
1
http://hukum.kompasiana.com /2012/03/27/ diakses Rabo 14 November 2012.
pergerakan-mahasiswa-dan-pemerintahan-ala-orde-baru/,
2
kepentingan dan ketertiban umum. Aksi-aksi unjuk rasa para mahasiswa yang sering berakhir ricuh dan anarkhis sering disebabkan karena ditunggangi oleh kepentingan pihak ketiga dan disusupi oleh profokator. Mungkin masih hangat dalam ingatan kita tentang aksi demonstrasi mahasiswa, buruh dan kalangan masyarakat lainnya sekitar bulan Maret-April tahun 2012 dalam isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Demo penolakan kenaikan harga BBM yang terjadi sekitar bulan Maret-April tahun 2012 yang kerap berakhir dengan bentrok. Kontak fisik antara pendemo dengan aparat keamanan seakan menjadi langganan setiap kali demo terjadi. Anehnya, tak cuma di satu daerah atau di satu tempat, demo berakhir konflik tersebut hampir terjadi di berbagai daerah. Krisis idealitas aksi demonstrasi ini merupakan sebuah kecemasan tersendiri bagi proses demokrasi di negeri ini. Karena Bagaimanapun, demo disertai tindakan anarkis memang tak boleh dibiarkan. Selain menodai perjuangan para pendemo, anarkisme serta perusakan fasilitas baik milik umum maupun pribadi, tentu mengakibatkan kerugian yang tak sedikit. Apalagi, masyarakat juga yang akan menanggung kerugian tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. 2 Peristiwa penting yang terjadi sekitar bulan Maret-April tahun 2012 ketika ada rencana pemerintah akan menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak), maka terjadi unjuk rasa besar-besaran dari mahasiswa. Unjuk rasa yang dilakukan oleh para mahasiswa terkait kenaikan harga BBM tersebut sering berakhir rusuh dan anarkhis. Seperti unjuk rasa yang dilakukan oleh para mahasiswa di Makassar, sejumlah warga mempertanyakan aksi unjuk rasa sejumlah mahasiswa di Makassar yang sudah berujung pada aksi anarkis dan penjarahan serta berakhir bentrok dengan aparat keamanan. "Negeri ini makin kacau saja, mahasiswanya beringas dibalas juga dengan aksi beringas oleh aparat kepolisian yang melakukan pengamanan," ujar Anwar salah seorang warga di Makassar, Selasa (27 Maret 2012). Ia mengatakan, aksi unjuk rasa yang berakhir bentrok antara mahasiswa, polisi dan warga menciptakan suasana yang tidak nyaman hingga malam hari. Apalagi aksi mahasiswa saat siang hari, terlihat begitu banyak mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa di Jalan Sultan Alauddin kemudian bergerak menuju rumah makan siap saji Mc Donald dan melakukan 2
http://birokrasi.kompasiana.com/2012/04/08/demonstrasi-yang-berujung-anarkis-tidak-dibenarkan-tapitidak-bisa-disalahkan/, diakses Rabo 14 November 2012.
3
penjarahan. Aksi penjarahan itu dianggapnya sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan melakukan penjarahan, merusak fasilitas serta membuat pengunjung merasa ketakutan. "Saya heran saja kenapa restoran seperti Mcdonald diserang mahasiswa, terlebih lagi apa hubungannya Mc Donald itu dengan isu kenaikan BBM (bahan bakar minyak)," tanyanya. Menurutnya, aksi unjuk rasa bukanlah hal dilarang karena aksi unjuk rasa merupakan bagian dari proses demokrasi. Namun dengan pengrusakan dan penjarahan serta mengorbankan kepentingan masyarakat juga tidak ada bedanya dengan seorang penjahat. "Itu kejahatan jika kepentingan orang banyak dikorbankan. Saya jujur tidak sepakat dengan adanya rencana kenaikan BBM oleh pemerintah, tapi jangan korbankan kami dong. Kami hanya inging mengerjakan pekerjaan kami," katanya. Sebelumnya, sejumlah mahasiswa beberapa kampus dan elemen pergerakan eksternal kampus secara serentak melakukan unjukrasa terkait rencana kenaikan BBM April 2012 di beberapa titik ruas jalan Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berdasarkan pantauan, mahasiswa Universitas 45 melakukan aksinya menutup sebagian jalan Urip Sumoharjo depan kampus mereka dan berorasi di atas truk yang sebelumnya disandera mahasiswa. Tidak hanya itu ban bekas menjadi sasaran pembakaran. Aksi tersebut mereka lakukan sebagai bentuk penolakan atas rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Selain itu, aksi unjuk rasa juga berakhir bentrok di Jalan Sultan Alauddin Makassar yang berlangsung lebih dari enam jam. 3 Di Jakarta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengingatkan kepada para mahasiswa yang berdemonstrasi terkait dengan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), untuk tidak terpancing atau terprovokasi saat berada di lapangan. Menteri Nuh tidak ingin para mahasiswa melanggar nilai yang diperjuangkannya karena terprovokasi. Menteri Nuh mengingatkan hal itu berkaitan dengan laporan yang diterima dari beberapa daerah yang mengarah pada tindakan anarkis. “Memang saya belum bisa memastikan apakah mereka yang bertindak anarkis itu adalah mahasiswa atau bukan. Tapi saya berkewajiban untuk mengingatkan akan makna perjuangan yang dilakukan para mahasiswa dengan ikut berdemo itu,” katanya, 3
http://www.fiqhislam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=49682&Itemid=84, diakses Rabo 14 November 2012.
4
Selasa (27/3/2012) di Jakarta. Mantan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya ini juga mengatakan, demonstrasi diperbolehkan. Yang dilarang adalah tindakan anarkis yang justru mencederai keikutsertaan mahasiswa sebagai organ gerakan moral. “Upaya melakukan perusakan fasilitas umum, menjarah, dan sejenisnya itu adalah tindakan anarkis yang bisa menyebabkan melencengnya apa yang ingin diperjuangkan para mahasiswa,” ucapnya. Pada bagian lain, Menteri Nuh mengajak dan meminta para pemimpin perguruan tinggi untuk menggelar dialog dan diskusi publik, sekaligus memfasilitasi secara akademik, tentang kebijakan kenaikan harga BBM yang diambil pemerintah. “Ini penting, karena kampus atau perguruan tinggi sebagai pilar gerakan intelektualitas, perlu mendiskusikannya dan mengedepankan pemikiran-pemikiran yang kritis dan konstruktif,” ucapnya. Kepada aparat keamanan, dalam hal ini kepolisian, Mendikbud berharap bisa bersabar ketika menghadapi aksi demonstrasi, tapi juga tidak segan-segan menindak tegas jika memang ada pendemo dari kalangan mahasiswa yang bertindak anarkis. “Kami mendukung polisi untuk mencegah secara persuasif, sekaligus mendukung pula tindakan tegas ketika teridentifikasi gerakan atau demonstrasi tersebut mengarah ke tindakan anarkis,” ujarnya.4 Demikian juga seperti dinyatakan oleh Mabes Polri, Mabes Polri menyayangkan dengan adanya demo penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berujung anarkis sepanjang bulan Maret 2012. Mabes Polri menilai bahwa aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM berimplikasi langsung terhadap gangguan keamanan dan ketertiban, sehingga mengganggu sendi-sendi kehidupan masyarakat yang lainnya. “Secara keseluruhan aparat kepolisian, khusus Mabes Polri menyayangkan unjuk rasa yang berujung kekerasan, seperti melakukan pengrusakan terhadap kantor-kantor, pembakaran kendaraan, penganiayaan petugas, dan beberapa aksi pengrusakan milik umum,” ungkap Kepala Bagian Penerangan Umum, Kombes Pol Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (2/4/2012). Menurut Boy, pada dasarnya unjuk rasa diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang
4
http://www.kopertis12.or.id/2012/03/27/gerakan-berbasis-moralitas-tak-boleh-terprovokasi.html, diakses Rabo 14 November 2012.
5
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Namun dalam aturan tersebut dijelaskan pula tentang hak dan kewajiban dari setiap orang yang melakukan unjuk rasa. “Dengan undang-undang tersebut, berarti ada tempat bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasi, tetapi dalam pelaksanaannya ada kewajiban yang harus dipatuhi warga negara,” jelasnya. Dalam unjuk rasa, pihak kepolisian merupakan pelayan masyarakat seperti yang diamanatkan dalam undang-undang. Sehingga kewajiban polisi untuk memfasilitasinya. “Tetapi apabila terjadi eskalasi dan membahayakan kepentingan umum serta hak-hak yang lainnya, maka kita akan mengambil langkah-langkah yang sepatutnya dilakukan di lapangan,” ungkapnya. 5 Aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa di Indonesia adalah salah satu wujud dari kemerdekaan menyatakan pendapat. Dengan adanya kemerdekaan berpendapat akan mendorong rakyat suatu negara untuk menghargai perbedaan pendapat. Kemerdekaan berpendapat juga akan menciptakan masyarakat yang demokratis. Budaya demokrasi akan tumbuh bila suasana hati rakyat bebas mengemukakan pendapatnya. Namun kebebasan tersebut haruslah sebuah kebebasan yang bertanggung jawab. Ukurannya adalah kemajuan masyarakat dan terjaganya rasa persatuan, serta moralitas sosial yang dibangun oleh masyarakat tersebut. Dengan demikian, kemerdekaan berpendapat merupakan hal yang penting untuk dipahami apabila negara yang dibentuk bertumpu pada kepentingan rakyat. Pendapat secara umum diartikan sebagai buah gagasan atau buah pikiran. Mengemukakan pendapat berarti mengemukakan gagasan atau mengeluarkan pikiran. Dalam kehidupan negara Indonesia, seseorang yang mengemukakan pendapatnya atau mengeluarkan pikirannya dijamin secara konstitusional. 6 Dalam menggunakan hak kebebasan mengemukakan pendapat, kita harus memegang prinsip bebas dan bertanggung jawab. Bebas artinya bahwa segala ide, pikiran atau pendapat kita, dapat dikemukakan secara bebas tanpa tekanan dari siapa pun. Bertanggung jawab maksudnya bahwa ide, pikiran atau pendapat kita tersebut 5
http://www.tribunnews.com/2012/04/02/mabes-polri-sayangkan-demo-anarkis-bbm, diakses Rabo 14 November 2012.
6
http://www.smpn7bgr.comArtikel%20Kemerdekaan%20mengemukakan%20pendapat%20di%20muka%20u mum, diakses Jumat 16 November 2012.
6
mesti dilandasi akal sehat, niat baik dan norma-norma yang berlaku. 7 Seperti dinyatakan pada bagian Penjelasan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang menyatakan bahwa perwujudan kehendak warga negara secara bebas dalam menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan dan sebagainya harus tetap dipelihara agar seluruh tatanan sosial dan kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur tetap terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum sehingga tidak menciptakan disintegrasi sosial, tetapi justru harus dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, maka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, yang antara lain menetapkan sebagai berikut : 1. Setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan pengembangan kepribadian secara bebas dan penuh. 2. Dalam pelaksanaan hak kebebasan, setiap orang harus tunduk pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain, untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. 3. Hak dan kebebasan ini sama sekali tidak boleh dijalankan secara bertentangan dengan maksud-maksud dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia sebagai permulaan perjuangan moderen untuk melindungi hak-hak asasi manusia, kita dapat menelusuri asal-usul hak-hak asasi manusia itu pada teori-teori filsafat tentang ‘hukum kodrat’, suatu hukum yang lebih tinggi dari pada hukum positif negara. Menurut teori ini, individu
7
http://yudhim.blogspot.com/2008/01/penggunaan-hak-mengemukakan-pendapat.html, diakses Jumat 16 November 2012.
7
sebagai manusia membawa dalam dirinya sendiri sejak lahir hak-hak asasi tertentu yang tidak dapat dihilangkan.8 Dalam konteks hukum internasional hak kemerdekaan menyampaikan pendapat juga diatur pada perjanjian internasional sebagai salah satu instrumen hukum internasional yaitu pada Pasal 19 Konvenan Hak-Hak Sipil Dan Politik 1966 (International Convenant On Civil And Political Rights 1966), yang menyatakan: 1. Setiap orang harus berhak untuk memiliki opini tanpa intervensi. 2. Setiap orang harus berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini harus meliputi kebebasan untuk mencari, menerima serta mengungkapkan segala jenis informasi dan gagasan, terlepas dari garis perbatasan, secara lisan, tulisan atau tercetak, dalam bentuk karya seni, atau melalui segala media lain pilihannya sendiri. 3. Pelaksanaan hak-hak yang dijamin dalam ayat 2 Pasal ini membawa kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab-tanggung jawab tersendiri. Karenanya hal ini tunduk pada pembatasan-pembatasan tertentu, tetapi ini hanya boleh dilakukan sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum dan yang diperlukan: (a) Untuk menghargai hak atau nama baik orang lain; (b) Untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan atau kesusilaan umum. Kemerdekaan menyatakan pendapat ini adalah implementasi dari nilai-nilai hak asasi manusia. Seperti ditulis oleh James W. Nickel dalam bukunya yang berjudul Making Sense Of Human Rights menyatakan bahwa ketika hak asasi manusia diimplementasikan didalam hukum internasional, kita masih menyebutnya sebagai hak asasi manusia; namun manakala itu diimplementasikan didalam hukum domestik, kita condong menggambarkannya sebagai hak sipil atau hak konstitusional. 9 Dalam konteks hukum nasional Indonesia maka hak konstitusional warga negara tentang hak kemerdekaan menyampaikan pendapat telah diatur secara jelas dalam konstitusi negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yaitu pada Pasal 28, Pasal 28E Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945.
8
David Weissbrodt, Hak-Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Perspektif Kesejarahan, dalam: Peter Davies, 1994, Hak-Hak Asasi Manusia, judul asli: Human Rights, penerjemah: A. Rahman Zainuddin, ed. I, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal. 2.
9
James W. Nickel, 1996, Hak Asasi Manusia, Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, judul asli: Making Sense Of Human Rights, Philosophical Reflection on the Universal Declaration of Human Rights, penerjemah: Titis Eddy Arini, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 55.
8
Pasal 28 UUD 1945 menyatakan: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28E Ayat (2) UUD 1945 menyatakan: Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 menyatakan: Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Demikian juga Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan: Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi mahasiswa sebagai wujud dari hak kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum yang merupakan implementasi atau penerapan dari nilai-nilai hak asasi manusia tentu tidak bisa dilaksanakan secara bebas tanpa batas, namun harus dilakukan secara bertanggung jawab agar aksi-aksi unjuk rasa mahasiswa tidak menjadi anarkhis atau kerusuhan yang bisa mengganggu dan merugikan kepentingan dan ketertiban masyarakat umum. Aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi mahasiswa harus dilakukan secara bertanggung jawab, makna kata ”bertanggung jawab” adalah bahwa hak kemerdekaan atau kebebasan menyatakan pendapat di muka umum tersebut ada batasnya yaitu tidak boleh merugikan hak asasi orang lain dan tidak mengganggu serta tidak merugikan kepentingan dan ketertiban umum. Pembatasan penggunaan hak kemerdekaan atau kebebasan menyatakan pendapat di muka umum sebagai implementasi dari pelaksanaan hak asasi manusia telah diatur secara jelas dalam konstitusi negara Republik Indonesia, yaitu pada Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang
9
lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Demikian pula pembatasan penggunaan hak kemerdekaan atau kebebasan menyatakan pendapat di muka umum sebagai implementasi dari pelaksanaan hak asasi manusia diatur juga pada: Pasal 69 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan: (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan: Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
tunduk kepada untuk menjamin lain dan untuk keamanan, dan
Dalam konteks hukum internasional pembatasan penggunaan hak kemerdekaan atau kebebasan menyatakan pendapat di muka umum sebagai implementasi dari pelaksanaan hak asasi manusia diatur pada: Pasal 29 ayat 2 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia 1948 (Universal Declaration Of Human Rights 1948), yang menyatakan: Dalam pelaksanaan hak kebebasan, setiap orang harus tunduk pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain, untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Pasal 19 ayat 3 Konvenan Hak-Hak Sipil Dan Politik 1966 (International Covenant On Civil And Political Rights 1966), yang menyatakan: Pelaksanaan hak-hak yang dijamin dalam ayat 2 Pasal ini membawa kewajibankewajiban dan tanggung jawab-tanggung jawab tersendiri. Karenanya hal ini tunduk
10
pada pembatasan-pembatasan tertentu, tetapi ini hanya boleh dilakukan sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum dan yang diperlukan: (a) Untuk menghargai hak atau nama baik orang lain; (b) Untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan atau kesusilaan umum. Ketika suatu negara menjadi pihak pada perangkat Hak Asasi Manusia (HAM) internasional, maka Pemerintahnya mempunyai tiga kewajiban yakni menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi sebagaimana diatur dalam perangkat HAM internasional dimaksud. Kewajiban melindungi hak asasi manusia berarti negara berkewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan guna mencegah pelanggaran HAM terhadap warga negara. Dalam kewajiban ini termasuk upaya untuk mendorong warga negara untuk menghormati HAM orang lain, dan mengatur sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan individu atau kelompok.10 Hak kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Dasar pertimbangan pentingnya hak kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum ini dirumuskan dalam sebuah undang-undang terlihat pada bagian Menimbang dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, yang menyatakan: a. bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia; b. bahwa kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; c. bahwa untuk membangun negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia diperlukan adanya suasana yang aman, tertib, dan damai; d. bahwa hak menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
10
Jonny Sinaga, 2007, Kewajiban Negara Dalam ICCPR, artikel pada majalah: Jurnal HAM, Vol. 4 No. 4 Th. 2007, ISSN 1693-6027, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, hal. 39-40.
11
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu dibentuk Undang-undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum; Apa pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab ?, pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dapat dilihat dalam tujuan pengaturan tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum seperti dinyatakan pada Pasal 4 UndangUndang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang selanjutnya disingkat menjadi UU No. 9 Tahun 1998, yang menyatakan: 1. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dimaksudkan untuk mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945; 2. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dimaksudkan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat; 3. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dimaksudkan untuk mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi; 4. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dimaksudkan untuk menempatkan tanggung jawab sosial kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.11 Oleh karena itu, ada beberapa asas yang harus ditaati dalam kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum (Pasal 3 UU No. 9 Tahun 1998), yaitu: 1. 2. 3. 4. 5.
asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, asas musyawarah dan mufakat, asas kepastian hukum dan keadilan, asas proporsionalitas, dan asas manfaat.
11
http://www.artikelbagus.com/2012/05/pentingnya-kemerdekaan-mengemukakan.html, diakses Jumat 16 November 2012.
12
Dengan demikian maka hakekat kemerdekaan mengeluarkan pendapat adalah: 12 a. Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan dan tulisan, serta sikap-sikap lain secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada hakekatnya kemerdekaan mengeluarkan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. b. Kemerdekaan mengeluarkan pendapat sangat penting bagi kehidupan demokrasi karena akan membawa dampak positif antara lain : - Kepekaan masyarakat menjadi meningkat dalam menyikapi berbagai permasalahan sosial yang timbul dalam kehidupan sehari-hari - Membiasakan masyarakat untuk berfikir kritis dan reponsip - Merasa ikut memiliki dan ikut bertanggung jawab atas kemajuan bangsa dan negara - Meningkatkan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari c. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan harus berasaskan pada: - asas keseimbangan antara hak dan kewajiban artinya harus terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban jangan sampai hanya menuntut haknya saja tetapi tidak bersedia melaksanakan kewajiban - asas musyawarah dan mufakat artinya segala sesuatu diusahakan melalui musyawarah mufakat dilandasi semangat kekeluargaan - asas kepastian hukum dan keadilan artinya harus sesuai hukum yang berlaku dan menimbulkan kesejahteraan tidak memihak dan tidak menyengsarakan pihak lain - asas proporsionalitas yaitu asas yang meletakan segala kegiatan sesuai dengan konteks atau tujuan kegiatan tersebut, baik yang dilakukan oleh warga negara, institusi maupun aparatur pemerintah, yang dilandasi oleh etika individual, etika sosial maupun etika internasional - asas manfaat, bahwa kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum harus bisa memberi manfaat untuk kepentingan masyarakat secara umum. Kewajiban dan tanggung jawab warga negara dalam melaksanakan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab di muka umum (Pasal 6 UU No. 9 Tahun 1998) yang terdiri atas: 1. 2. 3. 4. 5.
menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.
12
http://pknsmpkebondalem.blogspot.com/2009/03/pkn7-bab-iv-kemerdekaan-mengemukakan.html, diakses Jumat 16 November 2012.
13
Pada sisi lain aparatur pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam melaksanakan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab di muka umum (Pasal 7 UU No. 9 Tahun 1998), yaitu: 1. 2. 3. 4.
melindungi hak asasi manusia, menghargai asas legalitas, menghargai prinsip praduga tidak bersalah, dan menyelenggarakan pengamanan.
Sedangkan masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai (Pasal 8 UU No. 9 Tahun 1998). Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, atau mimbar bebas (Pasal 9 Ayat 1 UU No. 9 Tahun 1998). Unjuk rasa atau demonstrasi sebagai salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.
14
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum Dan Penelitian Hukum, Cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung. David Weissbrodt, Hak-Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Perspektif Kesejarahan, dalam: Peter Davies, 1994, Hak-Hak Asasi Manusia, judul asli: Human Rights, penerjemah: A. Rahman Zainuddin, ed. I, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. James W. Nickel, 1996, Hak Asasi Manusia, Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, judul asli: Making Sense Of Human Rights, Philosophical Reflection on the Universal Declaration of Human Rights, penerjemah: Titis Eddy Arini, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
B. Perjanjian Internasional Dan Peraturan Perundang-Undangan Nasional Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia 1948 (Universal Declaration Of Human Rights 1948). Konvenan Hak-Hak Sipil Dan Politik 1966 (International Convenant On Civil And Political Rights 1966). Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.
C. Artikel Jonny Sinaga, 2007, Kewajiban Negara Dalam ICCPR, artikel pada majalah: Jurnal HAM, Vol. 4 No. 4 Th. 2007, ISSN 1693-6027, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta. http://hukum.kompasiana.com /2012/03/27/ pergerakan-mahasiswa-dan-pemerintahan-alaorde-baru/, diakses Rabo 14 November 2012.
15
http://birokrasi.kompasiana.com/2012/04/08/ demonstrasi- yang- berujung- anarkis- tidakdibenarkan-tapi- tidak-bisa-disalahkan/, diakses Rabo 14 November 2012. http://www.fiqhislam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=49682&Ite mid=84, diakses Rabo 14 November 2012. http://www.kopertis12.or.id /2012/03/27/ gerakan- berbasisterprovokasi.html, diakses Rabo 14 November 2012. http://www.tribunnews.com /2012/04/02/ diakses Rabo 14 November 2012.
moralitas- tak-boleh-
mabes-polri-sayangkan-demo-anarkis-bbm,
http://www.smpn7bgr.comArtikel%20Kemerdekaan%20mengemukakan%20pendapat%20 di%20muka%20umum, diakses Jumat 16 November 2012. http://yudhim.blogspot.com/2008/01/ penggunaan- hak- mengemukakan- pendapat.html, diakses Jumat 16 November 2012. http://www.artikelbagus.com/2012/05/ pentingnya- kemerdekaan- mengemukakan. html, diakses Jumat 16 November 2012. http://pknsmpkebondalem.blogspot.com /2009/03/ pkn7mengemukakan.html, diakses Jumat 16 November 2012.
bab-
iv-
kemerdekaan-
16
