PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
PUSAT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA Sekretariat: Jl. RE. Martadinata Gg. Rusa I Purwakarta (41111)
PURWAKARTA BERITA ACARA PENJELASAN PEKERJAAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 Nomor : 04/BA-PENJ-IX/VI/2012 Pada hari ini Rabu tanggal 06 Juni 2012 telah dilaksanakan Penjelasan Umum Pekerjaan (Aanwijzing) Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Pengadaan Jasa Konstruksi Tahap IX Kegiatan APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2012. Penjelasan pekerjaan dilakukan secara elektronik melalui website LPSE Provinsi Jawa Barat selama 2 jam dari pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB. Penjelasan dilaksanakan pada seluruh paket kegiatan yang dilelangkan, yaitu sebanyak 7 (Tujuh) paket pekerjaan sebagaimana Pengumuman Lelang Nomor : 03/Peng.Jasa Konst-IX/V/2012 tanggal 31 Mei 2012sebagai berikut :
I.
1).
Lanjutan Peningkatan Pembangunan Garasi / Poll Kendaraan Angkutan Sampah
2).
Rehabilitasi Instalasi Pengelolaan Air Limbah Tinja (IPLT) Ciwareng
3).
Pengadaan dan Pemasangan PJU LED Solar Cell di Wilayah Kabupaten Purwakarta
4).
Pembangunan SDN Nagri Kidul / Singawinata (Luncuran Tahap I)
5).
Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 2 Jatimekar
6).
Rehabilitasi Gedung SKB Purwakarta
7).
Rehabilitasi Workshop BLK
Penjelasan Umum 1. Salah satu penilaian kemampuan penyedia jasa yaitu memiliki Sertifikat Badan Usaha pada bidang dan sub bidang yang sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen lelang, yaitu : 1. Lanjutan Peningkatan Pembangunan Garasi / Poll Kendaraan Angkutan Sampah Bidang Arsitektur, Subbidang Bangunan-bangunan non perumahan lainnya 2. Rehabilitasi Instalasi Pengelolaan Air Limbah Tinja (IPLT) Ciwareng Bidang Arsitektur, Subbidang Bangunan-bangunan non perumahan lainnya 3. Pengadaan dan Pemasangan PJU LED Solar Cell di Wilayah Kabupaten Purwakarta 1. Bidang Elektrikal : -
Subbidang : Pembangkit Listrik terbarukan,termasuk perawatannya.
-
Subbidang : Instalasi Listrik Lainnya,Termasuk Perawatannya.
-
Subbidang : Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah termasuk perawatannya.
Tenaga
Energi
2. Bidang Sipil. 4. Pembangunan SDN Nagri Kidul / Singawinata (Luncuran Tahap I) Bidang Arsitektur, Subbidang Bangunan-bangunan non perumahan lainnya 5. Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 2 Jatimekar Bidang Arsitektur, Subbidang Bangunan-bangunan non perumahan lainnya
Hal 1 dari 17
Baru
dan
6. Rehabilitasi Gedung SKB Purwakarta Bidang Arsitektur, Subbidang Bangunan-bangunan non perumahan lainnya 7. Rehabilitasi Workshop BLK Bidang Arsitektur, Subbidang Bangunan-bangunan non perumahan lainnya 2. Nama kegiatan dan pekerjaan yang dipakai adalah nama kegiatan dan pekerjaan yang tercantum dalam dokumen lelang. 3. Memiliki Tenaga Teknis dengan kualifikasi kemampuan sesuai dengan Tabel pada Lampiran II Lembar Data Kualifikasi (LDK); 4. Untuk pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PJU LED Solar Cell di Wilayah Kabupaten Purwakarta harus 3. Memiliki Tenaga Teknis dengan kualifikasi kemampuan sesuai dengan Tabel pada Addendum Lampiran II Lembar Data Kualifikasi (LDK) 5. Memiliki Peralatan dengan kualifikasi kemampuan sesuai dengan Tabel pada Lampiran II Lembar Data Kualifikasi (LDK); 6. Sebagai bagian dari penilaian kualifikasi, Dukungan Bank harus dibuat sebagaimana diatur dalam Dokumen Lelang. 7. Surat penawaran dan jaminan penawaran ditujukan kepada Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi Tahap IX PLP Barang/Jasa Kabupaten Purwakarta. 8. Jaminan Penawaran Asli harus disampaikan kepada Panitia sebelum batas akhir pemasukan penawaran, sebagaimana diatur dalam Dokumen Lelang. 9. Dalam perhitungan harga satuan pekerjaan, harga satuan dasar yang digunakan dalam analisis harus konsisten dengan harga satuan yang diberikan pada Daftar Harga Satuan Upah, Bahan, dan Alat. 10. Untuk harga satuan dasar upah, harus mengacu pada Keputusan Gubernur Jawa Barat No 561/Kep.1540-Bangsos/2011 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012 dimana untuk Kabupaten Purwakarta, UMK untuk bidang konstruksi adalah Rp. 1.244.560,- atau sebesar Rp. 41.485,- (Rp. 1.244.560,-/30 hari). 11. Kelengkapan tambahan surat penawaran yang harus dilampirkan yaitu Surat Dukungan dari agen/pabrikan sesuai dengan substansi pekerjaan, antara lain : – Untuk kegiatan yang terdapat pekerjaan cor beton readymix harus menyertakan dukungan dari produsen beton readymix (Batching Plant); – Untuk kegiatan yang terdapat pekerjaan rangka atap baja ringan harus menyertakan dukungan pabrikan dari produsen baja ringan; – Untuk kegiatan yang terdapat pekerjaan penutup atap metal roof harus menyertakan dukungan pabrikan dari produsen; – Khusus untuk pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PJU LED Solar Cell di Wilayah Kabupaten Purwakarta, surat dukungan pabrikan yang harus dilampirkan sesuai dengan spesifikasi teknis dalam dokumen lelang. 12. Kecuali ditentukan dalam Berita Acara ini, persyaratan lain sesuai dengan dokumen lelang beserta Adendumnya. 13. Apabila terdapat perbedaan persyaratan antara dokumen lelang dengan berita acara ini, yang mengikat adalah persyaratan pada berita acara ini dan merupakan sebagai Addendum dokumen lelang.
Hal 2 dari 17
II.
Addendum Dokumen Lelang Berikut ini merupakan rincian Addendum Dokumen Lelang :
NO 1
Paket Pekerjaan
Bagian yang di Addendum
Ket
Pengadaan dan Pemasangan PJU LED BAB IV Huruf D dan BAB V. Solar Cell di Wilayah Kabupaten Huruf B dan C Purwakarta Lampiran I LDK. Lampiran II LDK.
III.
Penjelasan atas Pertanyaan Peserta Lelang Berikut ini merupakan rangkuman dari seluruh pertanyaan dari peserta lelang pada semua paket yang dilelang yang disampaikan melalui aplikasi SPSE. Sebagian besar pertanyaan tersebut sudah dijawab langsung oleh panitia melalui aplikasi SPSE. 1) Lanjutan Peningkatan Pembangunan Garasi / Poll Kendaraan Angkutan Sampah Tidak ada pertanyaan.
2) Rehabilitasi Instalasi Pengelolaan Air Limbah Tinja (IPLT) Ciwareng Tidak ada pertanyaan.
3) Pengadaan dan Pemasangan PJU LED Solar Cell di Wilayah Kabupaten Purwakarta 1. Pertanyaan dari 260647014 Selamat siang pak, untuk doc akta perusahaan apakah yang dibutuhkan akta pendirian dan perubahan terakhirnya saja? Jawaban : Dokumen akta perusahaan yang dibutuhkan adalah akta pendirian dan akta perubahan (apabila ada perubahan) 2. Pertanyaan dari 260647014 Untuk Jadwal pemasukan apakah bisa diundur karena waktunya terlalu sempit? Jawaban : Tidak dapat diubah 3. Pertanyaan dari 260647014 Untuk waktu pelaksanaan apakah bisa diubah menjadi 60 hari? Jawaban : Tidak dapat diubah
Hal 3 dari 17
4. Pertanyaan dari 260647014 Untuk jaminan penawaran apakah bisa diantar langsung ke lamat panitia atau tetap harus dikirim via POS Jawaban : Jaminan Penawaran dikirim Via pos (alamat lihat dokumen lelang) 5. Pertanyaan dari 258835014 P01. Persyaratan Kualifikasi dalam Pengumuman lelang dinyatakan memiliki SIUJK dan SBU yang berlaku bidang Elektrikal dan Sipil. Namun Sub bidang yang disyaratkan hanya sub bidang elektrikal yaitu: Sub Bidang : Pembangkit Listrik Tenaga Energi Baru dan terbarukan,termasuk perawatannya.; Instalasi Listrik Lainnya,Termasuk Perawatannya; dan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah termasuk perawatannya. Pekerjaan PJU dan PJU Surya yang lazim dilaksanakan oleh Pemerintah hanya mensyaratkan Bidang Elektrikal yang sesuai. Mengingat pekerjaan ini 90% lebih adalah pekerjaan Elektrikal. Kami keberatan dengan persyaratan ini mohon untuk Bidang Sipil dihilangkan saja Jawaban : Untuk paket ini, terdapat pekerjaan yang tidak lazim untuk pemasangan PJU, dimana batery yang ada tidak dipasang menempel pada tiang, tetapi dibuatkan rumah batery yang ditanam di bawah tanah dan dibuat serapat mungkin agar tidak bocor (lihat spesifikasi teknis). Maka kami menilai wajib bidang sipil untuk disertakan. 6. Pertanyaan dari 260647014 Untuk surat dukungan tiang oktagonal dokumen apa saja yang dibutuhkan (garansi, test report, sertifikat hasil uji, ISO dsb), apakah semua bisa diwakili hanya dengan surat dukungan saja Jawaban : ISO 9001/2008 dan Sertifikat Uji Tarik 7. Pertanyaan dari 258835014 P02. Tentang HPS Rp 9.360.600.000,00. Perpres 54/2010. Pasal 11.Jo. Lampiran III.A.3.a.2). Kami ingin mempertanyakan besarnya nilai HPS, karena menurut kami nilai HPS tersebut terlalu besar, mohon nilai HPS ditinjau ulang Jawaban : Nilai HPS yang tercantum dalam Dokumen Lelang merupakan hasil kajian yang telah ditetapkan oleh Direksi (PPK). 8. Pertanyaan dari 260647014 Bisakah panitia memberikan format BoQ lengkap karena di doc pengadaan hanya diberikan format untuk daftar kuantitas dan harga saja. Jawaban : yang dibutuhkan untuk BQ sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Lelang 9. Pertanyaan dari 261413014 Selamat siang panitia, untuk B.2 Solar panel, tegangan pada tenaga maksimum (Vmp) = 34,9 V untuk konfigurasi 36 Cell, apakah untuk 72 Cell ? kalau jumlah Cell 36 biasanya Vmp sekitar 18 V Jawaban : Lihat kembali dokumen pengadaan mengenai spesifikasi teknis poin B.2 tentang solar panel. Hal 4 dari 17
10. Pertanyaan dari 258835014 P03. Dok 6. Spesifikasi Teknis LPJ Solar.pdf . Lembar ke-1. B.1.1.Body Housing. c. “Penutup untuk kompartemen modul LED terbuat dari bahan Glass Thermally Hardened bening dan berprofil rata. Glass Thermally Hardened tersebut terpasang pada luminer dan dikunci menggunakan frame yang terbuat dari die cast aluminium. Frame pengunci terpasang pada luminer dengan menggunakan minimal 8 (delapan) skrup pengencang sehingga tidak mudah dibuka dan juga dilengkapi dengan gasket untuk melindungi terhadap partikel padat maupun cair sesuai standar Ingress Proteksi 65”. Kami keberatan dengan syarat minimal 8 (delapan) skrup pengencang. Ini syarat tidak sehat. Mohon serahkan jumlah skrup ke produsen yang penting dapat diperoleh standard ingres proteksi 65 Jawaban : Tujuan menggunakan minimal 8 (delapan) skrup ini agar tidak mudah dibuka dan memenuhi standar IP 65 11. Pertanyaan dari 260647014 Untuk point B1.2 Bagian a tercantum konfigurasi 6 kolom dan 10 baris untuk lampu LED, apakah sebaiknya itu tidak ditentukan berapa kolom dan barisnya karena yang dibutuhkan adalah total lumen dalam 1 sistem lampu LED Jawaban : Hasil konfigurasi 6 kolom dan 10 baris ini merupakan hasil estimasi dan simulasi distribusi cahaya secara komputerisasi 12. Pertanyaan dari 261413014 apakah Peserta wajib menyertakan contoh barang? bagaimana mekanismenya ? Jawaban : Peserta diwajibkan menyertakan contoh barang bagi calon pemenang pada saat Klarifikasi (lihat Dokumen Lelang Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP) poin d Dokumen Penawaran Teknis) 13. Pertanyaan dari 258835014 P04. Dok 6. Spesifikasi Teknis LPJ Solar.pdf . Lembar ke-1. B.1.1.Body Housing. e. “Sirip pendingin yang terintegrasi dengan rumah lampu harus searah dengan arah laju kendaraan sehingga hambatan angin bisa diminimalkan (Indeks Resistansi Angin 12) dan pendinginan bisa lebih optimal”. Kami keberatan dengan syarat ini. Di pasar banyak produsen lampu LED tidak harus membuat sirip searah laju kendaraan. Sirip fungsinya untuk pendinginan LED. Arah angin pendinginan tidak selalu searah laju kendaraan. Suka-suka cuaca dan arah angin. Desain konstruksi pabrikan lampu jalan sudah menghitung berapa windload yang diijinkan. Ketahanan tiang / stang ornamen penyangga. Syarat ini berlebihan, tidak obyektif dan tidak relevan dengan lingkup dan kuaitas produk. Mohon dihilangkan. Jawaban : Mengenai hal tersebut sudah merupakan hasil perencanaan yang matang dan menjadi suatu ketetapan yang dikeluarkan oleh direksi yang dituangkan dalam spesifikasi teknis. 14. Pertanyaan dari 260647014 Biasanya di setiap RKS dalam mencantumkan detail spec teknis diberikan range (+/-), namun dari spec teknis yang ada tercantum nilai yang baku tanpa adanya range, apakah bisa diubah menjadi lebih general ? Jawaban : Itu merupakan hasil simulasi dan estimasi yang dilakukan oleh Direksi dan perencana. Hal 5 dari 17
15. Pertanyaan dari 261818014 Pada nomor urut 1 dan 2 yang menyatakan pendidikan Min. S1 dan memiliki SKA sesuai pekerjaan yang akan dilaksanakan. Kami sebagai peserta lelang untuk pekerjaan tersebut kurang memahami tentang kebutuhan personil yang diminta Pendidikan Min S1 apa? dan Memiliki SKA apa? dan Kualifiksinya Madya atau muda dan memiliki SKT sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan. Mohon dijelaskan Bidang dan Subbidang SKA dan SKT tersebut. Jawaban : Lihat addendum lampiran II LDK. 16. Pertanyaan dari 261818014 Yang menyebutkan Standar lampu Penerangan Jalan Umum mengacu pada Sertifikasi Lampu Penerangan Jalan Umum: Badan Standar Nasional (BSN): SNI 731 TAHUN 2008 yang menyebutkan bahwa : Intensitas cahaya secara rata-rata (E average) = min 15 lux. Dan Distribusi kemerataan pencahayaan (Uniformity) Emin/Emax= min 0.20. Yang menjadi pertanyaan kami adalah : Apakah penyedia jasa harus melampirkan Sertifikat Uji Tes dan Simulasi secara komputerisasi atau apakah penyedia jasa harus melampirkan Sertifikat hasil uji tes yang dikelurkan oleh instansi yang berwenag untuk pont B.1.1, B.1.2, B.1.3, B.1.4, B.1.5, B.1.6, B.1.7 dan B.2, B.2.1, B.2.2, B.2.3, B.2.4, serta B.3, B.3.1, B.3.2, B.3.3, dan B.4, B4.1, B.4.2, B.3.3 Mohon Penjelasn dari Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi Tahap IX Pusat Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Purwakarta. Jawaban : Ya, harus melampirkan Sertifikat Uji Tes dan Simulasi secara komputerisasi dan juga harus melampirkan Sertifikat hasil uji tes yang dikelurkan oleh instansi yang berwenang. 17. Pertanyaan dari 258835014 P05. Dok 6. Spesifikasi Teknis LPJ Solar.pdf . Lembar ke-1. B.1.2. Modul LED. a.”Harus mampu digunakan untuk lampu LED 60 W (60pcs chip LED HIGH POWER) dengan konfigurasi 6 kolom dan 10 baris”. Produsen lampu jalan LED memiliki banyak cara dan desain untuk mencapai daya nominal 60 Watt. Sehingga persyaratan ini diduga melanggar Perpres 54/2010 Pasal 24, Ayat (3) d.; menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif. Apakah persyaratan harus ini tetap berlaku? Jawaban : Ya. 18. Pertanyaan dari 260647014 Untuk komponen2 yang lain tercantum standarisasi internasional tetapi mengapa untuk lampu penerangan jalan tercantum sertifikasi Standar nasional. Sebaiknya untuk semua komponen diperbolehkan menggunakan standar nasional atau internasional Jawaban : Lihat Kembali dokumen pengadaan 19. Pertanyaan dari 258717014 Lampu Led dipersyaratkan jumlah 60 bh dengan konfigurasi 6x10 , pertanyaannya apakah bisa bila jumlah Led dan konfigurasi berbeda asal tetap memenuhi lumen dan lux level yang dipersyaratkan ? - Distribusi cahaya 120x60 : mohon konfirmasi adalah distribusi minimal artinya bisa ditawarkan yang lebih lebar ? - sertifikat lampu dan solar panel mengapa harus lembaga internasional sedangkan di Indonesia sudah ada , mohon bisa dari lembaga nasional juga . - Solar panel : mengapa harus Poly sedangkan didunia dikenal mono dan poly , mohon bisa mono kristalin juga . - Controller : mengapa harus IP-67 sedangkan untuk aplikasi PJU cukup IP-65 saja ? Mengenai dimensi mengapa Hal 6 dari 17
harus ditentukan , apakah tidak berarti mengacu kepada merk tertentu ? - Battery : mengapa harus standar EN61000-6-1 , umum nya standar battery IEC 60896 ? Jawaban : Controller IP 67 karena akan ditanam jadi harus mampu melindungi diri dari kemungkinan kedap air. 20. Pertanyaan dari 258835014 P06. Dok 6. Spesifikasi Teknis LPJ Solar.pdf . Lembar ke-1. B.1.2. Modul LED. b. Lumen efikasi minimal 130 lm/W. Maknanya : 130 x 60 = 7.800 lumen. Sementara di B.1.3. a. Initial luminous flux ≥ 7.000 lumen. Maknanya: 116,6 /lm/W. Syaratnya tidak konsisten. Yang mana yang diikuti? Jawaban : Perhatikan power factor 0.9 Modul LED 21. Pertanyaan dari 258514014 Pada II. TAta cara Evaluasi Kualifikasi Poin C. Formulir Isian Kualifikasi Dibubuhi MAterai Rp. 12.000. Apakah dengan materai Rp. 6.000 Biasanya sudah cukup ? Jawaban : Maksud dari point C adalah jika dalam formulir isian kualifikasi harus bermaterai Rp. 6.000 , tetapi peserta pada saat upload dokumen penawaran tidak membubuhi materai, maka pada saat klarifikasi sebagai calon pemenang harus membubuhi materai Rp. 12.000,-. 22. Pertanyaan dari 258701014 Pada nomor urut 5 Pelaksana K3 yang menyebutkan Pendidikan Min SLTA Memiliki SKT K3 Yang menjadi pertanyaan kami adalah : Apakah memang ada SKT K3? dan apabila penyedia jasa melampirkan atau mengusulkan SKA K3 apakah diperbolehkan. Mohon penjelasannya. Jawaban : Boleh 23. Pertanyaan dari 258835014 P07. Dok 6. Spesifikasi Teknis LPJ Solar.pdf . Lembar ke-2. B.1.6. Sertifikasi. pengujian IP sesuai EN55015, EN61547, EN61000-3-2,EN61000-3-3. Apakah persyaratan ini wajib dipenuhi? Jawaban : Ya 24. Pertanyaan dari 258835014 P08. Dok 6. Spesifikasi Teknis LPJ Solar.pdf . Lembar ke-1. B.1.1. Body housing.f....... Permukaan luar housing harus di cat dengan system powder coating RAL7040...... berhubungan dengan Dok 6. Spesifikasi Teknis LPJ Solar.pdf . Lembar ke-2. B.1.7. b.Layanan tambahan “.....harus memberikan contoh luminaire....... Keberatan. Alasannya: Ada jutaan warna kombinasi RAL dalam industri pengecatan powder coating. Tidak ada standardnya, dan sesuai selera. Untuk memproduksi lampu dengan warna standard RAL7040 diperlukan waktu pemesanan cat dan produksi sekurang-kurangnya 1 bulan. Untuk memberikan contoh barang, persyaratan ini tidak logis bisa dipenuhi, kecuali bagi Peserta yang memang sudah dipersiapkan dan mempersiapkan diri sebelum lelang ini dilakukan. Batas akhir pemasukan penawaran: 11 Juni 2012. Anwjizsing tanggal 5 Juni. Hanya ada 5 hari kalender. Waktunya jelas tidak cukup. Lelang ini Hal 7 dari 17
terindikasi kuat rekayasa persekongkolan gabungan. Lelang ini mustahil dipenuhi peserta lelang dan produsen lampu dipasar yang baru tahu lelang ini dari e-proc. Wajib memberikan contoh luminaire mustahil dapat dipenuhi. Ini menunjukkan tindakan diskriminatif bagi pelaku usaha. Pertanyaannya: Apakah warna RAL7040 dapat diganti dengan surat kesanggupan pabrik memproduksi dengan seri warna RAL tersebut setelah menang dan tidak perlu memberikan contoh barang? Jawaban : contoh barang wajib ditunjukkan bagi calon pemenang pada saat klarifikasi. 25. Pertanyaan dari 260647014 Untuk spesifikasi teknis batere tegang batere tercantum 12,84V, mohon ditinjau kembali apakah spec ini benar atau tidak? Jawaban : Benar 26. Pertanyaan dari 258701014 Jaminan Penawaran Asli disampaikan kepada: Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi PLP Barang/Jasa Kabupaten Purwakarta Alamat : PO BOX 146 Purwakarta Waktu s.d batas akhir waktu pemasukan penawaran . Yang menjadi pertaanyaan kami adalah bahwa : Apakah tidak cukup dengan Scenan dikirim lewat LPSE dan waktu Klarifikasi dibuktikan dengan Aslinya, karena kalau dikirim lewat PO BOX kami kuatirkan bahwa Jaminan Penawaran tersebut terlambat sampainya pada Panitia. Mohon Penjelansannya. Terimaksih Jawaban : Jaminan penawaran Asli tetap dikirimkan lewat Pos, serta dilampirkan dalam scan upload penawaran 27. Pertanyaan dari 259870014 Apakah watt yang ditetapkan harus 60W? Apakah itu sudah termasuk losis toleransi? Jawaban : Ya, Itu belum termasuk losis toleransi 28. Pertanyaan dari 258835014 P.16. Pertanyaan umum: Pengantar : (01) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214); (02) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroa Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587); (03) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612); (04) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); (05) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); (06) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131); (07) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Hal 8 dari 17
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); (08) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3113); (09) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2000, tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu bagi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2000; (10) Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 382/Kp/XII/1977 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan; (11) Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77/Kp/III/1978 tentang Ketentuan Mengenai Kegiatan Perdagangan Terbatas bagi Perusahaan Produksi Dalam Rangka Penanaman Modal; (12) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impor, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Republik Indonesia Nomor 406/MPP/Kep/6/ 2004; (13) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 09/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan; (14) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing; Sebagai dasar dari terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan No. 11/M-DAG/PER/3/2006 T E N T A N G KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT TANDA PENDAFTARAN AGEN ATAU DISTRIBUTOR BARANG DAN/ATAU JASA. Dijelaskan bahwa Setiap produk / merek asing yang dipasarkan di Indonesia wajib memiliki Surat Tanda Pendaftaran (STP) Agen atau Distributor Barang yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan. Pertanyaannya: Apakah dalam pekerjaan ini barang import yang dipasarkan agen / distributor wajib memiliki STP? Jawaban : Diwajibkan 29. Pertanyaan dari 258835014 P.16. Pertanyaan umum: Pengantar : (01) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214); (02) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroa Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587); (03) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612); (04) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); (05) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); (06) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131); (07) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); (08) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang
Hal 9 dari 17
Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3113); (09) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2000, tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu bagi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2000; (10) Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 382/Kp/XII/1977 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan; (11) Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77/Kp/III/1978 tentang Ketentuan Mengenai Kegiatan Perdagangan Terbatas bagi Perusahaan Produksi Dalam Rangka Penanaman Modal; (12) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impor, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Republik Indonesia Nomor 406/MPP/Kep/6/ 2004; (13) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 09/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan; (14) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing; Sebagai dasar dari terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan No. 11/M-DAG/PER/3/2006 T E N T A N G KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT TANDA PENDAFTARAN AGEN ATAU DISTRIBUTOR BARANG DAN/ATAU JASA. Dijelaskan bahwa Setiap produk / merek asing yang dipasarkan di Indonesia wajib memiliki Surat Tanda Pendaftaran (STP) Agen atau Distributor Barang yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan. Pertanyaannya: Apakah dalam pekerjaan ini barang import yang dipasarkan agen / distributor wajib memiliki STP? Jawaban : Diwajibkan 30. Pertanyaan dari 260647014 Untuk arus pada circuit terbuka tercantum 2900Amp, mohon dikoreksi Jawaban : Hal tersebut sesuai spesifikasi teknis 31. Pertanyaan dari 259870014 bagaimana jika efikasi yang ditawarkan melebihi dari pada 8100 luminous flux dengan hanya 51 pcs chip led? Jawaban : mengacu kepada spesifikasi teknis mengenai ketentuan teknis PJU tenaga surya point B.1.2.a disebutkan harus mampu digunakan untuk lampu LED 60 watt dengan konfigurasi 6 kolom 10 baris. 32. Pertanyaan dari 259870014 Apakah jaminan lumen drop diperlukan? Jika iya berapa lama? Jawaban : Tidak diperlukan 33. Pertanyaan dari 259870014 Apa ada syarat minimal lux ke jalan yang disinari? Jika iya berapa RATA RATA nya Jawaban : 15 lux (lihat spesifikasi teknis B.2.4.(d)) Hal 10 dari 17
34. Pertanyaan dari 260647014 Pada setiap komponen disebutkan dimensi komponen (batere, controller, ), apakah ini sudah ditentukan dan menjurus pada produk tertentu yang berarti melanggar Perpres 54 tahun 2010 Jawaban : Tidak 35. Pertanyaan dari 261044014 Untuk Jaminan Penawaran apakah harus melalui jasa pos atau dapat diantar langsung??? Jawaban : Melalui Pos (alamat tercantum dalam Dokumen Lelang) 36. Pertanyaan dari 258835014 P09. B2. Solar Panel. Spesifikasi teknis (tiap panel); a. Tenaga maksimum (Pm) : 100W; b. Tegangan pada tenaga maksimum (Vmp) : 34,9V; c. Arus pada tenaga maksimum (Imp) : 2,87A; d. Tegangan pada sirkuit terbuka (Voc) : 43,2V; e. Arus pada sirkuit pendek (Isc) : 3,16A; f. Suhu operasi : -40 C sampai dengan 85 C; g. Maksimum series fuse rating : 8A. a. Solar cell : Polycristalline. b. Ukuran cell : 156x156mm. c. Jumlah cell : 36 unit dengan konfigurasi 4x9. d. Ketahanan beban : 220 gram partikel solid dari jarak 1 meter. Standard Uji IEC 61215 & IEC 61730-1, IEC 61730-2. Keberatan dengan persyaratan teknis ini karena; (1) sebagian syarat mengada-ada, (2) produksi dalam negeri belum ada yang berstandard IEC. Yang ada adalah SNI. (3) menghambat penggunaan produksi dalam negeri. Sebagai pertimbangan; PLN, PEMDA dan Pemerintah Pusat sudah banyak menggunakan Modul surya mono/polycristalline produksi dalam negeri. Kualitas produk DN sudah diakui oleh Pemerintah. Dgn persyaratan ini maka produksi dalam negeri tidak dapat berkompetisi. Alasannya: Menurut Permen ESDM No. 02/2012 yang mengatur persyaratan teknis Modul Surya sebagai berikut; 1. Jenis: Poly/mono-crystalline; 2. Power tolerance per modul: +/- 5%; 3. J-box: dilengkapi dengan cable gland atau DCmulti connector; 4: Sertifikasi SNI; 5. Garansi: paling sedikit 10 tahun untuk degradasi output < 10%; 6. efisiensi: paling sedikit 14%; 7. memprioritaskan penggunaan peralatan dalam negeri dibuktikan dengan salinan tanda sah capaian TKDN yang diterbitkan kementrian Perindustrian; 8. Diproduksi di pabrik yang ber ISO9001 dengan melampirkan sertifikatnya; 9. Label data performance modul ditempel di bagian belakang modul; 10. Pengujian modul surya mengikuti SNI 04-3850.2-1995: Karakteristik Modul Surya Fotovoltaik. Persyaratan ini adalah hasil kajian teknis bersama dengan BPPT dan tim teknis nasional bahwa penetapan syarat modul surya tidak boleh diatur Voc, Imp, Isc, dan karakteristik elektrik lainnya karena performance masing-masing produsen tidak ada yang sama. Karakteristik itu unik sesuai dengan kreativitas produsen. Apalagi diatur sampai satu atau dua angka di belakang koma. Hal ini untuk mencegah diskriminasi. Surat Penjelasan Resmi LKPP No. B-1697/LKPP/DIV.1.1/12/2010 Tgl 14 Desember 2010 kepada Asosiasi Pabrikan Modul Surya Indonesia. Tentang kewajiban penggunaan produk Modul Surya dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah. Dengan uraian gamblang di atas, kami pertanyakan Berdasarkan apa PPK dan/atau ULP membuat persyaratan teknis ini? Untuk itu. Apakah persyaratan modul surya dapat diubah mengacu pada Permen ESDM No. 02/2012 sebagai pedoman hukum dengan kapasitas daya total minimal 200 Wp dan mengacu Pasal 96 Ayat 3 Perpres 54/2010?
Hal 11 dari 17
Jawaban : Yang tercantum dalam dokumen lelang berikut lampiran nya menjadi suatu ketetapan dan sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010 Pasal 96 37. Pertanyaan dari 258616014 1. Apakah penempatan battery di dalam box panel dapat dipasang diatas tiang? karena penempatan di dalam tanah berisiko tergenang air dan battery butuh ventilasi yang baik untuk beroperasi optimal 2. Apakah jumlah modul diharuskan 2 buah dengan kapasitas sebesar 100 WP? ataukah dapat dirubah menjadi 1 buah modul dengan kapasitas minimal 200 wp? 3. apakah tipe modul diperbolehkan menggunakan tipe monochrystalline? dikarenakan tipe tersebut lebih baik dibandingkan dengan tipe polychrystalline Jawaban : Polychrystalline lebih endurance terhadap kelembaban di daerah tropis 38. Pertanyaan dari 260647014 tertera spesifikasi mekanis ukuran cell 156 x 156 mm, sebaiknya tidak dicantumkan (dibuat umum saja), karena ini tambah menjurus ke produk tertentu Jawaban : Ukuran cell ini adalah acuan umum yang dipakai oleh pabrikan solar cell di dunia. 39. Pertanyaan dari 260647014 Untuk ketahanan beban tercantum 220 gram partikel solid dari jarak 1 meter, maksudnya apaaaa? Jawaban : Solar panel ini tahan terhadap partikel padat, misalnya lemparan partikel padat baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. 40. Pertanyaan dari 258835014 P.17 Pak mohon dijelas apakah spesifikasi teknis lampu jalan ini berpedoman kepada lampu jalan merk strahl? Jawaban : Sesuai dengan perpres 54 thn 2010, panitia dilarang mengadakan persekongkolan dengan salah satu merek atau pabrikan. Oleh karena itu, panitia tidak ada menyebutkan atau mengarahkan ke salah satu merek ataupun pabrikan. Maka penyedia jasa diperbolehkan/bebas membawa merek apapun atau dari pabrikan manapun asal sesuai dengan spesifikasi teknis yang diminta oleh pengguna jasa. 41. Pertanyaan dari 258616014 apakah boleh menggunakan modul dengan kapasitas yang sama, misalnya 180 wp hanya ada sedikit perbedaan dalam spesifikasi teknisnya. mohon perbolehkan adanya toleransi (range). Jawaban : Spesifikasi teknis tetap harus mengacu kepada yang tercantum dalam dokumen pengadaan. 42. Pertanyaan dari 261818014 Spesifikasi Teknis point B.1.6 Apakah sertifikasi hasil uji tersebut dilampirkan?
Hal 12 dari 17
Jawaban : ya, harus dilampirkan 43. Pertanyaan dari 261818014 Spesifikasi Teknis point B.2.4 point d. Intensitas cahaya 15 lux rata-rata ini dibuktikan dengan apa? Jawaban : Simulasi Distribusi Cahaya secara Komputerisasi 44. Pertanyaan dari 258396014 1. Untuk memastikan Jaminan Penawaran Bank Umum atau asuransi ? 2. Dalam RAB (daftar kuantitas harga) tercantum pekerjaan Bongkaran tiang lama dalam satuan LS, yang ditanyakan berapa jumlahnya bongkaran tiang lama tersebut ? 3. Permohonan contoh Format analisa harga satuan agar dilampirkan Jawaban : dalam RAB (daftar kuantitas dan harga) yang dimaksud dalam Pekerjaan Bongkaran Tiang Lama dalam satuan LS adalah item pekerjaan yang dimaksud adalah Pekerjaan bongkaran stang PJU terpasang (40 unit) 45. Pertanyaan dari 260647014 Dalam Perpres 54 tahun 2010 ada klausul yang mengutamakan penggunaan produk dalam negeri, tetapi dengan persyaratan yang tercantum dalam RKS bertentangan dengan klausul tersebut Jawaban : Sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010 yang mengutamakan produksi dalam negeri, maka penyedia jasa dibebas membawa produk yang ber –TKDN 46. Pertanyaan dari 258616014 Bagaimana bobot penilaian antara evaluasi teknis dan evaluasi harga? (hal 16-19) 2. Apakah Laporan pajak bulanan dapat diganti dengan Surat Keterangan Fiskal? Jawaban : pelelangan ini menggunakan system gugur, Ya 47. Pertanyaan dari 258835014 P09. B2. Solar Panel. Spesifikasi teknis (tiap panel); a. Tenaga maksimum (Pm) : 100W; b. Tegangan pada tenaga maksimum (Vmp) : 34,9V; c. Arus pada tenaga maksimum (Imp) : 2,87A; d. Tegangan pada sirkuit terbuka (Voc) : 43,2V; e. Arus pada sirkuit pendek (Isc) : 3,16A; f. Suhu operasi : -40 C sampai dengan 85 C; g. Maksimum series fuse rating : 8A. a. Solar cell : Polycristalline. b. Ukuran cell : 156x156mm. c. Jumlah cell : 36 unit dengan konfigurasi 4x9. d. Ketahanan beban : 220 gram partikel solid dari jarak 1 meter. Standard Uji IEC 61215 & IEC 61730-1, IEC 61730-2. Keberatan dengan persyaratan teknis ini karena; (1) sebagian syarat mengada-ada, (2) produksi dalam negeri belum ada yang berstandard IEC. Yang ada adalah SNI. (3) menghambat penggunaan produksi dalam negeri. Sebagai pertimbangan; PLN, PEMDA dan Pemerintah Pusat sudah banyak menggunakan Modul surya mono/polycristalline produksi dalam negeri. Kualitas produk DN sudah diakui oleh Pemerintah. Dgn persyaratan ini maka produksi dalam negeri tidak dapat berkompetisi. Alasannya: Menurut Permen ESDM No. 02/2012 yang mengatur persyaratan teknis Modul Surya sebagai berikut; 1. Jenis: Poly/mono-crystalline; 2. Power tolerance per modul: +/- 5%; 3. J-box: dilengkapi dengan cable gland atau DCmulti connector; 4: Sertifikasi SNI; 5. Garansi: paling sedikit 10 tahun untuk degradasi Hal 13 dari 17
output < 10%; 6. efisiensi: paling sedikit 14%; 7. memprioritaskan penggunaan peralatan dalam negeri dibuktikan dengan salinan tanda sah capaian TKDN yang diterbitkan kementrian Perindustrian; 8. Diproduksi di pabrik yang ber ISO9001 dengan melampirkan sertifikatnya; 9. Label data performance modul ditempel di bagian belakang modul; 10. Pengujian modul surya mengikuti SNI 04-3850.2-1995: Karakteristik Modul Surya Fotovoltaik. Persyaratan ini adalah hasil kajian teknis bersama dengan BPPT dan tim teknis nasional bahwa penetapan syarat modul surya tidak boleh diatur Voc, Imp, Isc, dan karakteristik elektrik lainnya karena performance masing-masing produsen tidak ada yang sama. Karakteristik itu unik sesuai dengan kreativitas produsen. Apalagi diatur sampai satu atau dua angka di belakang koma. Hal ini untuk mencegah diskriminasi. Surat Penjelasan Resmi LKPP No. B-1697/LKPP/DIV.1.1/12/2010 Tgl 14 Desember 2010 kepada Asosiasi Pabrikan Modul Surya Indonesia. Tentang kewajiban penggunaan produk Modul Surya dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah. Dengan uraian gamblang di atas, kami pertanyakan Berdasarkan apa PPK dan/atau ULP membuat persyaratan teknis ini? Untuk itu. Apakah persyaratan modul surya dapat diubah mengacu pada Permen ESDM No. 02/2012 sebagai pedoman hukum dengan kapasitas daya total minimal 200 Wp dan mengacu Pasal 96 Ayat 3 Perpres 54/2010? Jawaban : Yang tercantum dalam dokumen lelang berikut lampiran nya menjadi suatu ketetapan dan sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010 Pasal 96 48. Pertanyaan dari 258835014 P10. B2. Solar Panel. B.2.4. Layanan Tambahan. d. Standar lampu Penerangan Jalan Umum mengacu pada Spesifikasi Lampu Penerangan Jalan Umum : Badan Standar Nasional (BSN): SNI 731 TAHUN 2008: - Intensitas cahaya secara rata-rata ( E average ) = min 15 lux. - Distribusi kemerataan pencahayaan (Uniformity) Emin/Emax = min 0.20. Mencermati butir B.2.4 ini adalah bagian dari B.2. Solar Panel. Mohon diklarifikasi, apakah persyaratan ini adalah bagian dari persyaratan solar panel? Jawaban : Intensitas cahaya secara rata-rata (E average) = min 15 lux, distribusi kemerataan pencahaayaan (uniformity) Emin/Emax = min 0,20 yang dapat dilampirkan dalam simulasi distribusi cahaya secara komputerisasi. Ya, Intensitas cahaya secara rata-rata (E average) = min 15 lux, distribusi kemerataan pencahaayaan (uniformity) Emin/Emax = min 0,20 yang dapat dilampirkan dalam simulasi pencahayaan secara komputerisasi, dengan variable sbb: tinggi tiang 9m, jarak antar tiang 25m dan lebar jalan 8m 49. Pertanyaan dari 258835014 P11. B2. Solar Panel. B.2.4. Layanan Tambahan. e. Peserta pengadaan wajib menyertakan contoh barang dan melampirkan surat keaslian dari pemegang merek. Dengan Lelang e-proc bagaimana prosedurnya mengupload contoh barang? Pertanyaan ini berlaku untuk semua syarat yang mengharuskan menyertakan, menyerahkan, memberikan contoh barang Jawaban : Contoh barang disampaikan kepada Panitia jika peserta 258835014 diusulkan menjadi calon pemenang.
Hal 14 dari 17
50. Pertanyaan dari 258835014 P12. B2. Solar Panel. B.2.4.g. Semua dokumen yang disertakan wajib dilegalisir oleh pemegang merek. Persyaratan ini merupakan bagiannya siapa? Bagian solar panel atau bagian mana? Karena kalau dilihat sub butirnya adalah B.2.4.g. sedangkan B.2 adalah Solar Panel. Mengapa PPK dan/atau ULP mempersulit pelelangan dengan mewajibkan melegalisir kebenaran dokumen ke pemegang merek? Hal ini melanggar prinsip pengadaan yang efisien dan efektif. Kami berpendapat bahwa waktu 5 hari sangat tidak logis untuk meminta legalisir ke produsen yang ada di Eropa, US atau di Asia lainnya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk korespondensi, dokumen administrasi dan pengiriman dokumen via air courier? Jelas 5 hari sangat tidak mungkin dan tidak logis. Seharusnya ULP tidak perlu memberi syarat yang memberatkan peserta seperti ini. Karena semua peserta menandatangani surat pernyataan kebenaran dokumen. Tolong syarat ini dicoret Jawaban : Yang dimaksud dengan dokumen yang dilegalisir adalah surat dukungan pabrikan atau pemegang merk yang bukan asli (Rekaman). 51. Pertanyaan dari 258616014 Apakah sertifikat charge controller dapat menggunakan sertifikasi lain seperti CE EN61347-1 atau EN 55015 selain yg dipersyaratkan (EN 60950-1 dan EN 55022)? Jawaban : sertifikat charge controller yang dipersyaratkan terlampir jelas dalam spesifikasi teknis 52. Pertanyaan dari 258514014 SBU yang dipersyaratkan yang diutamakan dari asosiasi mana ? Jawaban : Bebas 53. Pertanyaan dari 258835014 P13. B3.2.b. Dimensi. 145x69x31 mm, apakah dimensi ini mengikat harus dengan ukuran tersebut? tolong dijawab di pak Jawaban : Ya 54. Pertanyaan dari 260647014 Dalam Perpres 54 tahun 2010 ada klausul yang mengutamakan penggunaan produk dalam negeri, tetapi dengan persyaratan yang tercantum dalam RKS bertentangan dengan klausul tersebut Jawaban : Yang tercantum dalam dokumen lelang berikut lampiran nya menjadi suatu ketetapan dan sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010 Pasal 96 55. Pertanyaan dari 258880014 apakah untuk paket ini bila untuk persyaratan SIUJK dan SBUk 240001 Pembangkit listrik semua daya tidak punya bisa ikut lelang paket ini? Jawaban : SIUJK dan SBU yang diperlukan dalam Pelelangan ini dapat dilihat dalam Persyaratan, Kualifikasi dan Klasifikasi.
Hal 15 dari 17
56. Pertanyaan dari 258835014 P14. B4. Battery. Untuk keamanan dan keselamatan konsumen serta lingkungan, maka battery yang di supplay harus memiliki sertifikat type test berdasarkan standar EN61000-6-1 dan EN61000-6-3. Apakah persyaratan standard ini sudah benar? Jawaban : Ya 57. Pertanyaan dari 260647014 Total anggaran R 9.360.600.000 jumlah titik tiang 164, jadi harga per titik tiang sebesar Rp 57.076.829 ??? Jawaban : maksud pertanyaan tidak jelas 58. Pertanyaan dari 258880014 Apakah syarat kualifikasi SIUJK maupun SBU kode 24003,24007,24011 dan 24001 apakah menjadi syrat mutlak dan bila ada 1 (satu) dari syarat kualifikasi yang belum adad apakah peserta tersebut bisa ikut paket ini? Jawaban : SIUJK dan SBU yang diperlukan dalam Pelelangan ini dapat dilihat dalam Persyaratan, Kualifikasi dan Klasifikasi. 59. Pertanyaan dari 258835014 P15. B.4.1. Spesifikasi Teknis : a. Tipe elektrolit : AGM (Absorbed Gas Matt), Absorbed H2SO4 b. Kapasitas : 100Ah c. Tegangan battery : 12,84V d. Floating charging voltage : 13,5V sd 13,8 VDC/unit (pada temperatur 25C) e. Jumlah cell : 6 (enam) buah f. Arus pada sirkuit terbuka : 2900Amp g. Berat : 31kg h. Suhu operasi : -40 C sampai dengan 60 C i. Dimensi : 305x168x215mm. Kami Keberatan. Alasan: Spesifikasi ini menjadi indikasi kuat merek tertentu sampai disebutkan dimensi dan beratnya. Kami sangat kecewa dengan lelang ini. Kami menghimbau kepada PPK dan/atau ULP untuk membatalkan lelang ini dan melakukan rencana pengadaan dengan lebih profesional. Harapan kami spesifikasi teknis menjalankan amanah Perpres 54/2010 Pasal 5. prinsip-prinsip dasar pengadaan; efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil / tidak diskrimantif dan akuntable. Jawaban : Pelaksanaan pengadaan ini mengacu dan berpedoman pada Perpres 54 tahun 2010
4) Pembangunan SDN Nagri Kidul / Singawinata (Luncuran Tahap I) a. Pertanyaan dari 258767014 Kepada Yth, Panitia Pengadaa Untuk Dokumen lain yang dipersyaratkan terdiri dari apa saja terima kasih Jawaban : Kepada ID 258767014, Dokumen lain yang dipersyaratkan dapat dilihat dalam dokumen lelang beserta lampirannya dan Risalah aanwizjing.
5) Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 2 Jatimekar Tidak ada pertanyaan.
Hal 16 dari 17
6) Rehabilitasi Gedung SKB Purwakarta Tidak ada pertanyaan.
7) Rehabilitasi Workshop BLK Tidak ada pertanyaan.
Demikian Risalah Penjelasan Umum Pekerjaan (Aanwijzing) Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Pengadaan Jasa Konstruksi Tahap IX ini dibuat. Agar dipergunakan sebagaimana mestinya.
Purwakarta, 06 Juni 2012 Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi Tahap IX PLP Barang/Jasa Kabupaten Purwakarta
Hal 17 dari 17
