BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2014 NOMOR tP SERI F NOMOR ?33 PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 KABUPATEN SAMOSIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SAMOSIR, Menimbang .a.
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2015, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 210 dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015', bahwa untuk tertib administrasi, peningkatan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan peningkatan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan pada setiap program yang dikelola Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir maka dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015',
Mengingat
1
3
4
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesia T'ahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, f ambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 42BO), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lenrbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4a3B); -fahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Undang-Undang Nomor 28 Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2Q09 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 50a9); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587);
7
Peraturan Pemerrntah /
7.
8.
9.
10
11.
12.
13
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3952); Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4028), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4a16); sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a659); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4502)', Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4574)', Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4575), Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2010 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor
14
15
16
17.
18
19.
20.
110,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5155); Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4577), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor Bg, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2A10 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5165); Peraturan Presrden Republik lndonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 67 Tahun 2006 Seri A Nomor 6); Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2Q Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Penrrakilan
Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 130 seri D. Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah No.1 Tahun2007)',
21. Peraturan Daerah
21. Peratttran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 131 Seri D. Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2007), 22. peraluran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Da-erah Kabupaten Samosir Nomor 132 Seri D. Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2007), 23. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 23 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 133, Seri D Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2007), 24. Peraluran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun nnggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2014 Nomor 32 Seri A Nomor 39); 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, teraihir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang f ata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyamPaiannYa; 27. Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, 28. Peraturan Bupati Samosir Nomor 29 Tahun 2Q14 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2015,
MEMUTUSKAN: MenetaPKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 KABUPATEN SAMOSIR.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 1. Daerah adalah Kabupaten Samosir. 2. Bupati adalah Bupati Samosir. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur pendukung Kepala Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di bidang perencanaan pembangunan Kabupaten Samosir. :
7. Drnas Pendapatan
7. Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset
Daerah adalah unsur pendukung Kepala Daerah dalam pelaksanaan fungsi penganggaran Kabupaten Samosir. B. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir yang
bertanggungjawab kepada Bupati
dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan. L Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertanggung jawab menyusun Laporan Keuangan Daerah. l0.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 11. Pengguna Anggaran (PA) adalah Pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 12. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD. 13 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPKm adalah Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 14. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa, 15 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 16 Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 17. Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKpD. 1B Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. 19.
Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD. 20 Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat ppKSKPD adalah pejabat pada unit kerja sKPp yang melaksanakan tugas meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), menyiapkan Surat Perintah Membayar (sPM) dan membuat Laporan Keuangan sKpD. 21 Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DpA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna Anggaran. 22. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber' dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
23. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah Dana yang dialokasikan dari Pemerintah Pusat untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional. 24. Bantuan Keuangan Provinsi yang selanjutnya disingkat BKP adalah salah satu bentuk instrumen Bantuan dari Pemerintah Provinsi dalam bentuk Liang yang dapat diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
BAB II PELAKSANAAN APBD Bagian Pertama Azas Umum Pelaksanaan APBD Pasal
2
(1) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam
rangka
pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD.
(2) Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau
menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-
(3)
undangan. Penerimaan daerah yang dipungut oleh SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran kecuali ditentukan lain oleh Peraturan
Perundang-undangan. (4) Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja. (5) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja. (6) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD. (7) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. (S) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. (9) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD. (10)Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Bagian Kedua Pengelola Anggaran Pasal 3 Pengelola Anggaran terdiri dari Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
Bagian Ketiga Tugas dan Tanggungjawab Pengelola Anggaran Pasal 4 (1) Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Samosir' (2) Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memPunYai tugas: a. Menyusun RKA SKPD, b Menyusun DPA SKPD; c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; t. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; g Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetaPkan, h. Menandatangani SPM; i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
j.
Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi
tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
k. Menyusun dan
menyampaikan Laporan Keuangan SKPD yang
dipimpinnya; l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; m. Melaksanakan tugas{ugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah, dan n. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah
melalui Sekretaris Daerah. Pasal 5 (1) Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam melaksanakan tugastugas sebagaimana pada Pasal 4 ayal (2) dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit Kerja pada SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang. (Z) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya' (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati Samosir atas usul Kepala SKPD dengan ketentuan pejabat yang diusulkan satu tingkat di bawah pejabat yang mengusulkan. (4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
b. c. d. e.
anggaran belanja; Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya' Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; Mengadakan ikatan perjanjian/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya dan; Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat Pengguna Anggaran' Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa
. g
f
(5)
Pemerintah.
(1) (2) (3)
Pasal 6 Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja sKPD selaku PPTK Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. PPTK yang ditunjuk oleh pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membantu Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan atau Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan atau Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Barang. (4) PPTK mempunyai tugas mencakuP a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; :
c.
(5)
Mempersiapkan dokumen anggaran
atas beban
pengeluaran
pelaksanaan kegiatan. Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan'
(1)
Pasal 7 pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 memPunYai tugas:
a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa
yang
disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU/SPP-GU Nihil, SPP-TU/SPP-TU Nihil dan SPP-LS/SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; c. melakukan verifikasi atas SPP yang diajukan Bendahara Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang; d menyiapkan SPM; e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan; f. melaksanakan akuntansi SKPD; dan g menyiapkan laporan keuangan SKPD. (2) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD dijabat oleh Sekretaris pada SKPD atau Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
b.
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada SKPD Sekretariat Daerah dijabat oleh Kepala Sub Bagian Keuangan atau salah seorang staf pada Sub Bagian Keuangan Sekretariat DaerahPejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (PPK-SKPKD) dijabat oleh Kepala Seksi Dana Perimbangan' Pasal 8 Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran $KPD dan Bendahara Pengeluaran SKPKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Samosir atas usul PPKD dengan pertimbangan dari Kepala SKPD. Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas mempunyai tugas :
a. Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, b.
dan
mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD Pada SKPD; Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, bendahara penerimaan SKPD berwenang 1. menerima penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah; 2. menyimpan seluruh Penerimaan, 3. menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja; 4. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui :
Bank.
Dalam hal objek pendapatan daerah tersebar secara geografis sehingga Bendahara Penerima mengalami kesulitan untuk melakukan penyetoran penerimaan yang diterima dari pihak ketiga, Bendahara Penerima dapat menyetorkan penerimaan ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 2 (dua) hari kerja; d. Dalam hal objek pendapatan daerah tersebar secara geografis sehingga wajib pajak dan/atau wajib retribusi mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya, dapat ditunjuk satu atau lebih bendahara penerimaan pembantu SKPD untuk melaksanakan tugas dan wewenang bendahara penerimaan SKPD; e. Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan
c.
secara administratif atas pengelolaan uang yang
menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pengguna Anggar,an setelah diverifikasi oleh PPKSKPD dan mempertanggungjawabkan secara fungsional kepada Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya; f . t\llelakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerinraan pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; g Melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis terhadap laporan pertanggungjawaban penerimaan bendahara penerimaan pembantu. Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas mempunyai tugas
:
kepada
Mengajukan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS PenggunaAnggaran/KuasaPenggunaAnggaranmelaluiPPK-SKPD; b,Menyelenggarakanpenatausahaanterhadapseluruhpengeluaranyang pengeluaran yang sah; menjadi tanggungjawabnya berdasarkan bukti c. Bendahara pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan
a.
Secaraadministratifataspengelolaanuangyangmenjadi
pertanggungjawaban tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan
pengeluarankepadaPenggunaAnggaran/KuasaPenggunaAnggaran melalui PPK-SKPD dan mempertanggungjawabkan secara fungsronal selaku kepada Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah 10 bulan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah paling lambat tanggal berikutnyai 'awabnya tugas tanggungli oo^^o,, ,qrqndalam daram melaksanakan meraksanakan d. Bendahara pengeluaran yang ditetapkan dapat dibantu oleh Bend ahara Pengeluaran Pembantu
e.
dengan kePutusan BuPati Samosir; pengeluaran Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, verifikasi, evaluasi dan analisis terhadap laporan
f. Melakukan
pertanggungjawabanpengeluaranbendaharapembantu. (1) di (4) Bendahara Pengeluaran SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat atas memPunYai tugas a, Mengajukan SPP-LS kepada PPKD melalui PPK-SKPKD; b. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya berdasarkan bukti pengeluaran yang sah; c. Mempertanggungjawabkan pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban :
pengeluaran kepada PPKD melalui PPK-SKPKD
Bagian KeemPat Penyiapan dan Pengesahan DPA-SKPD Pasal 9 Setelah R-APBD/RP-APBD ditetapkan menjadi APBD/P-APBD masing-masing SKPD menyusun DPA/DPPA SKPD dan DPA/DPPA-PPKD' Pasal 10 DpA/DppA-SKpD disampaikan kepada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir untuk memperoleh pengesahan setelah disetujui sekretaris Daerah Kabupaten samosir paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah Peraturan Bupati Samosir tentang Penjabaran APBD/P-APBD Tahun Anggaran 2015 ditetaPkan.
Pasal
11
penyiapan DPA/DPPA-SKPD dan DPA/DPPA-PPKD agar mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 12
(1)SetiapsatuanvolumeanggaranyangditetapkanlpaketmaupunLSyang kegiatan agar dirinci dan dalam rincian objek belanja pada suatu
tertuang (TOR)' dituangkan dalam Term of Reference (2)ToRdisusunPPTKdandisetujuiolehPenggunaAnggaran/KuasaPengguna Anggaran , h--:^- F)^*! (3)ToRdisampaikankepadaBupatisamosircq.KepalaBagianPembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir' Bupati samosir tentang standar (4) Penyusunan TOR mendasarr Keputusan Kebutuhan Pemerintah Kabupaten satuan Harga Barang/Peralatan dan Jasa Samosir Tahun Anggaran 2015' Bagian Kelima Pengesahan DPAL-SKPD Pasal 13 pelaksanaannya Pada akhir Tahun (1)Kegiatan yang tidak dapat diselesaikan 2016 adalah kegiatan Yang Anggaran 2015 dapat dilanjutkan mulai Januari sudah dalam bentuk DPAL'
(2)PekerjaanyangdapatdilanjutkandalambentukDPALmemenuhikriteria: Anggaran
a.
kontrak pada Tahun Pekerjaan uunn telah ada ikatan perjanjian 2015; dan
bukan kelalaian b. Keterlambatan PenYelesaian pekerjaan diakibatkan karena akibat force namun Pengguna Anggaran/barang atau rekanan,
maior. yang telah disahkan kembalt (3) Kegiatan lanjutan didasarkan pada DPA-SKPD (DPAL-SKPD) Tahun Anggaran oleh PPKD menjadi DPA lanjutan SKPD berikutnYa.
(4)DPA-SKPDmenjadiDPAL-SKPDdiajukanSKPDuntukmendapat pengesahandariKepalaDinasPendapatan,KeuangandanAsetDaerah
persetujuan dari sekretaris Daerah Kabupaten samosir setelah memperoleh Desember 2015' Kabupaten Samosir paling lambat tanggal 16 disahkan setelah terlebih dahulu (5) Jumlah anggaran dalam DPAL-SKPD dapat dilakukan Pengujian terhadaP : atau belum diterbitkan a. Sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/ SP2D atas kegiatan yang bersangkutan; atau SP2D; atau b. Sisa SPD yang belum diterbitkan SPP' SPM c. SP2D Yang belum diuangkan'
(6)SekretarisDaerahmenyetujulDPA-SKPDmenjadiDPAL.SKPDsetelah menerima Pertimbangan dari TAPD' kegiatan pengawasannya' (7) Kegiatan fisik yang DPAL diikuti dengan DPAL
(8)DPALSKPDsudahdisahkanpalinglambat2TDesember20l5. Anggaran Pendapatan dan (g) Kegiatan DPAL ditampung dalam Perubahan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2016
Pasal 14 supaya diperkirakan dan Kegiatan fisik Tahun Anggaran 2014 yang DPAL ditampung dalam P-APBD Tahun Anggaran 2015
Bagian Keenam Anggaran Kas Pasal 15
1)KepalaSKPDberdasarkanRancanganDPA-SKPDdanDPPA-SKPD menyusun Rancangan Anggaran Kas SKPD'
2)AnggaranKasdaerahDPA.SKPDdanDPA-PPKDdisusunpertriwulan denganmempertimbangkanpencapaianrealisasipekerjaanbaikfisik maupun non fisik.
3)RancanganAnggaranKasSKPDsebagaimanadimaksudayat(1) disampaikankepadaDinasPendapatan,KeuangandanAsetDaerahselaku BUDbersamaandenganRancanganDPA-SKPDdanDPA.PPKD'
(4)PembahasanRancanganAnggaranKasSKPDdilaksanakanbersamaan dengan Pembahasan DPA-SKPD dan DPA-PPKD'
(5)PenerbitanSuratPenyediaanDana(SPD)SKPDPengelolaPendapatan DaerahdilakukanberdasarkanRealisasiPendapatanDaerah. Bagian Ketujuh Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Pasal 16
(1) (2)
harus didukung dengan bukti setiap pengeluaran belanja atas beban APBD yang lengkaP dan sah. (1) harus mendapat pengesahan Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat
olehpejabatyangberwenangdanbertanggungjawabataskebenaran (3)
tersebut' material yang timbul dari penggunaan bukti APBD tidak dapat dilakukan Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban Daerah tentang APBD ditetapkan dan
sebelum Rancangan Peraturan
ditempatkan dalam lembaran daerah' pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk belanja yang bersifat wajib' untuk belanja yang bersifat mengikat dan
(4)
Bagian KedelaPan (BTL) Tata cara Pembayaran Belania Tidak Langsung Pasal 17
(1)PembayaranBelanjaTidakLangsungsepertiGajidilaksanakansetiap
(2)
(3)
(4)
(5)
bulan. BUD paling lambat tanggal Pengajuan SPP dan SPM disampaikan kepada 20 Pada bulan berjalan' Kenaikan Pangkat, Pengajuan Dokumen seperti Kenaikan Gaji, SK kePada Dinas Perubahan Tanggungan, Gaji Berkala disampaikan Bidang Anggaran Paling Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Cq. lambat tanggal 10 setiaP bulan' dibayarkan setiap bulan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja daftar hadir' paling lambat to rrari kalender bulan berikutnya yang dilampiri pembayaran bulan Pengajuan SPP dan SPM pada ayat (4) untuk 8 hari kalender bulan berkenaan disampaikan kepada BUD paling lambat berikutnYa.
(6)
(7)
Atas keterlambatan penyampaian SPP dan sPM pada ayat (5)' Pengguna
Anggaran dikenai sanksi pengurangan Tambahan
Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sebesar 1o/o per hari setiap hari keterlambatan. sanksi pengurangan yang dimaksud pada ayat (6) diperhitungkan pada saat pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bulan berikutnYa.
mendapat tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah PNS/CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir' Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi PNS yang pindah
(B) Yang berhak
(9)
pembayarannya terhitung sejak bulan ditetapkannyaSKpindahtugasolehpejabatberuuenang. (10) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi PNS yang meninggal dunia dihentikan pembayarannya terhitung sejak tanggal yang ditetapkannya PNS yang bersangkutan meninggal dunia oleh pejabat
ke daerah lain dihentikan
berwenang.
(1
1) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi PNS (non
jabatan)/CpNS yang pindah tugas antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir dibayarkan pada SKPD asal sampai ditetapkannya PApBD dan untuk selanjutnya dibayarkan serta disesuaikan di SKPD yang
dituju. (12) Dalam hal p-APBD sudah ditetapkan, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi PNS (non jabatan)/CPNS yang pindah tugas antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir dibayarkan pada SKPD asal sampai dengan 31 Desember 2015 dengan mempertimbangkan ketersed iaan anggaran.
(13) Bagi pNS/CPNS yang mengambil cuti melahirkan, wajib (14)
menyampaikan surat cuti kepada Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah untuk pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja' Bagi PNS yang mengambil cuti tahunan diberikan tambahan penghasilan
berdasarkan beban kerja. (15) Bagi PNS yang mengambil cuti besar tidak diberi tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja. (16) Bagi PNS yang melakukan tugas belajar tidak diberi tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja. (i7) PNS/CPNS yang tidak masuk kerja 3 (tiga) hari dalam sebulan tanpa alasan yang jelas, tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dibayarkan 50% dari yang seharusnya diterima. (18) PNS/CPNS yang tidak masuk kerla 4 s/d 5 hari dalam sebulan tanpa alasan yang jelas, tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dibayarkan ZSoh dari yang seharusnya diterima dan PNS/CPNS yang tidak masuk kerja diatas 5 (lima) hari dalam sebulan tanpa alasan yang jelas tidak dibayarkan tambahan Penghasilan.
(1g) Bagi PNS yang ditetapkan Bupati Samosir sebagai pelaksana tugas diberikan tambahan penghasilan setiap bulan sama dengan besaran biaya tambahan penghasilan yang diterima pejabat definitif. (20) Bagi PNS yang mengambil cuti sakit, cuti karena alasan penting diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja. (21) Bagi PNS yang mengambil cuti di luar tanggungan negara tidak diberi tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja.
Pasal 1B Tata cara Pembayaran Belanja Tidak Langsung seperti, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Organisasi Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga, diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.
Bagian Kembilan Tata Cara Pembayaran Belanja Langsung
(1) (2)
Pasal 19 Belanja Langsung dari suatu kegiatan terdiri dari Belanja Fegawai, Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal. Belanja Pegawai dilakukan untuk pembayaran a. Honorarium PNS Honorarium PNS berupa honor Panitia Pelaksana Kegiatan atau Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dibayarkan setelah kegiatan :
selesai dilaksanakan dengan melampirkan SK Panitia
b.
yang
ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, daftar penerima honor, serta laporan pelaksanaan kegiatan yang diketahui oleh Pengguna Anggaran. Honorarium Non PNS Honorarium Non PNS seperti honorarium tenaga ahlilinstruktur/narasumber dibayarkan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
c.
Honorarium Pegawai Tenaga Harian Lepas dibayarkan setiap akhir bulan dan atau paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. d. Uang Lembur Untuk pembayaran uang lembur dibayarkan kepada Pegawai yang bekerja di luar jam kerja yang didukung dengan surat permintaan persetujuan kerja lembur, surat perintah lembur, daftar hadir lembur. Pemberian uang lembur agar dilaksanakan secara selektif dan untuk kegiatan yang ada honor kegiatan tidak diperkenankan menganggarkan uang lembur. (3) Pembayaran suatu kegiatan pada Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku a. Pembayaran belanja langsung yang terkait dengan Proses Pengadaan Barang/Jasa agar mempedomani Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya, b. Pembayaran belanja bahan pakai habis kantor dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pada SKPD pelaksana kegiatan, c. Untuk pembayaran pemakaian listrik, air, telepon dan sejenisnya dibayarkan sebesar nilai yang tertera pada rekening tagihan; d. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan SKPD pelaksana kegiatan; e. Belanja sewa gedung kantor/rumah agar mempedomani surat perjanjian ;
sewa menyewa antara Pengguna Anggaran dengan
f.
pemilik
gedung/rumah; Belanja Sewa Sarana Mobilitas dan sewa alat berat agar memperhatikan prinsip efisiensi dan ekonomis sesuai standar harga,
g
Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor agar disesuaikan
dengan kebutuhan; h. Belanja makanan dan minuman dalam pelaksanaan suatu kegiatan agar disesuaikan dengan kebutuhan selama pelaksanaan kegiatan. i. Belanja Jasa Konsultansi yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa agar mempedomani Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya; (4) Ketentuan Pembayaran dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang Sumber Dananya dari Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Keuangan Provinsi mengacu kepada Petunjuk Teknis (Juknis) DAK Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur tentang Pedoman dan Tata Cara Pengelolaan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan serta Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2015.
BAB III PENGADAAN BARANG DAN JASA
(1) (2)
(3)
Pasal 20 Pengguna Anggaran wajib mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa melalui LPSE Kabupaten Samosir. Pengadaan Barang/Jasa, Pengadaan Barang/Jasa lainnya yang bersifat pelelangan dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Samosir secara E-Procurement. Dalam rangka pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa secara E-Procurement Pengguna Anggaran wajib menyampaikan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) kepada ULP yang meliputi 1. Spesifikasi Teknis Barang/Jasa; 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 3. Rancangan Kontrak. :
BAB IV WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN Pasal
21
Waktu pelaksanaan kegiatan dimulai sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.
BAB V PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
Bagian Pertama Organisasi Tim Pembina Program
(1)
(2)
Pasal22 Dalam rangka lebih meningkatkan daya guna pelaksanaan berbagai program dan kegiatan perlu dibentuk satu Tim Pembina Program untu( melakukan pembinaan dan pengendalian program. Susunan Organisasi Tim Pembina adalah sebagai berikut
.
a b c d
Penanggungjawab Umum (BuPati); Wakil Penanggungjawab Umum (Wakil Bupati); Ketua Tim Pembina (Sekretaris Daerah); Wakil Ketua Tim Pembina 1. Asisten I Bidang Pemerintahan; 2. Asisten ll Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kessos; 3. Asisten lll Bidang Administrasi Umum; 4. Kepala Bappeda; 5. Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah. e Sekretaris Tim Pembina - Kepala Bagian Pembangunan f Anggota-Anggota : 1. Sekretaris Bappeda; 2. Sekretaris Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah; 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah; 4. Kepala Bagian Ortala Sekretariat Daerah; 5. Kepala Bidang pada BaPPeda, 6. Kepala Bidang pada Dinas Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah; 7. Kepala Seksi pada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah; B. Kepala Seksi pada BaPPeda; g. Kepala Sub Bagian pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah. Tugas Tim Pembina a. Menjabarkan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pembinaan/pengendalian agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan hasilnya mencapai sasaran fungsional yang ditentukan; b. Memberikan pengarahan kepada Kepala SKPD selaku penanggungjawab program dan kepada PPTK mengenai kebijakankebijakan Pemerintah Daerah yang harus dijabarkan lebih lanjut dalam anggaran/kegiatan, c. Melaksanakan monitoring setiap bulan dan triwulan terhadap pelaksanaan kegiatan; d. Mengadakan evaluasi seluruh pelaksanaan program kegiatan dan melakukan penilaian kinerja kegiatan pada akhir tahun anggaran. e. Melaporkan hasil pembinaan, pengendalian monitoring dan evaluasr kepada Bupati :
:
(3)
:
Bagian Kedua Mekanisme Pembinaan/Pengendalian (1)
(2)
Pasal 23 Pengendalian Umum dilaksanakan oleh Tim Pembina Program yang diawali dari penelitian RKA, Monitoring Bulanan, Triwulanan sampai dengan Evaluasi akhir tahun. Pengendalian Kegiatan dilaksanakan secara berjenjang dan dimulai dari persiapan-persiapan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sampai dengan serah terima kegiatan.
Pasal 24 Pengendalian kegiatan bertujuan hasil guna a Mengamati dan mengawasi secara terus menerus bagaimana dan daya guna kegiatan; i dengan biaya dan jadwal
(1)
:
bMengamatiagarpelaksanaankegiatansesualoengarlulayduc Yang direncanakan' cara Pengendalian kegiatan dilaksanakan dengan Mendapatkan laporan sebagai umpan balik; tujuan Mengadakan peninjauan lapangan dengan :
(2)
a b c
:
l.Untukmengamatiperkembanganpelaksanaankegiatan; 2. Untuk menguji kebenaran laporan yang diterima' dan peninjauan lapangan Mengikuti perkembangan hasil umpan balik apabilaadaindikasipenyimpanganharusSegeradiambilpencegahan.
Pasal 25 pelaksanaan tugas pembina' dibentuk Dalam rangka menunjang kelancaran dan kegiatan fisik non konstruksi direksi teknis untuk kegiatan fisik konstruksi Keputusan Bupati' yang susunan dan personilnya ditetapkan dengan BAB VI PELAPORAN DAN SERAH TERIMA KEGIATAN Bagian Pertama PelaPoran Pasal 26 pelaksanaan sampai dengan akhir (1) seluruh kegiatan dari mulai persiapan, kegiatan harus dilaporkan kepada Bupati' diketahui tahapan keberhasilan kegiatan, (2)
Dari pelaporan dapat
permasalahanyangdihadapidanlangkah-langkahuntukmemecahkan
permasalahansehinggakegiatandapatberjalansesuaidengan perencanaan semula.
Pasal2T Mekanisme PelaPoran kegiatan kepada Bupati' dengan a. Kepala SKPD melaporkan hasil kegiatan setiap bulan :
tembusankepadaBagianPembangunansekretariatDaerah'Dinas Badan Perencanaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah' 10
pembangunan Daerah, lnspektorat Kabupaten palinE lambat tanggal tercantum dalam lampiran bulan berikutnya, dengan format sebagaimana Peraturan Bupati yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Samosir ini. (sPJ) b. Bendahara pengeluaran menyerahkan surat Pertanggungjawaban dan Aset Daerah kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan, Keuangan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya' Pasal 28
Laporan
kegiatan
ke tingkat Pusat dan Propinsi mengacu Pada
peraturan/ketentuan yang berlaku.
Bagian Kedua Serah Terima Kegiatan Pasal 29 (1)Hasil kegiatan yang akan menjadi aset daerah, diserahterimakan dari Kepala SKPD kepada Bupati dalam bentuk berita acara yang dibuat dalam rangkap 5 (lima) format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Samosir ini. (2) Bupati menyerahkan kembali kepada Pengguna Barang untuk dimanfaatkan dan dipelihara serta dicatat dalam Daftar lnventaris. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 30 (1)Kegiatan yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dapat dibayarkan sekaligus setelah pengesahan DpA-SKpD. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri BAB VIII PENUTUP Pasal
31
(1) Peraturan ini merupakan petunjuk (2)
yang harus dipedomani oleh SKPD dalam penyusunan DPA-SKPD serta pelaksanaan APBD Kabupaten Samosir. Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 201s.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.
Ditetapkan di Pangururan pada tanggal :!6 :Vesgnb6 :lclq
Diundangkan di Pangururan pada tanggal 7o QaaacnWr SEKRETARIS DAERAH
BUPATI SAMOSIR, Cap/dto MANGINDAR SIMBOLON 2014 PATEN
lr. HATORANGAN SIMARMATA PEMBINA UTAMA MADYA NtP. 19570622198503 1 005 BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2014 NOMOR
4o SEnt
p
NOMOR 3>7
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR : 36 TAHUN 2014 TANGGAL: 30 DESEMBER 2014 TENTANG: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
APBD TAHUN ANGGARAN
2015
KABUPATEN SAMOStR.
1.
Format : Berita Acara Serah Terima Aset Hasil Kegiatan untuk 1 (satu) kegiatan
BERTTA ACARA SERAH TERTMA A$ET l-tAStL KEGTATAN
Nomor: Pada hari
tanggal
tahun 2015, kami yang
bulan
bertanda tangan di bawah Nama Jabatan
SKPD Alamat
dalam hal ini bertindak selaku Kepala ... Tahun AngEaran 2015.
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU 2.
Nama Jabatan
Alamat
1. 2. 3. 4. 5. 6 7. B.
:
Bupati Samosir, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Samosir Jl. Raya Rianiate Km B. Pangururan Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Sehubungan dengan telah selesainya kegiatan sebagaimana tersebut di bawah ini Nama Kegiatan Lokasi Kegiatan Pelaksana Biaya Waktu Pelaksanaan Hasil yang dicapai Manfaat Kegiatan Dampak
Maka dengan 1. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA
hasil pelaksanaan kegiatan ....... Tahun Anggaran 2015 yang telah selesai dilaksanakan dan sudah
diserah terimakan di lapangan oleh Pengguna Anggaran seperti Berita Acara terlampir
2. *
.
PIHAK KEDUA menerima penyerahan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan tersebut pada
butir 1 diatas dari PIHAK KESATU dalam keadaan baik yang dibuktit
pernyataan calon pemakai barang.
s,urat
Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 6 (enam) untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KEDUA BUPATI SAMOSIR,
PIHAK KESATU KEPALA SKPD,
(satu) Format: Berita Acara Ser.ah Terima Aset Hasil Kegiatan kepada Pengguna untuk 1 kegiatan
BERITA ACARF SERAH TERIMA AS,ET KEPADA PENGGIJNA
Nomor: ..... Pada hari ini... bertanda tangan dibawah ini
1.
2.
Nama Jabatan Alamat
.
Nama Jabatan Alamat
:
tanggal
......
bulan
...tahun 2015, kami yang
:
Bupati Samosir Selanjutnya disebut PIHAK KESATU
Kepala
SKPD
....., dalam hal ini bertindak selaku Pengguna Barang
:
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Sehubungan dengan telah selesainya kegiatan-kegiatan APBD Kabupaten Samosir ini: dengan perincian sebaglimana tersebut dalam lampiran Berita Acara ini, maka dengan
1
P
HAK KESATU
T:?l"JX?l,T",f%111 ;l?R:
#ffyi-ff:X'1?11.;T:"
kegiatan
pIHAK KEDUA menerima penyerahan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan tersebut pada butir 1 diatas dari pIHAK KESATU dalam keadaan baik yang dibuktikan dengan surat Pernyataan calon Pemakai barang. Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 6 (enam) untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KESATU
PIHAK KEDUA
()
(
BUPATI SAMOSIR, Gap/dto MANGINDAR SIMBOLON
Diundangkan di Pangururan pada tanggal SEKR
70 hern
S DAERAH
2014 ATEN
lr. HATORANGAN SIMARMATA PEMBINA UTAMA MADYA NrP. 19570622198603 1 005 BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2014 NOMOR
q0 SERI +
NOMOR 3,73
.l:
3.
Format: Surat Pernyataan Calon Pemakai Barang
SURAT PERNYATAAN Saya yang bertandatangan di bawah ini Nama NIP Jabatan Alamat
Anggaran 2015 Sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Aset dari Hasil Kegiatan Tahun adalah dalam dimaksud bahwa barang-barang/Aset Nomor : ... ... ... keadaan lengkaP dan baik.
2015 Pangururan, Yang Membuat pernyataan,
Nama. Pangkat. NIP
BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto MANGINDAR SIMBOLON Diundangkan di Pangururan 2014 pada tanggal PrSernUer SEKRETARIS DAERAH KAEUPNTCN
%
lr. HATORANGAN SIMARMATA PEMBINA UTAMA MADYA NtP. 19570622198603 1 005 BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2014 NoMoR /te SERI + NoMoR 333
zr= In !E; -6P Ez6 {!0 >m
39 == sP
H:3 N{2.
-m N>ol
2t $F= o* TA AE AT
mD
nl -mz
'll oD
z= ogl sa
8=e oP=
H;3 {
a !g D='
Nl-X
m
xn
fn
e85q 6 il dq
ss
n
x ID
cT'
daeS o33
g)$q) -$a
Oa
^)o
sE Se= 19-'
+i
A)
)*
K= ?c
6:E o)=c, s0E c oo) s3E Slco)
''9r tsJ 't
rs
z
o
olJ
{ rE to lF n ran EP @ o .p* rn
g
o
= 1'
n3
!I
zf
x xm o c
ME ;IJ-' '-
(D3 xm
-{f
o
z s
gn
0)
o)
n
z
trd na
gq@ Oa :f*o) (u ta -JJ 6i(oE
m N o
t-
o=
F {
N
b-
-o)
+1 m:1
-) -0dF E5S
n!g
xmr
t, io -a _YO
ilgt7
GI
AJ
033 (o'A
oo
ET
is z
o)J
o (o
z
o)'
s:f
D
Bil mfr
{-
J@
o)
Ax t(o =o Xo)
Hs
=
{T
o m
+d
zo urd Or x
E€ (-
o)
o or
c sm
Bg ni X 2:
a?
=s: Or e,s CD
^E v> !t
n=. dr Jb-
Z-=
oJ
+
H,g srE q)
=
2@ OE
-6"{ 7 9q
33
PF =
xrn
3
x xm
o
c
\t
{ rn n
z o z
f
I.
'71 fi
Keteranqan : 1. Lokasi agar diperinci secara jelas sampai Desa/Kelurahan. 2. Pelaksana proyek diisi sesuai dengan tekhnis pelaksanaan kegiatan (Swakelola, kerja sama.atau diborongkan kepada Pihak Ketiga)
BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto MANGINDAR SIMBOLON
Diundangkan di Pangururan pada tanggal bo Dagrmuxr SEKREtrARIS DAERA
2014 ABUPATEN
lr. HATORANGAN SIMARMATA PEMBINA UTAMA MADYA NtP. 19570622198603 1 005 I
BERITA DAERAH KAFUPATEN SAMOSIR SERI + NOMOR 333
TAHUN 2014 NOMOR ZIO
