1
BATAS KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN KEPOLISIAN DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Oleh Putu Yuni Riswanty (Mahasiswa Magister Hukum Konsentrasi Hukum Pemerintahan)
ABSTRACT The State of Indonesia is a state of the rule of law (rechtstaat) based on Pancasila. As a state based on law, Traffic and Road Transportation under Law No. 22/2009 is an integrated system consisting of Traffic, Road Transportation, Traffic and Road Transportation Networks, Infrastructure of Traffic and Road Transportation, Vehicles, Drivers, Road Users, as well as management thereof. Motor Vehicle Inspection Authority on the Road by the Civil Servant Investigators in the field of Traffic and Road Transportation and the Indonesian National Police Investigators incidentally is an examination of the evidence of passed test for vehicles compulsory tested, physical motor vehicles, haulage, method of transporting goods and/or transport operating license. In order to carry out its duties and functions, Civil Servant Investigators should always coordinate with the Indonesian National Police as a coordinator and supervisor of the Civil Servant Investigators. Investigators of the Indonesian National Police, as the coordinator and supervisor, implement guidance and supervision of the Civil Servant Investigators in the field of Traffic and Road Transportation. The research is classified into normative legal research using a statute approach and conceptual approach. Key words: Authority, Competency, Civil Servant Investigators, Traffic and Road Transportation I.
strategis
PENDAHULUAN
memperlancar
1.1. Latar Belakang Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan
dan
sebagai
pembangunan
arus
sarana transportasi
barang dan jasa. Asas efisien dan efektif
adalah
pelayanan
dalam
serta penyediaan pelayanan jasa
penyelenggaraan Lalu Lintas dan
perhubungan yang lebih efektif dan
Angkutan Jalan yang dilakukan oleh
efisien,
sistem lalu lintas dan
setiap
angkutan
jalan
pemerintahan secara berdaya guna
memiliki
peran
pembina
pada
jenjang
2
dan berhasil guna. Dalam hal ini
Pancasila.1
efektif
berarti
aksesibilitas
Pancasila
selamat,
nyaman,
sumber dari segala sumber hukum
tinggi,
terpadu,
negara,
kapasitas mencukupi, teratur, lancar dan cepat, mudah dicapai, tepat
unsur
negara
hukum
Pancasila adalah sebagai berikut :2 1. Adanya jaminan hak asasi
waktu, aman, serta rendah polusi.
manusia
Efisien berarti tarif terjangkau atau
Ideologi;
murah
merupakan
berdasarkan
beban publik rendah dan
2. Setiap tindakan pemerintah
utilitas tinggi dalam satu kesatuan
bermuara kepada konstitusi
jaringan transportasi nasional. Lalu
dan tindakan yang dilakukan
Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
dengan undang-undang;
harus dikembangkan potensi dan perannya
untuk
keamanan, kesejahteraan,
3. Adanya
pembagian
mewujudkan
kekuasaan menjadi cabang-
kenyamanan,
cabang pemerintahan yang
ketertiban
berlalu
sederajat dan mengandung
lintas dan angkutan jalan dalam
unsur-unsur
rangka mendukung pembangunan
rakyat;
kedaulatan
ekonomi dan pengembangan ilmu
4. Kedudukan yang sama dalam
pengetahuan dan teknologi, otonomi
hukum bagi setiap warga
daerah,
negara;
serta
akuntabilitas
penyelenggaraan negara. Indonesia
5. Adanya
adalah
negara
hukum, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang
Dasar
Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
pengadilan
yang
bebas dan merdeka; 6. Adanya kode moral yang melahirkan
karakteristik
bangsa yang berbudaya.
Untuk lebih mendalami Indonesia sebagai
negara
hukum
dipakai
pendapat para ahli yang menyatakan Negara
Indonesia adalah
hukum
(rechtstaat)
negara
berdasarkan
1
Sjachran, Basah, 1985, “Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia”, Alumni, Cet. III, Bandung, h. 11. 2
Ibrahim R, 2003, “Sistem Pengawasan Konstitusional Antara Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif Dalam Pembaruan UUD 1945”, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung, h. 79.
3
Setiap tindakan pemerintah
Lintas dan Angkutan Jalan, oleh
dalam menjalankan tugas dan
kementerian
wewenangnya harus didasarkan
bertanggungjawab
pada norma hukum yang berlaku,
sarana dan Prasarana Lalu Lintas
baik yang tertulis maupun tidak
dan
tertulis.
Lalu
Angkutan
Jalan
negara
Angkutan
Lintas
dan
pemerintahan
adalah
satu
pengembangan
yang
di
bidang
Jalan,
urusan
di
bidang
industri
Lalu
kesatuan sistem yang terdiri atas
Lintas dan Angkutan Jalan, oleh
Lalu Lintas, Angkutan Jalan,
kementerian
Jaringan
bertanggung jawab di bidang
Lalu
Lintas
dan
Angkutan Jalan, Prasarana Lalu
industri,
Lintas
di
dan
Angkutan
Kendaraan, Pengguna
Jalan,
Pengemudi, Jalan,
urusan
pemerintahan
bidang
teknologi
yang
pengembangan
Lalu
Lintas
dan
Angkutan
Jalan,
oleh
pengelolaannya. Terkait dengan
kementerian
negara
yang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
bertanggung jawab
sebagai satu kesatuan sistem,
pengembangan
maka pengelolaan di bidang Lalu
urusan pemerintahan di bidang
Lintas
dan
merupakan
serta
negara
Angkutan
Jalan
Registrasi
pengelolaan
yang
Kendaraan
di bidang
teknologi
dan
dan
Identifikasi
Bermotor
dan
bersifat koordinasi dan integrasi
Pengemudi, Penegakan Hukum,
yang pembinaannya dilaksanakan
Operasional
secara
Rekayasa
bersama-sama
oleh
Manajemen Lalu
Lintas,
dan serta
beberapa instansi terkait. Adapun
pendidikan berlalu lintas, oleh
instansi terkait tersebut adalah
Kepolisian
sebagai
Indonesia.
berikut
urusan
Negara
Republik Pembagian
pemerintahan di bidang Jalan,
kewenangan pembinaan tersebut
oleh kementerian negara yang
dimaksudkan agar tugas dan
bertanggung jawab di bidang
tanggung jawab setiap pembina
Jalan, urusan pemerintahan di
bidang Lalu Lintas dan Angkutan
bidang sarana dan Prasarana Lalu
Jalan terlihat lebih jelas dan
4
transparan
sehingga
Negeri
Sipil
penyelenggaraan Lalu Lintas dan
Lalu
Lintas
Angkutan Jalan dapat terlaksana
Angkutan Jalan dapat
dengan selamat, aman, tertib,
dilakukan oleh Penyidik
lancar, dan efisien, serta dapat
Kepolisian
dipertanggungjawabkan.
Indonesia?
Berdasarkan
hal
tersebut
bidang dan
Republik
1.2.2. Penindakan
diatas, untuk mewujudkan hubungan
Pelanggaran Lalu Lintas
fungsional yang proporsional antara
dan
kekuasaan
-
negara,
di Jalan apakah yang
berkaitan
dengan
dan
dapat dilakukan oleh
wewenang
PPNS
kekuasaan tugas bidang
LLAJ,
Angkutan
Penyidik
Pegawai
dalam rangka melaksanakan tugas
Negeri
Sipil
dan fungsinya, PPNS bidang LLAJ
Lalu
Lintas
selalu
Angkutan Jalan?
berkoordinasi
Kepolisian
dengan
Negara
Republik
Indonesia sebagai koordinator dan pengawas
PPNS.
dimaksudkan
agar
Hal
terjadi
bidang dan
1.3. Tujuan Penelitian 1.3.1. Tujuan Umum
ini
tidak
Jalan
Secara umum, penelitian atas
beberapa
permasalahan
tumpang tindih kewenangan serta
yang telah dipaparkan diatas
adanya
dimaksudkan untuk memahami
kepastian
hukum
sebagaimana
telah
diatur
dalam
peraturan
perundang-undangan,
Batas
Kewenangan
Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
antara lain KUHAP.
dan
1.2. Rumusan Masalah
Penindakan Pelanggaran Lalu
Berdasarkan belakang di
atas,
uraian
permasalahan dapat
latar tersebut
dirumuskan
Lintas
Penyidik
Kewenangan Pegawai
dan
Angkutan
dalam
Jalan
(LLAJ). 1.3.2. Tujuan Khusus
permasalahan sebagai berikut : 1.2.1. Apakah
Kepolisian
yang
Secara
khusus,
tujuan
ingin
dicapai
dalam
penelitian ini antara lain :
5
1. Untuk mengkaji Kewenangan Penyidik Sipil
Pegawai
LLAJ
dilakukan
hukum yang terdiri dari
Negeri
yang
oleh
bahan
dapat
primer,
sekunder dan tertier.
Penyidik
Kepolisian
hukum
2.2. Jenis Pendekatan
Republik
Adapun pendekatan yang
Indonesia.
dipergunakan
2. Untuk mengkaji Penindakan
penelitian
dalam ini
adalah
Pelanggaran Lalu Lintas dan
pendekatan
Angkutan Jalan di Jalan yang
Undang (statute approach)
dapat
dan pendekatan konseptual
dilakukan
oleh
Pegawai
Negeri
Penyidik
Undang-
(conceptual approach).
Sipil bidang LLAJ.
2.3. Sumber Bahan Hukum Berdasarkan
II. METODE PENELITIAN
atas
jenis
Untuk dapat menguraikan
penelitian yang diambil,
menyelesaikan
maka dalam penelitian ini
permasalahan yang ada, maka
dipergunakan bahan-bahan
dalam penelitian ini digunakan
hukum yang terdiri dari :
suatu metode penelitian, yang
1.
serta
diharapkan
dapat
Bahan hukum primer (primary sources or
dipertanggungjawabkan
authorithies)
kebenarannya.
Sehubungan
bahan pustaka yang
dengan hal tersebut, metode
berisikan pengetahuan
yang
ilmiah baru ataupun
dipergunakan
dalam
adalah
penelitian ini adalah sebagai
pengertian
baru
berikut :
tentang
yang
2.1. Jenis Penelitian
diketahui
Jenis
penelitian
yang
suatu
fakta
mengenai gagasan/ide.3
digunakan
adalah
Dalam
penelitian
hukum
permasalahan hukum
normatif,
dengan
menggunakan
bahan
3
mengkaji
Bambang Waluyo, 2002, “Penelitian Hukum Dalam Praktek”, Sinar Grafika, Jakarta, h. 30
6
ini,
maka
yang
permasalahan
menjadi bahan hukum
diangkat
primer yakni Undang
penelitian ini.
- Undang Nomor 8
2.
3.
yang dalam
Bahan hukum tertier
Tahun 1981, Undang
adalah
- Undang Nomor 22
memberikan petunjuk
Tahun 2009.
dan
Bahan
hukum
bahan
yang
penjelasan
terhadap
bahan
sekunder merupakan
hukum
makalah dan buku-
sekunder
buku yang ditulis oleh
kamus,
para ahli, karangan
dan lain sebagainya.5
berbagai
panitia
2.4. Teknis
pembentukan hukum (Law
dll.4
dan
seperti ensiklopedia
Pengumpulan
Bahan Hukum
Reform
Organization),
primer
Teknik pengumpulan bahan hukum
yang
digunakan
dalam
Adapun bahan hukum
penelitian ini adalah menggunakan
sekunder
yang
sistem
digunakan
dalam
kartu
dua jalan yaitu :
buku-buku
a.
literatur
system).
Sistem kartu dapat dilakukan melalui
penelitian ini berupa atau
(card
Kartu
kutipan,
yang
mengenai
dipergunakan untuk mencatat
peraturan perundang-
atau mengutip sumber bahan
undangan,
hukum
bacaan beserta darimana bahan
administrasi
negara,
tersebut
metode serta
penelitian, artikel
berkaitan
yang dengan
diperoleh
pengarang/penulis, atau
artikel,
(nama
judul buku
halaman,
dan
sebagainya)
4
Sunaryati Hartono, C.F.G., 1986, “Pengantar Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20”, Alumni, Bandung, h. 134
5
Soerjono Soekanto, 1986, “Pengantar Penelitian Hukum”, UII Press, Jakarta, h. 251.
7
b. Kartu bibliografi, dipergunakan
tetapi
mempunyai
untuk mencatat sumber bacaan
karakter.
yang dipergunakan. Kartu ini
dalam Hukum Publik dan Hukum
sangat penting dan berguna pada
Privat. Sedangkan wewenang selalu
waktu peneliti menyusun daftar
digunakan dalam Hukum Publik.
kepustakaan
bagian
Dengan demikian, wewenang sejajar
penutup dari laporan penelitian
dengan bevoegheid dalam Hukum
sebagai
yang ditulisnya.
6
Bevoegheid
perbedaan digunakan
Publik.8
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1 Kewenangan Penyidik Pegawai
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,
kewenangan
diartikan
Negeri Sipil Lalu Lintas dan
sebagai hak dan kekuasaan yang
Angkutan Jalan
dimiliki untuk melakukan sesuatu,
Wewenang
merupakan
sedangkan
wewenang
diartikan
bagian yang sangat penting dan
sebagai hak dan kekuasaan untuk
bagian awal dari hukum administrasi,
bertindak9.
Dalam arti yuridis,
karena pemerintahan (administrasi)
pengertian
wewenang
baru dapat menjalankan fungsinya
kemampuan yang diberikan oleh
atas
yang
peraturan perundang-undangan untuk
keabsahan
menimbulkan akibat-akibat hukum.10
dasar
diperolehnya, tindak
wewenang artinya
pemerintahan
wewenang
yang
peraturan
atas
diatur
dasar
Sehubungan
adalah
dengan
dalam
kewenangan Philipus M. Hadjon
perundang-undangan
mengemukakan ada dua sumber
(legalitiet beginselen).7 Philipus M. Hadjon
mengemukakan
bahwa
istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan
dengan
bevoegheid,
8
Philipus M Hadjhon, 1997, “Tentang Kewenangan”, artikel dalam Yuridika Nomor 5 dan 6 Tahun XII September – Desember, Surabaya, h.12. 9
6
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, “Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat”, Rajawali Pers, Jakarta h. 53 7
Sadjijono, 2008, “Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi”, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, h. 49.
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Balai Pustaka, Jakarta, h. 1272. 10
Indroharto, 1996, “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara”, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h. 68.
8
untuk memperoleh kewenangan yaitu
berarti timbulnya kewenangan baru
atribusi
Namun
yang sebelumnya kewenangan itu
mandat
tidak dimiliki oleh organ pemerintah
dan
dikatakan
delegasi.
kadangkala,
digunakan secara tersendiri dalam
yang
memperoleh
diartikan
wewenang.
Tetapi
bersangkutan. sebagai
Delegasi penyerahan
dalam kaitannya dengan wewenang
wewenang untuk membuat besluit
pemerintah
membuat
oleh pejabat pemerintahan kepada
Hadjon
pihak lain tersebut. Dengan kata
keputusan,
untuk Philipus
secara
tegas
hanya
ada
M.
mengatakan dua
penyerahan,
ini
berarti
adanya
untuk
perpindahan tanggung jawab dari
memperoleh kewenangan membuat
yang memberi delegasi (delegans)
keputusan
kepada
yaitu
cara
bahwa
“atribusi
delegasi”.11
Atribusi
wewenang
untuk
dan
merupakan
yang menerima delegasi
(delegataris).
membuat
Untuk membahas Wewenang
keputusan (besluit) yang langsung
PPNS bidang LLAJ terlebih dahulu
bersumber kepada undang-undang
akan dibahas mengenai Penyidik
dalam arti material. Atribusi ini juga
Kepolisian
dikatakan sebagai cara normal untuk
Indonesia. Tugas penyelidikan dan
memperoleh
penyidikan yang harus dilaksanakan
wewenang
pemerintahan.
Negara
Republik
oleh penyidik (Pejabat Polri atau
Dari pengertian tersebut jelas
menurut istilah KUHAP “Pejabat
tampak bahwa kewenangan yang
Polisi Negara Republik Indonesia)
didapat melalui atribusi oleh organ
meliputi kegiatan :
pemerintah adalah kewenangan asli
1. Mencari
dan
menemukan
karena kewenangan itu diperoleh
suatu peristiwa yang diduga
langsung dari peraturan perundang-
sebagai tindak pidana;
undangan, dengan kata lain atribusi
2. Menentukan tidaknya
11
Philipus M Hadjhon, 2004, “Pengantar Hukum Administrasi”, Yogyakarta, UGM Press, h. 128-129.
dapat
atau
dilakukan
penyidikan; 3. Mencari serta mengumpulkan barang bukti;
9
4. Membuat
terang
tentang
tindak pidana yang terjadi; 5. Menemukan tersangka pelaku tindak pidana. Undang-Undang
Nomor
8
Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang
Hukum
Acara
Pidana
(KUHAP) memberikan peran utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana (secara umum) tanpa batasan lingkungan kuasa, sepanjang masih termasuk publik,
dalam
lingkup
sehingga
pada
Kepolisian
hukum dasarnya
Negara
Republik
Indonesia oleh KUHAP diberikan kewenangan
untuk
melaksanakan
penyelidikan
dan
penyidikan
terhadap
semua
tindak
Tabel 1. Sumber Kewenangan Penyidik Polri dan PPNS bidang LLAJ Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 22 Tahun 2009 UU No. 8 Tahun 1981 (Pasal 6)
UU No. 22 Tahun 2009 (Pasal 259)
Penyidik adalah a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh: a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang
b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut UU ini. Sumber : UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 22 Tahun 2009, diolah oleh Penulis.
pidana. Berdasarkan
Namun demikian KUHAP masih memberikan
kewenangan
kepada
PPNS tertentu untuk melakukan penyelidikan
sesuai
dengan
kewenangan khusus yang diberikan oleh Undang-Undang yang menjadi dasar
hukumnya
masing-masing
(Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981).
tabel
diatas,
PPNS memiliki wewenang khusus sehingga
Penyelidikan
dan
penyidikan oleh PPNS tidak boleh menyeberang ke wilayah yang bukan lingkup tugasnya. Inilah salah satu perbedaan utama Penyidik Polri dengan PPNS. Kewenangan PPNS mengadakan
penyidikan
tindak
pidana bidang LLAJ diatur dalam Pasal
107
KUHAP,
sehingga
10
pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum;
muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap
d
Melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti
Melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan
e
Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundangundangan
Meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
f
Membuat dan menandatanga ni berita acara pemeriksaan
Melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggara
konsekuensinya dalam melaksanakan kewenangan
penyidikan,
PPNS
tidaklah berdiri sendiri, melainkan sepenuhnya
berada
di
bawah
koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri. Tabel 2. Kewenangan Penyidik Polri dan PPNS bidang LLAJ berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Ayat
1
a.
b
c
Penyidik Polri (Pasal 260)
PPNS LLAJ (Pasal 262)
Memberhenti kan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan
Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktian nya memerlukan keahlian dan peralatan khusus
Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum
Meminta keterangan dari Pengemudi,
Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran
11
an angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatanga ni berita acara pemeriksaan g
h
i
2
3
harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Sumber : UU No. 22 Tahun 2009, diolah oleh Penulis.
Dari
uraian pada tabel
tersebut dapat disimpulkan bahwa
Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti
PPNS bidang LLAJ memperoleh kewenangannya bersumber
Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas; dan/atau
yang
dari
langsung
Undang-Undang
yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
yang dibuat oleh
Presiden dan disetujui DPR RI. Pembentukan PPNS bidang LLAJ
Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab
ini merupakan perintah/amanat dari Pasal 7 ayat (2) beserta Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap. Dalam hal kewenangan dilaksanakan di Jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan dan
1981
sehingga
sumber
untuk
memperoleh kewenangannya berupa kewenangan
asli
yang
langsung
bersumber dari Undang-Undang atau disebut dengan kewenangan atribusi. Dalam hal kewenangan PPNS bidang LLAJ sebagaimana dimaksud Pasal 262 ayat (1) dilaksanakan di Jalan, PPNS bidang LLAJ wajib berkoordinasi didampingi
dengan oleh
dan
harus
Petugas
Polri.
Sehingga kewenangan PPNS bidang
12
LLAJ di Jalan dapat dilakukan oleh
tertulis, dan harus tunduk kepada
Petugas
kewenangan
hukum yang berlaku atau dengan
PPNS bidang LLAJ hanya dapat
kata lain adanya asas legalitas.
dilaksanakan di Terminal dan/ atau
Persyaratan berlakunya asas legalitas
tempat
dalam segala bentuknya (due process
Polri.
alat
Dan
penimbangan
yang
dipasang secara tetap.
of law), yaitu bahwa segala tindakan
Penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia,
koordinator
dan
melaksanakan
pemerintahan harus didasarkan atas
selaku
peraturan perundang-undangan yang
pengawas,
sah dan tertulis.13 Disamping itu
pembinaan
dan
hukum haruslah
pengawasan terhadap PPNS bidang
dihormati
LLAJ.
sebagaimana
Dalam
melaksanakan
benar-benar
dan
diterapkan
mestinya,
agar
kewenangannya PPNS bidang LLAJ
tercermin adanya kepastian hukum
wajib berkoordinasi dengan Penyidik
atau diatur oleh hukum, sehingga
Polri. PPNS bidang LLAJ wajib
antara kepentingan individu dan
menyerahkan berkas perkara hasil
kepentingan
penyidikan pelanggaran Lalu Lintas
terdapat
dan Angkutan Jalan beserta barang
harmoni,
bukti kepada pengadilan melalui
tercipta kedamaian dan keamanan.
Penyidik Polri.
3.2. Penindakan Pelanggaran Lalu
Dalam hal ini, Negara tidak maha kuasa dan negara tidak dapat bertindak Maksudnya
umum
keseimbangan
yang
yang
akhirnya
dapat
Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan
sewenang-wenang.12 adalah
masyarakat
Pemeriksaan
kendaraan
segala
bermotor di jalan dilakukan oleh
kewenangan dan tindakan alat-alat
Petugas Polri dan PPNS bidang
perlengkapan negara atau penguasa
LLAJ
diharuskan
berdasarkan
sebagaimana tabel berikut:
peraturan
perundang-undangan
atas
meliputi
13
12
Sudargo Gautama, 1983, “Pengertian Tentang Negara Hukum”, Alumni, Bandung, h.10.
pemeriksaan
Jimly Asshiddiqie, 2004, “Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia”, Kerjasama MK RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas HUkum UI, Jakarta, h. 125.
13
Tabel 3 Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 No.
Petugas Polri
PPNS LLAJ
Petugas Polri terhadap pemeriksaan angka 1 sampai dengan angka 5 diatas,
sedangkan
wewenang
pemeriksaan PPNS bidang LLAJ hanya dilakukan pada angka 2
1
2
3
4
5
Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB), Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCKB), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor (TCKB)
sampai dengan angka 5. Apabila dilihat dari wewenang pemeriksaan bermotor
wewenang
penuh
di
jalan,
berada
pada
Petugas Polri termasuk di dalamnya wewenang yang dimiliki oleh PPNS bidang LLAJ. Sedangkan wewenang pemeriksaan
kendaraan
bermotor
di jalan dapat pula dilakukan secara berkala atau insidental oleh PPNS
Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji
Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji
Fisik Kendaraan Bermotor Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
Fisik Kendaraan Bermotor Daya angkut dan/atau cara pengangkut an barang; dan/atau
Izin penyelenggaraa n angkutan
Izin penyelengga raan angkutan Sumber : Pasal 265 dan Pasal 266 UU No. 22 tahun 2009, diolah oleh Penulis.
Wewenang
kendaraan
pemeriksaan
kendaraan bermotor di jalan dapat dilaksanakan secara berkala atau insidental sesuai kebutuhan oleh
bidang LLAJ sesuai Pasal 265 ayat (1) huruf b sampai huruf e, dengan wajib didampingi oleh Petugas Polri. Untuk
melaksanakan
pemeriksaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk: a.menghentikan
Kendaraan
Bermotor; b.meminta
keterangan
kepada
Pengemudi; dan/atau c.melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab. Petugas
Polri
memiliki
wewenang penuh terkait dengan
14
penerbitan SIM, STNKB, STCKB
bermotor di jalan yang dilakukan
dan TCKB yang merupakan otoritas
oleh Petugas Polri dan PPNS LLAJ
wewenangnya.
harus
Namun
terkait
didasarkan
tugas
bentuk
Surat
dengan aspek tanda bukti lulus uji
kedinasan
bagi kendaraan wajib uji, fisik
Perintah Tugas. Surat Perintah Tugas
kendaraan bermotor, daya angkut
dimaksud dikeluarkan oleh Atasan
dan/atau cara pengangkutan barang,
Petugas Polri maupun Atasan PPNS
dan/atau
izin
bidang LLAJ.
angkutan
merupakan
penyelenggaraan
dalam
pada
wewenang
Setiap pelanggaran di bidang
yang dimiliki oleh PPNS bidang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang
LLAJ. Hal ini berarti, wewenang
diperiksa menurut acara pemeriksaan
pemeriksaan
bermotor
cepat dapat dikenai pidana denda
di jalan harus memiliki keterkaitan
berdasarkan penetapan pengadilan.
dengan
sebelumnya
Pelaksanaan acara pemeriksaan cepat
tindakan
dapat dilaksanakan tanpa kehadiran
pemerintahan. Hal ini diperlukan
pelanggar. Pelanggar yang tidak
agar
kendaraan
dapat hadir, dapat menitipkan denda
bermotor yang dilakukan memiliki
kepada bank yang ditunjuk oleh
kepastian hukum. Kepastian hukum
Pemerintah. Untuk jumlah denda
merupakan satu elemen dalam tujuan
yang dititipkan kepada bank, sebesar
hukum
memelihara
denda maksimal yang dikenakan
antara
elemen
untuk setiap pelanggaran Lalu Lintas
kepastian
hukum.
dan Angkutan Jalan. Untuk
bukti
Dengan demikian suatu kepastian
penitipan
wajib
hukum harus selalu berada dalam
dilampirkan
keseimbangan dengan kepastian.14
pelanggaran.
dalam
kendaraan
wewenang melakukan
pemeriksaan
yang
keseimbangan keadilan
dan
Wewenang pemeriksaan kendaraan 14 Achmad Ali, 2009, “Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)”, Vol. 1 Pemahaman Awal, Kencana Prenada Media Group, Jakarta h. 287.
uang dalam
denda berkas
bukti
15
IV. SIMPULAN DAN SARAN
tanda bukti lulus uji bagi
1.
kendaraan wajib uji, fisik
Simpulan Untuk mengakhiri tulisan
Kendaraan
Bermotor,
ini dapat dikemukakan beberapa
daya angkut dan/atau cara
simpulan sehubungan dengan
pengangkutan barang, dan/
permasalahan yang ada dalam
atau izin penyelenggaraan
konteks
angkutan.
Batas
Kewenangan
Namun
untuk
Penyidik Pegawai Negeri Sipil
pemeriksaan SIM, STNKB,
(PPNS) dan Kepolisian dalam
STCKB, TCKB hanya dapat
Penindakan Pelanggaran Lalu
dilakukan
Lintas
Polri.
dan
Angkutan
Jalan
yakni sebagai berikut :
2.
dilaksanakan
di
Petugas
Saran
a. Kewenangan PPNS bidang LLAJ
oleh
Sehubungan
dengan
uraian di atas maka disarankan
Terminal dan/atau tempat
hal-hal sebagai berikut :
alat
a. Dalam
penimbangan
dipasang
secara
Kewenangan
yang
melaksanakan
tetap.
Kewenangan PPNS LLAJ
pemeriksaan
di Terminal dan/atau tempat
kendaraan bermotor di jalan
alat
dapat dilakukan oleh PPNS
dipasang secara tetap, harus
bidang LLAJ dengan wajib
diatur
berkoordinasi dengan dan
kewajiban
harus
prasarana
LLAJ
Petugas Kepolisian Negara
fasilitas
gudang
Republik Indonesia.
memadai untuk menyimpan
didampingi
oleh
b. Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dilakukan oleh PPNS
penimbangan
secara
yang
tegas, mendirikan berupa yang
pelanggaran daya angkut/ kelebihan muatan. b. Wewenang
pemeriksaan
bidang LLAJ dengan wajib
kendaraan bermotor di jalan
didampingi
dapat
oleh
Petugas
Polri meliputi pemeriksaan
dilakukan
secara
berkala atau insidental oleh
16
Petugas
Polri
pemeriksaan
tanda
berupa bukti
DAFTAR PUSTAKA 1. Buku
lulus uji bagi kendaraan
Achmad Ali, 2009, “Menguak Teori
wajib uji, fisik Kendaraan
Hukum (Legal Theory) & Teori
Bermotor,
angkut
Peradilan (Judicial Prudence)
dan/atau cara pengangkutan
Termasuk Interpretasi Undang-
barang,
izin
Undang (Legisprudence)”, Vol.
penyelenggaraan angkutan,
1 Pemahaman Awal, Kencana
hendaknya didampingi oleh
Prenada Media Group, Jakarta.
daya
dan/atau
PPNS bidang LLAJ, karena
Bambang Waluyo, 2002, “Penelitian
yang memahami substansi
Hukum Dalam Praktek”, Sinar
pemeriksaan tersebut adalah
Grafika, Jakarta.
PPNS bidang LLAJ.
Indroharto, 1996, “Usaha Memahami Undang-Undang
tentang
Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar
Hukum
Negara”,
Tata
Pustaka
Usaha Sinar
Harapan, Jakarta. Jimly Asshiddiqie, 2004, “Konstitusi dan
Konstitutionalisme
Indonesia, Kerjasama MK RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara”, Fakultas HUkum UI, Jakarta. Philipus
M
Hadjhon,
“Pengantar Administrasi”, Yogyakarta.
2004, Hukum
UGM
Press,
17
Sadjijono,
2008,
“Memahami
Disertasi Program Pascasarjana
Beberapa Bab Pokok Hukum
Universitas
Administrasi”,
Bandung, h. 79.
Laksbang
Pressindo, Yogyakarta.
Philipus M Hadjhon, 1997, “Tentang
Sjachran, Basah, 1985, “Eksistensi dan
Tolok
Peradilan
Ukur
Kewenangan”, artikel dalam
Badan
Administrasi
Yuridika Nomor 5 dan 6 Tahun
di
XII September – Desember,
Indonesia”, Alumni, Cet. III, Bandung.
Surabaya. 3.
Soerjono Soekanto, 1986, “Pengantar
Pusat
Kamus Bahasa
Departemen
Penelitian Hukum”, UII Press,
Pendidikan
Nasional,
Jakarta.
“Kamus
Besar
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010,
“Penelitian
Normatif
suatu
Singkat”,
Rajawali
Tinjauan Pers,
Tentang
Negara
Hukum”,
Alumni, Bandung. Hartono,
Hartono,
C.F.G.,
1986,
di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20”, Alumni, Bandung. Karya Ilmiah dan Artikel R,
2003,
Pengawasan
“Sistem
Konstitusional
Antara Kekuasaan Legislatif dan
Bahasa
Balai
Pustaka,
Jakarta. 4.
Peraturan PerundangUndangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
Eksekutif
Pembaruan
UUD
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No.76
Sunaryati
“Pengantar Penelitian Hukum
Ibrahim
2005,
1981 tentang Kitab Undang-
Sudargo Gautama, 1983, “Pengertian
Sunaryati
Indonesia”,
Hukum
Jakarta.
2.
Padjajaran,
Dalam 1945”,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia
Nomor
3209). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2009
Nomor
96,
Tambahan Lembaran Negara Republik 5025).
Indonesia
Nomor
1
BIODATA
Nama
: Putu Yuni Riswanty, SH.
Alumni
: Universitas Udayana Tahun 2004
Alamat
: Jl. Tukad Melangit Gang IX No. 3 Denpasar Bali
Tempat Bekerja
: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung
HP
: 087 860 184729
Email
:
[email protected]
