BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2016 NOMOR 9 SERI F NOMOR 375 PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SAMOSIR, Menimbang : a.
bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini; b. bahwa sesuai dengan butir V.24 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 disebutkan bahwa dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai selesai pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2016 sesuai kode rekening berkenaan, maka tata cara penganggaran dimaksud terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016, dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA. 2016; c. bahwa sesuai dengan Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor: 903/2275/2016 perihal Pemberitahuan Alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2016; d. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu dilakukan beberapa perubahan rincian Objek Belanja dan Perubahan nomenklatur tanpa merubahah pagu anggaran kegiatan; e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Perubahan Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2016 tentang ……./
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 11. Peraturan ……./
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4712); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 22. Peraturan ……/
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 23. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 70 Seri A Nomor 6); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 1 Seri A Nomor 42); 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016; 29. Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR DAN BUPATI SAMOSIR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016. Pasal 1 1. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, diubah sebagai berikut : 1.1 Pendapatan…../
1.1 Pendapatan a. Pendapatan Asli Daerah.……............Rp. b. Dana Perimbangan sejumlah......... Rp. c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Sejumlah………….......... Rp. Jumlah Pendapatan............................Rp. 2.1 Belanja a. Belanja Tidak Langsung 1) Belanja Pegawai..................... 2) Belanja Hibah…………......... 3) Belanja Bantuan Sosial.............. 4) Belanja Bagi Hasil……................ 5) Belanja Bantuan Keuangan....... 6) Belanja Tidak Terduga............ Jumlah Belanja Tidak Langsung.............
30.786.029.967,00 654.646.644.660,00 123.336.344.233,00 808.769.018.860,00
Rp. 314.647.980.374,00 Rp. 7.145.200.000,00 Rp. 955.000.000,00 Rp. 1.077.556.000,00 Rp. 117.540.424.080,00 Rp. 2.000.000.000,00 Rp. 443.366.160.454,00
Belanja Langsung 1) Belanja Pegawai.............................. Rp. 25.525.229.400,00 2) Belanja Barang dan Jasa................ Rp. 147.847.866.145,00 3) Belanja Modal................................. Rp. 244.429.680.947,00 Jumlah Belanja Langsung.............................. Rp. 417.800.776.492,00 Jumlah Belanja .........................
Rp. 861.166.938.946,00
Surplus / (Defisit)...............................
(Rp. 52.397.918.086,00)
Pembiayaan Daerah: a. Penerimaan.................................. b. Pengeluaran…………………......…
Rp. 112.397.918.086,00 Rp. 60.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto..........................
Rp. 52.397.918.086,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Rp.
00,00
2. Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Point 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 3. Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam point 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati samosir ini. 4. Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 ……./
Pasal 2 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir. Ditetapkan di Pangururan pada tanggal 27 April 2016 BUPATI SAMOSIR, Cap/Dto RAPIDIN SIMBOLON
Diundangkan di Pangururan pada tanggal 27 April 2016 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,
TOMBOR SIMBOLON, SH, MM PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19580813 198603 1 003 BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2016 NOMOR 9 SERI F NOMOR 375
