BEBERAPA ISU POKOK TERKAIT TENAGA KERJA INDONESIA Moh Jumhur Hidayat Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
ALASAN STRUKTURAL MIGRASI INTERNASIONAL Negara Pengirim Faktor Pendorong •Pengangguran terbuka mapun terselubung yang tinggi •Perbedaan upah antar negara yang menyolok •Kemiskinan •Hak Asasi Manusia
Negara Faktor Penerima Penarik • Usia lanjut yang tinggi • Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan • Tidak diisinya lapangan kerja karena pilihan sadar • Tingkat kelahiran yang rendah
Globalisasi dalam investasi, perdagangan dan jasa akan menciptakan kebebasan migrasi manusia di dunia, sehingga 3/1/2012 membutuhkan regulasi, fasilitasi dan proteksi dari pemerintah
2
1
TIGA BAHASAN UTAMA : 1. TKI SEKTOR INFORMAL 2. TKI SEKTOR FORMAL 3. MANAJEMEN KOORDINASI DAN KELEMBAGAAN
TKI SEKTOR INFORMAL (bekerja pada pengguna perseorangan seperti Penatalaksana Rumah Tangga, Supir dan Tukang Kebun) Isu yang utama adalah Perlindungan karena: Hubungan Kerja Subjektif Kebanyakan Terisolasi 24 Jam UU Perburuhan tidak menjangkau
2
Kebijakan (sender option) Memastikan adanya peningkatan kualitas untuk
menumbuhkan self protection Diplomasi memperkuat perlindungan di Luar negeri (bilateral dan multilateral) Mengubah Live in menjadi Live Out System Penghentian Penempatan (moratorium)
TKI SEKTOR FORMAL (bekerja pada entitas berbadan hukum) Isu yang utama adalah: Rendahnya informasi pasar kerja Tidak sepadannya kebutuhan dan ketersediaan
(link but not match) Perbedaan antara regulasi pemerintah penerima
dengan tuntutan kebutuhan komunitas industrinya
3
Kebijakan (receiver option) Market Inteligent dan Road show ke berbagai
negara potensial Up Skilling, Up Grading, Adjustment Training
(link, train and match) Diplomasi multilateral dan bilateral khususnya tentang jenis jabatan pekerjaan (tidak jelasnya definisi independent professionals) dan Keimigrasian Bekerjasama dengan centers of excellent di dalam negeri (universitas, politeknik, SMK, BLK dsb)
MANAJEMEN KOORDINASI DAN KELEMBAGAAN Isu yang utama adalah : Banyaknya lembaga atau organisasi baik itu
pemerintah maupun swasta di dalam dan luar negeri yang terlibat sehingga menyulitkan koordinasi. Banyaknya stakeholders bahkan power centers di dalam dan luar negeri Beragamnya kepentingan dari sektor swasta di dalam dan luar negeri
4
Kebijakan
Membuat Standard Operating Procedures yang ditetapkan UU antau PP atau setidaknya Perpres sehingga mengikat bagi semua stakeholders dan power centers. Menetapkan Lembaga Pemerintah Pusat yang memiliki otoritas tunggal dalam pelaksanaan operasional Mempercepat arus komunikasi dengan para pemangku kepentingan terutama pemerintah
TUGAS POKOK DAN FUNGSI BNP2TKI Menurut Pasal 94, UU No. 39 tahun 2004 (1) Untuk menjamin dan mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, diperlukan pelayanan dan tanggung jawab terpadu (2) Untuk mencapat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk BNP2TKI. (3) BNP2TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan lembaga pemerintah non departemen yang bertanggungjawab kepada Presiden yang berkedudukan di Ibukota Negara.
5
Menurut Pasal 95, UU No. 39 tahun 2004 (1) BNP2TKI sebagaimana dimansud dalam pasal 94 mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNP2TKI bertugas: a. Melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) b. Memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai: Dokumen, Pembekalan Akhir Pemberangkatan, Penyelesaian masalah, Sumber‐sumber pembiayaam, Pemberangkatan sampai pemulangan, peningkatan kualitas calon TKI, informasi, kualitas pelaksana penempatan TKI, dan Peningkatan kesejahteraan TKI dan keluargany a
Menurut ayat (1) Pasal 96, UU No. 39 tahun 2004 (1) Keanggotaan BNP2TKI terdiri dari wakil‐wakil instansi Pemerintah terkait.
Perlu pendefinisian dengan jelas mengenai: Regulator Service Provider Operator
Selanjutnya perlu diperjelas: Siapa saja regulator bagi urusan TKI mengingat ada
beberapa kementerian yang terlibat Perlu ada pembedaan antara regulasi umum dan regulasi yang bersifat teknis untuk mempercepat pelayanan
6
DIAGRAM KONEKSI SISKO‐TKLN DAN PENGEMBANGANNYA Keterangan:
1
Terkoneksi
KBRI/KJRI
(Legalisasi JO, Kebera‐ daan TKI)
Belum Terkoneksi
2 BNP2TKI ( (Surat Ijin Pengerahan))
3
4
13
EMBARKASI/ DEBARKASI
5
12 DATABASE TKI BNP2TKI
(SIP, SPR, PAP, PK, KTKLN)
6
11 7
(Update data KPA)
10
( (Update data Sertifikat) )
POLRI (Surat Keterangan Catatan Kepolisian, SKCK)
DINAS TK ( Registrasi CTKI, PP, Pengantar CTKI, Rekom Paspor)
ASURANSI
LEMBAGA UJI KOMPETENSI
ADMINDUK (NIK NAS)
(TKI Berangkat/Pulang)
BP3TKI
PPTKIS
(Permohonan/Input, Update data KT)
BLKLN (Reg & Update Data Pelatihan TKI Inf )
9
SARANA KESEHATAN
8
(Hasil Pemeriksaan, Foto, Sidikjari)
Ditjen Imigrasi (Paspor)
G To G Korea (Register Biometric) 13
CONTOH KARTU TENAGA KERJA LUAR NEGERI (KTKLN)
14
7
DATA TKI
8
