Blitar, 02 Pebruari 2016 KEPALA KP2T KOTA BLITAR. SUHARYONO, SH Pembina

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu pada Pemerintah Kota Blitar Tahun 2015 wajib dilaksanakan sesuai dengan amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang ditindak lanjuti Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi negara (LAN) Nomor : 239/IX/6/8/2003. Dengan acuan yang dipakai merujuk Rencana Strategis Pemerintah Kota Blitar Tahun 20112015, yang selanjutnya dijabarkan kedalam

visi dan misi Kantor Pelayanan

Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Blitar.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) pada dasarnya merupakan gambaran dari hasil-hasil yang dicapai berdasarkan kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Seksi di lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Kota Blitar berdasarkan program dan

kegiatan tahun anggaran 2015.

Mengingat ada beberapa program dan kegiatan yang belum tercapai, menggambarkan bahwa belum terfokusnya kegiatan yang dilaksanakan selama 2015, oleh karena itu pada tahun 2016 perlu dan harus ditingkatkan kinerjanya dengan memegang disiplin yang telah disepakati. Meningkatkan koordinasi dan Sinkronisasi kegiatan dengan SKPD lain,

sehingga hasil perumusan

kebijakan kepala daerah dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan dalam peningkatan kesejahteran masyarakat di Kota Blitar.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar Tahun 2015

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Kantor Pelayanan Terpadu Daerah Kota Blitar Tahun 2015 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Blitar, 02 Pebruari 2016 KEPALA KP2T KOTA BLITAR

SUHARYONO, SH Pembina 19650925 199003 1 007


RINGKASAN EKSEKUTIF

Kantor Pelayanan PerizinanTerpadu sebagai salah satu

SKPD

yang terbentuk Lembaga Teknis didalamnya terdiri atas Kepala , Tata Usaha dan Seksi-seksi merupakan unsur Pemerintah yang bertugas membantu kepala daerah

dalam

melaksanakan

tugas-tugas

menyelenggarakan

secara

operasional sebagian kewenangan Pemerintah Daerah yang bersifat spesifik/ tertentu yaitu pelayanan perijinan. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi : 1.

perumusan kebijakan teknis penyusunan program, pengendalian dan penerbitan perijinan;

2. fasilitasi perijinan, informasi pajak dan retribusi; 3. penerimaan dan penyetoran Pendapatan Asli Daerah; 4. penyusunan pelaporan dan evaluasi. Sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban, maka Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu telah menetapkan visi “Unggul dalam Pemberian Kualitas Pelayanan dan Menjunjung Tinggi Profesionalisme”. Untuk merealisasikan visi tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam misi

Kantor Pelayanan Perizinan

Terpadu yang terdiri atas : a. Memberikan pelayanan perijinan yang cepat, tepat dan sederhana kepada masyarakat;


b. Melakukan penataan dan penyempurnaan sistem dan prosedur; c. Melaksanakan pengawasan terhadap kelancaran pelaksanaan pelayanan; d. Memberikan informasi/penyuluhan kepada masyarakat; e. Meningkatkan profesionalisme dan integritas yang tinggi. f.

Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana;

Penetapan visi dan misi tersebut mempunyai tujuan antara lain untuk : 1.

Meningkatkan mutu pelayanan sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku;

2.

Meningkatkan pelayanan perijinan;

3.

Kepercayaan terhadap pelayanan masyarakat;

4.

Meningkatkan mutu pelayanan;

5.

Meningkatkan kinerja aparatur;

6.

Meningkatkan mutu sarana dan prasarana perijinan; Untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai tersebut, maka Kantor

Pelayanan Terpadu menetapkan 6 ( enam ) misi sasaran sebagai berikut : 1

Terwujudnya peningkatan kualitas SDM pelayanan perijinan;

2. Terwujudnya kelancaran pelayanan sesuai mekanisme yang ada; 3. Terwujudnyapeningkatan kepercayaan kepada masyarakat; 4. Meningkatnya layanan perijinan kepada masyarakat; 5. Melaksanakan profesionalisme dan integritas terhadap layanan perijinan; 6.

Meningkatnya kualitas sarana prasarana;


Operasionalisasi dari 6 ( enam ) sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pelayanan Terpadu tersebut, selanjutnya dijabarkan menjadi

5 ( lima ) program. Program tersebut ditujukan untuk

meningkatkan peran masing-masing Sub.Bagian dan Seksi di lingkungan Kantor Pelayanan Terpadu Daerah dalam perumusan kebijakan kepala daerah dalam mewujudkan peningkatan pelayanan prima melalui peningkatan kapasitas kecamatan dan pelayanan sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat Laporan Akuntabilitas Kinerja

Tahun 2015 Kantor Pelayanan

Perizinan Terpadu Kota Blitar merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran 2015 oleh masing-masing Subbag / Seksi dari dana APBD sebesar

Rp. 1.383.484.025,-

terdiri dari belanja langsung sebesar Rp.

755.194.378,- dan belanja tidak langsung Rp. 991.189.300,- Penggunaan anggaran tersebut diperuntukkan sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi Kantor Pelayanan Terpadu Daerah Kota Blitar, yang dituangkan dalam 5 ( lima ) program yaitu : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ; 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ; 4. Program Kemitraan Pengembangan wawasan Kebangsaan ;


5. Program Peningkatan Pelayanan Perijinan. Secara

keseluruhan

pelaksanaan

program

penyelenggaraan

pemerintahan pada Kantor Pelayanan Terpadu Daerah Kota Blitar selama tahun anggaran 2015

menunjukkan kinerja yang

berhasil dengan ditandai oleh

besarnya capaian indikator inputs berkisar antara 92,35


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF BAB I

BAB II

BAB III

PENDAHULUAN ................................................................................

1

A.

Latar Belakang ...........................................................................

1

B.

Tugas Pokok dan Fungsi ............................................................

3

C.

Analisa Perkembangan Strategik ..............................................

12

D.

Sistematika Laporan ...................................................................

15

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA …………………..

16

A.

Visi dan Misi ...……………………………………………………..

16

B.

Perjanjian Kerja

...………………………………………………..

18

.................……………………………..

21

AKUNTABILITAS KINERJA A.

Capaian Kinerja Organisasi .....................................................

21

1. Membandingkan antara Target dan realisai Kinerja

22

Tahun ini .............................................................................. 2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta capaian

23

kinerja tahun ini dengan tahun lalu .................................. 3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan

25

tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra .................................................... 4. Membandingkan Realisasi Kinerja tahun ini dengan

25

standart nasional .............................................................. 5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau

25

peningkatan / penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan ............................................................................ 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumkber dana ....... 7. Analisis

program

keberhasilan

/

kegioatan

ataupun

yang

kegagalan

menunjang

25

pencapaian

pernyataan kinerja ............................................................ B.

Realisasi Anggaran

................................................................

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar Tahun 2012

27

BAB IV

PENUTUP ...........................................................................................

Lampiran - lampiran A. Rencana Strategis Tahun 2011 - 2015 B. Perjanjian Kinerja Tahun Tahun 2015

C. Penetapan Kinerja Tahun 2015. D. Pengukuran Kinerja Tahun 2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar Tahun 2012

26

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Mekanisme

evaluasi

dan

pembinaan

atas

penyelenggaraan

pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

menempatkan

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah ( LAKIP ) menjadi salah satu tolok ukur untuk melihat tingkat keberhasilan atau bahkan sebuah kegagalan terhadap program yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan telah diperbaruhi dengan keputusan

Nomor

239/IX/

6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap pemerintah daerah mempunyai kewajiban

untuk

membuat

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah ( LAKI P) setiap akhir tahun anggaran. Mengingat

mulai

tahun

2003

Pemerintah

Kota

Blitar

telah

melaksanakan sistem anggaran berbasis kinerja (Performan Budgeting) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, maka dalam LAKIP ini akan disampaikan laporan akuntabilitas kinerja

atas

kegiatan-kegiatan

yang

bersifat

belanja

operasional

pemeliharaan dan belanja modal saja. Karena pada dasarnya LAKIP dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan selama satu tahun anggaran. Disamping sebagai kewajiban, maka Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) pada hakekatnya merupakan kebutuhan pemerintah daerah dalam upaya perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkualitas, dalam arti mengalami peningkatan/penurunan baik dari sisi pelaksanaan maupun hasil-hasilnya.

Karena

LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar Tahun 2015.

tidak 1

lain

merupakan

bentuk

pertanggungjawaban konkrit atas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pertanggungjawaban kinerja dapat dicermati dengan menggunakan sistem dan prosedur yang sama, sebagaimana sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pertanggungjawaban kinerja dimulai dari pengukuran kinerja masing-masing kegiatan/proyek. Selanjutnya dari hasil pengukuran kinerja dilakukan prosedur evaluasi kinerja dimulai dari evaluasi kinerja proyek, evalausi kinerja program dan evaluasi kinerja kebijakan daerah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar Tahun 2015 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat capaian pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 ( satu ) tahun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja organisasi KP2`T. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi

segala

sesuatu

yang

berkaitan

dengan

tanggung

jawab

( responsibilitas ) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan oleh sekretaris daerah. Dengan demikian laporan akuntabilitas kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar diharapkan dapat dijadikan: 1. Wahana untuk mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan; 2. Umpan balik bagi peningkatan kinerja; 3. Daya dorong ( supporting unit ) bagi SKPD lain untuk menyelenggarakan tugas umum dan pembangunan daerah secara baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


2

B. Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar kemudian

ditindaklanjuti

dengan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar sebagai kantor pemerintah daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas menyelenggarakan secara operasional sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dibidang perijinan. Untuk melaksanakan tugas pokok fungsi , Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar menjalankan fungsi sebagai berikut : a) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. b) Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pelayanan perizinan. c) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perizinan. d) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan perizinan. e) Penyelenggaraan pelayanan perizinan, informasi dan pengaduan masyarakat. f) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang perizinan, informasi dan pengeduan masyarakat. g) Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga / badan / instansi terkait bidang pelayanan perizinan. h) Pembinaan sumber daya manusia dan evaluasi pelayanan perizinan. i) Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi

kepegawaian,

kearsipan,

ketatalaksanaan,

ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas.


3

j)

Pelaksanaan

pengembangan

kemampuan

organisasi

meliputi

pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja. k) Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor. l)

Pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal ( SPM ).

m) Penyusunan dan pelaksanaan standart pelayanan publik ( SPP ) dan Standart Operasional Prosedur ( SOP ). n) Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) dan / atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan. o) Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan perizinan. p) Pelaksanaan evaluasi dalam proses pelayanan perizinan agar dapat memberikan pelayanan yang optimal dan prima serta kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. q) Pelaksanaan pengelolaan website ( software aplikasi sms gateway ) untuk kemudahan / percepatan pelayanan perizinan/ r)

Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait pelayanan perizinan secara berkala melalui sub domain website pemerintah daerah.

s) Pelaksanaan sitem pengendalian intern pemerintah ( SPIP ). t)

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan perizinan.

u) Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk melaksanakan fungsinya, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai kewenangan : a. Perumusan, penyusunan dan penetapan kebijakan teknis proses perizinan ; b. Penyelenggaraan pelayanan perizinan yang sudah dilimpahkan, oleh Walikota ; c. Pemrosenan dan penerbitan perizinan ; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar Tahun 2015.

4

d. Penyusunan mekanisme dan prosedur pelayanan perizinan ; e. Perumusan dan penetapan pedoman, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan ; f. Penyiapan usulan bidang bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup ; g. Penyiapan usulan bidang bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan ; h. Penyiapan usulan bidang bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di Kota Blitar ; Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri atas : a. Kepala Kantor. b. Sub. Bagian Tata Usaha. c. Seksi Informasi dan Pendaftaran. d. Seksi Pemrosesan dan Penerbitan Perizinan. e. Seksi Evaluasi dan Penanganan Pengaduan. f. Kelompok Jabatan Fungsional. KEPALA KANTOR. Kepala

Kantor

mempunyai

tugas

menyelenggarakan,

memimpin,

mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi berdasarkan peraturan perundang undangan dan kebijakan Walikota. 1. Subag Tata Usaha a. Sub. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor ; b. Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan tugas : 1) Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ), Rencana Kerja ( Renja ) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT); 2) Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran ( RKA ); Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar Tahun 2015.

5

3) Melaksanakan

penyusunan

dan

pelaksanaan

Dokumen

Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran

( DPPA );

4) Melaksanakan penyusunan Penetapan Kinerja ( PK ); 5) Menyiapkan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis

dan

penyusunan program / kegiatan ketatausahaan; 6) Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, humas dan keprotokolan; 7) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai; 8) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai; 9) Melaksanakan verifikasi Surat Pertanggungjawaban ( SPJ ); 10) Melaksanakan

fasilitasi

pembelian/

pengadaan

atau

pembangunan asset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; 11) Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; 12) Melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; 13) Mengusulkan penataan organisasi, tata laksana, dan produk hukum lainnya; 14) Mengkoordinasikan

penyusunan

tindak

lanjut

hasil

pemeriksaan; 15) Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standart Operasional Prosedur ( SOP ); 16) Melaksanakan

penyusunan

dan

pelaksanaan

Standart

Pelayanan Publik ( SPP ); 17) Melaksanakan Sitem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP ); 18) Melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah


(

6

LAKIP

),

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban Walikota ( LKPJ ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( LPPD ); 19) Melaksanakan

monitoring

dan

evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan tugas; 20) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit organisasi terkait bidang ketatausahaan; 21) Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai bidang tugasnya; 2. Seksi Informasi dan Pendaftaran a. Seksi Informasi dan Pendaftaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Informasi dan Pendaftaran yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor; b. Seksi Informasi dan Pendaftaran melaksanakan tugas : 1) Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional informasi dan pendaftaran; 2) Mengumpulkan

dan

menganalisa

data

sebagai

bahan

koordinasi dan pembinaan informasi dan pendaftaran; 3) Menyusun dan melaksanakan rencana program dan / atau kegiatan informasi dan pendaftaran; 4) Menyiapkan data sebagi bahan penyusunan norma, standart, prosedur dan kriteria informasi dan pendaftaran; 5) Melaksanakan pemberian informasi perizinan dan proses perizinan; 6) Melaksanakan penerimaan berkas permohonan perizinan; 7) Melaksanakan

pelayanan

penerimaan,

pemeriksaan

persyaratan administrasi perizinan, pendaftaran dan entry data pemohon; 8) Menerima

permohonan

izin dan /

atau

pengembalian

permohonan izin yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundangan; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar Tahun 2015.

7

9) Melaksanakan pencatatan dan penyerahan izin; 10) Menyelenggarakan

upaya

pemecahan

masalah

yang

berkaitan dengan informasi dan pendaftaran; 11) Melaksanakan pengumopulan data manual dan elektronik perizinan; 12) Pelaksanaan pengelolaan dokumen manual dan elektronik perizinan; 13) Mengumpulkan,

mengolah

menginventarisasi

data

permasalahan

dan serta

informasi, pelaksanaan

pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan data perizinan; 14) Melaksanakan sosialisasi dan promosi perizinan; 15) Menyiapkan bahan untuk penyampaian data hasil perizinan dan informasi lainnya terkait layanan public secara berkala; 16) Penyusunan

dan

melaksanakan

Standart

Operasional

Prosedur ( SOP ) dan Standart Pelayanan Publik ( SPP ); 17) Melaksanakan

Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintah

(SPIP); 18) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta penyusunan laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya; 19) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai dengan bidang tugasnya; 3. Seksi Pemrosesan dan Penerbitan Perizinan a. Seksi Pemrosesan dan Penerbitan Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemrosesan dan Penerbitan Izin yang dalam

melaksanakan

tugasnya

berada

dibawah

dan

bertanggungjawab kepada Kepala Kantor; b. Seksi Pemrosesan dan Penerbitan Perizinan tugas :


8

melaksanakan

1) Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional Pemrosesan dan Penerbitan Izin; 2) Mengumpulkan

dan

menganalisa

data

sebagai

bahan

koordinasi dan pembinaan Pemrosesan dan Penerbitan Izin; 3) Menyusun dan melaksanakan rencana program dan / atau kegiatan Pemrosesan dan Penerbitan Izin; 4) Melaksanakan pemeriksaan dan pencermatan permohonan sesuai ketentuan yang berlaku; 5) Melaksanakan

proses

pengolahan

administrasi

berkas

permohonan perizinan; 6) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengendalian tata ruang kota; 7) Melaksanakan penjadwalan dan koordinasi denagan Tim Teknis dalam pelaksanaan pemeriksaan peninjauan lokasi permohonan Izin; 8) Melaksanakan koordinasi dan / atau penelitian lapangan; 9) Mengkoordinasikan penanganan permasalahan yang timbul dilapangan dengan instansi terkait dan pemohon; 10) Menyusun Berita Acara penelitian lapangan dari hasil koordinasi Tim Teknis; 11) Melaksanakan pengembalian permohonan izn yang tidak layak diterbitkan izinnya berdasarkan berita acara dari Tim Teknis; 12) Melaksanakan penerbitan izin yang layak diterbitkan izinnya berdasarkan berita acara dari Tim Teknis; 13) Melaksanakan penghitungan dan pengajuan nota pajak dan retribusi ke SKPD terkait untuk permohonan izin yang telah layak diterbitkan izinnya; 14) Melaksanakan

pencatatan

dan

mengagendakan

semua

kegiatan pemrosesan dan penerbitan izin; 15) Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan Sitem Informasi Manajemen Perizinan; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar Tahun 2015.

9

16) Melaksanakan proses pengolahan legalisasi dan duplikasi perizinan; 17) Melaksanakan pendataan hasil kerja kegiatan pemrosesan dsn penerbitan izin; 18) Menyusun dan melaksanakan Standart Operasional Prosedur ( SOP ) dan Standart Pelayanan Publik ( SPP ); 19) Melaksanakan

Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintah

(SPIP); 20) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta penyusunan laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya; 21) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai dengan bidang tugasnya; 4. Seksi Evaluasi dan Penanganan Pengaduan a. Seksi Evaluasi dan Penanganan Pengaduan

dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi Evaluasi dan Penanganan Pengaduan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor; b. Seksi Evaluasi dan Penanganan Pengaduan

melaksanakan

tugas : 1) Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional evaluasi dan penanganan pengaduan; 2) Mengumpulkan koordinasi

dan

dan

menganalisa

pembinaan

data

evaluasi

sebagai dan

bahan

penanganan

pengaduan; 3) Menyusun dan melaksanakan rencana program dan / atau kegiatan evaluasi dan penanganan pengaduan; 4) Melaksanakan evaluasi terhadap izin yang sudah diterbitkan; 5) Melaksanakan koordinasi dengan Tim Teknis dalam rangka pencabutan izin; 6) Menyiapkan draf keputusan pencabutan izin; 10


7) Melaksanakan

pelayanan

pengaduan

dan

keluhan

masyarakat terhadap layanan yang diberikan; 8) Melaksanakan tindak lanjut pengaduan masyarakat; 9) Menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian permasalahan pengaduan perizinan; 10) Menyusun laporan pengaduan perizinan; 11) Melaksanakan pengkajian peraturan dan produk hokum perizinan; 12) Menyiapkan bahan rancangan peraturan perizinan; 13) Melaksanakan evaluasi dalam rangka perbaikan proses pelayanan perizinan; 14) Menyiapkan bahan perbaikan system dan prosedur pelayana perizinan; 15) Melaksanakan

survey

kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan perizinan; 16) Melaksanakan

analisa

pengembangan

sumber

daya

manuasia penyelenggaraan perizinan; 17) Melaksanakan intesifikasi pelayanan perizinan; 18) Melaksanakan pengelolaan website ( software aplikasi sms

gateway ) untuk kemudahan / percepatan pelayanan perizinan; 19) Menyampaikan data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait pelayanan perizinan secara berkala melalui sub domain website pemerintah Kota Blitar; 20) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan kualitas dan kuntitas pelayanan perizinan; 21) Melaksanakan pelaporan standart Pelayanan Minimal ( SPM ) bidang perizinan; 22) Menyusun dan melaksanakan Standart Operasional Prosedur ( SOP ) dan Standart Pelayanan Publik ( SPP ); 23) Melaksanakan

Sistem

(SPIP); 11


Pengendalian

Intern

Pemerintah

24) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta penyusunan laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya; 25) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai dengan bidang C. Analisa Perkembangan Strategik 1. Lingkungan Internal a. Kekuatan 1).

Telah ditetapkannya Perda Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang

Organisasi

Perangkat

Daerah

Kota

Blitar

yang

ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Kota Blitar 2).

Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 tahun 2012 tentang jenis dan mekanisme perijinan di Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar.

3).

Peraturan Walikota Blitar Nomor 21 tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Perijinan kepada Kantor Pelayanan Kantor Pelayanan

Terpadu Kota

Blitar; 4).

Keputusan Walikota Blitar Nomor : 188/315/HK/422.010.2/2006 tentang Pembentukan Tim teknis Perijinan yang dilayani Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar.

5).

Suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif;

6).

Terjalinnya sistem koordinasi antar seksi, seksi dengan pimpinan serta lintas SKPD yang harmonis.

b. Kelemahan 1). Kurangnya pemahaman tugas pokok tim teknis untuk melakukan monitoring dan pengawasan;

12


2). Belum seluruh data potensi obyek pajak masuk dalam data base Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu; 3). Kurang memadainya jumlah personil / SDM yang menangani perizinan 4). Kurangnya dukungan dana operasional untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang cukup memadai; 5). Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk kelancaran pelayanan

2. Lingkungan Eksternal a. Peluang 1). Komitmen dan integritas kepemimpinan daerah yang cukup kondusif bagi penyelenggaraan pembangunan di Kota Blitar yang betul-betul berpihak pada masyarakat; 2). Terjalinnya hubungan koordinasi dan harmonisasi antar SKPD, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; 3). Penerapan otonomi daerah yang memberi peluang kepada daerah untuk berinovasi tanpa harus menunggu juklak/juknis pusat untuk mengembangkan daerahnya; 4). Terjalinnya ”networking” yang kondusif antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kota Blitar juga dengan pihak Kepolisian maupun Pertanahan; 5). Masyarakat Kota Blitar yang semakin ”kritis” untuk mengikuti perkembangan pembangunan Kota Blitar; 6). Lingkungan masyarakat Kota Blitar yang semakin kondusif; 7). Kebijakan

pemerintah

daerah

kepentingan” masyarakat.

13


yang

semakin

”memihak

8). Adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan dalam

suatu

kegiatan

melalui

tahapan

perijinan

sebagai

pelaksanaan pembangunan di Kota Blitar; 9). Adanya teknologi informasi yang dapat memberikan layanan yang dapat diakses oleh masyarakat pengguna jasa.

b. Ancaman 1). Menjamurnya ”asal LSM ” yang mulai masuk ranah birokratis dari pada memihak kepentingan masyarakat; 2). Masih adanya kelompok wartawan yang ”asal kritis” kepada kebijakan daerah;

3. Kondisi Yang Diinginkan Dan Proyeksi Ke Depan Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi Ke Depan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar tidak bisa lepas dari kondisi saat ini yang berlangsung di Kota Blitar. Dengan kondisi saat ini tentunya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar harus memiliki target dan komitmen yang tinggi untuk turut serta memberikan pelayanan serta kemudahan kepada masyarakat yang akan mengurus perijinannya serta mengembangkan usahanya dalam upaya mengurangi angka kemiskinan di Kota Blitar. Oleh karena itu, tahun ini merupakan

tahun terwujudnya

komitmen, program dan kegiatan dilingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang mampu

untuk mengaktualisasi

program

Pemerintah Kota Blitar sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2011-2015. Diarahkan / fokus pada peningkatan pelayanan ijin, dengan cara tidak hanya

sebatas penyelesaian rutinitas permohonan ijin yang

masuk, tetapi lebih dari itu mengarahkan potensi ijin tersebut membuka ruang kerja sama dengan SKPD lain. 14


dalam

D.

Sistematika Laporan Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar Tahun 2015 adalah sebagai berikut: KataPengantar Ringkasan Eksekutif Daftar Isi

BAB I

:

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tugas Pokok dan Fungsi C. Analisa Perkembangan Stratejik

BAB II

:

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA A. Renstra B. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 C. Penetapan Kinerja 2015

BAB III

:

AKUNTANBILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja B. Realisasi Anggaran

BAB IV

:

PENUTUP

Lampiran - lampiran A. Rencana Strategis Tahun 2011 - 2015 B. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015 D. Perjanjian Kinerja dan Pernyataan Kinerja Tahun 2015. D. Pengukuran Kinerja Tahun 2015

15


BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KERJA

Perencanaan Strategis ( RENSTRA ) disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu strategis. Dalam rencana stratejik disusun suatu misi, visi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan sasaran yang disesuaikan dengan tupoksi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dengan mempertimbangkan kemampuan unit pelaksana. Penyelenggaraan kegiatan pokok perumusan kebijakan kepala daerah

dalam

melaksanakan

tugas

penyelenggaraan

pemerintahan,

administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat daerah. sehingga terwujud koordinasi dan

sinkronisasi

perumusan

kebijakan

daerah

bidang

pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan menuju manajemen pemerintahan modern pada tahun 2014. A. Visi dan Misi 1. Visi Pada hakekatnya membuat visi organisasi merupakan upaya untuk menggali cita-cita bersama tentang masa depan yang hendak dicapai sebagai wujud komitmen bersama dari pemilik organisasi itu sendiri. Oleh karena itu, visi harus menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen organisasi yang mampu menjadi akselerasi kegiatan instansi yang bersangkutan. Dengan kata lain visi merupakan cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antipatif dan inovatif sehingga memiliki gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan (visioner) yang diinginkan. Berangkat dari pemikiran dimaksud, Kantor Pelayanan Perizinan 16


Terpadu sebagai salah satu SKPD Pemerintah Kota Blitar yang bertugas menyelenggarakan

secara

operasional

sebagian

kewenangan

Pemerintah daerah dibidang perijinan menetapkan visi : “Unggul dalam Pemberian Kualitas Pelayanan dan Menjunjung Tinggi Profesionalisme”. 1. Misi Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Misi yang telah ditetapkan. Dengan demikian Visi dapat terwujud apabila mempunyai Misi yang jelas sehingga dapat menyeleraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Guna mewujudkan Visi yang telah ditetapkan maka Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar menetapkan Misinya sebagai pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dengan

memperhatikan

berkepentingan

dan

nilai

masukan

dari

lingkungan

berbagai

strategis

pihak

serta

yang

perubahan

paradigma pembangunan Kantor Pelayanan Terpadu merumuskan pernyataan Misi sebagai berikut: a. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat; b. Melakukan penataan dan penyempurnaan sistem dan prosedur; c. Melaksanakan

pengawasan

terhadap

kelancaran

pelaksanaan

pelayanan; d. Memberikan informasi/penyuluhan kepada masyarakat; e. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana; f. Meningkatkan profesionalisme dan integritas yang tinggi. 2. Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, merupakan hasil akhir yang hendak dicapai dalam jangka waktu 1 s/d 5 tahun. Tujuan organisasi harus sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. 17


Tujuan organisasi akan mempertajam fokus pelaksanaan Misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktifitas lembaga dalam melaksanakan misinya. Untuk mencapai Misi sebagaimana yang diharapkan dalam waktu 1 s/d 5 tahun antara lain sebagai berikut : a. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat; b. Mewujudkan penataan dan penyempurnaan sistem dan prosedur; c. Mewujudkan keikutsertaan dalam mendorong tumbuhnya kreatifitas, prakarsa masyarakat dalam pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat luas; d. Mewujudkan

pelaksanaan

pengawasan

terhadap

kelancaran

pelaksanaan pelayanan; e. Mewujudkan pemberian informasi/penyuluhan kepada masyarakat; f. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana; g. Mewujudkan tenaga-tenaga yang profesional dan integritas yang tinggi sebagai pelayan masyarakat. B. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar Tahun 2015 dijabarkan dalam 5 ( lima ) program sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasana Aparatur; 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 5. Program kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 6. Program Peningkatan Pelayanan Perijinan. Untuk kelancaran Program dan kegiatan yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, yang dilaksanakan oleh masingmasing Kasub Bag/Kasi dilingkungan Kantor Pelayanan Perizinan 18


Terpadu selalu berpedoman pada penjabaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan APBD Kota Blitar tahun 2015 , sebagai berikut : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dijabarkan antara lain melalui kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik; 2. Penyediaan Alat Tulis Kantor; 3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; 5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 6. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; 8. Penyediaan Makanan dan Minuman; 9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah; b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur dijabarkan antara lain melalui kegiatan : 1.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

2.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

3.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dijabarkan antara lain melalui kegiatan : 1.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dijabarkan antara lain melalui kegiatan ; 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan keuangan 2. Rekonsiliasi Kas e. Program

Kemitraan

Pengembangan

Wawasan

Kebangsaan

dijabarkan antara lain melalui kegiatan ; 1. Fasilitasi keperansertaan Pada Even Daerah dan Hari Besar Nasional 19


f. Program Peningkatan Pelayan Perijinan dijabarkan melalui kegiatan : 1. Sosialisasi Perijinan 2. Survey dan Monitoring Perijinan 3. Pemrosesan Perijinan Daerah 4. Pemanfaataqn Teknologi Informasi di bidang Pelayanan Perijinan 5. Peningkatan Kemampuan Aparat Penyedia Layanan Perijinan C. Penetapan Kinerja Tahun 2015 Penetapan Kinerja (PK) merupakan salah satu unsur dari perencanaan kinerja. PK merupakan tekad dan janji rencana kerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima tugas dengan pihak yang memberi tugas. PK menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Adapun Penetapan Kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar Tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam lampiran LAKIP ini.

20


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Secara umum Kasubbag / Kasi / PPTK beserta staf di lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar telah berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang diwujudkan dalam keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2015 ini. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat dilihat dari pemenuhan indikator kinerja baik makro maupun mikro yang ditetapkan untuk masing-masing sasaran tersebut. Sampai saat ini keberhasilan program yang dijalankan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar secara umum lebih banyak diukur

dengan

bertahap

akan

menggunakan terus

indikator

dilakukan

out-put ,

penyempurnaan

namun agar

secara

program -

program yang dilakukan oleh masing -masing bagian tersebut dapat diukur keberhasilannya dari sisi manfaat ( outcomes ). Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Daerah

yang

dimaksud

merupakan

bentuk

pertanggungjawaban kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2015 dari dana APBD Kota Blitar sebesar Rp. 1.774.569.276,58 yang terdiri atas anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp. 783.379.976,58 dan anggaran untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 991.189.300,A. Capaian kinerja Organisasi Pada Bab ini akan diuraikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, serta aspek keuangan yang mempengaruhi capaian kinerja serta permasalahannya, pemecahan masalah tersebut.

21


beserta strategi

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

NO 1.

2.

3.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

14 orang

5 Kegiatan.

4 Kegiatan.

Terwujudnya kelancaran pelayanan sesuai mekanisme yang ada

1. Ketersediaan kelengkapan aparatur

1 kegiatan

1 Kegiatan

a. Terwujudnya peningkatan Kepercayaan kepada masyarakat.

1. Meningkatnya kepercayaan masyarakat

2 kegiatan

2 Kegiatan

2. Menurunnya pengaduan masyarakat

3 Pengaduan

2 Pengaduan

1 kegiatan

1 Kegiatan

1 kegiatan

1 Kegiatan

25 Kali

21 Kali

2. Meningkatnya hubungan pemohon dengan KPT

4 kegiatan

4 Kegiatan

1. Meningkatnya aktivitas layanan

2 kegiatan

2 Kegiatan

1 kegiatan

1 Kegiatan

2. Frekwensi peningkatan pelayanan kepada publik

1. Peningkatan pelaksanaan program dan kegiatan

Meningkatnya layanan perijinan

Meningkatkan Profesionalisme dan integritas terhadap layanan perijinan.

1. Koordinasi dan komunikasi meningkat.

2. Kebenaran persyaratan dan data dilapang terpenuhi 3. Tingkat kesalahan permohonan berkurang 6.

15 Orang

1. Tersedianya tenaga pelayanan yang handal

2. Meningkatnya kinerja pelayanan

5.

Realisasi 2015

Terwujudnya peningkatan Kualitas SDM pelayan perijinan

b.Pengembangan system pelaporan

4 .

Target 2015

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana

1 kegiatan

1 Kegiatan

1. Peningkatan peralatan kantor

1 kegiatan

1 Kegiatan

2. Peningkatan pelayanan kantor

2 kegiatan

2 Kegiatan

3. Kelancaran operasional pelayanan

4 kegiatan

4 Kegiatan

22


4. Terpeliharanya kendaraan operasional

1 kegiatan

1 Kegiatan

5. Kelancaran pelayanan perijinan

7 kegiatan

7 Kegiatan

6. Terpeliharanya Sarana dan prasaran kantor

2 kegiatan

2 Kegiatan

Pengukuran antara target dan realisasi kinerja kegiatan merupakan

proses

berkesinambungan

untuk

menilai

tingkat

keberhasilan dan atau / kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan tertentu yang dikerjakan oleh masing-masing program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Nilai capaian pengukuran kinerja kegiatan masing-masing indikator kegiatan yang dilaksanakan dilingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu selama tahun anggaran 2015 secara terperinci bahwa realisasi yang dicapai tahun ini sebesar 90,44 % dari target yang telah ditetapkan, dapat dilihat pada lampiran Pengukuran Kinerja Kegiatan ( PKK ) sebagai bagian tidak terpisahkan dari LAKIP Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar Tahun 2015 ini. 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

NO 1.

2.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja


1. Tersedianya tenaga pelayanan yang handal

Terwujudnya kelancaran pelayanan sesuai mekanisme yang ada

1. Ketersediaan kelengkapan aparatur

2. Frekwensi peningkatan pelayanan kepada publik

23


Realisasi 2014

Realisasi 2015

13 Orang

14 orang

4 Kegiatan.

4 Kegiatan.

1 kegiatan

1 Kegiatan

3.

a. Terwujudnya peningkatan Kepercayaan kepada masyarakat.

b.Pengembangan system pelaporan

4 .

5.


Meningkatkan Profesionalisme dan integritas terhadap layanan perijinan.

2. Meningkatnya kepercayaan masyarakat

3 kegiatan

3 kegiatan

3. Menurunnya pengaduan masyarakat

2 Pengaduan

2 Pengaduan

1. Peningkatan pelaksanaan program dan kegiatan

1 kegiatan

2. Meningkatnya kinerja pelayanan

1 kegiatan

1 Kegiatan


20 Kali

25 Kali

2. Meningkatnya hubungan pemohon dengan KPT

4 kegiatan

4 Kegiatan

1. Meningkatnya aktivitas layanan

2 kegiatan

2 Kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

2. Kebenaran persyaratan dan data dilapang terpenuhi 3. Tingkat kesalahan permohonan berkurang 6.

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana

1 a n 1 kegiatan

1 Kegiatan

1. Peningkatan peralatan kantor

1 kegiatan

1 Kegiatan

2. Peningkatan pelayanan kantor

2 kegiatan

2 Kegiatan

3. Kelancaran operasional pelayanan

6 kegiatan

4 Kegiatan

4. Terpeliharanya kendaraan operasional

1 kegiatan

1 Kegiatan

5. Kelancaran pelayanan perijinan

1 kegiatan

7 Kegiatan

6. Terpeliharanya Sarana dan prasaran kantor

0 kegiatan

2 Kegiatan

24


Secara umum, Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini sudah cukup baik dan berhasil. Untuk realisasi capaian kinerja tahun lalu ( tahun 2014 ) sebesar 86,54 % sedangkan tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 3,90 %, ( 90,44 % ) sehingga ditahun mendatang diharapkan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar harus berusaha semaksimal mungkin meningkatkan capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu : Kantor menetapkan

Pelayanan 6

Perizinan

(enam)

Program

Terpadu yang

Kota

menjadi

Blitar

telah

tanggungjawab

organisasi. Perumusan keberhasilan pencapaian relisasi kinerja tahun 2015 sebesar 90,44 % sedangkan

target jangka menengah yang

terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kantor Pelyanan Perizinan terpadu Kota Blitar sebesar 90,50 %

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional : Secara umum, Realisasi kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar tahun 2015 dengan standart nasional telah menetapkan 3 (tiga) Program yang menjadi tanggungjawab organisasi. Perumusan

keberhasilan

pencapaian

sasaran

jika

indikator

keberhasilannya Tahun 2015 dapat diwujudkan sebesar 30,44 %. sedangkan Standart Nasional sebesar 33 %

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan : Secara

umum,

analisa

penyebab

keberhasilan

adalah

komitment Kepala Daerah yang telah memberikan pelimpahan sebagian kewenangan ke pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar untuk melayani perizinan, dan terjalinnya sistem koordinasi antar SKPD 25


yang harmonis. Sedangkan kegagalan selama ini belum pernah terjadi namun ada beberapa hal yang mungkin belum memenuhi target sesuai yang diinginkan. Memang selama ini Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar selalu berupaya meningkatkan kualitas layanan perizinan kepada masyarakat dan pelaku usaha, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar pada umumnya, sudah beberapa kali Peraturan Walikota Blitar diubah yang teralhir Perwali No. 20 Tahun 2012 semata mata hanya untuk mempermudah persyaratan dan meningkatkan mutu layanan. Walaupun secara tupoksi beban kerja itu sangatlah padat, namun selama ini dapat dilakukan dengan saling adanya koordinasi yang baik dengan Kepala, Kasubag,

Kasi, beserta staf sehingga

semuanya dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada penurunan Kinerja r 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana : Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar telah melakukan penggunaan anggaran dengan se efektif mungkin dengan manfaat semaksimalnya. untuk itu pelaksanaan Program dan kegiatan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar selalu mengutamakan kemudahan prosedur pelayanan perizinan kepada masyarakat. Dengan demikian kondisi yang ada saat ini, sebagai upaya untuk peningkatan pelayanan perizinan sehingga dapat berjalan lancar sesuai dengan target yang telah ditetapkannya, 7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja : Yang jelas untuk analisa tersebut, perlu pengkajian lebih dalam dan cermat, dengan tujuan utama Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar tetap mengutamakan Program dan Kegiatan untuk menunjang

keberhasilan

serta

kemudahan

prosedur

pelayanan

perizinan kepada masyarakat. Dengan demikian kondisi yang ada saat 26


ini, sebagai upaya peningkatan pelayanan, sehingga dapat berjalan lancar sesuai target yang telah ditetapkan, untuk itu perlu mempunyai fasilitas yang dapat diakses langsung oleh masyarakat yaitu fasilitas layanan informasi dan pengaduan masyarakat.

B. Realisasi Anggaran Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kegiatan yang dicapai Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja SKPD ) tahun 2015 dengan alokasi Anggaran sebesar Rp. 991.189.300,00, dan sampai dengan tanggal, 31 Desember 2015 Realisasi anggaran sebesar Rp. 896.419.693,00 ( 90,44 % ) dengan demikian dapat dikatakan berhasil

walaupun masih banyak dijumpai hambatan dalam

pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik, dengan melakukan langkah langkah sebagai berikut : a.

Membuat Perencanaan yang lebih baik;

b.

Meminimalisir terjadinya hambatan-hambatan;

c.

Memberdayakan waktu yang ada secara teratur dan terjadwal;

d.

Memanfaatkan sarana dan prasarana serta memberdayakan tenaga yang dimiliki secara maksimal.

e.

Menciptakan inovasi baru sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

27


BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) tahun 2015 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar berdasar pada akuntabilitas. LAKIP juga disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kerja dan sebagai pendorong perwujudan Good Governance. Dilain pihak, LAKIP juga merupakan media pertanggungjawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab. Dari analisis dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah di tetapkan dalam Rencana Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar tahun 2015 dapat dikatakan berhasil

walaupun masih dijumpai

banyak kendala / hambatan dalam pelaksanaannya . Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Adapun permasalahan yang dapat menghambat kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar diantaranya : a. Perlu

penyempurnaan

Peraturan

Daerah

operasional pelayanan b. Sumber Daya Manusia yang masih kurang

28


yang

menjadi acuan

B.

Saran Dimasa mendatang dalam menghadapi permasalahan yang timbul, strategi yang harus ditingkatkan adalah : a. Dilakukannya Penyempurnaan SKPD Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu menjadi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ( PPTSP ). b. Adanya penambahan Pegawai atau memaksimalkan sumber daya yang dimiliki. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam LAKIP Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar semoga dapat memberikan kejelasan terhadap gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Pemerintah

Kota Blitar. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk kepada kita semua, sehingga kita senantiasa diberikan kekuatan dan kemampuan yang tulus dan ikhlas bersamasama membangun Kota Blitar dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.


SUHARYONO, SH Pembina NIP. 19650925 199003 1 007

29


LAMPIRAN LAKIP 2011 (A)

RENCANA STRATEGIS KANTOR PELAYANAN TERPADU DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2011 - 2015

SKPD

:

KANTOR PELAYANAN TERPADU

Visi

:

” UNGGUL DALAM PEMBERIAN PELAYANAN DAN MENJUNGJUNG TINGGI PROFESIONALISME ”

Misi

:

1.

Memberikan pelayanan perijinan yang cepat, tepat dan sederhana kepada masyarakat;

2.

Melakukan penataan dan penyempurnaan sistem dan prosedur;

3.

Melaksanakan pengawasan terhadap kelancaran pelaksanaan pelayanan;

4.

Memberikan informasi/penyuluhan kepada masyarakat;

5.

Meningkatkan profesionalisme dan Integritas yang tinggi.

6.

Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BLITAR TAHUN 2015

SASARAN

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN

KET

URAIAN

URAIAN

INDIKATOR

KEBIJAKAN

PROGRAM

1

2

3

4

5

6

Misi ke- 1 : Memberikan pelayanan cepat, tepat dan sederhana kepada masyarakat 1. Meningkatkan Mutu Pelayanan sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku.

1.


1. 2.

Tersedianya tenaga pelayanan yang handal Frekwensi peningkatan pelayanan kepada publik

Peningkatan tenaga pelayanan yang berkualitas

Program Peningkatan Kualitas SDM

Pengembangan kapasitas aparat

Program peningkatan kualitas pelayanan prima.

Menyiapkan sarana kelengkapan aparatur

Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya kepercayaan masyarakat Menurunnya pengaduan masyarakat

Mengoptimalkan dan mengintensifkan / informasi kepada masyarakat.

Pengintensifikasian Penanganan pengaduan masyarakat

Peningkatan pelaksanaan program dan kegiatan Meningkatnya kinerja pelayanan

Peningkatan Perencanaan Program dan Kegiatan Layanan Perijinan

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja Kegiatan dan Keuangan

Misi ke- 2 : Melakukan penataan dan penyempurnaan sistem dan prosedur 2. Meningkatkan pelayanan perijinan

1. Terwujudnya kelancaran pelayanan sesuai mekanisme yang ada

1. 2.

Ketersediaan kelengkapan aparatur Kepercayaan terhadap pelayanan meningkat

Misi ke- 3: Melaksanakan pengawasan terhadap kelancaran pelaksanaan pelayanan 1.

2.

Terwujudnya peningkatan Kepercayaan kepada masyarakat.

1.

Pengembangan system pelaporan

1.

2.

2.


-

Misi ke- 4 Memberikan informasi / penyuluhan kepada masyarakat 4.

Meningkatkan Mutu Pelayanan

1.



Meningkatkan mutu pelayanan.

Peningkatan Pelayanan Perijinan

1. Meningkatnya layanan dilapangan 2. Meningkatnya aktivitas layanan



3. Kebenaran persyaratan dan data dilapang terpenuhi 4. Tingkat kesalahan permohonan berkurang



1. Peningkatan peralatan kantor 2. Peningkatan pelayanan kantor 3. Kelancaran operasional pelayanan

Peningkatan sarana dan prasarana kantor

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharan sarana operasional kantor

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2. Meningkatnya hubungan pemohon dengan KPT Misi ke- 5: Meningatkan profesionalisme dan integritas yang tinggi. 5. Meningkatkan kinerja aparatur

1. Meningkatkan Profesionalisme dan integritas terhadap layanan perijinan.

Misike- 6 : Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana 6. Meningkatkan Mutu Pelayanan Prima

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana 3. 4.

4. Terpeliharanya kendaraan operasional 5. Kelancaran pelayanan perijinan 6. Terpeliharanya Sarana dan prasaran kantor


7. Terpeliharanya gedung kantor Umur ekonomis gedung meningkat




PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015 SKPD : KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU TAHUN : 2015

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4

1

Meningkatkan Mutu Pelayanan sesuai dengan mekanisme dan

1

Meningkatkan pelayanan perijinan

3

4

2

1 2

Ketersediaan kelengkapan aparatur Kepercayaan terhadap pelayanan meningkat Meningkatnya kepercayaan

2

dan perencanaan

3

masyarakat Menurunnya pengaduan Peningkatan pelaksanaan masyarakat

4

program dan kegiatan Meningkatnya kinerja pelayanan

Meningkatkan kinerja aparatur

5 kegiatan

kepada publik

1

pelayanan

5

Frekwensi peningkatan pelayanan

Peningkatan kepercayaan masyarakat, serta pengembangan sistem

Meningkatkan Mutu

17 orang

handal

peraturan yang berlaku 2

Tersedianya tenaga pelayanan yang

1 2

Koordinasi dan komunikasi meningkat. Meningkatnya hubungan pemohon dengan KPT

1 2

Meningkatnya aktivitas layanan

3

Tingkat kesalahan permohonan berkurang Tingkat kesalahan

3

Kebenaran persyaratan dan data dilapangan terpenuhi

1 kegiatan 3 kegiatan

80% 3 pengaduan 6 kegiatan 4 kegiatan 25 kali 3 kali

20% 10 jenis ijin 5 kegiatan 5 kegiatan

permohonan berkurang

6

Meningkatkan Mutu pelayanan prima

1 2

Peningkatan peralatan kantor Peningkatan pelayanan kantor

1 kegiatan 2 kegiatan

3

Kelancaran operasional pelayanan

6 Kegiatan

4

Terpeliharanya kendaraan operasional

6 Kegiatan

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4

5

Kelancaran pelayanan perijinan

5 kegiatan

6

Terpeliharanya Sarana dan prasarana kantor

1 kegiatan

7

Terpeliharanya gedung kantor Umur ekonomis gedung meningkat

1 kegiatan



PENETAPAN KINERJA SKPD : KANTOR PELAYANAN TERPADU TAHUN : 2015

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4

1

Meningkatkan Mutu Pelayanan sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku

2

Meningkatkan pelayanan perijinan

3

Peningkatan kepercayaan masyarakat, serta pengembangan sistem dan perencanaan

1 Tersedianya tenaga pelayanan yang handal

17 orang

PROGRAM/ KEGIATAN 5

6

Pemrosesan pelayanan perijinan daerah

11,014,050

54,864,350

2 Frekwensi peningkatan pelayanan kepada publik

5 kegiatan

Peningkatan Kemampuan aparat penyedia pelayanan perijinan

1 Ketersediaan kelengkapan aparatur

1 kegiatan

Pengadaan Pakaian Dinas

1 Meningkatnya kepercayaan

ANGGARAN

0

80%

masyarakat 2 Menurunnya pengaduan masyarakat

3 pengaduan Publikasi

13,250,000

3 Peningkatan pelaksanaan program dan kegiatan

1 kegiatan

Pemanfaatan teknologi informasi di bidang pelayanan perijinan

42,250,000

4 Meningkatnya kinerja

4 kegiatan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan

4,153,400

pelayanan

ihktisar kinerja realisasi kinerja SKPD 2. Rekonsiliasi Kas

3,611,000

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/

ANGGARAN

KEGIATAN 1 4

5

2 Meningkatkan Mutu pelayanan

Meningkatkan kinerja aparatur

6

Meningkatkan Mutu pelayanan prima

NO

SASARAN STRATEGIS

3

4

5

1 Koordinasi dan komunikasi

25 kali

Rapat rapat koordinasi dalam dan luar daerah

2 Meningkatnya hubungan pemohon dengan KPT

3 kali

Sosialisasi produk sport

1 Meningkatnya aktivitas layanan

20%

Survey dan monitoring lapangan pelayanan perijinan

2 Kebenaran persyaratan dan data dilapangan terpenuhi

2 jenis ijin

Cetak liflet & bener dll

3 Tingkat kesalahan permohonan berkurang

5 kegiatan

Temu pelanggan

1 Peningkatan peralatan kantor

1 kegiatan

Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

2 Peningkatan pelayanan kantor

2 kegiatan

1. Penyediaan Jasa Komunikasi SDA & listrik

3 Kelancaran operasional pelayanan

4 Kegiatan

1. Pengadaan Barang Cetakan & penggandaan 2. Penyedian Kompunen listrik 3. Penyedian peralatan rumah tangga

4 Terpeliharanya kendaraan operasinal

1 Kegiatan

Pemeliharaan rutin/ berkala kend.dinas / opersional

INDIKATOR KINERJA

21,996,500 2,400,000

25,410,300

6,000,000

12,232,000

2. Penyediaan makanan dan minuman

TARGET

6

PROGRAM/

260,289,000

66,000,000 10,500,000 115,737,800 4,140,000 14,579,450 56,577,000

ANGGARAN

KEGIATAN 1

2

3 5 Kelancaran pelayanan perijinan

4 5 kegiatan

Pengadaan ATK

6 Terpeliharanya Sarana dan

1 kegiatan

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan

prasaran kantor 7 Terpeliharanya gedung kantorekonomis gedung Umur

5

6 36,556,300

12,691,000

perlengkapan kantor 1 kegiatan

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

meningkat



231,601,500

PENGUKURAN KINERJA SKPD : KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU TAHUN : 2015

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

1

2

3

4

5

1 Meningkatkan Mutu Pelayanan sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku

2 Meningkatkan pelayanan perijinan

3 Peningkatan kepercayaan masyarakat, serta pengembangan sistem dan perencanaan

4 Meningkatkan Mutu pelayanan

5 Meningkatkan kinerja aparatur

%

1 Tersedianya tenaga pelayanan yang handal

17 orang

13 orang

2 Frekwensi peningkatan pelayanan kepada publik

5

kegiatan

4

kegiatan

1 Ketersediaan kelengkapan aparatur

1

kegiatan

1

kegiatan

2 Kepercayaan terhadap pelayanan meningkat

3

kegiatan

3

kegiatan

1 Meningkatnya kepercayaan masyarakat

80 %

2 Menurunnya pengaduan masyarakat

3

Pengaduan 2

Pengaduan

67

3 Peningkatan pelaksanaan program dan kegiatan

6

kegiatan

6

kegiatan

100

4 Meningkatnya kinerja pelayanan

4

kegiatan

4

kegiatan

100

1 Koordinasi dan komunikasi meningkat

25 kali

23 kali

92

2 Meningkatnya hubungan pemohon dengan KPT

2

2

100

1 Meningkatnya aktivitas layanan

20 %

18 %

2 Kebenaran persyaratan dan data dilapangan terpenuhi

10 jenis ijin

9

3 Tingkat kesalahan permohonan berkurang

kali

6 kegiatan

78 %

kali

jenis ijin

5 kegiatan

76.47

80

100

100

98

90 90

83.33

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

1

2

3

4

5

6 Meningkatkan Mutu pelayanan prima

%

1 Peningkatan peralatan

1

kegiatan

1

kegiatan

100

2 Peningkatan pelayanan kantor

2

kegiatan

2

kegiatan

100

3 Kelancaran operasional pelayanan

6

kegiatan

5

kegiatan

83.33

4 Terpeliharanya kendaraan operasional

6

kegiatan

6

kegiatan

100

5 Kelancaran pelayanan perijinan

6

kegiatan

5

kegiatan

83

6 Terpeliharanya Sarana dan prasarana kantor

1

kegiatan

1

kegiatan

100

7 Terpeliharanya gedung kantor , umur ekonomis gedung meningkat

1

kegiatan

0

kegiatan

0

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2013 = Rp. 991.189.300,00 Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2015 = Rp.896.419.693,00



Blitar, 02 Pebruari 2016 KEPALA KP2T KOTA BLITAR. SUHARYONO, SH Pembina

Recommend Documents