Berani Jujur, Hebat! Biar Jujur dan Hebat Klik www.riaucorruptiontrial.wordpress.com
http://riaucorruptiontrial.wordpress.com
KEJAHATAN KEHUTANAN, BISNIS MENGUNTUNGKAN DI BUMI MELAYU
Korupsi Kehutanan Terdakwa Burhanuddin Husin BENTANGAN Pra Putusan Boy
Sekapur Sirih
• Boy didakwa, didakwa melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya korporasi dan merugikan ik keangan k negara saatt sahkan RKT UPHHKHT untuk 8 korporasi di Pelalawan dan 4 Korporasi di Siak. • Saat itu ia Kadishut Propinsi Riau periode 2005‐2006. 2005 2006 • Total ada 19 kali sidang, sejak gg Oktober 2012 Juni hingga • Total 45 saksi diperiksa majelis hakim selama persidangan
• Bentangan ini hasil pantauan rct selama proses sidang berlangsung. • Bentangan Korupsi, salah satu dari tiga Bentangan model yang dikembangkan rct. • Tujuan Bentangan rct, hendak memudahkan masyarakat memahami korupsi sektor kehutanan di Riau, yang kami nilai bentuk kejahatan luar biasa. • Ini juga membantu media massa memahami bagaimana modus hutan dirusak oleh korporasi
Metode Bentangan
• Rct langsung memantau korupsi kehutanan saat sidang berlangsunng. berlangsunng • Ada yang langsung mencatat pakai twitter. Ada y yangg mengisi g lembar catatan sidang. Ada yang merekam via video. Ada yang memotret. Metode Bentangan • Usai sidang, sidang rilis singkat dan lembar sidang langsung dipublish di www.riaucorruptiontrial.wordpress.com • Lantas dua hari berikutnya, catatan sidang dan video bisa dinikmati. • Dari D i semua proses itu it terdokumentasi t d k t i dalam Bentangan.
S ji Sajian
Dakwaan JPU KPK 12 Korporasi IUPHHKHT ajukan URKT kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau. 8 Korpoasi di Pelalawan: PT Mitra Tani Nusa Sejati, Sejati PT Selaras Abadi Utama, CV Alam Lestari, PT Merbau Pelalawan Lestari, PT Uniseraya, PT Rimba Mutiara Permai, PT Trio Mas FDI, PT Madukoro. 4 Korporasi di Siak: PT Seraya Sumber Lestari, PT Rimba Mandau Lestari, PT Bina Daya Bintara, PT National Timber and Forest Product. KPK mendakwa d k Boy B telah l h melakukan l k k serangkaian k i kejahatan, k j h baik secara sendiri‐sendiri ataupun bersama‐sama dengan Drs. Edi Suriandi selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan,, H. Tengku g Azmun JJaafar selaku Bupati p Pelalawan,, Ir. H. Amin Budiadi selaku Kepala Dinas Kabupaten Siak, H. Arwin AS selaku Bupati Siak. Perusahaan‐perusahaan di atas juga dianggap terlibat dalam melakukan l k k kejahatan k h tersebut. b
Sajian
Karena perbuatannya, Boy telah memperkaya Korporasi: 1. PT Mitra Tani Nusa Sejati sejumlah 69 miliar, 2. PT Selaras Abadi Utama sejumlah 23 miliar, 3 CV Alam 3. Al L t i sejumlah Lestari j l h 14 miliar, ili 4. PT Merbau Pelalawan Lestari sejumlah 32 miliar, 5. PT Uniseraya sejumlah 18 miliar, 6 PT Rimba 6. Ri b Mutiara M i P Permai i sejumlah j l h 46 miliar, ili 7. PT Trio Mas FDI sejumlah 22 miliar, 8. PT Madukoro sejumlah 128 miliar, 9 PT Seraya 9. S S b Lestarii sejumlah Sumber j l h 34 3 miliar, ili 10. PT Rimba Mandau Lestari sejumlah 10 miliar, 11. PT Bina Daya Bintara sejumlah 66 miliar, dan 12. PT Nationall Timber b and d Forest Product d sejumlah l h 52 miliar. l
Total kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Boy mencapai Rp 519 miliar; di Pelalawan senilai Rp 355 miliar dan di Siak senilai Rp 164 miliar.
Dakwaan KPK: dakwaan primair dan subsidair: 1. Dakwaan primair: Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang‐undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang‐undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang‐undang Nomor 31 tahun 1999 tentangg Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke‐1 KUH Pidana jo. pasal 65 ayat (1) KUH Pidana. 2. Dakwaan subsidair: Pasal 3 jjo. p pasal 18 Undang‐ g undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang‐undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang‐undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke‐1 KUH Pidana jo. pasal 65 ayat (1) KUH Pidana. Pid •
Pasal 2 ayat (1): • Setiap orang yang secara melawan hukum • melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi • yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, • dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 ((empat) p ) tahun dan paling p g lama 20 (dua ( puluh) p ) tahun dan denda paling p g sedikit Rp. p 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Pasal 3 • Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, • menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan • yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, • dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
KESAKSIAN
Said Edi, Direktur PT Persada Karya Sejati (PKS)
Kayu yang ditebang hutan y dijual j alam. Kayu ke PT RAPP Dan PT Asia Forest Taman Raya. Selain PT Madukoro, PT PKS juga menjadi mitra untuk CV Alam Lestari, Bhakti Praja Mulia, CV Putri Lindung Bulan, serta CV Tuah Negeri Kesemua perusahaan tersebut RKT-nya diurus Said Edi Negeri. Edi. Total ada 17 ribu hektar ditebang tanam oleh PKS. Ditebang kayu alam dan ditanam akasia.
Heriyanto—Direktur PT Siak Raya dan PT National Timber and Forest Product
Kayu yang ditebang adalah kayu alam bekas tebangan. Keuntungan penjualan tahun 2006 2006— saat RKT disahkan Boy— sebesar Rp 4 miliar.
Supendi, Direktur PT Uni Seraya dan PT Triomas Fdi Yang ditebang adalah kayu alam. Untuk penjualan kayu, Supendi bekerjasama dengan anak perusahaan PT RAPP yakni Cahaya Mas Lestari Jaya. Direkturnya Rosman.
Samuel Soengjadi, Direktur PT Seraya Sumber Lestari
Yang ditebang adalah hutan alam. Hasil penjualan kayu dibawa ke grup Panca Eka. Eka Sedangkan kayu kecil dijual ke PT RAPP da dan Indah da Kiat at
Lim Wi Lin, Direktur Keuangan PT RAPP
Alasan utama Al t RAPP melakukan l k k kerjasama dengan perusahaanperusahaan pemegang p p g g izin tersebut,, karena kekurangan pasokan kayu untuk bubur kertas. “Ditebang kayu alam untuk ditanam kayu akasia akasia. Hasilnya dijual ke RAPP untuk diolah menjadi kertas,” kata Lim.
Keterlibatan RAPP dengan perusahaan‐perusahaan tersebut, RAPP pernah melakukan beberapa kali land clearing di lahan milik perusahaan tersebut. Sistemnya kerjasama. Maksudnya, lahan milik perusahaan pemegang izin, RAPP melakukan land clearing di lapangan, membayar PSDH dan DR. Hasil kayunya dibawa oleh RAPP. “Kami (RAPP) bayar fee ke perusahaan tersebut,” kata Lim. Besaran fee yang dibayar db RAPP ke k perusahaan h pemegang izin bervariasi, b tergantung negosiasi setiap perusahaan h pemegang izin, luas areal yang di land clearing dan jenis tanamannya. PT Mitra Tani Nusa Sejati, misalnya, dapat fee sebesar Rp 21 miliar. Rata‐rata perusahaan diberi fee puluhan miliar. “Yang di land clearing kayu alam,” kata Lim.
Surakhmat—Ketua Tim Survei RKT PT Merbau Pelalawan Lestari Dalam laporan tidak ada disebutkan bahwa hutan alam, tapi dari data yang ada, dapat disimpulkan p bahwa di lapangan p g memangg hutan alam. Survei dilakukan seminggu untuk setiap perusahaan. Biaya selama seminggu survei lapangan ditanggung oleh perusahaan pemohon RKT. Honor dihitung per hari. Surakhmat dapat Rp 400 ribu per hari.. hari
Dan ia ketua tim survei RKT untuk 6 perusahaan berbasis kehutanan di Pelalawan. Keenam perusahaan tersebut; PT Merbau Pelalawan Lestari, PT Mitra Tani Nusa Sejati, PT Mitra Hutani Jaya Jaya, PT Madukoro Madukoro, PT Uniseraya Uniseraya, dan PT Selaras Abadi Utama.
Wahyu Idris—Ketua Tim Survei RKT PT Rimba Mutiara Permai
Wahyu yakin kayu yang disurveinya di lahan PT Rimba Mutiara Permai masih berupa hutan alam. Selama survei dapat honor dari perusahaan pemohon RKT. Totalnya 2,5‐3,5 juta untuk satu orang. Turun ke lapangan sekitar seminggu.
Sandra Wibawa—Ketua Tim Survei RKT PT Seraya Sumber Lestari
Semua lahan di PT Seraya Sumber Lestari adalah kayu alam. Honor dari perusahaan pemohon RKT didapat Sandra selama survei ke lapangan. Besarnya Rp 15‐20 juta untuk semua anggota tim selama survei ke lapangan. Honor dari perusahaan untuk pertimbangan teknis sebesar Rp 85 juta untuk semua perusahaan yang pernah dibuat pertimbangan teknisnya. Khusus tahun 2006 honor sebesar Rp 25 juta. Rinciannya untuk biaya konsumsi, asuransi, transportasi, dan keperluan lainnya.
Amin Budiadi—Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak
SSebelum b l surveii dilakukan, dil k k Amin A i sudah d h tahu bahwa areal yang dimohonkan perusahaan berupa hutan alam. “Tahu dari peta yang terdapat pada lampiran buku usulan RKT,” katanya. Ia juga tahu izinnya untuk hutan tanaman. tanaman Honor dari p perusahaan untuk pertimbangan teknis sebesar Rp 85 juta untuk semua perusahaan yang pernah dibuat pertimbangan teknisnya. Khusus tahun 2006 honor sebesar Rp 25 juta. Rinciannya untuk bi biaya konsumsi, k i asuransi, i transportasi, i dan keperluan lainnya
Amrizal—Pejabat Pengesah Laporan Hasil Produksi Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan
Kayu di lapangan berupa kayu alam. Kenapa tetap disahkan, karena berpedoman pada RKT yang diterbitkan Boy. Dalam pemeriksaan di lapangan, lapangan perusahaan menyediakan uang transport. Rp 1 juta per bulan selama 3 tahun. Turun ke lapangan paling tidak 2 kali dalam sebulan. Tahun 2005-2006, 2005 2006 Amrizal sebagai pejabat pengesah laporan hasil produksi (P2LHP) untuk PT Triomas FDI.
Djamalis—Pejabat Pengesah Laporan Hasil Produksi Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan
Kayunya berupa kayu alam, meskipun RKT‐nya untuk hutan tanaman. Ia mendapat honor dari perusahaan h dapat d t Rp R 500 ribu ib sekali jalan, sebulan bisa dua kali sedangkan dinas berikan kali, Rp 750 ribu per bulan. Ia menjadi pejabat pengesah laporan hasil produksi (P2LHP) untuk PT Mitra Hutani Jaya, dan PT Uniseraya
Irianto—Pejabat Pengesah Laporan Hasil Produksi Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan
Jenis kayu di lapangan berupa kayu alam, tak sesuai izin yang b l k berupa berlaku b izin i i untuk t k hutan h t tanaman. Namun LHP perusahaan tetap disahkan karena sudah ada RKT sebagai pedoman. Jenis tanaman yang disahkan antara lain meranti 2 ribu hektar dan campuran 4 ribu hektar. Itu adalah kayu alam. Biaya pengesahan LHP dib ik perusahaan diberikan h berupa b transport Rp 500 ribu sekali turun. Ia pernah P2LHP CV Alam Lestari tahun 2006.
Abdul Haris—PNS Dinas Kehutanan Kabupaten Siak
Di dalam pertimbangan teknis tidak disebutkan hutan alam tapi dari hasil laporannya p y jelas j menunjukkan j hutan alam. Pertimbangan teknis adalah salah satu pedoman Boy untuk mengesahkan RKT. Meski hutan alam, RKT PT Seraya Sumber Lestari tahun 2006 disahkan oleh Boy. Boy Abdull mengaku Abd k ia i diberi dib i uang oleh l h Agus Syamsir sebesar Rp 250‐300 ribu setiap bulan. bulan Selama 2 tahun ia terima uang tersebut.
Nasrul Wathon saksi ahli bidang akutansi dan auditing yang bekerja sebagai PNS BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).
Dari hasil penghitungan 13 perusahaan kerugian negara di wilayah Pelalawan sebesar Rp355. 342. 369. 680, 33 dan untuk wilayah Siak Rp 164. 238. 349.722, 54. Yang diuntungkan adalah perusahaan‐perusahaan penebang kayu.
KESIMPULAN • Sebelum mengajukan URKT pada Boy korporasi mengetahu arealnya berada pada hutan alam, bukan pada hutan tanaman. • Kayu‐kayu K k h t alam hutan l it dijual itu dij l ke k PT RAPP, RAPP PT Siak Si k Raya R Timber, Grup Panca Eka dan PT Asia Forest Tama Raya. • PT RAPP adalah pembeli utama kayu illegal tersebut. Kayu itu illegal karena delapan korporasi tersebut menebang hutan alam bukan hutan tanaman. • Selain merugikan Keuangan Negara, Korporasi juga membayar pegawai pemerintahan.
Rekomendasi 1. Agar Majelis Hakim memvonis terdakwa Boy 10 tahun penjara, karena akibat perbuatannya Negara telah kehilangan setengah triliun lebih. 2. KPK tidak hanya berkutat pada Bupati dan Kepala Dinas. Berdasarkan fakta persidangan, persidangan korporasilah yang jadi actor intelektual atau pelaku utama. 3. Kepada KPK agar mengusut lebih jauh keterlibatan Rosman eks GM Forestry PT RAPP RAPP, karena keterlibatan Rosman adalah bukti kuat kejahatan korporasi. 4. Kepada KPK segera menetapkan Gubernur Riau Rusli Zainal karena telah menerbitkan rkt tahun 2004 yang bukan kewenangannya dan indikasi keterlibatan MS Kaban serta mengusut tuntas keterlibatan korporasi melalui para direkturnya. y
