SITA EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN PADA BANK MEGA SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA PADANG KLAS I A ARTIKEL
Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Prasyarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Oleh :
LETHIFIA PUTRI LARESHA 1210012111298
Bagian Hukum Perdata
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2015 No. Reg 134/Pdt/02/XII-2015
1
SITA EXECUTION OF LIABILITY IN BANK OF ISLAMIC COURTS IN THE FIELD OF RELIGION CLASS IA Lethifia Putri Laresha1, Adri1, Elyana Novira1. Program Studi Ilmu Hukum1 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta1 Email :
[email protected]
ABSTRACT Court is an institution that serves as one of the containers that are used to solve problems among the litigants so that each of their human rights can be protected. Authors raised about execution encumbrance seized at Bank Mega Syariah in the Religious Court because it has no authority to religious courts to resolve disputes Islamic economics. Goals that the authors have achieved in this research is to investigate the implementation of confiscation execution of a security interest in Bank Mega Syariah in the Religious Court, to determine the obstacles encountered during the implementation of confiscation execution of a security interest in Bank Mega Syariah in the Religious Court, to determine the remedies execution of confiscation execution rights dependents at Bank Mega Syariah in the Religious. This research method is Juridical Sociological. The data used is primary data obtained through interviews and secondary data obtained through the study of documents. Data was analyzed using qualitative. Results of the study were 1) the implementation of the execution encumbrance confiscation made by several processes including aanmaning determination execution until they were seized by the Religious Courts Padang. 2) obstacles encountered is when calling the parties to the proceedings in which the defendant in the first trial did not attend the trial and when aanmaning defendant in default because it has no money to pay its obligations. 3) The settlement effort is the respondent was called back to attend a second hearing and made efforts for peace between the applicant and the respondent. Keywords: Sita Execution, Mortgage, Bank Syariah, Islamic Court Undang-Undang Nomor
A. Latar Belakang Berdasarkan
ketentuan
dalam
tentang Perbankan
7 Tahun 1992
disebutkan bahwa
Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor
dalam
memberikan
kredit
atau
10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas
pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, 2
Bank Umum wajib mempunyai keyakinan
peringatan
berdasarkan analisis yang mendalam atau
pembayaran sejumlah uang. Dari segi
itikad dan kemampuan serta kesanggupan
teoritis surat perintah sita eksekusi sudah
nasabah debitur untuk melunasi utangnya
merupakan salah satu langkah eksekusi,
atau
namun baru merupakan tindak awal yang
mengembalikan
dimaksud
sesuai
pembiayaan dengan
yang
dalam
proses
eksekusi
harus disusul dengan penahapan proses
diperjanjikan, dan dalam penjelasan pasal
surat
tersebut
untuk
penjualan lelang itu sendiri. Dapat dilihat,
memperoleh keyakinan tersebut, sebelum
bahwa surat perintah pertama dalam
memberikan kredit, bank harus melakukan
eksekusi pembayaran sejumlah uang, tiada
penilaian yang seksama terhadap watak,
lain daripada “perintah sita eksekusi”. Sita
kemampuan, modal, agunan, dana prospek
eksekusi yang sudah dijalankan terhadap
usaha
harta kekayaan pihak yang kalah, belum
disebutkan
dari
memenuhi
bahwa
nasabah
debitur
untuk
prestasinya,
jika
debitur
Mengenai Hak Tanggungan, diatur
penjualan
lelang
dan
merupakan eksekusi yang sebenarnya.
wanprestasi maka bank dapat mengambil objek jaminan untuk melunasi utangnya.
perintah
Pengadilan
merupakan
suatu
lembaga yang berfungsi sebagai salah satu wadah
yang
digunakan
untuk
dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun
menyelesaikan permasalahan diantara para
1996 tentang Hak Tanggungan Atas
pihak yang berperkara agar masing-
Tanah
yang
masing hak asasinya dapat terlindungi.
Berkaitan dengan Tanah, yang disingkat
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dengan Undang-Undang Hak Tanggungan
yang sekarang telah diubah dan ditambah
(UUHT). Sita eksekusi atau executoriale
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
beslag merupakan tahap lanjutan dari
2009 tentang Peradilan Agama yang telah
Beserta
Benda-benda
2
memberikan
kewenangan
kepada
menyerahkan
jaminan
atas
fasilitas
peradilan agama untuk menyelesaikan
Pembiayaan Murabahah kepada Pemohon.
sengketa
Jaminan
ekonomi
syariah,
dimana
yang
diberikan
bersifat
sebelumnya telah ada Undang-Undang
kebendaan yaitu berupa sebidang tanah
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
berikut segala sesuatu yang ada diatasnya.
Agama
memberikan
Pemohon melaksanakan Pembebanan Hak
kewenangan kepada peradilan agama
Tanggungan peringkat I (pertama) atas
untuk menyelesaikan sengketa ekonomi
jaminan dan seluruh uang yang disepakati
syariah tersebut.
dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut
yang
belum
Mengenai tugas dan kewenangan
telah diserahkan oleh Pemohon kepada
peradilan agama dalam menyelesaikan
Termohon I sebagaimana uang tersebut
sengketa
telah
ekonomi
syariah,
dalam
diterima
dan
dinikmati
oleh
penyelesaian sengketa dengan perkara
Termohon I, akan tetapi setelah waktunya
nomor: 0001/Pdt.Ek/ HT/2014/ PA. Pdg
pembayaran Angsuran Kredit tersebut
antara PT. Bank Mega Syariah sebagai
jatuh tempo, ternyata Termohon I tidak
Pemohon Eksekusi dengan M. Syafri
melaksanakan kewajibannya sebagaimana
sebagai Termohon Eksekusi I dan Yuniar
yang
sebagai Termohon Eksekusi II. Sengketa
Perjanjian Pembiayaan tersebut. Sebagai
ini berawal dari Termohon I yang telah
bentuk pengertian dan itikad baik dari
menerima
dari
Pemohon terhadap Termohon I, Pemohon
Pemohon sesuai dengan Perjanjian Akad
tetap bersikap positif serta aktif dalam
Pembiayaan
memberikan
fasilitas
pembiayaan
Murabahah,
yang
mana
telah
diperjanjikan
solusi
dan
didalam
kesempatan
Termohon I dan Termohon II telah
kepada Termohon I agar dapat segera
sepakat
menyelesaikan
dan
menyetujui
untuk
kewajibannya,
namun
3
tetap saja Termohon I tidak serius
Berdasarkan hal-hal yang telah
menanggapi hal tersebut dengan selalu
diuraikan diatas, maka penulis tertarik
mencari-cari alasan bahkan memberikan
untuk melakukan penelitian ini dengan
janji yang lebih meyakinkan lagi untuk
judul:
bisa mengelak dari janji-janji sebelumnya,
TANGGUNGAN PADA BANK MEGA
oleh
SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA
karena
itu
akhirnya
Pemohon
mengeluarkan peringatan baik secara lisan maupun tertulis yang sekurang-kurangnya
tersebut
adalah
Termohon
himbauan
kepada
dapat
segera
untuk
menyelesaikan
seluruh
tunggakannya,
namun
kewajiban ketiga
Surat
Peringatan tersebut juga tidak ditanggapi dengan
serius
Berdasarkan
hal
oleh
Termohon.
tersebut,
Pemohon
HAK
B. Metode Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam
penelitian
sosiologis
ini
(Socio
adalah
Legal
yuridis
Research).
Yuridis Sosiologis (Socio Legal Research) yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di masyarakat.
apabila
Termohon tidak juga melunasi seluruh utangnya,
EKSEKUSI
KOTA PADANG KLAS I A”.
sebanyak 3 (tiga) kali kepada Termohon, adapun inti dari ketiga Surat Peringatan
“SITA
mengajukan
permohonan agar diletakkan sita eksekusi terhadap tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang berada dalam dan yang akan ada diatasnya milik Termohon.
Penelitian ini dilakukan dengan mengutamakan penelitian lapangan untuk mendapatkan dilakukan
data
penelitian
primer
dan
terhadap
juga bahan-
bahan kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder mengenai sita eksekusi hak tanggungan di Pengadilan Agama Kota Padang Klas I A. 4
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data tersebut diperoleh di lapangan dengan melakukan wawancara informan. Untuk mendapatkan
data
tersebut
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
penulis
d) Undang-Undang Nomor 50 Tahun
melakukan wawancara dengan Hakim
2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Pengadilan Agama, Panitera Pengadilan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
Agama, Pihak Bank Mega Syariah yang
tentang Peradilan Agama
diwakili oleh Sub Branch Manager Unit
2) Bahan Hukum Sekunder
Raya Area Padang, dan Nasabah Bank Mega Syariah.
penjelasan
Data sekunder mencakup:
yang
memperhatikan
literatur,
diperoleh dan
hukum
yang
mengenai
memberikan
bahan
hukum
primer, yang terdiri dari buku-buku
1) Bahan Hukum Primer Bahan
Bahan
dengan
berkaitan
dokumen-dokumen dengan
sita
yang
eksekusi
hak
mempelajari
tanggungan pada Bank Mega Syariah di
perundang-undangan yang berlaku dan
Pengadilan Agama Padang Klas I A, serta
berkaitan erat dengan penelitian ini, yang
bahan-bahan atau informasi yang didapat
antara lain terdiri dari:
baik dari internet maupun media-media
a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996
lainnya.
tentang Hak Tanggungan Atas Bendabenda yang Berkaitan dengan Tanah b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-
Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur,
yang
berkaitan
dengan
permasalahan yang akan diteliti. Studi dokumen dilakukan dengan mempelajari
5
peraturan perundang-undangan, hasil-hasil
3. Permohonan
di
daftarkan
di
penelitian, buku-buku kepustakaan dan
Pengadilan Agama Kota Padang Klas
literatur-literatur yang berkaitan dengan
IA
permasalahan yang diteliti serta bahan lain yang berkaitan dengan proposal ini.
Agama Kota Padang Klas I A
Analisa data yang dipakai dalam penelitian
ini
adalah
analisa
data
kualitatif.
5. Penetapan
sidang
aanmaning
(teguran) 6. Pihak Pemohon (Bank Mega Syariah) dan Pihak Termohon (Nasabah dari
C. Hasil dan Pembahasan Pelaksanaan
4. Permohonan di proses oleh Pengadilan
Sita
Eksekusi
Hak
Tanggungan Pada Bank Mega Syariah Di Pengadilan Agama Padang Klas I A
Bank Mega Syariah) di panggil untuk mengikuti sidang aanmaning 7. Dalam kasus ini, sidang aanmaning/ teguran dilakukan 2 (dua) kali
Pelaksanaan sita eksekusi hak tanggungan pada Bank Mega Syariah di Pengadilan
Agama
Kota
Padang
dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu: 1. Permohonan pengajuan eksekusi hak tanggungan dari Pihak Bank Mega Syariah kepada Pengadilan Agama Kota Padang Klas I A 2. Pembayaran biaya eksekusi oleh Bank Mega Syariah
8. Sidang aanmaning telah dilakukan 2 (dua) kali, tetapi pihak Termohon masih
tidak
mau
melunasi
kewajibannya, maka pihak Bank Mega Syariah mengajukan sita eksekusi ke Pengadilan Agama Kota Padang Klas IA 9. Penetapan sita eksekusi oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Klas IA
6
10. Ditentukan hari dan tanggal sita eksekusi
18. Di daftarkan ke Badan Pertanahan Nasional
11. Pengadilan Agama menunjuk petugas yaitu Juru Sita
(BPN)
saksi
telah
Eksekusi
Hak
dilakukan sita eksekusi 19. Dilakukan
12. Juru Sita menunjuk 2 (dua) orang
bahwa
Sita
Tanggungan terhadap objek perkara oleh Ketua Pengadilan Agama Kota
13. Juru Sita memanggil para pihak yaitu Pihak Bank Mega Syariah sebagai Pihak Pemohon dan Pihak Nasabah sebagai Pihak Termohon serta 2 (dua) orang saksi untuk hadir di lokasi
Padang Klas I A. Kendala Yang Dihadapi Pada Saat Pelaksanaan
Sita
Eksekusi
Hak
Tanggungan pada Bank Mega Syariah Di Pengadilan Agama Padang Klas I A
perkara Pada saat Pelaksanaan Sita
14. Melapor terlebih dahulu kepada RT, Kelurahan dan Kapolsek setempat 15. Di lokasi perkara, dibacakan berita acara
dan
Penetapan
Pengadilan
Acara
dan
Penetapan
Pengadilan Agama di tanda tangani oleh pengacara, saksi, para pihak dan Juru Sita 17. Objek perkara diberi label bahwa objek itu telah disita
perkara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 617 yang terletak di Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur Kota
Agama oleh Juru Sita 16. Berita
Eksekusi Hak Tanggungan terhadap objek
Padang Propinsi Sumatera Barat dengan luas tanah 250 m2 (dua ratus lima puluh meter persegi), ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Kota Padang Klas I A, yaitu: 1. Pada
saat
penetepan
sidang
aanmaning/ teguran yang pertama, Pihak Termohon (Nasabah dari Bank 7
Mega Syariah) tidak hadir untuk
Sertifikat Hak Milik Nomor 617 yang
mengikuti
terletak
persidangan
sehingga
di
sidang ditunda dan dilanjutkan dengan
Kecamatan
sidang
Padang
aanmaning/
teguran
yang
Kelurahan Padang
Propinsi
Sawahan
Timur
Kota
Sumatera
Barat
kedua. Hal ini terkesan bahwa Pihak
dengan luas tanah 250 m2 (dua ratus
Termohon
lima puluh meter persegi) tercatat atas
tidak
beritikad
baik
terhadap segala perbuatannya yang secara
hukum
menimbulkan
kewajiban dan tanggungjawab kepada Pihak Pemohon dan juga menyulitkan pihak Pengadilan Agama Kota Padang
nama Yuniar. Upaya Penyelesaian Pelaksanaan Sita Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank Mega Syariah Di Pengadilan Agama Padang Klas I A
Klas I A untuk memanggil kembali para pihak dan melanjutkan sidang aanmaning/
teguran
untuk
kedua
yang dihadapi pada saat pelaksanaan sita eksekusi hak tanggungan terhadap objek
kalinya. 2. Pada saat aanmaning/ teguran oleh Pengadilan Agama Kota Padang Klas I A kepada pihak Termohon, dimana pihak Termohon tidak ada uang untuk membayar atau memenuhi prestasinya (wanprestasi) , sehingga dilakukan sita eksekusi
Dari beberapa kendala-kendala
hak
tanggungan
oleh
Pengadilan Agama Kota Padang Klas I A terhadap objek perkara dengan
perkara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 617 yang terletak di Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur Kota Padang Propinsi Sumatera Barat dengan luas tanah 250 m2 (dua ratus lima puluh meter persegi) tersebut, dilakukan upaya penyelesaian sebagai berikut: 1. Upaya penyelesaian dalam hal tidak hadirnya
Pihak
Termohon
atau
Nasabah dari Bank Mega Syariah 8
tersebut pada persidangan aanmaning/
cara perdamaian antara kedua belah
teguran yang pertama, Pengadilan
pihak.1
Agama
Kota
melakukan
Padang Klas I pemanggilan
A
Penetapan
Nomor
kembali
0001/Pdt.Ek/HT/2014/PA.Pdg. PT. Bank
kepada Pihak Termohon agar dapat
Mega Syariah sebagai Pemohon Eksekusi
menghadiri
mengikuti
dengan M. Syafri sebagai Termohon
persidangan aanmaning/ teguran yang
Eksekusi I dan Yuniar sebagai Termohon
kedua. Pada saat sidang aanmaning
Eksekusi II. Permohonan dari Pemohon
yang kedua, Pihak Termohon bersedia
yang diajukan kepada Pengadilan Agama
untuk datang dan mengikuti jalannya
Kota Padang Klas I A adalah sebagai
persidangan.
berikut:
serta
2. Upaya penyelesaian sita eksekusi hak
1. Bahwa
Termohon
I
telah
tanggungan terhadap objek perkara
menerima Fasilitas Pembiayaan
dilakukan dengan cara perdamaian
dari
oleh Pengadilan Agama Kota Padang
Perjanjian
Klas I A dimana pada saat akan
Murabahah Nomor: 123 tanggal
dilakukan
24
tanggungan
eksekusi atas
lelang objek
hak
Pemohon
Juli
sesuai
Akad
2012
dengan
Pembiayaan
yang
dibuat
perkara
dihadapan Hj. Eli Satria, S.H.
tersebut, pihak Termohon membayar
selaku Notaris di Kota Padang,
atau memenuhi prestasinya kepada
dengan
pihak Pemohon dengan melakukan 2
300.000.000,-
(dua) kali tahap pembayaran, sehingga
rupiah)
dilakukan upaya penyelesaian dengan
pembiayaan 36 (tiga puluh enam)
1
nilai
untuk
Plafond (tiga
ratus
jangka
Rp. juta waktu
Ibid.
9
bulan.
Berlaku
sejak
ditandatangani
Perjanjian
yang
terletak
Sawahan
di
Kelurahan
Kecamatan
Pembiayaan Murabahah tersebut
Timur
yakni tanggal 24 Juli 2012 dan
Sumatera Barat dengan luas tanah
berakhir sampai dengan tanggal 04
250 m2 (dua ratus lima puluh
Juli 2015 yang mana bersamaan
meter persegi) tercatat atas nama
dengan
Yuniar.
ditandatanganinya
Perjanjian
Murabahah
Kota
Padang
Padang
Propinsi
tersebut
3. Bahwa dengan adanya pemberian
Termohon I dan Termohon II juga
jaminan tersebut di atas, Pemohon
sepakat dan menyetujui untuk
juga
menyerahkkan
Pembebanan
jaminan
atas
segera Hak
melaksanakan Tanggungan
fasilitas Pembiayaan Murabahah
peringkat I (pertama) atas jaminan
kepada Pemohon.
sebagaimana tertuang pada Akta
2. Bahwa
adapun
jaminan
menjadi
pengembalian
pembiayaan
atas
Pembiayaan Termohon
yang
fasilitas Murabahah
I
tersebut
di
atas
Pemberian
Hak
Tanggungan
Nomor: 1062/2012 tanggal 14 September
2012
yang
dibuat
dihadapan Hj. Eli Satria, S.H. Pejabat
Pembuat
Akta
Tanah
Termohon II menyerahkan kepada
(PPAT) di Kota Padang yang
Pemohon, suatu jaminan yang
ditandatangani dan diberikan oleh
bersifat kebendaan yaitu berupa
Termohon I dan Termohon II
sebidang
kepada
tanah
berikut
segala
Pemohon
bersamaan
sesuatu yang ada/ melekat di
dengan penyerahan jaminan yang
atasnya berdasarkan SHM No. 617
sebagaimana dilaksanakan pada
10
saat penandatanganan Perjanjian
ternyata
Pembiayaan Murabahah beserta
melaksanakan
Lampiran ketentuan-ketentuan dan
sebagaimana
syarat-syarat
Perjanjian
diperjanjikan didalam Perjanjian
Pembiayaan tersebut di atas, yang
Pembiayaan tersebut, maupun juga
kemudian
sebagaimana
untuk
didaftarkan
segera
pada
pula Kantor
Pertanahan Kota Padang yang dilanjutkan
dengan
Termohon
I
tidak
kewajibannya baik
yang
janji-janji
yang
dinyatakan Termohon I baik secara lisan atau tertulis.
penerbitan
5. Bahwa sebagai bentuk pengertian
Sertifikat Hak Tanggungan (STH)
dan itikad baik dari Pemohon
Nomor:
terhadap Termohon I, Pemohon
4908/2012
tanggal
3
Oktober 2012.
tetap berpikir positif serta aktif
4. Bahwa seluruh uang mana yang disepakati
dalam
Pembiayaan
Perjanjian
tersebut
dalam memberikan solusi dan kesempatan kepada Termohon I
telah
agar dapat segera menyelesaikan
diserahkan secara sempurna oleh
kewajibannya, namun tetap saja
Pemohon
Termohon
kepada
Termohon I
I
tidak
serius
sebagaimana uang tersebut telah
menanggapi hal tersebut dengan
diterima
selalu mencari-cari alasan bahkan
dan
dinikmati
secara
sempurna oleh Termohon I, akan
memberikan
janji
yang
lebih
tetapi
meyakinkan
lagi
untuk
bisa
mengelak
dari
setelah
Pembayaran
waktunya
Angsuran
Kredit
janji-janji
tersebut jatuh tempo sesuai dengan
sebelumnya, yang oleh karena itu
ketentuan
akhirnya Pemohon mengeluarkan
yang
diperjanjikan,
11
peringatan
baik
secara
lisan
telah jelas terlihat dan sangat
maupun tertulis yang sekurang-
beralasan bagi Pemohon untuk
kurangnya sebanyak 3 (tiga) kali
menyimpulkan bahwa secara moril
kepada Termohon.
Termohon I memang tidak pernah
6. Bahwa adapun inti dari ketiga
beritikad baik terhadap segala
Surat Peringatan tersebut adalah
perbuatannya yang secara hukum
himbauan kepada Termohon untuk
menimbulkan
dapat
menyelesaikan
tanggung jawab kepada Pemohon,
seluruh kewajiban tunggakannya,
berdasarkan hal tersebut maka
Perjanjian
telah lebih dari cukup alasan bagi
segera
Akad
Pembiayaan
kewajiban
Murabahah Nomor: 123 tanggal 24
Pemohon
Juli 2012 yang dibuat dihadapan
Termohon I dan Termohon II
Hj. Eli Satria, S.H. selaku Notaris
diwajibkan untuk membayar lunas
di Kota Padang, namun ketiga
atas
Surat Peringatan tersebut juga
Pemohon melalui Eksekusi atas
tidak ditanggapi dengan serius
jaminan dan segala sesuatu yang
oleh Termohon.
berada serta aka nada diatasnya,
7. Bahwa
Surat
Peringatan yang
untuk
dan
seluruh
sebagaimana
menyatakan
utangnya
diuraikan
kepada
dalam
dikeluarkan oleh Pemohon, tidak
Perjanjian Pembiayaan diatas.
ditanggapi dengan serius oleh
8. Bahwa meskipun jangka waktu
Termohon Termohon
I, I
bahkan
terkesan
tidak
sangat
berakhir pada tanggal 24 Juli 2015
yang telah
yang akan datang sebagaimana
menghargai semua dilakukan
Pemohon,
sehingga
fasilitas
tersebut
masih
akan
diatur pada perjanjian, namun
12
bahwa apabila mengacu kembali
9. Bahwa
untuk
mendukung
pada lampiran Perjanjian Akad
dikabulkannya
Pembiayaan Murabahah Nomor:
turut juga Pemohon melampirkan
123 tanggal 24 Juli 2012 yang
salinan perhitungan Jumlah Utang
telah ditandatangani sebagaimana
Termohon perposisi tanggal 25
dimaksud dalam pasal 8 perihal
Oktober 2013 adalah sebesar Rp.
peristiwa kelalaian dan bertalian
305.271.177,- (tiga ratus lima juta
juga dengan 1238 KUHPerdata,
dua ratus tujuh puluh satu ribu
yang
seratus tujuh puluh tujuh rupiah)
menegaskan
pengertian
permohonan
ini
bahwa terhadap semua perjanjian
dengan perincian sebagai berikut:
yang dibuat
-
berlaku undang
juga
secara sah akan sebagai
bagi
undang-
mereka
yang
perjanjian
: Rp.
243.193.966,-
membuatnya, dan juga bahwa suatu
Outstanding/Pokok
Margin Berjalan
: Rp.
77.837.187,-
harus
-
Denda keterlambatan
:-
dilaksanakan dengan itikad baik,
-
Biaya Penagihan
:-
sehingga berdasarkan hal-hal yang
-
Total
: Rp.
diuraikan tersebut diatas, terlihat
321.031.153,-
jelas bahwa Permohonan ini telah
10. Bahwa oleh karena permohonan
menjadi sangat patut dan layak
Pemohon ini berdasarkan dalil-
serta
dapat
dalil yang kuat dan atas bukti-
dikabulkan meskipun tanpa harus
bukti yang otentik serta tidak dapat
menunggu tanggal jatuh tempo
disangkal lagi kebenarannya oleh
berakhirnya fasilitas tersebut.
Termohon I dan Termohon II,
beralasan
untuk
13
maka
permohonan
ini
telah
sebidang tanah dan bangunan berdasarkan
menjadi cukup dan memenuhi
SHM No. 617 yang terletak di Kelurahan
persyaratan hukum untuk dapat
Sawahan Kecamatan Padang Timur Kota
dijalankan
dahulu
Padang Propinsi Sumatera Barat dengan
Voorraad)
luas tanah 250 m2 (dua ratus lima puluh
terlebih
(Uitvoerbaar
Bij
walaupun ada bantahan ataupun
meter persegi) tercatat atas nama Yuniar.
perlawanan (Verzet dari Termohon
DALAM POKOK PERMOHONAN
Eksekusi)
1. Mengabulkan seluruh permohonan
Berdasarkan hal-hal yang telah
ini.
Pemohon sampaikan dengan uraian diatas
2. Menyatakan/ menetapkan bahwa
yang mana hal tersebut juga berdasarkan
Termohon I dan II telah lalai/
dalil-dalil dan bukti-bukti yang kuat, sah,
ingkar janji (wanprestasi).
mengikat
dan
otentik
berdasarkan
3. Memanggil Termohon Eksekusi I
ketentuan hokum yang berlaku. Maka agar
dan II agar segera menghadap
kiranya menjadi sangat beralasan juga
kepada Ketua Pengadilan Agama
terhadap yang Terhormat Bapak Ketua
Padang
Pengadilan
diperingati
Agama
Memeriksa,
Padang
Memutuskan
yang dan
untuk
ditegur
dan
(aanmaning)
agar
dalam waktu yang telah ditentukan
Menjalankan Permohonan Eksekusi ini,
oleh
guna memberikan penetapan-penetapan
diwajibkan
membayar
sebagai berikut:
utangnya
kepada
DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN
Eksekusi sebesar Rp.321.031.153.
Meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag)
atas
jaminan
yaitu
berupa
4. Apabila melunasi
undang-undang
Termohon seluruh
untuk seluruh Pemohon
tidak
juga
utangnya
14
tersebut
diatas
alasan
Telah membaca surat-surat yang
apapun juga, maka dimohonkan
dilampirkan oleh Pemohon sehubungan
agar Ketua Pengadilan Agama
dengan utang tersebut;
Padang
turut
Eksekusi
dengan
meletakkan
terhadap
tanah
Sita dan
Menimbang, bahwa permohonan Eksekusi
Hak
Tanggungan
yang
bangunan berikut segala sesuatu
dimohonkan oleh PT. Bank Mega Syariah
yang berada dalam dan yang akan
adalah wewenang Pengadilan Agama
ada diatasnya milik Termohon I,
untuk
yang sebagaimana ketentuan untuk
menyelesaikan sesuai dengan Pasal 49
hal tersebut telah diuraikan dalam
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
Sertifikat
Hak
Tanggungan
memeriksa,
memutus
dan
Menimbang, bahwa berdasarkan
Nomor: 4908 tanggal 3 Oktober
putusan
2012
93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013
dan
diuraikan
juga
sebagaimana
dalam
Pembiayaan
Perjanjian
Murabahah
yang
telah ditandatangani.
apabila
Pengadilan
Bapak Agama
kalimat
Konstitusi
“Pengadilan
No.
Negeri
Padang” sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 ayat (3) pada akad para pihak
5. Menetapkan biaya menurut hukum atau
maka
Mahkaman
Ketua Padang
tanggal 24 Juli 2012 harus dibaca sebagai “Pengadilan Agama Padang”. Menimbang,
setelah
berpendapat lain, mohon putusan
memperhatikan
hal-hal
tersebut,
yang seadil-adilnya (ex aequo et
permohonan Pemohon cukup beralasan
bono).
dan tidak bertentangan dengan hukum maka oleh karenanya dapat diterima.
15
Menimbang, dengan
bahwa
permohonan
berkenaan aanmaning
Pemohon, maka sekedar untuk itu dapat dikabulkan, dan permohonan Pemohon
MENETAPKAN 1. Mengabulkan
permohonan
aanmaning Pemohon; 2. Menetapkan
permohonan
berkenaan dengan Lelang Eksekusi Hak
Lelang
Tanggungan
Tanggungan akan ditetapkan
akan
dipertimbangkan
kemudian setelah aanmaning dilakukan dan
Termohon
masih
melalaikan
kewajibannya. bahwa
aanmaning
karena Pemohon
Hak
secara tersendiri; 3. Memerintah Juru Sita pada Pengadilan
Menimbang, permohonan
Eksekusi
Agama
Padang
Klas I A untuk memanggil Termohon
Eksekusi
I
dan
dikabulkan untuk itu perlu Termohon
Termohon Eksekusi II supaya
ditegur supaya dalam tempo 8 (delapan)
datang menghadap kami Ketua
hari melaksanakan kewajibannya untuk
Pengadilan Agama Padang di
membayar utang kepada Pemohon.
Jalan Durian Tarung No.1
Menimbang, bahwa agar dapat
Padang
pada
hari
Kamis,
dilaksanakan aanmaning/ teguran maka
tanggal 03 November 2014,
perlu diperintahkan kepada Juru Sita
jam 09.00 WIB.
Pengadilan
Guna
Agama
Padang
untuk
memanggil para Termohon. Mengingat
pasal-pasal
serta
aanmaning/
ditegur
supaya
Termohon
melaksanakan
kewajiban
undang-undang yang berhubungan dengan
(membayar
itu.
Pemohon
utang) dalam
kepada tenggang
waktu yang akan ditentukan
16
sesuai
undang-undang
biaya eksekusi oleh Bank Mega
berdasarkan Perjanjian Akad
Syariah, perkara di daftarkan di
Pembiayaan
Murabahah
Pengadilan Agama Padang Klas I
Nomor: 123 tanggal 24 Juli
A, penetapan sidang aanmaning
2012 yang ditandatangani oleh
(teguran), Pihak Pemohon dan
Pemohon
dan
Pihak Termohon di panggil untuk
dihadapan
Notaris
Satria,
S.H.
Termohon Hj.
dengan
Eli nilai
mengikuti
2
ratus juta rupiah) untuk jangka
Termohon
waktu pembiayaan 36 (tiga
melunasi
puluh enam) bulan.
pihak
(dua)
kali,
Berdasarkan hasil penelitian dan dari
permasalahan
yang
dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
tetapi
masih
pihak
tidak
kewajibannya, Bank
mengajukan
D. PENUTUP
aanmaning,
sidang aanmaning telah dilakukan
Plafon Rp. 300.000.000,- (tiga
pembahasan
sidang
Mega sita
mau maka
Syariah
eksekusi
ke
Pengadilan Agama Padang Klas I A, penetapan sita eksekusi oleh Ketua Pengadilan Agama Padang Klas I A, ditentukan hari dan tanggal sita eksekusi, Pengadilan
1. Pelaksanaan sita eksekusi hak tanggungan
dilakukan
dengan
beberapa tahap, yaitu: permohonan pengajuan perkara eksekusi hak tanggungan dari Pihak Bank Mega Syariah kepada Pengadilan Agama
Agama menunjuk petugas yaitu Juru Sita, Juru Sita menunjuk 2 (dua)
orang
saksi,
Juru
Sita
memanggil para pihak serta 2 (dua) orang saksi untuk hadir di lokasi perkara, melapor terlebih
Padang Klas I A, pembayaran 17
dahulu kepada RT, Kelurahan dan
mengikuti persidangan sehingga
Kapolsek
lokasi
sidang ditunda dan dilanjutkan
perkara dibacakan berita acara dan
dengan sidang aanmaning/ teguran
Penetapan Pengadilan Agama oleh
yang
Juru
aanmaning/
setempat,
Sita,
berita
di
Acara
dan
kedua
dan
Pada
teguran
saat oleh
Penetapan Pengadilan Agama di
Pengadilan Agama Padang Klas I
tanda
A
tangani
oleh pengacara,
kepada
pihak
Termohon,
saksi, para pihak dan Juru Sita,
dimana pihak Termohon tidak ada
objek perkara diberi label bahwa
uang
objek itu telah disita, di daftarkan
memenuhi
ke Badan Pertanahan Nasional
(wanprestasi) , sehingga dilakukan
(BPN) bahwa telah dilakukan sita
sita eksekusi hak tanggungan oleh
eksekusi,
Pengadilan Agama Padang Klas I
dan
Eksekusi
dilakukan
Hak
Sita
Tanggungan
terhadap objek perkara oleh Ketua
untuk
membayar
atau
prestasinya
A terhadap objek perkara. 3. Upaya
penyelesaian
yang
Pengadilan Agama Padang Klas I
dilakukan dalam hal tidak hadirnya
A.
Pihak Termohon atau Nasabah dari
2. Kendala- kendala yang dihadapi pada
saat
pelaksanaan
Bank Mega Syariah tersebut pada
sita
persidangan aanmaning/ teguran
eksekusi hak tanggungan, yaitu
yang pertama, Pengadilan Agama
saat penetepan sidang aanmaning/
Padang Klas I A melakukan
teguran yang pertama,
pemanggilan
Pihak
Termohon (Nasabah dari Bank
Pihak
Mega Syariah) tidak hadir untuk
menghadiri
kembali
Termohon serta
kepada
agar
dapat
mengikuti
18
persidangan aanmaning/ teguran
ditentukan dan menunjukkan itikad
yang kedua dan dilakukan dengan
baik untuk menyelesaikan perkaranya
cara perdamaian oleh Pengadilan
dengan pihak pemohon.
Agama Padang Klas I A dimana
2. Pihak Pengadilan Agama Padang Klas
pada saat akan dilakukan eksekusi
I
lelang hak tanggungan atas objek
peringatan yang lebih tegas agar pihak
perkara tersebut, pihak Termohon
termohon dapat hadir baik pada sidang
membayar
memenuhi
penetapan aanmaning maupun pada
prestasinya kepada pihak Pemohon
saat sita eksekusi sesuai tanggal yang
dengan melakukan 2 (dua) kali
telah
tahap
Pengadilan Agama Padang Klas I A.
atau
pembayaran,
dilakukan
upaya
sehingga penyelesaian
A
3. Para
seharusnya
memberikan
ditentukan
pihak
oleh
yang
Ketua
terkait
dalam
dengan cara perdamaian antara
pemberian kredit khususnya pihak
kedua belah pihak.
pemohon (Bank Mega Syariah) dalam
Berdasarkan maka
penulis
kesimpulan
menyarankan
diatas hal-hal
hal ini hendaknya mengikuti segala aturan yang diatur dalam UUHT. Dalam menerima jaminan kebendaan
sebagai berikut:
berupa 1. Para segala
pihak
seharusnya
prosedur
yang
mengikuti ada
pada
Pengadilan Agama Padang Klas I A, terutama pada saat sidang aanamning dimana pihak termohon harus dapat menghadiri
dan
mengikuti
tanah.
Pihak
Bank
perlu
bersikap hati-hati dan selektif, untuk menghindari
timbulnya
dikemudian
hari
nasabah/
debitur
sengketa
apabila
pihak
melakukan
wanprestasi terhadap kewajibannya dalam membayar utangnya.
persidangan sesuai tanggal yang telah 19
E. DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
Buku-buku Abdul Manan, 2012, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta. Bambang Sunggono, 2013, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta. M.Yahya Harahap, 2005, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Sinar Grafika, Jakarta. Remy Sjahdeini, 1999, Hak Tanggungan Asas-asas Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang dihadapi Oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan), Alumni IKAPI, Bandung. Roihan A.Rasyid, 2015, Hukum Acara Peradilan Agama, Rajawali Pers, Jakarta. Salim HS, 2014, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perbankan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Sumber Lain Pengadilan Agama Tangerang, 2014, Eksekusi Hak Tanggungan Di Pengadilan Agama, Diskusi Hukum Pada Pengadilan Tinggi Agama Banten diadakan oleh Pengadilan Agama Tangerang tanggal 24 Oktober 2014, Pengadilan Agama Tangerang. Pengadilan Tinggi Agama Padang, 2015, http://pta-padang.go.id /index.php? option=com_content&view=article &id=987:eksekusi-hak-tanggungandi-pengadilan-agama-drsh-abdulhadi/, diakses pada hari Jumat 28 Agustus 2015.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta. Zainuddin, 2010, Hukum Perbankan Syariah, Sinar Grafika, Jakarta. Peraturan Perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
20
