DAFTAR PUSTAKA A.BUKU-BUKU. Adam Chazami, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (stesel pidana, Tindak Pidana) teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana) Jakarta , Regulardi Press, 2013. A.Hamid S.Atamimi, Disertasi peranan keputusan Presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan Pemerintah Negara suatu studi analisis mengenai keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu Repelita I-Pelita IV, Jakarta :Universitas Indonesia 1992. Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Pespektif Hukum Progresif, Jakarta, Sinar Grafika, 2011. Amir Iljas, Asas-asas hukum pidana, Yogyakarta, Rangka Education Yogyakarta dan PUKAT -Indonesia, 2012. Amir Iljas dan Andi Maulana, Asas-asas Hukum Pidana memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan, Yogyakarta, Mahakarya Rangkang Offset, 2012. Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Renika Cipta, 1994. Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2012. A.R.Sodjono dan Bony Daniel, Komentar dan Pembahasan UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jakarta, Sinar Grafika, 2011. Bambang Purnomo, Kapita Selekta Hukum Pidana.Yogyakarta:Liberty,1993. ..............................., Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta Ghalia Indonesia, 1985. Barda
Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1992.
Bernard Arief Sidharto, Repleksi Tentang Stuktur Hukum, Bandung, Mandar Maju, 2000. Boy Nurdin, Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Bandung, Alumni, 2012. C.S.T. Kansil, Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi, Jakarta, Sinar Grafika, 1992. Djoko Prakoso I, Hukum Penitensir di Indonesia, Bandung, Amrico, 1988.
182
..................., Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Perkara Pidana, Yogyakarta Liberty, 1988. E.Y.Kanser dan S.R.Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya, Jakarta, PT.Alumni-HM 1982. F.A.F Lamintang, Asas-asas Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1984. Harun M Husein, Surat Dakwaan Tehnik dan Permasalahannya, Jakarta, Cipta Remika, 1994. Joko Soebagyo, Hukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulangannya, Jakarta, Reika Cipta, 1999. Koesnadi Hardjosoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Yogyakarta, Gajahmada University press, 2009. Lexy J Moleong, Metode Penelitian kualitatif, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2010 . Lilik Mulyadi I, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritik, Praktik, dan Permasalahannya, Bandung, Alumni, 2006. ........................, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Teori Praktek, Tehnik Penyusunan dan Permasalahannya, Bandung Citra Aditya Bakti, 2007. Marwan Effendy, Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana, Jakarta, Reperensi ME Center Group, 2004. Moeljatno II, Asas-asas Hukum Pidana, Cet.keempat, Jakarta, Bina Aksara, 1983. ...................., Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara 1993. ....................., Asas-asas Hukum Pidana, Cet.Ke delapan, Jakarta, Renika Cipta, 2008. Mochtar Kusumaatmaja, Pembinaan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Nasional, Bandung, Bina Cipta 1986. Muladi, Kapita Selekta Sistem Pembuktian Pidana, Semarang, Universitas Diponegoro, 1995. ............., Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang, Undip, 1995. ............., Teori-teori Kebijakan Pidana, Bandung, Alumni, 2005. Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung, Alumni, 2005.
183
Mustofa Hasan, M.Ag dan Drs.Beni Ahmad Soebani, Msi, Hukum Pidana Islam, Bandung, Pustaka Setia, 2013. M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan kembali, Jakarta :Sinar Grafika, 2005. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada, 2008. Philip Been, Punismen (Aphilosophical and Crimino Logikal Inquiry), offor, Martin Roberston University, 1981. Ronny Hanitijo Seomitro, Persektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-masalah Hukum, Semarang, CV. Agung, 1989. Roeslan Saleh, Stesel Pidana Indonesia, Jakarta, Aksara Baru, 1983. ......................., Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dan Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana, Jakarta, Aksara Baru, 1981. R.Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya, Surabaya, Usaha Nasional, 1980. R.Soesilo, KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor Politea, 1976. Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Bandung, Alumni, 1986. Sri Endah Wahyuningsih, Perbandingan Hukum Pidana dalam Perspektif Religius Law System, Semarang, Unissula Press, 2013. S.R.Sianturi, Asas-asas Hukum di Indonesia, dan Penerapannya, Jakarta, Storia Grafika, 2002. Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jakarta, Rajawali, 1982. .........................., Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2011. ......................, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1981. Soemitro, Sari Hukum Pidana, Surakarta, Fak Hukum Unisri, 1997. Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Paradigma, Masalahnya, Jakarta, Elsam Huma, 2002.
Metode
dan
Dinamika
184
Soeleman B Taneka, Pokok-pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 1993. Susanto, Kriminologi, Semarang Fakultas Hukum Universitas Diponegor, 1991. Susilo Prayogo, Pengantar Hukum Pidana, Jakarta, Reneka Cipta, 2001.
Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2015. Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkullah, Politik Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Diskriminalisasi Cet. I, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005. Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta. Eresco, 1986. Winarno Surachmat, Pengantar Metode Ilmiah, Bandung: Tasito, 1986. Zainal Abidin Farit, Hukum Pidana I, Jakarta, Sinar Grafika, 2014. B.UNDANG-UNDANG. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Udang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang Nomor 49 Tentang Peradilan Umum. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan , Jakarta, Sinar Grafika, 1997.
185
C. JURNAL/KARYA TULIS/MAKALAH/INTERNET/KAMUS/KUTIPAN Anemous, Kamus Hukum, Bandung, Citra Umbara, 2008. Sutanto, Idependensi Lembaga Peradilan di Indonesia (makalah disampaikan dalam diskusi panel pembangunan hukum arah pengembangan sistem peradilan Indonesia diselenggarakan oleh BPHN Depkumham RI & FH UGM, Yogyakarta 24-27 April 2007. Mahkamah Agung RI, Pedoman Perilaku Hakim (Code of Condact) Kode etik Hakim dan masalah berkaitan, Jakarta, Pusdiklat MARI,2006 .
https://dhies.wordpress.com/2010/II/01 keadaan kondisi hutan di Indonesia saat ini prihatin//≠ more 1538, tanggal 17 Februari 2016. www.apura.or.id/paper/07.htm tanggal 17 Februari 2016. http://Nasional.Kompas.com/read/2015/03/21/11422271/Sebelum hutan menjadi kenangan tanggal 28 April 2016 jam 09.00 wib. http://Scripd.com/doc/79790139/Pengertian Hutan atau definisi hutan tanggal 10 Juni 2016 Jam 14.00 wib.
186
